Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Pramono Perintahkan ASN Naik Angkutan Umum Tiap Rabu, DPRD Dorong Pemberian Sanksi Bagi Pelanggar

    Pramono Perintahkan ASN Naik Angkutan Umum Tiap Rabu, DPRD Dorong Pemberian Sanksi Bagi Pelanggar

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta adanya pengawasan ketat terkait kebijakan Gubernur Pramono Anung yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) naik angkutan umum setiap Rabu.

    Ia pun mengusulkan adanya sistem lapor kepatuhan untuk memastikan setiap ASN Jakarta mematuhi aturan baru yang dibuat Gubernur Pramono.

    “Perlu ada sistem pelaporan yang jelas dan mudah diakses. ASN dapat melaporkan kepatuhan mereka. Misalnya melalui aplikasi atau formulir tertentu,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).

    Politikus senior Partai Demokrat ini juga meminta setiap instansi Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan setiap ASN menggunakan transportasi publik setiap Rabu.

    “Instansi dapat bekerja sama dengan penyedia transportasi umum untuk memverifikasi penggunaan layanan oleh ASN,” ujarnya.

    “Misalnya memberikan tanda bukti bahwa ASN tersebut telah menggunakan transportasi publik,” sambungnya.

    Tak hanya itu, masyarakat disebut Mujiyono juga dapat dilibatkan dalam pengawasan melalui mekanisme pelaporan.

    Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta ini pun meminta adanya penerapan sanksi bagi ASN yang tak mematuhi aturan tersebut.

    “Ini sumbang saran saya terkait pengenaan sanksi bagi ASN yang tidak mematuhi kebijakan tersebut,” kata dia.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk naik angkutan umum setiap hari Rabu.

    Peraturan gubernur (pergub) yang mengatur soal hal ini pun sudah diteken Gubernur Pramono belum lama ini.

    “Kami sudah menandatangani pergub bahwa setiap Rabu kami akan setengah memaksa semua ASN di Jakarta, mereka harus naik angkutan umum,” ucapnya di Terminal Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

    Pramono menambahkan, seluruh ASN itu nantinya bakal digratiskan untuk naik seluruh moda transportasi umum yang dikelola Pemprov DKI Jakarta.

    “Fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah Jakarta tidak kami siapkan untuk Hari Rabu supaya ASN di Jakarta ini akan naik transportasi ymyn dan mereka akan kami gratiskan,” ujarnya.

    Sebagai informasi tambahan, Pemprov DKI Jakarta hari ini menerapkan tarif khusus Rp1 terhadap sejumlah moda transportasi, seperti Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.

    Penerapan tarif khusus ini dalam rangka peringatan Hari Angkutan Nasional 2025 yang jatuh pada 24 April ini.

    “Hari ini, baik perempuan, laki-laki, atau apapun mereka naik transportasi umum gratis, kecuali taksi. Jadi, mau LRT Jakarta, MRT Jakarta, Transjakarta gratis,” kata Pramono.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • 5 Info Terbaru Rekrutmen PPSU Jakarta: Persyaratan, Jumlah Pelamar hingga Bocoran Waktu Penerimaan

    5 Info Terbaru Rekrutmen PPSU Jakarta: Persyaratan, Jumlah Pelamar hingga Bocoran Waktu Penerimaan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Jakarta tengah menjadi sorotan.

    Di tengah banyaknya pengangguran di ibu kota, lowongan bergaji Rp 5,4 juta itu bak angin segar.

    Wacana pendaftaran PPSU yang bergulir beberapa pekan terakhir disambut antusias.

    Saat waktu rekrutmen belum resmi ditentukan, ribuan pelamar sudah menggeruduk balai kota membawa berbagai berkas lamaran.

    Pemprov Jakarta pun merespons. Warga yang terlanjur datang tetap diterima dan lamarannya diproses.

    Gubernur Jakarta, Pramono Anung pun sudah bersikap.

    Berikut TribunJakarta rangkum sejumlah fakta terbaru soal proses rekrutmen pasukan oranye.

