Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Horee! Jakarta Pertimbangkan Hapus Pajak Progresif Kendaraan

    Horee! Jakarta Pertimbangkan Hapus Pajak Progresif Kendaraan

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikabarkan mempertimbangkan penghapusan pajak progresif untuk kendaraan bermotor. Penghapusan pajak progresif ini dilakukan untuk keakuratan data kepemilikan kendaraan.

    Hal itu disampaikan Dirjen Keuangan Daerah Agus Fatoni. Tim Pembina Samsat Nasional yang terdiri dari Korlantas Polri, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan PT Jasa Raharja melakukan kegiatan audiensi bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Menurut Agus Fatoni, Pemprov DKI Jakarta tengah mempertimbangkan penghapusan pajak progresif kendaraan bermotor. Langkah ini bertujuan untuk menertibkan administrasi dan memastikan data kepemilikan kendaraan lebih akurat.

    “Pajak progresif dalam rangka ketertiban, administrasi yang baik, kemudian penegakan hukum ini dipertimbangkan untuk dihapus. Sehingga pemilik kendaraan adalah benar-benar yang terdaftar. Jadi nama yang ada di pemilik kendaraan adalah orang yang memang memiliki kendaraan,” kata Agus Fatoni dikutip dari situs resmi Korlantas Polri.

    Penerapan pajak progresif kerap membuat pembeli kendaraan bermotor ‘mengakali’ dengan berbagai cara. Untuk menghindari kena pajak progresif, pemilik kendaraan lebih dari satu banyak yang menggunakan data bukan atas namanya. Ada yang memanfaatkan nama perusahaan, bahkan tak segan meminjam KTP orang lain untuk menghindari pajak progresif.

    Beberapa waktu lalu juga terungkap kendaraan mewah terdaftar atas nama orang yang tinggal di gang sempit di Jakarta. Ternyata, pemilik mobil mewah itu meminjam KTP orang lain.

    Untuk saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan tarif baru untuk pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan, khususnya pajak progresif kendaraan lebih dari satu, mengalami kenaikan dari ketentuan sebelumnya.

    Tarif baru pajak kendaraan di Jakarta ini berlaku Januari 2025. Hal itu berdasarkan dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

    Berdasarkan peraturan baru ini, tarif pajak progresif disederhanakan menjadi hanya lima tingkatan tarif. Namun, pajak progresif kendaraan mengalami kenaikan dibanding pajak progresif sebelumnya.

    Berikut rincian tarif PKB kepemilikan dan/atau penguasaan oleh orang pribadi:

    2% (dua persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama;3% (tiga persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua;4% (empat persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor ketiga;5% (lima persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor keempat; dan6% (enam persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kelima dan seterusnya.

    Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.

    Sementara itu, tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebesar 0,5 persen. Lalu untuk tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan oleh Badan ditetapkan sebesar 2% dan tidak dikenakan pajak progresif.

    (rgr/din)

  • Seberapa Ketat Peluang Jadi Petugas PPSU 2025 Jakarta? – Halaman all

    Seberapa Ketat Peluang Jadi Petugas PPSU 2025 Jakarta? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Seberapa ketat peluang jadi petugas PPSU 2025 Jakarta?

    Persaingan untuk mendapatkan posisi ini ternyata cukup tinggi.

    Satu formasi petugas PPSU diperebutkan oleh tujuh pelamar.

    Dengan ribuan surat lamaran yang sudah masuk, seleksi tahun ini menjadi salah satu yang paling kompetitif.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa proses rekrutmen berlangsung transparan, terbuka, dan tanpa pungutan biaya.

    Persaingan Ketat, Satu Formasi Diperebutkan Tujuh Orang

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa peluang menjadi Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tahun 2025 sangat kompetitif. 

    Ia menyebut, berdasarkan data terakhir yang diterima hingga Rabu (23/4/2025), jumlah pelamar sudah mencapai 7.000 orang, sedangkan formasi yang tersedia hanya sebanyak 1.100.

    DIa mengaku terkejut dengan tingginya antusiasme masyarakat. “Kaget,” katanya singkat pada Kamis (24/4/2025).

