Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Baru 11 Blok Migas Bagi Jatah Saham 10% ke Daerah, 68 Masih Proses

    Baru 11 Blok Migas Bagi Jatah Saham 10% ke Daerah, 68 Masih Proses

    Bisnis.com, JAKARTA — SKK Migas mengungkapkan pengalihan hak partisipasi atau participating interest (PI) 10% untuk pemerintah daerah (pemda) baru terealisasi di 11 wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas). Sementara itu, pengalihan PI 10% di 68 WK lainnya masih berproses.

    PI 10% adalah kepemilikan saham maksimum 10% dalam kontrak minyak dan gas yang wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada badan usaha milik daerah (BUMD). Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% Pada Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, saat ini baru 11 WK yang telah melakukan pengalihan PI 10% kepada pemda, sedangkan 68 WK lainnya masih berprogres.

    “Dari 60-an WK yang disampaikan itu masih dalam proses 2%. Kemudian, 11 WK sudah selesai,” ucapnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (13/11/2025).

    Dia memerinci, 11 WK yang telah mengalihkan PI 10% itu adalah WK ONWJ kepada Pemprov DKI Jakarta dan Jawa Barat. Lalu, WK Mahakam kepada Pemprov Kalimantan Timur, WK Siak kepada Pemprov Riau, WK Ketapang kepada Pemprov Jawa Timur, serta WK Sebuku kepada Pemprov Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat.

    Berikutnya, WK Southeast Sumatra kepada Pemprov DKI Jakarta dan Lampung, WK Rokan kepada Pemprov Riau, WK Kampar kepada Pemprov Riau, WK West Madura Offshore kepada Pemprov Jawa Timur, WK Mahato kepada Pemprov Riau, dan WK Sanga-Sanga kepada Pemprov Kalimantan Timur.

    Sementara itu, untuk 68 WK yang masih berprogres mencakup 13 WK yang masih dalam tahap plan of development (PoD) I hingga gubernur menunjuk BUMD. Kemudian, 48 WK masih proses penawaran PI 10%, 3 WK masih tahap permohonan pengalihan, serta 4 WK dalam proses pengajuan kepada menteri ESDM.

    Untuk diketahui, pengalihan PI 10% kepada pemda bertujuan untuk meningkatkan peran serta nasional dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam.

    Pengalihan PI 10% juga bertujuan mendorong transfer teknologi dan kapasitas bagi BUMD atau perusahaan nasional serta menjamin adanya keadilan distribusi manfaat ekonomi dari kegiatan migas.

  • Bungkus kondom dan botol miras berserakan di Taman Daan Mogot

    Bungkus kondom dan botol miras berserakan di Taman Daan Mogot

    Jakarta (ANTARA) – Bungkus kondom (alat kontrasepsi) serta botol bekas minuman keras (miras) berserakan di area pertamanan Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, menyusul dugaan maraknya prostitusi gay di lokasi tersebut dan semakin dikeluhkan oleh warga sekitar, Kamis.

    Tampak di lokasi, kotak bekas alat kontrasepsi serta botol-botol minuman keras berserakan.

    Rumput liar pun tumbuh tak beraturan, tapi pohon-pohon di lahan Pemprov DKI Jakarta itu tampak rindang.

    Kondisi itu membuat area itu kian gelap pada malam hari karena minim penerangan di area taman dan dari arah Jalan Daan Mogot.

    Sejumlah petugas pun tampak mulai merapikan rumput liar serta memangkas pohon-pohon rindang di area taman tersebut.

    Seperti taman-taman pinggir jalan lainnya di Jakarta Barat, hampir tak ada aktivitas masyarakat di lokasi tersebut mulai pagi hingga sore.

    Pedagang kaki lima serta ojek daring pun berada cukup jauh dari lokasi, lantaran tidak ada pangkalan di area tersebut.

    Sebelumnya, aktivitas prostitusi sesama pria diduga kian merebak di area pertamanan itu.

    Seorang pedagang kaki lima di lokasi tersebut, Acong mengungkapkan aktivitas prostitusi itu kerap terjadi menjelang tengah malam.

