Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Masyarakat Jakarta Dapat Keringanan Pajak PBB-P2, Ini Rinciannya

    Masyarakat Jakarta Dapat Keringanan Pajak PBB-P2, Ini Rinciannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menghadirkan kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tahun pajak 2025. Kebijakan ini telah diresmikan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2025 dan mulai berlaku sejak 8 April 2025.

    Insentif ini tidak hanya berlaku secara umum di seluruh wilayah DKI Jakarta, melainkan juga secara khusus disosialisasikan kepada masyarakat di 5 Wilayah Kota melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan edukasi yang diadakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta. Melalui kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmen dalam rangka mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil dan proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat di wilayah Jakarta.

    Berikut ini empat jenis insentif yang diberikan:

    1. Pembebasan Pokok PBB-P2 Tahun 2025

    Wajib Pajak orang pribadi dapat memperoleh pembebasan 100% untuk rumah tapak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) maksimal Rp 2 miliar, atau rumah susun dengan NJOP maksimal Rp 650 juta.

    Syarat untuk memperoleh insentif ini antara lain memiliki NIK yang sudah tervalidasi di sistem pajak online dan hanya berlaku untuk satu objek pajak dengan NJOP tertinggi per 1 Januari 2025.

    2. Pengurangan Pokok PBB-P2

    Kebijakan ini diberikan secara otomatis dalam dua skema yakni 50% pengurangan untuk wajib pajak yang pada tahun 2024 menerima SPPT dengan nilai Rp 0 serta pengurangan nilai tertentu agar kenaikan PBB-P2 2025 tidak melebihi 50% dari nilai PBB-P2 tahun 2024.

    3. Keringanan Pokok PBB-P2

    Terdapat potongan pembayaran berdasarkan periode pelunasan. Khusus tahun pajak 2025, terdapat potongan pembayaran 10% untuk periode pelunasan dari 8 April–31 Mei, kemudian 7,5% untuk periode pelunasan 1 Juni–31 Juli, serta 5% untuk periode pelunasan 1 Agustus–30 September.

    Sementara itu, untuk tahun pajak 2020-2024 terdapat potongan pembayaran 5% yang berlaku untuk periode pelunasan hingga 31 Desember 2025. Potongan pembayaran juga diberikan untuk tahun pajak 2013-2019 sebesar 50%. Adapun untuk tahun pajak 2010-2012, terdapat tambahan 25% di luar keringanan yang telah diatur dalam Pergub 124 Tahun 2017.

    4. Pembebasan Sanksi Administratif

    Terdapat pembebasan bunga angsuran dan bunga keterlambatan untuk pembayaran PBB-P2 tahun 2013-2024 yang berlaku hingga 31 Desember 2025. Hal ini termasuk wajib pajak yang telah membayar pokok tetapi belum menyelesaikan sanksinya.

    Beragam insentif ini merupakan bentuk nyata dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meringankan beban wajib pajak sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan pajak. Pajak daerah memiliki peran vital dalam mendanai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik, khususnya di wilayah seperti Jakarta Utara yang juga tengah gencar memperkuat infrastruktur dan layanan masyarakat.

    Pemprov DKI Jakarta mengharapkan kebijakan insentif ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Jakarta Utara dan seluruh warga DKI Jakarta. Sosialisasi juga akan terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta agar informasi ini tersampaikan secara merata. Segera manfaatkan insentif PBB-P2 2025 sekarang juga!

    (rah/rah)

  • Fadjar Churniawan gunakan angkutan umum ikuti pelantikan jadi bupati

    Fadjar Churniawan gunakan angkutan umum ikuti pelantikan jadi bupati

    Muhammad Fadjar Churniawan (kanan) menaiki bus Transjakarta untuk mengikuti pelantikan dirinya sebagai Bupati Kepulauan Seribu oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (7/5/2025). ANTARA/HO-Pemkab Kepulauan Seribu

    Fadjar Churniawan gunakan angkutan umum ikuti pelantikan jadi bupati
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 08 Mei 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan menggunakan angkutan umum bus Transjakarta saat mengikuti acara pelantikan pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta pada Rabu (7/5).

    “Hari yang berkesan bagi saya karena menggunakan transportasi umum untuk hadir ke acara pelantikan,” kata Muhammad Fadjar Churniawan sebelum acara pelantikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta, Rabu.