    Melihat ketatnya persaingan tersebut, Pramono memastikan proses rekrutmen akan dilakukan secara transparan. 

    Ia menegaskan bahwa mekanisme rekrutmen tahun ini telah diperbarui agar lebih terbuka dan adil bagi seluruh pelamar. 

    “Mekanismenya saya ubah lebih transparan dan lebih terbuka,” ujarnya.

    Meski keputusan akhir berada di tangan wali kota atau bupati di masing-masing wilayah DKI Jakarta, Pramono tetap meminta agar setiap hasil keputusan dilaporkan kepadanya.

    “Yang memutuskan itu level wali kota dan bupati. Harus dilaporkan kepada gubernur,” tegasnya.

    ILUSTRASI PPSU – Pelamar PPSU mengantre di Balai Kota DKI Jakarta untuk menyerahkan berkas secara manual, Selasa (22/4/2025).Warta Kota/Henry Lopulalan (WARTA KOTA/WARTA KOTA/HNL)

    Sejak Selasa (22/4/2025), antrean pelamar terlihat memadati Balai Kota Jakarta untuk menyerahkan berkas lamaran.

    Namun kini, Pemprov DKI Jakarta telah mempermudah proses pendaftaran dengan sistem daring melalui laman resmi di www.jakarta.go.id/loker. Pelamar tidak lagi perlu datang langsung ke Balai Kota.

    Chico Hakim, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, mengatakan, “Masyarakat bisa mengakses situs Pemprov DKI Jakarta di www.jakarta.go.id dan mengakses kanal lowongan kerja. Pendaftaran dapat dilakukan secara online.”

    Proses seleksi dilakukan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) demi menjamin transparansi dan akuntabilitas. Tidak ada pungutan biaya dalam proses ini.

    Syarat dan Ketentuan Pendaftaran Petugas PPSU 2025:

    Warga ber-KTP DKI Jakarta

    Minimal lulusan Sekolah Dasar (SD)

    Kondisi fisik sehat dan mampu bekerja di lapangan

    Proses seleksi dilakukan secara online melalui SPSE

    Gaji sebesar Rp 5.396.791 (sesuai UMR DKI Jakarta)

    Tidak ada biaya pendaftaran

    Tahun ini, tersedia 1.652 formasi untuk warga DKI Jakarta. Pemprov mengimbau masyarakat agar tidak menggunakan jasa calo atau oknum tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan panitia rekrutmen PPSU.

    Akses Tribunnnews.com di Google News atau WhatsApp Channel Tribunnews.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Dukcapil DKI raih nilai kinerja tertinggi tingkat nasional

    Dukcapil DKI raih nilai kinerja tertinggi tingkat nasional

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih nilai 90 atau tertinggi tingkat nasional dalam penilaian kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) provinsi se-Indonesia Semester II Tahun 2024.

    Penilaian ini diumumkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil Tahun 2025 yang diadakan di Gedung Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri, Pasar Minggu, Jakarta, pada Rabu (23/4).

    “Keberhasilan ini harus membuat kita lebih baik lagi dalam melayani masyarakat,” kata Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Adapun posisi kedua ditempati Provinsi Lampung dengan nilai 89,38, disusul Aceh di posisi ketiga dengan nilai 88,75.

    Selanjutnya, berturut-turut di posisi berikutnya adalah Provinsi Jambi, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Bali dan Banten.

    Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin. (ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta)

    Budi mengatakan prestasi Dukcapil DKI Jakarta antara lain karena pelaksanaan penataan kependudukan sesuai domisili. Program ini terbukti memberikan dampak positif terhadap sejarah administrasi kependudukan, khususnya di wilayah Ibu Kota.

    “Untuk menjadi kota global, kesadaran dan kedisiplinan masyarakat Jakarta dalam tertib administrasi kependudukan sangat penting karena berkaitan dengan keakuratan data,” ujar Budi.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi menyampaikan, Dukcapil merupakan basis data nasional dan jantung informasi kependudukan paling lengkap sehingga pemanfaatannya sangat besar untuk kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan kepada Dukcapil agar lebih proaktif dan agresif dalam memberikan layanan publik.