    “Iya (prostitusi sesama jenis pria), orang-orang pada berhenti aja. Pada berhenti di situ motornya. (Aktivitas prostitusi dilakukan) di area yang gelap di sana. Itu benar (ada prostitusi sesama jenis pria),” kata Acong.

    Berdasarkan pengamatannya, para pelaku prostitusi itu mulai berdatangan pukul 22.00 WIB.

    “Jam 10, jam 11, jam 12 (malam), udah pada mulai. Tiap malam. Lihat aja nanti malam, kalau mau kontrol,” ujar Acong sembari membuat pesanan kopi pelanggannya.

    Menurut dia, aktivitas prostitusi sesama pria di ruang publik itu sudah berlangsung lama. Namun sampai dengan saat ini, belum ada penertiban dari pihak berwajib.

    “Udah lama, udah lama. Belum (belum ada penertiban),” tukas Acong.

    Dari wajah para pelaku, dia pun meyakini mereka bukan merupakan warga setempat.

    “Bukan, bukan warga sini. Jadi dia datang, orangnya yang pakai motor. Berhenti di situ motornya. Nunggu di dalam semua (masuk ke area gelap). Gue (saya) mah lihat aja,” cerita Acong.

    Kendati banyak pelaku prostitusi yang datang ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor, kata dia, terkadang pelaku juga datang menggunakan mobil.

    “Ada (mobil) kadang-kadang berhenti, tapi kebanyakan motor,” kata Acong.

    Menurut pengamatannya, para pelaku itu tidak berpakaian seperti waria.

    “Homo (homoseksual/gay) sepertinya. Bukan waria, (tapi) homo,” kata Acong.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI targetkan seluruh RW di Jakarta jadi Kampung Siaga TBC

    DKI targetkan seluruh RW di Jakarta jadi Kampung Siaga TBC

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan seluruh Rukun Warga (RW) di Ibu Kota harus memiliki Kampung Siaga TBC (Tuberkulosis)

    “Ya, pokoknya seluruh RW harus ada. Kita ada 267 kelurahan, jadi seluruh RW harus ada (kampung siaga TBC),” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota, Kamis.

    Pramono menyebut saat ini kampung siaga TBC sudah ada di 563 kampung. Nantinya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus menambah jumlah tersebut.

    Hal itu karena, kata Pramono, semakin banyak kasus TBC ditemukan maka semakin baik. Dengan demikian, masyarakat yang terjangkit penyakit tersebut dapat segera diobati.

    “Kampung siaga TBC sangat baik sekali di Jakarta,” ujar Pramono.

    Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat gerakan pemberantasan TBC melalui pembentukan Kampung Siaga TBC di seluruh wilayah kota.

    Program ini menjadi wadah bagi warga untuk saling mendukung, memberikan edukasi, serta mendampingi pasien yang sedang menjalani pengobatan.

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati menyebut, pihaknya menargetkan pada 2030, seluruh RW di Jakarta nantinya sudah menjadi Kampung Siaga TBC.

    Ani menyebut, Kampung Siaga TBC menjadi salah satu strategi utama Pemprov DKI untuk mencapai target Eliminasi TBC 2030.

    Program ini sejalan dengan peningkatan layanan kesehatan, deteksi dini, serta kampanye masif untuk menghapus stigma terhadap penderita TBC.

    Berdasarkan data Dinkes DKI per 8 November 2025, tercatat 49.029 kasus TBC di Jakarta, dengan 44.331 kasus atau 90 persen di antaranya telah memulai pengobatan.

    Untuk mempercepat penemuan kasus, Dinkes DKI menggencarkan Gerakan Temukan, Obati, Sampai Sembuh (TOSS) TBC serta meluncurkan inovasi digital bernama Jakarta Smart Check and Notify (JakScan).

    “Upaya ini kami wujudkan melalui penguatan Gerakan TOSS TBC, perluasan deteksi dini di rumah, sekolah, tempat kerja, dan ruang publik, serta pemanfaatan aplikasi JakScan untuk memudahkan masyarakat melakukan pemeriksaan risiko TBC secara mandiri,” jelas Ani.

