Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Program “Jakarta Funding” tak bisa selesai dalam 100 hari

    Program “Jakarta Funding” tak bisa selesai dalam 100 hari

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui program Pendanaan Jakarta (Jakarta Funding) tak bisa selesai dalam waktu 100 hari setelah ia menjabat sebagai orang nomor satu di Jakarta.

    “Terkait ‘Jakarta Funding’, bukan program 100 hari, itu tidak mungkin. Tetapi ‘Jakarta Funding’ itu adalah program jangka panjang,” kata Pramono.

    Hal itu disampaikan usai peluncuran kembali (relaunching) aplikasi Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman (Sirukim) Jakarta Timur di Rusunawa Pulogebang Penggilingan Tower C, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Selasa.

    Apalagi, kata Pramono, “Jakarta Funding” merupakan program jangka panjang yang dibuat untuk meningkatkan pemasukan di Pemprov DKI Jakarta. Lembaga ini akan mendorong pemasukan dari berbagai sektor di luar pajak.

    “‘Jakarta Funding’ itu adalah program jangka panjang untuk menambah revenue Jakarta, karena tidak bisa Jakarta hanya bergantung pada pajak, distribusi, retribusi dan sebagainya,” ujar Pramono.

    Pramono berencana melakukan diskusi dengan CEO Indonesia Investment Authority (INA), Ridha Wirakusumah di minggu ini untuk meminta saran mengenai pembentukan “Jakarta Funding”.

    “Dalam minggu ini saya akan bertemu, berdiskusi secara detail dengan Pak Ridha. Pak Ridha itu adalah sekarang menjadi CEO-nya INA Funding,” katanya.

    Pramono berjanji akan memberikan informasi lebih lanjut apabila ‘Jakarta Funding” terbentuk. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta juga siap dengan pandangannya mengenai “Jakarta Funding” tersebut.

    Sebelumnya, saat Pramono belum dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, dirinya sempat menyampaikan akan mengembangkan Program “Jakarta Funding”:yang dikelola secara profesional untuk mendukung pembangunan ekonomi Jakarta.

    “Jakarta Funding” akan dimulai dengan modal sebesar Rp3 triliun yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD DKI Jakarta.

    Dia memastikan dana tersebut akan dikelola secara profesional, tanpa campur tangan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    “Sisa anggaran itu antara Rp5-6 triliun. Saya nggak perlu banyak-banyak, saya ambil Rp3 triliun saja untuk modal dasar ‘Jakarta Funding’, dikelola secara profesional. Saya yakin ini akan menjadi ‘revenue’ (pendapatan) baru bagi Jakarta,” kata Pramomo.

    Pramono meyakini bahwa “Jakarta Funding” dapat direalisasikan karena Jakarta memiliki APBD sebesar Rp91 triliun.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim telah merealisasikan sebagian besar dari 40 Program Capaian Cepat (Quick Wins).

    Program-program yang sudah berhasil diluncurkan, misalnya, pemutakhiran data Kartu Jakarta Pintar (KJP), rumah susun, pencanangan pusat (hub) seperti Dukuh Atas, Blok M Hub, menggratiskan 15 golongan untuk transportasi umum, hingga meluncurkan Transjabodetabek.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI ingin RDF Rorotan sempurna sebelum dioperasikan kembali

    Pemprov DKI ingin RDF Rorotan sempurna sebelum dioperasikan kembali

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin pusat pengolahan sampah menjadi bahan bakar Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara, sempurna sebelum dioperasikan kembali.

    “Prosesnya harus sempurna. Nggak bisa abal-abal. Kita nggak bisa serta-merta hanya ingin melakukan sesuatu, tapi mengorbankan kesehatan masyarakat,” kata Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim di Jakarta, Selasa.

    Chico mengatakan, sebisa mungkin, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meluncurkan kembali RDF Rorotan sebelum akhir tahun ini.

    Target maksimal RDF Rorotan dibuka sekitar bulan September mendatang. Namun, Pemprov DKI Jakarta tetap ingin tempat tersebut sempurna sebelum benar-benar kembali beroperasi.

    “Rorotan salah satunya adalah masih polusi, baunya masih keluar, masyarakat juga masih belum bisa menerima lingkungannya bau seperti itu,” katanya.

    Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga sedang mencari pola supaya betul-betul lingkungan di sana bisa terjaga dengan sehat supaya bisa beroperasi dengan baik.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan RDF Rorotan masih belum bisa beroperasin kembali karena masih dalam persiapan komisioning.

