Warga Bodetabek Juga Bisa Dapat Transportasi Gratis Jakarta, Simak Ketentuannya
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan memperluas layanan
transportasi gratis
hingga ke area Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (
Bodetabek
).
Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah berkoordinasi dengan dinas terkait di luar Jakarta untuk menyiapkan layanan transportasi umum secara gratis bagi 15 golongan masyarakat guna mendukung akses mobilisasi warga Jabodetabek.
Adapun 15 golongan masyarakat penerima manfaat tersebut, diantaranya PNS Pemprov DKI Jakarta, pensiunan PNS, tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta, siswa penerima KJP Plus, penghuni Rusunawa, Tim Penggerak PKK dan karyawan bergaji setara UMP.
Tidak hanya warga Jakarta, layanan transportasi umum gratis Jakarta juga bisa didapatkan warga Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek).
Berdasarkan informasi dari website resmi Pemprov DKI Jakarta smartcity.jakarta, berikut ini golongan warga Bodetabek yang bisa dapat transportasi umum gratis Jakarta, yakni:
Kategori warga Bodetabek tersebut merupakan bagian dari 15 golongan yang berhak mendapatkan layanan transportasi umum gratis Jakarta.
Cara Daftar Transportasi Gratis Jakarta
Agar bisa menikmati layanan transportasi ini, warga wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan langkah-langkah sebagai berikut:
– Pendaftaran Online
– Pengambilan Kartu di Bank DKI
Setelah pendaftaran berhasil, peserta dapat mengambil kartu di kantor Bank DKI dengan membawa dokumen sesuai kondisi berikut:
Pastikan semua dokumen sudah lengkap agar proses pengambilan kartu berjalan lancar dan cepat.
Warga Bodetabek yang berhasil mendaftar, dapat menggunakan layanan transportasi umum gratis Jakarta, yakni
Transjakarta
,
MRT
, dan
LRT
.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta
-
/data/photo/2025/04/17/6800167bd979f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Warga Bodetabek Juga Bisa Dapat Transportasi Gratis Jakarta, Simak Ketentuannya
Megapolitan
17 April 2025")
Warga Bodetabek Juga Bisa Dapat Transportasi Gratis Jakarta, Simak Ketentuannya Megapolitan 17 April 2025
-
Rute `Silaturahride` bukan digagas Gubernur DKI
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
Stafsus: Rute `Silaturahride` bukan digagas Gubernur DKI
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Rabu, 16 April 2025 – 23:23 WIBElshinta.com – Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim menjelaskan bahwa pemilihan rute untuk kegiatan bersepeda “Silarurahride” bukan inisiatif dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo.
“Jadi, acara dan pemilihan rute kan usulan dari komunitas sepeda. Itu bukan inisiatif gubernur,” kata Chico di Balai Kota Jakarta, Rabu.
Chico mengatakan bahwa gubernur hanya memfasilitasi sebagai pemimpin administrasi di Pemprov DKI Jakarta dan memfasilitasi Balai Kota sebagai tuan rumah dan tempat “start-finish” acara tersebut.
Kegiatan bersepeda yang direncanakan memiliki rute sepanjang 39,27 kilometer akan dimulai sejak pukul 05.00 hingga pukul 09.00 WIB pada Sabtu (19/4) mendatang.
Aktivitas olahraga itu akan dimulai dari Balai Kota DKI-Bundaran HI-Simpang Susun Semanggi-Bundaran Senayan-Simpang Susun Semanggi-Intiland Tower-U-Turn Karet Bivak-JLNT Casablanca-U-Turn di atas Underpass Casablanca dan kembali ke Balai Kota DKI.
Sebelumnya, Komunitas Bike To Work (B2W) Indonesia mengkritik acara bersepeda acara SilaturahRide 2025″ yang akan diikuti Gubernur Jakarta Pramono Anung pada 19 April. B2W menolak keras jalur JLNT Casablanca dijadikan rute untuk bersepeda.
B2W menyatakan penolakan, terutama karena rute bersepeda akan melewati JLNT Casablanca–sebuah jalan yang jelas-jelas dilarang untuk dilintasi oleh sepeda menurut aturan hukum yang berlaku.
“Sebuah jalan yang tahun 2021 pernah kami perjuangkan agar dikembalikan fungsinya sesuai aturan hukum,” kata juru bicara B2W Indonesia.
B2W menyampaikan pihaknya pernah diundang oleh Dishub DKI Jakarta untuk berdiskusi acara tersebut pada 10 April. Namun pihaknya menyebutkan hanya mendengarkan paparan dengan konsep yang sudah final.