    1. 7.000 Pelamar

    Pramono mengaku kaget dengan tingginya antusiasme masyarakat untuk mendaftar sebagai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), termasuk PPSU.

    Sejauh ini Pemprov Jakarta sudah menerima lebih dari 7.000 surat lamaran untuk posisi PPSU.

    Sejak Selasa (22/4/2025), Balai Kota Jakarta sudah ramai disambangi para pelamar, walaupun waktu resmi pendaftaran belum ditentukan.

    “Secara pribadi saya kaget, saya dilaporkan yang mendaftar dalam waktu sebentar sudah 7.000 lebih dari 1.100 yang akan diterima,” ucapnya di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025) petang.

    Pramono menduga, tingginya antusiasme masyarakat ini terjadi lantaran syarat untuk mendaftar PPSU kini semakin mudah.

    Pasalnya, kini lulus Sekolah Dasar (SD) juga bisa ikut mendaftar sebagai pasukan oranye.

    Orang nomor satu di Jakarta ini pun memastikan, proses rekrutmen PPSU ini akan dilakukan secara transparan.

    “Begitu ngomongin PPSU yang paling banyak itu urusan ordal (orang salam), soal transparansi. Maka saya putuskan, nanti yang memutuskan itu level wali kota dan bupati, tetapi harus dilaporkan kepada gubernur,” ujarnya.

    “Saya hanya ingin melihat mekanismenya berjalan dengan baik atau enggak, karena saya pasti enggak akan nitip orang dalam, enggak lah itu,” sambungnya.

    2. Kuota Cuma 1.100

    Di balik tingginya jumlah pelamar, ada kuota penerimaan yang jomplang.

    Pemprov Jakarta hanya membuka lowongan PPSU untuk 1.100 orang saja.

    “Kami sudah mengumumkan lowongan ini untuk 1.100 orang pada saat ini dan nanti di awal tahun depan atau akhir tahun ini akan tambah 506 orang. Sedangkan untuk Damkar itu ada 1.000 orang,” kata Pramono dalam keterangan resminya, Rabu (23/4/2025).

    3. Mekanisme Pendaftaran

    Mekanisme pendaftaran belum benar-benar resmi disampaikan Pemprov Jakarta.

    Pramono mengatakan, pendaftaran dilakukan di kelurahan.

    “Pendaftaran itu utamanya sebenarnya di kelurahan, bukan di Balai Kota. Jadi, kami informasikan bahwa rekrutmennya bisa di kelurahan,” ucap Pramono.

    Sementara, Pada Selasa (22/4/2025), Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim, mengatakan, proses pendaftaran menjadi petugas PPSU dilakukan secara online.

    Ia menyebutkan jelas situs resmi Pemprov DKI Jakarta di https://www.jakarta.go.id/loker sebagai kanal utamanya.

    Namun, saat itu ia menyebutkan sistem pendaftarannya masih disiapkan, dan waktu pendaftaran akan diumumkan sesegera mungkin.

    “Kami sedang membangun sistem yang lebih praktis dan transparan agar warga tidak perlu datang jauh-jauh ke Balai Kota untuk menyerahkan lamaran. Semua bisa diakses secara daring (online),” ujar Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim, Selasa (22/4/2025).

    Namun hingga saat ini, pihak Pemprov Jakarta belum mengumumkan secara resmi pendaftaran PPSU.

    Pantauan TribunJakarta pukul 14.40 WIB, Jumat (25/4/2025), lowongan petugas PPSU belum tersedia di laman https://www.jakarta.go.id/loker.

    Angka 7.000 pelamar didapatkan dari warga yang datang beramai-ramai menyerahkan lamarannya langsung ke Balai Kota Jakarta.

    Pihak Pemprov Jakarta pun menerima setiap berkas lamaran yang masuk kendati sistemnya belum siap.

    4. Bocoran Waktu Penerimaan

    Di sisi lain, Chico sudah memberi bocoran kapan hasil rekrutmen PPSU Jakarta diumumkan.

