Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • ASN pakai kendaraan pribadi karena lupa wajib naik transportasi umum

    ASN pakai kendaraan pribadi karena lupa wajib naik transportasi umum

    Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta Selatan masih ada yang menggunakan kendaraan pribadi, Jakarta, Rabu (7/5/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

    ASN pakai kendaraan pribadi karena lupa wajib naik transportasi umum
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 07 Mei 2025 – 12:29 WIB

    Elshinta.com – Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) masih memakai kendaraan pribadi ke kantor karena lupa wajib naik transportasi umum setiap Rabu sesuai Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025. Berdasarkan pantauan di lokasi, seorang ASN menaiki sepeda motor berwarna biru tiba di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan (Jaksel) pukul 07.27 WIB.

    Pria itu dihadang oleh sejumlah personel satuan tugas (Satgas) pengawas di depan gerbang Kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Pria itu mengaku lupa adanya kewajiban baru hingga akhirnya memutuskan meninggalkan lokasi. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Hasudungan A Sidabalok mengatakan, pentingnya kesadaran diri terkait adanya kewajiban menaiki transportasi umum bagi ASN setiap Rabu.

    Hasudungan yang memilih menaiki transportasi umum, mengingatkan sudah ada sosialisasi dan regulasi yang berlaku.

    “Kita serahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan. Tanggung jawab pribadi, tanggung jawab moral untuk melaksanakan aturan ini karena aturan itu nggak mungkin kita monitor selama 24 jam,” kata Hasudungan.

    Dia menilai kewajiban ini terbilang baik lantaran memaksimalkan fasilitas yang sudah disediakan Pemerintah Provinsi DKI. Terlebih, saat ini transportasi umum di Jakarta sudah saling terintegrasi sehingga bukan menjadi alasan untuk tidak memanfaatkannya.

    “Sebenarnya prinsipnya itu kalau kita, kecurangan itu pasti ada. Tapi kita menyerahkan sepenuhnya kepada mereka,” katanya.

    Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan melakukan pengawasan terhadap kebijakan ASN naik angkutan umum untuk berangkat kerja setiap hari Rabu melalui swafoto lalu dikirimkan ke laman bit.ly yang akan diteruskan ke Pemerintah Provinsi DKI. Pemprov DKI Jakarta mewajibkan seluruh pegawai menggunakan angkutan umum massal saat berangkat kerja, bertugas dinas, maupun pulang kerja setiap hari Rabu.

    Aturan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 yang ditandatangani Gubernur Jakarta, Pramono Anung, pada 23 April 2025. Tujuan dari adanya Ingub tersebut untuk memberikan contoh nyata kepada masyarakat dalam mendukung kebijakan pengurangan polusi dan pembangunan berkelanjutan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang peduli lingkungan dan mendukung mobilitas hijau.

    Aturan menggunakan transportasi umum ini dikecualikan bagi pegawai yang sedang dalam kondisi sakit, hamil atau bertugas sebagai petugas lapangan dengan mobilitas tertentu.

     

    Sumber : Antara

  • Pejabat yang tak naik transportasi umum tak akan dilantik

    Pejabat yang tak naik transportasi umum tak akan dilantik

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

    Pramono: Pejabat yang tak naik transportasi umum tak akan dilantik
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 07 Mei 2025 – 12:47 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo tidak akan melantik para calon pejabat di jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jika tidak naik transportasi umum pada Rabu ini. Sesuai Instruksi Gubernur (Ingub) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 yang sudah diteken sejak 23 April 2025, para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta wajib menggunakan angkutan umum setiap hari Rabu.

    “Hari ini saya akan melantik mungkin 35 atau 40 pejabat di Balai Kota,” kata Pramono saat dijumpai di wilayah Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu.

    Dia sudah mewanti-wanti kalau ada pejabat yang datang ke Balai Kota ketika mau dilantik tidak menggunakan transportasi umum maka tidak akan dilantik. Sebab, menurut dia, seluruh ASN wajib mematuhi aturan tersebut tanpa terkecuali. Bahkan dirinya sendiri pun juga turut mematuhi peraturan tersebut.

