Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Taman Anak Sejahtera diharap dapat berikan pelayanan dasar pendidikan

    Taman Anak Sejahtera diharap dapat berikan pelayanan dasar pendidikan

    program ini bisa memberikan pelayanan dasar pendidikan dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari anak dari keluarga prasejahtera

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin berharap program Taman Anak Sejahtera (TAS) yang disediakan di setiap kecamatan dapat memberikan pelayanan dasar pendidikan dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak yang berasal dari keluarga prasejahtera.

    “Taman anak sejahtera jadi sebuah kebaikan buat masyarakat,” kata Thamrin di Jakarta, Kamis, menanggapi rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan membuat TAS di setiap kecamatan.

    TAS merupakan fasilitas penitipan anak khusus bagi warga keluarga prasejahtera yang saat ini jumlahnya baru ada di tiga lokasi.

    Menurut dia, program ini bisa memberikan pelayanan dasar pendidikan dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari anak dari keluarga prasejahtera.

    Ia berharap pembangunan TAS di setiap kecamatan dapat menghapus kegiatan orangtua yang membawa anak-anak mencari barang bekas pakai gerobak, ataupun ikut berjualan di pasar.

    “Jangan ada lagi anak kecil dibawa pakai gerobak, dengan ini gubernur punya perhatian kepada masyarakat menengah ke bawah agar pendidikannya terjamin,” ujarnya.

    Ia ingin anak usia dua sampai tujuh tahun atau sebelum mengenyam pendidikan Sekolah Dasar bisa mendapat hak sesuai usianya.

    Thamrin juga meminta Dinas Sosial (Dinsos) berkolaborasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain untuk menyukseskan program TAS.

    “Perlu sinergi dengan Dinsos, PPAPP, dan kelurahan, supaya didata. Semua data konkret dan bisa dijalankan sebaik-baiknya,” katanya.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meresmikan TAS Arutala di Kebon Bawang, Jakarta Utara dan menginstruksikan kepada jajarannya agar bisa mewujudkan satu TAS di setiap kecamatan.

    “Sekarang ini kita sudah mempersiapkan ada tiga TAS, dan saya sudah meminta kepada Kepala Dinas, mudah-mudahan di setiap kecamatan nantinya ada satu,” kata Pramono saat dijumpai di Kebon Bawang, Jakarta Utara, Senin.

    Dalam sambutannya, Pramono juga menyampaikan bahwa gagasan dari Dinas Sosial itu masuk ke dalam program 100 hari quick wins yang dicanangkannya saat kampanye pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pramono ke ASN Lawan Aturan Pakai Transportasi Umum: Jangan Harap Naik Jabatan!

    Pramono ke ASN Lawan Aturan Pakai Transportasi Umum: Jangan Harap Naik Jabatan!

    Jakarta –

    Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta wajib berangkat kerja menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Kebijakan ini merupakan perintah langsung dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

    Pramono juga memastikan ada sanksi bagi ASN yang tidak patuh aturan tersebut.

    “Bagi siapapun yang melakukan pelanggaran ini selama era kepemimpinan saya minimal 5 tahun ke depan, jangan berharap naik jabatan. Jangan berharap naik jabatan,” ujarnya dalam Mata Lokal Fest 2025 di Shangri-La Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Pramono menegaskan telah memerintahkan petugas keamanan menegur ASN Pemprov DKI Jakarta yang tetap membawa kendaraan pribadi ke tempat kerja. Ia juga memerintahkan security untuk mengusir ASN yang membandel.

    “Bahkan semua yang masih melanggar, ada di beberapa tempat bawa mobilnya, langsung ditegur oleh satpamnya. Dulunya mereka gak berani, sekarang mereka berani karena apa? Saya perintahkan kepada semua wali kota, bilangin sekuritinya, mengusirnya atas nama gubernur DKI Jakarta,” jelas Pramono.

    Pramono menambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga memberi pengecualian untuk beberapa kondisi, misalnya ASN perempuan yang sedang hamil. Ia menyebut kebijakan itu lahir demi memberi perubahan di Jakarta dari hal yang sifatnya mendasar.