    Melalui aplikasi JakScan, warga dapat mengidentifikasi risiko TBC lebih cepat dan mendapatkan panduan untuk pemeriksaan lanjutan di fasilitas kesehatan.

    Selain di tingkat komunitas, Pemprov DKI juga menggelar kampanye TOSS TBC di area hari bebas kendaraan bermotor (HBKB/car free day/CFD) sebagai upaya memperluas edukasi publik.

    Kegiatan ini menghadirkan tenaga kesehatan dan relawan untuk memberikan informasi langsung mengenai pencegahan dan pengobatan TBC.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI tanggung jawab atas insiden kecelakaan JakLingko

    DKI tanggung jawab atas insiden kecelakaan JakLingko

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab atas kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara motor akibat tertabrak armada JakLingko di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota Jakarta, Rabu, menyampaikan duka cita atas meninggalnya pengendara motor tersebut.

    “Saya sudah mendengar bahwa ada masyarakat yang bernama Rahmat Juniarto yang kemudian sebagai pengemudi motor di daerah Cilangkap tersenggol oleh JakLingko sampai meninggal dunia,” ujarnya.

    Pramono telah menginstruksikan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menanggung seluruh biaya yang berkaitan dengan kecelakaan yang menewaskan korban.

    Pramono juga menegaskan, sopir-sopir yang berada di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta, termasuk JakLingko dan Transjakarta tidak boleh ugal-ugalan di jalan.

    Pramono meminta agar kasus ini didalami untuk memastikan apakah insiden tersebut murni kecelakaan atau akibat kelalaian sopir JakLingko.

    Sebelumnya, seorang pengendara sepeda motor tewas akibat terlindas JakLingko di Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim).

    Kecelakaan itu terjadi di Jalan Raya Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jaktim, pada Rabu sekitar pukul 07.00 WIB. Korban awalnya terjatuh setelah gagal menyalip motor lainnya.

    Saptani, sopir angkot JakLingko rute PGC-Cilangkap, sedang membawa penumpang dari arah Cipayung menuju Pondok Ranggon.

    Dia mengaku tidak mengetahui bahwa korban sudah terjatuh di depan kendaraannya. “Saya tidak sadar kalau ada motor jatuh di depan. Begitu dengar teriakan warga, saya langsung berhenti,” kata Saptani.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD DKI Jakarta sahkan APBD 2026 sebesar Rp81,3 Triliun

    DPRD DKI Jakarta sahkan APBD 2026 sebesar Rp81,3 Triliun

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemprov DKI Jakarta mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 sebesar Rp81,3 triliun.

    “Mengenai angkanya, walaupun dipotong (dana bagi hasil) DBH kita Rp15 triliun, jadi APBD kita ketuk Rp81,3 triliun,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin di Jakarta, Rabu.

    APBD DKI Jakarta 2026 yang disepakati merupakan hasil penyesuaian setelah pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat Rp15 triliun.

    DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebelumnya sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk APBD 2026 sebesar Rp95,3 triliun pada 13 Agustus 2025.

    Tetapi setelah adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait pemotongan DBH, maka Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta telah menyepakati adanya perubahan APBD 2026 dan disepakati pada Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta Rp81,3 triliun.

    Khoirudin mengatakan bahwa adanya sejumlah anggota Dewan yang menyampaikan interupsi saat akan diketok, menandakan para anggota masih mementingkan hak rakyat.

    Mereka meminta agar dana sebesar Rp300 miliar untuk subsidi pangan supaya tidak dipotong dan dimasukkan ke APBD 2026.

    “Mengenai apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman, saya berterima kasih teman-teman ‘concern’ kepada masalah masyarakat, kebutuhan masyarakat tentang bansos,” katanya.

    Namun dipastikan tidak ada pemotongan dana bansos. “Semua program kita memang untuk 10 bulan dahulu, nanti pada perubahan kita anggarkan,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 300 badan publik di Jakarta ikuti tahapan presentasi E-Monev 2025 

    300 badan publik di Jakarta ikuti tahapan presentasi E-Monev 2025 

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 300 badan publik mengikuti tahapan presentasi Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) yang berlangsung pada 10 – 21 November 2025 di kawasan Jakarta Pusat.

    “Proses ini menjadi bagian penting untuk memastikan keterbukaan informasi publik semakin terukur, inovatif, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Adapun total badan publik yang mengikuti proses E-Monev tahun ini mencapai 829.

    Dia pun mengapresiasi kepada seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berhasil melaju ke tahap presentasi.

    Menurut Harry, keberhasilan pelaksanaan E-Monev 2025 tidak lepas dari dukungan para pemangku kepentingan (stakeholder) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    “KI DKI Jakarta tidak bisa bergerak sendiri. Keterbukaan informasi publik hanya dapat terwujud melalui kolaborasi lintas sektor,” katanya.

    Sementara itu, Komisioner KI DKI Jakarta Aang Muhdi Gozali berharap agar kegiatan E-Monev menjadi momentum pembelajaran bersama bagi seluruh PPID untuk meningkatkan kapasitas, inovasi, dan kualitas layanan informasi publik.

    “Tahap presentasi bukan semata penilaian, melainkan ruang kolaborasi untuk memperkuat budaya keterbukaan informasi di seluruh lingkungan Pemprov DKI Jakarta,” katanya.

    Dengan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak, tambah dia, KI DKI Jakarta optimistis bahwa pelaksanaan E-Monev 2025 akan menjadi strategis menuju pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel di Jakarta.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jakbar siapkan lahan 65 hektar untuk TPU

    Jakbar siapkan lahan 65 hektar untuk TPU

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat menyiapkan dua lokasi aset lahan seluas 65 hektar di wilayah Kamal dan Pegadungan, Kalideres, untuk menjadi Tempat Pemakaman Umum (TPU).

    “Kita ketahui ini lahan aset kita. Kira-kira seluas 65 hektar yang belum kita manfaatkan. Kita amankan, kita rapihkan keseluruhannya. Nanti peruntukannya, Insyaallah untuk kekurangan kebutuhan makam yang ada,” ujar Sekretaris Kota Jakarta Barat, Firmanudin Ibrahim, saat melakukan peninjauan aset Pemprov DKI Jakarta di RW 07 Kamal, Kalideres, Selasa.

    Firman mengatakan, penataan dua lahan itu akan diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat, lantaran di dalamnya berdiri ratusan bangunan semi permanen.

    “Pelaksanaannya selama sebulan. Nanti ada sosialisasi, setelah itu baru kita aksi. Insyaallah, kita tak perlu membongkar, kalau nanti masyarakat sendiri yang membongkarnya,” kata Firman.

    Ia meminta kepada lurah dan camat untuk melakukan tahapan sosialisasi dan pendataan warga yang tinggal di lahan aset milik Pemprov DKI Jakarta.

    Sementara itu, Lurah Kamal, Edi Sukarya mengatakan, pihaknya akan mensosialisasikan sekaligus pendataan warga yang tinggal di lahan aset milik Pemprov DKI Jakarta.

    “Lahan aset Pemprov DKI Jakarta ini berada di wilayah RW 07, Kelurahan Kamal. Di dalamnya terdapat sekitar 104 penghuni. Meski begitu kami, akan melakukan sosialisasi terkait rencana pemerintah mengembalikan fungsi lahan untuk pemakaman,” kata dia.

    Selain di wilayah Kamal, Pemkot Jakarta Barat juga meninjau aset lahan milik Pemprov DKI Jakarta seluas 32 hektar di lingkungan RW 04, 05 dan 08, Kelurahan Pegadungan.

    Lurah Pegadungan Anugerah Sholiha Susilo mengatakan, lahan itu dimanfaatkan warga untuk kelompok tani Hisbul Waton.

    “Kalau di wilayah Pegadungan, dipakai buat areal pertanian, luasnya kurang lebih 32 hektar,” ujar Anugerah.

    Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengembalian fungsi lahan sesuai peruntukan.

    Diketahui, Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tegal Alur, Kalideres menjadi satu-satunya di Jakarta Barat yang masih bisa menerima pemakaman baru.

    Berdasarkan data Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat pada akhir September 2025, TPU Tegal Alur masih menyediakan 1.314 petak lahan makam siap pakai.

    Rinciannya tersedia 1.250 petak lahan siap pakai di Blok Islam dan 64 di Blok Kristen.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 21 Tahun Stabil, Apakah Tarif TransJakarta Akan Naik? Ini Kata Gubernur DKI

    21 Tahun Stabil, Apakah Tarif TransJakarta Akan Naik? Ini Kata Gubernur DKI

    Jakarta: Rencana kenaikan tarif layanan TransJakarta kembali mencuri perhatian publik. Namun hingga kini, Pemprov DKI Jakarta belum akan mengumumkan keputusan akhir, karena kajian mendalam masih terus dilakukan.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan ia memang masih ragu untuk menaikkan tarif TransJakarta yang telah bertahan di Rp3.500 selama 21 tahun. 

    Hal ini ia sampaikan saat menghadiri acara penyerahan sertifikat program Women Empowerment: Pelatihan Mengemudi Khusus Perempuan di Cawang, Jakarta Timur.

    Keraguan itu muncul karena ia harus mempertimbangkan kondisi masyarakat dan respons publik yang sangat beragam di media sosial.

    “Cuma ini gubernurnya lagi bimbang (tarif naik atau tidak). Jadi saya terus terang saja, sejak mewacanakan apakah naik atau enggak (tarifnya), memang benar-benar di ruang publik itu terbelah,” kata Pramono dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 11 November 2025.
     

    Pengguna TransJakarta beri apresiasi, 21 tahun tarif tak pernah naik
    Dalam kesempatan tersebut, Pramono berbincang dengan seorang pramudi wanita, Noviarina, yang memberikan apresiasi atas konsistensi tarif TransJakarta.

    “Saya mau bilang terima kasih telah menggunakan moda transportasi yang sudah dari tahun 2004 hingga 2025 masih tetap sama dengan harga Rp3.500,” ungkap Noviarina.

    Menurutnya, stabilnya tarif ini membantu masyarakat memiliki akses transportasi publik yang terjangkau sekaligus membuka peluang pekerjaan seperti yang ia alami.
    Respons publik terbelah
    Sejak wacana kenaikan tarif beredar, Pramono menyebut ia terus mengamati pro dan kontra yang berkembang di media sosial. Perdebatan itu menjadi salah satu alasan mengapa Pemprov DKI belum mengambil keputusan final.

    Pemprov DKI memang menanggung subsidi lebih dari Rp9.000 per penumpang, termasuk menggratiskan layanan untuk 15 golongan masyarakat.

    “Kalau bukan karena semangat teman-teman balai kota yang tetap memberikan ruang terbuka untuk ini, enggak mungkin (hal itu terwujud) sebenarnya,” jelas Pramono.

    Pramono pun memastikan kajian kebijakan ini terus dilakukan dengan serius. Ia ingin keputusan yang keluar nantinya benar-benar adil dan bermanfaat bagi masyarakat Jakarta.

    “Jadi karena itu, saya betul-betul mempertimbangkan. Nanti pada saatnya, saya akan memutuskan keputusan yang terbaik untuk kita semua,” tegas Pramono.

    Jakarta: Rencana kenaikan tarif layanan TransJakarta kembali mencuri perhatian publik. Namun hingga kini, Pemprov DKI Jakarta belum akan mengumumkan keputusan akhir, karena kajian mendalam masih terus dilakukan.
     
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan ia memang masih ragu untuk menaikkan tarif TransJakarta yang telah bertahan di Rp3.500 selama 21 tahun. 
     
    Hal ini ia sampaikan saat menghadiri acara penyerahan sertifikat program Women Empowerment: Pelatihan Mengemudi Khusus Perempuan di Cawang, Jakarta Timur.

    Keraguan itu muncul karena ia harus mempertimbangkan kondisi masyarakat dan respons publik yang sangat beragam di media sosial.
     
    “Cuma ini gubernurnya lagi bimbang (tarif naik atau tidak). Jadi saya terus terang saja, sejak mewacanakan apakah naik atau enggak (tarifnya), memang benar-benar di ruang publik itu terbelah,” kata Pramono dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 11 November 2025.
     

    Pengguna TransJakarta beri apresiasi, 21 tahun tarif tak pernah naik
    Dalam kesempatan tersebut, Pramono berbincang dengan seorang pramudi wanita, Noviarina, yang memberikan apresiasi atas konsistensi tarif TransJakarta.
     
    “Saya mau bilang terima kasih telah menggunakan moda transportasi yang sudah dari tahun 2004 hingga 2025 masih tetap sama dengan harga Rp3.500,” ungkap Noviarina.
     
    Menurutnya, stabilnya tarif ini membantu masyarakat memiliki akses transportasi publik yang terjangkau sekaligus membuka peluang pekerjaan seperti yang ia alami.
    Respons publik terbelah
    Sejak wacana kenaikan tarif beredar, Pramono menyebut ia terus mengamati pro dan kontra yang berkembang di media sosial. Perdebatan itu menjadi salah satu alasan mengapa Pemprov DKI belum mengambil keputusan final.
     
    Pemprov DKI memang menanggung subsidi lebih dari Rp9.000 per penumpang, termasuk menggratiskan layanan untuk 15 golongan masyarakat.
     
    “Kalau bukan karena semangat teman-teman balai kota yang tetap memberikan ruang terbuka untuk ini, enggak mungkin (hal itu terwujud) sebenarnya,” jelas Pramono.
     
    Pramono pun memastikan kajian kebijakan ini terus dilakukan dengan serius. Ia ingin keputusan yang keluar nantinya benar-benar adil dan bermanfaat bagi masyarakat Jakarta.
     
    “Jadi karena itu, saya betul-betul mempertimbangkan. Nanti pada saatnya, saya akan memutuskan keputusan yang terbaik untuk kita semua,” tegas Pramono.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (ANN)

  • Pramono Usul Kota Tua & RS di Eks Lahan Sumber Waras Masuk PSN!

    Pramono Usul Kota Tua & RS di Eks Lahan Sumber Waras Masuk PSN!

    Jakarta

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendatangi kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Kedatangannya untuk meminta agar pengembangan Kota Tua dan pembangunan rumah sakit (RS) internasional di eks lahan Sumber Waras masuk daftar proyek strategis nasional (PSN).

    “Kenapa kami usulkan menjadi PSN? Karena itu tadi, supaya mendapatkan treatment di dalam proses pembangunannya menjadi lebih mudah, lebih baik,” kata Pramono di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025).

    Khusus pengembangan Kota Tua, Pemprov DKI Jakarta akan memulai pembangunan di 2026 berupa penyediaan infrastruktur dasar seperti pedestrian, sungai dan perbaikan jalan-jalan. Dalam hal ini bekerja sama dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) karena sebagian besar aset milik pemerintah pusat dan BUMN.

    “Jadi di sana kan ada aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah pusat, terutama oleh BUMN-BUMN pusat. Jadi semua hal yang berkaitan itu tentunya kebersamaan antara Danantara dan Pemerintah DKI akan sangat signifikan karena memang aset sebagian besar adalah milik pemerintah pusat, terutama BUMN. Hal yang menyangkut aset yang dimiliki oleh Danantara, mereka akan melakukan perbaikan,” jelas Pramono.

    Pramono menargetkan renovasi atau penyempurnaan Kota Tua sudah bisa dilakukan di 2027 dan moda transportasi MRT sudah terhubung pada 2029. Jika sudah begitu, ia yakin kondisi Kota Tua akan jauh berbeda dibandingkan saat ini.