    “Karena ini bagian dari kita memberikan contoh. Saya sendiri saja tetap naik transportasi umum,” kata Pramono.

    Adapun beberapa nama pejabat yang mengikuti pelantikan ini antara lain Wakil Bupati Kepulauan Seribu, M. Fadjar Churmiawan, yang diproyeksikan menjadi Bupati Kepulauan Seribu. Kemudian, Wakil Wali Kota Jakarta Barat Hendra Hidayat yang diusulkan untuk menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara.

    Selanjutnya, Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin juga mengikuti pelantikan karena akan digeser untuk menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Timur. Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Pengendalian Permukiman, M. Anwar diproyeksikan menggantikan Munjirin sebagai Wali Kota Jakarta Selatan.

    Selain itu, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, Augustinus, diusulkan untuk mengisi posisi Sekretaris DPRD (Sekwan) DKI Jakarta.

    Sumber : Antara

  • DKI belum terapkan sistem jalan berbayar elektronik

    DKI belum terapkan sistem jalan berbayar elektronik

    Ilustrasi – Kendaraan melintas di bawah alat electronic road pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (12/11/2018). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp.)

    DKI belum terapkan sistem jalan berbayar elektronik
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 07 Mei 2025 – 07:51 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menerapkan kebijakan sistem jalan berbayar secara elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) karena masih fokus pada peningkatan sarana dan prasarana transportasi umum massal.

    “Untuk penerapan ERP, Pemprov DKI Jakarta memastikan kebijakan tersebut belum dilaksanakan,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo kepada pers di Jakarta, Rabu.

    ERP merupakan sistem pengendalian kepadatan lalu lintas yang diterapkan melalui pemungutan retribusi secara elektronik terhadap pengguna kendaraan bermotor yang melewati sejumlah ruas jalan di Jakarta pada jam-jam tertentu. Tujuannya agar warga Jakarta dan warga luar Jakarta enggan membawa kendaraan pribadinya masuk ke tengah kota sehingga mengurangi kemacetan. Sistem ini dinilai mampu menjadi pendapatan yang akan dikelola menjadi subsidi transportasi umum.

    Syafrin mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menerapkan sistem ganjil-genap pada kendaraan pribadi di 25 lokasi Jakarta untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi. Jakarta Pusat meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman.

    Kemudian, Jalan Salemba Raya sisi barat dan Jalan Salemba Raya sisi timur (mulai dari Simpang Jalan Paseban Raya sampai Jalan Diponegoro), Jalan Kramat Raya, Jalan Stasiun Senen, Jalan Pintu Besar Selatan dan Jalan Gunung Sahari. Di Jakarta Selatan, yakni Jalan Sisingamangaraja, Jalan Panglima Polim, Jalan Fatmawati, Jalan Balikpapan, Jalan Kyai Caringin, Jalan Suryopranoto, Jalan Gatot Subroto dan Jalan HR Rasuna Said.

    Sedangkan di Jakarta Barat dan Jakarta Timur, yakni Jalan Tomang Raya, Jalan Jenderal S Parman, Jalan MT Haryono, Jalan DI Pandjaitan dan Jalan Jenderal A Yani. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta fokus pada peningkatan sarana dan prasarana transportasi umum massal termasuk Transjakarta, Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta, Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta serta pengembangan kebijakan transportasi lainnya.

    Beberapa langkah strategis yang sedang dilakukan meliputi pembangunan MRT Fase 2 (Bundaran HI-Kota) untuk memperluas jaringan transportasi cepat di Jakarta. Kemudian, pembangunan LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome-Manggarai) untuk meningkatkan konektivitas antarmoda transportasi serta pengembangan layanan Transjabodetabek untuk memperluas jangkauan angkutan umum ke wilayah penyangga.

    “Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dalam melakukan perjalanan sehari-hari,” ujar Syafrin.