    Ini karena masih terdapat 3.907.177 jiwa atau sekitar 1,92 persen dari total penduduk Indonesia yang belum melakukan perekaman data.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hari ini naik MRT Jakarta juga hanya bayar Rp1 saja

    Hari ini naik MRT Jakarta juga hanya bayar Rp1 saja

    Jakarta (ANTARA) – PT MRT Jakarta (Perseroda) menerapkan tarif khusus Rp1 pada Kamis sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait layanan transportasi publik pada Hari Angkutan Nasional yang diperingati setiap 24 April.

    “Program layanan gratis pada Hari Angkutan Nasional ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya menggunakan transportasi publik,” kata Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo dalam keterangan di Jakarta.

    Tarif Rp1 setiap perjalanan untuk 24 April 2025 dapat diakses menggunakan semua metode pembayaran melalui e-wallet, bank digital, kartu kredit, BNPL di aplikasi MyMRTJ, mesin penjualan tiket MyMRTJ Lite, JakLingko dan berbagai kartu uang elektronik.

    Ahmad mengatakan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan penggunaan transportasi umum serta memperkuat komitmen terhadap pembangunan kota yang berkelanjutan.

    MRT Jakarta berkomitmen mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam meningkatkan aksesibilitas transportasi publik yang nyaman, aman dan efisien bagi masyarakat.

    “Sebagai bagian dari sistem transportasi publik terintegrasi di Jakarta, kami mendukung penuh inisiatif ini dan telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk memastikan kelancaran implementasi program tersebut di seluruh stasiun MRT Jakarta,” katanya.

    Tarif khusus Rp1 per perjalanan berlaku untuk perjalanan pelanggan lama maupun baru MRT Jakarta menggunakan kartu uang elektronik bank keluaran tahun 2019 ke atas.

    Selain itu tiket QR dari aplikasi MyMRTJ, tiket QR dari Vending Machine MyMRTJ Lite di Stasiun MRT Jakarta serta Kartu Multi Trip (KMT) atau Kartu JakLingko.

    Tarif khusus Rp1 per perjalanan MRT ini juga berlaku untuk pemilik kartu uang elektronik bank, Kartu Multi Trip (KMT) atau Kartu JakLingko yang berisi saldo minimal Rp14.000.

    Tarif khusus Rp1 per perjalanan MRT berlaku untuk pengguna aplikasi MyMRTJ yang telah dihubungkan dengan e-wallet MartiPay, AstraPay, ISaku, DANA, GoPay dan akun bank digital blu BCA yang telah berisi saldo, kartu kredit Mastercard serta akun Kredivo yang masih memiliki limit.

    Adapun tiket untuk tarif Rp1 per perjalanan MRT ini juga dapat dibeli secara langsung menggunakan Ticket Vending Machine MyMRTJ Lite yang ada di seluruh stasiun MRT Jakarta menggunakan metode pembayaran QRIS, kartu debit dan kartu kredit.

    Khusus untuk pembelian melalui TVM MYMRTJ Lite, terdapat biaya jasa pengiriman tiket Rp2.000 untuk setiap pembelian tiket.

    Pewarta: Ade irma Junida
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lamar PPSU Bisa Online? Rekrutmen Lebih Mudah, Efisien, Adil dan Tertib

    Lamar PPSU Bisa Online? Rekrutmen Lebih Mudah, Efisien, Adil dan Tertib

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau masyarakat tak datang langsung ke Balai Kota guna melamar pekerjaan sebagai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

    Hal ini termasuk posisi Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Pemadam Kebakaran (Damkar).

    Menurut Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Publik DKI Jakarta Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim, saat ini Pemprov DKI tengah menyiapkan sistem pendaftaran online.

    “Kami sedang membangun sistem yang lebih praktis dan transparan agar warga tidak perlu datang jauh-jauh ke Balai Kota untuk menyerahkan lamaran. Semua bisa diakses secara daring,” ucap Chico pada Selasa, 22 April 2025 seperti dikutip dari Antara.

    Antusiasme Masyarakat

    Menurut Chico, para pelamar nantinya bisa mengakses informasi lewat situs resmi Pemprov DKI Jakarta di https://www.jakarta.go.id/loker.