    Ia mengaku tidak sendiri menggunakan transportasi umum, tetapi bersama dengan teman-teman kepala dinas lainnya. Menurut Fadjar usai mengikuti Diklat Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) di Tavia Heritage Hotel, Cempaka Putih, Jakarta, dirinya naik bus Transjakarta ke lokasi pelantikan di Balai Kota DKI Jakarta dengan berpakaian seragam putih kepala daerah.

    Ia menjelaskan penggunaan transportasi umum ini sesuai dengan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penggunaan Angkutan Umum Massal Bagi Pegawai di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta Pada Hari Rabu yang mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum massal.

    “Ini menjadi contoh dan diharapkan juga dilakukan masyarakat,” kata dia.

    Ia menilai, dengan kebiasaan menggunakan transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan emisi gas buang yang menyebabkan polusi di DKI Jakarta. Selain itu, tradisi penggunaan transportasi umum yang baik ini harus dibudidayakan, termasuk bagi ASN yang ada di pulau juga diingatkan agar menggunakan transportasi umum.

    Fadjar menyampaikan setelah dilantik, dirinya akan segera memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kepulauan Seribu, seperti air bersih.

    “Setelah mengikuti diklat, saya akan langsung melaksanakan tugas untuk memenuhi kebutuhan warga. Sebelumnya saya juga sudah mengecek langsung SWRO (sea water reverse osmosis) di tiap pulau agar air bersih warga tercukupi,” katanya.

    Sebagai wilayah pariwisata, pihaknya akan menambah destinasi wisata di Kepulauan Seribu, salah satunya mengembangkan Pulau Kucing sesuai dengan mandat Gubernur. Kemudian melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta terkait memperbanyak transportasi ke Kepulauan Seribu sehingga wisatawan dan warga semakin mudah untuk berwisata ke Kepulauan Seribu.

    “Rencananya akan ada penambahan jalur wisata. Saya berharap, warga di Kepulauan Seribu semakin sejahtera dan kebutuhan mereka bisa tercukupi,” kata dia.

    Muhammad Fadjar Churniawan pada Rabu (7/5), dilantik sebagai Bupati Kepulauan Seribu oleh Gubernur DKI Jakarta PramonoAnung, setelah sebelumnya menjabat sebagai Plt Bupati Kepulauan Seribu. Bersama Fadjar, juga dilantik Aceng Zaeni sebagai Wakil Bupati Kepulauan Seribu dan Tri Indrawan sebagai Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kepulauan Seribu.

    Sumber : Antara

  • DKI kemarin, pelantikan wali kota hingga kunjungan Bill Gates

    DKI kemarin, pelantikan wali kota hingga kunjungan Bill Gates

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta yang terjadi pada Rabu (7/5), mulai dari pelantikan pejabat hingga kunjungan tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Gates Foundation, Bill Gates.

    Berikut berita seputar DKI Jakarta yang masih menarik untuk dibaca kembali:

    1. Calon pejabat di Jakarta tak naik transportasi umum batal dilantik

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo tidak akan melantik para calon pejabat di jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jika tidak naik transportasi umum pada Rabu ini.

    Sesuai Instruksi Gubernur (Ingub) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 yang sudah diteken sejak 23 April 2025, para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta wajib menggunakan angkutan umum setiap hari Rabu.

    Selengkapnya di sini

    2. 15 golongan ini naik transportasi umum gratis

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menepati janji kampanye Pilkada 2024 dengan menggratiskan transportasi umum di Jakarta untuk 15 golongan di masyarakat.

    Pramono pun telah menyerahkan kartu khusus layanan gratis kepada perwakilan ke-15 golongan tersebut.

    Selengkapnya di sini

    3. Prabowo dan Bill Gates sapa warga saat tinjau SDN Jati 03 Jaktim

    Presiden Prabowo Subianto bersama tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Gates Foundation, Bill Gates menyapa warga di sepanjang jalan dekat SDN Jati 03, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu.

    Prabowo dan Bill Gates tiba pukul 10.28 WIB sambil melambaikan tangan sebagai bentuk menyapa warga yang antusias menyambut kedatangannya.

    Selengkapnya di sini

    4. ASN pakai kendaraan pribadi karena lupa wajib naik transportasi umum

    Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) masih memakai kendaraan pribadi ke kantor karena lupa wajib naik transportasi umum setiap Rabu sesuai Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025.