    Sumber : Antara

  • Sebanyak 12 ribu lowongan pekerjaan tersedia di job fair Jakarta Pusat

    Sebanyak 12 ribu lowongan pekerjaan tersedia di job fair Jakarta Pusat

    bisa mendapatkan kecocokan lowongan kerja yang sesuai kemampuan atau keterampilan

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 12 ribu lowongan pekerjaan tersedia di bursa kerja (job fair) di GOR Kemayoran dan di Johar Baru, Jakarta Pusat yang berlangsung hari ini hingga esok (7/5).

    “Silakan dipilih sesuai keahlian atau keterampilan yang dimiliki oleh warga,” kata Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Arifin di Jakarta, Selasa.

    Arifin mengatakan, sebanyak 40 perusahaan ikut serta di dalam kegiatan job fair kedua yang berlangsung dua hari ini.

    Arifin menambahkan, diselenggarakannya kegiatan job fair merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menekan angka pengangguran.

    “Warga Jakarta Pusat yang saat ini belum bekerja memiliki harapan serupa yakni memiliki pekerjaan layak dan penghasilan mencukupi untuk mensejahterakan keluarga,” ujarnya.

    Wali Kota juga berharap warga Jakarta Pusat yang saat ini datang ke acara job fair bisa mendapatkan kecocokan lowongan kerja yang sesuai kemampuan atau keterampilan.

    “Berdasarkan data, sekitar 300 ribu warga di Jakarta Pusat saat ini mencari pekerjaan. Kami bersyukur dengan diselenggarakannya kegiatan bursa kerja sangat membantu untuk mengurangi angka pengangguran,” katanya.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat sebanyak 338 ribu warga DKI Jakarta masih belum mendapatkan pekerjaan atau menganggur per Februari 2025.

    “Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2025, hasilnya angka pengangguran di Jakarta bertambah 10,8 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin, Senin (5/5).

    Menurut dia, sesuai data Sakernas 2024 jumlah pengangguran di DKI Jakarta berada di angka 327 ribu orang, sedangkan pada Sakernas 2025 menjadi 338 ribu orang.

    Tingkat pengangguran DKI Jakarta secara persentase mencapai 6,18 persen atau meningkat 0,15 persen bila dibandingkan periode sama 2024 yang berada pada angka 6,03 persen.

    Ketika dibandingkan pada Agustus 2024, tingkat pengangguran di Jakarta turun karena pada periode tersebut berada di angka 6,21 persen.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kebutuhan Capai 2.500 Ton per Hari, Jakarta Gandeng Jatim dan Jateng untuk Penuhi Kebutuhan Beras

    Kebutuhan Capai 2.500 Ton per Hari, Jakarta Gandeng Jatim dan Jateng untuk Penuhi Kebutuhan Beras

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, KARAWANG – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bakal menggandeng daerah-daerah produsen beras, termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk memenuhi kebutuhan warga ibu kota yang mencapai 2.500 ton per hari.

    Pasalnya, Jakarta tak bisa memenuhi kebutuhan itu lantaran lahan pertanian yang ada saat ini kurang lebih hanya seluas 400 hektare.

    Hal ini disampaikan Pramono usai panen beras di Kutawargi, Karawang, Jawa Barat.

    “Jadi Jakarta tentunya akan mengambil dari seluruh Indonesia, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagainya,” ucapnya di lokasi, Selasa (6/5/2025).

    Salah satu daerah yang disasar ialah Kediri, Jawa Timur. 

    Kediri dipilih bukan karena kedekatan personel, namun daerah tersebut memang dikenal sebagai salah satu daerah lumbung padi di Jawa Timur.

    “Bukan karena apa-apa, sebenarnya Kediri itu termasuk penghasil padi yang paling utama di Jawa Timur,” ujarnya.

    lihat foto
    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi santai menanggapi polemik siswa nakal yang dikirim ke barak militer. Dalam Instagram pribadinya, ia sampai menyinggung soal kepemimpinannya kala menjadi Bupati Purwakarta. Tudingan hingga kebencian, baginya adalah hal yang biasa dan sudah menjadi santapan hariannya sebagai seorang pemimpin.

    Orang nomor satu di Jakarta bilang, prinsip kerja sama dilakukan secara merata dan terbuka untuk semua daerah.

