Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • 7
                    
                        Warga Ramai-ramai Antre Kartu Gratis Transportasi Umum di Bundaran HI
                        Megapolitan

    7 Warga Ramai-ramai Antre Kartu Gratis Transportasi Umum di Bundaran HI Megapolitan

    Warga Ramai-ramai Antre Kartu Gratis Transportasi Umum di Bundaran HI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah warga memadati kawasan Bundaran HI untuk mengantre layanan pendaftaran serta pengambilan Kartu Layanan Gratis (KLG) yang kembali dibuka Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta pada car free day (CFD), Minggu (16/11/2025).
    Berdasarkan pengamatan
    Kompas.com
    , antrean warga sudah terlihat mengular sejak pukul 06.00 WIB.
    Ratusan orang berdiri memanjang hingga sisi Jalan MH Thamrin.
    Suasana ramai tampak dari kerumunan warga lansia, keluarga yang mendampingi, dan petugas Dishub yang berupaya mengatur alur antrean.
    Di area tenda Dishub yang berdiri di tengah keramaian CFD, warga terlihat bergerak perlahan menuju meja pelayanan.
    Beberapa petugas memberikan pengarahan melalui pengeras suara, sementara lainnya memeriksa berkas dan membantu warga yang bingung dengan alur pendaftaran.
    Di dalam tenda, petugas tampak sibuk melayani proses verifikasi KTP, mencocokkan data, serta menyerahkan kartu bagi warga yang sudah terjadwal menerima KLG.
    Di luar tenda, antrean terus memanjang karena sebagian warga datang untuk pendaftaran langsung tanpa mendaftar secara daring.
    Salah satu yang hadir adalah Nila (62), warga Bendungan Hilir, yang datang untuk mengambil kartunya sesuai jadwal.
    “Saya daftar lewat online saja, anak saya yang bantu. Dua hari lalu saya dapat undangan untuk pengambilan kartu,” kata Nila saat ditemui di lokasi.
    Ia mengaku proses pengambilannya berlangsung cepat.
    “Tadi gampang, cuma nunjukin KTP saja. Enggak pakai syarat macam-macam. Saya dipanggil tanggal 11, cepat kok, nggak ada kendala,” ujarnya.
    Namun, menurutnya, antrean menjadi kacau karena banyak peserta yang datang tidak sesuai jadwal.
    “Di sini tertulis jelas pengambilan kartu itu pukul 06.00–07.00. Tapi banyak yang datang jam 8 atau 9, akhirnya numpuk,” tuturnya.
    Nila menilai petugas perlu mempertegas pengumuman di lapangan.
    “Sebaiknya yang telat diarahkan saja ke kantor TransJakarta. Ini kan layanan gratis dari pemerintah, jadi semua harus ikut aturan,” katanya.
    Nila menuturkan ia mengetahui informasi pendaftaran dari temannya sebelum memastikan kembali melalui internet.
    “Anak saya bantu daftar
    online
    , keluar jadwal, ya tinggal datang sesuai waktu,” ucapnya.
    Tidak hanya lansia, antrean juga dipadati kalangan keluarga miskin yang berharap bisa ikut mendapatkan bantuan transportasi ini.
    Salah satunya Rina (34), warga Tanah Abang, yang datang sejak subuh.
    “Saya tahu dari grup WhatsApp RT. Karena keluarga saya masuk DTKS, saya tanya Pak RT apa boleh ikut daftar. Katanya bisa, asal datang pagi,” ujar Rina.
    Ia mengaku datang tanpa pendaftaran
    online
    karena takut salah mengisi formulir.
    “Saya enggak daftar online soalnya takut salah isi. Jadi coba datang langsung saja,” ujarnya.
    Ketika tiba di lokasi sekitar pukul 06.00 WIB, antrean sudah sangat panjang.
    “Tetap saja sudah ramai. Katanya kuotanya terbatas, jadi deg-degan juga. Mudah-mudahan kebagian,” ujarnya.
    Rina mengatakan kartu tersebut sangat berarti untuk keluarganya.
    “Kalau dapat, lumayan banget mengurangi biaya transportasi saya dan suami. Kami keluarga pas-pasan, bantuan apa pun sangat berarti,” ucapnya.
    Ia berharap pemerintah lebih mempertimbangkan warga dengan keterbatasan akses digital.
    “Banyak yang ekonomi lemah justru paling kesulitan daftar
    online
    . Harapannya petugas bisa bantu warga kayak kami,” katanya.
    Sebelumnya layanan yang digelar pukul 06.00–10.00 WIB ini ditujukan bagi lansia berusia 60 tahun ke atas yang ingin mendapatkan fasilitas transportasi publik gratis dari Pemprov DKI Jakarta.
    Selain pendaftaran baru, Dishub juga membuka layanan pengambilan kartu bagi warga yang sebelumnya dijadwalkan hadir pada 2 dan 9 November 2025 atau yang sudah mendapatkan pemberitahuan resmi dari PT Transportasi Jakarta (TransJakarta).
    Meskipun ramai, pelayanan tetap berjalan. Petugas memastikan verifikasi data dilakukan satu per satu untuk menghindari kesalahan input.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
    Fitur Apresiasi Spesial dari pembaca untuk berkontribusi langsung untuk Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    melalui donasi.
    Pesan apresiasi dari kamu akan dipublikasikan di dalam kolom komentar bersama jumlah donasi atas nama
    akun kamu.

