Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • DKI masih mendata jumlah ijazah yang tertahan

    DKI masih mendata jumlah ijazah yang tertahan

    Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Sarjoko. ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

    DKI masih mendata jumlah ijazah yang tertahan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 29 April 2025 – 10:18 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih mendata secara menyeluruh jumlah ijazah dari semua lulusan satuan pendidikan yang tertahan dan akan diputihkan.

    “Kami sedang  proses  pendataan secara menyeluruh ke semua jenjang pendidikan,” ucap Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Sarjoko dalam pesan singkatnya di Jakarta, Selasa.

    Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung pernah menyatakan jumlah ijazah yang tertahan di sekolah-sekolah mencapai belasan ribu dan ini yang menjadi alasan bagi Pemprov DKI Jakarta menjalankan program pemutihan ijazah.

    Banyaknya ijazah warga DKI Jakarta yang masih tertahan karena pemiliknya tidak sanggup untuk menebus.

    Pada program tahap pertama, Pemprov DKI bekerja sama dengan Baznas BAZIS DKI Jakarta menyerahkan bantuan pendidikan untuk penebusan ijazah tertahan tahap I untuk 117 orang (lulusan) dengan total nilai Rp596.422.200.

    Program ini akan dilanjutkan dengan tahap II dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 250 lulusan. Bantuan tahap kedua akan diserahkan paling lambat pada minggu kedua bulan Mei 2025.

    Sarjoko mengatakan anggaran untuk program ini berasal dari Baznas BAZIS DKI Jakarta. Untuk besarannya, hingga saat ini ANTARA masih berusaha mendapatkan konfirmasi.

    Sementara itu, sejumlah syarat ditetapkan untuk pengajuan pengambilan ijazah tertunda (pemutihan ijazah), yakni memiliki KTP DKI Jakarta, berdomisili di DKI Jakarta, lulusan satuan pendidikan swasta di DKI Jakarta, melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

    Kemudian, berasal dari keluarga tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kelurahan, dan tidak bekerja formal.

    Bagi peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus melampirkan surat keterangan dari kepala sekolah yang menerangkan dana KJP Plus untuk alokasi bantuan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sudah didebit oleh satuan pendidikan.

    Sumber : Antara

  • Pemprov DKI Jakarta Berencana Tambah 6 Rute Baru Transjabodetabek

    Pemprov DKI Jakarta Berencana Tambah 6 Rute Baru Transjabodetabek

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menambah 6 rute baru Transjabodetabek. Penambahan rute ini untuk memberikan layanan memadai untuk masyarakat menggunakan transportasi umum.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan rute baru tersebut diharapkan dapat diluncurkan dalam beberapa bulan mendatang.

    “Saya sudah memutuskan sebelum bulan mudah-mudahan September atau Agustus, 6 trayek baru akan kita luncurkan,” kata Pramono di Balaikota DKI Jakarta, Selasa 29 April 2025.

    Adapun rute baru itu salah satunya akan melayani kawasan padat kendaraan pribadi seperti Pantai Indah Kapuk (PIK) menuju Blok M, yang selama ini banyak orang memilih menggunakan kendaraan pribadi.

    Diharapkan hal ini sebagai upaya masyarakat juga bisa datang ke PIK dengan kendaraan transportasi umum.

    “Termasuk trayek-trayek padat yang tertutup misalnya selama ini kan orang kalau ke PIK pasti kendaraan pribadi. Nanti akan kami buka PIK sampai dengan Blok M,” kata dia.

    “Artinya siapa saja bisa pergi ke sana, jangan sampai kemudian ada eksklusivitas dari sebuah area atau tempat. Jadi dengan demikian akan kami buka,” ujarnya.

    Di sisi lain Pramono mengatakan peresmian rute baru Transjabodetabek Alam Sutera – Blok M mendapatkan sambutan luar biasa oleh publik. Respons tersebut, dia menilai bahwa transportasi yang lebih baik dibutuhkan Jakarta dan daerah penyangganya saat ini.

