Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Pemprov DKI targetkan 1.530 orang dapat kerja pada tahun ini 

    Pemprov DKI targetkan 1.530 orang dapat kerja pada tahun ini 

    Pemprov DKI harus lebih ketat saat melakukan seleksi terhadap perusahaan-perusahaan yang ingin ikut serta dalam bursa kerja

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan 1.530 orang bisa mendapat pekerjaan melalui bursa kerja (job fair) yang mulai diadakan rutin setiap bulan di tingkat kecamatan.

    “Pada tahun 2024 ada 1.669 pencari kerja yang mendapat pekerjaan melalui job fair. Sementara target di tahun 2025, 1.530 orang bisa mendapat pekerjaan melalui job fair,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Syaripudin dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan Pemprov DKI sudah berupaya membuat program bursa kerja untuk menekan angka pengangguran di Jakarta.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menunjukkan pengangguran di Jakarta pada tahun 2023 mencapai 354.496 orang.

    Sementara itu, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina berpendapat Pemprov DKI harus lebih ketat saat melakukan seleksi terhadap perusahaan-perusahaan yang ingin ikut serta dalam bursa kerja.

    Dengan begitu, warga Jakarta yang mendapat pekerjaan lewat bursa mampu memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan perekonomian keluarga.

    “Kalau perusahaannya jelas, upah yang didapat setiap bulan juga pasti, stabil. Bukan menerima upah sesuai pencapaian target saja,” kata dia.

    Dia juga meminta Pemprov DKI Jakarta memastikan seluruh perusahaan yang ikut dalam bursa kerja memberikan upah sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta, sesuai Keputusan Gubernur DKI Nomor 829 Tahun 2024.

    Wa Ode berharap sosialisasi terkait jadwal bursa kerja lebih digencarkan. Bahkan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain juga diminta untuk membantu penyebaran informasi melalui platform media sosial masing-masing.

    Dia berharap program bursa kerja bisa tepat sasaran untuk warga Jakarta yang belum memiliki pekerjaan.

    “Masih kurang sosialisasinya. Selain media sosial Disnakertrans, perlu juga SKPD lain bantu menginfokan. Bahkan RT/ RW juga harus membantu,” kata Wa Ode.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ini penegasan Polres Jakarta Pusat terkait premanisme

    Ini penegasan Polres Jakarta Pusat terkait premanisme

    Jakarta harus bebas dari intimidasi

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Pusat menegaskan, premanisme tidak punya tempat di kota itu sehingga penindakan dan patroli serta operasi penertiban secara rutin akan gencar dilakukan.

    “Premanisme tidak punya tempat di Jakarta Pusat. Kami akan hadir di lapangan dan menindak siapa pun yang mencoba mengganggu ketertiban umum,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis.

    Susatyo juga menegaskan bahwa pemberantasan premanisme adalah prioritas utama polisi.

    Selain itu, pihaknya telah memetakan titik-titik rawan premanisme di wilayah hukumnya dan akan terus melakukan patroli serta operasi penertiban secara rutin untuk memastikan ketertiban umum.

    Menurut dia, seluruh jajaran telah diinstruksikan untuk tidak ragu menindak segala bentuk premanisme, termasuk juru parkir liar.

    “Ini bukan hanya soal pelanggaran perda, tapi juga tentang rasa aman masyarakat. Jakarta harus bebas dari intimidasi dan pungutan liar,” ujarnya.

    Pada Kamis ini, Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat, menangkap tiga pria yang beraksi sebagai juru parkir liar alias pak ogah. Ketiganya tertangkap tangan meminta uang parkir kepada pengendara di lokasi umum tanpa izin resmi.

    Polisi mengamankan uang tunai sebesar Rp250.000 sebagai barang bukti hasil pungli.

    Kapolsek Kemayoran, Kompol Agung Adriansyah menyebut aksi para pelaku ini merupakan bentuk nyata untuk memberantas premanisme yang merugikan masyarakat.

    “Ini bentuk premanisme berkedok juru parkir. Mereka meminta uang seenaknya di jalan tanpa dasar hukum. Kami tindak tegas,” kata Kompol Agung.

    Ketiga pelaku yakni DP (37), E (38), dan AMI (18), kerap mangkal di kawasan permukiman dan pusat keramaian. Mereka tak mengantongi izin dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengelola parkir.

    Setelah ditangkap, ketiga pelaku didata dan dibina, serta diserahkan kepada Bhabinkamtibmas untuk pengawasan lebih lanjut.

    Polisi juga mengimbau masyarakat untuk melapor jika menemukan aktivitas serupa.

    “Jangan takut melapor. Kami butuh partisipasi warga untuk menekan premanisme di wilayah hukum kami,” kata Kompol Agung.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Legislator tegaskan setiap daerah punya cara penanganan tawuran

    Legislator tegaskan setiap daerah punya cara penanganan tawuran

    Jakarta (ANTARA) – Legislator Komisi E DPRD DKI Jakarta Subki menegaskan, setiap daerah punya cara unik untuk menangani tawuran sehingga punya karakter dan pencegahan tersendiri.

    “Disesuaikan dengan wilayah. Kalau Jawa Barat keperluannya seperti itu (dimasukkan ke barak). Kalau di Jakarta, mungkin ada Inovasi-inovasi yang lain,” kata Subki di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, permasalahan tawuran yang terus berulang memang perlu penanganan dari semua pihak, bukan hanya pemerintah, akan tetapi keluarga dan lingkungan sekitar juga,

    Subki mengatakan bahwa kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memasukkan pelaku tawuran ke barak militer tidak perlu dibandingkan dengan DKI Jakarta, karena karakter kedua daerah itu berbeda.

    Ia lebih memilih bahwa pelaku tawuran di Jakarta diberikan ruang untuk menyalurkan hobi mereka, kalau memang suka tinju maka dibangun saja ring tinju.

    “Mudah-mudahan kita punya solusi terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa semua permasalahan pasti ada penyebabnya, begitu juga tawuran yang dilakukan oleh remaja di Jakarta.

    Tetapi ketika sudah ketemu penyebabnya maka solusinya bisa dicari agar pemuda atau pelajar yang masih memiliki masa depan panjang dapat dicegah untuk tawuran.

    “Kita tidak semata-mata mengatakan, kamu nakal. Mereka juga pasti ada sebabnya kalau sudah ada sebabnya maka ada solusinya,” katanya.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak akan mengikuti kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengirim anak nakal atau bermasalah ke barak militer, meskipun provinsi tersebut merupakan tetangga dekatnya.

    “Jakarta mempunyai kebijakan sendiri terkait dengan penertiban warga, mendidik anak-anaknya dan membina warganya,” ujar Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Cyril Raoul Hakim di Jakarta, Senin (12/5).

    Adapun menurut sosok yang kerap disapa Chico itu, Pemprov DKI justru memberi ruang pada warga untuk berkreasi di tempat seharusnya seperti taman dan perpustakaan.

    Inilah yang kemudian melahirkan kebijakan perpanjangan jam operasional taman dan perpustakaan dari semula hingga sore hari, menjadi malam hari.

    Tren meningkat

    Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, hingga pertengahan Mei 2025, data resmi yang tersedia menunjukkan bahwa sebanyak 45 kasus tawuran terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya selama April 2025. Data ini mencakup wilayah Jakarta dan sekitarnya.

    Namun, belum ada data kumulatif resmi yang merinci jumlah total kejadian tawuran di Jakarta sejak awal 2025 hingga saat ini. Meskipun demikian, polisi mencatat adanya peningkatan kasus tawuran dalam beberapa bulan terakhir.

    Sebagai respons terhadap maraknya tawuran, Polda Metro Jaya telah meluncurkan Operasi Anti Premanisme yang berlangsung dari 9 hingga 23 Mei 2025.

    Operasi ini melibatkan 999 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemprov DKI Jakarta, dengan fokus pada pencegahan dan penindakan terhadap tawuran serta premanisme.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI perketat seleksi pengemudi angkutan umum, buntut insiden Jaklingko

    DKI perketat seleksi pengemudi angkutan umum, buntut insiden Jaklingko

    harus lebih diperketat tentunya dari mulai kesehatan, latar belakang, dan juga pengalaman

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperketat seleksi pengemudi angkutan umum sebagai evaluasi atas kecelakaan Jaklingko di Cengkareng, Jakarta Barat.

    “Ke depan terkait dengan seleksi pengemudi, itu harus lebih diperketat tentunya dari mulai kesehatan, latar belakang, dan juga pengalaman,” kata Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Sebab, kata Chico, lalu lintas di Jakarta seringkali semrawut. Sehingga banyak hal bisa saja terjadi apabila pengemudi angkutan umum tidak fokus dan berhati-hati saat menjalankan tugas.

    Chico mengatakan, seleksi pengemudi tak akan diberlakukan pada pramudi Jaklingko saja.

    Ke depannya, Pemprov DKI Jakarta juga akan melakukan seleksi pengemudi untuk seluruh angkutan umum di Jakarta. Sebab, keamanan dan kenyamanan penumpang transportasi umum adalah segalanya.

    Lebih lanjut, Chico pun menyayangkan kejadian kecelakaan Jaklingko yang mengakibatkan delapan orang terluka.

    “Kami sangat menyayangkan, bersimpati kepada korban, delapan orang, yang sebagian mengalami luka ringan namun juga ada yang cukup serius. Patah tangan,” kata Chico.

    Saat ini, Chico menyampaikan pihak Pemprov DKI Jakarta sedang mengusut penyebab kecelakaan itu terjadi. Dia pun berharap, kejadian serupa nantinya tak akan terulang kembali.

    Diketahui, kecelakaan itu terjadi di Jalan Bangun Nusa, Cengkareng, Jakbar pada Jumat (9/5) sekitar pukul 20.10 WIB.

    Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Masyarakat Transjakarta (TransJ), Tjahyadi DPM, memastikan para korban mendapatkan perawatan untuk kesembuhan.

    TransJ juga melakukan pemeriksaan kandungan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya (NAPZA) pada pramudi Mikrotrans KWK 240247, rute Jak 79 (Tubagus Angke-Rawa Buaya).

    TransJ menyatakan fokus kepada keselamatan dan keamanan pelanggan dalam setiap pelayanan yang dilakukan.

    “Pramudi yang bertugas dipastikan dalam kondisi sehat. Semalam kami langsung melakukan pengecekan NAPZA dan alkohol pada pramudi, hasilnya negatif. Penyebab kejadian ini masih dalam proses penyelidikan kepolisian,” kata Tjahyadi.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Peserta seleksi duga ada kecurangan dalam penerimaan PJLP di DKI

    Peserta seleksi duga ada kecurangan dalam penerimaan PJLP di DKI

    Jakarta (ANTARA) – Peserta seleksi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) berinisial A (20) menduga ada kecurangan penerimaan PJLP, sehingga dirinya tak lolos sebagai petugas keamanan wanita di Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) 1 KS Tubun.

    “Saya menduga ada unsur kecurangan karena dari hasil seleksi yang kami ikuti nilai saya yang terbaik, tapi malah yang nilainya di bawah saya yang lolos,” kata wanita berinisial A (20) di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) 1 KS Tubun Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta hanya membuka satu posisi tenaga keamanan wanita. Sementara, ada tiga perempuan yang ikut hingga tes terakhir.

    Ia mengaku sudah memiliki ijazah satpam, KTA satpam, sudah ikut pendidikan satpam dan nilai kekuatan fisiknya juga bagus.

    “Saya memiliki keyakinan bisa lolos seleksi. Tapi, ternyata tidak masuk,” kata dia.

    Menurut dia, seluruh peserta digabungkan dalam satu grup WhatsApp dan seluruh informasi tentang seleksi ada grup tersebut. Begitu pun, hasil kelulusannya. Namun, bagi mereka yang tidak lolos langsung dikeluarkan dari grup.

    “Saya sudah dikeluarkan dari grup itu,” kata dia.

    Menurut A, pengumuman dirinya tidak lolos seleksi diumumkan melalui pesan WhatsApp dan tidak diberitahukan penyebab dirinya tidak lolos menjadi anggota tenaga keamanan.

    “Awalnya saya bilang ini mungkin belum rezeki, tapi setelah dipikir lagi ada dugaan kecurangan,” kata dia.

    Dia berharap agar proses seleksi perekrutan tenaga jasa keamanan itu bisa di ulang kembali dari awal dan dilakukan secara terbuka agar tidak timbul kecurangan.

    Ia berharap diulang lagi dari awal, kalau perlu ada pihak eksternal yang dilibatkan, sehingga seleksi ini lebih adil.

    “Kemarin kan cuma beberapa panitia. Tertutup, ” kata dia.

    Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjamin rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) berlangsung transparan serta diawasi dan dilaporkan secara langsung .

    “Yang jelas saya sudah membaca komen-komen publik yang khawatir tidak berlangsung transparan. Maka saya sudah meminta untuk dilakukan secara terbuka. Dan untuk penetapannya, bukan panitia kecil yang menentukan. Tapi harus dilaporkan di dalam rapat yang dihadiri gubernur, wakil gubernur, untuk dilihat bersama,” kata Pramono di Jakarta Pusat, Kamis.

    Pramono mengatakan memastikan secara langsung bahwa proses rekrutmen berjalan secara terbuka dan tidak ada “titipan” melalui saudara atau keluarga.

    Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir mengatakan proses pengadaan petugas PPSU telah diatur secara ketat melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Ia menyampaikan, proses rekrutmen akan diumumkan secara terbuka melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), untuk menjamin kepastian dalam memberikan peluang yang sama bagi semua calon penyedia jasa yang memenuhi syarat.

    Tak hanya soal transparansi, Pemprov DKI Jakarta juga menegaskan komitmennya terhadap inklusivitas dalam pemberdayaan masyarakat.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI akan luncurkan rute baru Transjabodetabek pekan depan

    DKI akan luncurkan rute baru Transjabodetabek pekan depan

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Project Site CP202, Stasiun Harmoni, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

    DKI akan luncurkan rute baru Transjabodetabek pekan depan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 09 Mei 2025 – 14:45 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan meluncurkan rute baru Transjabodetabek pada pekan depan sebagai upaya menyelesaikan persoalan macet di Jakarta.

    “Untuk lima rute (Transjabodetabek) yang sudah kami sampaikan. Minggu depan atau dua minggu lagi, saya akan membuka rute baru,” kata Pramono saat dijumpai di Harmoni, Jakarta Pusat, Jumat.

    Kendati demikian, Pramono belum membocorkan rute apa yang akan segera diluncurkan itu. Namun, dia berharap dengan peluncuran rute baru Transjabodetabek, perlahan-lahan masalah kemacetan Jakarta dapat teratasi.

    “Kalau persentasenya (mengurangi kemacetan), saya terus terang harus menghitung. Tapi, intinya bahwa penanganan kemacetan di Jakarta ini dirancang dengan sungguh-sungguh untuk bisa diselesaikan,” kata Pramono.

    Selain Transjabodetabek, Pramono mengatakan Pemprov DKI Jakarta juga serius dalam membangun transportasi lainnya, yakni MRT. Hal itu lantaran transportasi merupakan jantungnya Jakarta dari Selatan hingga ke Utara. Oleh karena itu, kata Pramono, Pemprov DKI Jakarta juga akan mempersiapkan MRT untuk arah Timur dan Barat.

    “Memang kemacetan tidak bisa hanya diselesaikan satu ruas saja. Maka untuk itu, selain MRT kita buka jalur Selatan, kita juga akan segera kembangkan jalur Barat dan Timur,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Bicara Macet di Jakarta, Pramono Anung Paparkan 15 Golongan yang Digratiskan Naik Transportasi Umum – Halaman all

    Bicara Macet di Jakarta, Pramono Anung Paparkan 15 Golongan yang Digratiskan Naik Transportasi Umum – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Jakarta Pramono Anung menjelaskan upaya mengatasi macet di Jakarta yang sudah menjadi masalah sejak dulu.

    Dia bercerita soal digratiskannya 15 golongan naik transportasi umum hingga perlunya penambahan Transjabodetabek.

    “Kalau dulu hanya 14, sekarang jadi 15. Kalau dulu hanya naik Transjakarta, sekarang naik seluruh moda, kecuali KRL, karena KRL kan KAI. Naik MRT, LRT, Transjakarta, semuanya gratis,” kata Pramono dalam acara Mata Lokal Fest 2025 yang diadakan Tribun Network, di Hotel Shangrilla, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Adapun ke-15 golongan tersebut yakni :

    Penerima Layanan Gratis dengan kartu Jakcard Combo meliputi golongan-golongan berikut:

    1. Pegawai Negeri Sipil Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya
    2. Tenaga Kontrak yang bekerja di Pemprov DKI
    3. Pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP)
    4. Karyawan Swasta tertentu/Pekerja (Gaji sesuai UMP melalui Bank DKI)
    5. Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa
    6. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

    Berikut penerima Layanan Gratis dengan TJ Card:

    1. Lanjut usia 60 tahun ke atas (lansia)
    2. Penyandang disabilitas
    3. Anggota Veteran Republik Indonesia
    4. Penerima Raskin (pemilik Kartu Keluarga Sejahtera)
    5. Penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu
    6. Pengurus masjid (marbot)
    7. Pendidik dan tenaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
    8. Larva monitor
    9. Anggota TNI/Polri.

    Tak hanya itu, Pramono menilai bahwa jika ingin masalah macet di Jakarta benar teratasi, harus ada yang melihat pola pergerakan warga Jakarta dan sekitarnya.

    “Persoalan macetnya pagi hari 3,5 juta orang masuk, sore hari 3,5 juta orang pulang, ditambah dengan orang warga Jakarta sendiri, itulah sumber kemacetan yang utama. Maka untuk itu tidak bisa lagi Transjakarta. Harus Transjabodetabek,” kata dia.

    Bahkan dia menilai bahwa Jak Lingko seharusnya bukan melayani warga di Jakarta saja.

    “Harusnya Jak Lingko itu lebih diutamakan di Bekasi, di Tangerang, di Depok, di Bogor, bahkan sampai Cianjur. Intinya, untuk menyelesaikan macet di Jakarta, enggak bisa parsial, harus melakukan banyak. Bahkan saya bersedia untuk 15 golongan tadi, bukan hanya untuk warga Jakarta, tetapi untuk warga Jabodetabek,” pungkasnya.

     

  • Masyarakat bisa kunjungi museum di Jakarta hingga malam hari

    Masyarakat bisa kunjungi museum di Jakarta hingga malam hari

    Pengunjung menjelajahi Museum Wayang, Kota Tua Jakarta Barat pada Jumat (24/1/2025). Museum Wayang kini memiliki wajah baru dengan tata pamer modern serta pengalaman imersif yang menggabungkan koleksi museum, elemen interaktif dan teknologi. ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan

    Masyarakat bisa kunjungi museum di Jakarta hingga malam hari
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 09 Mei 2025 – 11:09 WIB

    Elshinta.com – Dinas Kebudayaan DKI Jakarta menyebutkan masyarakat bisa mengunjungi lima museum di Jakarta hingga malam hari pada 10-11 Mei 2025 dalam uji coba penerapan jam operasional mulai pukul 09.00 hingga 20.00 WIB.  Kepala Bidang Pelindungan Kebudayaan, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Linda Enriany saat dihubungi di Jakarta, Jumat, mengatakan uji coba dilakukan di Museum Sejarah Jakarta, Museum Seni Rupa & Keramik, Museum Wayang, Museum Bahari, dan Museum Betawi.

    Pembukaan museum hingga malam hari menjadi janji yang pernah disampaikan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Ini dilakukan untuk memberikan akses lebih luas bagi masyarakat, termasuk pelajar dan warga yang membutuhkan fasilitas belajar atau rekreasi edukatif di luar jam kerja.

    Upaya ini juga dalam rangka memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung. Para pengunjung bisa menikmati suasana museum yang berbeda pada malam hari sembari mengeksplorasi sejarah, seni, dan budaya Jakarta. Sebelumnya, sebagian besar museum dibuka sejak pukul 09.00 hingga 15.00 WIB.

    “Untuk launching (peluncuran pembukaan museum hingga malam hari) belum ada pembahasan resmi, tapi Insya Allah dalam waktu dekat,” kata Linda.

    Selain museum, Gubernur Pramono juga berencana membuka perpustakaan-perpustakaan di Jakarta hingga pukul 22.00 WIB. Ini merupakan bagian dari program 100 hari kerjanya bersama Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, untuk meningkatkan akses pendidikan bagi pelajar.

    Pramono mengatakan peningkatan akses ke fasilitas pendidikan, seperti perpustakaan, taman, dan museum merupakan bagian dari komitmennya untuk menghadirkan keadilan sosial di bidang pendidikan. Sebagai tahap awal, Perpustakaan Cikini dan Pusat Dokumen Sastra HB Jasin akan terlebih dulu dibuka hingga pukul 22.00 WIB. Kedua fasilitas tersebut sebelumnya dibuka hingga pukul 16.00 WIB. Uji coba sudah dilakukan pada dua pekan terakhir.

    Kemudian, perpanjangan jam operasional akan dilakukan bertahap ke perpustakaan lainnya di Jakarta Pusat, Timur, Selatan, Barat, dan Utara. Namun, implementasi penuh nantinya bergantung pada kesiapan fasilitas dan sumber daya manusia (SDM). Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) menargetkan seluruh perpustakaan yang dikelolanya dapat beroperasi hingga pukul 22.00 WIB.

    Sumber : Antara

  • Niatnya Kurangi Mobil, tapi Malah Terus Nambah

    Niatnya Kurangi Mobil, tapi Malah Terus Nambah

    Jakarta –

    Ganjil genap Jakarta dinilai tak efektif. Maksud hati mengurangi mobil berdasarkan nomor plat, yang terjadi malah bertambahnya kendaraan baru.

    Kebijakan ganjil genap merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan. Lewat kebijakan ini, kendaraan yang melintas di Jakarta dibatasi berdasarkan angka pelat nomor terakhir menyesuaikan dengan tanggal yang berlaku saat itu. Ganjil genap ini berlaku di waktu tertentu, utamanya di jam-jam sibuk pagi hari dan sore hari.

    Meski begitu, keberadaan ganjil genap tak serta merta bikin kemacetan di Jakarta berkurang. Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menyebut ganjil genap bukan solusi mengurai kemacetan. Tak bisa dipungkiri, saat penerapan ganjil genap pun Jakarta tetap dihantui kemacetan yang parah.

    Kata Rio, ganjil genap merupakan solusi jangka pendek dan tak bisa menyelesaikan akar permasalahan macet di Jakarta. Di sisi lain, kebijakan ini juga banyak diakali kaum berduit dengan membeli kendaraan baru.

    “Ini banyak sekali temuan ini di Jakarta. Artinya, ganjil-genap justru berpotensi menciptakan kontradiksi yang maksudnya ingin mengurangi mobil tapi malah menambah kendaraan baru,” kata Rio dilansir Antara.

    Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta harus segera mencari solusi jangka panjang soal mengatasi kemacetan di Jakarta. Diketahui belakangan mencuat rencana penerapan jalan berbayar di sejumlah ruas jalan. Namun Dinas Perhubungan membantah bakal menerapkan jalan berbayar itu di Jakarta.

    “Kita patut bertanya, di mana rancangan kebijakan menyeluruh yang bisa menjadi panduan jangka panjang, bukan sekedar respons jangka pendek,” terang Rio.

    Wacana penerapan ERP sejatinya sudah mencuat sejak tahun 2023. Hal itu diketahui dalam draf Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik, aturan itu dibuat untuk beberapa tujuan.

    Disebutkan dalam pasal 3, diharapkan lalu lintas bisa lebih terkendali dengan pembatasan kendaraan bermotor dan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak listrik. Tidak cuma itu, dengan penerapan Perda tersebut juga diharapkan agar lalu lintas jalan bisa lebih lancar.

    Tujuan lainnya adalah mendorong masyarakat beralih menggunakan angkutan umum, mewujudkan transportasi yang mendukung kualitas lingkungan hidup yang berkesinambungan, dan transfer progresif beban, manfaat dan tarif biaya kemacetan dari pengguna kendaraan pribadi kepada angkutan umum, serta sarana prasarana perkotaan.

    (dry/din)

  • Ganjil Genap Jakarta Tetap Berlaku Jelang Akhir Pekan Jumat 9 Mei 2025, Cek Selengkapnya! – Page 3

    Ganjil Genap Jakarta Tetap Berlaku Jelang Akhir Pekan Jumat 9 Mei 2025, Cek Selengkapnya! – Page 3

    Menghadapi aturan ganjil genap yang tetap berlaku pada Jumat (9/5/2025) menjelang akhir pekan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar perjalanan tetap lancar dan bebas masalah. Berikut adalah beberapa tips yang bisa diterapkan:

    1. Periksa Nomor Pelat Kendaraan dengan Cermat

    Sebelum berangkat, pastikan nomor pelat kendaraan Anda sesuai dengan tanggal yang berlaku. Karena Jumat, 9 Mei 2025 adalah tanggal ganjil, hanya kendaraan dengan pelat ganjil yang diizinkan melintas di kawasan yang memberlakukan ganjil genap. Jangan sampai salah perhitungan agar tidak terkena sanksi.

    2. Cek Rute Perjalanan Sebelum Berangkat

    Pastikan Anda mengetahui rute mana saja yang termasuk dalam cakupan ganjil genap. Beberapa aplikasi navigasi kini sudah menyediakan informasi terkait jalan yang terkena aturan tersebut, sehingga Anda bisa menghindari jalur yang terbatas untuk kendaraan Anda.

    3. Manfaatkan Transportasi Umum

    Jika pelat kendaraan Anda tidak sesuai dengan aturan ganjil genap, pertimbangkan untuk menggunakan transportasi umum seperti TransJakarta, MRT, LRT, atau KRL. Selain lebih praktis, Anda juga bisa menghindari risiko tilang dan kemacetan.

    4. Hindari Jam Sibuk jika Memungkinkan

    Aturan ganjil genap berlaku pada pukul 06.00–10.00 WIB dan 16.00–21.00 WIB. Jika memungkinkan, rencanakan perjalanan di luar jam tersebut untuk menghindari kemacetan dan pembatasan.

    5. Persiapkan Kendaraan dengan Baik

    Pastikan kendaraan dalam kondisi prima, terutama jika Anda harus menempuh rute alternatif yang mungkin lebih panjang. Cek kondisi ban, mesin, dan bahan bakar sebelum berangkat.

    6. Patuhi Rambu Lalu Lintas dan Pengawasan ETLE

    Pemerintah DKI Jakarta telah memasang sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) di berbagai titik untuk mengawasi pelanggaran lalu lintas, termasuk ganjil genap. Patuhilah rambu dan aturan yang ada agar tidak terkena sanksi.

    7. Selalu Update Informasi Terkini

    Pemprov DKI Jakarta sering melakukan sosialisasi dan pengumuman terbaru terkait kebijakan ganjil genap. Pastikan Anda selalu mendapatkan informasi terkini agar tidak terjebak pelanggaran yang tidak perlu.

    Dengan mengikuti tips di atas, persiapan yang matang dan kepatuhan terhadap peraturan akan membuat perjalanan lebih aman dan nyaman di tengah padatnya lalu lintas Jakarta.