    Nantinya, kerja sama dalam bentuk program Contract Farming ini akan dilakukan setiap tahunnya.

    “Kalau memang kontraknya per setiap tahun dan bagus, maka tadi sampaikan untuk ditingkatkan di tahun berikutnya,” tuturnya.

    Sebagai informasi tambahan, Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2025 ini menargetkan kerja sama Contract Farming di lahan seluas 8.000 hektare yang tersebar di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

    Kerja sama ini diperlukan lantaran kebutuhan beras tidak seimbang dengan luas lahan sawah yang ada di Jakarta.

    Adapun kebutuhan beras Jakarta mencapai 2.500 ton per hari atau secata tahunan mencapai 941.792 ton.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Kebutuhan Capai 2.500 Ton per Hari, Jakarta Gandeng Jatim dan Jateng untuk Penuhi Kebutuhan Beras

    Gandeng Karawang, Pemprov DKI Siap Gelontorkan Rp10 Miliar untuk Amankan Stok Beras

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, KARAWANG – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung panen padi di daerah Kutawargi, Karawang, Jawa Barat.

    Ia jauh-jauh datang ke Karawang dalam rangka memperkuat pasokan beras melalui program Contract Farming 2025.

    Kerja sama ditandai dengan panen padi bersama Gubernur Pramono dan juga Bupati Karawang Aep Syaepuloh.

    Mengenakan caping dan sepatu boot, keduanya tampak memanen padi yang sudah menguning di sawah.

    Pramono bilang, kerja sama ini penting guna menjamin pasokan beras untuk warga Jakarta yang jumlahnya mencapai 2.500 ton per hari.

    Sedangkan Jakarta hanya memiliki luas lahan pertanian kurang lebih 400 hektare.

    “Untuk itu Pemprov Jakarta harus melakukan kerja sama yang produktif yang saling menguntungkan dengan pemerintah-pemerintah daerah penghasil padi, salah satunya adalah Karawang,” ucapnya, Selasa (6/5/2025).

    Adapun saat ini lahan pertanian di Karawang mencapai 87.000 hektare dan 600 hektare diantaranya telah dikerjasanakan dengan Pemprov DKI Jakarta melalui PT Food Station Tjipinang Jaya.

    lihat foto
    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi santai menanggapi polemik siswa nakal yang dikirim ke barak militer. Dalam Instagram pribadinya, ia sampai menyinggung soal kepemimpinannya kala menjadi Bupati Purwakarta. Tudingan hingga kebencian, baginya adalah hal yang biasa dan sudah menjadi santapan hariannya sebagai seorang pemimpin.

    “Saya meminta kalau memang bisa ini ditingkatkan lagi. Karena Karawang dekat, biaya transportasi juga lebih murah,” ujarnya.

    Lewat kerja sama ini, Pemprov DKI Jakarta bakal membeli padi dari Karawang dengan harga Rp7.000 per kilogram.

    Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar Rp6.500.

    Adapun Pemprov DKI Jakarta menargetkan Karawang bisa menghasilkan beras hingga 1.564 ton di tahun 2025 ini.

    Mengacu pada angka-angka tersebut maka Pemprov DKI Jakarta siap menggelontorkan dan hingga Rp10,822 miliar untuk membeli beras dari Karawang.

    Bupati Karawang Aep Syaepuloh pun menyambut baik kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta.

    Ia pun menyatakan kesiapannya bila Pemprov DKI Jakarta ingin memperluas cakupan kerja sama di kemudian hari.

    “Kami punya target 1,4 juta ton gabah kering pada 2025. Kalau Gubernur DKI minta lebih kami siap,” tuturnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Cara Melakukan Pemutakhiran NIK Sebagai Syarat Pembebasan PBB-P2 di Jakarta, Begini Ketentuannya! – Page 3

    Cara Melakukan Pemutakhiran NIK Sebagai Syarat Pembebasan PBB-P2 di Jakarta, Begini Ketentuannya! – Page 3

    Balik nama atau mutasi PBB dilakukan ketika terjadi peralihan kepemilikan seperti karena jual beli, hibah, atau warisan. Proses ini bertujuan untuk memperbarui identitas pemilik pada SPPT agar sesuai dengan data terkini. Balik nama penting untuk mengidentifikasi pihak yang memiliki kewajiban membayar PBB-P2, serta menjadi dasar untuk memperoleh insentif pembebasan atau pengurangan pajak.