    Berbicara di Kompas TV pada Kamis (24/4/2025), Chico engatakan, pengumuman penerimaan PPSU Jakarta akan disampaikan dalam satu dan dua bulan setelah pendafataran dibuka.

    “Diterima atau tidaknya dalam satu atau dua bulan. Jadi bukan proses yang pendek ya,” kata Chico.

    5. Syarat

    Untuk persyaratan atau kualifikasi menjadi seorang petugas PPSU terbaru tertera pada Keputusan Gubernur (Kepgub) nomor 267 tahun 2025.

    Di sana tertulis, kualifikasi seorang petugas PPSU adalah pendidikan minimal SD atau dapat membaca dan menulis, lalu diutamakan ber-KTP Jakarta.

    Sementara itu, beredar kabar soal syarat usia mendaftar petugas PPSU sampai usia 58 tahun.

    Kabar tersebut diantaranya disampaikan Anggota DPRD Jakarta Fraksi PDIP, Hardiyanto Kenneth.

    Ia menyebut Gubernur Pramono telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) baru yang memuat soal syarat menjadi petugas PPSU.

    Dalam keterangaan resminya pada Senin (14/4/2025),  Kenneth membeberkan, ada tiga poin yang menjadi sorotannya soal syarat mendaftar petugas PPSU.

    Kenneth menyebut, pada Pergub baru tersebut, syarat menjadi petugas PPSU minimal ijazah SD, usia bisa sampai 55-58 tahun, dan kontraknya minimal 3 tahun.

    Ia menambahkan, menurutnya lowongan petugas PPSU harus memprioritaskan warga Jakarta.

    “Kesempatan bekerja ini harus diprioritaskan bagi warga Jakarta yang memiliki KTP Jakarta,” ujar Kenneth.

    Berdasarkan temuan Kenneth di lapangan, proses penerimaan Petugas PPSU di kelurahan pada tahun-tahun sebelumnya banyak menerima yang ber-KTP daerah.

    “Sehingga bisa mengurangi peluang bagi Warga Jakarta untuk bisa bekerja menjadi Petugas PPSU,” tutur Politikus PDIP itu.

    Namun, pantauan TribunJakarta di laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi DKI Jakarta, Jumat (25/4/2025), Pergub yang dimaksud Kenneth diunggah.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pramono Wajibkan ASN DKI Jakarta Naik Transportasi Umum Setiap Rabu

    Pramono Wajibkan ASN DKI Jakarta Naik Transportasi Umum Setiap Rabu

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta untuk menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa kebijakan tersebut telah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang baru saja diteken.

    “Dan kami sudah menandatangani Pergub bahwa setiap hari Rabu kami akan “setengah memaksa” semua ASN di Jakarta, mereka harus naik angkutan umum,” kata Pramono, dikutip pada Jumat, 25 April 2025.

    Pemprov DKI Jakarta menggratiskan layanan naik transportasi umum untuk mendukung kebijakan tersebut.

    Di sisi lain, Pramono menyampaikan bahwa sekira 91 persen wilayah Jakarta saat ini telah terkoneksi dengan fasilitas angkutan umum. Meski begitu, pihaknya akan berupaya memperluas jangkauan layanan seperti JakLingko menjangkau ke wilayah penyangga Jakarta dan dilengkapi dengan fasilitas parkir. Sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk beralih memakai transportasi umum.

    “Di Jakarta ini sebenarnya sudah 91 persen terkoneksi. Problemnya adalah yang mau memanfaatkan itu belum seperti kapasitas yang ada, terutama untuk daerah pendukung,” katanya.

    “Nanti jaklingko yang utamanya sekarang ini operasinya ada di dalam Jakarta, kami akan menyiapkan juga di luar Jakarta supaya siapapun orang keluar dari rumah jalan sebentar ada fasilitas publik yang bisa dinaiki,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tarif Pajak Progresif di Jakarta, Ada Wacana Bakal Dihapus

    Tarif Pajak Progresif di Jakarta, Ada Wacana Bakal Dihapus

    Jakarta

    Memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu dikenakan pajak progresif. Kendaraan kedua dan seterusnya kena pajak lebih besar. Kini, ada wacana penghapusan pajak progresif di Jakarta.

