Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Warga Jakarta Minta Pramono Tiru Dedi Mulyadi yang Kirim Siswa Nakal ke Barak: Tak Bahaya – Halaman all

    Warga Jakarta Minta Pramono Tiru Dedi Mulyadi yang Kirim Siswa Nakal ke Barak: Tak Bahaya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sejumlah warga di Jakarta Timur (Jaktim) menyarankan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar meniru Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang membawa siswa bermasalah ke barak TNI guna dibina.

    Djana, salah satu warga Jaktim, menganggap pembinaan oleh militer selama setengah hingga satu tahun bisa memperbaiki perilaku para siswa nakal

    Djana (63) mendukung kebijakan karena menilai pembinaan militer yang dilakukan selama enam bulan hingga satu tahun tersebut dapat mengubah perilaku anak-anak menjadi lebih baik.

    “Itu memang bagus dilakukan, apalagi untuk anak yang suka tawuran, suka berantem itu wajib dididik sama TNI,” ujar Djana di Jatinegara, Jaktim, Sabtu, (3/5/2025), dikutip dari Tribun Jakarta.

    Dia mengatakan pembinaan itu tidak akan membahayakan para siswa karena programnya berbeda dengan pelatihan untuk tentara.

    Djana mengaku sudah bosan melihatnya banyak kasus tawuran yang melibatkan siswa

    “Harusnya ya kalau mau membina anak menjadi lebih baik Jakarta meniru program Dedi Mulyadi. Karena memang program itu bagus, kan enggak ada salahnya meniru hal yang bagus,” ujar Djana.

    Sepertin Djana, Ucok Siahaan (55), ingin program yang diluncurkan Dedi Mulyadi itu ditiru oleh Pramono Anung.

    “Kalau saya sangat setuju, itu untuk mengurangi kasus tawuran siswa dan pemuda. Walaupun mungkin ada yang enggak setuju tapi saya lihat lebih banyak sisi positifnya,” kata Siahaan.

    Dia menyebut anak-anak perlu dididik disiplin supaya tidak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

    Menurut dia, pembinaan secara militer bisa menjadi cara mengubah perilaku dan pola pikir anak, tanpa menghilangkan kewajiban anak sekolah untuk belajar.

    Herfianto (30), warga Jaktim lainnya, turut mendukung Pramono agar meniru kebijakan Dedi.

    Kata dia,  sanksi yang dijatuhkan oleh Pemprov DKI Jakarta belum mampu membuat jera para siswa nakal. Sanksi itu misalnya pencabutan KJP.

    “Kadang saya kasihan melihat orang tua dan guru yang dipanggil ke kantor polisi untuk mengurus anak-anak mereka yang tertangkap tawuran, tapi anaknya malah enggak jera,” kata Herfianto.

    “Kalau saya sih mengapresiasi program Pak Dedi Mulyadi. Mungkin bisa dijadikan contoh di Jakarta, maupun Gubernur di daerah lainnya. Karena sekarang tawuran ada di mana-mana,” katanya.

    Penolakan Pramono dan Kritik dari Komnas HAM

    Di sisi lain, Pramono menolak kebijakan pengiriman siswa nakal ke barak militer diterapkan di Jakarta.

    Dia tidak menjelaskannya dengan rinci. Menurut Pramono, dia dan Jakarta punya cara tersendiri.

    “Jakarta punya kebijakan tersendiri, terima kasih,” kata dia ketika ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat, (2/5/2025).

    Sementara itu, Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) tidak sapakat dengan kebijakan Dedi Mulyadi.

    Menurut Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro, pengiriman siswa nakal akan melanggar hak anak.

    Atnike pun memperingatkan bahwa mengirim siswa ke barak militer sebagai bentuk hukuman adalah bentuk penegakan hukum yang tidak sah, terlebih, jika dilakukan kepada anak-anak di bawah umur yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.

    “Oh iya dong (keliru). Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur,” katanya saat ditemui di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

    Selain itu, TNI juga tidak mempunyai kewenangan untuk mendidik pelajar dalam bentuk ‘wajib militer’.

    “Itu bukan kewenangan TNI melakukan edukasi-edukasi civic education,” ujar Atnike. 

    Pelibatan TNI dalam kegiatan pendidikan hanya dapat dibenarkan jika bersifat mengenalkan profesi, seperti melalui kunjungan ke markas TNI atau lembaga publik lain.

    Namun, jika dilakukan dalam bentuk pendidikan militer, apalagi sebagai bentuk hukuman, hal itu keliru dan melanggar prinsip hak anak.

    “Pendidikan karier ke markas TNI, rumah sakit, atau tempat kerja itu boleh saja. Tapi kalau dalam bentuk pendidikan militer, itu mungkin tidak tepat,” katanya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Warga Minta Gubernur Pramono Tiru Dedi Mulyadi Kirim Siswa Bermasalah ke Barak TNI: Gak Ada Salahnya
    Penulis: Bima Putra | Editor: Jaisy Rahman Tohir

    (Tribunnews/Febri/Rifqoh/Fersianus Waku/Tribun Jakarta/Bima Putra

  • Warga Minta Gubernur Pramono Tiru Dedi Mulyadi Kirim Siswa Bermasalah ke Barak TNI: Gak Ada Salahnya

    Warga Minta Gubernur Pramono Tiru Dedi Mulyadi Kirim Siswa Bermasalah ke Barak TNI: Gak Ada Salahnya

    TRIBUNJAKARTA.COM, JATINEGARA – Sejumlah warga Jakarta Timur meminta Gubernur Jakarta Pramono Anung meniru kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirim siswa nakal ke barak TNI untuk mendapat pembinaan.

    Djana (63) mendukung kebijakan karena menilai pembinaan militer yang dilakukan selama enam bulan hingga satu tahun tersebut dapat mengubah perilaku anak-anak menjadi lebih baik.

    Menurutnya, pembinaan militer yang dilakukan tidak akan membahayakan keselamatan jiwa para siswa, karena program diberikan berbeda dengan pelatihan untuk prajurit TNI.

    “Itu memang bagus dilakukan, apalagi untuk anak yang suka tawuran, suka berantem itu wajib dididik sama TNI,” kata Djana di Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu (3/5/2025).

    Sebagai warga yang berdomisili di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Djana mengaku sudah jengah menyaksikan berbagai kasus tawuran siswa dan warga.

    Mengingat wilayah Jatinegara terdapat sejumlah titik rawan tawuran, di antaranya di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kelurahan Bidara Cina, dan Kelurahan Cipinang Muara.

    “Harusnya ya kalau mau membina anak menjadi lebih baik Jakarta meniru program Dedi Mulyadi. Karena memang program itu bagus, kan enggak ada salahnya meniru hal yang bagus,” ujar Djana.

    Hal senada juga dilontarkan Ucok Siahaan (55), yang bahkan mendukung agar program pembinaan digagas Dedi Mulyadi dapat diadopsi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

    Pasalnya hingga kini kasus tawuran siswa dan warga menjadi masalah yang belum terselesaikan, padahal sudah kerap merenggut korban jiwa hingga mengakibatkan kerugian materil.

    “Kalau saya sangat setuju, itu untuk mengurangi kasus tawuran siswa dan pemuda. Walaupun mungkin ada yang enggak setuju tapi saya lihat lebih banyak sisi positifnya,” ujar Siahaan.

    Sebagai orang tua, Siahaan menilai anak-anak perlu diberikan pemahaman secara tegas dan dididik disiplin agar mereka tidak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

    Dalam hal ini pembinaan secara militer dianggap menjadi solusi untuk merubah perilaku dan pola pikir anak, tanpa menghilangkan kewajiban anak sekolah untuk belajar.

    “Saya lihat di Jakarta Timur rawan sekali tawuran, apalagi kalau musim libur sekolah. Makanya mungkin kalau program Dedi Mulyadi diterapkan di Jakarta bisa mengurangi,” tutur Siahaan.

    Warga Jakarta Timur lainnya, Herfianto (30) juga menyatakan dukungannya dan setuju bila Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menerapkan program pembinaan serupa di DKI Jakarta.

    Baginya pembinaan dan sanksi yang diberikan Pemprov DKI Jakarta seperti pencabutan KJP dan lainnya belum dapat memberikan efek jera terhadap siswa pelaku tawuran.

    “Kadang saya kasihan melihat orangtua dan guru yang dipanggil ke kantor polisi untuk mengurus anak-anak mereka yang tertangkap tawuran, tapi anaknya malah enggak jera,” kata Herfianto.

    Bahkan dalam beberapa kasus anak yang pernah ditangkap polisi namun tidak diproses hukum karena kurangnya alat bukti justru merasa bangga, sehingga nekat berbuat hal serupa.

    Herfianto menilai pembinaan secara militer dapat merubah moral dan meningkatkan rasa nasionalisme anak-anak, sehingga di masa mendatang mereka dapat menjadi lebih baik.

    “Kalau saya sih mengapresiasi program pak Dedi Mulyadi. Mungkin bisa dijadikan contoh di Jakarta, maupun Gubernur di daerah lainnya. Karena sekarang tawuran ada di mana-mana,” ujar Herfianto.

    Sementara itu, Gubernur Jakarta, Pramono Anung menolak cara pembinaan militer ala Dedi Mulyadi diterapkan untuk siswa nakal Jakarta.

    Politikus senior PDIP itu enggan berbicara panjang lebar.

    Alasannya hanya karena dirinya memiliki cara sendiri, tanpa memberi penjelasan lebih lanjut.

    “Jakarta punya kebijakan tersendiri, terima kasih,” ucapnya singkat saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat (2/5/2025).

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Dihadiri Pramono Anung, DKI-DBL Komitmen Kembangkan Basket dan Bina Pemain Muda

    Dihadiri Pramono Anung, DKI-DBL Komitmen Kembangkan Basket dan Bina Pemain Muda

    JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Development Basket League (DBL) Indonesia berkomitmen melakukan pengembangan olahraga basket dan membina pemain muda melalui sejumlah program yang dibuat secara bersama.

    “Pemprov DKI secara sungguh-sungguh akan bekerja sama dengan DBL Indonesia untuk memajukan basket. Apa yang bisa difasilitasi Pemprov Jakarta kami akan lakukan,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, saat menghadiri Development Basket League (DBL) Indonesia Festival di Jakarta, Sabtu.

    Ia mengatakan bentuk kerja sama dengan DBL Indonesia ini seperti komitmen yang sudah dinyatakan berulang kali di sejumlah kegiatan olahraga lain.

    “Jakarta terbuka menjadi kota sport tourism,” kata Pramono.

    Menurut dia, kalau ada kegiatan olahraga yang tidak bisa diselenggarakan di tempat lain, Jakarta siap membuka diri untuk menyelenggarakan, termasuk penyelenggaraan pekan olahraga siswa, mahasiswa dan sebagainya.

    Selain basket, lanjut dia, sejumlah cabang olahraga telah menjadwalkan kegiatan internasional di Jakarta seperti olahraga lari, hoki, sepakbola dan futsal.

    Ia berharap DBL Indonesia juga bisa berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menggelar berbagai kegiatan yang bertaraf nasional maupun internasional.

    “Saya berharap kerja sama DBL Indonesia dengan pemerintah Jakarta ini bisa memberikan ruang yang cukup bagi para pemain basket,” tegasnya.

    Sementara itu, CEO DBL Indonesia, Azrul Ananda mengatakan selama ini Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah peserta dan penonton terbanyak.

    Menurut dia, komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung perkembangan basket, khususnya event yang diselenggarakan DBL akan sangat baik.

    Apalagi, lanjut Azrul, komitmen itu telah ditunjukkan oleh Pramono Anung berbagai fasilitas olahraga basket hingga tingkat kecamatan yang dapat dimanfaatkan.

    Ia bersama Gubernur Pramono juga membahas kolaborasi antara sekolah dengan DBL Indonesia. Nantinya, berbagai program terkait pembahasan tersebut akan dilanjutkan agar bisa direalisasikan.

    Sejumlah program yang terkait dengan pengembangan potensi anak muda antara lain pemberdayaan guru melalui pelatihan digital “My Super Teacher” dan seleksi siswa-siswi dari sekolah Jakarta untuk mengikuti program pelatihan basket.

    Lalu aktivasi UMKM sekolah serta pelajar wirausaha binaan Jakpreneur dan Dinas UMKM dalam pameran di beberapa venue event DBL.

    “Itu bisa menambah kesempatan bagi anak-anak muda agar bisa berolahraga dan mengembangkan diri,” ujarnya.

    Sebelumnya, DBL Camp 2025 digelar pada 29 April hingga 4 Mei di GOR Soemantri Brodjonegoro, Jakarta Selatan yang melibatkan 262 peserta yang terdiri dari 131 putra dan 131 putri, serta 54 pelatih yang terpilih dari berbagai daerah di Indonesia.

    Selama sepekan mereka mengikuti pelatihan basket intensif oleh para pelatih kaliber dunia dari WBA Australia, yang dipimpin langsung legenda basket Australia Andrew Vlahov, dan para pelatih DBL Academy.

  • Ini Opsi Pembiayaan Bila Perpustakaan-Museum di Jakarta Buka Sampai Malam

    Ini Opsi Pembiayaan Bila Perpustakaan-Museum di Jakarta Buka Sampai Malam

    Jakarta –

    Perpustakaan dan museum di Jakarta bakal buka sampai malam hari. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, menyebut hal ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

    “Sudut pandang harus dari kebutuhan. (Jika) Perpusnas hanya sampe sore. Ini dikeluhkan (oleh) pekerja, dosen, mahasiswa banyak yang waktu luangnya malam buat riset,” ujar Chico kepada wartawan, Minggu (4/5/2025).

    Chico menyebut sudah menjadi tugas utama Pemprov untuk melayani kebutuhan warganya. Saat ini, ada 2 perpustakaan umum daerah yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta.

    Operasional perpustakaan dan museum yang buka hingga malam tentu butuh anggaran yang lebih besar. Chico lalu bicara sejumlah opsi pembiayaan.

    “Bicara soal bagaimana menganggarkan. Bisa dari APBD satu. Itu opsi pertama ya,” jelas Chico.

    Selanjutnya, pembiayaan bisa juga dari Koefisiensi Luas Bangunan (KLB) dan Corporate Social Responsibility (CSR). “Pak Pram dalam waktu 2 bulan menjabat ini udah bisa ngumpulin Rp 600 miliar dari situ (KLB),” kata Chico.

    Sehingga, tambah Chico, Jakarta punya keleluasaan terkait fiskal. “Karena memang APBD kita cukup memadai. Dan kita juga punya pemasukan non-APBD, (yakni) KLB,” tambahnya.

    Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani mendukung langkah Gubernur Jakarta Pramono Anung yang ingin membuka perpustakaan dan museum hingga malam hari. Meski begitu ia tak mempermasalahkan jam operasional, melainkan suasana dan pelayanan di museum dan perpustakaan.

    “Kita harus cari tahu kenapa museum-museum kita suasananya klenik berbeda dengan museum-museum negeri orang yang menarik warga berkunjung,” sambungnya.

    Rani yakin Pramono bijak mempertimbangkan segala hal berkaitan dengan wacana ini dengan matang. Ia mendukung Pramono selama program-programnya tak berbeda jauh dari program pemerintah pusat.

    “Segala program Pemprov kan tidak bisa main hidup gitu saja tanpa persetujuan dan pengawasan dari DPRD jadi ya silahkan aja segala wacana, jalan atau tidaknya kan tergantung kesepakatan bersama,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Pramono berencana membuka perpustakaan-perpustakaan di Jakarta hingga pukul 23.00 WIB. Kebijakan ini untuk meningkatkan akses pendidikan bagi pelajar yang menjadi bagian program 100 hari kerjanya.

    “Perpustakaan akan kami buka sampai malam, mungkin jam 10 atau jam 11. Kita akan segera lakukan karena ini merupakan bagian untuk memberikan pendidikan dan juga kesempatan kepada anak-anak yang membutuhkan,” kata Pramono.

    (isa/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pemprov DKI cairkan bansos PKD setiap bulan

    Pemprov DKI cairkan bansos PKD setiap bulan

    Arsip foto – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta Premi Lasari di Balai Kota Jakarta, Selasa (25/3/2025). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

    Pemprov DKI cairkan bansos PKD setiap bulan
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 03 Mei 2025 – 20:01 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencairkan dana bantuan sosial (bansos) pemenuhan kebutuhan dasar (PKD) setiap bulan, mulai April 2025 dengan jumlah penerima yang berbeda-beda.

    “Menindaklanjuti arahan, bahwa bansos ini akan cair setiap bulan. Nanti ada penerima baru, misalnya ada warga memenuhi kriteria bansos, tapi selama ini dia belum dapat karena kuota terbatas,” ujar Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu.

    Oleh karena itu, lanjut dia, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan verifikasi dan validasi ke lapangan agar bansos dapat lebih tepat sasaran, sehingga program pengentasan kemiskinan di DKI Jakarta bisa berjalan cepat.

    Dengan begitu, jumlah penerima bansos nantinya bisa berubah setiap bulannya karena ada proses verifikasi dan validasi yang dilakukan.

    “Warga (penerima) yang nantinya (setelah verifikasi dan validasi) tidak layak, akan dikeluarkan. Kami akan melakukan verifikasi, validasi ke lapangan bagi warga yang masuk kriteria, tapi selama ini belum pernah dapat bansos,” kata Premi.

    Pada April 2025, jumlah penerima bansos Kartu Lansia Jakarta (KLJ) sebanyak 114.918 orang, lalu Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) 14.023 penerima, serta Kartu Anak Jakarta (KAJ) 13.468 orang.

    Adapun bansos bulan lalu sudah dicairkan pada 25 April 2025 dan berbeda dari tiga bulan sebelumnya, pencairan bansos mulai April dilakukan setiap bulan.

    Lalu, pada Mei ini, jumlah penerima manfaat masing-masing bansos dapat saja berubah.

    Adapun Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan bansos PKD bagi lansia, penyandang disabilitas, dan anak usia dini pada tahun 2025 sebanyak 219.252 penerima manfaat.

    Dari jumlah tersebut, penerima KLJ sebanyak 171.010 orang, KAJ (27.352 orang), dan KPDJ 20.890 orang.

    Lalu, setelah verifikasi dan validasi, dana bansos tahap satu tahun 2025 bulan Januari, Februari, dan Maret yang dicairkan tiga bulan sekaligus di Maret, diberikan pada 147.304 penerima manfaat. Bansos yang diberikan sebesar Rp300 ribu per orang per bulan.

    Sumber : Antara

  • Gubernur Pramono Tegaskan Pemutihan Ijazah Bagi Pelajar Jakarta yang Tak Mampu – Page 3

    Gubernur Pramono Tegaskan Pemutihan Ijazah Bagi Pelajar Jakarta yang Tak Mampu – Page 3

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, memastikan bahwa penyerahan ijazah tahap kedua akan dilakukan pada 2 Mei 2025 mendatang, bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional.

    Menurut Pramono, proses pemutihan ijazah tidak bisa dilaksanakan sekaligus karena berkaitan dengan banyak aspek, termasuk data dan administrasi lainnya.

     “Karena pemutihan ijazah ini menyangkut data, menyangkut orang, menyangkut sekolah dan sebagainya. Pasti penyelesaiannya bertahap. Kemarin sudah tahap periode pertama kurang lebih angkanya sekitar Rp500 juta,” ujar Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    Pemprov DKI Jakarta berencana menggelar penyerahan ijazah lanjutan di kawasan Monas atau di Balai Kota Jakarta.

    Apabila seluruh ijazah belum berhasil diserahkan pada tahap kedua, Pramono memastikan bahwa program ini akan berlanjut ke tahap-tahap berikutnya.

    “Kalau ini memang belum selesai, ada (penyerahan tahap) ketiga, keempat dan seterusnya. Karena bagi saya persoalan ijazah ini adalah persoalan serius yang dihadapi oleh warga, masyarakat yang memang kalau tidak dibantu, ditebus oleh pemerintah DKI enggak bakal diambil,” tegasnya.

  • ASN Wajib Naik Transportasi Umum Tiap Rabu, LRT Jabodebek Pecahkan Rekor Penumpang!

    ASN Wajib Naik Transportasi Umum Tiap Rabu, LRT Jabodebek Pecahkan Rekor Penumpang!

    Jakarta: Hari pertama penerapan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 tentang kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu, langsung berdampak besar. 
     
    Buktinya? LRT Jabodebek mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah operasionalnya!
     
    Pada Rabu, 30 April 2025, tercatat sebanyak 104.468 penumpang menggunakan LRT Jabodebek dalam satu hari. Angka ini sukses mengalahkan rekor sebelumnya yang terjadi saat Hari Transportasi Nasional (24 April), yakni 103.582 penumpang.

    “Ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pengguna bukanlah fenomena sesaat, melainkan bagian dari tren positif yang sedang tumbuh,” ujar Vice President Public Relations KAI Anne Purba dalam keterangan tertulis, Jumat, 2 Mei 2025.
     

    Commuter line dan Basoetta ikut meroket
    Tak hanya LRT, sejumlah layanan KAI Group juga mengalami lonjakan pengguna di hari yang sama. Berikut data lengkapnya:
     
    Commuter Line Jabodetabek: 1.100.498 pengguna (Naik 8,33 persen dari minggu sebelumnya: 1.015.878 pengguna)
    Commuter Line Bandara Soekarno-Hatta (Basoetta): 7.445 pengguna (Naik 17,11 persen dari minggu sebelumnya: 6.357 pengguna)
    Kereta Lokal Area I Jakarta: 12.547 pengguna (Naik 30,63 persen dari minggu sebelumnya: 9.605 pengguna)
     
    “Kami mengapresiasi langkah progresif dari Pemprov DKI Jakarta dan siap mendukung keberlanjutan kebijakan ini dengan layanan yang andal dan nyaman,” lanjut Anne.
    Stasiun integrasi padat, mobilitas ASN meningkat
    Efek dari kebijakan ini juga terasa di berbagai stasiun integrasi utama. Berikut beberapa data menarik:
     
    Stasiun Tanah Abang: 49.720 gate in, 47.811 gate out. Total transit: 124.583 pengguna
    Stasiun Manggarai: 17.174 gate in, 16.642 gate out Volume transit: 170.281 pengguna
    Stasiun Sudirman: 39.928 gate in, 41.680 gate out
    Terhubung langsung dengan Stasiun LRT Dukuh Atas BNI: LRT: 15.369 naik, 12.694 turun
    Stasiun Juanda: 29.237 gate in, 29.454 gate out
     
    Integrasi antar moda ini menjadi kunci mobilitas para ASN dan masyarakat umum yang kini semakin terbiasa berpindah dari satu moda ke moda lain dengan mudah dan efisien.
    Menuju Jakarta yang lebih sehat dan berkelanjutan
    Anne Purba menegaskan bahwa KAI Group tidak hanya melihat tren ini sebagai lonjakan angka, melainkan perubahan budaya transportasi.
     
    “Ini bukan soal angka semata. Ini tentang perubahan budaya. Budaya berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi publik, dan kami bangga menjadi bagian dari perubahan ini,” ucap Anne.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Pemegang Saham Restui Bank DKI IPO, Kapan? – Page 3

    Pemegang Saham Restui Bank DKI IPO, Kapan? – Page 3

    Selain menyetujui IPO, RUPST juga menyepakati penambahan modal sebesar Rp2,19 miliar dari kredit hapus buku eks BPPN yang tercatat dalam APBD-P 2024, sebagai setoran modal Pemprov DKI Jakarta.

    “Dengan demikian, modal ditempatkan dan disetor Bank DKI meningkat menjadi Rp6,58 triliun,” ucap Dirut.

    Dalam rangka mendukung transformasi, susunan jajaran komisaris dan direksi turut dirombak.

    Anang Basuki ditunjuk sebagai Komisaris Utama menggantikan Bahrullah Akbar, sementara empat nama baru masuk dalam jajaran direksi dan kini menunggu hasil uji kelayakan dan kepatutan dari OJK.

    Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan Bank DKI dalam mempersiapkan diri menyambut era baru sebagai perusahaan terbuka.

  • Pramono turut patuhi Ingub dengan naik transportasi umum

    Pramono turut patuhi Ingub dengan naik transportasi umum

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat turun dari Transjakarta di Halte Matraman, Jakarta Timur, Rabu (30/4/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

    Pramono turut patuhi Ingub dengan naik transportasi umum
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 30 April 2025 – 12:34 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo turut mengikuti aturan Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 dengan naik Transjakarta dari rumah dinas menuju agenda pertamanya di Hotel Balairung, Matraman, Jakarta timur, Rabu pagi.

    Berdasarkan pantauan di Halte Matraman, Pramono yang mengenakan baju dinas berwarna putih, tampak turun dari Transjakarta pukul 08.40 WIB.

    Sebelumnya, pada pukul 07.50 WIB Pramono berjalan kaki dari Rumah Dinas Gubernur menuju Halte Taman Suropati. Ia pun tampak menunggu bus listrik Transjakarta 4C untuk menuju Halte Carolus.

    Sesampainya di Halte Carolus, Pramono melakukan transit dan menaiki bus Transjakarta 5M dari Halte Carolus menuju Halte Matraman.

    Pramono turun di halte Matraman karena ia akan memberikan sambutan di acara Musyawarah Pimpinan Wilayah Aisyiyah DKI Jakarta di Hotel Balairung. Ia pun langsung berjalan kaki dari halte bus menuju hotel tersebut.

    “Ya, menyenangkan naik Transjakarta. Tadi ngobrol ada bapak-bapak yang mendapatkan fasilitas gratis,” kata Pramono.

    Ia mengatakan saat ini fasilitas transportasi umum di Jakarta sudah baik, namun konektifitas dari berbagai jalur belum maksimal.

    Oleh karena itu, kata dia, ke depannya akan melakukan perbaikan secara bertahap terhadap layanan transportasi umum.

    “Saya akan segera membuka lima (rute Transjabodetabek) lainnya, yang menghubungkan ke Jawa Barat (tiga rute) dan Banten tambah dua lagi. Mudah-mudahan ini akan membuat kenyamanan dan juga konektivitasnya makin baik,” kata Pramono.

    Pramono mengaku karena rumah dinasnya berdekatan dengan Balai Kota Jakarta dan tidak ada transportasi umum menuju ke sana, maka setiap hari Rabu dirinya akan berjalan kaki.

    Usai menghadiri acara di Hotel Balairung Matraman, Pramono akan langsung menuju Gedung DPR RI untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

    Namun, dikarenakan keterbatasan waktu, dia pun meminta maaf karena harus menggunakan kendaraan pribadi menuju Gedung DPR RI karena dirinya harus hadir tepat waktu ke rapat tersebut.

    “Dengan segala hormat, setelah ini saya akan naik kendaraan pribadi, kendaraan dinas. Dan setelah itu, setelah selesai DPR, saya pulang ke rumah akan menggunakan transportasi umum kembali,” kata Pramono.

    Adapun kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Jakarta menaiki transportasi umum setiap hari Rabu ini berdasarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung pada 23 April 2025.

    Dalam aturan tersebut juga tertulis, mereka wajib menggunakan transportasi umum setiap Rabu saat berangkat ke tempat kerja, pelaksanaan tugas dan pulang dari tempat kerja.

    Pemprov DKI Jakarta mengecualikan bagi pegawai yang sakit, hamil, disabilitas, dan petugas lapangan yang membutuhkan mobilitas tertentu.

    Selain itu, ASN diwajibkan berswafoto saat menggunakan angkutan umum baik berangkat maupun pulang kerja setiap hari Rabu. Swafoto disertai keterangan lokasi, waktu dan tanggal pengambilan foto.

    Foto tersebut kemudian dikirimkan kepada admin kepegawaian melalui media yang ditentukan, sesuai mekanisme di perangkat daerah masing-masing.

    Lalu, dalam pelaksanaannya, setiap admin kepegawaian perangkat daerah maupun Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) harus melakukan rekapitulasi dan verifikasi foto sesuai data pegawai, dikurangi pegawai yang mendapat diskresi sesuai ketentuan.

    Sumber : Antara

  • Wagub Rano pertimbangkan naik angkutan umum tiga kali sepekan

    Wagub Rano pertimbangkan naik angkutan umum tiga kali sepekan

    Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta Rano Karno bersama Kepala Dinas Kesehatan Ani Ruspitawati saat memberikan keterangan pers pada awak media di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/4/2025). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

    Wagub Rano pertimbangkan naik angkutan umum tiga kali sepekan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 30 April 2025 – 14:13 WIB

    Elshinta.com – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mempertimbangkan untuk naik angkutan umum tiga kali dalam sepekan atau tiga kali lebih banyak dibandingkan aturan yang tetapkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, yakni satu kali seminggu.

    “Saya sedang memikirkan saran Pak Menteri Kesehatan (Budi Gunadi Sadikin), mudah-mudahan seminggu bisa tiga kali naik angkutan umum, agar saya bisa jalan kaki, bisa lebih kurus lagi,” ujar Rano di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Pada hari pertama pelaksanaan Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 yang mengatur ketentuan penggunaan transportasi umum bagi ASN DKI pada setiap hari Rabu, Rano Karno menggunakan layanan Moda Raya Terpadu (MRT) dari Stasiun Lebak Bulus, Jakarta Selatan menuju Balai Kota Jakarta.

    “Saya (naik) MRT, dan kemudian disambung dengan (Transjakarta). Setengah jam sampai, saya berangkat tadi dari rumah jam 7.00 sampai ya mungkin sini 7.30 WIB,” ujarnya.

    Sejak menjabat sebagai Wakil Gubernur Jakarta, kata dia, rutinitas berjalan kakinya berkurang. Oleh karena itu, dia berharap dengan menaiki angkutan umum lebih sering, maka peluangnya berjalan kaki juga bisa seperti dulu.

    “Jujur, dulu saya setiap hari bisa jalan kaki di rumah. Tapi sekarang sejak menjabat, ini kan pagi sudah jalan, sehingga jalan kaki kurang. Sepertinya saya mesti naik umum untuk ke kantor, tidak naik kendaraan pribadi,” kata Rano.

    Pemprov DKI Jakarta mulai hari ini mewajibkan seluruh pegawai menggunakan angkutan umum massal saat berangkat kerja, bertugas dinas, maupun pulang kerja setiap hari Rabu.

    Aturan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 yang ditandatangani Gubernur Jakarta, Pramono Anung, pada 23 April 2025.

    Tujuan dari adanya Ingub tersebut untuk memberikan contoh nyata kepada masyarakat dalam mendukung kebijakan pengurangan polusi dan pembangunan berkelanjutan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang peduli lingkungan dan mendukung mobilitas hijau.

    Selain itu, Ingub tersebut diharapkan dapat membantu membudayakan penggunaan transportasi publik di kalangan pegawai Pemprov DKI, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas udara Jakarta.

    Berbagai moda transportasi umum yang dapat digunakan yakni Transjakarta, Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, Light Rapid Transit (LRT) Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Jabodetabek (Commuter Line), Kereta Bandara (Railink), bus/angkot reguler, serta kapal dan angkutan antar-jemput karyawan/pegawai.

    Aturan menggunakan transportasi umum ini dikecualikan bagi pegawai yang sedang dalam kondisi sakit, hamil, atau bertugas sebagai petugas lapangan dengan mobilitas tertentu.

    Sumber : Antara