    Selain itu, Pramono juga merespons mengenai usulan penyesuaian tarif Transjakarta. Dia mengatakan sampai saat ini hal tersebut masih dikaji.

    “Jadi sampai hari ini hal yang berkaitan dengan usulan Transjakarta belum diusulkan, masih dalam bentuk kajian,” katanya.

    Sebelumnya Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Haris Muhammadun kembali menyampaikan rekomendasinya kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung terkait penyesuaian tarif moda transportasi Transjakarta.

    Ia menyampaikan, tarif Transjakarta belum mengalami kenaikan sejak lama. Karena itu, pemerintah perlu melakukan penyesuaian tarif. Kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar tarif yang lebih tinggi dinilai sudah ada.

    “Artinya memang dari 2003-2004 itu kan gak naik-naik ya atau gak disesuaikan. Nah sebetulnya ATP-WTPnya (Ability To Pay dan Willingness To Pay) kan sudah,” ujarnya.

    Haris menambahkan, DTKJ akan bekerja sama dengan tim Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk mengkaji hal ini secara teknis.

    “Ini juga nanti akan dikaji secara teknikal oleh tim Pak Kadisub dengan DTKJ. Kita akan bersama-sama menajamkan itu,” ucapnya.

    Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo menjelaskan, tarif Rp3.500 yang berlaku saat ini sudah tidak mengalami perubahan sejak 2005 atau selama 20 tahun terakhir. Rencana penyesuaian tarif Transjakarta pun sudah dilakukan sejak lama, namun masih perlu kajian yang lebih mendalam.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kapolda Metro Pimpin Rakor Jelang May Day, Antisipasi Gangguan Keamanan

    Kapolda Metro Pimpin Rakor Jelang May Day, Antisipasi Gangguan Keamanan

    Jakarta –

    Polda Metro Jaya menggelar rapat koordinasi dalam rangka memastikan kelancaran dan keamanan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day Fiesta 2025. Rapat koordinasi ini dipimpin langsung Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto.

    Rapat koordinasi ini digelar di Aula Gedung Promoter, Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (28/4/2025). Rapat koordinasi ini turut dihadiri jajaran pejabat utama Mabes Polri dan pemerintah daerah.

    Rapat mulai dilakukan sejak pukul 13.45 WIB hingga 16.50 WIB. Para pejabat utama Mabes Polri yang hadir di antaranya Kabaintelkam Polri Komjen Syahardiantono, Astamaops Polri Irjen Akhmad Wiyagus, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho, Kapusdokkes Polri dan Irjen dr Asep Hendradiana.

    Selain itu, turut serta dalam rapat yakni pejabat dari Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Banten dan Pemprov DKI Jakarta.

    Dalam kesempatan ini, Kapolda Metro Jaya menyampaikan pentingnya kolaborasi seluruh stakeholder untuk mengantisipasi berbagai potensi kerawanan selama pelaksanaan May Day Fiesta yang akan dipusatkan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Sebab, diperkirakan akan ada puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah mengikuti kegiatan tersebut.

    Rakor jelang peringatan May Day 2025. (Dok. ist)

    Selain itu, Presiden Prabowo Subianto pun direncanakan memberikan sambutan langsung kepada para pekerja.

    Dia mengimbau seluruh peserta aksi bisa tetap menjaga ketertiban, mematuhi aturan hukum, dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Dia juga meminta masyarakat yang beraktivitas di kawasan Jakarta Pusat, dapat mengantisipasi kemungkinan rekayasa lalu lintas dan mencari jalur alternatif untuk menghindari kepadatan.

    “Kami minta kepada para buruh agar menyampaikan aspirasi dengan damai dan tertib. Jangan mudah terprovokasi oleh oknum yang ingin membuat kericuhan. Mari kita jaga bersama suasana yang aman dan kondusif,” ujar Kapolda Metro Jaya.