    Berdasarkan pantauan di lokasi, seorang ASN menaiki sepeda motor berwarna biru tiba di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan (Jaksel) pukul 07.27 WIB.

    Selengkapnya di sini

    5. Pramono Anung lantik wali kota hingga kepala dinas Pemprov DKI

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo secara resmi melantik pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai dari kepala dinas hingga wali kota di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu,

    “Hari ini saya melantik 61 pejabat di DKI Jakarta. Lima wali kota, satu bupati, dan tentunya dengan wakil-wakilnya. Dan kepala dinas, kepala biro yang ada, semuanya kita isi sepenuhnya,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cerita Kuswanto Jadi Sorotan Naik Transjakarta Hadiri Pelantikan Pejabat Baru di Balai Kota Jakarta

    Cerita Kuswanto Jadi Sorotan Naik Transjakarta Hadiri Pelantikan Pejabat Baru di Balai Kota Jakarta

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Kuswanto jadi satu dari 59 pejabat yang baru dilantik Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini, Rabu (7/5/2025).

    Ia hari ini dilantik Gubernur Pramono menjadi Wakil Wali Kota Jakarta Timur.

    Namun ada yang unik dari pelantikan hari ini, bila biasanya para pejabat datang bersama keluarga naik kendaraan pribadi, kini mereka harus datang naik transportasi umum.

    Hal ini sesuai dengan instruksi Gubernur Pramono Anung dimana setiap Rabu seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta wajib naik transportasi umum.

    Arahan Pramono ini pun turut dilaksanakan oleh Kuswanto yang hari ini datang ke Balai Kota bersama sang istri naik transportasi umum.

    “Perintah gubernur tiap hari Rabu semua ASN wajib naik transportasi umum, termasuk menghadiri pelantikan hari ini saya naik Transjakarta,” ucapnya di Balai Kota Jakarta.

    Perjalanannya naik transportasi umum pun tak mudah, sebab dirinya harus beberapa kali transit untuk berpindah bus Transjakarta.

    Ia pun mengaku sempat menjadi perhatian publik lantaran naik transportasi umum menggunakan pakaian seragam upacara (PDU) lengkap dengan segala atributnya.

    “Tadi masyarakat ngeliatin, mungkin heran ‘wah ada apa kok pake seragam resmi begini naik Transjakarta’,” ujarnya.

    Meski demikian, ia mengaku tetap merasa nyaman menggunakan transportasi umum.

    Menurutnya, kebijakan ini sangat baik dan bisa mengurangi kemacetan lalu lintas dan mengurangi polusi udara di Jakarta.

    “Pelantikan sih biasa, cuma memang yang berbeda kami yang biasa naik kendaraan pribadi hari ini menggunakan Transjakarta, ini sesuatu yang baru,” tuturnya.

    Lebih lanjut Kuswanto mengungkapkan kesiapan dirinya untuk bekerja sama dengan Munjurin yang hari ini juga baru dilantik sebagai Wali Kota Jakarta Timur.

    Kuswanto pun mengaku sudah sejak lama mengenal sosok Munjurin, sehingga sudah mengenal gaya kepemimpinan eks Wali Kota Jakarta Selatan itu.

    “Saya dengan pak Munjirin kenal sudah sejak lama, sudah sejak zaman di kelurahan dan alhamdulillah beliau tidak berubah, beliau juga punya visi-misi bagus,” tuturnya.

    “Beliau juga bekerja dengan sangat keras. Jadi beliau memang mempunyai pembawaan yang bisa membina lah kepada teman-teman, terutama para ASN,” sambungnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Munjirin siap bertugas menjadi Wali Kota Jakarta Timur usai dilantik

    Munjirin siap bertugas menjadi Wali Kota Jakarta Timur usai dilantik

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Munjirin siap bertugas menjadi Wali Kota Jakarta Timur usai dilantik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 07 Mei 2025 – 18:43 WIB

    Elshinta.com – Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin menyatakan siap untuk bertugas menjadi Wali Kota Jakarta Timur usai dilantik oleh Gubernur DKI Pramono Anung di Balai Kota.

    “Untuk Jakarta Timur sendiri nantinya saya akan bertugas di sana, tentunya akan meminta dukungan dari semua pihak untuk bareng-bareng memajukan wilayah Jakarta Timur,” kata Munjirin di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Rabu.