    “Sampai 2027 pembangunan untuk MRT yang di permukaan, yang di Kota Tua itu sudah tidak ada, semuanya pembangunannya ke dalam sehingga untuk 2027 diharapkan renovasi ataupun penyempurnaan Kota Tua sudah bisa dilakukan dan 2029 MRT itu sudah sampai Kota Tua. Dengan demikian nanti untuk TOD di Kota Tua itu yang membangun, menyiapkan adalah MRT. Kalau itu sudah bisa dilakukan, saya yakin pasti Kota Tua akan sangat berbeda dengan sekarang ini,” harapnya.

    Terkait pembangunan RS internasional di eks lahan Sumber Waras, Pramono ingin proyek tersebut menjadi PSN agar pembangunannya bisa lebih lancar. Ia menargetkan RS itu bisa menjadi rujukan utama di Jakarta.

    “Kami berkeinginan agar rumah sakit itu betul-betul menjadi rumah sakit rujukan utama di Jakarta karena ruas areanya 3,6 hektare dan lokasinya sangat strategis. Kemudian kalau dikembangkan, direncanakan khusus misalnya untuk rumah sakit hal yang berkaitan dengan jantung, kanker dan penyakit-penyakit khusus, maka saya yakin itu akan menjadi rumah sakit yang baik dan menjadi rujukan bagi Indonesia,” ujarnya.

    Pemerintah pusat pun sedang mempelajari usulan Pramono sebelum menjadikan pengembangan Kota Tua dan pembangunan RS internasional di eks lahan Sumber Waras menjadi PSN. Pemprov DKI Jakarta juga akan melengkapi semua administrasi yang dibutuhkan.

    “Pak Menko tentunya yang pertama beliau akan mempelajari, tetapi karena ini spiritnya untuk kepentingan bersama, saya yakin pasti pemerintah pusat juga akan memberikan support dukungan untuk itu. Kita akan segera melengkapi semua administrasi yang dibutuhkan untuk pembangunan itu,” tutur Pramono.

    (acd/acd)

  • Pramono izinkan SMAN 72 lakukan pembelajaran secara daring

    Pramono izinkan SMAN 72 lakukan pembelajaran secara daring

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo telah memberikan izin bagi SMA Negeri 72 Jakarta melakukan pembelajaran secara daring (online) untuk sementara waktu.

    “Ya memang hari ini dibutuhkan untuk daring. Dan Ibu kepala dinas telah memberikan laporan kepada saya, memang hari ini kita izinkan untuk daring,” jelas Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin.

    Sebelumnya, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim juga telah menyampaikan hal senada.

    Chico menyebut, SMA Negeri 72 akan menjalani pembelajaran daring hingga kondisi sekolah dinyatakan aman dan dapat digunakan kembali.

    “Hingga hari ini (Minggu 9/11) lokasi SMAN 72 masih dalam proses pengamanan dan sterilisasi oleh pihak kepolisian,” kata Chico.

    Dia mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atas arahan Gubernur Pramono Anung terus memberikan perhatian dan pendampingan menyeluruh bagi para korban dan warga sekolah SMAN 72 Jakarta pasca-insiden ledakan yang terjadi beberapa waktu lalu.

    Berbagai langkah cepat telah dilakukan untuk memastikan proses pemulihan fisik dan psikologis berjalan optimal. Misalnya, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta akan memberikan dukungan psikologis selama masa pemulihan, termasuk saat pembelajaran jarak jauh (PJJ) berlangsung.

    Mobil SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) juga telah dihadirkan di lingkungan sekolah untuk memberikan dukungan psikis kepada siswa, guru, serta keluarga terdampak, termasuk kepada warga sekitar yang memerlukan konseling secara gratis.

    Dinas Kesehatan DKI Jakarta, lanjut Chico, juga telah menyiapkan jadwal pendampingan klinis serta menurunkan tenaga medis bagi korban yang masih memerlukan perawatan lanjutan.

    “Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga berkoordinasi dengan Mabes Polri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk memastikan ketersediaan tenaga psikolog guna mendampingi proses pemulihan para korban secara menyeluruh,” jelas Chico.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.