    Dia menyakini dengan kerjasama semua pihak, diharapkan peringatan Hari Buruh Internasional tahun ini dapat berlangsung sukses, aman, dan menjadi momen untuk memperkuat solidaritas tanpa menimbulkan gangguan ketertiban umum.

    Kemudian Astamaops Polri Irjen Akhmad Wiyagus turut menekankan bahwa pola pengamanan akan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis sekaligus penempatan tim kesehatan (dokkes) harus di lokasi strategis untuk melayani peserta yang membutuhkan.

    “Penggunaan gas air mata hanya akan menjadi opsi terakhir apabila situasi benar-benar mendesak,” ujar Irjen Wiyagus.

    Selanjutnya, Kabaintelkam Polri Komjen Syahardiantono meminta seluruh jajaran untuk aktif melaksanakan deteksi dini terhadap kemungkinan penyusupan provokator yang berupaya mengganggu jalannya acara.

    Sementara, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyampaikan demi mengantisipasi kemacetan lalu lintas dan menjaga ketertiban umum, akan dilakukan pengawalan dan pengaturan arus kendaraan massa buruh sejak titik keberangkatan hingga lokasi aksi. Selain itu, pengamanan tol dan jalan-jalan protokol di Jakarta akan diperketat.

    Lebih lanjut, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Sustyo Purnomo Condro menambahkan, sistem pengamanan akan dibagi ke dalam delapan sektor dengan total kekuatan lebih dari 13 ribu personel gabungan. Ia juga mengingatkan akan adanya potensi gangguan dari kelompok tertentu seperti anarko, sehingga langkah deteksi dini dan pengawasan ketat akan terus dilakukan.

    Dalam rapat ini, hadir juga perwakilan dari serikat buruh, Said Iqbal. Dalam paparannya, dia menyampaikan massa aksi akan bergerak sejak pukul 07.00 WIB dan acara akan dimulai pukul 09.00 WIB. Dia mengatakan titik masuk pertama berada di pintu Monas dan titik kedua di depan Kedutaan Besar Amerika.

    Dia juga mengatakan perwakilan peserta aksi dari Jakarta berjumlah sekitar 20.000 peserta. Dia menyebut para peserta akan menggunakan sepeda motor menuju Monas.

    Sementara dari wilayah Banten dan Jawa Barat, akan datang sekitar 11 ribu peserta. Kedatangan para peserta diperkirakan menggunakan sekitar 200 bus. Dia mengatakan jumlah ini telah dikoordinasikan dengan pihak kepolisian.

    Selain itu, fasilitas umum seperti MCK, ambulans dan 100.000 paket makanan juga sudah disiapkan oleh panitia guna mendukung kelancaran kegiatan tersebut.

    (idn/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 4 Ratusan Mesin TPE di Jakarta Rusak, Dishub: Suku Cadangnya Tidak Ada Megapolitan