    Munjirin juga mengucapkan terima kasihnya kepada semua instansi dan ASN yang telah berkolaborasi untuk memajukan kota Jakarta Selatan.

    Dia berharap ke depannya, apa yang baik di Jakarta Selatan bisa diteruskan dan ditingkatkan oleh pemimpin selanjutnya.

    Besar harapan kepada mantan Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar yang akan dilantik untuk mampu lebih memajukan Jakarta Selatan dengan pengalaman yang dimiliki.

    “Insyaallah nanti pengganti kita, Pak Anwar yang sudah memang berpengalaman juga menjadi Wali Kota, mudah-mudahan bisa meneruskan menjadi lebih baik lagi,” ucapnya.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo tidak akan melantik para calon pejabat di jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jika tidak naik transportasi umum pada Rabu ini.

    Sesuai Instruksi Gubernur (Ingub) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 yang sudah diteken sejak 23 April 2025, para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta wajib menggunakan angkutan umum setiap hari Rabu.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal melantik sekitar 40 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    Adapun beberapa nama pejabat yang mengikuti pelantikan ini antara lain Wakil Bupati Kepulauan Seribu, M. Fadjar Churmiawan, yang diproyeksikan menjabat Bupati Kepulauan Seribu.

    Kemudian, Wakil Wali Kota Jakarta Barat Hendra Hidayat yang diusulkan untuk menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara.

    Selanjutnya, Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin juga mengikuti pelantikan karena akan digeser untuk menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Timur.

    Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Pengendalian Permukiman, M. Anwar diproyeksikan menggantikan Munjirin sebagai Wali Kota Jakarta Selatan.

    Selain itu, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, Augustinus, diusulkan untuk mengisi posisi Sekretaris DPRD (Sekwan) DKI Jakarta.

    Sumber : Antara

  • 2
                    
                        Ini Profil 4 Wali Kota dan Bupati Baru Jakarta
                        Megapolitan