    Dirjen Keuangan Daerah Agus Fatoni mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tengah mempertimbangkan penghapusan pajak progresif kendaraan bermotor. Langkah ini bertujuan untuk menertibkan administrasi dan memastikan data kepemilikan kendaraan lebih akurat.

    “Pajak progresif dalam rangka ketertiban, administrasi yang baik, kemudian penegakan hukum ini dipertimbangkan untuk dihapus. Sehingga pemilik kendaraan adalah benar-benar yang terdaftar. Jadi nama yang ada di pemilik kendaraan adalah orang yang memang memiliki kendaraan,” kata Agus Fatoni dikutip dari situs resmi Korlantas Polri.

    Untuk saat ini, penerapan pajak progresif di Jakarta mengacu pada tarif baru yang berlaku sejak Januari 2025. Hal itu berdasarkan dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

    Berdasarkan aturan baru itu, pajak progresif untuk kendaraan kedua dan seterusnya mengalami kenaikan dibanding tarif sebelumnya. Berikut rincian tarif PKB kepemilikan dan/atau penguasaan oleh orang pribadi:

    2% (dua persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama;3% (tiga persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua;4% (empat persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor ketiga;5% (lima persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor keempat; dan6% (enam persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kelima dan seterusnya.

    Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.

    Sementara itu, tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebesar 0,5 persen. Lalu untuk tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan oleh Badan ditetapkan sebesar 2% dan tidak dikenakan pajak progresif.

    Tarif pajak kendaraan atas nama badan/perusahaan yang sebesar 2 persen itulah yang kerap dimanfaatkan pemilik kendaraan lebih dari satu. Untuk menghindari kena pajak progresif, pemilik kendaraan lebih dari satu banyak yang menggunakan data bukan atas namanya. Ada yang memanfaatkan nama perusahaan, bahkan tak segan meminjam KTP orang lain untuk menghindari pajak progresif.

    (rgr/din)

  • Pastikan Stok DKI Jakarta, Food Station Panen Bersama di Kediri

    Pastikan Stok DKI Jakarta, Food Station Panen Bersama di Kediri

    JAKARTA – Dalam rangka mengamankan pasokan beras untuk warga Jakarta dan sekitarnya,  PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) selaku BUMD Pangan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama ini aktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk menjalankan tugasnya tersebut.

    Terkait tugas tersebut, Food Station aktif untuk melakukan kerja sama dengan para pelaku usaha dan BUMD, Koperasi dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di daerah Produsen, salah satunya dengan pelaku usaha pertanian di Provinsi Jawa Timur Rabu, 23 April.

    “Pagi ini dengan Gapoktan setempat kami melaksanakan kegiatan Panen Bersama di lahan seluas 1,2 hektar di persawahan Desa Mekikis Kecamatan Purwosari Kabupaten Kediri, Jawa Timur,” ujar Direktur PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) Karyawan Gunarso dalam keterangan resminya.

    Dikatakan Gunarso, acara panen bersama pagi ini merupakan tindak lanjut dari Kerja Sama Antar Daerah Pemprov DKI Jakarta dan Pemkab Kediri. Hal ini sesuai dengan arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada Food Station untuk senantiasa menjaga stabilitas pasokan dalam rangka menjaga ketahan pangan Jakarta.

    Sebagai tahap awal realisasi komitmen kerja sama, Food Station akan menyerap hasil dari kegiatan panen padi bersama ini dan dikirimkan ke lokasi produksi kami yang berada di Kabupaten Ngawi untuk menghasilkan produk beras berkualitas yang akan dipasarkan bagi masyarakat di Daerah Jawa Timur dan DKI Jakarta.

    Menurut dia, pihaknya melakukan kerjasama dengan Pemkab Kediri, karena Kediri merupakan penghasil atau produsen padi dan beras di Jawa Timur.

    “Kami tahu, bahwa Kediri adalah penghasil beras dan padi di Jawa timur. Kedepannya, kami akan melakukan pembinaan pada para petani di Kabupaten Kediri untuk bisa meningkatkan hasil panennya, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan Petani,” jelasnya.

    Lebih lanjut lagi komitmen kerja sama ini nantinya akan dikembangkan di lahan seluas 500 Ha yang melibatkan 23 Gapoktan dengan memberdayakan petani sejumlah 1000 Petani.

    “Prinsipnya dalam kerja sama ini pihaknya bekerjasama dengan Kabupaten Kediri dengan luasan tanam 500 hektar yang penanamannya akan dilakukan pada musim tanam ke-2, selain membeli hasil panennya Food Station juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan memberikan pendampingan dalam proses tanamnya sehingga produktifitasnya juga meningkat. Pada kesempatan pagi ini Food Station juga memberikan bantuan dalam bentuk benih padi sebanyak 500 kg sehingga dapat mengurangi beban petani untuk melakukan penanaman,” ungkapnya.

    Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengatakan bahwa di Desa Mekikis selama ini memang menjadi sentra padi di Kabupaten Kediri, sehingga, produksi padi di Purwoasri selalu tinggi. Apalagi Pemkab Kediri saat ini bekerjasma dengan Pemprov DKI Jakarta melalui Food Station untuk menyerap produksi panen padi di wilayah Kabupaten Kediri.

    Bersamaan dengan acara panen bersama ini, Kabupaten Kediri, pada hari ini juga memberangkatkan 20 ton beras pecah kulit yang telah dibeli oleh PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) sesuai dengan harga pembelian ditingkat petani yang ditetapkan oleh Pemerintah.

    “Saya berharap serapan panen padi di wilayah Kabupaten Kediri dapat terus meningkat lalu seiring dengan itu para petani juga bisa terus meningkatkan kualitas tanam padinya,” tandasnya.

    Sebagai informasi acara panen bersama dengan Food Station ini merupakan bagian dalam gerakan menanam dan memanen padi serentak di 14 Provinsi dan 157 kabupaten/kota di Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. 14 provinsi yang terlibat yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Yogyakarta, Sumatera Selatan, Aceh, Lampung, Sumut, Kalbar, Kalteng, Kalsel, NTB dan Sulsel.

  • Ada aksi padamkan listrik serentak selama sejam pada 26 April 2025

    Ada aksi padamkan listrik serentak selama sejam pada 26 April 2025

    Sejumlah kendaraan melintas saat pemadaman lampu penerangan jalan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Sabtu (29/6/2024). Pemprov DKI Jakarta memadamkan lampu selama 60 menit mulai pukul 20.30-21.30 WIB di sejumlah titik Ibu Kota dalam rangka aksi hemat energi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    Ada aksi padamkan listrik serentak selama sejam pada 26 April 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 24 April 2025 – 13:40 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal mengadakan kegiatan bertajuk “Aksi Satu Jam untuk Bumi”, yakni memadamkan listrik dan lampu secara serentak selama satu jam pada 26 April 2025 dalam rangka peringatan Hari Bumi.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto di Jakarta, Kamis, mengatakan, pemadaman berlangsung mulai pukul 20.30 hingga 21.30 di jalan protokol dan jalan arteri di lima wilayah.

    Pemadaman juga meliputi seluruh bangunan atau gedung Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, termasuk gedung swasta, komersial, pusat perbelanjaan, restoran, hotel dan apartemen.

    Asep mengatakan, aksi ini merupakan bagian dari upaya pengurangan emisi gas rumah kaca di Jakarta.

    “Pemadaman lampu selama satu jam ini mampu memberikan dampak nyata seperti penghematan konsumsi listrik, efisiensi ekonomi serta penurunan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim,” kata dia.

    Asep mengajak masyarakat Jakarta turut berpartisipasi dari rumah masing-masing dengan mematikan lampu selama 60 menit.

    Aksi pemadaman lampu dan listrik sekaligus menjadi momen refleksi meningkatkan kesadaran lingkungan di tengah pesatnya pembangunan kota.

    Adapun jalan protokol dan arteri yang akan dilakukan pemadaman selama satu jam pada 26 April 2025, yakni Jakarta Pusat meliputi Jalan Sudirman (Dukuh Atas sampai Gedung Sampoerna Strategic) dan Jalan MH Thamrin.

    Kemudian, Jalan Medan Merdeka (kecuali Medan Merdeka Utara depan Istana Presiden) Jalan Gerbang Pemuda-Jalan Asia Afrika, Halaman Kantor Balai Kota dan Kantor Wali Kota Jakarta Pusat.

    Selanjutnya Jakarta Utara termasuk Jalan Yos Sudarso, Komplek Kantor Wali Kota Jakarta Utara dan Jalan Perintis Kemerdekaan.

    Wilayah Jakarta Barat meliputi Jalan Daan Mogot, Jalan Kembangan Raya (depan Kantor Wali Kota Jakarta Barat) dan Komplek Kantor Wali Kota Jakarta Barat

    Lalu Jakarta Timur, yakni Jalan Dr Sumarno, Jalan Perintis Kemerdekaan dan Komplek Kantor Wali Kota Jakarta Timur.

    Sementara di Jakarta Selatan, yakni Jalan Prapanca Raya, Jalan Gerbang Pemuda-Jalan Asia Afrika, Jalan Sudirman (Gedung Sampoerna Strategic-Patung Pemuda) dan Jalan Rasuna Said.

    Sumber : Antara

  • Jurus Jakarta Jaga Pasokan Beras Tetap Aman

    Jurus Jakarta Jaga Pasokan Beras Tetap Aman

    Jakarta

    BUMD Pangan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) menjalankan sejumlah strategi untuk mengamankan pasokan beras di Jakarta dan sekitarnya. Hal itu di antaranya dengan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.

    Kerja sama itu seperti dengan para pelaku usaha dan BUMD, Koperasi dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di daerah produsen. Hal ini seperti kegiatan yang berlangsung di Kediri, Jawa Timur.

    “Pagi ini dengan Gapoktan setempat kami melaksanakan kegiatan Panen Bersama di lahan seluas 1,2 hektar di persawahan Desa Mekikis Kecamatan Purwosari Kabupaten Kediri, Jawa Timur,” ujar Direktur Food Station Tjipinang Jaya, Karyawan Gunarso dalam keterangannya, Kamis (24/4/2025).

    Gunarso mengatakan acara panen bersama merupakan tindak lanjut dari Kerja Sama Antar Daerah Pemprov DKI Jakarta dan Pemkab Kediri. Hal ini sesuai dengan arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada Food Station untuk terus menjaga stabilitas pasokan dalam rangka menjaga ketahan pangan Jakarta.

    Sebagai tahap awal realisasi komitmen kerja sama, Food Station akan menyerap hasil dari kegiatan panen padi bersama ini dan dikirimkan ke lokasi produksi yang berada di Kabupaten Ngawi untuk menghasilkan produk beras berkualitas yang akan dipasarkan bagi masyarakat di Jawa Timur dan DKI Jakarta.

    Pihaknya melakukan kerjasama dengan Pemkab Kediri, karena Kediri merupakan penghasil atau produsen padi dan beras di Jawa Timur.

    “Kami tahu, bahwa Kediri adalah penghasil beras dan padi di Jawa timur. Ke depannya, kami akan melakukan pembinaan pada para petani di Kabupaten Kediri untuk bisa meningkatkan hasil panennya, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan Petani. jelasnya.

    Lebih lanjut lagi komitmen kerja sama ini nantinya akan dikembangkan di lahan seluas 500 Ha yang melibatkan 23 Gapoktan dengan memberdayakan petani sejumlah 1.000 petani.