    4 Ratusan Mesin TPE di Jakarta Rusak, Dishub: Suku Cadangnya Tidak Ada Megapolitan

    Ratusan Mesin TPE di Jakarta Rusak, Dishub: Suku Cadangnya Tidak Ada
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan, ratusan mesin Terminal Parkir Elektronik (TPE) di Jakarta mengalami kerusakan akibat kesulitan dalam ketersediaan suku cadang atau
    sparepart
    .
    Mesin-mesin tersebut merupakan produk impor dari Swedia. Sementara, kerja sama dengan pihak penyedia (ATP) tidak lagi berlanjut sejak 2016.
    “
    Mesin parkir elektronik
    itu kalau mau diperbaiki, sekarang
    sparepart
    -nya enggak ada. Karena barang ini kan diimpor dari Swedia,” ujar Syafrin, di Balai Kota Jakarta, Senin (28/4/2025).
    “Begitu dalam kurun waktu sejak 2016 si ATP-nya tidak berlanjut sehingga kami kesulitan untuk
    sparepart
    -nya,” ucap Syafrin.
    Syafrin menambahkan, Pemerintah Provinsi Jakarta kini tengah mengganti mesin-mesin TPE yang rusak dengan mesin baru yang berbasis komponen dalam negeri.
    Penggantian ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada produk impor, mempercepat perbaikan, dan meningkatkan kembali pendapatan dari sektor parkir.
    Uji coba telah dilakukan di Jalan Sabang dan Jalan Agus Salim.
    “Kami harap bisa mengganti total sebanyak 200 mesin yang ada di Jakarta. Untuk lima wilayah, tersebar di lima wilayah,” ungkap Syafrin.
    Sebelumnya, ratusan mesin TPE milik Pemprov Jakarta dalam kondisi rusak, yang menyebabkan penurunan signifikan pendapatan Pemprov DKI Jakarta dari sektor parkir.
    Dari total 201 mesin yang tersebar di 31 ruas jalan, hanya 64 unit yang masih berfungsi, sementara 137 lainnya tidak aktif.
    “Saat ini banyak TPE yang sudah tidak berfungsi,” kata Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Jakarta Adji Kusambarto, Selasa (22/4/2025), dikutip dari
    Antara
    .
    Kerusakan mesin TPE
    ini berdampak langsung pada menurunnya pendapatan parkir yang sebelumnya sempat mencapai Rp 18 miliar per tahun.
    Pada 2024, pendapatan Pemprov Jakarta dari sektor parkir tercatat hanya sebesar Rp 8,9 miliar. Padahal saat TPE mulai diterapkan pada 2016, pendapatan awal mencapai Rp 7 miliar.
    Pendapatan parkir melalui TPE terus menanjak, dan antara 2017 hingga 2019 mencapai di atas Rp 18 miliar.
    Menurut Adji, penurunan pendapatan tersebut tidak terlepas dari kerusakan mesin yang terus bertambah setelah pandemi Covid-19 serta kendala dalam pengadaan suku cadang.
    “Ini dikarenakan mesin rusak dan suku cadang susah karena harus didatangkan dari luar negeri,” kata Adji.
    Pendapatan mengalami penurunan yang signifikan, yakni pada 2020 menjadi Rp 13 miliar, pada 2021 menjadi Rp 10 miliar, dan pada 2022 serta 2023 masing-masing sebesar Rp 9 miliar. Pada 2024, pendapatan kembali turun menjadi Rp 8,9 miliar.
    Dishub Jakarta kini tengah berupaya mencari solusi dengan menggandeng perusahaan penyedia mesin TPE lokal yang menggunakan server dan suku cadang dari dalam negeri.
    “Kami butuh 200 unit baru dengan anggaran lebih dari Rp 19 miliar,” kata Adji.
    Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses perbaikan, mengurangi ketergantungan pada impor, serta mengembalikan efektivitas sistem parkir elektronik di Jakarta.
    Sebelumnya, Dishub Jakarta diminta bertanggung jawab atas kerusakan mesin terminal parkir elektronik (TPE) pada sejumlah ruas jalan karena peralatan itu dibeli dari uang rakyat.
     
    Anggota Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD Jakarta Francine Widjojo mengatakan, harga mesin parkir di Jakarta itu tidak bisa dibilang murah dan dibeli menggunakan pajak yang dipungut dari warga.
    Francine menyatakan, berdasarkan dari keterangan Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dishub Jakarta menunjukkan, lebih dari setengah
    mesin parkir elektronik
    berada dalam keadaan rusak.
    Ia mengaku heran ketika parkir di ruas jalan yang terpasang mesin TPE, karena tidak pernah diminta menggunakan mesin oleh para petugas parkir.
    Bahkan, Francine, dikenai tarif yang tidak semestinya oleh para petugas yang berusaha mengubah-ubah durasi parkirnya agar ongkosnya bisa menjadi lebih mahal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Berikan Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta, Pramono Anung akan Kejar Para Penunggak

    Tak Berikan Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta, Pramono Anung akan Kejar Para Penunggak

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tak memberi pemutihan pajak kendaraan bermotor dan akan mengejar penunggak karena telah menikmati fasilitas tanpa membayar.

