Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • DKI resmi cairkan KJMU dengan manfaat yang sudah diperluas

    DKI resmi cairkan KJMU dengan manfaat yang sudah diperluas

    mahasiswa penerima KJMU di Jakarta akan menerima uang saku sebesar Rp750 ribu per bulan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mencairkan beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dengan manfaat yang sudah diperluas hingga jenjang S3.

    “Perbedaannya dengan KJMU yang dulu, itu hanya sampai S1. Namun, sekarang kami perluas hingga S2 dan S3 untuk mahasiswa yang IPK-nya bagus. Kenapa itu dilakukan? Untuk memutus apa yang disebut dengan garis ketidakberuntungan,” ujar Pramono, di Jakarta, Kamis.

    Tak hanya itu, Pramono menjelaskan hal lain yang membedakan KJMU saat ini dengan yang sebelumnya adalah KJMU kali ini tak hanya untuk universitas terakreditasi A, melainkan bisa untuk semua universitas dengan akreditasi apapun baik A/B/C.

    Pramono mengatakan, mahasiswa penerima KJMU di Jakarta akan menerima uang saku sebesar Rp750 ribu per bulan.

    Sementara, uang kuliahnya per semester langsung dibayarkan ke kampus oleh Pemprov DKI Jakarta.

    Hal itu, kata Pramono, dilakukan agar mahasiswa fokus belajar dan menyelesaikan kuliahnya tanpa perlu memikirkan persoalan biaya kuliah.

    Adapun Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menyampaikan, jumlah penerima KJMU di Jakarta saat ini, yaitu 16.979 mahasiswa, dengan total bantuan per semester Rp9 juta per mahasiswa (termasuk Rp750 ribu per bulan).

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ada sanksi sosial terhadap kendaraan belum diuji emisi

    Ada sanksi sosial terhadap kendaraan belum diuji emisi

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan sanksi sosial bagi kendaraan bermotor yang belum diuji emisi sebagai upaya meningkatkan kepatuhan warga melakukan uji emisi kendaraannya.

    “Di Pasar Mayestik (Jaksel), saat masuk parkir itu langsung ada sounding (pemberitahuan melalui suara bahwa) kendaraan dengan nomor polisi belum dilakukan uji emisi. Dan itu menjadi efek kepada masyarakat. Malu juga dibacakan,” kata Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Erni Pelita Fitratunnisa di Jakarta, Rabu.

    Erni dalam Podcast Rabu Belajar bertema “Uji Emisi untuk Kebaikan Udara di DKI Jakarta” mengatakan, Pemprov DKI berupaya memperluas lagi lokasi-lokasi parkir untuk diterapkan sanksi sosial seperti di Pasar Mayestik.

    Sanksi sosial ini, kata Erni, merupakan salah satu dari tiga kebijakan besar yang mendukung suksesnya implementasi uji emisi di Jakarta.

    Kebijakan lain yang diterapkan yakni sanksi tilang. Erni menyampaikan, sanksi uji emisi kendaraan bermotor sudah tiga kali dilaksanakan.

    “Itu grafiknya langsung melonjak naik. Artinya tingkat kepatuhan masyarakat langsung tinggi. Tapi, ternyata penerapan itu hanya berlaku satu hari. Jadi, ada pertimbangan dari tim untuk ditunda dulu pelaksanaan sanksi tilang,” kata dia.

    Kebijakan lainnya yakni memasukkan koefisien (faktor) terkait dengan uji emisi ke dalam penerapan tarif pajak kendaraan bermotor.

    Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sudah menetapkan koefisien ini, namun Pemprov DKI masih melakukan kajian secara lebih mendetail untuk menerapkannya.

    Adapun uji emisi dilakukan guna mengukur kepatuhan masyarakat khususnya pemilik kendaraan bermotor terkait kelayakan efisiensi pembakaran mesin kendaraan dan kadar polutan yang dihasilkan. Di sisi lain, pemerintah ingin membangun kesadaran warga tentang andil mereka terhadap kondisi kualitas udara.

    Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan uji emisi secara gratis terhadap sebanyak 1.692.618 kendaraan roda empat maupun roda dua sejak tahun 2020 hingga 2024. Dari jumlah ini sebanyak 1.544.773 merupakan kendaraan roda empat. Sedangkan sisanya, yakni 147.845 adalah kendaraan roda dua

    Tingkat kelulusan untuk kendaraan roda empat yang diuji mencapai 98,2 persen, sementara kendaraan roda dua sebesar 82,3 persen.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 10 Hotel Bintang Lima di Jakarta Diwajibkan Tampilkan Budaya Betawi Megapolitan 28 Mei 2025

    10 Hotel Bintang Lima di Jakarta Diwajibkan Tampilkan Budaya Betawi Megapolitan 28 Mei 2025

    10 Hotel Bintang Lima di Jakarta Diwajibkan Tampilkan Budaya Betawi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui program Balairung Sedaya mewajibkan sepuluh
    hotel bintang lima
    di Ibu Kota untuk menampilkan budaya
    Betawi
    sebagai bagian dari penguatan identitas Jakarta sebagai kota global.
    Hal ini disampaikan Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    saat meresmikan program Balairung Sedaya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).
    “Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, mau tidak mau, suka tidak suka, maka sebagai kota global yang saat ini masih menjadi ibu kota negara, maka salah satu identitas simbol utama Jakarta adalah Betawi,” ucap Pramono di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).
    Program Balairung Sedaya merupakan kerja sama antara
    Pemprov DKI Jakarta
    dan 10 hotel berbintang lima dalam pengembangan ruang seni dan budaya.
    Melalui program ini, hotel-hotel tersebut diwajibkan menampilkan unsur
    budaya Betawi
    secara nyata, mulai dari dekorasi, pelayanan, hingga kuliner.
    “Secara khusus saya memesankan agar ini benar-benar dilakukan dan dibina, dan begitu orang dari mana saja datang ke hotel-hotel, ada 10 Hotel berbintang lima, maka warna budaya Betawinya nampak sekali, bahkan makanannya pun akan menjadi makanan khas Betawi,” kata Pramono.
    Khusus di Hotel Borobudur, makanan khas Betawi akan disajikan penuh selama dua bulan.
    Sementara penyambutan dan tampilan budaya Betawi akan diterapkan sepanjang waktu.
    Kerja sama antara Pemprov dan hotel-hotel ini berlangsung selama lima tahun.
    Berikut ini sepuluh hotel bintang lima yang terlibat dalam program ini:
    1. Hotel Borobudur Jakarta
    2. Grand Sahid Jaya Jakarta
    3. Hotel Pullman Jakarta
    4. The Sultan Hotel & Residence Jakarta
    5. Kebayoran Park Hotel
    6. JS Luwansa Hotel
    7. Discovery Ancol Hotel
    8. Bellezza Hotel
    9. Hotel Ciputra Jakarta
    10. Artotel Mangkuluhur Jakarta
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI pasang jaringan internet di taman yang beroperasi 24 jam

    DKI pasang jaringan internet di taman yang beroperasi 24 jam

    Warga menyaksikan pertunjukan air mancur di Taman Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (19/5/2025). Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta menambah sarana dan prasarana seperti aktivasi air mancur, lampu dekoratif, toilet hingga kamera pengawas di lima taman kota yang buka 24 jam untuk mendukung aktivitas serta keamanan pengunjung di malam hari. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/YU

    DKI pasang jaringan internet di taman yang beroperasi 24 jam
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 27 Mei 2025 – 20:28 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memasang jaringan internet di taman-taman yang sudah beroperasi 24 jam untuk mendukung aksesibilitas digital dalam rangka mewujudkan kota global.

    “Sarana internetnya, coba kami tingkatkan. Kami sudah bekerjasama dengan Kominfo. Beberapa jaringan sudah dipasang. Gratis,” ujar Perencana Ahli Muda Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) Provinsi DKI Jakarta, Eko Cahyono di Jakarta, Selasa.

    Eko dalam acara “Bicara Kota” seri ke-13 dengan tema “Aktivasi Taman 24 Jam: Ruang Publik Aman, Kreatif, dan Inklusif” mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus-menerus mengevaluasi ruang yang bisa dibuka untuk mendukung masyarakat aktivitas 24 jam serta sarana yang dibutuhkan.

    Dalam mendukung Jakarta menjadi kota global, kebutuhan digitalisasi menjadi penting. Pemprov DKI Jakarta sebenarnya juga menyediakan layanan Wi-Fi Gratis di ruang-ruang publik Jakarta supaya warga dapat mengakses teknologi digital dengan mudah.

    Selain internet, faktor keamanan masyarakat juga menjadi hal yang diutamakan. Pemprov DKI Jakarta memasang kamera pengawas (Closed Circuit Television/CCTV) di area yang menjadi lokasi paling ramai orang berinteraksi.

    “Ditambah juga tempat-tempat yang ada kemungkinan terjadi kerawanan sosial di sana. Dari hasil evaluasi, kami lihat titik-titik mana orang cenderung masuk di sana,” ujar Eko.

    Kemudian terkait penerangan, yakni lampu. Eko mengatakan mempertimbangkan habitat hewan dan penerangan yang dibutuhkan masyarakat saat berkegiatan malam di taman.

    Karena itu, ada penyesuaian terkait lampu di taman yang beroperasi 24 jam. “Bila gelap bisa meningkatkan risiko kerawanan. Kami juga melihat taman ini sebagai ruang ekologis juga,” katanya.

    Pemasangan lampu di taman ini disesuaikan karena di sana ada habitat satwa yang harus dijaga juga.

    Dia menambahkan, kecakapan personel keamanan juga ditingkatkan, yakni agar mereka bisa lebih bersikap humanis kepada masyarakat.

    “Nanti mereka bisa mengajak pemanfaatan taman dengan cara yang lebih humanis. Ini yang menjadi PR kami juga, bagaimana nanti kami meningkatkan pembelajaran juga kepada keamanan kami,” kata Eko.

    Pekan lalu, Pemprov DKI Jakarta meresmikan operasionalisasi lima taman di Jakarta menjadi 24 jam. Yakni Taman Lapangan Banteng, Taman Menteng, Taman Langsat, Taman Ayodia dan Taman Literasi Martha Tiahahu.

    Dengan keberadaan taman 24 jam, masyarakat Jakarta diharapkan memiliki banyak tempat untuk berinteraksi, bersilaturahmi, berbagi dan saling mendukung sesuai minat masing-masing.

    Sumber : Antara

  • Pramono akui Program `Jakarta Funding` tak bisa selesai dalam 100 hari

    Pramono akui Program `Jakarta Funding` tak bisa selesai dalam 100 hari

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pramono akui Program `Jakarta Funding` tak bisa selesai dalam 100 hari
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 27 Mei 2025 – 22:10 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui program Pendanaan Jakarta (Jakarta Funding) tak bisa selesai dalam waktu 100 hari setelah ia menjabat sebagai orang nomor satu di Jakarta.

    “Terkait ‘Jakarta Funding’, bukan program 100 hari, itu tidak mungkin. Tetapi ‘Jakarta Funding’ itu adalah program jangka panjang,” kata Pramono.

    Hal itu disampaikan usai peluncuran kembali (relaunching) aplikasi Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman (Sirukim) Jakarta Timur di Rusunawa Pulogebang Penggilingan Tower C, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Selasa.

    Apalagi, kata Pramono, “Jakarta Funding” merupakan program jangka panjang yang dibuat untuk meningkatkan pemasukan di Pemprov DKI Jakarta. Lembaga ini akan mendorong pemasukan dari berbagai sektor di luar pajak.

    “‘Jakarta Funding’ itu adalah program jangka panjang untuk menambah revenue Jakarta, karena tidak bisa Jakarta hanya bergantung pada pajak, distribusi, retribusi dan sebagainya,” ujar Pramono.

     

    Pramono berencana melakukan diskusi dengan CEO Indonesia Investment Authority (INA), Ridha Wirakusumah di minggu ini untuk meminta saran mengenai pembentukan “Jakarta Funding”.

    “Dalam minggu ini saya akan bertemu, berdiskusi secara detail dengan Pak Ridha. Pak Ridha itu adalah sekarang menjadi CEO-nya INA Funding,” katanya.

    Pramono berjanji akan memberikan informasi lebih lanjut apabila ‘Jakarta Funding” terbentuk. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta juga siap dengan pandangannya mengenai “Jakarta Funding” tersebut.

    Sebelumnya, saat Pramono belum dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, dirinya sempat menyampaikan akan mengembangkan Program “Jakarta Funding”:yang dikelola secara profesional untuk mendukung pembangunan ekonomi Jakarta.

    “Jakarta Funding” akan dimulai dengan modal sebesar Rp3 triliun yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD DKI Jakarta.

    Dia memastikan dana tersebut akan dikelola secara profesional, tanpa campur tangan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    “Sisa anggaran itu antara Rp5-6 triliun. Saya nggak perlu banyak-banyak, saya ambil Rp3 triliun saja untuk modal dasar ‘Jakarta Funding’, dikelola secara profesional. Saya yakin ini akan menjadi ‘revenue’ (pendapatan) baru bagi Jakarta,” kata Pramomo.

    Pramono meyakini bahwa “Jakarta Funding” dapat direalisasikan karena Jakarta memiliki APBD sebesar Rp91 triliun.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim telah merealisasikan sebagian besar dari 40 Program Capaian Cepat (Quick Wins).

    Program-program yang sudah berhasil diluncurkan, misalnya, pemutakhiran data Kartu Jakarta Pintar (KJP), rumah susun, pencanangan pusat (hub) seperti Dukuh Atas, Blok M Hub, menggratiskan 15 golongan untuk transportasi umum, hingga meluncurkan Transjabodetabek.

    Sumber : Antara

  • Tak Hanya DKI Jakarta, Mas Dhito Juga Gandeng Pemkot Surabaya

    Tak Hanya DKI Jakarta, Mas Dhito Juga Gandeng Pemkot Surabaya

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintahan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana pada Mei 2025 ini telah meneken kerjasama dengan kota-kota besar untuk membantu petani memasarkan komoditas hasil pertanian. Selain DKI Jakarta, kerjasama juga dijalin dengan Pemerintah Kota Surabaya.

    Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kediri Tutik Purwaningsih menyebut kerjasama yang dijalin dengan Pemkot Surabaya ini turunannya berbeda dengan kerjasama yang dijalin dengan Provinsi DKI Jakarta.

    Kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta, pelaksanannya dilanjutkan antar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), adapun dengan Pemkot Surabaya pelaksanaan kerjasama ditindaklanjuti langsung dari pelaku usaha.

    Adapun komoditas pertanian yang telah masuk dalam perjanjian kerjasama yakni cabai. Dalam hal ini, asosiasi petani cabai Kediri mengirimkan barang ke Surya Kreasi Pangan (SKP) Surabaya.

    “Jadi kebutuhan cabai dipenuhi dari Kabupaten Kediri itu sudah masuk MoU. Kalau kami monitor progresnya ini masih tahap penghitungan kebutuhan cabai di wilayah kota Surabaya,” katanya, Senin (26/5/2025).

    Meski pelaksanaannya dilakukan antara pelaku usaha, pemerintah daerah melalui dinas terkait tetap melakukan sistem kontrol. Sebagai contoh, ketika dalam perjalanannya terdapat persoalan pembayaran atau pada keberlanjutan pengiriman/penerimaan barang, dinas akan melakukan teguran sebagaimana perjanjian kerjasama yang dilakukan.

    Pemkab Kediri kerjasama Pemkot Surabaya dalam memasarkan produk pertanian

    Dari kerjasama yang telah dijalin tersebut, diakui Tutik nantinya tidak menutup kemungkinan berkembang ke komoditas lain tak sebatas pada cabai. Melainkan termasuk telur maupun beras.

    “Kemarin saat diskusi (dengan SKP) kami juga sampaikan, di Kabupaten Kediri potensinya banyak, ada telur juga beras yang sangat luar biasa,” tambah Tutik.

    Kerjasama yang dijalin dengan kota-kota besar tersebut sebagai upaya Mas Dhito dalam memberikan kepastian pasar bagi petani. Hal itu, sebagaimana pernah disampaikan sejak kampanye pencalonannya di periode kedua.

    Pasalnya, dalam setiap pertemuan dengan petani, persoalan yang dikeluhkan salah satunya saat pasca panen. Dimana petani kerap kesulitan memasarkan hasil pertaniannya termasuk saat menghadapi fluktuasi harga.

    “Supaya harga panen ini terjaga kita rembugan dengan Surabaya, dengan kota-kota besar yang tidak punya lahan pertanian. Kerjasama-kerjasama dengan daerah perkotaan yang membutuhkan suplai (hasil pertanian) dari kita inilah yang kita lakukan,” terang Mas Dhito.

    Mas Dhito berharap dengan kerjasama yang dijalin, dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan berdampak pada buruh tani di Kabupaten Kediri. Hal ini sebagaimana targetnya di periode kedua yang fokus penanganan kemiskinan ekstrem. [ADV PKP/nm]

  • Hasil ERP untuk subsidi 15 golongan masyarakat

    Hasil ERP untuk subsidi 15 golongan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan hasil penerapan sistem jalan berbayar secara elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) nantinya untuk memberikan subsidi kepada 15 golongan masyarakat yang naik transportasi umum secara gratis.

    “Warga yang tidak mampu sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara dan hasil dari ERP sepenuhnya akan digunakan untuk memberikan subsidi kepada 15 golongan. Termasuk warga di luar Jakarta,” ujar dia di Jakarta, Selasa.

    ERP merupakan sistem pengendalian kepadatan lalu lintas yang diterapkan melalui pemungutan retribusi secara elektronik terhadap pengguna kendaraan bermotor yang melewati sejumlah ruas jalan di Jakarta pada jam-jam tertentu.

    Tujuannya agar warga Jakarta dan warga luar Jakarta enggan membawa kendaraan pribadinya masuk ke tengah kota sehingga mengurangi kemacetan. Sistem ini mampu menjadi pendapatan yang akan dikelola menjadi subsidi transportasi umum.

    Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sementara ini belum menerapkan kebijakan tersebut karena masih fokus pada peningkatan sarana dan prasarana transportasi umum massal.

    “Suatu hari, bukan sekarang ERP-nya saya mau pasang. Kalau punya uang, mau naik mobil ke Jakarta, tidak apa-apa. Bayar semua ERP. Parkir, bayar,” ujar Pramono.

    Saat ini Pemprov DKI menggratiskan layanan transportasi umum seperti Moda Raya Terpadu (mass rapid transit/MRT), Lintas Rel Terpadu (light rail transit/LRT) hingga Transjakarta untuk 15 golongan masyarakat.

    Ke-15 golongan masyarakat penerima manfaat tersebut Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya, tenaga kontrak yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta, penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), karyawan swasta tertentu atau pekerja dengan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) melalui Bank DKI.

    Lalu, penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu, penerima Beras Keluarga Sejahtera (Raskin) yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

    Kemudian, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), veteran Republik Indonesia, penyandang disabilitas, penduduk lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun, pengurus masjid (marbut), pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan juru pemantau jentik (jumantik).

    Berbicara upaya mengatasi kemacetan di Jakarta, Pramono mengatakan Pemprov DKI mulai dari mewajibkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) naik transportasi umum setiap hari Rabu.

    Hal ini karena tanpa ada pemaksaan pada warga agar menggunakan transportasi umum, mereka akan terus menaiki kendaraan pribadi dan Jakarta akan tetap macet.

    Pramono mengakui hasil penerapan kebijakan ini meningkatkan jumlah pengguna kendaraan umum. Transjakarta, misalnya, jumlah penumpangnya naik 98 persen.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Waspadai banjir rob di Jakarta Utara hingga 31 Mei 2025

    Waspadai banjir rob di Jakarta Utara hingga 31 Mei 2025

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mengimbau masyarakat di pesisir Jakarta Utara mewaspadai banjir rob akibat fenomena “supermoon” pada 24 Mei-31 Mei 2025.

    “Waspada menghadapi fenomena supermoon dari mulai 24 sampai 31 Mei 2025,” ujar Kepala Satuan Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Kristian Gottam Marudut Sihombing di Jakarta, Selasa.

    BPBD DKI Jakarta juga mengimbau warga agar selalu menjaga lingkungan di sekitar agar sampah-sampah yang berada itu tidak tergenang dan menjadi sumber penyakit.

    Dia dalam “Dialog Tanggap Bencana Kentongan” mengatakan, fenomena alam “supermoon” akan berdampak sangat besar terhadap pasang surut air.

    “Supermoon” adalah saat bulan tampak lebih dekat dan besar dari biasanya. Biasanya terjadi saat bulan berada lebih tinggi dari bumi, menutupi permukaan bumi. Waktu terjadinya fenomena ini dalam setahun tak bisa diprediksi.

    Dampak utama “supermoon” adalah peningkatan ketinggian air laut yang dapat menyebabkan banjir rob di wilayah pesisir.

    Banjir rob bisa mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan kerugian ekonomi serta korban jiwa bagi masyarakat di wilayah pesisir pantai.

    Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama pemerintah pusat saat ini berupaya untuk melakukan perbaikan infrastruktur di wilayah pesisir dan menanam mangrove di wilayah-wilayah pesisir untuk mengurangi dampak banjir rob.

    Pemprov DKI juga mengembangkan sistem peringatan dini bencana berbasis digital (Disaster Warning System/DWS) sebagai alat penyampai informasi kepada warga di daerah rawan banjir.

    “Saat ini Pemprov DKI Jakarta berusaha menambah jumlah DWS agar memang peringatan dini bisa lebih maksimal,” kata Kristian.

    Pemprov DKI Jakarta juga mengupayakan cara lain untuk melindungi warga, yakni melalui program pembangunan rumah apung. Dengan begitu, ketika terjadi banjir rob, rumah-rumah tidak terlalu tergenang tapi bisa mengikuti arah air.

    “Kami menyosialisasikan untuk pembangunan itu kepada masyarakat,” kata Kristian.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI gencarkan bebas pungli di Rusunawa Pulogebang lewat Sirukim

    DKI gencarkan bebas pungli di Rusunawa Pulogebang lewat Sirukim

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggencarkan lingkungan bebas pungutan liar di rumah susun sederhana sewa (rusunawa) melalui aplikasi Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman (Sirukim).

    Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Kelik Indriyanto mengatakan hal itu saat peluncuran kembali (relaunching) aplikasi Sirukim di Rusunawa Pulogebang Penggilingan Tower C, Pulo Gebang, Jakarta Timur, Selasa.

    “Terkait dengan penghunian di rusunawa ini, kami sudah gencarkan lingkungan bebas pungutan liar (pungli) di Sirukim,” kata Kelik.

    Kelik menyebutkan, warga rusunawa di Jakarta dapat melaporkan jika ada tindakan pungli ke Instagram DPRKP Provinsi DKI Jakarta atau menghubungi hotline pengaduan pungli (pungutan liar) ke nomor 0821-2121-8031.

    “Jadi diharapkan, kalau memang ada yang merasa ada pungli, silakan dilaporkan. Kami siap untuk menerima laporan tersebut,” ujar Kelik.

    Selain itu, Kelik menjelaskan, aplikasi Sirukim ini memberikan tambahan waktu tiga hari untuk warga melengkapi dokumen penyewaan rusunawa.

    Hal ini menjadi penting karena banyaknya laporan warga yang bertanya-tanya sudah sampai mana proses permohonan penyewaan rusunawa.

    “Ada tambahan waktu tiga hari, untuk warga bisa melengkapi dokumen-dokumennya, jadi diharapkan lebih transparan lagi, terbuka, dan selalu dipantau dari pemohon. Kalau sekarang selalu ada notifikasi di situs, sesuai dengan akun si pemohon,” katanya.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Pemprov DKI Jakarta meningkatkan sistem hunian rumah susun sederhana sewa (rusunawa) menjadi lebih transparan melalui aplikasi Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman (Sirukim).

    “Hari ini kami meluncurkan kembali (relaunching), saya canangkan aplikasi Sirukim di Rusunawa Pulogebang Penggilingan Tower C menjadi sistem yang lebih transparan untuk masyarakat,” kata Pramono.

    Pramono mengaku senang dengan sistem Sirukim yang lebih transparan ini karena menjadi bukti tindak lanjut terhadap laporan warga yang menganggap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak transparan terkait hunian rusunawa.

    Berdasarkan data yang dihimpun ANTARA, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tercatat sudah membangun sebanyak 156 blok, 87 menara dengan jumlah 33.830 unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang tersebar di lima wilayah kota administrasi hingga 2024.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tempat hiburan malam termasuk tempat umum kawasan tanpa asap rokok

    Tempat hiburan malam termasuk tempat umum kawasan tanpa asap rokok

    Jakarta (ANTARA) – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DKI Jakarta bakal mengatur bahwa tempat karaoke, klub malam dan “cafe live music” masuk dalam definisi tempat hiburan tatanan tempat umum yang harus bebas asap rokok.

    “Beberapa kota global di dunia seperti Tokyo, Seoul dan San Jose menerapkan larangan merokok pada tempat hiburan,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta, Selasa, saat memberikan jawaban Pandangan Umum Fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta.

    Pemprov DKI Jakarta sepakat dengan usulan sejumlah fraksi dari beberapa partai politik di DPRD untuk memasukkan tempat karaoke, klub malam dan “cafe live music” masuk ke dalam definisi tempat hiburan dalam tatanan tempat umum di larangan merokok.

    Ia mengatakan bahwa hal itu juga dilakukan sejumlah kota besar di berbagai belahan dunia yang memasukkan tempat hiburan sebagai kawasan bebas rokok.

    Bahkan pada tempat hiburan seperti bar dan diskotek sekaligus memberlakukan denda untuk larangan merokok dalam jarak kurang dari 10 meter dengan orang lain.

    Pramono menambahkan, meski ada KTR akan tetapi industri tembakau juga tetap perlu perlindungan dan perhatian sebagai salah satu sumber pendapatan.

    “Kami sepakat dan menganggap bahwa industri serta produksi tembakau yang menjadi komoditas ekspor masih dapat berlangsung, namun perlu diatur terkait pengendalian konsumsi rokok di ruang publik dan fasilitas tertentu,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan strategi perlindungan kesehatan publik dengan pendekatan proporsional dan berkeadilan.

    Ranperda KTR, kata Pramono, tetap memberi ruang untuk merokok di tempat yang telah ditentukan secara khusus di luar KTR. Hak individu perokok tetap dihormati, namun tetap mengutamakan HAM serta hak kolektif atas udara bersih.

    “Selain itu, juga membuka peluang untuk transisi ekonomi sehat, termasuk melalui pemanfaatan Dana Pajak Rokok Daerah untuk pembinaan UMKM, edukasi publik dan insentif usaha sehat,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.