    Pada minggu pertama penerapan ASN wajib naik transportasi umum, tingkat kepatuhannya mencapai 96%. Adapun aturannya ditetapkan dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025.

    Tonton juga “Ragam Pendapat ASN soal Kebijakan Naik Transum Tiap Rabu” di sini:

    Saksikan Live DetikPagi :

    (ily/hns)

  • Ganjil genap kendaraan di Jakarta tidak selesaikan masalah kemacetan

    Ganjil genap kendaraan di Jakarta tidak selesaikan masalah kemacetan

    Kita tidak bisa terus bertumpu dengan ‘kebijakan tambal sulam’

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengatakan kebijakan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap di Jakarta yang selama ini diterapkan tidak menyelesaikan masalah kemacetan sehingga harus dicarikan solusi lain.

    “Kita tidak bisa terus bertumpu dengan ‘kebijakan tambal sulam’. Permasalahan kemacetan Jakarta adalah soal struktural, bukan sekedar teknis rekayasa lalu lintas,” kata Rio di saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, pada beberapa hari ke belakang Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP), namun di saat yang sama Dishub masih mengandalkan rekayasa lalu lintas dengan sistem ganjil genap.

    “Kita patut bertanya, di mana rancangan kebijakan menyeluruh yang bisa menjadi panduan jangka panjang, bukan sekedar respons jangka pendek,” ujarnya.

    Ia mengingatkan kebijakan ganjil genap merupakan solusi jangka pendek yang sebenarnya belum menyelesaikan akar permasalahan dari kemacetan di Jakarta.

    Efeknya kata Rio, bersifat sementara dan masyarakat dengan daya beli tinggi justru membeli kendaraan tambahan untuk menyiasatinya.

    “Ini banyak sekali temuan ini di Jakarta. Artinya, ganjil-genap justru berpotensi menciptakan kontradiksi yang maksudnya ingin mengurangi mobil tapi malah menambah kendaraan baru,” katanya.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan belum menerapkan kebijakan jalan berbayar (ERP) karena masih fokus pada peningkatan sarana dan prasarana transportasi umum massal.

    ERP merupakan sistem pengendalian kepadatan lalu lintas yang diterapkan melalui pemungutan retribusi secara elektronik terhadap pengguna kendaraan bermotor yang melewati sejumlah ruas jalan di Jakarta pada jam-jam tertentu.

    Tujuannya agar warga Jakarta dan warga luar Jakarta enggan membawa kendaraan pribadinya masuk ke tengah kota sehingga mengurangi kemacetan. Sistem ini dinilai mampu menjadi pendapatan yang akan dikelola menjadi subsidi transportasi umum.

    Syafrin mengatakan Pemprov DKI Jakarta masih menerapkan sistem ganjil-genap di 25 lokasi Jakarta untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Belasan kendaraan yang tak lolos uji emisi didenda hingga Rp16 juta

    Belasan kendaraan yang tak lolos uji emisi didenda hingga Rp16 juta

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 11 pelanggar ketentuan mengenai kewajiban lolos uji emisi kendaraan di Jakarta dijatuhi denda Rp4 juta hingga Rp16 juta.

    Ketentuan yang dimaksud, yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Para pelanggar tersebut telah menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.

    “Hari ini ada tujuh orang yang hadir sidang tipiring dan empat orang diputus oleh hakim tanpa kehadiran pelanggar atau verstek,” kata Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP DKI Jakarta, RM Tamo Sijabat di Jakarta, Kamis.

    Para pelanggar ini sebelumnya terjaring dalam Operasi Gabungan Penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2005 yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), bekerjasama dengan Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Ditlantas Polda Metro Jaya, pada bulan April 2025.

    Tamo menjelaskan, jenis kendaraan yang tidak lulus uji emisi didominasi oleh kendaraan angkutan barang dan angkutan orang, seperti bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), truk bak terbuka, pikap boks hingga “dump truck”.

    Tamo menambahkan melalui operasi penegakan hukum ini diharapkan para pelaku usaha dan pemilik kendaraan angkutan umum dapat lebih mematuhi ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

    Sesuai peraturan tersebut pelanggaran terhadap Perda tersebut dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp50 juta.

    Di sisi lain, Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto menyatakan bahwa pihaknya akan terus memperluas pelaksanaan uji emisi kendaraan sebagai langkah strategis menekan tingkat pencemaran udara di Jakarta.

    Pemprov DKI Jakarta melalui DLH DKI Jakarta bersama pemangku kepentingan lainnya mulai dari Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Ditlantas Polda Metro Jaya akan memperkuat kerja sama agar penerapan perda ini bisa dilakukan secara lebih luas, menyeluruh dan tegas di lapangan demi pengendalian pencemaran udara Jakarta.

    Asep juga mengharapkan para pelaku usaha dan pemilik kendaraan, terutama di sektor transportasi barang dan jasa untuk melakukan uji emisi berkala terhadap aramadanya, sebagai tanggung jawab terhadap lingkungan.

    Apalagi kendaraan berbahan bakar solar atau diesel ini salah satu penyumbang terbesar polusi udara di Jakarta.

    “Kami mengimbau seluruh pemilik kendaraan untuk memastikan kendaraannya memenuhi ambang batas emisi yang ditetapkan. Ini adalah bagian dari komitmen kita bersama menuju Jakarta yang bersih, sehat dan berkelanjutan,” kata Asep.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • 15 Golongan Warga Jakarta Kini Bisa Naik Transportasi Umum Gratis dengan JakMob, Ini Daftarnya – Halaman all

    15 Golongan Warga Jakarta Kini Bisa Naik Transportasi Umum Gratis dengan JakMob, Ini Daftarnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dukung program Pemprov Jakarta transportasi umum gratis kepada 15 golongan warga Jakarta, Bank DKI menerbitkan Kartu Jakarta Mobilitas Bebas Akses atau JakMob yang terintegrasi dengan berbagai moda mulai transportasi, mulai dari Transjakarta, MikroTrans (Jaklingko), LRT, MRT, hingga Commuter Line atau KRL.

    Peluncuran Kartu JakMob ini dilakukan disela-sela infrastruktur konektivitas terintegrasi di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat yang dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

    Pramono memberikan secara simbolis kartu JakMob kepada 15 golongan penerima layanan transportasi umum gratis. 

    Pramono Anung menyampaikan,  15 golongan masyarakat yang akan dibebaskan atau digratiskan adalah Aparatur Sipil Negara Pemprov DKI Jakarta, pensiunan ASN, tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta, siswa penerima KJP Plus, penghuni Rusunawa, dan Tim Penggerak PKK atau Juru Pemantau Jentik (Jumantik).

    Selanjutnya, buruh bergaji setara UMP, lanjut usia 60 tahun ke atas (lansia), penyandang disabilitas, anggota veteran, pemilik Kartu Keluarga Sejahtera, penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu, pengurus masjid, guru PAUD, dan anggota TNI/Polri.

    Selain menggunakan kartu JakMob untuk pembayaran dengan cara tap-in, 15 golongan itu juga dapat menggunakan aplikasi JakLingko.

    Artinya, saat kartu tertinggal, mereka masih dapat memanfaatkan fasilitas gratis naik transportasi publik menggunakan telepon genggam.

    Kartu JakMob berlaku selama enam bulan. Begitu masa berlaku habis, mereka bisa mengajukan perpanjangan di aplikasi.

    Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo menyampaikan bahwa peluncuran kartu ini merupakan bagian dari komitmen mendukung inklusi sosial dan mobilitas masyarakat Jakarta melalui layanan keuangan yang terintegrasi dengan transportasi publik.

    “Kami percaya akses transportasi yang merata dan terjangkau akan membuka peluang ekonomi dan sosial yang lebih luas. Bank DKI berkomitmen untuk terus mendukung layanan publik yang memudahkan kehidupan masyarakat, terutama mereka yang paling membutuhkan,” ujar Agus H Widodo.

    Kartu Layanan Gratis ini dapat digunakan untuk naik Transjakarta secara non-tunai dan akan terhubung dengan sistem tiket elektronik milik PT Transportasi Jakarta.  

    Selain mendukung mobilitas, kartu ini juga diharapkan mendorong literasi keuangan digital, mengingat data kependudukan dan status penerima manfaat telah terintegrasi secara sistematis. Peluncuran ini sekaligus menunjukkan sinergi antara sektor perbankan dan transportasi publik dalam membangun Jakarta sebagai kota global

    Sejumlah warga Jakarta turut menyampaikan apresiasi atas telah diterbitkan kartu Jakarta Mobilitas Bebas Akses ini.

    Mustofa, pengurus Masjid Al-Falah, Cakung Barat, Jakarta Timur.

    “Alhamdulillah, terima kasih Pemprov DKI dan Bank DKI. Akhirnya saya mendapatkan kartu ini. Sangat berguna untuk mengurangi pengeluaran saya,” ucapnya. 

    Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menyampaikan harapannya agar Kartu JakMob ini merupakan bentuk dukungan Bank DKI terhadap program kerja Pemprov DKI Jakarta.

    Ia pun  berharap dapat memberikan  manfaat yang sebesar-besarnya bagi warga Jakarta khususnya 15 golongan masyarakat penerima layanan transportasi umum gratis. 

     

  • 15 Golongan Masyarakat Gratis Naik Transjakarta, MRT dan LRT – Halaman all

    15 Golongan Masyarakat Gratis Naik Transjakarta, MRT dan LRT – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah daftar 15 golongan gratis naik Transjakarta, MRT dan LRT.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung telah meresmikan pencanangan program digitalisasi dan integrasi layanan angkutan umum massal gratis untuk 15 golongan masyarakat.

    Hal itu disampaikan Pramono saat meresmikan  pencanangan infrastruktur konektivitas terintegrasi di Gedung Transport Hub MRT Jakarta-Dukuh Atas, pada Rabu (7/5/2025).

    Dalam sambutannya, Pramono mencanangkan pembebasan tarif bagi 15 golongan masyarakat yang menggunakan trasportasi umum, seperti Transjakarta, MRT dan LRT.

    Tidak hanya itu, Gubernur DKI Jakarta juga akan membebaskan 15 golongan masyarakat yang menggunakan moda Trasjabodetabek.

    “Secara khusus hari ini saya mencanangkan pembebasan tarif bagi 15 golongan. Ke depan, bukan hanya bebas di Transjakarta, tetapi juga Transjabodetabek,” kata Pramono Anung, dikutip dari siara pers resmi Pemprov DKI Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    “Saya sudah instruksikan Kepala Dinas Perhubungan membuka lima trayek baru setelah Alam Sutera–Blok M, yang sejauh ini mendapat respons luar biasa dari masyarakat,” lanjutnya.

    Lantas, siapa saja 15 golongan gratis naik Transjakarta, MRT dan LRT?

    Adapun 15 golongan penerima manfaat tersebut yaitu:

    ASN dan Pensiunan Pemprov DKI, 
    Tenaga kontrak Pemprov DKI, 
    Siswa penerima KJP Plus, 
    Karyawan bergaji UMR melalui Bank DKI, 
    Penghuni rusunawa, 
    Kader PKK, 
    Warga ber-KTP Kepulauan Seribu, 
    Penerima raskin di Jabodetabek, 
    Anggota TNI/Polri,
    Veteran RI, 
    Penyandang disabilitas, 
    Lansia di atas 60 tahun, 
    Pengurus rumah ibadah, 
    Pendidik PAUD, dan
    Jumantik

    Lewat pencanangan tersebut, Pramono Anung berharap masyarakat penggunaan transportasi umum tahun 2025 dapat meningkat 5–10 persen.

    Selain itu juga untuk menekan kemacetan di Jakarta. 

    Ia juga menargetkan Jakarta masuk dalam 50 besar kota global.

    “Saya menargetkan pada 2025, Jakarta bisa masuk peringkat 50 besar kota global. 

    “Kemacetan berkurang drastis, dan yang terpenting, kebiasaan menggunakan transportasi publik semakin membudaya,” tutupnya.

    (Tribunnews.com/M Alvian Fakka)

  • Pramono-Rano resmikan Rusunawa Jagakarsa

    Pramono-Rano resmikan Rusunawa Jagakarsa

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyerahkan kunci kepada penghuni Rusunawa Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

    Pramono-Rano resmikan Rusunawa Jagakarsa
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 08 Mei 2025 – 13:51 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meresmikan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis. Pramono pun mengaku gembira karena telah menerima calon penghuni rusunawa itu dari kalangan disabilitas.

    “Tadi dilaporkan oleh kepala dinas, Pak Kelik bahwa jumlahnya 723 unit. Dari 723 unit, tiga unit diantaranya untuk disabilitas, sementara 720 unit lainnya untuk warga pada umumnya,” kata Pramono saat dijumpai di Rusunawa Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis.

    Dia juga mengaku senang karena masyarakat benar-benar mendapatkan hunian di rusunawa tersebut melalui aplikasi Si Rukim (Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman), bukan melalui perantara. Kendati demikian, setelah mengetahui adanya keluhan masyarakat mengenai aplikasi tersebut, Pramono berjanji akan segera memperbaiki sistem Si Rukim.

    “Bismillah nanti dua minggu lagi mudah-mudahan aplikasi ini lebih terbuka, lebih transparan dan lebih baik, lebih cepat merespon masyarakat. Kalau memang tidak memenuhi syarat, maka dalam waktu dua minggu bisa diketahui,” kata Pramono.

    Dia pun berharap Pemprov DKI Jakarta ke depannya bisa terus melanjutkan pembangunan rumah susun karena menyediakan hunian layak merupakan tanggung jawab dari Pemprov DKI Jakarta.

    “Untuk itu, pembangunan berikutnya ada di Rorotan, Padat Karya dan juga revitalisasi Rusun Marunda,” kata Pramono.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Kelik Indriyanto menyampaikan, Rusunawa yang dibangun di tanah seluas 1,9 hektare tersebut memiliki tiga tower dengan masing-masing 16 lantai. Tiap unitnya memiliki luas 36 meter persegi (m2) dengan dua kamar tidur, dapur, kamar mandi, serta ruang jemuran. Terdapat pula ruang bersama di depan lift yang bisa dimanfaatkan warga di tiap-tiap lantai.

    Lift rusunawa ini juga dilengkapi kartu akses sehingga lebih aman dan nyaman. Tak hanya itu, Kelik menjelaskan rusunawa yang baru usai dibangun tahun 2024 itu juga memiliki fasilitas masjid, sarana olahraga, playground, daycare, dan ruang terbuka.

    “Kemudian, Rusunawa Jagakarsa ini juga sudah green building. Dan sudah ada sertifikasi dari International Finance Corporation dan Green Building Project Indonesia, GBJI,” kata Kelik.

    Untuk biaya sewa, tambah dia, sesuai dengan Perda 1 tahun 2024, dimulai dari Rp865.000 hingga Rp1,8 juta per unit per bulan. Namun, biaya tersebut di luar pembiayaan listrik dan air. Rusunawa ini juga tidak dikenakan batas waktu huni.

    Sumber : Antara

  • DKI terapkan manajemen talenta dalam mutasi pejabat

    DKI terapkan manajemen talenta dalam mutasi pejabat

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melantik 59 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu (7/5/2025). ANTARA/Pemprov DKI Jakarta

    DKI terapkan manajemen talenta dalam mutasi pejabat
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 08 Mei 2025 – 11:45 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali menyebutkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menerapkan manajemen talenta dalam melakukan mutasi dan pelantikan pejabat.

    “Selain menerapkan manajemen talenta, Pemprov DKI juga melakukan uji kompetensi (job fit) dan evaluasi kinerja pada para pejabat yang dilantik,” kata Marullah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Para pejabat yang dimutasi berjumlah 59 orang itu merupakan pimpinan tinggi pratama (eselon II) terdiri atas wali kota, bupati, kepala biro, kepala dinas, dan asisten deputi. Mereka dilantik oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung pada Rabu (7/5). Menurut dia, sebagian besar pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang mengalami mutasi setelah menjabat di satu posisi selama empat tahun atau lebih.

    “Sejak Pak Gubernur/Wakil Gubernur dilantik, beliau berkomitmen untuk mengisi posisi jabatan yang kosong di Pemprov DKI Jakarta. Selanjutnya, proses administrasi yang dibutuhkan, seperti ke Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Dalam Negeri, sudah kita lalui,” ujarnya.

    Dia mengucapkan selamat dan meminta para pejabat yang dilantik untuk melanjutkan kinerja terbaiknya.

    “Pelantikan ini adalah bagian dari tour of duty. Jabatan adalah amanah, tidak selamanya. Jadi, saat mendapat kepercayaan, maka harus dibuktikan dengan performa yang baik,” kata dia.

    Marullah berpesan agar para pejabat yang telah dilantik segera beradaptasi dengan lingkup pekerjaan baru dan langsung bekerja mewujudkan program-program yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

    “Enam bulan pertama menjadi ajang pembuktian bagi semua yang baru dilantik untuk menunjukkan kinerja terbaik dalam mewujudkan program-program membangun Jakarta sebagai kota global,” ucapnya.

    Adapun waktu pelantikan sengaja dipilih hari Rabu karena bertepatan dengan kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan kendaraan umum menuju dan dari kantor. Para pejabat, terutama yang bertugas di luar lingkungan Balai Kota Jakarta, diwajibkan berangkat ke tempat pelantikan menggunakan transportasi publik.

    Ketentuan ini juga berlaku bagi wali kota dan wakil wali kota yang dilantik, meskipun mereka mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB).

    Sumber : Antara

  • Naik Transportasi Umum Sebelum Dilantik, Ini Sosok Bupati Kepulauan Seribu dengan Harta Rp3,3 M – Halaman all

    Naik Transportasi Umum Sebelum Dilantik, Ini Sosok Bupati Kepulauan Seribu dengan Harta Rp3,3 M – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara resmi melantik sebanyak 59 pejabat baru di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (7/5/2025), bertempat di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat.

    Pelantikan ini mencakup berbagai posisi penting, mulai dari wali kota administrasi hingga bupati untuk wilayah administratif Kepulauan Seribu.

    Salah satu pejabat yang turut dilantik adalah Muhammad Fadjar Churniawan, yang kini resmi menjabat sebagai Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.  

    Menjelang prosesi pelantikan, Fadjar Churniawan terlihat memanfaatkan moda transportasi umum untuk menuju Balai Kota.

    Sebagaimana dikutip dari akun Instagram @kabupatenkepulauanseribu, langkah ini selaras dengan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 6 Tahun 2025 mengenai kewajiban penggunaan transportasi umum massal setiap hari Rabu bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Lantas siapakah Muhammad Fadjar Churniawan? Berikut adalah sosoknya.

    Sosok Muhammad Fadjar Churniawan

    Muh Fadjar Churniawan bukanlah nama baru di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya di wilayah Jakarta Selatan.

    Berbagai jabatan strategis telah ia emban.

    Melansir dari pulauseribu.jakarta.go.id, karir Fadjar Churniawan di Pemprov DKI Jakarta dimulai sejak menjadi Staff Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan pada 1998.

    Karirnya terus menanjak hingga menjadi Camat Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan selama dua periode, yakni 2017-2019 dan 2020-2021.

    Pada 2021, Fadjar Churniawan terpilih sebagai Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

    Sebelum resmi dilantik sebagai Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, ia terlebih dahulu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati di wilayah tersebut.

    Riwayat Pendidikan

    Univeristas Diponegoro (1997)
    Universitas Gadjah Mada (2002)

    Harta Kekayaan

    Fadjar Churniawan tercatat memiliki total harta sebesar Rp 3,3 miliar.

    Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Fadjar Churniawan terakhir kali melaporkan hartanya di LHKPN KPK pada 8 Januari 2025 untuk periodik 2024.

    Harta terbanyak Fadjar Churniawan berasal dari tanah dan bangunan yang ia miliki di wilayah Tangerang dan Semarang, senilai Rp 2.861.649.000.

    Berikut adalah daftar harta kekayaan Fadjar Churniawan

    DATA HARTA
     
    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.861.649.000
     
    1. Tanah Seluas 131 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 181.978.650
     
    2. Tanah Seluas 135 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 187.535.250
     
    3. Tanah Seluas 118 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 163.919.700
     
    4. Tanah Seluas 162 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 225.042.300
     
    5. Tanah Seluas 171 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 237.544.650
     
    6. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 277.830.000
     
    7. Tanah Seluas 381 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, WARISAN Rp. 1.587.798.450
     
    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 255.000.000
     
    1. MOBIL, HONDA BRV 1.5 PRESTIGE HONDA SENSING Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000
     
    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 71.603.750
     
    D. SURAT BERHARGA Rp.—

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 202.300.000

    F. HARTA LAINNYA Rp.—

    Sub Total Rp. 3.390.552.750
     
    III.HUTANG Rp.—

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.390.552.750

    Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Daftar Lengkap Pejabat DKI yang Bakal Dilantik Pramono Anung, dari Wali Kota hingga Kepala SKPD

    (Tribunnews.com/Falza) (WartaKotalive.com/Yolanda Putri Dewanti)

  • PTPP: Progres Revitalisasi Stasiun Tanah Abang Capai 98,88%

    PTPP: Progres Revitalisasi Stasiun Tanah Abang Capai 98,88%

    Bisnis.com, JAKARTA – PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) mengungkap progres revitalisasi Stasiun Tanah Abang Tahap 1 berjalan sesuai target yang ditetapkan.

    Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo menyebut saat ini realisasi pembangunan revitalisasi Stasiun Tanah Abang telah mencapai 98,88% atau lebih cepat 0,13% dari target yang telah ditentukan.

    “Proyek strategis ini bertujuan mengubah Stasiun Tanah Abang menjadi pusat integrasi transportasi modern, mampu melayani hingga 300.000 penumpang setiap harinya,” jelas manajemen PTPP tersebut, dikutip Kamis (8/5/2025).

    Adapun, peningkatan kapasitas Stasiun Tanah Abang tersebut merupakan respon terhadap tingginya volume penumpang harian di kawasan Jabodetabek. 

    Joko merinci, proyek revitalisasi Stasiun Tanah Abang itu nilainya mencapai lebih dari Rp280 miliar. Mencakup pembangunan gedung stasiun baru serta rel kereta api baru dan revitalisasi jalur eksisting sepanjang 1.489 meter single track (msp).

    Proses revitalisasi Stasiun Tanah Abang itu melibatkan tiga kontraktor utama, yakni PTPP yang mengerjakan bangunan serta jalur rel, PT Chikal Prima Rasa mencakup pembangunan sistem listrik dan sinyal, serta PT KAPM untuk penataan lanskap dan fasilitas umum.

    “Mengingat Stasiun Tanah Abang merupakan salah satu stasiun tersibuk, pekerjaan dilakukan pada window time (00.00– 04.00 WIB) demi menjaga kelancaran perjalanan KRL,” pungkasnya.

    Sementara berdasarkan catatan Bisnis, KAI Commuter mencatat bahwa rata-rata jumlah pengguna yang naik dari Stasiun Tanah Abang mencapai 54.000–55.000orang per hari kerja dan 41.000–43.000 orang pada hari libur. 

    Sementara itu, volume pengguna transit di stasiun ini tercatat sekitar 145.000–146.000 orang pada hari kerja dan 124.000–125.000 orang pada hari libur. 

    Mengacu pada data tersebut, Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana menuturkan, pembangunan stasiun baru di Tanah Abang memang sudah seharusnya dilaksanakan. 

    Selain itu, posisi Stasiun Tanah Abang juga terbilang strategis karena berdekatan dengan kawasan komersial, seperti Pasar Tanah Abang dan kantor-kantor dinas Pemprov DKI Jakarta.

    “Dengan faktor-faktor itu, revitalisasi Stasiun Tanah Abang memang sebuah keharusan dan patut diapresiasi,” jelasnya saat dihubungi pada Rabu (3/5/2023).