    Hal tersebut disampaikan Gubernur Jakarta ketika menghadiri Halal Bihalal PWNU DKI Jakarta pada Minggu, 27 April 2025.

    “Sudah mendapatkan fasilitas. Sudah mendapatkan kemudahan masa’ tidak mau bayar pajak,” ucap Pramono seperti dikutip dari Antara.

    Pemilik Kendaraan Bukan Orang Miskin

    Pramono Anung mengaku tugas pemerintah memberi bantuan pada masyarakat yang tak mampu seperti pemutihan ijazah bukan pemutihan pajak kendaraan.

    Menurutnya penunggak pajak kendaraan bermotor rata-rata pemilik mobil yang memiliki kendaraan ke-2 dan ke-3 sehingga tak layak mendapat bantuan.

    Pihaknya akan mengejar pengemplang pajak kendaraan bermotor, karena tak layak dibantu dan telah menikmati fasilitas yang disediakan pemerintah.

    “Bagi yang punya mobil tidak mau bayar pajak saya tidak akan putihkan saya akan kejar dia,” lanjut Pramono.

    Fokus Utama Pemprov DKI Jakarta

    Ia memastikan Pemprov DKI Jakarta akan berpihak pada yang membutuhkan, terutama mengingat di ibu kota jarak antara yang kaya dan miskin sangat jauh.

    Fokus utama yang dilakukannya membereskan semua permasalahan orang kecil seperti pemutihan ijazah.

    Selain itu, juga penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk rumah tapa dengan NJOP di bawah Rp2 miliar dan apartemen di bawah Rp650 juta.

    “Dalam memimpin Jakarta ini terus terang saya lebih mengutamakan masyarakat yang di bawah mendapatkan kemudahan,” lanjut Pramono Anung.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pramono Anung Tegaskan Tidak Ada Pemutihan Penunggak Pajak Kendaraan: Saya Kejar – Halaman all

    Pramono Anung Tegaskan Tidak Ada Pemutihan Penunggak Pajak Kendaraan: Saya Kejar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi Jakarta tidak akan memberikan keringanan atau pemutihan penunggak pajak kendaraan.

    Pramono Anung mengatakan para pengendara telah menikmati sejumlah fasilitas sehingga akan tetap mengejar para penunggak pajak kendaraan.

    “Kalau orang yang enggak mau bayar pajak kendaraan, saya kejar. Dia sudah mendapatkan fasilitas bisa beli mobil, enggak mau bayar, saya kejar,” kata Pramono dikutip dari TribunJakarta pada Senin (28/4/2025). 

    Sebelumnya, Pramono mengatakan para penunggak pajak kendaraan memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu.

    “Penunggak pajak kendaraan bermotor, menurut kami, rata-rata memiliki kendaraan kedua atau ketiga. Mereka tidak layak mendapatkan bantuan,” ujar Pramono, Rabu (26/3/2025).

    Pramono juga menjelaskan bahwa Pemprov Jakarta lebih mengutamakan masyarakat yang membutuhkan, terutama warga miskin.

    Bantu tebus ijazah

    Diketahui, Pemerintah Jakarta tengah menggelar program pemutihan ijazah bagi warga yang ijazahnya tertahan karena masalah biaya. 

    Pramono Anung mengaku terkejut dengan banyaknya jumlah ijazah yang belum diambil, bahkan dari berbagai jenjang pendidikan, termasuk perguruan tinggi.

    “Saya sendiri juga kaget, ternyata jumlahnya banyak banget, memang banyak yang belum terlaporkan,” 

    Pramono menuturkan, dirinya akan menghadiri langsung program pemutihan ijazah pada tahap kedua.

    Pramono menegaskan, program pemutihan ijazah ini menjadi prioritas utama Pemprov DKI Jakarta, terutama bagi warga yang berasal dari keluarga tidak mampu. 

    Sementara Wakil Gubernur Rano Karno akan hadir dalam program pemutihan di tahap ketiga.

    Ia pun berharap program ini akan mendapat perhatian luas dari masyarakat. 

    Ia menekankan, ijazah merupakan hak setiap orang yang telah menyelesaikan pendidikan. 

    Karena itu, pemerintah harus hadir membantu warga yang tidak mampu menebus ijazahnya.

    “Jadi kemarin ketika saya menerima Wakil Direktur UIN Syarif Hidayatullah, ternyata di Syarif Hidayatullah yang tidak diambil ijazahnya juga banyak. Nah yang seperti-seperti ini enggak boleh terjadi. Orang sekolah itu kan untuk mendapatkan ijazah,” ujarnya. 

    Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama dengan Baznas Bazis DKI menyerahkan bantuan pendidikan untuk penebusan ijazah tertahan Tahap I kepada 117 lulusan dengan total nilai mencapai Rp596.422.200.

    Penyerahan bantuan dilaksanakan pada Jumat (25/4) di Auditorium Ki Hajar Dewantara, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

    Staf Khusus Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta, Cyril Raoul Hakim atau akrab disapa Chico menyampaikan, program penebusan ijazah ini merupakan bentuk kepedulian nyata Pemprov DKI terhadap masa depan anak-anak Jakarta.

    “Ijazah adalah hak setiap lulusan dan merupakan pintu pertama menuju kesempatan kerja maupun pendidikan lanjutan. Melalui program ini, kami ingin memastikan tidak ada anak Jakarta yang kehilangan peluang hanya karena kendala ekonomi,” ujar Chico.

    Program bantuan penebusan ijazah ini menyasar para lulusan dari keluarga tidak mampu yang ijazahnya masih tertahan di sekolah karena belum mampu melunasi kewajiban administrasi. 

    Dengan bantuan ini, para lulusan dapat segera mengakses dunia kerja maupun pendidikan yang lebih tinggi.

    Chico menyebut, program ini akan dilanjutkan dengan Tahap II.

    “Rencananya, bantuan tahap kedua akan menyasar sekitar 250 lulusan lainnya dan akan diserahkan paling lambat pada minggu kedua bulan Mei 2025,” ungkapnya.

    Penulis: Yolanda Putri Dewanti

  • Tak Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta, Penunggak Bakal Dikejar!

    Tak Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta, Penunggak Bakal Dikejar!

    Jakarta –

    Beberapa provinsi di Indonesia mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Denda dan tunggakan pajak kendaraan yang terlewat diampuni. Namun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan menggelar program yang sama.

    Di saat provinsi tetangga mengadakan program pemutihan pajak kendaraan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mau ‘latah’ menggelar program serupa. Sebaliknya, Pemprov DKI Jakarta justru bakal mengejar para penunggak pajak kendaraan.

    Hal itu disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Menurut Pramono, pihaknya tidak memberikan pemutihan pajak kendaraan bermotor dan akan mengejar penunggak pajak karena sudah menikmati fasilitas tanpa membayar pajak.

    “Sudah mendapatkan fasilitas, sudah mendapatkan kemudahan masa’ tidak mau bayar pajak,” kata Pramono seperti dikutip Antara, Minggu (27/4/2025).

    Menurut Pramono, penunggak pajak kendaraan rata-rata pemilik kendaraan lebih dari satu unit. Makanya, Pramono menilai pemilik kendaraan yang menunggak pajak itu tidak layak mendapatkan bantuan. Pramono bilang, tugas pemerintah, yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu seperti pemutihan ijazah bukan pemutihan pajak kendaraan.