    “Prinsipnya dalam kerjasama ini pihaknya bekerjasama dengan Kabupaten Kediri dengan luasan tanam 500 hektar yang penanamannya akan dilakukan pada musim tanam ke-2, selain membeli hasil panennya Food Station juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan memberikan pendampingan dalam proses tanamnya sehingga produktivitasnya juga meningkat,” ungkapnya.

    Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengatakan bahwa di Desa Mekikis selama ini memang menjadi sentra padi di Kabupaten Kediri sehingga produksi padi di Purwoasri selalu tinggi. Apalagi Pemkab Kediri saat ini bekerjasma dengan Pemprov DKI Jakarta melalui Food Station untuk menyerap produksi panen padi di wilayah Kabupaten Kediri.

    Bersamaan dengan acara panen bersama ini, Kabupaten Kediri, pada hari ini juga memberangkatkan 20 ton beras pecah kulit yang telah dibeli oleh PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) sesuai dengan harga pembelian ditingkat petani yang ditetapkan oleh Pemerintah.

    “Saya berharap serapan panen padi di wilayah Kabupaten Kediri dapat terus meningkat lalu seiring dengan itu para petani juga bisa terus meningkatkan kualitas tanam padinya” tandasnya.

    Sebagai informasi acara panen bersama dengan Food Station ini merupakan bagian dalam gerakan menanam dan memanen padi serentak di 14 Provinsi dan 157 kabupaten/kota di Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Empat belas provinsi yang terlibat yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Yogyakarta, Sumatera Selatan, Aceh, Lampung, Sumut, Kalbar, Kalteng, Kalsel, NTB dan Sulsel.

    (acd/acd)

  • TransJakarta Luncurkan Rute Baru Alam Sutera-Blok M

    TransJakarta Luncurkan Rute Baru Alam Sutera-Blok M

    Foto Bisnis

    ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal – detikFinance

    Kamis, 24 Apr 2025 14:30 WIB

    Jakarta – Pemprov DKI Jakarta dan Banten buka rute baru TransJakarta Alam Sutera-Blok M. Kebijakan ini perluas jaringan transportasi umum dan permudah mobilitas warga.

  • Rekrutmen PPSU, Mereka yang Menggantung Harapan Jadi Pegawai Kontrak Pemprov DKI Jakarta – Page 3

    Rekrutmen PPSU, Mereka yang Menggantung Harapan Jadi Pegawai Kontrak Pemprov DKI Jakarta – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Nadia berdiri di depan meja pendaftaran di pelataran Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tempat orang mengantre membawa map berisi lembaran persyaratan dan harapan.

    Mereka adalah pelamar kerja yang mengincar posisi sebagai pegawai kontrak di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mulai dari Pasukan Oranye (PPSU), Pasukan Biru (Tata Air), Pasukan Hijau (Pertamanan) hingga Pasukan Putih (Kelistrikan). Sambil tersenyum dan bercanda, Nadia sibuk memandu pelamar kerja.

    “Yang belum, ke sini dulu!” kata Nadia.

    Hari itu, sekitar 1.500 pelamar kerja datang, posisi paling diminati adalah PPSU, dengan lebih dari 750 pendaftar.

    “PPSU paling terbanyak 750-an,” ujar dia.

    Di antara pelamar kerja, datang Naufaldi menghampiri. Usianya belum genap tiga puluh. Dia mengenakan sweater cokelat, ransel hitam digendongnya. Begitu di meja pendaftaran, Naufaldi bergegas mengeluarkan berkas-berkas persyaratan dan diletakan di bagian PPSU.

    Naufaldi datang dari Jakarta Timur. Sehari-hari memanfaatkan kuda besi, mengantarkan penumpang ke tempat tujuan.

    Usai pulang ke rumah, tetangga dan adiknya memberikan informasi terkait ada lowongan pekerja di Pemprov DKI Jakarta. Naufaldi langsung menyiapkan berkas surat lamaran, SKCK, surat kesehatan, surat bebas narkoba, semuanya diurus dalam dua hari. Meski ijazah terakhirnya adalah paket, tak menyurutkan niatnya.