    Hal ini agar proses rekrutmen dapat dilakukan dengan lebih mudah, efisien serta nyaman untuk masyarakat.

    Masyarakat bisa langsung mengakses situs resmi dari instansi atau unit kerja yang membuka rekrutmen PJLP sesuai kebutuhannya.

    Pemprov DKI berterima kasih atas tingginya antusiasme masyarakat dalam melamar kerja, terutama untuk posisi PJLP seperti PPSU dan Damkar.

    Sistem Online

    Beberapa pelamar telah hadir di Balai Kota untuk menyerahkan berkas lamaran secara langsung sejak Selasa pagi.

    Chico mengaku lamaran ini akan diteruskan pada instansi atau unit kerja terkait guna diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

    “Kami menghargai antusias warga yang ingin bekerja dan membangun Jakarta bersama-sama. Namun, semua proses rekrutmen harus berjalan profesional dan berbasis pada kapasitas, tanpa ada titipan maupun intervensi dari pihak mana pun,” lanjutnya.

    Sebagai informasi, rekrutmen PJLP seharusnya dilakukan wilayah atau suku dinas terkait, sesuai kebutuhan masing-masing unit kerja.

    Sistem online yang tengah disiapkan diharapkan dapat lebih mudah diakses peluang kerja dan proses rekrutmen bisa berlangsung secara adil, tertib serta akuntabel.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pemkab Kediri MoU dengan Pemprov DKI Jakarta kirim komoditas beras

    Pemkab Kediri MoU dengan Pemprov DKI Jakarta kirim komoditas beras

    Kediri (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur membuat nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pendistribusian komoditas hasil pertanian, terutama beras.

    Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengemukakan daerahnya setiap tahun selalu surplus beras. Untuk bulan Maret 2025 tercatat surplus sekitar 79 ribu ton.

    “Tentunya (dengan kerja sama ini) di saat musim panen harga beras tidak stabil, harapan kami (hasil panen) teman-teman petani tetap bisa diserap,” katanya di Kediri, Rabu.

    Pemkab Kediri bekerja sama lewat perusahaan daerah yakni PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) dengan BUMD Canda Birawa dan kelompok tani Kabupaten Kediri.

    MoU dilakukan di Desa Mekikis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, yang dilakukan bersamaan dengan acara panen bersama contract farming 2025 sekaligus tanam padi serentak.

    Untuk tahapan pertama setelah MoU tersebut dilakukan pengiriman beras PK1 sebanyak 40 ton yang dihargai Rp10.800 per kilogram. Setiap bulannya PT Food Station Tjipinang Jaya membutuhkan beras 82.000 ton, sehingga dengan surplusnya produksi padi di Kabupaten Kediri peluang besar untuk mengirim hingga ke luar kota.

    Ia menambahkan, dengan adanya kepastian harga dan kebutuhan beras yang harus dipenuhi PT Food Station Tjipinang setiap bulannya, diharapkan dapat lebih memacu semangat petani padi di Kabupaten Kediri.

    “Sekarang tuntutannya kami kembalikan ke petani untuk bisa meningkatkan produksi panennya supaya kesejahteraan mereka bisa meningkat,” kata dia.

    Sementara itu, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Karyawan Gunarso mengatakan pada tahun 2025 ini melalui program contract farming pihaknya melakukan kerja sama di Kabupaten Kediri untuk komoditas padi seluas 500 hektare.

    “Ini seluruh panennya kami beli, terkait dengan harga kami pasti memberikan harga terbaik,” kata dia.

    Ia menambahkan, kerja sama untuk komoditas padi tersebut merupakan titik awal dan tidak menutup kemungkinan akan berkembang ke komoditas lain seperti cabai maupun buah nanas.

    “Kerja sama ini harus berkelanjutan, kalau tahun ini (untuk padi) 500 hektar tahun depan harus naik,” ujar dia.

    Dalam memenuhi kebutuhan beras tersebut, PT Food Station Tjipinang meminta mitra yang melakukan pembelian gabah kering dari petani dengan harga Rp6.500 per kilogram atau sama dengan harga yang dibeli oleh Bulog.