    Adapun informasi lebih lanjut mengenai proses balik nama tersedia melalui kanal informasi resmi Pemprov DKI Jakarta.

    Dua Kemungkinan Hasil Penetapan Ulang

    Setelah NIK terverifikasi dan data diperbarui, petugas akan menetapkan ulang SPPT PBB-P2 tahun 2025. Hasilnya bisa berupa:

    Nilai ketetapan menjadi Rp0 (nol rupiah) apabila memenuhi seluruh kriteria pembebasan.
    Nilai ketetapan tetap sama seperti sebelumnya apabila objek pajak tidak memenuhi ketentuan Kepgub 281/2025.

    Mengajak Masyarakat Taat Pajak

    Kebijakan ini menjadi upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meringankan beban masyarakat, serta mendorong kepatuhan pajak melalui data yang akurat dan terintegrasi. Masyarakat diminta segera melakukan pemutakhiran data secara mandiri dan daring melalui situs pajak online.

    Dengan melakukan pemutakhiran data sekarang dan nikmati kemudahan pembebasan PBB-P2 tahun 2025, maka Anda turut berkontribusi bersama dalam membangun Jakarta yang lebih baik dengan taat pajak. 

  • Warga Pendatang Jadi Sebab Lonjakan Pendaftaran PSSU Megapolitan 5 Mei 2025

    Warga Pendatang Jadi Sebab Lonjakan Pendaftaran PSSU Megapolitan 5 Mei 2025

    Warga Pendatang Jadi Sebab Lonjakan Pendaftaran PSSU
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Lonjakan jumlah pelamar petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (
    PPSU
    ) di DKI Jakarta ternyata dipicu oleh meningkatnya jumlah
    warga pendatang
    yang datang ke ibu kota usai Lebaran 2025.
    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat meninjau proses perekrutan PPSU di Balai Kota, Senin (5/5/2025).
    Menurut Pramono, setelah masa arus balik Lebaran, pergerakan warga ke Jakarta mengalami peningkatan signifikan.
    Banyak di antara mereka datang dengan harapan mendapatkan pekerjaan di Jakarta, termasuk menjadi petugas PPSU.
    “Karena memang kemarin setelah lebaran yang arus mudiknya pada waktu itu berkurang, yang datang bertambah. Dan yang datang bertambah inilah yang kemudian mereka banyak mencari peluang bekerja, salah satunya di PPSU,” kata Pramono, dikutip dari situs resmi Pemprov DKI Jakarta.
    Minat terhadap posisi PPSU tahun ini memang melonjak tajam. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat lebih dari 7.000 pelamar mendaftar untuk mengisi kuota rekrutmen PPSU sebanyak 1.100 orang.
    Jumlah ini menunjukkan rasio persaingan yang ketat, yakni sekitar satu posisi diperebutkan oleh enam hingga tujuh orang.
    Gubernur Pramono menegaskan, bahwa proses perekrutan akan dilakukan secara adil dan transparan tanpa celah untuk praktik nepotisme atau “orang dalam”.
    Dirinya telah memantau langsung tahapan seleksi di tingkat kelurahan dan kantor wali kota guna memastikan integritas proses tersebut.
    “Saya bilang supaya ini fairness, tidak ada istilah orang dalam, transparan,” tegas Pramono.
    Lebih lanjut, Pramono menambahkan, bahwa hasil akhir seleksi akan ditentukan berdasarkan penilaian objektif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Balai Kota.
    Melihat tingginya animo masyarakat terhadap pekerjaan PPSU, Pemprov DKI Jakarta berencana membuka rekrutmen tambahan pada akhir 2025 atau awal 2026, dengan kuota 506 orang.
    Kondisi ini sekaligus menyoroti tantangan ketenagakerjaan di Jakarta pasca-Lebaran, di mana urbanisasi terus mendorong lonjakan pencari kerja.
    Pemprov DKI Jakarta pun dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk menyediakan lapangan kerja yang layak, serta memastikan proses perekrutan berjalan jujur dan adil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Data BPS: 6 dari 100 Angkatan Kerja di Jakarta Menganggur per Februari 2025 Megapolitan 5 Mei 2025