    “Tahu ada lowongan ini dari tetangga sama adik. Langsung aja niat, kali aja bisa kerja lebih layak lagi dari ojol,” kata Novaldi memulai perbincangan dengan Liputan6.com, Kamis (24/4/2025).

    Bukan tanpa alasan, Naufaldi mencoba peruntungan. Menurut dia, pengemudi ojek daring sejak pandemi, makin mengkhawatirkan. Penghasilannya menjadi tak menentu.

    “Habis dapat kabar loker itu ngurus sehari dua hari nganterin. Ya mau gimana, jadi ojol kadang cuma dapat lima puluh ribu, kadang tujuh puluh ribu. Padahal kebutuhan makin banyak,” ujar dia.

     

  • MRT mulai terapkan tarif Rp1 pada hari ini

    MRT mulai terapkan tarif Rp1 pada hari ini

    Sejumlah warga saat berada di dalam MRT Jakarta. ANTARA/Khaerul Izan

    MRT mulai terapkan tarif Rp1 pada hari ini
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 24 April 2025 – 10:13 WIB

    Elshinta.com – PT MRT Jakarta (Perseroda) menerapkan tarif khusus Rp1 pada Kamis sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait layanan transportasi publik pada Hari Transportasi Nasional yang diperingati setiap 24 April.

    “Program layanan gratis pada Hari Transportasi Nasional ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya menggunakan transportasi publik,” kata Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo dalam keterangan di Jakarta.

    Tarif Rp1 setiap perjalanan untuk 24 April 2025 dapat diakses menggunakan semua metode pembayaran melalui e-wallet, bank digital, kartu kredit, BNPL di aplikasi MyMRTJ, mesin penjualan tiket MyMRTJ Lite, JakLingko dan berbagai kartu uang elektronik.

    Ahmad mengatakan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan penggunaan transportasi umum serta memperkuat komitmen terhadap pembangunan kota yang berkelanjutan.

    MRT Jakarta berkomitmen mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam meningkatkan aksesibilitas transportasi publik yang nyaman, aman dan efisien bagi masyarakat.

    “Sebagai bagian dari sistem transportasi publik terintegrasi di Jakarta, kami mendukung penuh inisiatif ini dan telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk memastikan kelancaran implementasi program tersebut di seluruh stasiun MRT Jakarta,” katanya.

    Tarif khusus Rp1 per perjalanan berlaku untuk perjalanan pelanggan lama maupun baru MRT Jakarta menggunakan kartu uang elektronik bank keluaran tahun 2019 ke atas. 

    Selain itu tiket QR dari aplikasi MyMRTJ, tiket QR dari Vending Machine MyMRTJ Lite di Stasiun MRT Jakarta serta Kartu Multi Trip (KMT) atau Kartu JakLingko.

     

    Tarif khusus Rp1 per perjalanan MRT ini juga berlaku untuk pemilik kartu uang elektronik bank, Kartu Multi Trip (KMT) atau Kartu JakLingko yang berisi saldo minimal Rp14.000.

    Tarif khusus Rp1 per perjalanan MRT berlaku untuk pengguna aplikasi MyMRTJ yang telah dihubungkan dengan e-wallet MartiPay, AstraPay, ISaku, DANA, GoPay dan akun bank digital blu BCA yang telah berisi saldo, kartu kredit Mastercard serta akun Kredivo yang masih memiliki limit.

    Adapun tiket untuk tarif Rp1 per perjalanan MRT ini juga dapat dibeli secara langsung menggunakan Ticket Vending Machine MyMRTJ Lite yang ada di seluruh stasiun MRT Jakarta menggunakan metode pembayaran QRIS, kartu debit dan kartu kredit.

    Khusus untuk pembelian melalui TVM MYMRTJ Lite, terdapat biaya jasa pengiriman tiket Rp2.000 untuk setiap pembelian tiket.

    Sumber : Antara