    Sementara itu, Ketua Gapoktan Maju Satu Pandansari, Kecamatan Purwoasri, Sutrimo mengatakan petani senang dengan program ini.

    Ia menyebut salah satu persoalan petani selama ini yakni anjloknya harga saat musim panen, sehingga program ini menjadi semangat baru bagi petani untuk mendapatkan kepastian harga dan pengiriman barang.

    “Dengan kerja sama ini, petani sangat senang sekali. Kami sangat berterima kasih,” kata dia.

    Pewarta: Asmaul Chusna
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Area HBKB bakal dijadikan panggung pertunjukan kolosal pada Juni 2025

    Area HBKB bakal dijadikan panggung pertunjukan kolosal pada Juni 2025

    Jakarta (ANTARA) – Area Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau “Car Free Day” (CFD) di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta, akan dijadikan panggung untuk pertunjukan kolosal pada Juni 2025 atau bertepatan dengan HUT Jakarta.

    “Gubernur dan Wagub menginginkan CFD itu menjadi panggung yang besar. Misalnya di Bundaran HI itu akan ada pergelaran-pergelaran tradisional,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Moch. Miftahulloh Tamary dalam acara daring bertema “Pemajuan Budaya Betawi”, Rabu.

    Dia mengatakan, sekitar 1.000 orang akan tampil dalam pergelaran kolosal dan tradisional Juni mendatang.

    “Ini berkaitan dengan bulan ulang tahunnya Jakarta. Itu menjadi titik untuk menuju 500 tahun Jakarta. Ada kurang lebih seribu orang yang akan menampilkan kegiatan tradisional,” kata dia.

    Namun, Miftahulloh belum bersedia memberikan informasi lebih rinci terkait pertunjukan di area HBKB tersebut.

    Kemudian, selain membahas singkat tentang kegiatan pada Juni, Miftahulloh juga membocorkan rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menjadi tuan rumah festival folklore internasional.

    Dia menambahkan, Jakarta saat ini menuju usia 500 tahun atau lima abad dan Pemprov DKI Jakarta menginginkan budaya Betawi menjadi tuan rumah di Jakarta.

    Ini, sambung Miftahulloh, tidak terlepas dari pergelaran. Karena itu, akan banyak kegiatan-kegiatan ataupun tampilan-tampilan yang akan diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta.

    Pemprov DKI menyiapkan kegiatan Lebaran Betawi pada 25 April-27 April 2025 di Monumen Nasional, Jakarta. Miftahulloh mengatakan selain kuliner, pengunjung juga akan dihibur dengan pawai dan pergelaran atau pertunjukan kesenian.

    Dia menjanjikan acara berlangsung semarak terlebih diadakan untuk menyongsong 500 tahun atau lima abad Kota Jakarta.

    “Menuju 500 tahun Jakarta dan juga kota global, kami tidak hanya mengundang masyarakat Jakarta saja, tetapi juga kedutaan-kedutaan ASEAN untuk ikut hadir dan berkontribusi,” ujarnya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur Pramono Umumkan Kuota Rekrutmen Petugas PPSU dan Damkar Jakarta 2025, Kapan Pendaftaran?

    Gubernur Pramono Umumkan Kuota Rekrutmen Petugas PPSU dan Damkar Jakarta 2025, Kapan Pendaftaran?

    TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengungkap kuota rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan pemadam kebakaran (damkar) untuk tahun 2025.

    Sebanyak 1.100 lowongan dibuka untuk posisi petugas PPSU, dan 1.000 lowongan untuk petugas damkar.

    Pram, sapan karib gubernur, menambahkan, pada awal tahun 2026 akan dibuka kembali rekrutmen petugas PPSu untuk 506 orang.

    “Kami sudah mengumumkan lowongan ini untuk 1.100 orang pada saat ini dan nanti di awal tahun depan atau akhir tahun ini akan tambah 506 orang. Sedangkan untuk Damkar itu ada 1.000 orang,” kata Pramono dalam keterangan resminya, Rabu (23/4/2025).

    Pram angkat bicara soal ramainya pelamar yang mendatangi Balai Kota Jakarta dua hari terakhir.