    “Bagi yang punya mobil tidak mau bayar pajak saya tidak akan putihkan, saya akan kejar dia,” ujarnya.

    Sementara itu, beberapa provinsi tetangga Jakarta seperti Jawa Barat, Banten dan Jawa Tengah mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pemutihan tersebut akan menghapus denda dan tunggakan pajak kendaraan selama bertahun-tahun. Syaratnya, cukup membayar pajak kendaraan untuk tahun berjalan atau tahun 2025.

    Hal itu membuat masyarakat yang sempat menunggak pajak berbondong-bondong menuju Samsat. Mereka ingin menghidupkan kembali surat-surat kendaraan yang telah lama mati.

    (/)

  • Gubernur DKI ungkap belasan ribu ijazah masih tertahan di sekolah

    Gubernur DKI ungkap belasan ribu ijazah masih tertahan di sekolah

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberi keterangan kepada media di Jakarta, Minggu (27/4/2025). ANTARA/Khaerul Izan

    Gubernur DKI ungkap belasan ribu ijazah masih tertahan di sekolah
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 27 April 2025 – 23:13 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan ijazah yang tertahan di sekolah-sekolah jumlahnya mencapai belasan ribu yang menjadi alasan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalankan program pemutihan ijazah.

    “Jadi ijazah yang tertahan, apakah itu 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan yang 2 tahun pun saya minta untuk dibantu,” kata Pramono di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, saat ini masih ada belasan ribu ijazah warga DKI Jakarta yang masih tertahan karena pemiliknya tidak sanggup untuk menebus.

    Untuk itu, kata dia Pemprov DKI Jakarta akan berupaya menebus semua ijazah warga yang ditahan karena dipastikan mereka tidak mampu.

    “Jumlahnya banyak banget sampai belasan ribu,” ujar Pramono.

    Ia menambahkan pada tahap awal Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan BAZNAS Bazis DKI telah menebus sebanyak 117 ijazah dari berbagai tingkatkan dengan nilai anggaran yang dikeluarkan sebanyak Rp500 juta lebih.

    Pramono berharap bahwa pemutihan ijazah ini bisa diselesaikan dalam 100 hari kerja sebagai Gubernur DKI Jakarta setelah resmi dilantik pada 20 Februari 2025.

    “Periode pertama kurang lebih nilainya sekitar Rp500 juta. Tapi saya minta ini tidak berhenti sekali aja. Pemutihan ijazah, dan lain-lain bisa diselesaikan segera dalam waktu sebelum 100 hari,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Aksi padam lampu 60 menit bisa kurangi 297 ton emisi karbon

    Aksi padam lampu 60 menit bisa kurangi 297 ton emisi karbon

    Sejumlah kendaraan melintas saat pemadaman lampu penerangan jalan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Sabtu (29/6/2024). Pemprov DKI Jakarta memadamkan lampu selama 60 menit mulai pukul 20.30-21.30 WIB di sejumlah titik Ibu Kota dalam rangka aksi hemat energi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar.

    Aksi padam lampu 60 menit bisa kurangi 297 ton emisi karbon
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 27 April 2025 – 22:13 WIB

    Elshinta.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menyebut aksi pemadaman lampu dari pukul 20.30 hingga 21.30 WIB pada 26 April 2024 dapat mengurangi 297,77 ton emisi karbon dan menghemat Rp538 juta.

    “Kami sangat mengapresiasi masyarakat yang sudah ikut berperan memadamkan lampu,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, berdasarkan data PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya yang menghitung pemadaman selama satu jam itu menunjukkan terjadi penghematan konsumsi listrik sebesar 372 Megawatt-jam  (MWh).

    Jumlah tersebut kata Asep, diperoleh penghematan sebesar Rp538 juta dihitung berdasarkan penghematan listrik. Selain itu, tercatat penurunan emisi karbon sebesar 297,77 ton CO2e (karbondioksida ekuivalen).