    2 Ini Profil 4 Wali Kota dan Bupati Baru Jakarta Megapolitan

    Ini Profil 4 Wali Kota dan Bupati Baru Jakarta
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara resmi melantik 59 pejabat baru di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada Rabu, (7/5/2025) di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat.
    Pelantikan ini mencakup sejumlah posisi strategis, termasuk tiga wali kota administrasi dan satu bupati kabupaten administrasi Kepulauan Seribu.
    Adapun tiga wilayah kota administratif yang kini memiliki pimpinan baru adalah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Sementara satu pejabat lainnya dilantik sebagai Bupati Kepulauan Seribu.
    Berikut
    profil
    masing-masing wali kota administrasi dan satu kabupaten di Provinsi DKI Jakarta.
    M. Anwar – Wali Kota Jakarta Selatan
    M. Anwar dipercaya menjadi Wali Kota Jakarta Selatan, menggantikan
    Munjirin
    .
    Sosok yang lahir di Jakarta pada 28 Mei 1966 ini memiliki karier panjang di lingkungan Pemprov DKI.
    Ia memulai pengabdiannya pada 1998 sebagai staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat.
    Dari sana, kariernya menanjak melalui berbagai jabatan, mulai dari Kasubag Koperasi dan UMKM pada 2003, Wakil Camat Tanah Abang (2005), Camat Cempaka Putih (2008), dan Camat Senen (2011).
    Anwar kemudian dipercaya menjadi Asisten Perekonomian dan Administrasi Kota Jakarta Selatan (2013), lalu Sekretaris Kota Jakarta Timur (2015).
    Ia juga sempat menjabat sebagai Wakil Bupati Kepulauan Seribu (2015–2017) dan Wakil
    Wali Kota Jakarta Timur
    (2017–2018), sebelum akhirnya menjabat Wali Kota Jakarta Timur selama enam tahun (2018–2024).
    Munjirin – Wali Kota Jakarta Timur
    Munjirin sebelumnya menjabat Wali Kota Jakarta Selatan. Pria kelahiran Banyumas, 1 Agustus 1971 ini mengawali kariernya di Pemprov DKI Jakarta sejak 1994 sebagai Staf Urusan Pemerintahan Kelurahan Srengseng.
    Ia kemudian menempati berbagai posisi administratif, mulai dari Kepala Sub Seksi Pelayanan Umum (2002–2007), Wakil Lurah dan Lurah di beberapa wilayah (2007–2012), hingga menjadi Sekretaris Kecamatan Grogol Petamburan (2012–2013).
    Kariernya terus menanjak sebagai Camat di Pancoran dan Kebayoran Lama, lalu menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman serta Suku Dinas Kehutanan Jakarta Pusat.
    Ia juga pernah menjadi Kepala Unit Pengelola Kawasan Monas dan Sekretaris Kota Jakarta Selatan, sebelum menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Selatan (2021–2024).
    Hendra Hidayat – Wali Kota Jakarta Utara
    Lahir pada 19 November 1972, Hendra memulai karier birokratnya sejak 1994 di Kantor Pembangunan Masyarakat Desa, dan resmi bergabung di Pemprov DKI pada 1998.
    Ia pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Tambora, lalu menjadi Lurah Slipi pada 2003.
    Kariernya berlanjut sebagai Kepala Sub Bagian Protokol Sekretariat Kota Jakarta Barat, Wakil Camat Kebon Jeruk, serta Kepala Bagian Protokol Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri.
    Ia juga sempat memimpin Biro Pendidikan Mental dan Spiritual (2016–2020), sebelum menjabat sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Timur (2020–2023), dan Wali Kota Jakarta Barat (2023–2024).
    M. Fadjar Churniawan – Bupati Kepulauan Seribu
    M. Fadjar Churniawan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati di Kepulauan Seribu (2021-2024).
    Fadjar mengawali kariernya di Pemprov DKI pada tahun 1998 sebagai staf Sekretariat Kota Jakarta Selatan.
    Ia kemudian menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Mutasi (2004-2008) dan Pengembangan Karier Jakarta Selatan (2008).
    Lalu menjadi Sekretaris Kecamatan Kebayoran Lama (2009-2012), Wakil Camat Pesanggrahan (2012-2017), Kepala Unit Pengadaan Tanah Bina Marga (2017), Camat Pesanggrahan (2017-2019), dan Kepala Suku Badan Kepegawaian Jakarta Selatan (2019-2020).
    Setelah kembali menjabat sebagai Camat Pesanggrahan pada 2020, ia kemudian dilantik sebagai Wakil
    Bupati Kepulauan Seribu
    pada 2021.
    Sementara itu, Pramono Anung mengungkapkan, bahwa hari ini dirinya baru melantik 59 dari 61 pejabat baru Pemprov DKI Jakarta.
    Untuk dua posisi pejabat lainnya masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt), yakni di Dinas Sumber Daya Air dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
    Dua pejabat tersebut akan segera dilantik. Mereka diperkirakan akan resmi menjabat setelah 1 Juni 2025 mendatang sesuai dengan aturan.
    Pelantikan ini diharapkan membawa penyegaran di tubuh birokrasi Pemprov DKI Jakarta serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah ibu kota.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pram mengaku sudah kantongi izin Kemendagri sebelum lantik pejabat DKI

    Pram mengaku sudah kantongi izin Kemendagri sebelum lantik pejabat DKI

    saya, Pak Wagub dan Pak Sekda secara sengaja membuat pelantikan pada hari ini untuk membuktikan apakah mereka dengan baju kebesarannya putih-putih mau patuh

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengaku sudah mengantongi izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melantik pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pada hari ini.

    “Kami telah mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Nasional dan dari Kemendagri. Yang ketiga, sudah mendapatkan rekomendasi dari DPRD DKI Jakarta. Sehingga semua syarat sudah terpenuhi,” kata Pramono saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Seperti diketahui, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 162 ayat (3) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi.

    Pasal 162 ayat (3) UU Pilkada menyatakan, “Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri”.

    Menjawab soal undang-undang tersebut, Pramono mengaku hal ini tidak menjadi masalah. Sebab pelantikan pejabat Pemprov DKI Jakarta sudah mendapatkan persetujuan dan izin dari berbagai pihak.

    Lebih lanjut, Pramono menyebut alasannya memilih hari ini untuk melantik para pejabat adalah untuk melihat apakah mereka mau mematuhi peraturan Instruksi Gubernur (Ingub) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 6 Tahun 2025.

    “Bahkan saya, Pak Wagub dan Pak Sekda secara sengaja membuat pelantikan pada hari ini untuk membuktikan apakah mereka dengan baju kebesarannya putih-putih mau patuh,” kata Pramono.