    Data BPS: 6 dari 100 Angkatan Kerja di Jakarta Menganggur per Februari 2025 Megapolitan 5 Mei 2025

    Data BPS: 6 dari 100 Angkatan Kerja di Jakarta Menganggur per Februari 2025
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Pengangguran
    di DKI
    Jakarta
    kembali meningkat. Berdasarkan laporan terbaru Badan Pusat Statistik (
    BPS
    ) DKI Jakarta per Februari 2025, sekitar 6 dari setiap 100 orang angkatan kerja di Jakarta belum memiliki pekerjaan.
    Kondisi ini menunjukkan, bahwa penambahan lapangan kerja belum mampu menampung seluruh lonjakan angkatan kerja baru, terutama yang berasal dari lulusan menengah atas.
    Menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), jumlah angkatan kerja di DKI Jakarta mencapai 5,47 juta orang, naik sekitar 41 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya.
    Dari jumlah itu, 338,39 ribu orang masih menganggur, meningkat sekitar 10 ribu orang dari Februari 2024.
    Kondisi ini menyebabkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) naik menjadi 6,18 persen, dari sebelumnya 6,03 persen.
    Angkatan kerja laki-laki tercatat lebih terdampak dengan TPT sebesar 6,77 persen, sementara perempuan berada di angka 5,29 persen.
    Lulusan SMK dan SMA Paling Banyak Menganggur
    Ironisnya, kelompok yang dirancang untuk siap kerja justru paling terdampak. Tingkat
    pengangguran
    tertinggi tercatat pada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yaitu 9,07 persen.
    Lulusan SMA/SMK secara umum menyumbang 38,61 persen dari total pengangguran di DKI Jakarta.
    Sementara itu, lulusan dengan jenjang pendidikan Diploma I/II/III dan SD ke bawah memiliki tingkat pengangguran paling rendah, masing-masing sebesar 2,05 persen dan 7,51 persen.
    Tingkat pengangguran lulusan SMP pun jauh lebih rendah dibanding SMK, hanya sebesar 3,00 persen.
    Data ini dapat menunjukkan, bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan menengah atas dengan kebutuhan nyata pasar kerja.
    Lapangan Usaha yang Menyerap Tenaga Kerja Terbanyak
    Di tengah tantangan angka pengangguran, tiga sektor utama menunjukkan daya serap tinggi terhadap tenaga kerja.
    Berdasarkan data dari BPS, perdagangan besar dan eceran, serta reparasi dan perawatan mobil menyerap 23,38 persen angkatan kerja DKI Jakarta.
    Kemudian, akomodasi dan makan minum menyerap 13,37 persen. Serta, usaha pengangkutan menyerap 11,93 persen.
    Sementara itu, tiga lapangan usaha yang mengalami peningkatan penyerapan tertinggi dibanding tahun sebelumnya adalah aktivitas jasa lainnya sebanyak 4,42 ribu pekerja.
    Kemudian, aktivitas profesional dan perusahaan sebanyak 3,59 ribu. Serta, perdagangan dan reparasi mobil sebanyak 3,37 ribu.
    Sebaliknya, sektor pertanian dan informasi-komunikasi mengalami penurunan jumlah tenaga kerja, yang menunjukkan semakin kecilnya peran dua sektor tersebut dalam menyerap tenaga kerja di Jakarta.
    Meningkatnya pengangguran, khususnya di kalangan lulusan SMA/SMK, seharusnya menjadi alarm bagi dunia pendidikan dan Pemprov DKI Jakarta.
    Pemprov DKI Jakarta harus segera mencari solusi dengan membekali angkatan kerja agar mampu memenuhi apa yang dibutuhkan oleh lapangan kerja.
    Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga harus memastikan ketersediaan lapangan kerja bagi para angkatan kerja yang mungkin saja sudah terampil, namun belum bisa terserap karena minimnya lapangan kerja.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengangguran di DKI Naik per Februari 2025, Terbanyak Lulusan SMK/SMA Megapolitan 5 Mei 2025

    Pengangguran di DKI Naik per Februari 2025, Terbanyak Lulusan SMK/SMA Megapolitan 5 Mei 2025

    Pengangguran di DKI Naik per Februari 2025, Terbanyak Lulusan SMK/SMA
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta baru saja merilis laporan terbaru mengenai keadaan ketenagakerjaan per Februari 2025.
    Meskipun jumlah angkatan kerja dan penduduk yang bekerja mengalami peningkatan, data menunjukkan bahwa angka
    pengangguran
    di ibu kota justru turut meningkat.
    Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), jumlah angkatan kerja DKI Jakarta pada Februari 2025 mencapai 5,47 juta orang, meningkat sekitar 41 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
    Dari jumlah tersebut, sebanyak 5,14 juta orang tercatat bekerja, sementara 338,39 ribu orang masuk dalam kategori pengangguran.
    Meski jumlah penduduk bekerja naik 30 ribu orang dibanding tahun lalu, jumlah pengangguran juga naik sekitar 10 ribu orang.
    Hal ini menunjukkan, bahwa bertambahnya lapangan kerja belum mampu menampung seluruh pertambahan angkatan kerja yang ada.
    Pengangguran Naik, Angkatan Kerja Laki-Laki Lebih Terimbas
    Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DKI Jakarta pada Februari 2025 tercatat sebesar 6,18 persen, naik 0,15 persen poin dari Februari 2024.
    Data ini berarti dari setiap 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 6 orang yang tidak memiliki pekerjaan.
    Secara gender, TPT laki-laki mencapai 6,77 persen, lebih tinggi dari TPT perempuan sebesar 5,29 persen.
    Kenaikan TPT laki-laki sebesar 0,64 persen poin menunjukkan bahwa kelompok ini lebih terdampak dibandingkan perempuan, yang justru mengalami penurunan pengangguran sebesar 0,58 persen poin.
    SMK Jadi Kelompok dengan Pengangguran Tertinggi
    Jika ditinjau berdasarkan jenjang pendidikan, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kembali menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi, yakni 9,07 persen.
    Tingkat pengangguran bagi angkatan kerja lulus SMK ini selalu menjadi yang tertinggi sejak dua tahun terakhir.
    Sebaliknya, tingkat pengangguran terendah tercatat pada lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu sebesar 3,00 persen.
    Dari data ini menandakan, bahwa terdapat ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan SMK dengan kebutuhan pasar kerja, meskipun sekolah kejuruan seharusnya dirancang untuk mempersiapkan siswa masuk langsung ke dunia kerja.
    Secara keseluruhan, distribusi pengangguran berdasarkan pendidikan menunjukkan bahwa lulusan Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan (
    SMA
    /SMK) menjadi kelompok paling dominan, mencapai 38,61 persen dari total pengangguran pada Februari 2025.
    Di sisi lain, lulusan Diploma I/II/III dan SD ke bawah tercatat memiliki porsi pengangguran terendah, masing-masing sebesar 2,05 persen dan 7,51 persen.
    Kenaikan angka pengangguran di tengah naiknya jumlah angkatan kerja menunjukkan, bahwa pasar tenaga kerja di DKI Jakarta belum sepenuhnya adaptif terhadap pertumbuhan penduduk produktif.
    Dominasi pengangguran oleh lulusan SMK dan SMA menandakan bahwa kurikulum dan pelatihan kerja untuk lulusan tersebut masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri.
    Untuk mengatasi tantangan ini, kebijakan ketenagakerjaan yang lebih terintegrasi antara dunia pendidikan dan sektor industri menjadi hal yang perlu disoroti oleh Pemprov DKI Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.