    Menurut dia, angka tersebut menunjukkan bahwa aksi hemat energi ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca, bahkan penghematan biaya.

    ”Aksi pemadaman menghasilkan penghematan yang signifikan dibandingkan aksi-aksi sebelumnya,” katanya.

    Asep menambahkan bahwa aksi tersebut memiliki dampak yang signifikan, untuk itu program ini terus dilaksanakan beberapa kali per tahun, dengan harapan warga Jakarta dapat membiasakan perilaku hemat energi di dalam kehidupan sehari-hari.

    Ia menjelaskan aksi hemat energi dan pengurangan emisi karbon ini dapat dilakukan oleh seluruh warga Jakarta, dengan melakukan beberapa langkah kecil di rumah masing-masing, seperti menggunakan peralatan yang hemat energi, serta mematikan alat elektronik bahkan lampu saat tidak digunakan.

    “Jika dilakukan secara konsisten, kita bisa menciptakan Kota Jakarta yang lebih bersih dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar aksi hemat energi dan pengurangan emisi karbon dengan memadamkan lampu di sejumlah titik dan gedung di wilayah Jakarta, Sabtu (26/4) selama 60 menit dari pukul 20.30 sampai 21.30 WIB dalam rangka Peringatan Hari Bumi.

    Dalam aksi tersebut, lampu-lampu penerangan di jalan protokol bahkan jalan arteri di lima wilayah Jakarta, ikon Kota Jakarta seperti Monumen Nasional (Monas), Patung Arjuna Wiwaha, Patung Selamat Datang Bundaran Hotel Indonesia (HI), Patung Pemuda, Patung Jenderal Sudirman, hingga Balai Kota Provinsi DKI Jakarta menjadi gelap selama 60 menit.

    Sumber : Antara

  • Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor Menjadi Sasaran Tindak Lanjut Pemprov DKI Jakarta

    Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor Menjadi Sasaran Tindak Lanjut Pemprov DKI Jakarta

    JAKART A- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak akan memberikan pemutihan bagi pajak kendaraan bermotor. Ia menyatakan pihaknya akan fokus mengejar penunggak pajak yang telah menikmati fasilitas yang disediakan negara tanpa memenuhi kewajibannya.

    “Sudah menerima fasilitas, sudah mendapatkan kemudahan, masa tidak mau bayar pajak?” tegas Pramono saat menghadiri acara Halal Bihalal PWNU DKI Jakarta pada Minggu, di Jakarta.

    Menurut Pramono, tugas pemerintah adalah memberikan bantuan kepada masyarakat yang memang membutuhkan, seperti pemutihan ijazah untuk yang kurang mampu, bukan untuk mereka yang memiliki kendaraan bermotor namun tidak membayar pajak.

    Ia menjelaskan bahwa sebagian besar penunggak pajak kendaraan bermotor adalah pemilik kendaraan lebih dari satu, seperti mobil kedua atau ketiga, yang seharusnya tidak layak menerima keringanan pajak.

    Pramono menambahkan, pihaknya akan tegas mengejar pengemplang pajak kendaraan bermotor. Selain karena mereka tidak memenuhi kewajiban, mereka juga sudah menikmati berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.

    “Bagi yang punya mobil tapi tidak mau bayar pajak, saya tidak akan memberi pemutihan. Saya akan terus mengejar mereka,” ujarnya.

    Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menekankan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan selalu mendahulukan kepentingan masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama kalangan miskin, mengingat adanya ketimpangan sosial yang cukup besar antara golongan kaya dan miskin di Jakarta.

    Pramono mengungkapkan bahwa salah satu fokus pemerintahannya adalah membantu masyarakat kecil dengan kebijakan seperti pemutihan ijazah, penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi rumah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar, serta apartemen dengan harga di bawah Rp650 juta.

    “Di Jakarta, saya lebih memprioritaskan mereka yang membutuhkan kemudahan, terutama rakyat yang kurang mampu,” ujarnya.