    Sebelumnya, Pramono bahkan sempat menegaskan tidak akan melantik para pejabat yang tidak mematuhi aturan wajib menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu.

    Dia mengatakan, hari ini seluruh pejabat tetap menaati aturan dengan hadir di Balai Kota tepat waktu meski Jakarta diguyur hujan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Usai lantik pejabat, Pram berpesan bakal kebut program “quick wins”

    Usai lantik pejabat, Pram berpesan bakal kebut program “quick wins”

    dalam waktu dekat segera melakukan penanganan terkait besi jembatan penyeberangan orang (JPO) yang dicuri

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjanjikan setelah melantik pejabat Pemprov DKI Jakarta, akan segera memfokuskan kepada penyelesaian program percepatan atau quick wins 100 hari pemerintahannya.

    Program yang dalam waktu dekat akan diselesaikan oleh Pramono misalnya seperti meningkatkan operasional RT/RW hingga pemasangan CCTV di Jakarta.

    “Ternyata CCTV itu tidak perlu dipasang seperti yang dulu saya bayangkan, karena di Jakarta ini sudah ada. Kami akan membuka kesempatan kepada para pelaku di dunia CCTV untuk berpartisipasi. Dengan demikian, cost (biayanya) akan lebih murah dan efektif,” kata Pramono di Balai Kota, Rabu.

    Selain itu, Pramono juga menyebutkan dalam waktu dekat segera melakukan penanganan terkait besi jembatan penyeberangan orang (JPO) yang dicuri hingga rencana pemindahan patung MH Thamrin.

    Selain memindahkan patung, Pramono menjelaskan dirinya juga berencana akan membuat diorama (miniatur tiga dimensi) di patung tersebut yang akan menghubungkan MRT yang ada di Monas.

    “Sehingga perencanaan pembangunan Jakarta yang secara menyeluruh akan kami lakukan termasuk bagaimana memperbaiki, melengkapi Jakarta Inernational Stadium (JIS), Kali Jodo, dan beberapa tempat lain,” ujar Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • 3
                    
                        Cara Dapat Kartu Layanan Gratis Transjakarta dan Transportasi Umum Pemprov DKI Lainnya
                        Megapolitan

    3 Cara Dapat Kartu Layanan Gratis Transjakarta dan Transportasi Umum Pemprov DKI Lainnya Megapolitan

    Cara Dapat Kartu Layanan Gratis Transjakarta dan Transportasi Umum Pemprov DKI Lainnya
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menggratiskan layanan transportasi umum bagi 15 golongan masyarakat mulai hari ini, Rabu (7/5/2025).
    Kebijakan ini mencakup semua moda transportasi umum Pemprov DKI Jakarta, seperti Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, hingga Transjabodetabek.
    Untuk bisa mendapatkan layanan transportasi umum gratis tersebut, warga harus memiliki
    Kartu Layanan Gratis
    (KLG), berupa
    TJ Card
    atau
    Jakcard Combo
    .
    Adapun golongan masyarakat yang bisa mendapatkan transportasi umum gratis Pemprov DKI Jakarta, yakni:
    Cara Mendapatkan Kartu Layanan Gratis
    Pengajuan Kartu Layanan Gratis dibedakan berdasarkan:
    Langkah-Langkah Pendaftaran KLG Online
    Dilansir dari situs resmi Smart City Pemprov DKI Jakarta, berikut langkah untuk pendaftaran pembuatan Kartu Layanan Gratis:
    Prosedur Pengambilan Kartu di Bank DKI
    Warga dapat mengambil kartu ke Bank DKI dengan membawa dokumen berikut:
    Pastikan seluruh dokumen lengkap agar proses pengambilan Kartu Layanan Gratis di Bank DKI berjalan lancar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Munjirin yang Dilantik Pramono Jabat Wali Kota Jakarta Timur, Total Harta Rp 1,5 Miliar

    Profil Munjirin yang Dilantik Pramono Jabat Wali Kota Jakarta Timur, Total Harta Rp 1,5 Miliar

    TRIBUNJAKARTA.COM – Profil dan harta kekayaan Munjirin yang bakal menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Timur.

    Munjirin menjadi pejabat pertama yang tiba di Balai Kota Jakarta pada Rabu (7/5/2025).

    Gubernur Jakarta Pramono Anung rencananya akan melantik Munjirin sebagai Wali Kota Jakarta Timur pada sore hari ini.

    Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Selatan. Munjiri tampak mengenakan pakain dinas upacara berwarna putih.

    Ia terlihat ditemani sang istri saat tiba di Balai Kota Jakarta.

    Lantas siapakah Munjirin?

    Munjirin, diketahui sudah lama berkarir di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. 

    Ia menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Selatan sejak tahun 2021 hingga sekarang.

    Namun, jauh sebelum itu Munjirin sudah merintis karirnya di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sejak tahun 1994.

    Munjirin, lahir pada tanggal 1 Agustus 1971. 

    Ia berhasil mendapatkan gelar magisternya, setelah menempuh pendidikan formal S2 Ilmu Administrasi, di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI.

    Akan tetapi, sebelum itu ia juga pernah mengemban pendidikan D3 Komputer di Universitas Satya Negara Indonesia, serta S1 Administrasi di Universitas Pancasila.

    Saat ini, Munjirin diketahui tengah menempuh pendidikan S3 Doktor Ilmu Pemerintahan, di Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

    Dikutip dari laman resmi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Munjirin memulai karirnya di lingkungan pemerintahan sejak tahun 1994.

    Saat memulai karirnya, Munjirin tidak langsung mendapatkan jabatan tinggi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    Dahulu, ia diketahui mulai merintis karir sebagai Staf Urusan Pemerintahan, di Kelurahan Srengseng, Jakarta Selatan.

    Jabatan tersebut, diemban oleh Munjirin sekitar delapan tahun lamanya hingga 2002. Setelah itu, ditugaskan menjadi seorang Kepala Sub Seksi Pelayanan Umum, Kelurahan Srengseng hingga tahun 2007.

    Karir Munjirin di dunia Pemerintahan, bisa dibilang mulus.  Pasalnya setelah menjadi staf dan juga kepala seksi di kelurahan, karir Munjirin melesat hingga ke tingkat Kecamatan.

    Namanya, tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Lurah di Kelurahan Kelapa Dua tahun 2007 – 2008, Lurah Kelurahan Tambora tahun 2009 – 2011, hingga sebagai Sekretaris Kecamatan di Kecamatan Grogol Petamburan tahun 2012 – 2013.

    Tak hanya itu, Munjirin juga diketahui pernah menjabat sebagai Camat di Kecamatan Pancoran sekitar tahun 2013, dan juga Camat Kebayoran Lama tahun 2014.

    Pada tahun 2017, Munjirin pernah ditugaskan sebagai Kepala Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Di samping itu, ia juga menjabat sebagai Kepala Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional hingga tahun 2019 sebelum dirinya mendapat promosi di jajaran pejabat Kota Administrasi Jakarta Selatan.

    Pada masa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tepatnya sejak tahun 2019 silam, Munjirin diberikan amanat untuk menjabat sebagai Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan hingga tahun 2021.

    Hingga kemudian, Munjirin menjabat sebagai Walikota Administrasi Jakarta Selatan sejak 2021.

    Selama berkarir di pemerintahan, Munjirin pernah meraih penghargaan SLKS 20 Tahun dari Presiden RI tahun 2015, dan juga penghargaan Masa Kerja 15 Tahun dari Gubernur DKI Jakarta di tahun 2009.

    Harta Kekayaan 

    Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Munjirin rutin melaporkan harta kekayaannya.

    Munjirin melaporkan LHKPN untuk periode tahun 2024.

    Pelaporan LHKPN

    A. TANAH DAN BANGUNAN  Rp 3.073.500.000

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/110 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 800.000.000

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 172 m2/300 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 2.100.000.000 

    3. Tanah Seluas 196 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp 70.000.000 

    4.Tanah dan Bangunan Seluas 483 m2/50 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp103.500.000
     

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp1.075.000.000 
     

    1. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp 17.000.000 

    2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp 13.000.000 

    3.MOBIL, HONDA HONDA HR-V 1.SL E CVT SE Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp 410.000.000 

    4.MOTOR, KAWASAKI VERSYS 650 CC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp 125.000.000 

    5.MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.8 VRZ Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp 510.000.000

    C.HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 7.500.000

    D. SURAT BERHARGA Rp 0

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 80.799.008

    F.HARTA LAINNYA Rp0 

    Sub Total Rp 4.236.799.008

    II. HUTANG Rp2.742.626.071

    III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-II) Rp1.494.172.937

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya