Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Distamhut DKI didesak audit usia pohon untuk antisipasi tumbang

    Distamhut DKI didesak audit usia pohon untuk antisipasi tumbang

    Jakarta (ANTARA) – Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) mendesak Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta untuk mengaudit usia pohon sebagai langkah antisipasi tumbang agar tidak merugikan masyarakat maupun fasilitas yang ada.

    “Dinas Pertamanan DKI Jakarta seharusnya melakukan audit terhadap usia pohon di Jakarta, maupun yang sekiranya rawan tumbang,” kata Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Tulus mengatakan selama tiga bulan terakhir sudah dua orang meninggal dunia, karena tertimpa pohon tumbang di Kota Jakarta.

    Terakhir, pada Kamis ini, pohon tumbang di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan yang beruntung tak memakan korban.

    “Terkait kasus dan fenomena pohon tumbang seharusnya ada mitigasi oleh Dinas Pertamanan Pemprov DKI Jakarta, apalagi fenomena cuaca ekstrem makin tak menentu,” ucapnya.

    Maka itu, dia mengusulkan perlu adanya audit usia pohon agar Distamhut DKI bisa melakukan penebangan atau pemangkasan, mengganti pohon-pohon tertentu dengan jenis yang kuat dan tidak gampang tumbang.

    Dia menilai tumbangnya pohon di Jakarta dan memakan korban, menunjukkan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak secara rutin melakukan perawatan terhadap pohon dan tidak melakukan mitigasi terhadap risiko tumbang.

    Kemudian, lanjutnya, tidak melakukan pengecekan acak (random check) terhadap pohon-pohon yang bertumbuh di pinggir jalan raya.

    Ganti rugi

    Dia mengingatkan warga yang menjadi korban akibat pohon yang tumbang, bisa menuntut ganti rugi kepada Pemprov DKI Jakarta, baik secara materiil dan atau immateriil.

    Suku Dinas Pertamanan dan Hutan (Sudin Tamhut) Jakarta Selatan menyediakan layanan santunan kepada warga yang menjadi korban tertimpa pohon tumbang termasuk kalau kendaraan atau rumah miliknya mengalami kerusakan.

    Untuk jumlah santunan, apabila meninggal dunia sebesar Rp25 juta. Sementara apabila cacat, rusak bangunan dan benda bergerak sebesar Rp50 juta.

    Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta memangkas sebanyak 62.161 pohon untuk mengantisipasi tumbang saat hujan lebat disertai angin kencang.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pohon Tumbang Timpa Atap Konstruksi MRT di Senayan, Tidak Ada Korban Jiwa

    Pohon Tumbang Timpa Atap Konstruksi MRT di Senayan, Tidak Ada Korban Jiwa

    Bisnis.com, JAKARTA – Pohon tumbang kembali terjadi di Jakarta tepatnya di depan Kantor Departemen Luar Negeri atau dekat Bundaran Senayan, Kamis (20/11/2025). 

    Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Robby Hefados mengatakan tidak ada korban jiwa dalam tragedi itu dan hanya kerusakan atap MRT. 

    “Sejauh ini tidak ada korban jiwa, hanya kerusakan materiil saja itu pohonnya mengenai pagar Deplu sama konstruksi dari MRT. Konstruksi dari atapnya MRT,” kata Robby, Kamis (20/11/2025).

    Robby menjelaskan satu mobil sedan yang terimbas hanya terkena ranting dari pohon tersebut sehingga tidak mengalami kerusakan fatal.

    “Iya tapi aman, mobilnya aman. hanya kena di ranting2 tapi aman, tidak ada korban jiwa gitu,” ujarnya.

    Melansir akun X TMC Polda Metro Jaya, pada pukul 11.02 WIB petugas dinas terkait mengevakuasi pohon tumbang. Sebab, selain merusak atap MRT, pohon menghalau jalur Bus Transjakarta.

    Polisi mengimbau agar pengendara hendak berhati hati saat melintas Bundaran Senayan arah Semanggi. Sebelumnya, pada Oktober 2025 pohon tumbang di Dharmawangsa, Jakarta Selatan, mengakibatkan salah satu driver meninggal dunia.

    Pemprov DKI Jakarta melalui dinas terkait tengah rutin memotong pohon-pohon yang berpotensi tumbang.

  • Lantik Ribuan Pejabat, Pramono Pastikan Tak Ada Lagi Kekosongan Jabatan di Jakarta 

    Lantik Ribuan Pejabat, Pramono Pastikan Tak Ada Lagi Kekosongan Jabatan di Jakarta 

    JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tak ada lagi posisi pejabat yang dibiarkan kosong di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Hal ini diungkapkan Pramono usai melantik ribuan pejabat eselon III dan IV.

    Pengisian jabatan secara penuh ini, menurut Pramono, menjadi langkah Pemprov untuk mempercepat kinerja birokrasi dan memastikan pelayanan publik tidak tersendat akibat kekurangan pejabat.

    “Memang sempat lama terjadi kekosongan, dan saya dan Bang Doel beserta jajaran, kita memang berkeinginan untuk semuanya segera kita isi. Maka dengan demikian, sekarang semua pejabat yang ada di DKI Jakarta sudah terisi dan mudah-mudahan bisa bekerja secara maksimal,” kata Pramono usai pelantikan di Balai Kota DKI jakarta, Rabu, 18 November.

    Dalam pelantikan hari ini, terdapat 686 pejabat administrator, pengawas, dan ketua sub-kelompok yang resmi dilantik. Selain itu, terdapat 523 pejabat fungsional melalui mekanisme pengangkatan pertama, ditambah 20 jenis jabatan pindahan di 14 perangkat daerah. Sementara itu, pejabat fungsional guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah negeri yang dilantik hari ini berjumlah 673 orang.

    “Kalau dijumlah dari hari ini dilantik dan juga dua minggu yang lalu, jumlah pejabat yang dilantik di Balai Kota atau di DKI Jakarta jumlahnya 2.700 orang,” ungkap Pramono.

    Ia menegaskan pengisian jabatan secara masif ini bertujuan memperkuat fondasi pemerintahan daerah, terutama pada level pelaksana yang bersinggungan langsung dengan pelayanan warga.

    Pramono meminta seluruh pejabat baru mendukung kepala perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan, khususnya terkait percepatan penanganan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.

    Kepada ratusan kepala sekolah yang turut dilantik hari ini, Pramono menekankan pentingnya menjaga kualitas pendidikan sekaligus memastikan ruang belajar bebas dari kekerasan. Ia meminta sekolah memperkuat tata kelola sekaligus mengoptimalkan program wajib seperti KJP Plus dan KJMU agar tepat sasaran.

    “Kepada para kepala sekolah, saya tekankan bahwa pendidikan adalah fondasi penting bagi masa depan Jakarta. Tingkatkan mutu pembelajaran, optimalkan peran guru, dan pastikan sekolah menjadi ruang yang aman, nyaman, serta bebas dari kekerasan. Tidak boleh ada bullying di seluruh sekolah di Jakarta,” tegas Pramono.

    Pramono juga menyampaikan pesan kepada seluruh pejabat fungsional yang terlibat dalam pelantikan massal ini. Ia meminta mereka menjaga profesionalitas sekaligus memastikan setiap tugas menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

    “Kepada para pejabat fungsional, saya meminta kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk terus meningkatkan kompetensi, menjaga profesionalitas, serta memperkuat koordinasi dalam setiap pelaksanaan tugas. Pastikan setiap pekerjaan memberikan hasil yang berdampak nyata bagi masyarakat. Pemprov DKI Jakarta akan terus menyediakan ruang pengembangan kapasitas untuk memperkuat kualitas SDM,” imbuh Pramono.

  • Pramono lantik 1.882 pejabat baru di lingkungan Pemprov DKI

    Pramono lantik 1.882 pejabat baru di lingkungan Pemprov DKI

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo melantik dan mengambil sumpah jabatan 1.882 pejabat administrator, pengawas, ketua sub kelompok, fungsional, serta kepala sekolah di lingkungan pemerintahan provinsi itu.

    “Pelantikan tahap kedua ini menjadi bagian dari agenda penataan dan penguatan birokrasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Maka amanah ini menuntut komitmen kuat, kedisiplinan, integritas, serta kemampuan berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jakarta,” kata Pramono dalam sambutannya saat upacara pelantikan di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Adapun pelantikan dan pengukuhan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

    Untuk itu, Pramono mendorong seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar terus mengembangkan kompetensi dan kinerjanya.

    Pramono menjelaskan, seluruh proses promosi, rotasi dan mutasi jabatan mengacu pada ketentuan resmi, termasuk Keputusan Presiden, rekomendasi Badan Kepegawaian Negara dan Keputusan Gubernur.

    “Semua proses mengikuti mekanisme merit sistem untuk memastikan kesesuaian kompetensi dan kebutuhan organisasi. Maka, pelantikan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan adaptif,” ujar Pramono.

    Lebih lanjut, Pramono mengingatkan jajarannya yang baru dilantik bahwa Pemprov DKI Jakarta akan terus menyediakan ruang pengembangan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

    “Kita harus mengembangkan inovasi pelayanan publik yang cepat dan solutif. Ini perlu terus diperkuat di seluruh wilayah Jakarta,” kata Pramono.

    Selain itu, Pramono menekankan juga pentingnya semangat jaga Jakarta agar menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan, ketertiban dan keberlangsungan pelayanan publik.

    Pejabat administrator, pejabat pengawas, dan ketua subkelompok yang dilantik sebanyak 686 orang dan pejabat fungsional yang dilantik berjumlah 523 orang.

    Pelantikan dilakukan melalui mekanisme pengangkatan pertama serta perpindahan dari jabatan lain, yang terdiri atas 20 jenis jabatan fungsional dari 14 perangkat daerah.

    Sedangkan pejabat fungsional guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah negeri yang dilantik sebanyak 673 orang.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sarana Jaya berkomitmen tingkatkan capaian P3DN

    Sarana Jaya berkomitmen tingkatkan capaian P3DN

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Andira Reoputra menegaskan pihaknya komitmen untuk terus meningkatkan capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada setiap proses pengadaan barang dan jasa.

    Komitmen itu ia sampaikan saat mewakili Perumda Sarana Jaya menerima penghargaan juara ke-2 Apresiasi P3DN yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    “Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus mengedepankan penggunaan produk dalam negeri demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas layanan Sarana Jaya,” kata Reo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Pencapaian itu, kata dia, merupakan hasil kerja keras dan komitmen insan Sarana Jaya dalam mengutamakan produk dalam negeri di setiap proses pengadaan barang dan jasa.

    Melalui penghargaan tersebut, Perumda Sarana Jaya semakin meneguhkan komitmennya untuk terus meningkatkan capaian P3DN pada tahun-tahun mendatang.

    “Kami juga ingin memperkuat peran sebagai BUMD yang memberi manfaat nyata bagi pembangunan kota dan pelayanan publik,” ujar Reo.

    Sementara itu, Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta Endriansyah menilai Perumda Sarana Jaya saat ini kian menunjukkan kinerja positif.

    “Kita ketahui, Perumda Sarana Jaya merupakan BUMD yang menyediakan fasilitas hunian dengan harga terjangkau. Bahkan, masyarakat bisa memiliki hunian Perumda Sarana Jaya, seperti di Menara Samawa di Pondok Kelapa hingga Menara Kanaya dan Menara Ayasa tanpa perlu membayar DP (uang muka),” tutur Endriansyah.

    Dia pun berharap prestasi P3DN itu dapat semakin memacu seluruh insan Perumda Sarana Jaya untuk terus berkarya dan berkinerja baik, serta dapat menjadi contoh bagi BUMD lainnya, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga dii seluruh Indonesia.

    Lebih lanjut, dia menilai penghargaan itu diberikan atas capaian optimal Sarana Jaya dalam mendukung penggunaan produk dalam negeri pada Tahun Anggaran 2024.

    Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Pemprov DKI Jakarta kepada instansi yang konsisten mengimplementasikan kebijakan P3DN, sekaligus menjadi dorongan percepatan penggunaan produk lokal dalam rangka memperkuat perekonomian nasional.

    Dalam sambutannya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan penguatan produk lokal menjadi strategi penting dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

    Dia mengungkapkan di tengah perlambatan ekonomi global, konflik geopolitik, dan tekanan rantai pasok, Indonesia tetap mampu tumbuh 4,96 persen dengan inflasi yang terjaga. Kondisi ini menunjukkan daya beli masyarakat yang stabil dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

    “P3DN menjadi semakin strategis untuk memperkuat ekonomi dengan mengutamakan produk lokal dalam belanja pemerintah maupun konsumsi masyarakat,” ungkap Rano.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapan Kartu Lansia Jakarta ‘KLJ’ November 2025 Cair? Intip Syarat dan Jadwal Pencairan di Sini

    Kapan Kartu Lansia Jakarta ‘KLJ’ November 2025 Cair? Intip Syarat dan Jadwal Pencairan di Sini

    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang akhir tahun, Kartu Lansia Jakarta (KLJ) periode November 2025 kembali menjadi salah satu bantuan sosial yang paling dinantikan para penerima manfaat di Ibu Kota. Program yang digagas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini dirancang untuk memastikan kebutuhan dasar para warga lanjut usia yang tergolong rentan tetap terpenuhi secara layak.

    Menurut informasi dari Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta, KLJ diberikan kepada lansia berusia 60 tahun ke atas yang memerlukan dukungan finansial guna mempertahankan kemandirian hidup serta menjaga kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial mereka. Bantuan ini sangat membantu di tengah tingginya biaya kebutuhan pokok dan perlengkapan lansia yang terus meningkat.

    Adapun penyaluran KLJ dilakukan melalui rekening Bank DKI. Mekanisme ini dipilih untuk memastikan proses pencairan berlangsung aman, transparan, dan mudah dijangkau. Penerima manfaat dapat menarik dana secara digital melalui layanan perbankan online, atau langsung datang ke kantor cabang bagi yang lebih nyaman dengan metode konvensional.

    Mengutip informasi dari fahum.umsu.ac.id, pencairan KLJ saat ini berada dalam tahapan yang sama dengan bantuan lain seperti Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dan Kartu Anak Jakarta (KAJ). Skema tersebut dinilai mampu mengurangi hambatan yang kerap muncul dalam penyaluran bantuan tunai.

    Besaran bantuan KLJ tetap sebesar Rp300.000 per bulan, sehingga dalam satu tahun lansia terdaftar menerima total Rp3.600.000. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan pokok, obat-obatan, alat kesehatan harian, maupun keperluan pribadi lainnya.

    Untuk memastikan status kepesertaan, warga dapat mengecek data melalui situs siladu.jakarta.go.id. Caranya cukup dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada kolom pencarian. Apabila data valid, informasi status penerimaan KLJ akan langsung tampil. Sistem SILADU merupakan basis pemutakhiran data resmi Pemprov DKI dan menjadi rujukan utama verifikasi bantuan sosial.

    Selain website, cek status KLJ juga bisa dilakukan lewat aplikasi JAKI. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat melihat status kepesertaan, riwayat bantuan, hingga layanan publik lainnya hanya dengan masuk ke menu bantuan sosial dan memasukkan NIK lansia.

    Bagi masyarakat yang tidak terbiasa dengan layanan digital, pengecekan secara langsung di kantor kelurahan tetap menjadi opsi yang mudah diakses. Penerima manfaat atau keluarga cukup membawa KTP dan KK untuk melakukan konfirmasi data melalui petugas sosial atau petugas DTKS.

    Hingga sekarang, Pemprov DKI Jakarta belum mengeluarkan jadwal resmi pencairan KLJ November 2025. Namun, berdasarkan pola penyaluran sebelumnya, bantuan biasanya cair pada rentang tanggal 24 hingga 26 setiap bulan. Pada bulan September 2025, KLJ cair pada 26 September, sementara periode Oktober 2025 cair pada 24 Oktober.

    Dengan melihat pola tersebut, pencairan KLJ November 2025 diperkirakan akan berlangsung antara 24–26 November. Masyarakat diimbau untuk rutin memantau informasi resmi dari Dinsos maupun Pemprov DKI, sekaligus memastikan data NIK telah tervalidasi di sistem SILADU maupun aplikasi JAKI.

    Sebagai salah satu instrumen penting dalam menjaga kesejahteraan sosial warga lansia, KLJ tetap menjadi harapan bagi kelompok rentan di Jakarta. Dengan mekanisme pencairan yang semakin tertata dan wahana pengecekan yang mudah diakses, bantuan ini diharapkan mampu mendukung lansia untuk menjalani kehidupan sehari-hari secara lebih layak dan sejahtera.***

     

  • Ratusan pelajar tingkat SLTA dari 38 provinsi ikuti FLS3N di Jakarta

    Ratusan pelajar tingkat SLTA dari 38 provinsi ikuti FLS3N di Jakarta

    Menjadi tuan rumah bukanlah tugas biasa

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 855 pelajar tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dari 38 provinsi mengikuti Festival Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) 2025 di Institut Kesenian Jakarta (IKJ).

    Rektor IKJ Syamsul Maarif di Jakarta, Selasa, menjelaskan, FLS3N Tahun 2025 ini menjadi sejarah baru bagi IKJ sebagai tuan rumah pelaksanaan 15 ajang lomba seni dan sastra.

    “Menjadi tuan rumah bukanlah tugas biasa. Ini komitmen nyata IKJ dalam mendukung kebudayaan sekaligus bagian dari langkah menuju 500 tahun Jakarta sebagai Kota Global dan Kebudayaan pada 2027,” kata Syamsul.

    Menurut dia, FLS3N merupakan ajang bergengsi bagi pelajar SMA/MA/SMK/MAK sederajat dari seluruh Indonesia dan kali ini terdapat sebanyak 855 peserta dari 38 provinsi dan beberapa Sekolah Indonesia Luar Negeri juga mengikuti kompetisi yang mengusung tema “Ekspresi Seni Inspirasi Negeri”.

    Tahun ini FLS3N menghadirkan 15 kategori lomba, yakni Baca Puisi, Cipta Lagu, Cipta Puisi, Desain Poster, Fotografi, Solo Gitar, Menyanyi Solo, Jurnalistik, Kriya, Komik Digital, Cerpen, Monolog, Tari Kreasi, Film Pendek, serta Kreativitas Musik Tradisional.

    Syamsul memastikan, FLS3N adalah ruang besar yang mempertemukan ratusan pelajar terbaik dari seluruh Indonesia karena sudah dilakukan seleksi ketat dari tingkat kabupaten hingga provinsi.

    “Keberagaman ekspresi seni dari menyanyi solo, film pendek, monolog hingga tari kreasi akan menginspirasi sekaligus mengingatkan kita pada keindahan dan kekayaan budaya Indonesia,” katanya menambahkan.

    Ia juga menyoroti pentingnya karakter, sejalan dengan tema pendamping “7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat” yang mengajarkan disiplin, kebiasaan baik, dan kolaborasi sebagai fondasi menuju Generasi Emas 2045.

    Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Talenta Puspresnas Kemendikdasmen RI, Retno Juni Rochmaningsih mengatakan, seni dan bahasa memiliki kekuatan besar dalam mengekspresikan kehidupan masyarakat sekaligus memperkuat semangat kebhinekaan.

    Pembangunan karakter

    Menurutnya, FLS3N bukan hanya ruang berkompetisi, namun juga bagian dari pembangunan karakter bangsa melalui karya seni.

    “Tema Ekspresi Seni Inspirasi Negeri menegaskan bahwa setiap karya seni bahasa mampu mengekspresikan masyarakat, menguatkan kebhinekaan, serta menjadi bagian dari pembangunan karakter bangsa yang berbudaya dan berprestasi,” kata Retno.

    Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Puspla Dirdjaja menyambut positif penyelenggaraan FLS3N Tahun 2025.

    Ia menyebut, ajang ini menjadi wadah penting untuk peninjauan dan pengembangan bakat seni budaya pelajar.

    “Kami senang DKI ikut serta. Kami hadir sebagai tuan rumah sekaligus mewakili Pemprov DKI Jakarta. Semoga wakil Jakarta bisa menjadi juara,” harapnya.

    Puspla menyebutkan, sesuai visi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung adalah komitmen Jakarta sebagai kota global yang tetap berbudaya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Buruh Tuntut Kenaikan UMP Jakarta 2026 Rp6 Juta, Pemprov DKI Masih Tunggu Arahan Kemnaker

    Buruh Tuntut Kenaikan UMP Jakarta 2026 Rp6 Juta, Pemprov DKI Masih Tunggu Arahan Kemnaker

    JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta merespons tuntutan kelompok buruh yang meminta upah minimum provinsi (UMP) tahun 2026 dinaikkan menjadi Rp6 juta dalam aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta hari ini.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Syaripudin menegaskan pemerintah daerah masih menunggu pedoman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebelum memulai pembahasan angka kenaikan.

    Syaripudin menyebut, proses penetapan UMP tidak bisa berjalan tanpa rujukan yang ditetapkan pemerintah pusat. Hingga saat ini, Kemnaker belum menerbitkan aturan terbaru sebagai dasar perhitungan upah.

    “Memang pada masa penetapan UMP di akhir tahun yang akan dijadikan pedoman pembayaran UMP di tahun mendatang, tentunya seluruh pemerintah provinsi di Indonesia ini menunggu yang menjadi petunjuk daripada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang sampai dengan tanggal 17 ini belum diterbitkan,” kata Syaripudin di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 17 November.

    Pedoman tersebut nantinya menjadi acuan Dewan Pengupahan DKI Jakarta dalam menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk ditetapkan dalam keputusan gubernur terkait UMP.

    Setelah pedoman terbit, Dewan Pengupahan akan membahas formula perhitungan, termasuk upah minimum sektoral provinsi (UMSP). Dalam forum itu terdapat keterwakilan serikat pekerja, pengusaha melalui Apindo dan Kadin, unsur akademisi, dan pemerintah daerah.

    “Dilakukanlah pembahasan tentang formula dan penetapan UMP tadi yang akan disampaikan ke Pak Gubernur, termasuk UMSP untuk tahun mendatang,” tutur Syaripudin.

    Menanggapi demonstrasi yang digelar buruh hari ini, Syaripudin memastikan Pemprov DKI menghargai penyampaian aspirasi. Ia menilai desakan kenaikan UMP bagian dari dinamika tahunan menjelang masa penetapan upah.

    “Kami berpikir ini hal yang tentunya hal yang wajar, teman-teman memiliki harapan bagaimana kesejahteraan mereka ke depan semakin baik dan pemerintah pun pasti mempunyai tugas yang melayani masyarakat, menyejahterakan masyarakatnya, menilai ini sebuah dinamika, penyampaian aspirasi yang insyaallah positif dan bisa menjadi hal-hal yang membangun untuk kesejahteraan masyarakat Jakarta,” jelas dia.

    Sejumlah buruh yang tergabung dalam Aliansi Federasi Serikat Pekerja-Serikat Buruh se-Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dengan nilai tinggi pada tahun depan.

    Ketua DPD FSP LEM DKI Jakarta Yusuf Suprapto menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2025 sebesar Rp6 juta.

    “Kami adalah pekerja DKI Jakarta, buruh DKI Jakarta, akan menuntut UMP sebesar 6 juta rupiah. Bahwasannya angka 6 juta itu adalah angka yang pantas dan angka yang bisa memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja di DKI Jakarta,” urai Yusuf.

    Sebagai perbandingan, UMP DKI Jakarta tahun ini berada di kisaran Rp5,39 juta. Jika tuntutan buruh dikabulkan menjadi Rp6 juta, maka terdapat kenaikan sekitar Rp600 ribu, atau kurang lebih 10 persen dari upah minimum yang berlaku sekarang.

    Selain itu, buruh juga menuntut adanya penetapan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dengan nilai minimal 5 persen di atas UMP yang telah dinaikkan pada tahun 2026.

    “Jangan sampai menyentuh yang namanya upah sektoral yang sudah ada tahun lalu kemudian hendak dihilangkan. Kita minta itu dikembalikan, sebagaimana dulu peraturan menteri yang telah ada, 5 persen di atas upah minimum provinsi yang ada di DKI Jakarta,” pungkasnya.

  • BI perkuat ekosistem digital di Kabupaten Kepulauan Seribu

    BI perkuat ekosistem digital di Kabupaten Kepulauan Seribu

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta memperkuat ekosistem digital dan memperluas implementasi penggunaan “Quick Response Code Indonesian Standard” (QRIS) di Kabupaten Kepulauan Seribu.

    “Ini bagian dari komitmen memperkuat ekosistem digital dan memperluas implementasi QRIS di wilayah kepulauan,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta, Iwan Setiawan di Kepulauan Seribu, Jakarta, Senin.

    Ia menyebutkan, digitalisasi di Jakarta terus menunjukkan kinerja positif. Pada Semester I 2025, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) mencapai 97,73 persen.

    Angka itu menempatkan Provinsi DKI Jakarta berada pada kategori “Pemda Digital” dengan kontribusi QRIS terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 3,41 persen.

    Kemudian pada triwulan III 2025, volume transaksi QRIS mencapai 3,8 miliar transaksi atau naik 182 persen secara “year on year” (yoy) dan berkontribusi 37,35 persen terhadap nasional. Angka ini didukung pertumbuhan “merchant” mencapai 6,3 juta serta pengguna 6 juta.

    Namun demikian, tingkat adopsi QRIS di Kepulauan Seribu masih relatif rendah, yaitu sekitar 4 ribu “merchant” atau 0,08 persen dan 22 ribu transaksi atau sekitar 0,004 persen.

    Menurut dia, tantangan di wilayah tersebut meliputi keterbatasan konektivitas, minimnya layanan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) serta variasi tingkat literasi digital masyarakat.

    Selain itu kondisi geografis kepulauan turut membatasi akses layanan keuangan lainnya. Namun Kepulauan Seribu memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata digital.

    Ia mengatakan, mayoritas masyarakat bekerja di sektor pariwisata seperti pemandu wisata, kuliner dan penginapan (homestay).

    Ia mengungkapkan bahwa implementasi “QRIS Cross Border” berpotensi meningkatkan kenyamanan wisatawan mancanegara melalui kemudahan transaksi tanpa penukaran uang asing.

    Sedangkan QRIS Tap berpotensi mendukung efisiensi pembayaran pada layanan transportasi antarpulau sehingga memperkuat ekosistem wisata yang modern, aman dan inklusif.

    Ia mengatakan, sebagai bentuk komitmen mendorong ekowisata berkelanjutan serta memperluas penggunaan QRIS.

    Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta telah melaksanakan berbagai program penguatan ekosistem digital di Kepulauan Seribu.

    Mulai dari menggelar forum diskusi terpumpun (Forum Discussion Grup/FGD)tentang “Elektronifikasi Destinasi Wisata” bersama Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendorong pemanfaatan pembayaran digital pada titik strategis.

    Kemudian sosialisasi “Cinta Bangga Rupiah” (CBP) dan edukasi QRIS bersama OJK Jabodebek, termasuk layanan penukaran uang tunai bagi pelaku usaha dan masyarakat di beberapa pulau.

    Selain itu, penyelenggaraan kompetisi konten kreator “QRIS Jelajah Budaya Indonesia 2025” di Pulau Pramuka guna meningkatkan literasi digital dan memperkuat promosi wisata berbasis QRIS.

    Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta, Bank RKUD, OJK Jabodebek, BUMD dan PJP akan terus meningkatkan sinergi kebijakan dan memperkuat implementasi program digitalisasi yang berkelanjutan.

    Fokus penguatannya mencakup optimalisasi infrastruktur sosial-digital, peningkatan akses layanan keuangan digital serta pengembangan literasi digital masyarakat sebagai fondasi percepatan transformasi digital di sektor wisata Kepulauan Seribu.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI dukung kegiatan Poland Festival 2025

    Pemprov DKI dukung kegiatan Poland Festival 2025

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendukung penuh kegiatan Poland Festival 2025 yang digelar pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Minggu.

    “Kami dari Pemprov DKI Jakarta mengamanatkan pesan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta bahwa festival-festival, baik budaya lokal maupun luar negeri, harus didukung sepenuhnya. Sebab, hal ini sejalan dengan visi Jakarta menuju kota global dan menuju lima abad usianya,” kata Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Kerja Sama Daerah (KSD) DKI Jakarta, Yudi Hermawan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Yudi menjelaskan bentuk dukungan itu diwujudkan dengan keterlibatan berbagai unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyediakan ruang dan fasilitas, termasuk pelaksanaan fun walk yang diikuti sekitar 200 peserta dari Bundaran HI menuju SCBD.

    “Kehadiran Poland Festival 2025 dapat semakin memperkuat hubungan dan kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Kedutaan Besar Polandia,” katanya.

    Ia juga berharap potensi Jakarta dapat lebih banyak dipromosikan ke mancanegara melalui kerja sama semacam ini.

    Sementara itu, Head of Foreign Trade Office in Indonesia, Cezary Filipek menuturkan, Poland Festival 2025 yang berlangsung sepanjang Oktober dan November mengusung dua fokus utama, yakni sektor tradisional dan sektor modern.

    “Tahun ini, pada edisi keenam Poland Festival, kami mencoba menghadirkan sesuatu yang berbeda dengan membagi festival menjadi dua tema, yaitu sektor tradisional dan sektor modern,” ucapnya.

    Menurutnya, untuk sektor modern meliputi pembahasan mengenai teknologi inovatif, seperti kecerdasan buatan (AI), teknologi pendidikan (education technology), hingga industri permainan (game). Hal tersebut menggambarkan pesatnya perkembangan teknologi di Polandia, termasuk munculnya berbagai perusahaan inovatif diberbagai bidang.

    “Kami ingin membagikan pengetahuan dan teknologi ini dengan Indonesia melalui kerja sama dan transfer pengetahuan, termasuk dalam bidang transportasi berkelanjutan, transportasi hijau, kualitas udara, serta pendidikan,” kata Cezary.

    Untuk pelaksanaan pada November ini, tambah dia, Poland Festival 2025 akan berfokus pada sektor tradisional seperti produk makanan, kosmetik, dan lainnya.

    Dia meyakini produk tradisional dan budaya memiliki peran penting dalam membangun dan mempererat hubungan bilateral antara Polandia dan Indonesia.

    “Kami perlu saling mengenal, berbagi makanan, dan melakukan perjalanan bersama seperti yang telah kami lakukan selama lima tahun terakhir,” katanya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.