“Konsep sudah jadi. Rute sudah ditentukan. Dan yang diminta dari kami hanyalah diam dan menyetujui. Bahkan Dishub pun awalnya tidak merekomendasikan,” katanya.
“Tapi entah mengapa, kemudian berubah. Katanya aman, karena jalan akan ditutup dan hanya diikuti oleh rombongan sepeda,” tulis B2W Indonesia.
B2W menyinggung pernyataan Pramono saat kampanye. Jika JLNT Casablanca dijadikan rute acara sepeda, terjadi pelanggaran yang dilegalkan.
“Dan ironisnya, Mas Pram pernah berkata dalam kampanyenya ‘Jakarta harus jadi kota yang taat hukum. Tidak ada ruang untuk pelanggaran, sekecil apa pun’. Sayangnya, sepeda kini dikendarai di atas pelanggaran yang dilegalkan, untuk kebutuhan citra sesaat,” kata B2W.
B2W menyerukan agar Pemprov Jakarta mengembalikan arah kebijakan transportasi yang inklusif, adil dan berkelanjutan. Momen ini seharusnya menjadi komitmen Jakarta menjadi kota ramah sepeda.
“Kami bukan anti sepeda. Kami anti pemanfaatan sepeda sebagai panggung pelanggaran. Karena, jika hukum bisa dinegosiasikan untuk satu konten, yang rusak bukan hanya marka jalan, tapi juga masa depan kota,” katanya.
Momen ini semestinya bisa digunakan untuk meneguhkan kembali komitmen menjadikan Jakarta kota ramah sepeda.
Sumber : Antara
-
Pemprov harus bangun sistem agar subsidi transportasi tepat sasaran
Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus membangun sistem yang baik agar subsidi transportasi umum yang direncanakan menyasar 15 golongan tepat sasaran.
Rio di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta perlu membangun sistem verifikasi penerima manfaat berbasis KTP dan QR Code yang terintegrasi dengan kartu JakLingko dan terkoneksi dengan DTKS serta Dukcapil.
“Ini penting untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan mempercepat verifikasi secara aman dan efisien,” katanya.
Selain itu, penggunaan teknologi seperti penerapan autentikasi biometrik dengan menggunakan sidik jari di halte utama juga perlu diterapkan.
Semua itu untuk memastikan bahwa program transportasi umum gratis yang dikhususkan bagi 15 golongan benar-benar sesuai dengan peruntukannya.
“Dashboard real-time juga harus dioperasikan oleh Dishub dan diaudit rutin oleh Bawasda untuk menjamin transparansi,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang berkoordinasi dengan dinas terkait di luar Jakarta untuk menyiapkan layanan transportasi umum secara gratis bagi 15 golongan masyarakat guna mendukung akses mobilisasi warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
“Kami terus berkoordinasi dengan dinas terkait di luar Jakarta. Saat ini, persiapan layanan transportasi umum gratis bagi 15 golongan masyarakat tengah kami siapkan,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo dalam keterangannya.
Adapun 15 golongan masyarakat penerima manfaat tersebut, yakni PNS Pemprov DKI Jakarta, pensiunan PNS, tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta, siswa penerima KJP Plus, penghuni rusunawa, Tim Penggerak PKK dan karyawan bergaji setara UMP.
Nantinya, mereka dapat mendaftarkan diri melalui skema pendaftaran di bank.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025 -
Pengurus Kadin temui Gubernur DKI bahas penangangan sampah
Jakarta (ANTARA) – Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Industri Hijau menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota DKI Jakarta di Jakarta, Rabu.
Pertemuan tersebut guna membahas program kerja Kadin terkait pengolahan sampah serta regulasi kerja sama antara pihak swasta dan pemerintah.
“Program Kadin Bidang Industri Hijau ini sejalan dengan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam pengolahan sampah,” ujar Pramono di Jakarta.
Karena itu, dia menyambut baik semua penawaran dari pihak swasta dan akan mempelajari setiap proposal yang diajukan kepada Pemprov DKI Jakarta.
Pramono menambahkan, program-program yang ditawarkan Kadin diharapkan dapat mendorong industrialisasi pengelolaan sampah dan mempercepat transisi menuju energi hijau.
Menurut dia, pengolahan sampah memiliki peran penting dalam penerapan ekonomi sirkular dan berpotensi membuka peluang pengembangan UMKM di Jakarta.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Hijau Halim Kalla memaparkan sejumlah program kerja sama yang ditawarkan untuk mendukung pengelolaan sampah di Jakarta.
Antara lain pengangkutan sampah dari rumah ke rumah, pembersihan sampah di sungai dan berbagai inisiatif lainnya.
“Kami dari pihak swasta, khususnya anggota Kadin ingin berkolaborasi dalam mengatasi permasalahan sampah di Jakarta dengan memanfaatkan teknologi,” katanya.
Dengan teknologi ini, diharapkan masyarakat tidak lagi perlu membuang sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong pengelolaan sampah berkelanjutan, antara lain melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah dengan metode Refuse Derived Fuel (RDF) yang menghasilkan bahan bakar hijau pengganti batu bara dan bahan baku industri semen.
Selain itu, Pemprov juga mengembangkan ekosistem hijau seperti budidaya maggot dan berkolaborasi dengan perusahaan rintisan (startup) lingkungan hidup, termasuk Dropbox Sampah.
Pemprov DKI Jakarta turut menyediakan “water dispenser” di tujuh halte Transjakarta dan akan memperluas fasilitas ini ke 14 koridor sebagai bentuk edukasi untuk meminimalkan penggunaan botol minum sekali pakai.
Tak hanya itu, pengolahan sampah dengan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle) juga diterapkan di sejumlah TPS 3R.
Ada pula pengolahan sampah organik menjadi pupuk di pasar-pasar yang dikelola Pasar Jaya serta kewajiban penggunaan kantong belanja yang ramah lingkungan.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025 -
Warga asal luar DKI bisa akses layanan telekonsultasi kesehatan jiwa
Mantan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek (kiri) mendengarkan siswa menceritakan pengalaman bahagianya pada kegiatan Mendengar Jiwa di SMAN 95 Jakarta, Kalideres, Jakarta, Kamis (13/2/2025). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/YU
Warga asal luar DKI bisa akses layanan telekonsultasi kesehatan jiwa
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Rabu, 16 April 2025 – 17:19 WIBElshinta.com – Warga yang berasal dari luar DKI Jakarta termasuk berusia di bawah 15 tahun dan penyandang disabilitas bisa mengakses layanan telekonsultasi kesehatan jiwa milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Walau begitu, menurut Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Seksi Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Bonnie Medana Pahlavie, ada batasan bagi warga luar Jakarta yakni dalam mengakses layanan rujukan di DKI.
“Warga yang dapat menerima layanan rujukan ataupun ke fasilitas kesehatan (fakses) milik Pemprov DKI Jakarta tentunya adalah warga Jakarta sendiri. Untuk warga di luar DKI Jakarta akan kita arahkan ke faskes-faskes yang sesuai dengan domisili penelpon,” kata dia di Jakarta, Rabu.
Bonnie dalam acara bertema “Teman Curhat Warga Jakarta Melalui Layanan Telekonsultasi Kesehatan Jiwa” yang diadakan Pemprov DKI, mengatakan, bagi anak usia di bawah 15 tahun, maka dibutuhkan pendamping saat mengakses layanan.
“Dengan pendampingan dari orang tua atau walinya. Untuk pengambilan keputusannya agar lebih bagus dan lebih maksimal lagi untuk anak yang kurang dari 15 tahun,” ujar dia.
Sementara bagi mereka yang berusia di atas 15 tahun, sambung Bonnie, cenderung sudah dapat bertanggung jawab dengan dirinya sendiri sehingga dapat melakukan telekonsultasi tanpa perlu pendampingan dari orang tua atau wali. Pendampingan juga dibutuhkan bagi pengguna layanan dari kelompok penyandang disabilitas baik fisik, sensorik, maupun mental.
“Tentunya dengan pendampingan dan juga dengan memiliki tilikan-tilikan ataupun reality testing ability yang baik dan dapat berkomunikasi dua arah,” kata Bonnie.
Layanan telekonsultasi kesehatan jiwa dapat diakses melalui aplikasi JAKI. Saat memasuki aplikasi, pengguna masuk ke kategori kesehatan kemudian pilih layanan telekonsultasi. Nantinya, sebuah nomor telepon dihadirkan untuk dapat dihubungi pengguna.
Sumber : Antara
-
DKI siapkan layanan transportasi umum gratis untuk 15 golongan
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan dinas terkait di luar Jakarta untuk menyiapkan layanan transportasi umum secara gratis bagi 15 golongan masyarakat guna mendukung akses mobilisasi warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
“Kami terus berkoordinasi dengan dinas terkait di luar Jakarta. Saat ini, persiapan layanan transportasi umum gratis bagi 15 golongan masyarakat tengah kami siapkan,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Adapun 15 golongan masyarakat penerima manfaat tersebut, yakni PNS Pemprov DKI Jakarta, pensiunan PNS, tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta, siswa penerima KJP Plus, penghuni Rusunawa, Tim Penggerak PKK dan karyawan bergaji setara UMP.
Nantinya, mereka dapat mendaftarkan diri melalui skema pendaftaran di Bank DKI.
Pendaftaran juga dapat dilakukan melalui aplikasi Transjakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta. Pendaftaran meliputi proses pendaftaran, verifikasi, validasi data, produksi dan distribusi kartu hingga aktivasi kartu dalam bentuk fisik maupun digital.
Adapun layanan angkutan umum gratis bagi warga Jakarta akan menggunakan Kartu Layanan Gratis (KLG) Transjakarta dan sistem digital.
Sedangkan pendaftaran melalui Transjakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta berlaku bagi penduduk ber-KTP Kepulauan Seribu, penerima Raskin domisili Jabodetabek dan anggota TNI/Polri, veteran Republik Indonesia.
Penyandang disabilitas, lansia di atas 60 tahun, pengurus rumah ibadah, pendidik PAUD serta golongan Jumantik, pengurus Karang Taruna, Dasawisma dan Posyandu.
Syafrin mengatakan, masyarakat yang telah terdaftar dan memiliki KLG Transjakarta, maka dapat langsung menggunakan kartu tersebut untuk mengakses layanan gratis di MRT Jakarta dan LRT Jakarta.
“Pada tanggal 24 April bertepatan dengan Hari Angkutan Nasional, Pemprov DKI Jakarta juga akan menghadirkan layanan transportasi gratis sepanjang hari itu, meliputi Transjakarta (BRT, Non-BRT dan Mikrotrans), MRT Jakarta dan LRT Jakarta,” katanya.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025 -
Pemilihan Rute Gowes Bareng Pramono Bukan Inisiatif Gubernur
Jakarta –
Pemprov DKI Jakarta buka suara soal adanya protes dari beberapa komunitas perihal kegiatan bersepeda bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang melewati Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Casablanca. Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim mengatakan rute tersebut bukan inisiatif dari gubernur.
“Jadi, acara dan pemilihan rute kan penuhnya usulan dari komunitas sepeda, itu bukan inisiatif gubernur,” kata Chico di Balai Kota Jakarta, Rabu (16/4/2025).
Chico mengatakan bahwa gubernur hanya memfasilitasi sebagai pemimpin administrasi di Pemprov DKI Jakarta. “Memfasilitasi balai kota sebagai tuan rumah dan tempat start dan finish. Lalu terkait dengan pemilihan rute oleh pihak Dishub,” ujarnya.
Diketahui, kegiatan bersepeda SilaturahRide 2025 yang direncanakan memiliki rute sepanjang 39,27 kilometer akan dimulai sejak pukul 05.00 hingga pukul 09.00 WIB pada Sabtu (19/4) mendatang.
Aktivitas olahraga itu akan dimulai dari Balai Kota DKI-Bundaran HI-Simpang Susun Semanggi-Bundaran Senayan-Simpang Susun Semanggi-Intiland Tower-U-Turn Karet Bivak-JLNT Casablanca-U-Turn di atas Underpass Casablanca dan kembali ke Balai Kota DKI.
Komunitas Bike To Work (B2W) Indonesia mengkritik SilaturahRide 2025. B2W menolak keras jalur JLNT Casablanca dijadikan rute untuk bersepeda.
B2W menyampaikan pihaknya pernah diundang oleh Dishub DKI Jakarta untuk berdiskusi acara tersebut pada 10 April. Namun pihaknya menyebut hanya mendengarkan paparan dengan konsep yang sudah final.
“Konsep sudah jadi. Rute sudah ditentukan. Dan yang diminta dari kami hanyalah diam dan menyetujui. Bahkan Dishub pun awalnya tidak merekomendasikan. Tapi entah mengapa, kemudian berubah. Katanya aman, karena jalan akan ditutup dan hanya diikuti oleh rombongan sepeda,” tulis B2W Indonesia.