    Ia mengatakan, sebenarnya pendaftaran jadi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), termasuk PPSU dan damkar, ada di kelurahan bukan di balai kota.

    “Jadi yang pertama, pendaftarannya itu utamanya sebenarnya di kelurahan, bukan di Balai Kota,” ujar Pram.

    Sejatinya, pendaftaran rekrutmen PPSU dan damkar belum resmi dibuka.

    Namun, pihak Pemprov Jakarta tetap menerima berkas lamaran warga yang sudah menyerahkan ke balai kota.

    Hal itu semata-mata demi menjaga marwah pemprov sebagai pelayan masyarakat.

    Pram menegaskan, rekrutmen PPSU dan damkar harus transparan dan bersih dari praktik orang dalam.

    Ia ingin terlibat langsung pada seleksinya.

    “Tetapi keputusannya nanti akan dikerucutkan di Balai Kota. Karena saya ingin isu tentang orang dalam ini betul-betul bisa dihilangkan dalam rekrutmen untuk PPSU maupun untuk PJLP,” ungkapnya.

    Perlu diketahui sebelumnya, Pemprov  Jakarta telah mengimbau warga agar tidak datang langsung ke Balai Kota untuk melamar.

    Saat ini sedang disiapkan sistem pendaftaran online guna memudahkan proses rekrutmenl dan akan diumumkan segera.

    Warga dapat mengakses informasi lowongan melalui situs resmi Pemprov DKI Jakarta di https://www.jakarta.go.id/loker, atau langsung ke laman resmi instansi/unit kerja terkait.

    “Kami sedang membangun sistem yang lebih praktis dan transparan agar warga tidak perlu datang jauh-jauh ke Balai Kota untuk menyerahkan lamaran. Semua bisa diakses secara daring (online),” ujar Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim, Selasa (22/4/2025).

    Ia juga menyampaikan apresiasi atas tingginya antusiasme warga yang ingin bergabung sebagai petugas PPSU dan Damkar.

    “Kami menghargai antusias warga yang ingin bekerja dan membangun Jakarta bersama-sama. Namun, semua proses rekrutmen harus berjalan profesional dan berbasis pada kapasitas, tanpa ada titipan atau intervensi dari pihak mana pun,” tegasnya.

    Info Gaji

    Sebelumhya, Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, mengatakan, petugas PPSU bukanlah pekerja rendahan, melainkan bagian penting dalam menjaga kebersihan dan kerapian kota.

    Ia juga mengungkapkan, gaji petugas PPSU sudah setara Upah Minimum Regional (UMR) Jakarta.

    “PPSU bukan pekerja rendah tapi mereka gajinya UMR, jadi bukan dilihat sebelah mata. Artinya, memang tugasnya merapikan kota, segala macam, nah itu juga bagian dari lapangan kerja yang kita ciptakan,” kata Rano di Balai Kota Jakarta, Minggu (23/3/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Jika berkaca pada UMR Jakarta tahun 2025, gaji PPSU mencapai Rp 5.396.791, atau jika dibulatkan menjadi Rp 5,4 juta.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Marak Parkir Liar di Jakarta, Pemprov DKI Bentuk Tim Terpadu Berisi Satpol PP hingga TNI/Polri 

    Marak Parkir Liar di Jakarta, Pemprov DKI Bentuk Tim Terpadu Berisi Satpol PP hingga TNI/Polri 

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Pemprov DKI Jakarta bakal membentuk tim terpadu untuk mengatasi masalah parkir liar di ibu kota.

    Tim terpadu ini merupakan gabungan petugas Dinas Perhubungan, Satpol PP, hingga TNI/Polri.

    Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan menyebut, pembentukan tim ini hari ini bakal dibahas bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

    “Nanti kami ada rapim dengan pak gubernur untuk membahas tim terpadu antara Satpol PP, Dishub, TNI, dan Polri,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Gambir, Rabu (23/4/2025).

    “Nanti teknisnya bagaimana, nanti kami konsepkan,” tambahnya menjelaskan.

    Adapun tim ini nantinya bakal ditempatkan di titik-titik rawan parkir liar yang ada di seluruh wilayah Jakarta.

    Tim terpadu ini juga nantinya akan dipimpin oleh Dinas Perhubungan selaku instansi yang berwenang menertibkan keberadaan parkir liar.

    Soal kunjungan Sespimmen ke rumahnya, Jokowi menegaskan tak ada matahari kembar di Indonesia. Ia menyebut ‘matahari’ di Indonesia itu hanya satu yakni Presiden Prabowo Subianto.

    “Intinya ini bukan di ranah Satpol PP, nanti Dinas Perhubungan yang akan mengkoordinasikan,” ujarnya.

    Sebagai informasi tambahan, parkir liar selama ini masih menjadi masalah yang tak kunjung bisa dituntaskan oleh Pemprov DKI Jakarta.

    Seperti yang terjadi di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat belum lama ini dimana ada seorang pengunjung yang kaget digetok tarif parkir mobil liar Rp60 ribu.

    Pengunjung itu pun curhat di media sosial dan videonya sempat viral dan mendapat reaksi dari warganet.

    Tak hanya itu, saat libur lebaran kemarin parkir liar juga marak di sekitar kawasan Monumen Nasional (Monas).

    Hasan, wisatawan asal Senen, Jakarta Pusat tampak sibuk mengganti ban mobilnya yang kempis saat parkir di sekitar kawasan Monas, Gambir, Rabu (2/4/2025). (TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci)

    Seorang pengguna mobil pribadi pun mengaku digetok tarif parkir Rp30 ribu oleh oknum petugas parkir liar.

    Namun, petugas itu langsung menghilang saat mobil orang tersebut dikempesi oleh petugas Dinas Perhubungan yang melakukan operasi penertiban.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Gubernur Pramono Naikkan Gaji Petugas Damkar Jakarta Jadi Rp 6,4 Juta: Bagian dari Apresiasi

    Gubernur Pramono Naikkan Gaji Petugas Damkar Jakarta Jadi Rp 6,4 Juta: Bagian dari Apresiasi

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan apresiasi tinggi kepada para petugas pemadam kebakaran (damkar) atas dedikasi dan kerja keras mereka selama ini dalam melayani masyarakat.

    Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap damkar pun terus meningkat, sejumlah tagar pun muncul di media sosial, seperti #LebihBaikLaporDamkar, #EnggakPercumaLaporDamkar, hingga #Ujung-ujungnyaDamkar.

    Sebagai bentuk apresiasi, Gubernur Pramono pun menaikan gaji petugas damkar, khusus untuk yang masih berstatus sebagai pegawai honorer atau PJLP.

    “Khusus untuk PJLP pemadam kebakaran itu ada kenaikan sebesar Rp1 juta dari gaji sebelumnya,” ucap Plt Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Satriadi Gunawan di Balai Kota Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Dengan penambahan ini, maka PJLP Damkar di Jakarta akan mendapat gaji sebesar Rp6,4 juta dari sebelumnya Rp5,4 juta atau sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2025 sebesar Rp5,4 juta.

    Penambahan gaji PJLP damkar ini pun diharapkan bisa semakin melecut semangat para petugas untuk terus melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

    “Kenaikan ini bagian dari apresiasi karena kinerjanya, kemudian dilihat dari skillnya, dari kemampuannya, kemudian juga dari beban risiko kerjanya,” ujarnya.

    “Itu apresiasi yang diberikan Pemprov DKI Jakarta, khusus untuk PJLP pemadam kebakaran,” tambahannya menjelaskan.

    Damkar DKI Jakarta Sarat Prestasi 

    Selain memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang cukup tinggi, Damkar Jakarta ternyata juga sarat prestasi.

    Hal ini tercermin dari raihan tujuh medali yang berhasil dibawa pulang Damkar Jakarta dalam ajang kompetisi damkar tingkat internasional yang diselenggarakan di Singapura pada 2023 silam.

    Adapun tujuh medali itu terdiri dari satu medali emas untuk kategori Braveheart Team, serta masing-masing 3 perak dan perunggu.

    “Jadi hampir 24 negara pada saat itu ikut serta dan alhamdulillah pemadam kebakaran DKI Jakarta yang mewakili Indonesia mendapat raihan The Best Safety Application,” tuturnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya