Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Suhu AC harus disesuaikan dengan kondisi luar ruangan

    Suhu AC harus disesuaikan dengan kondisi luar ruangan

    Jakarta (ANTARA) – Dokter spesialis radiologi, dr. Widyo Ari Nugroho, Sp.Rad mengungkapkan bahwa suhu ideal pendingin ruangan (AC) harus disesuaikan dengan kondisi luar ruangan agar tak menyebabkan stres yang antara lain bisa berujung kulit dan mata kering.

    “AC sebaiknya tidak terlalu dingin. Kita harus sesuaikan dengan kondisi di luar juga agar tubuh tidak kaget ketika masuk ke dalam ruangan,” ujar dia di Jakarta, Senin.

    Misalnya, di luar suhu udara kurang lebih 37 Celsius (C) lalu ketika masuk ke ruangan tiba-tiba 18 maka badan langsung kaget.

    Widyo mengatakan hal itu dalam acara bertema “Aktif di tempat Kerja: Kesehatan Dimulai dari Kursi Anda dan Risiko Kesehatan di balik Kenyamanan AC dari sisi Radiologi”.

    Kegiatan ini diadakan Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai (PPKP) Pemprov DKI Jakarta, dia merekomendasikan agar suhu ideal AC diatur sekitar 25 derajat Celcius.

    Usahakan suhu di dalam ruangan itu idealnya mungkin sekitar 25 C. “Lalu bisa memanfaatkan fitur-fitur AC terbaru, misalnya, yang mengatur kelembapan,” ujar dia.

    Widyo mengatakan, hingga saat ini belum ada penelitian yang menunjukkan waktu maksimal seseorang terpapar AC.

    Adapun paparan AC diketahui menyebabkan sejumlah masalah kesehatan seperti kekeringan pada kulit dan tenggorokan, iritasi kulit, masalah pernapasan hingga kekakuan otot.

    “Kalau terpapar AC secara terus-menerus apalagi kalau membelakangi AC, bisa menimbulkan kekakuan otot karena udara dingin tersebut akan mengenai leher dan tengkuk,” kata dia.

    Dia menambahkan, pada kasus yang jarang terjadi dan diketahui bahwa terpapar AC juga dapat menimbulkan stres imun karena perubahan suhu yang drastis menyebabkan stres dalam tubuh sehingga mengganggu imunitas tubuh.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Duduk rebahan tak boleh lebih dari satu jam

    Duduk rebahan tak boleh lebih dari satu jam

    Jakarta (ANTARA) – Dokter spesialis kedokteran olahraga dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga (PDSKO) dr. Fauzan Nanggadita, Sp.KO mengingatkan masyarakat bahwa duduk rebahan tak boleh lebih dari satu jam kecuali tidur malam agar tak terkena masalah kesehatan.

    “Duduk rebahan tidak boleh lebih dari satu jam kecuali tidur malam. Minimal 20 menit bangun. Duduk satu jam, setelah satu jam kita harus melakukan gerak,” ujarnya di Jakarta, Senin.

    Hal itu disampaikan dalam acara bertema “Aktif di Tempat Kerja: Kesehatan Dimulai dari Kursi Anda dan Risiko Kesehatan di balik Kenyamanan AC dari sisi Radiologi” yang diadakan Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai (PPKP) DKI Jakarta.

    Duduk terlalu lama diketahui dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, obesitas dan masalah metabolisme.

    Arsip foto – Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta bekerja pada hari pertama kerja di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Rabu (26/4/2023). ANTARA FOTO/Fauzan/foc.

    Karena itu, saat sudah duduk selama satu jam, Fauzan menyarankan orang-orang untuk bangkit berdiri, misalnya, dengan mengelilingi satu ruangan sebanyak dua atau tiga kali.

    Namun, apabila mengelilingi ruangan tak memungkinkan, maka bisa melakukan gerakan duduk dan bangkit dari kursi sebanyak 10 kali atau ditambah kegiatan mendorong kursi.

    “Duduk, bangun 10 kali saja. Kalau kurang, angkat saja kursinya, dorong ke atas,” ujar Fauzan.

    Khusus para pekerja kantor yang menggunakan komputer, disarankan mengetik sambil berdiri dan mengurangi paparan gawai saat istirahat.

    Dokter spesialis kedokteran olahraga dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga (PDSKO) dr. Fauzan Nanggadita, Sp.KO dalam acara bertema “Aktif di tempat kerja : Kesehatan di mulai dari Kursi Anda dan Resiko Kesehatan di balik Kenyamanan AC dari sisi Radiologi” yang diadakan Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai (PPKP) DKI Jakarta di Jakarta, Senin (19/5/2025). (ANTARA/Lia Wanadriani Santosa)

    Dia mengingatkan, orang-orang harus memperbanyak gerak sekalipun sedang sibuk bekerja. Sejumlah cara yang bisa dilakukan termasuk dengan menaiki angkutan umum atau parkir di lokasi yang jauh.

    Kemudian alih-alih lift, pilihlah naik dan turun dengan tangga serta membuat jadwal aktivitas fisik bersama rekan kerja.

    “NEPA atau ‘Non-Exercise Physical Activity’ seperti naik angkutan umum, banyak jalan, parkir yang jauh,” katanya.

    Di kantor jangan pakai lift, naik-turun tangga supaya pahanya terlatih. “Kemudian buat jadwal aktivitas fisik bersama seperti senam atau jalan,” ujar Fauzan.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Program Prabu Jakarta upaya bentuk pelajar sadar hukum

    Program Prabu Jakarta upaya bentuk pelajar sadar hukum

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan Program Pelajar Duta Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Prabu) Jakarta menjadi upaya membentuk pelajar sadar hukum dan memiliki kepedulian sosial sehingga tak semata cerdas secara akademik.

    “Prabu Jakarta upaya untuk menyuarakan kebaikan,” ujar Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Tamo Sijabat dalam rangkaian kegiatan “Prabu Edu Action” di Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan, melalui Program Prabu Jakarta, Pemprov DKI Jakarta ingin menciptakan ruang partisipasi yang aktif bagi pelajar SMA dan SMK serta menciptakan lingkungan yang kondusif di sekolah dan sekitarnya.

    “Jadi kalau ada larangan merokok, punya keberanian menyampaikan bahwa tidak boleh merokok. Termasuk ketika ada pungutan liar (pungli), punya keberanian untuk melaporkannya ke Satpol PP,” katanya.

    Prabu memfasilitasi ruang bagi pelajar untuk menjadi agen perubahan sosial, bukan sekedar objek sosialisasi. Melalui program ini, pelajar bukan hanya menjadi penyampai informasi, tapi juga agen perubahan.

    “Kalian akan turun langsung ke lapangan, berjalan bersama pelajar, menyampaikan perasaan ketertiban dengan cara yang lebih humanis, komunikatif dan menyenangkan. Kalau yang menyampaikan Satpol PP, terkesan bersifat perintah,” kata dia.

    Adapun sejak tahun 2023, Pemprov DKI Jakarta melalui Satpol PP DKI Jakarta mengukuhkan “Prabu Jakarta”. Tahun lalu, sebanyak 1.000 orang “Prabu Jakarta” dikukuhkan dari 40 SMK/SMA di Jakarta.

    Jumlah Prabu yang sama juga dikukuhkan pada tahun 2023. Prabu Jakarta menjadi mitra dan perpanjangan tangan dari Satpol PP dalam menjaga kota Jakarta agar tetap aman.

    “Prabu Jakarta” tidak hanya menjadi kader penegak disiplin di sekolah, tetapi juga bisa membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menyosialisasikan peraturan-peraturan di DKI Jakarta.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mas Dhito dan Pramono Anung Teken Kerja Sama Kediri-Jakarta

    Mas Dhito dan Pramono Anung Teken Kerja Sama Kediri-Jakarta

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menandatangani naskah kesepakatan bersama dalam rangka pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik. Kesepakatan tersebut diteken di Balaikota Pemprov DKI Jakarta, Jumat (16/5/2025). Tujuan utama kerjasama ini adalah untuk saling memperkuat sektor unggulan masing-masing daerah, khususnya bidang pertanian dan ketahanan pangan.

    “Kerjasama antara Pemkab Kediri dengan Pemprov DKI Jakarta tentunya mendapatkan dua impact (dampak) yang sama-sama bermanfaat,” ujar Bupati Kediri yang akrab disapa Mas Dhito.

    Kabupaten Kediri diketahui memiliki sekitar 70 persen wilayahnya berupa lahan pertanian, menjadikannya lumbung komoditas hasil tani yang potensial. Mas Dhito berharap kerjasama ini bisa memberi manfaat nyata bagi petani, sekaligus menjadi upaya konkret menghapus kemiskinan ekstrem di wilayahnya.

    “Saya harapkan dengan kerjasama antara Pemprov DKI dan Pemkab Kediri ini semoga membawa kesejahteraan bagi Kabupaten Kediri, di mana itu adalah tempat kelahiran pak gubernur (Pramono Anung),” ungkapnya.

    Penandatanganan ini tak berhenti pada tataran administratif saja. Implementasi kerjasama langsung ditindaklanjuti perusahaan daerah dari kedua belah pihak. PD Canda Birawa, milik Pemkab Kediri, resmi menjalin sinergi dengan tiga BUMD milik DKI Jakarta: Perumda Dharma Jaya, PT Food Station Tjipinang, dan Perumda Pasar Jaya.

    Melalui Dharma Jaya, kerjasama difokuskan pada pengadaan daging potong demi menjaga ketahanan pangan di DKI. Sementara dengan PT Food Station Tjipinang, kerjasama diarahkan untuk penyediaan beras. Adapun dengan Perumda Pasar Jaya, PD Canda Birawa berperan dalam pemasaran komoditas hortikultura dari Kabupaten Kediri.

    Mas Dhito juga menyampaikan peluang investasi kepada PT Food Station Tjipinang, terutama dalam pembangunan penggilingan padi di Kediri. “Kerjasama dengan Food Station itu (memang membantu) menjaga stabilitas harga, tapi kalau ada investasi kenapa tidak, maka kita membuka itu seluas-luasnya,” katanya.

    Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungannya. Ia menekankan pentingnya manfaat dan transparansi dalam setiap bentuk kerjasama antar daerah. “Nggak boleh ada ruang yang abu-abu dalam kerjasama-kerjasama yang seperti ini,” tegas Pramono.

    Lebih jauh, ia juga membuka kesempatan bagi Pemkab Kediri untuk belajar dari DKI dalam hal pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik. Salah satunya melalui adopsi sistem aplikasi Jakarta Kini (Jaki), yang dinilai efektif dalam menjangkau kebutuhan warga secara digital dan real time. [ADV PKP/nm]

  • Jakarta inisiasi “Film Commission” pertama di Indonesia

    Jakarta inisiasi “Film Commission” pertama di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginisiasi terbentuknya “Film Commission” (Komisi Film) pertama di Indonesia untuk mendukung industri film di dalam negeri menuju masa depan yang lebih inklusif dan berdaya saing global.

    “Jakarta akan menjadi inisiator terbentuknya ‘Film Commission’ pertama di Indonesia,” ujar Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Komisi ini, kata Rano di sela Festival Film Cannes 2025, Prancis, bertugas mendukung industri perfilman nasional dengan berbagai insentif dan kemudahan, mulai dari perizinan, promosi hingga kolaborasi internasional.

    Dia mengatakan, Jakarta tak hanya hadir sebagai penonton, tetapi sebagai penggerak utama transformasi industri perfilman Indonesia menuju masa depan yang lebih inklusif dan berdaya saing global.

    Melalui kehadiran aktif di Cannes, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat memperkuat diplomasi budaya melalui film serta memperluas potensi ekonomi kreatif di sektor audiovisual.

    Festival Film Cannes menjadi ajang promosi penting bagi potensi lokasi syuting, bakat kreatif dan profesional perfilman Indonesia di mata dunia.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendirikan “booth” (stan) Pavilion Jakarta-Indonesia yang difungsikan sebagai ruang pertemuan dan etalase karya-karya kreatif Indonesia.

    Stan ini menjadi titik temu penting antara sineas Indonesia dengan komunitas industri film internasional, termasuk produser, distributor dan pelaku pasar film dari berbagai negara.

    Paviliun tersebut sekaligus menunjukkan kesiapan Jakarta sebagai kota sinema yang terbuka bagi dunia.

    Pemprov DKI Jakarta juga menginisiasi program “Networking Hours” yang dihadiri sejumlah nama sineas Indonesia seperti Christine Hakim, Garin Nugroho, Reza Rahadian, Chelsea Islan, Mya Santosa (Visinema), Vivian Idris (Jakarta Film Week), Iko Uwais dan beberapa pelaku industri kreatif lainnya.

    “Networking Hours” digelar di Stan Pavilion Jakarta-Indonesia dengan Pemprov Jakarta sebagai tuan rumah, didukung Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, yang turut hadir menyampaikan apresiasi atas upaya Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses dan jejaring sineas nasional ke tingkat dunia.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kopi jadi produk andalan, Pramono yakin barista dapat sejahtera

    Kopi jadi produk andalan, Pramono yakin barista dapat sejahtera

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyakini kehidupan barista (orang yang ahli membuat minuman kop) akan sejahtera jika kopi menjadi produk andalan di Indonesia.

    “Kalau produksi kopi ini menjadi salah satu produksi andalan di Republik ini, termasuk di Jakarta, saya meyakini kehidupan baristanya juga akan menjadi lebih baik. Itu sudah hukum alam,” kata Pramono saat ditemui dalam acara penyelenggaraan “World of Coffee Jakarta” 2025 di Jakarta Internasional Convention Center (JICC), Jakarta, Sabtu.

    Pramono juga meyakini bahwa Indonesia akan memiliki barista-barista yang handal dalam industri kopi, jika kopi menjadi produk andalan.

    “Saya yakin cepat atau lambat kopi Indonesia yang sekarang secara kuantitas sudah mulai menguasai dunia. Pasti akan mendapatkan barista yang memiliki talenta yang luar biasa,” katanya.

    Pemprov DKI Jakarta, kata dia, akan memberikan bantuan kepada industri kopi di Jakarta.

    “Ya kalau yang berkaitan dengan Pemerintah Jakarta, nanti apa yang menjadi permintaan kemudahan keluar masuk. Misalnya, perizinan, pajak dan sebagainya, kita bisa support,” ucapnya.

    Berdasarkan laman resmi World of Coffee, acara ini diluncurkan oleh Specialty Coffee Association (SCA) pada tahun 1999, telah menjadi salah satu acara terpenting dalam industri kopi global.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • SLB Negeri di Jakarta masih perlu ditambah

    SLB Negeri di Jakarta masih perlu ditambah

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana mengungkapkan bahwa Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri bagi penyandang disabilitas di Jakarta perlu ditambah.

    Hal itu karena saat ini jumlahnya masih kurang dan mengakibatkan banyak dari kalangan tidak mampu yang tidak menyekolahkan anaknya.

    “SLB Negeri kita untuk tingkat SD hanya meng-‘cover’ 61 persen, SMP 48 persen dan SMA 38 persen,” kata Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta itu di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, kebutuhan sekolah negeri bagi penyandang disabilitas masih banyak dan harus dipenuhi oleh Pemprov DKI Jakarta.

    Hal itu mengingat kondisi bahwa kalau masyarakat ingin sekolah di swasta maka biayanya tergolong mahal dan tidak semua penyandang disabilitas memiliki kemampuan itu.

    Komisi E DPRD DKI Jakarta terus berupaya agar Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta memprogramkan sekolah negeri bagi disabilitas secepatnya karena ini mendesak.

    “Kalau SLB swasta mahalnya luar biasa. Dan ini sangat membebani mereka,” ujarnya.

    Justin menambahkan bahwa dengan mahalnya SLB swasta dan minimnya SLB Negeri maka banyak dari penyandang disabilitas yang tidak sekolah.

    Untuk itu, pihaknya terus mendorong agar Pemprov DKI mau memprioritaskan para difabel khususnya mereka yang dari golongan tidak mampu.

    “Banyak yang tidak sekolah. Kenapa hampir setiap rapat dengan Dinas Pendidikan saya pasti menyampaikan hal ini karena realitanya di lapangan banyak anak-anak yang sangat ingin sekolah,” katanya.

    Tapi, kata dia, karena tidak ada biaya akhirnya mereka terpaksa di rumah.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pramono minta Pelindo cegah kemacetan di Tanjung Priok

    Pramono minta Pelindo cegah kemacetan di Tanjung Priok

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta PT Pelindo mencegah agar kemacetan parah yang sempat terjadi Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu, tidak terulang.

    “Intinya saya meminta kerja sama dengan Pelindo. Jangan sampai kemacetan yang horor itu terulang kembali sehingga kita tangani secara bersama-sama,” kata Pramono di kantor PT Pelindo di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat.

    Pramono mengatakan, Pemprov DKI Jakarta juga akan memberikan dukungan atas permintaan integrasi jalan Tol Cibitung-Cilincing.

    Sebab, kata Pramono, integrasi jalan tol itu akan memberikan dampak yang sangat positif.

    “Supaya (kendaraan) begitu keluar tidak langsung ke jalan arteri. Inilah yang menyebabkan salah satu kemacetan yang selama ini terjadi di daerah Priok,” kata Pramono.

    Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono mengatakan, kemacetan di Tanjung Priok sebelumnya terjadi karena ada kecerobohan salah satu terminal dalam perencanaan operasi.

    “Memang ada salah satu terminal di Tanjung Priok agak sedikit ceroboh dalam melakukan perencanaan operasi,” katanya.

    Tapi dengan kenyataan tersebut, pihaknya melakukan pembelajaran bahwa saat ini di terminal tersebut dilakukan “traffic and control”.

    Meski sebelumnya Pelindo juga melakukan pemantauan lalu lintas dan pengendaliannya, pihaknya akan melakukan berdasarkan rencana. “Jadi seminggu ke depan, kita lakukan perencanaan dan setiap terminal wajib melaporkan radar kegiatan,” katanya.

    Dengan demikian dapat dimitigasi apabila dalam satu hari terjadi potensi kemacetan, maka sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa tidak terjadi kemacetan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI bebaskan semua lahan untuk perluasan Waduk Kamal pada 2026 

    DKI bebaskan semua lahan untuk perluasan Waduk Kamal pada 2026 

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pembebasan semua lahan untuk perluasan Waduk Kamal, Jakarta Utara, seluas 13 hektare pada tahun 2026 sebagai salah satu upaya mengatasi masalah banjir di Jakarta.

    “Sampai dengan akhir tahun 2025, jika ‘on time’ (tepat waktu) kami baru bisa membebaskan separuhnya saja kurang lebih sekitar 5-6 hektare. Sisanya akan kami ajukan di APBD 2026,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum di Jakarta, Jumat.

    Waduk Kamal secara administrasi berada di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara.

    Pembangunan waduk ini bertujuan mengurangi dampak genangan dan banjir yang disebabkan oleh luapan sungai pada saat hujan.

    Selain itu, proyek tersebut memiliki aspek pengembangan ekonomi dan pariwisata yang diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi wilayah Kamal Muara dan masyarakat sekitarnya.

    Pada tahun 2022, Pemprov DKI Jakarta sempat menganggarkan pembebasan lahan untuk pembangunan Waduk Kamal, namun proyek itu tidak terealisasi karena kendala di lapangan.

    Menurut dia, pembebasan lahan diperlukan untuk menambah atau memperluas area waduk agar lebih optimal.

    Adapun hingga tahun 2024, tercatat sebanyak 147 waduk, situ, embung dan empang telah terbangun di wilayah DKI Jakarta.

    Ika dalam kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta 2026 bersama Komisi D DPRD Jakarta juga membahas masalah tak ada akses jalan di sekitar Waduk Haji Dogol, Jakarta Timur.

    “Untuk Haji Dogol ini waduknya sudah jadi tapi jalan aksesnya tidak ada,” kata dia.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemasangan CCTV perlu dikaji lebih mendalam agar tidak sia-sia

    Pemasangan CCTV perlu dikaji lebih mendalam agar tidak sia-sia

    pemasangan CCTV di area publik sangat dibutuhkan  warga. Terutama daerah yang rawan tindak kriminalitas dan tawuran

    Jakarta (ANTARA) – Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI mengkaji secara mendalam program pemasangan kamera pengintai (CCTV) di sejumlah areal publik agar tidak menjadi sia-sia.

    “Selama ini, belum pernah melihat adanya kajian seperti itu. Jadinya mubazir. Maka! Perlu dilakukan desain besar (grand design) terhadap CCTV di Jakarta,” kata Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Inggard Joshua dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Inggard mengatakan Pemprov DKI Jakarta selama ini belum pernah menganalisa kebutuhan kamera CCTV, misalnya untuk pemantauan debit air, kemacetan, hingga daerah rawan kriminalitas.

    Inggard meminta agar Diskominfotik DKI Jakarta menyesuaikan kebutuhan pemasangan CCTV. Seperti pembagian jenis kamera CCTV seperti apakah diperuntukkan bagi surveillance, analitic, ataupun local area network di masing-masing wilayah.

    Apalagi, sambung Inggard, pemasangan 100 titik CCTV di lingkungan permukiman warga salah satu bagian dari visi dan misi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung guna menekan angka kriminalitas di lingkungan masyarakat.

    “Itulah makannya diperlukan kajian secara menyeluruh. Desain besarnya, manfaatnya apa, di mana tempatnya dan jenis kamera apa yang dibutuhkan,” ujarnya.

    Inggard menekankan pemasangan CCTV di area publik sangat dibutuhkan warga. Terutama daerah yang rawan tindak kriminalitas dan tawuran.

    “Kalau tidak tertib, tidak aman, dan tidak kondusif, siapa yang mau berinvestasi. Jadi dengan adanya CCTV bisa membantu dan mengamankan lingkungan,” kata dia.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik DKI Jakarta Budi Awaludin memastikan tengah merancang desain besar CCTV. Nantinya, akan dikaji terkait kebutuhan CCTV yang akan dipasang di sejumlah wilayah.

    “Grand design ini nantinya kita akan kaji, karena ini masih menjadi perdebatan yang juga menjadi pertanyaan dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan), apakah CCTV ini sebaiknya mengadakan sendiri atau sewa,” katanya.

    Budi juga menyampaikan, pemasangan CCTV di sejumlah wilayah merupakan salah satu indikator DKI Jakarta menuju kota global atau kota cerdas.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025