“Dan ironisnya, Mas Pram pernah berkata dalam kampanyenya ‘Jakarta harus jadi kota yang taat hukum. Tidak ada ruang untuk pelanggaran, sekecil apa pun’. Sayangnya, sepeda kini dikendarai di atas pelanggaran yang dilegalkan, untuk kebutuhan citra sesaat,” ucap B2W.
B2W menyerukan agar Pemprov Jakarta mengembalikan arah kebijakan transportasi yang inklusif, adil dan berkelanjutan. Dia mengatakan momen ini seharusnya menjadi komitmen Jakarta menjadi kota ramah sepeda.
Berikut sikap B2W:
1. Menolak keras penggunaan JLNT Casablanca untuk kegiatan bersepeda
2. Mengecam normalisasi pelanggaran hukum oleh pejabat publik
3. Menyesalkan proses yang tidak partisipatif dan tertutup terhadap komunitas.(bel/isa)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-
DKI punya telekonsultasi kesehatan jiwa yang ditangani psikolog
tekanan hidup di DKI Jakarta, polusi udara, gaya hidup kompetitif, stigma sosial berkontribusi pada angka prevalensi gangguan kesehatan jiwa
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kini mempunyai layanan gratis telekonsultasi kesehatan jiwa yang ditangani langsung psikolog klinis selama 24 jam.
Pelaksana tugas (Plt. Kepala Seksi Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Bonnie Medana Pahlavie mengatakan layanan ini dihadirkan mengingat adanya keterbatasan pelayanan di puskesmas dan RSUD.
“60 persen dari fasilitas kesehatan milik Pemprov DKI Jakarta itu memiliki psikolog klinisnya. Tetapi layanan ini di puskesmas dan RSUD memiliki keterbatasan misalnya jadwal antrean dan tak bisa diakses oleh seluruh warga Jakarta tanpa datang ke faskesnya,” ujar dia di Jakarta, Rabu.
Bonnie dalam acara bertema “Teman Curhat Warga Jakarta Melalui Layanan Telekonsultasi Kesehatan Jiwa” yang diadakan Pemprov DKI, menyampaikan layanan dapat diakses melalui aplikasi JAKI.
Dalam aplikasi, pengguna masuk ke kategori kesehatan kemudian pilih layanan telekonsultasi. Nantinya, sebuah nomor telepon dihadirkan untuk dapat dihubungi pengguna.
“(Penelepon) akan diterima langsung dengan psikolog klinis yang sedang bertugas saat itu,” ujar Bonnie.
Sebelum memulai konsultasi, psikolog akan melakukan pendataan dan penilaian terlebih dulu. Karena itu, Bonnie menyarankan penelepon menyiapkan data diri. Setelahnya, penelepon akan ditanyai sejumlah hal terkait kondisi jiwanya.
“Pertanyaan tidak banyak-banyak, cuma penilaian saja. Jadi jangan kaget pada saat menelepon, akan ada pertanyaan penilaian dan juga dimintakan untuk identitas penelepon,” kata dia.
Adapun hadirnya layanan telekonsultasi kesehatan jiwa ini juga dilatarbelakangi angka prevalensi gangguan mental emosional (GME) pada orang berusia di atas 15 tahun di DKI Jakarta yakni sebanyak 2,3 persen, merujuk data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023.
Kemudian, sebanyak 4,9 persen orang berusia di atas 15 tahun yang mengalami gangguan jiwa berat dan terdapat 0,44 persen orang berusia di atas 15 tahun yang berpikir mengakhiri hidup.
Adanya tekanan hidup DKI Jakarta yang cukup tinggi, adanya polusi juga, kita juga tidak bisa memungkiri adanya gaya hidu[ yang cukup tinggi dan kompetitif serta stigma sosial masyarakat juga.
Menurut Bonnie, tekanan hidup di DKI Jakarta, polusi udara, gaya hidup kompetitif, stigma sosial berkontribusi pada angka prevalensi gangguan kesehatan jiwa.
Selain itu, dinamika kompleks, termasuk kebijakan pemerintah juga turut memiliki andil pada munculnya masalah kesehatan jiwa.
“Karena itu, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menghadirkan layanan telekonsultasi kesehatan jiwa sehingga layanan tersebut lebih terjangkau untuk warga Jakarta dan prosesnya pun lebih cepat, mudah dan terjangkau,” kata Bonnie.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025 -
Pemkab Kepulauan Seribu siapkan lahan penanaman mangrove
Kami sudah melakukan monitoring persiapan kegiatan tersebut
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu menyiapkan lahan penanaman 10 ribu bibit mangrove dan penebaran bibit ikan kerapu di wilayah Kelurahan Pulau Kelapa.
“Penanaman pohon mangrove (bakau) dan penebaran bibit ikan kerapu ini dipusatkan di wilayah Kelurahan Pulau Kelapa,” kata Plt Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan kegiatan penanaman dan penebaran bibit ini merupakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
”Kami sudah melakukan monitoring persiapan kegiatan tersebut,” kata dia.
Ia mengapresiasi Transjakarta yang punya niat baik dan luhur untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan lingkungan dan potensi perikanan di Kepulauan Seribu.
Fadjar menilai kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama dalam mendukung budi daya ikan kerapu yang bernilai ekonomi tinggi bagi masyarakat pesisir.
Selain itu, program ini juga merupakan dukungan terhadap inisiatif Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.
“Kami berharap Gubernur bisa hadir langsung saat pelaksanaan nanti, untuk ikut menanam dan memberi motivasi serta edukasi kepada masyarakat,” tambah Fadjar.
Ia mengatakan Transjakarta sendiri akan menyalurkan bantuan sebanyak sepuluh ribu bibit mangrove tahun ini.
Program TJSL ini menjadi bagian dari upaya kolaboratif antara Pemerintah Daerah dan BUMD untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat sektor perikanan dan kehutanan pesisir.
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025 -
Viral Parkir Liar di Pasar Tanah Abang Rp60 Ribu, Pansus DPRD DKI Minta Pemprov Tak Tutup Mata – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Praktik parkir liar kembali jadi sorotan setelah viralnya sebuah video yang menunjukkan seorang warga dikenai tarif parkir sampai Rp60.000 di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Menanggapi kejadian ini, Ketua Pansus Parkir DPRD DKI Jakarta, Jupiter meminta Pemprov dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) DKI segera menindak tegas dan menertibkan praktik ilegal di kawasan Pasar Tanah Abang.
“Parkir liar ini sudah sangat meresahkan. Kami minta Pemprov DKI Jakarta, khususnya Dinas Perhubungan melalui Unit Pengelola Perparkiran, segera menindaklanjuti keluhan warga ini dan menertibkan praktik-praktik parkir liar,” kata Jupiter kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).
Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jalan raya bukan tempat parkir. Pembina jalan raya adalah polisi dan pemerintah daerah.
Sehingga ia menegaskan tidak ada alasan untuk melakukan pembiaran terhadap praktik parkir liar yang menggunakan badan jalan.
“Jalan itu bukan untuk parkir. Undang-undangnya jelas, yang membina jalan raya adalah polisi dan pemerintah daerah. Maka dari itu, tidak ada alasan untuk membiarkan jalanan dipakai parkir liar, apalagi sampai mematok harga seenaknya,” ujarnya.
Jupiter meminta Satpol PP tidak cuma tutup mata dan berdiam diri mengabaikan pelanggaran aturan daerah tersebut.
Mengingat Satpol PP memiliki tugas menegakkan Perda dan menjaga ketertiban umum, sebagaimana Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010.
Menurutnya jika semua pihak konsisten dalam pemberantasan parkir liar, maka penyakit oknum ini bukan hal yang susah untuk ditertibkan.
Tapi lanjut Jupiter, fakta di lapangan menunjukkan praktik parkir liar justru melibatkan oknum aparat dan oknum ormas.
“Kalau semua pihak konsisten dan berkomitmen, sebenarnya penertiban parkir liar ini bukan hal yang sulit. Tapi faktanya, praktik ini justru melibatkan oknum aparat, bahkan ada juga oknum ormas di lapangan,” jelas dia.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini mengungkap, parkir liar menjadi salah satu sumber kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Potensi penerimaan negara yang besar dari sektor retribusi parkir menjadi tidak maksimal karena adanya pembiaran praktik parkir liar ini.
“Jakarta akan bertransformasi menjadi Kota Bisnis berskala global. Tapi kita masih dihadapkan pada persoalan serius seperti kebocoran PAD, salah satunya dari sektor parkir. Target pendapatan jauh dari potensi sebenarnya karena banyaknya kebocoran,” ujarnya.
Politikus Nasdem ini pun mendesak Pemprov SKI untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang beraktivitas di pusat keramaian seperti Pasar Tanah Abang.
Pembiaran terhadap parkir liar menurutnya sama artinya dengan membantu merusak wajah kota dan memumpuk rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat.
“Kalau ini dibiarkan, tidak hanya merugikan warga, tapi juga merusak wajah kota dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap aparat,” pungkas Jupiter.