  • Pramono Anung Resmikan Biodigester Komunal, Limbah Rumah Tangga Kini Bisa Jadi Gas Masak

    Pramono Anung Resmikan Biodigester Komunal, Limbah Rumah Tangga Kini Bisa Jadi Gas Masak

    Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H Widodo, menjelaskan pembangunan instalasi biodigester tersebut didanai melalui program tanggung jawab sosial (CSR). Ia menegaskan komitmen Bank Jakarta untuk mendukung terwujudnya kota yang lebih bersih dan layak huni.

    “Kami berharap masyarakat dapat merasakan manfaat fasilitas sanitasi yang memadai, sekaligus memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan dari limbah domestik,” kata Agus.

    Ia menambahkan, program Biodigester Komunal selaras dengan dukungan Bank Jakarta terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 11 tentang Kota dan Komunitas Berkelanjutan.

    Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta, Arie Rinaldi, memastikan inisiatif tersebut menjadi bagian dari kontribusi sosial berkelanjutan perusahaan. “Kami berharap sinergi ini memperkuat posisi Bank Jakarta sebagai lembaga keuangan daerah yang peduli terhadap keberlanjutan,” ujarnya.

    Selain biodigester, Bank Jakarta juga menjalankan berbagai program CSR lainnya di bidang pendidikan, lingkungan, pemberdayaan ekonomi, sosial, dan kemanusiaan. Program-program tersebut mempertegas peran Bank Jakarta sebagai mitra strategis Pemprov DKI Jakarta dan PMI dalam mewujudkan Jakarta yang sehat, hijau, dan berkelanjutan.

  • Rayakan Semangat Pahlawan, Pemprov DKI Jakarta Gelar Jakarta Parade 2025

    Rayakan Semangat Pahlawan, Pemprov DKI Jakarta Gelar Jakarta Parade 2025

    Jakarta

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi DKI Jakarta bersinergi dengan PT Ancol menyelenggarakan Jakarta Parade 2025, salah satu event parade besar dan dinantikan tahun ini.

    Digelar pada 15 November 2025 di Kawasan Ancol, acara ini menghadirkan perpaduan menarik antara sejarah, budaya, kreativitas, dan hiburan, menjadikannya magnet bagi warga, wisatawan domestik, dan mancanegara.

    “Mengusung semangat Hari Pahlawan, Jakarta Parade 2025 dirancang sebagai ruang ekspresi untuk merayakan nilai-nilai keberanian, persatuan, dan gotong royong yang telah membentuk Jakarta menjadi kota global yang tangguh dan berenergi positif,” tulis Disparekraf Provinsi DKI Jakarta, dikutip dalam keterangan resminya, Sabtu (15/11/2025).

    Tahun ini, parade hadir dengan format yang lebih modern, menampilkan sentuhan storytelling dan kolaborasi kreatif yang semakin memantapkan posisinya sebagai salah satu event unggulan dalam kalender pariwisata Jakarta.

    Jakarta Parade menghadirkan pengalaman penuh warna yang dapat dinikmati seluruh keluarga. Pengunjung akan disuguhkan atraksi visual, instalasi seni bergerak, hingga pertunjukan musik yang berpadu dengan narasi perjalanan sejarah Jakarta dan Indonesia.

    Jakarta Parade 2025 bukan hanya sebuah perayaan, tetapi wujud nyata bagaimana sejarah, kreativitas, dan semangat warga Jakarta bersatu untuk menghadirkan pengalaman wisata kelas dunia. Ini adalah upaya kami dalam memperkuat citra Jakarta sebagai kota yang modern, dinamis, sekaligus kaya akan warisan sejarah.

    Setiap mobil hias dirancang dengan elemen visual kreatif yang menggambarkan bagaimana semangat pahlawan tidak hanya hidup dalam catatan sejarah, tetapi juga dalam denyut Jakarta masa kini yang dinamis dan berdaya saing global.

    Gelaran Jakarta Parade 2025 semakin dimeriahkan oleh kehadiran sejumlah musisi ternama, di antaranya Namoy Budaya, Payung Teduh, Souljah, Moluccan Soul, Biang Kerok Band, Diskoplo, Hura-Hura Club, Munhajat, Pasming Based, OM Abidin, Orkes Nunung CS ft. Indro Warkop, Timur, dan Societet de Harmonie.

    Melalui kemasan sejarah dengan pendekatan budaya pop, musik, seni visual, dan storytelling, Jakarta Parade kini menjadi salah satu event penting yang memperkaya pengalaman wisata kota.

    Acara ini memperkuat citra Jakarta sebagai kota yang terus berinovasi dalam menghadirkan atraksi wisata kelas dunia, ramah dan menarik bagi keluarga, komunitas, dan wisatawan gen Z.

    (prf/ega)

  • Rekomendasi wisata libur akhir pekan di Jakarta

    Rekomendasi wisata libur akhir pekan di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Akhir pekan menjadi waktu yang ditunggu-tunggu, khususnya bagi warga Jakarta untuk melepas penat setelah bekerja dan beraktivitas.

    Bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga atau kerabat, berikut empat rekomendasi wisata dan acara yang dapat dikunjungi:

    1. Jakarta Kota Sinema

    Bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya yang suka menikmati film-film Indonesia, kunjungi acara “Jakarta Kota Sinema” yang berlangsung pada 15-16 November 2025 di depan kantor UPK Kota Tua, pukul 15.00-21.00 WIB.

    Acara ini sebagai bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung Jakarta sebagai kota sinema.

    Selain nobar film-film Indonesia pilihan, Anda juga bisa menikmati penampilan musik dan tarian yang bakal bikin suasana makin hidup.

    2. Indonesia Outing Expo 2025

    Bagi warga Jakarta dan sekitarnya yang ingin menikmati pameran, kunjungi “Indonesia Outing Expo 2025” yang digelar pertama kalinya di JICC, Jakarta Pusat, pada 14-16 November 2025.

    Pameran ini bisa menjadi kesempatan bagi siapa saja yang mencari inspirasi tempat rekreasi maupun menciptakan event yang seru untuk ragam aktivitas engagement.

    Lebih dari 100 vendor dan jenama yang telah dikurasi berpartisipasi dalam event tersebut, seperti Best Western Hotel, Bobobox, Super Park, Sunsetfalls, dan White Horse.

    Acara tersebut juga menghadirkan penyedia hotel, resort, destinasi wisata, restoran, dan penyedia kuliner event untuk kebutuhan konsumsi, serta event organizer dan penyedia aktivitas team bulding interaktif.

    Acara dimeriahkan dengan berbagai workshop yang bisa Anda ikuti secara gratis, salah satunya membatik, yang digelar oleh Kampung Batik Palbatu Jakarta.

    3. Jakarta Parade Hari Pahlawan 2025

    Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta berkolaborasi dengan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk menyelenggarakan Jakarta Parade Hari Pahlawan 2025 di Ancol Taman Impian pada Sabtu, pukul 15.00 WIB.

    Acara itu menghadirkan semangat perjuangan dalam format perayaan publik yang meriah, inklusif, dan kreatif.

    Jakarta Parade dimulai dari Bundaran Symphony of The Sea pada pukul 15.00 WIB dengan pembacaan sajak perjuangan dan penampilan teater Abang None Jakarta yang memadukan unsur budaya Betawi dan narasi modern.

    Parade kendaraan hias (float) akan melintasi sepanjang pantai dan tokoh-tokoh pahlawan nasional, seperti MH Thamrin, Ki Hajar Dewantara, RA Kartini, serta Jenderal Soedirman turut dihadirkan dalam bentuk teatrikal dan instalasi visual modern.

    4. Pameran “The Red Shades of the Alhambra”

    Bagi Anda yang menyukai pameran, “The Red Shades of the Alhambra” yang digelar di Museum Seni Rupa Keramik dapat menjadi pilihan.

    Pameran itu berlangsung mulai 11 November 2025 hingga 10 Januari 2026 dan menampilkan pesona keindahan arsitektur serta seni Alhambra yang memikat

    Cukup dengan membayar tiket masuk museum, Anda sudah dapat menikmati pengalaman visual yang kaya warna dan makna.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sinergi tekan jumlah pengangguran Ibu Kota

    Sinergi tekan jumlah pengangguran Ibu Kota

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta punya wewenang mengingatkan perihal kuota terhadap pekerja dari kelompok penyandang disabilitas

    Jakarta (ANTARA) – Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno masih punya pekerjaan rumah yang serius di bidang ketenagakerjaan.

    Tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang mencapai 6,05 persen pada Agustus 2025, menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), menempatkan Ibu Kota Indonesia itu dalam 10 besar provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi. Angka itu lebih tinggi dari Sulawesi Utara (5,99 persen), Aceh (5,64 persen), dan Sumatera Barat (5,62 persen).

    Ada sekitar 330 ribu orang di Jakarta yang menganggur dari 5,46 juta angkatan kerja dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berupaya mengurangi jumlahnya secara bertahap. Salah satunya melalui penyelenggaraan bursa kerja.

    Sejak Februari hingga November tahun ini, Pemprov DKI Jakarta telah mengadakan sebanyak 20 kegiatan bursa kerja. Hasilnya, ada sebanyak 700 perusahaan termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berpartisipasi dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 2.399 orang.

    Kemudian, khusus bursa kerja bagi penyandang disabilitas, pada November, bisa menyerap sebanyak 150 orang difabel yang dipekerjakan untuk bidang promosi periklanan dan pusat panggilan (call center).

    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyatakan capaian ini menunjukkan adanya kesetaraan dalam perekrutan kerja di Jakarta.

    Tentu saja angka serapan tenaga kerja disabilitas itu tak seberapa bila dibandingkan dengan jumlah penyandang disabilitas usia produktif (16-60 tahun) yang ada di Jakarta. Menurut Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial DKI Jakarta, tahun 2024, jumlah disabilitas usia produktif ada 26.895 orang.

    Namun, setidaknya, ada usaha dari Pemprov DKI memberi kesempatan bagi semua pencari kerja tanpa pandang bulu.

    Sebagai upaya untuk memberikan kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas mencari pekerjaan, Pemprov DKI juga membuka proses rekrutmen tenaga kerja melalui sistem berbasis web melalui uldnaker.web.id yang dirancang secara khusus.

    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 53 Ayat 2, sebenarnya sudah mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan paling sedikit satu persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai.

    Ketika perusahaan belum melaksanakan kewajiban tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta punya wewenang mengingatkan perihal kuota terhadap pekerja dari kelompok penyandang disabilitas.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta Syaripudin menyatakan bahwa pihaknya terus mengintensifkan komunikasi dengan perusahaan-perusahaan, baik BUMD maupun swasta, agar semakin banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan kesempatan bekerja.

    Sementara itu, pemburu kerja yang belum beruntung mendapatkan pekerjaan bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan Pemprov DKI.

    Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Akhir Pekan Tanpa Pembatasan, Ganjil Genap Jakarta Libur pada Sabtu 15 November 2025

    Akhir Pekan Tanpa Pembatasan, Ganjil Genap Jakarta Libur pada Sabtu 15 November 2025

    Liputan6.com, Jakarta – Kebijakan ganjil genap di Jakarta kembali memasuki masa jedanya seiring tibanya akhir pekan. Pada Sabtu (15/11/2025) ini, aturan tersebut tidak diberlakukan, meskipun tanggalnya bertepatan dengan angka ganjil.

    Seperti biasa, akhir pekan menjadi periode di mana pembatasan kendaraan berdasarkan pelat nomor dihentikan sementara sehingga pengendara bebas melintas tanpa perlu menyesuaikan nomor terakhir kendaraannya. Kondisi ini membuat masyarakat memiliki ruang gerak lebih leluasa, terutama untuk aktivitas rekreasi, belanja, atau kunjungan keluarga.

    Walaupun tidak diterapkan, informasi mengenai jadwal ganjil genap tetap relevan bagi para pengguna jalan. Kebijakan ini biasanya berjalan pada hari kerja Senin sampai Jumat, dengan waktu pemberlakuan yang terbagi menjadi dua sesi.

    Sesi pertama berlangsung pada pagi hari mulai pukul 06.00 sampai 10.00, sementara sesi kedua dimulai pada sore hari dari pukul 16.00 hingga 21.00.

    Dua rentang waktu tersebut menjadi patokan rutin bagi para pengendara untuk menentukan kapan harus menyesuaikan rute agar tidak terkena sanksi tilang. Namun pada akhir pekan seperti hari ini, kedua sesi tersebut otomatis tidak aktif.

    Kebijakan ganjil genap Jakarta ini tidak berlaku pada akhir pekan Sabtu Minggu serta tanggal merah hari libur nasional.

    Kondisi akhir pekan sering kali menciptakan pola lalu lintas berbeda dari hari kerja, sehingga pengemudi disarankan tetap memperhatikan etika berkendara dan potensi kepadatan.

    Pemberlakuan dan pengecualian ganjil genap didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam regulasi transportasi daerah, yang mengatur schedule pembatasan kendaraan guna mengurangi kemacetan.

    Peraturan ganjil genap Jakarta ini sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap.

    Pelanggaran terhadap kebijakan ganjil genap Jakarta dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    Ancaman hukuman berupa denda maksimal Rp 500.000 atau kurungan paling lama dua bulan tetap berlaku, termasuk bila pelanggaran terdeteksi oleh kamera pengawas yang tersebar di sejumlah titik.

    Selain itu, juga terdapat acuan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 26 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2022, yang semuanya menjadi dasar hukum pelaksanaan pengendalian lalu lintas di wilayah Jakarta.

    Penindakan terhadap pelanggar dengan sistem pemantauan berbasis kamera pengawas elektronik atau kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan tilang elektronik saat ganjil genap Jakarta berlaku.

    Akhir pekan menjadi jeda dari rutinitas pembatasan, namun tetap menjadi momentum bagi pengendara untuk bijak memilih waktu perjalanan.

    Mengingat kebijakan ganjil genap adalah bagian dari upaya pengaturan lalu lintas yang lebih besar, memahami penerapannya dari hari ke hari menjadi langkah penting agar mobilitas tetap efisien sekaligus mendukung tujuan pengurangan kemacetan.

    Pemprov DKI Jakarta sedang mengkaji sistem aplikasi untuk penerapan Electronic Road Pricing (ERP).

  • Pram harap aktivitas belajar di SMAN 72 sudah normal pada pekan depan

    Pram harap aktivitas belajar di SMAN 72 sudah normal pada pekan depan

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap pembelajaran tatap muka dapat kembali diterapkan di SMA Negeri 72 Jakarta pada pekan depan pascaledakan yang terjadi di sekolah itu pada Jumat (7/11) karena sebagian besar siswanya sudah ingin melakukan pembelajaran tatap muka.

    “Kami sudah berkomunikasi, Kepala Dinas Pendidikan juga sudah menyampaikan, memberikan kebebasan. Yang mau daring boleh, yang mau langsung juga boleh. Dan ternyata mereka kebanyakan sekarang meminta untuk secara langsung,” ujar Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Utara, Jumat.

    Alasan pihak SMAN 72 ingin kembali melakukan pembelajaran tatap muka karena mereka ingin membuktikan bahwa sekolah tersebut sudah aman.

    Pramono pun mengaku mendukung dan memberikan kebebasan kepada pihak SMAN 72 untuk memutuskan hal tersebut.

    “Mudah-mudahan minggu depan sudah sepenuhnya (pembelajaran tatap muka),” kata Pramono.

    Sebelumnya, pada Senin (10/11) Pramono memberikan izin agar SMA 72 melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring sementara waktu.

    Staf khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim juga telah menyampaikan hal senada.

    Chico menyebut, SMA Negeri 72 akan menjalani pembelajaran daring hingga kondisi sekolah dinyatakan aman dan dapat digunakan kembali.

    Lebih lanjut Chico menyebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atas arahan Gubernur Pramono Anung terus memberikan perhatian dan pendampingan menyeluruh bagi para korban dan warga sekolah SMAN 72 Jakarta pasca-insiden ledakan yang terjadi beberapa waktu lalu.

    Chico mengatakan, berbagai langkah cepat telah dilakukan untuk memastikan proses pemulihan fisik dan psikologis berjalan optimal.

    Misalnya Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta akan memberikan dukungan psikologis selama masa pemulihan, termasuk saat pembelajaran jarak jauh (PJJ) berlangsung.

    Mobil SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) juga telah dihadirkan di lingkungan sekolah untuk memberikan dukungan psikis kepada siswa, guru, serta keluarga terdampak, termasuk kepada warga sekitar yang memerlukan konseling secara gratis.

    Dinas Kesehatan DKI Jakarta, lanjut Chico, juga telah menyiapkan jadwal pendampingan klinis serta menurunkan tenaga medis bagi korban yang masih memerlukan perawatan lanjutan.

    “Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga berkoordinasi dengan Mabes Polri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk memastikan ketersediaan tenaga psikolog guna mendampingi proses pemulihan para korban secara menyeluruh,” jelas Chico.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Revitalisasi Pasar Pramuka penting dilakukan untuk kenyamanan bersama

    Revitalisasi Pasar Pramuka penting dilakukan untuk kenyamanan bersama

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ), Endriansyah mendukung penuh upaya revitalisasi Pasar Pramuka, Jakarta Timur yang dinilai penting untuk kenyamanan bersama.

    “Revitalisasi ini penting agar pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya tidak kalah bersaing dengan pasar modern milik swasta,” kata Endriansyah di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, revitalisasi ini juga penting dalam menyongsong lima abad Jakarta dan menjadikan Jakarta sebagai kota global.

    “Jakarta mau tidak mau harus bersolek, termasuk pasar-pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya. Sehingga, saat ada wisatawan atau pengunjung dari luar negeri, Jakarta bisa memberikan citra positif karena menjadi barometer Indonesia,” ujarnya.

    Dukungan juga disampaikan, Ketua Forum Kekeluargaan Relawan Pemuda Nusantara (FK Repnus) Faisal Nasution. Faisal memastikan, revitalisasi tersebut menjadi kebutuhan jangka panjang.

    “Kalau kondisi pasar bagus, pengunjung nyaman pasti juga akan berdampak positif pada omzet penjualan pedagang,” kata Faisal.

    Faisal menyebut, revitalisasi Pasar Pramuka akan memberikan kebaruan di Jakarta karena pasar itu juga akan dilintasi LRT Fase 1B Velodrome-Manggarai.

    “Adanya koneksi atau integrasi dengan stasiun LRT ini tentu bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat. Hal ini sebagaimana konektivitas Stasiun MRT Blok M dengan Blok M Plaza. Pusat perbelanjaan yang tadinya sudah sepi, berubah menjadi ramai pengunjung,” jelas Faisal.

    Perumda (PD) Pasar Jaya terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pasar rakyat yang modern, nyaman, dan berdaya saing melalui program revitalisasi yang dilakukan secara bertahap di berbagai lokasi, salah satunya revitalisasi Pasar Pramuka, Jakarta Timur.

    Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Agus Himawan mengatakan, revitalisasi Pasar Pramuka diharapkan dapat memperkuat peran pasar rakyat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi warga Jakarta.

    Hal ini sekaligus wujud nyata komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam membangun kota yang maju, berkeadilan, dan berkelanjutan.

    “Perumda Pasar Jaya telah merespons seluruh aspirasi dan masukan yang disampaikan melalui berbagai pihak, mulai dari beberapa fraksi di DPRD DKI Jakarta, Komisi B, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) hingga Ombudsman RI,” jelas Agus.

    Agus menjelaskan, hak pemakaian tempat usaha di Pasar Pramuka telah berakhir sejak Mei 2024. Namun, hingga kini para pedagang masih menggunakan tempat usahanya tanpa dikenakan biaya perpanjangan hak pakai yang semestinya menjadi kewajiban sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Perumda Pasar Jaya.

    Berdasarkan hasil pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada 9 Oktober 2025, keputusan terkait pengelolaan Pasar Pramuka dikembalikan kepada Perumda Pasar Jaya dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.

    “Sebagai wujud transparansi, Pasar Jaya telah menggelar diskusi bersama pedagang Pasar Pramuka pada 14 Oktober 2025, dan menyampaikan surat resmi kepada Himpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka (HPFPP) pada 20 Oktober 2025 mengenai penetapan Harga Perpanjangan Hak Pakai (PHP) Tempat Usaha Pasar Pramuka,” paparnya.

    Agus menegaskan, penyesuaian harga perpanjangan hak pakai dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan usaha para pedagang dan pengelolaan pasar yang sehat secara ekonomi.

    Penetapan harga ini telah melalui kajian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk memastikan tarif sewa ditetapkan secara objektif, profesional, dan sesuai dengan standar kewajaran harga pasar.

    “Bahkan, nilai yang kami tetapkan berada di bawah hasil rekomendasi KJPP. Ini adalah bentuk keberpihakan kami kepada para pedagang agar mereka dapat terus beroperasi dengan biaya yang terjangkau,” ungkap Agus.

    Perumda Pasar Jaya juga memberikan berbagai skema keringanan dan kemudahan pembayaran, seperti potongan harga dan fasilitas cicilan, guna meringankan beban pedagang dalam memperpanjang masa sewa hingga 20 tahun ke depan.

    Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan keberpihakan kepada pedagang.

    “Kami terus berupaya mencari titik tengah agar revitalisasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar, tetapi juga membawa dampak positif bagi semua pihak,” ucap Agus.

    Agus berharap, revitalisasi ini dapat menjadikan pasar lebih tertata, higienis, aman, dan nyaman, sekaligus menjadi contoh transformasi pasar tradisional menuju pengelolaan yang modern tanpa meninggalkan nilai-nilai kerakyatan.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 3
                    
                        Ahok: Jika Tanggul Pantai Mutiara Jebol, Banjirnya Bisa Sampai Monas
                        Megapolitan

    3 Ahok: Jika Tanggul Pantai Mutiara Jebol, Banjirnya Bisa Sampai Monas Megapolitan

    Ahok: Jika Tanggul Pantai Mutiara Jebol, Banjirnya Bisa Sampai Monas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mewanti-wanti potensi banjir hingga pusat kota, jika tanggul laut di Pantai Mutiara, Penjaringan, Jakarta Utara, jebol.
    “Jika (
    tanggul Pantai Mutiara
    ) jebol air laut pasang dan hujan turun, bisa banjir sampai Monas,” ujar
    Ahok
    kepada Kompas.com, Kamis (13/11/2025).
    Maka dari itu, Ahok memutuskan menormalisasi Waduk Pluit saat masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.
    “Itu yang saya kerjakan di Waduk Pluit agar warga di bantaran Waduk Pluit tidak mati jika jebol (tanggul laut di Pantai Mutiara),” kata Ahok.
    Pasalnya, Waduk Pluit merupakan pusat pengendalian banjir dari Sungai Ciliwung. Normalisasi Waduk Pluit sendiri dilakukaan kurang lebih dua tahun lamanya.
    Pertama Ahok melakukan pembebasan lahan terlebih dahulu karena kawasan Waduk Pluit dipenuhi dengan ratusan bangunan semipermanen.
    Keberadaan ratusan bangunan semipermanen tersebut membuat waduk tak dapat menampung air hujan secara optimal, sehingga banjir terus menghantui Jakarta.
    Kemudian, setelah pembebasan lahan dilakukan, pengerukan lumpur di dasar waduk pun dilaksanakan secara rutin dari kedalamannya yang hanya dua meter menjadi lima meter, sehingga bisa menampung lebih banyak air.
    Dengan normalisasi itu, Ahok berharap agar kawasan Pluit bisa terhindar dari banjir. Kemudian, juga sebagai antisipasi ketika tanggul laut di Pantai Mutiara jebol.
    Kini, Waduk Pluit sudah menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang asri dan terus berfungsi untuk mengendalikan banjir.
    Kondisi tanggul Pantai Mutiara menjadi sorotan publik usai videonya diunggah oleh akun Instagram @hypeinjkt.
    Dalam video yang beredar, salah satu warga menunjukan, kondisi air laut lebih tinggi dari tanggul Pantai Mutiara.
    “Air laut ama jalan udah tinggi air laut, ini air laut udah di atas jalan, sampai takut kita guys,” ucap warga dalam video tersebut.
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi, tanggul laut Pantai Mutiara membentang kurang lebih 1,2 kilometer (Km).
    Ketinggian tanggul hanya sekitar satu meter dengan lebar sekitar 10 hingga 15 sentimeter (Cm).
    Tanggul laut Pantai Mutiara terlihat hampir sejajar dengan air laut. Bahkan, ketika sedang gelombang tinggi, air laut juga kerap meluber ke jalan.
    Namun, sebenarnya tanggul itu masih terlihat sangat kokoh. Belum ada bagian yang retak atau rapuh.
    Bahkan, salah satu titik, ada tanggul sepanjang 500 meter yang sudah ditinggikan menjadi 1,5 meter.
    Di area yang sudah ditinggikan tersebut, air laut terlihat lebih rendah dari tanggul dan tidak pernah meluber ke jalan.
    Ketika air laut tumpah ke darat, maka jalan di depan perumahan Pantai Mutiara akan licin.
    “Dia cuma air dari ombak aja sih, cuma becek aja jalanan sini semuanya, cuma kan tanggul di sana tetap bahaya lama-lama,” ujar Komanda Regu (Danru) PJLP Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kepulauan Seribu, Agus Suyanto (39), saat diwawancarai Kompas.com di lokasi, Kamis.
    Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, jebolnya tanggul Pantai Mutiara berpotensi menyebabkan banjir hingga ke pusat kota.
    “Bisa juga bukan hanya utara yang merasakan dampaknya kalau tanggul jebol, tapi radiusnya mungkin bisa berpuluh-puluh kilo meter nantinya kan bisa disertai hujan deras,” kata Trubus.
    Bahkan, banjir akibat tanggul laut jebol berpotensi membuat Jakarta tenggelam, jika disertai hujan besar dan adanya air kiriman dari Bogor atau wilayah lainnya.
    Jika banjir besar terjadi, maka akses jalan di Jakarta akan lumpuh total dan membuat roda perekonomian berhenti, terutama di Jakarta Utara.
    Mengingat hampir setiap detiknya perputaran ekonomi terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok yang ada di Jakarta Utara.
    Jika roda perputaran ekonomi berhenti, maka negara dan masyarakat berpotensi mengalami kerugian yang luar biasa, meski hanya satu hari.
    Trubus menilai, sampai detik ini kebijakan pemerintah untuk penanganan rob sering kali tidak serius.
    “Penanganan rob, penanganan banjir sering dijadikan sebagai pendekatan politik di kita, jadi kalau ganti gubernur ya terabaikan,” ujar Trubus.
    Padahal dahulu Ahok sudah melakukan berbagai cara untuk mengatasi banjir di Jakarta.
    Namun, sayangnya program-program yang digagas Ahok untuk antisipasi banjir tidak dilanjutkan lagi.
    “Jadi, ambisi pribadi itu yang seringkali merusak. Hampir semua gubernur bukan orang Jakarta dan enggak mengetahui Jakarta harusnya yang benar-benar tahu tentang Jakarta,” sambung dia.
    Trubus juga menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta tidak hanya fokus melakukan pembangunan di pusat kota.
    Melainkan juga harus melakukan pembangunan yang masif di Jakarta Utara, terutama tanggul-tanggul untuk mencegah rob.
    Trubus mengatakan, solusi paling ampuh untuk mengatasi rob adalah dengan membangun Giant Sea Wall atau tanggul raksasa.
    Dengan tanggul besar tersebut, air laut tak akan lagi tumpah ke daratan karena sudah tertahan.
    Namun, pembangunan tanggul tersebut baru hanya sekedar wacana dan belum dikerjakan hingga saat ini.
    “Kalau efektif ya Giant Sea Wall. Sampai sekarang cuma wacana, enggak ada yang mau nanggung toh dari mana duitnya,” ujar dia.
    Oleh karena itu, Trubus belum melihat keseriusan pemerintah untuk membangun tanggul tersebut.
    Pemprov Jakarta berencana untuk membangun
    National Capital Integrated Coastal Development
    (NCICD) untuk mencegah
    banjir rob
    .
    NCICD adalah tanggul laut raksasa untuk mencegah banjir rob dengan menggunakan struktur spoon pile atau silinder beton yang ditanam dalam dan dihubungkan dengan capping beam.
    Rencana pembangunan tanggul NCICD itu akan dilakukan Pemprov Jakarta bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
    Sejauh ini, rencana pembangunan tanggul tersebut masih dalam tahap perencanaan dan pengkajian.
    “Terkait panjang dan tinggi tanggul NCICD yang dimaksud pada lokasi Pantai Mutiara, saat ini sudah dilakukan survey lapangan dan masih tahap perencanaan. Untuk detail dimensi tanggul sedang dikaji oleh Konsultan Perencana,” ujar Sekertaris Dinas (Sekdis) SDA DKI Jakarta Nugraharyadi kepada Kompas.com, Kamis.
    Sebab, tanggul eksisting yang ada di Pantai Mutiara saat ini sudah mengalami
    overtopping, 
    terutama pada saat gelombang tinggi seperti yang terjadi di awal bulan November ini.
    Kondisi
    overtopping
    ini menyebabkan lompatan air laut lebih tinggi dan ketika membentur tanggul air akan tumpah ke daratan.
    Oleh karena itu, Pemprov Jakarta dalam membangun NCICD akan memperhitungkan tingkat keamanan tanggul, serta tingkat efektivitasnya dalam mengurangi dampak banjir rob.
    Pemprov Jakarta menargetkan pembangunan NCICD itu dilaksanakan dalam waktu cepat.
    Namun, pengerjaannya harus berdasarkan persetujuan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • JILF 2025 suguhkan kegiatan perpaduan intelektualitas dan emosi

    JILF 2025 suguhkan kegiatan perpaduan intelektualitas dan emosi

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara resmi membuka kegiatan Jakarta International Literary Festival (JILF) 2025 di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, pada Kamis (13/11) yang menyuguhkan rangkaian kegiatan perpaduan intelektualitas dan emosi.

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dalam keterangan di Jakarta, Jumat, mengatakan salah satu kegiatan tersebut, yakni forum penulis dari berbagai negara yang membahas beragam tema, mulai dari tubuh, sejarah, hingga perlawanan.

    Kemudian, ada pula pembacaan puisi yang menggali sisi batin dan keheningan, serta pasar buku yang menjadi ajang perayaan bagi sederet penerbit independen.

    “Semua kegiatan ini menyatukan kita dalam percakapan panjang tentang jati diri kita sebagai bangsa dan sebagai manusia,” kata Rano.

    Festival literasi yang mengusung tema “The Homeland in Our Bodies atau Tanah Air dalam Tubuh Kita” itu dilaksanakan mulai 13 hingga 16 November 2025.

    Rano menilai JILF 2025 membuktikan ekosistem literasi tidak dibangun oleh satu lembaga saja, melainkan melalui kerja sama banyak pihak yang percaya bahwa kata-kata dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih adil.

    Dia pun meyakini Jakarta yang tak lama lagi menginjak usia 500 tahun akan terus melangkah menuju peradaban yang lebih baik dengan menjaga dan mengembangkan budaya literasinya.

    “Karena masyarakat yang gemar membaca dan berpikir kritis akan melahirkan peradaban yang cerdas dan berkelanjutan,” ujar Rano.

    Dengan semangat yang sama, imbuh dia, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus memperluas gerakan literasi, di antaranya melalui penyediaan taman baca, perpustakaan digital, ruang baca publik yang dapat diakses hingga malam hari, serta berbagai program di lingkungan sekolah.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.