    “Jadi RDF Rorotan itu kan memang kemarin ada masalah. Sekarang ini memang persiapan untuk komisioning kembali,” kata Pramono.

    Sebelumnya masyarakat setempat sempat mengeluhkan bau yang mengganggu karena proses komisioning sampah di RDF Rorotan.

    Untuk mengatasi hal tersebut, Pramono Anung pada 20 Maret lalu meninjau RDF Rorotan untuk melihat langsung persoalan yang ada.

    Ternyata, setelah melihat persoalan yang ada, bau tersebut muncul karena proses komisioning menggunakan sampah lama.

    Untuk itu, Pramono menginstruksikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta dan jajaran untuk memperbaiki permasalahan yang ada.

    Pramono menyebutkan, jika nanti komisioning sampah itu sudah berhasil, tidak lagi menimbulkan bau hingga tidak ada komplain masyarakat, barulah RDF Rototan bisa beroperasi kembali.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Taman 24 jam sudah umum di kota global terbaik

    Taman 24 jam sudah umum di kota global terbaik

    Jakarta (ANTARA) – Staf Khusus Gubernur Jakarta Nirwono Joga mengatakan taman beroperasi 24 jam sudah umum di kota global terbaik seperti New York, Tokyo, London dan Paris, untuk mendukung aktivitas warga di sana.

    “Saat kita berkunjung ke sana, sebagian besar taman-taman kotanya ini terbuka 24 jam,” ujar dia dalam acara “Bicara Kota” seri ke-13 dengan tema “Aktivasi Taman 24 Jam: Ruang Publik Aman, Kreatif, dan Inklusif”, di Jakarta, Selasa.

    Dengan beroperasi 24 jam, warga dapat beraktivitas di ruangan publik seperti taman. Apalagi saat ini muda-mudi terutama Gen Z justru bekerja di atas jam 22.00.

    “Karena sebagai kota global, kegiatan mereka (masyarakat) itu 24 jam,” katanya.

    Arsip foto – Sejumlah warga hadir dalam peresmian Taman Literasi Martha Christina Tiahahu di Blok M, Jakarta Selatan, Minggu (18/9/2022). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nz/aa.

    Karena itu, menjadi tugas Pemprov DKI Jakarta khususnya Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta untuk menyediakan sarana pendukung kegiatan di malam hari warga. Salah satunya jaringan internet gratis.

    “Dengan kekuatan 4-5G, misalnya. Karena zaman sekarang kerjanya justru malam. Klien proyek mereka itu justru di kota-kota dunia yang jamnya sedang malam,” katanya.

    Dengan global, artinya konektivitasnya kota Jakarta dengan kota-kota di dunia itu juga harus 24 jam.

    Taman yang beroperasi 24 jam dapat menjadi pilihan tempat masyarakat kota melakukan kegiatan produktif.

    Staf Khusus Gubernur Jakarta sekaligus Praktisi Perkotaan Berkelanjutan, Nirwono Joga dalam acara Bicara Kota series ke-13 dengan tema “Aktivasi Taman 24 Jam: Ruang Publik Aman, Kreatif, dan Inklusif”, di Jakarta, Selasa (27/5/2025). (ANTARA/Lia Wanadriani Santosa)

    Saat ini, Jakarta berupaya meningkatkan peringkat menjadi 50 besar kota global dunia dari posisi saat ini, yakni 74. Hal ini tak sulit mengingat Jakarta pernah berada pada peringkat 54 pada tahun 2015.

    Di atas Jakarta, ada Bangkok, Singapura, kota di negara-negara tetangga dan sama-sama tergabung dalam ASEAN. Jakarta bisa belajar dari kota-kota ini.

    “Bangkok bisa (posisi) 45, masa’ Jakarta tidak bisa (peringkat) 50. Ini kan berarti ada catatan penting yang perlu kita belajar dari kota Bangkok,” katanya.

    Seluruh kegiatan pembangunan di Jakarta, kata praktisi perkotaan berkelanjutan, harus mulai mengarah kepada “benchmark”-nya kota-kota global terbaik.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kini ada jaringan internet di taman yang beroperasi 24 jam

    Kini ada jaringan internet di taman yang beroperasi 24 jam

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memasang jaringan internet di taman-taman yang sudah beroperasi 24 jam untuk mendukung aksesibilitas digital dalam rangka mewujudkan kota global.

    “Sarana internetnya, coba kami tingkatkan. Kami sudah bekerjasama dengan Kominfo. Beberapa jaringan sudah dipasang. Gratis,” ujar Perencana Ahli Muda Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) Provinsi DKI Jakarta, Eko Cahyono di Jakarta, Selasa.

    Eko dalam acara “Bicara Kota” seri ke-13 dengan tema “Aktivasi Taman 24 Jam: Ruang Publik Aman, Kreatif, dan Inklusif” mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus-menerus mengevaluasi ruang yang bisa dibuka untuk mendukung masyarakat aktivitas 24 jam serta sarana yang dibutuhkan.

    Dalam mendukung Jakarta menjadi kota global, kebutuhan digitalisasi menjadi penting. Pemprov DKI Jakarta sebenarnya juga menyediakan layanan Wi-Fi Gratis di ruang-ruang publik Jakarta supaya warga dapat mengakses teknologi digital dengan mudah.

    Arsip foto – Sejumlah warga hadir dalam peresmian Taman Literasi Martha Christina Tiahahu di Blok M, Jakarta Selatan, Minggu (18/9/2022). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nz/aa.

    Selain internet, faktor keamanan masyarakat juga menjadi hal yang diutamakan. Pemprov DKI Jakarta memasang kamera pengawas (Closed Circuit Television/CCTV) di area yang menjadi lokasi paling ramai orang berinteraksi.

    “Ditambah juga tempat-tempat yang ada kemungkinan terjadi kerawanan sosial di sana. Dari hasil evaluasi, kami lihat titik-titik mana orang cenderung masuk di sana,” ujar Eko.

    Kemudian terkait penerangan, yakni lampu. Eko mengatakan mempertimbangkan habitat hewan dan penerangan yang dibutuhkan masyarakat saat berkegiatan malam di taman.

    Karena itu, ada penyesuaian terkait lampu di taman yang beroperasi 24 jam. “Bila gelap bisa meningkatkan risiko kerawanan. Kami juga melihat taman ini sebagai ruang ekologis juga,” katanya.

    Pemasangan lampu di taman ini disesuaikan karena di sana ada habitat satwa yang harus dijaga juga.

    Perencana Ahli Muda Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Eko Cahyono dalam acara Bicara Kota series ke-13 dengan tema “Aktivasi Taman 24 Jam: Ruang Publik Aman, Kreatif, dan Inklusif” di Jakarta, Selasa (27/5/2025). (ANTARA/Lia Wanadriani Santosa)

    Dia menambahkan, kecakapan personel keamanan juga ditingkatkan, yakni agar mereka bisa lebih bersikap humanis kepada masyarakat.

    “Nanti mereka bisa mengajak pemanfaatan taman dengan cara yang lebih humanis. Ini yang menjadi PR kami juga, bagaimana nanti kami meningkatkan pembelajaran juga kepada keamanan kami,” kata Eko.

    Pekan lalu, Pemprov DKI Jakarta meresmikan operasionalisasi lima taman di Jakarta menjadi 24 jam. Yakni Taman Lapangan Banteng, Taman Menteng, Taman Langsat, Taman Ayodia dan Taman Literasi Martha Tiahahu.

    Dengan keberadaan taman 24 jam, masyarakat Jakarta diharapkan memiliki banyak tempat untuk berinteraksi, bersilaturahmi, berbagi dan saling mendukung sesuai minat masing-masing.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hunian vertikal dan penataan RW kumuh masuk RPJMD DKI 2025-2029

    Hunian vertikal dan penataan RW kumuh masuk RPJMD DKI 2025-2029

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa peningkatan akses hunian layak di Jakarta pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 masih mengandalkan hunian vertikal dan penataan kawasan rukun warga (RW) kumuh.

    “Peningkatan akses hunian layak diarahkan pada hunian vertikal yang disertai konsolidasi tanah vertikal dan pelaksanaan reforma agraria perkotaan,” kata Pramono di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, akses hunian layak yang dipertanyakan beberapa fraksi di DPRD DKI Jakarta atas RPJMD tahun 2025-2029, terdapat beberapa program seperti hunian vertikal yang disertai konsolidasi tanah vertikal dan pelaksanaan reforma agraria perkotaan.

    Selain itu kata Pramono, Pemprov DKI Jakarta juga memperbaiki sistem tata kelola bagi warga Jakarta untuk mengakses hunian layak dan terjangkau, baik berupa sewa maupun milik.

    Tidak hanya itu, Pramono juga menyatakan bahwa penataan RW kumuh di Jakarta dengan pendekatan partisipatif dari berbagai kalangan.

    “Penataan RW kumuh dengan fokus pada perbaikan lingkungan fisik kawasan permukiman melalui pendekatan partisipatif,” ujarnya.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan program konsolidasi tanah vertikal (KTV) selain berfungsi membenahi fisik hunian di kawasan kumuh dan tak layak juga bertujuan agar kondisi sosial dan ekonomi dari penghuninya dapat meningkat.

    “Program perbaikan rumah dan KTV tidak hanya fisik dan sertifikat saja, tetapi juga sosial dan ekonominya kami benahi,” ujar Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum dalam seminar daring (webinar) di Jakarta, Selasa (18/1).

    Hunian Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV) ini merupakan bangunan berkonsep vertikal empat lantai.

    Hal itu merupakan program penataan dan perbaikan rumah yang bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna memberikan kepastian hukum bagi penghuni rumah.

    Adapun saat ini, Pemprov DKI sudah membangun dua hunian melalui skema KTV yakni di Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat dan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat.

    Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, hingga 2024, terdapat 445 RW kumuh di DKI Jakarta yang menjadi target penataan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak 284 RW telah dibenahi melalui program penataan permukiman.

    Pada 2025, Pemprov DKI berencana menata terhadap 55 RW kumuh tambahan. Artinya, hingga akhir tahun ini masih diperkirakan masih menyisakan 161 RW yang masih menunggu penataan.

    Program penataan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas permukiman dan mengurangi kawasan kumuh di Jakarta.

    Pemprov DKI Jakarta menargetkan penataan seluruh RW kumuh selesai pada 2027.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI berencana bangun jembatan JIS-Ancol

    DKI berencana bangun jembatan JIS-Ancol

    Gubernur Jakarta Pramono Anung di sela Jakarta Marketing Week (JMW) 2025, kawasan Jakarta Selatan, Minggu (25/5/2025) ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

    DKI berencana bangun jembatan JIS-Ancol
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Senin, 26 Mei 2025 – 01:07 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membangun jembatan sepanjang 300 meter yang menghubungkan Jakarta International Stadium (JIS) dan kawasan Ancol untuk mendukung perhelatan acara berskala internasional.

    “Bisa tidak JIS ini kita sempurnakan. Kita sambungkan JIS dengan Ancol, kita buatkan jembatan panjangnya kurang lebih 300 meter. Semua (kendaraan yang) parkirnya di JIS nanti di Ancol,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung di Jakarta, Minggu.

    Menurut Pramono, rencana ini merupakan bentuk kolaborasi yang sama-sama menguntungkan di antara dua anak perusahaan yang dimiliki oleh Jakarta.

    Dia mengatakan sudah memanggil pengelola JIS dan Ancol untuk membahas rencana kolaborasi ini.

    Dengan demikian, saat nanti ada kegiatan internasional seperti konser grup idola K-pop Bangtan Sonyeondan (BTS), BLACKPINK atau penyanyi Barat semisal Taylor Swift di Jakarta tersedia tak lagi bergantung pada tempat di Gelora Bung Karno (GBK).

    BTS kali terakhir mengadakan konser di Indonesia yakni Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang pada tahun 2017. Sementara BLACKPINK dan Coldplay menggelar konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada tahun 2023.

    “Selama ini tidak ada tempatnya. semuanya harus ke GBK. Dan untuk itu saya yakin pasti bisa (JIS sebagai lokasi konser). Di Ancol, lokasi parkirnya bisa sampai dengan 10 ribu lebih,” jelas Pramono.

    Dia menegaskan Pemprov DKI Jakarta akan memudahkan pelaksanaan konser atau acara berkala internasional alih-alih menjadi penghambat.

    Ini dilakukan untuk mewujudkan Jakarta masuk peringkat 20 besar kota global dunia pada tahun 2045.

    “Saya mengatakan ke internal, tugas Jakarta adalah membantu, memudahkan, bukan menjadi penghambat bagi acaranya. Tidak boleh lagi ada hambatan, kalau misalnya ada pertunjukan Coldplay, BLACKPINK, BTS, termasuk Taylor Swift,” demikian ujar Pramono.

    Sumber : Antara

  • DKI tampilkan musik di CFD setiap minggu sambut HUT ke-498 Jakarta

    DKI tampilkan musik di CFD setiap minggu sambut HUT ke-498 Jakarta

    panggung musik telah dicoba di satu titik sebelumnya yakni daerah Dukuh Atas

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI akan menampilkan panggung musik di Car Free Day (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) setiap minggu dalam rangka menyambut HUT ke-498 Jakarta.

    “Coba besok bayangin. Sekarang setiap minggu Car Free Day ada musik. Itu membuat masyarakat Jakarta selain sehat, juga bahagia,” kata Wakil Gubernur DKI Rano Karno usai pencanangan HUT ke-498 Kota Jakarta di Blok M Jakarta Selatan, Sabtu.

    Rano yang akrab disapa Bang Doel menilai hal ini juga bagian dari upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membangun kebudayaan.

    Kebudayaan memang penting untuk dibangun. Selain untuk melestarikan, kebudayaan juga merupakan persyaratan dari kota global.

    Dia menambahkan panggung musik telah dicoba di satu titik sebelumnya yakni daerah Dukuh Atas.

    Pemprov DKI Jakarta akan menggelar panggung musik CFD menjadi tiga titik.

    “Bulan depan kita akan coba di tiga titik yakni Gelora Bung Karno (GBK), Dukuh Atas, dan juga di Bundaran HI,” ucapnya.

    HUT ke-498 Jakarta akan dilaksanakan dalam satu rangkaian panjang mulai dari Jakarta Light Festival di Lapangan Banteng hingga pagelaran wayang Betawi di Museum Fatahillah.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengundang masyarakat untuk menghadiri pencanangan rangkaian kegiatan menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-498 Kota Jakarta di Taman Literasi, Blok M, Jakarta Selatan.

    Masyarakat akan disuguhi berbagai acara menarik, di antaranya panggung ekspresi seni dan kreativitas anak muda, menampilkan hiburan dari artis Ibu Kota, tarian budaya dan stand up comedy.

    Lalu, bazar produk UMKM dan produk kreatif dari Jakarta dan negara-negara ASEAN, etalase kuliner khas Betawi seperti kerak telor, asinan, dan soto Betawi serta pameran produk inovasi dari PT MRT Jakarta yang diadakan pada 23-26 Mei 2025.

    Kemudian, sebagai wujud kota global, pada acara tersebut juga akan diadakan kegiatan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan Kementerian Luar Negeri dan negara-negara ASEAN.

    Kolaborasi yang dijadwalkan berlangsung pada 23-25 Mei 2025 tersebut bertema “ASEAN Fest”, berisi pameran foto, kuliner dan kriya dari negara-negara ASEAN.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penggunaan transportasi umum pangkas biaya dan menyehatkan

    Penggunaan transportasi umum pangkas biaya dan menyehatkan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Bupati Kepulauan Seribu Aceng Zaeni mengatakan penggunaan transportasi umum dapat memangkas biaya pengeluaran harian serta menyehatkan karena tingginya aktivitas fisik.

    “Hemat dan juga menyehatkan karena harus berjalan untuk menuju halte ke halte berikutnya,” kata Aceng Zaeni di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, kebiasaan menggunakan transportasi umum juga dapat menjadi contoh dan budaya untuk mengurangi kemacetan serta emisi gas buang yang menyebabkan polusi di Kota Jakarta.

    “Mari gunakan transportasi umum yang sudah disediakan Pemerintah. Tentu manfaatnya sangat luar biasa, selain mengurangi polusi kita juga bisa berinteraksi sosial dengan masyarakat lainnya,” kata dia.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu melalui Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penggunaan Angkutan Umum Massal bagi Pegawai di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    “Hari ini di Gedung Mitra Praja ini semua parkiran sepi dan kosong karena semua pegawainya menggunakan transportasi umum,” kata dia.

    Ia menceritakan hari ini berangkat kerja menggunakan Bus Grandhika City Jatiwarna jurusan Bekasi-Jakarta dari kediaman rumahnya wilayah Jakarta Timur menuju Balaikota DKI Jakarta untuk menghadiri acara Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Setelah itu, dia melanjutkan aktivitas kerjanya ke Gedung Mitra Praja Sunter, Jakarta Utara, menggunakan transportasi umum Transjakarta lalu disambung dengan Mikrotrans atau JakLingko.

    “Pagi tadi saya naik bus ke Balaikota, lalu ke Mitra Praja saya naik Transjakarta dua kali dan satu kali Mikrotrans. Ini sangat hemat,” katanya.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI siap bentuk 267 koperasi kelurahan yang akan beroperasi Oktober

    DKI siap bentuk 267 koperasi kelurahan yang akan beroperasi Oktober

    sudah meminta kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta untuk mengintegrasikan hal tersebut

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap membentuk sebanyak 267 koperasi kelurahan yang seluruhnya akan beroperasi pada Oktober.

    “Kepmennya sudah ada, Inpresnya sudah ada, Perpresnya sudah ada, Kemendagri juga sudah mengatur itu. Kami yakin pada 12 Juli sudah terbentuk (koperasi kelurahan) dan awal Oktober sudah beroperasi,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Pramono mengatakan pembentukan koperasi ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Pramono juga menjelaskan pembentukan 267 koperasi itu juga sudah masuk di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta.

    Pramono mengatakan sudah meminta kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta untuk mengintegrasikan hal tersebut.

    Pamono menjabarkan tujuh hal yang menjadi fokus Pemprov DKI Jakarta dalam pembentukan koperasi tersebut.

    “Yang pertama adalah yang berkaitan dengan kantor koperasi. Jadi di setiap kelurahan harus ada kantor koperasinya. Kedua adalah kios pengadaan sembako. Lalu unit bisnis simpan pinjam, klinik kesehatan, sistem pergudangan dan juga sarana logistik,” jelas Pramono.

    Pagi tadi, telah digelar pula Rapat Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dihadiri lurah seluruh Jakarta serta Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria.

    Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Riza Patria mengatakan pembentukan Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih di seluruh Indonesia direncanakan akan dibentuk sebanyak 80.000 koperasi.

    “Insyaallah nanti tanggal 12 Juli, Hari Koperasi, Bapak Presiden akan me-launching seluruh koperasi termasuk yang ada di DKI Jakarta,” kata Riza.

    Riza optimistis di bawah kepemimpinan Pramono Anung, Jakarta dapat membentuk koperasi kelurahan dengan baik.

    Diketahui, Koperasi Merah Putih merupakan salah satu program strategis kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dalam upaya menciptakan perekonomian nasional yang inklusif, dan berkeadilan, berbasis kekeluargaan dan gotong royong yang diwujudkan melalui pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI raih penghargaan bidang komunikasi publik lewat media sosial

    DKI raih penghargaan bidang komunikasi publik lewat media sosial

    Pemprov DKI juga masuk dalam tiga besar pada tiga kategori lainnya, yaitu best use of video, best account, dan most engaging (penggunaan video terbaik, akun terbaik, dan penampilan paling menarik)

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meraih penghargaan bidang komunikasi publik lewat media sosial (medsos) di ajang Government Social Media Summit (GSM) Award 2025 untuk kategori best use of image (penggunaan gambar terbaik).

    Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Budi Awaluddin menyampaikan penghargaan ini merupakan bukti kerja keras rekan-rekan humas dalam mengelola media sosial.

    “Selain menyajikan konten yang menarik, juga mampu mengedukasi masyarakat,” ujar Budi dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

    Dalam ajang tersebut, Pemprov DKI juga masuk dalam tiga besar pada tiga kategori lainnya, yaitu best use of video, best account, dan most engaging (penggunaan video terbaik, akun terbaik, dan penampilan paling menarik) .

    Dengan pencapaian ini, Pemprov DKI Jakarta berhasil meraih nominasi di empat dari lima kategori yang diperlombakan dalam GSM Award 2025.

    GSM Award 2025 merupakan bagian dari penyelenggaraan Government Social Media Summit (GSMS) 2025 oleh Awrago (lembaga analitik media sosial pemerintah) bekerja sama dengan NoLimit (perusahaan teknologi berbasis big data dan kecerdasan buatan untuk komunikasi), serta Ikatan Pranata Humas (Iprahumas) Indonesia.

    Ajang ini memberikan 20 penghargaan dalam lima kategori, yaitu most active (teraktif), most engaging, best use of images, best use of videos, dan best account, yang masing-masing dibagi ke dalam empat klaster meliputi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi.

    Tahun ini, GSM Award melibatkan 211 instansi dengan lebih dari sembilan juta data yang dianalisis sebagai dasar penilaian.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025