Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • DKI tetapkan syarat sekolah swasta yang bisa gratiskan SPP siswanya 

    DKI tetapkan syarat sekolah swasta yang bisa gratiskan SPP siswanya 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    DKI tetapkan syarat sekolah swasta yang bisa gratiskan SPP siswanya 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Juni 2025 – 17:58 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan sejumlah syarat bagi sekolah swasta yang akan menggratiskan sumbangan biaya pendidikan (SPP) bagi siswanya untuk memastikan mutu lulusan nantinya.

    “Ketika menggratiskan sekolah swasta, harus ada penjaminan terhadap mutu. Jangan sampai sudah gratis tapi mutunya tidak bisa kita ukur, tidak setara dengan apa yang kita harapkan,” ujar Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana di Jakarta, Selasa.

    Nahdiana yang diundang, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan bersama pimpinan dan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, mengatakan persyaratan tersebut masih dibahas dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

    “Kami sedang (membahas) bersama dengan OPD lain, menentukan kualifikasi persyaratan sekolah swasta yang mana,” kata dia.

    Adapun Pemprov DKI Jakarta sebelumnya mengemukakan sudah ada  40 sekolah swasta yang akan memberikan SPP gratis. Namun, Nahdiana tak merinci sekolah swasta mana saja yang dimaksud.

    Lebih lanjut terkait sekolah swasta gratis, Pemprov DKI pun telah menyiapkan proyek percontohan dan ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan pemerintah pusat dan daerah, harus menggratiskan biaya pendidikan dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta.

    “Kami juga koordinasi dengan beberapa daerah, untuk menyikapi putusan MK ini, insyaallah DKI Jakarta mudah-mudahan jadi tempat belajar, karena sebelum keputusan MK, kami sudah putuskan akan ada sekolah gratis, yang kita mulai 40 (sekolah swasta),” ujar Nahdiana.

    Dia berpendapat walau putusan MK bersifat final dan mengikat, tetapi pelaksanaannya dapat bertahap.

    Sementara itu, Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang dihimpun ANTARA melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), jumlah total Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Provinsi DKI Jakarta, baik negeri maupun swasta adalah 2.715 (SD) ditambah 1.342 (SMP) yakni 4.057 sekolah.

    Sumber : Antara

  • DKI siapkan anggaran untuk bangun fasilitas olahraga internasional

    DKI siapkan anggaran untuk bangun fasilitas olahraga internasional

    Salah satu bentuk apresiasi kita adalah pembangunan dan merenovasi venue

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan anggaran untuk membangun fasilitas olahraga berstandar internasional yang dapat dipakai atlet untuk berprestasi di ajang dalam dan luar negeri.

    Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Andri Yansyah menyampaikan kesiapannya memberikan penghargaan nyata dalam bentuk fasilitas olahraga jika suatu cabang olahraga mampu menunjukkan prestasi luar biasa, khususnya dengan melampaui target perolehan medali di ajang nasional.

    “Salah satu bentuk apresiasi kita adalah pembangunan dan merenovasi venue. Contohnya atletik, tahun ini di stadion Rawamangun kita rehab total. Insyaallah selesai Oktober atau November 2025,” kata Andri di Jakarta, Selasa.

    Lebih lanjut Andri mengatakan renang menjadi cabang pertama yang mendapat perhatian khusus setelah mencetak rekor perolehan 23 medali emas di POMNAS 2024, mengungguli rekor 21 emas yang bertahan selama hampir dua dekade.

    Menyikapi prestasi tersebut, Andri memastikan bahwa kolam renang berstandar internasional akan dibangun pada tahun depan.

    Andri menjelaskan hal itu merupakan bentuk dukungan serius pemerintah daerah terhadap pembinaan atlet.

    “Nantinya fasilitas olahraga tersebut bisa dimanfaatkan juga oleh atlet yang tengah mengikuti pemusatan latihan daerah (pelatda) termasuk atlet disabilitas,” jelas Andri.

    Tak hanya cabang olahraga renang, Andri mengatakan panahan pun tak luput dari perhatian.

    Untuk pertama kalinya dipertandingkan di POMNAS, cabang ini akan melombakan 21 nomor. Andri menyatakan, jika panahan bisa menunjukkan prestasi dan bahkan jadi juara umum, Pemprov DKI Jakarta akan mencarikan tempat latihan yang lebih keren dan representatif.

    Tidak hanya fokus pada atlet umum, Pemprov DKI Jakarta juga berkomitmen membangun fasilitas olahraga yang ramah disabilitas.

    Di tahun 2026, rencananya akan dibangun kompleks olahraga inklusif di GOR Cendrawasih yang mencakup 16 cabang olahraga, termasuk sarana renang.

    “Ini bukan hanya soal fasilitas, tetapi bagian dari strategi besar membangun ekosistem olahraga yang profesional, berkelanjutan, dan inklusif. Kita dorong atlet terus berprestasi, dan pemerintah hadir memberikan dukungan konkret,” kata Andri.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPKP DKI kaji perluasan layanan kesehatan melalui BPJS Hewan

    KPKP DKI kaji perluasan layanan kesehatan melalui BPJS Hewan

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta mengkaji lebih lanjut terkait perluasan jangkauan layanan kesehatan melalui skema seperti “BPJS Hewan” dan pemasangan mikrocip pada satwa.

    “Sebenarnya namanya BPJS itu hanya istilah (terminologi) saja. Jadi, itu masih wacana, masih gagasan. Perlu dikaji lebih komprehensif lagi karena banyak sekali pihak yang terlibat,” kata Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok usai acara East Jakarta Agriculture Festival (EastJakFest) di Pusat Pelatihan Seni Budaya (PPSB) Jakarta Timur, Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Selasa.

    Hasudungan menyebut, konsep BPJS Hewan ini sebagai wadah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan subsidi kepada masyarakat kurang mampu yang memiliki hewan peliharaan.

    Lalu, BPJS Hewan juga diberikan kepada orang-orang yang menyelamatkan dan menemukan hewan telantar di jalanan sehingga biaya perawatan hewan akan lebih ringan dengan adanya BPJS Hewan.

    “Konsepnya kita memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu ataupun para pemilik hewan ataupun orang-orang yang menyelamatkan hewan tapi dia tidak mampu untuk membayar perawatan, kita berikan keringanan biaya,” ucap Hasudungan.

    Selain itu, Hasudungan menyebut, perbedaan sterilisasi hewan dengan BPJS Hewan ini terletak pada kelengkapan pelayanan kesehatan hewan tersebut.

    “Sementara yang kita harapkan itu pelayanan kesehatan. Misalnya pengobatan, kemudian juga nanti mungkin ada penyuntikan atau operasinya, sesarnya. Seperti itu mahal sekali kalau misalnya masyarakat yang kurang mampu pasti kesulitan untuk membayarnya,” jelas Hasudungan.

    Adapun program inovatif untuk hewan peliharaan berupa pemasangan mikrocip dan integrasi layanan kesehatan ala BPJS khusus hewan ini akan dimulai dengan studi kelayakan pada 2025, sebelum uji coba pada 2026.

    Hewan peliharaan seperti kucing dan anjing akan dipasangi mikrocip atau semacam KTP untuk hewan sehingga memudahkan identifikasi pemilik, jenis hewan, data vaksinasi rabies, serta status sterilisasi.

    Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo mendukung program Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan hewan melalui skema seperti “BPJS Hewan” dan pemasangan mikrocip pada hewan.

    Namun, dia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk tidak terburu-buru membangun skema “BPJS Hewan” hanya untuk menghadirkan program populis, sementara regulasi, infrastruktur dan sumber daya medis untuk mendukung program ini belum memadai.

    “Prioritasnya tetap harus pada pemenuhan layanan dasar terlebih dahulu, agar program lanjutan seperti BPJS Hewan bisa diterapkan secara realistis, berkelanjutan, dan tidak membebani sistem yang belum kokoh,” katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (8/6).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tarif hingga Titik Pemberhentian Rute Baru Transjakarta Bogor-Blok M

    Tarif hingga Titik Pemberhentian Rute Baru Transjakarta Bogor-Blok M

    Jakarta: PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) telah resmi membuka rute baru layanan Transjabodetabek yang menghubungkan Bogor dan Blok M. Ketahui informasi selengkapnya terkait tarif, jam operasional, dan titik pemberhentiannya.
     
    TransJakarta Bogor-Blok M merupakan bagian dari perpanjangan Koridor 13. Rute ini dilayani oleh bus Transjabodetabek P11 dengan jarak tempuh sejauh 113,3 kilometer dan estimasi perjalanan mencapai 90 menit dalam kondisi normal.
     
    Khusus rute ini, TransJakarta menyiapkan 14 unit bus yang akan beroperasi setiap hari dengan frekuensi kedatangan (headway) setiap 15 menit, dimulai dari halte Cidangiang (Bogor) dan berakhir di Terminal Blok M jalur 5 (Jakarta Selatan).

     

     

    Tarif dan Jam Operasional Transjabodetabek Bogor-Blok M
    Seperti disebutkan sebelumnya, bus Transjabodetabek P11 beroperasi setiap hari dengan jam operasional pagi pukul 05.00-07.00 WIB dan jam reguler pukul 07.00-22.00 WIB. Untuk rincian tarifnya adalah sebagai berikut:
     
    1. Pukul 05.00-07.00 WIB: Rp2.000
    2. Pukul 07.00-22.00 WIB: Rp3.500
     
    Sedangkan bagi 15 kategori penumpang yang termasuk penerima subsidi dari Pemprov DKI Jakarta, layanan ini dapat diakses secara gratis.
     

     

    Titik Pemberhentian Transjabodetabek Bogor-Blok M
    Transjabodetabek rute Bogor–Blok M memiliki total 22 titik pemberhentian yang tersebar pada perjalanan pulang dan pergi. Berikut titik-titik pemberhentian tersebut:
     
    Rute Bogor–Blok M:

    1. Cidangiang (penaikan)
    2. Mall Bellanova Sentul
    3. Sentul
    4. Simpang Sentul
    5. Pintu Tol Citeureup 1
    6. Cibubur Junction
    7. Pancoran Tugu
    8. Pancoran
    9. Tegal Mampang
    10. Rawa Barat
    11. Pasar Santa
    12. Kejaksaan Agung

     

    Rute Blok M–Bogor:

    1. Kejaksaan Agung
    2. Pasar Santa
    3. Rawa Barat
    4. Tegal Mampang
    5. Pancoran
    6. Pancoran Tugu
    7. Buperta Cibubur
    8. Pintu Tol Citeureup 2
    9. Monumen Pancakarsa
    10. Mall Bellanova Sentul
    11. Terminal Baranangsiang (penurunan)

     

    Jakarta: PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) telah resmi membuka rute baru layanan Transjabodetabek yang menghubungkan Bogor dan Blok M. Ketahui informasi selengkapnya terkait tarif, jam operasional, dan titik pemberhentiannya.
     
    TransJakarta Bogor-Blok M merupakan bagian dari perpanjangan Koridor 13. Rute ini dilayani oleh bus Transjabodetabek P11 dengan jarak tempuh sejauh 113,3 kilometer dan estimasi perjalanan mencapai 90 menit dalam kondisi normal.
     
    Khusus rute ini, TransJakarta menyiapkan 14 unit bus yang akan beroperasi setiap hari dengan frekuensi kedatangan (headway) setiap 15 menit, dimulai dari halte Cidangiang (Bogor) dan berakhir di Terminal Blok M jalur 5 (Jakarta Selatan).
     
     

     

    Tarif dan Jam Operasional Transjabodetabek Bogor-Blok M

    Seperti disebutkan sebelumnya, bus Transjabodetabek P11 beroperasi setiap hari dengan jam operasional pagi pukul 05.00-07.00 WIB dan jam reguler pukul 07.00-22.00 WIB. Untuk rincian tarifnya adalah sebagai berikut:
     
    1. Pukul 05.00-07.00 WIB: Rp2.000
    2. Pukul 07.00-22.00 WIB: Rp3.500
     
    Sedangkan bagi 15 kategori penumpang yang termasuk penerima subsidi dari Pemprov DKI Jakarta, layanan ini dapat diakses secara gratis.
     

     

    Titik Pemberhentian Transjabodetabek Bogor-Blok M

    Transjabodetabek rute Bogor–Blok M memiliki total 22 titik pemberhentian yang tersebar pada perjalanan pulang dan pergi. Berikut titik-titik pemberhentian tersebut:
     
    Rute Bogor–Blok M:
     
    1. Cidangiang (penaikan)
    2. Mall Bellanova Sentul
    3. Sentul
    4. Simpang Sentul
    5. Pintu Tol Citeureup 1
    6. Cibubur Junction
    7. Pancoran Tugu
    8. Pancoran
    9. Tegal Mampang
    10. Rawa Barat
    11. Pasar Santa
    12. Kejaksaan Agung

     

     
    Rute Blok M–Bogor:
     
    1. Kejaksaan Agung
    2. Pasar Santa
    3. Rawa Barat
    4. Tegal Mampang
    5. Pancoran
    6. Pancoran Tugu
    7. Buperta Cibubur
    8. Pintu Tol Citeureup 2
    9. Monumen Pancakarsa
    10. Mall Bellanova Sentul
    11. Terminal Baranangsiang (penurunan)
     
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Mengamen gunakan ondel-ondel, DPRD: Itu merendahkan pemilik budaya

    Mengamen gunakan ondel-ondel, DPRD: Itu merendahkan pemilik budaya

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Khoirudin mengatakan mengamen menggunakan instrumen budaya seperti ondel-ondel itu sama saja merendahkan pemilik budaya itu sendiri.

    “Mengamen saja sudah melanggar peraturan daerah (perda). Apalagi menggunakan instrumen budaya dan adat untuk mengamen itu merendahkan budaya Betawi,” kata Khoirudin di Jakarta, Selasa, saat menanggapi penggunaan ondel-ondel untuk mengamen.

    Khoirudin mengatakan bahwa larangan penggunaan ondel-ondel untuk mengamen yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sudah tepat dan patut didukung.

    Sebab kata Khoirudin, semua daerah yang memiliki budaya dan adat kemudian digunakan sebagai alat mengamen pasti tidak berkenaan.

    “Saya setuju dengan gubernur, agar tidak menggunakan ondel-ondel dan yang lainnya untuk mengamen,” ujarnya.

    Khoirudin menyatakan bahwa DPRD menunggu draf perda terkait larangan penggunaan ondel-ondel untuk alat mengamen yang telah dibahas oleh para praktisi.

    Ia memastikan, ketika draf tersebut masuk ke DPRD akan dibahas dengan cepat agar peraturan itu segera ditegakkan di DKI Jakarta.

    “Kita di DPRD sedang menunggu saja usulan draf yang dibuat oleh para praktisi Betawi, Bamus Betawi dan lainnya yang sudah berkali-kali melakukan ‘workshop’, diskusi, seminar untuk persiapan perda dan setelah draf selesai akan kita bahas secepatnya,” katanya.

    Sebelumnya Pemerintah Provinsi Jakarta akan mendorong pembentukan regulasi atau undang-undang yang mengatur pelestarian ondel-ondel sebagai warisan budaya Betawi.

    Oleh karena itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta agar ondel-ondel tak lagi digunakan untuk mengamen di jalanan.

    “Sekarang ini saya akan meminta ondel-ondel bukan untuk di jalanan. Tapi, merupakan bagian dari budaya utama Betawi,” kata Pramono saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (28/5).

    Menurut Pramono, ondel-ondel merupakan salah satu warisan budaya yang dinamis dan tidak seharusnya dianggap remeh.

    Oleh karena itu, kata dia, pemerintah harus memberikan dukungan dan ruang agar seniman ondel-ondel bisa tampil secara layak.

    Sejauh ini terdapat 42 sanggar ondel-ondel di Jakarta yang kini tengah diperhatikan secara khusus oleh Pemprov DKI Jakarta.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemprov DKI Tak Siap Hadapi Kebakaran di Kawasan Padat Penduduk

    Pemprov DKI Tak Siap Hadapi Kebakaran di Kawasan Padat Penduduk

    GELORA.CO -Pemprov DKI Jakarta belum berhasil mengambil langkah preventif yang memadai dalam mencegah kebakaran, terutama di kawasan permukiman padat penduduk.

    Demikian dikatakan Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu menanggapi kebakaran hebat yang menimpa ratusan rumah di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Pejaringan, Jakarta Utara pada Jumat dini hari, 6 Juni 2025 

    “Kebakaran di permukiman padat penduduk masih jadi momok. Hal ini menunjukkan bahwa Jakarta belum berhasil mengambil langkah preventif yang baik untuk mencegah terjadinya insiden seperti itu,” kata Kevin Wu dalam keterangan resminya, Selasa 10 Juni 2025.

    Kevin mengaku khawatir apabila kebakaran serupa terjadi secara terus menerus, karena akan mengancam keselamatan penduduk Jakarta.

    Kevin pun mendesak Pemprov untuk mengevaluasi sistem penanggulangan kebakarannya.

    Dalam sepekan ini kebakaran terjadi tidak hanya di Kapuk Muara, tapi juga Vihara Lalitavistara di Cilincing, Jakarta Utara, dan pabrik lilin di Tamansari, Jakarta Barat.

    “Pemprov DKI Jakarta harus melakukan evaluasi dan memperkuat sistem penaggulangan kebakaran di semua tempat,” kata Kevin.

    Kevin turut menyinggung kekurangan pos pemadam kebakaran (damkar) di sejumlah kelurahan di Jakarta.

    Tak hanya itu, Kevin juga meminta agar Alat Pemadam Api Ringan (APAR) didistribusikan ke setiap Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kecepatan respons warga dalam menghadapi kebakaran.

  • Lapor Mas Wapres Dinilai Butuh Eksposur agar Publik Tahu Pengaduannya Nasional 10 Juni 2025

    Lapor Mas Wapres Dinilai Butuh Eksposur agar Publik Tahu Pengaduannya Nasional 10 Juni 2025

    Lapor Mas Wapres Dinilai Butuh Eksposur agar Publik Tahu Pengaduannya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
    Adi Prayitno
    , berpandangan bahwa publik selama ini mengira program “
    Lapor Mas Wapres
    ” sudah tidak berjalan lagi lantaran minimnya informasi dan eksposur.
    Hal ini disampaikan Adi merespons pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, yang mengungkapkan bahwa Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming
    meminta agar program “Lapor Mas Wapres” tidak stagnan.
    “Mestinya program ‘Lapor Mas Wapres’ ini gerak cepat dan responsif menyelesaikan semua persoalan. Jangan lagi sebatas wacana ini dan itu,” kata Adi kepada
    Kompas.com
    , Senin (10/6/2025).
    “Publik malah nyangka program ini sudah wasalam. Karena tak ada kabarnya lagi. Ternyata masih ada,” ujarnya.
    Adi menilai program
    pengaduan masyarakat
    yang digagas Wapres Gibran ini sebenarnya sangat potensial jika dikelola dengan baik dan disampaikan secara transparan kepada publik.
    “Apalagi yang ditunggu. Tinggal gas pol
    aja
    ,” ucapnya.
    Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi terhadap capaian program tersebut.
    Adi merujuk pada klaim yang menyebut sudah ada lebih dari 7.500 pengaduan yang ditindaklanjuti melalui program tersebut.
    “Tentu signifikan. Problemnya, publik nyaris tak pernah tahu soal klaim sudah ditindak lanjuti ribuan pengaduan ini. Sebaiknya diekspose secara terbuka biar publik tahu,” kata Adi.
    “Bahkan sangat hebat jika betul sudah ditindak lanjuti 7.590-an pengaduan. Tapi sekali lagi, sebaiknya dibuat rilis (keterangan publik -red) supaya rakyat juga baca. Jangan sampai ada dugaan program Mas Wapres ini sudah wasalam, padahal sudah banyak bekerja,” imbuhnya.
    Sejak resmi diluncurkan pada 11 November 2024, program Lapor Mas Wapres (LMW) telah menindaklanjuti 7.590 pengaduan masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia.
    Dikutip dari siaran pers Setwapres, Senin (8/6/2025), pengaduan yang diterima oleh program Lapor Mas Wapres mencakup berbagai persoalan publik, seperti pendidikan, keuangan, pertanahan, dan bantuan sosial.
    “Beberapa kasus telah ditangani dengan solusi nyata, seperti bantuan keringanan cicilan kredit, pengaktifan kembali bantuan pendidikan untuk anak sekolah, penyelesaian sengketa tanah hingga penerbitan sertifikat, serta bantuan sosial untuk penebusan ijazah sekolah,” tulis Setwapres, Senin (9/6/2025) kemarin.
    Plt Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong agar tata kelola LMW terus ditingkatkan.
    “Pak Wapres minta agar program ini tidak stagnan, tapi terus diperbaiki dari waktu ke waktu,” kata Al Muktabar. “Penyempurnaan sistem dan prosedur sangat penting agar birokrasi bisa lebih cepat merespons, lebih akurat dalam menangani, dan lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat,” ucapnya.
    Meski begitu, beberapa laporan masih dalam proses verifikasi atau menunggu kelengkapan dokumen dari pelapor.
    Sebagian besar laporan disampaikan melalui kanal WhatsApp, yakni sebesar 72,05 persen.
    Sementara 27,95 persen laporan lainnya masuk melalui tatap muka setelah pelapor mendaftar di laman resmi lapormaswapres.id.
    Menurut Al Muktabar, kehadiran LMW merupakan bagian dari komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tanggap dan merata.
    “Pak Wapres menegaskan bahwa LMW ini merupakan bagian dari Asta Cita Pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Subianto untuk menciptakan good governance dan good corporate governance melalui pelayanan publik yang responsif dan inklusif,” katanya.
    Ia menambahkan, meskipun LMW menunjukkan hasil positif, koordinasi antar lembaga masih perlu diperkuat.
    Penanganan laporan melibatkan berbagai instansi seperti Kementerian ATR/BPN, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Sosial, serta Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta.
    “Proses penyelesaian yang terintegrasi dan tetap mengedepankan akuntabilitas serta kepekaan terhadap kondisi pelapor adalah faktor-faktor yang tidak luput diperhatikan dalam setiap penanganan laporan masyarakat,” tutur Al Muktabar.
    Salah satu laporan yang berhasil ditangani adalah milik Jessica Cahyana, warga Jakarta Barat.
    Ia mengalami kendala dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah milik ibunya karena masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) telah habis.
    Hanya dua minggu setelah melapor, ia mendapat panggilan untuk tindak lanjut.
    Enam bulan kemudian, sertifikat tanah resmi berhasil diterbitkan. “Pada tahun 2024 melalui program LMW saya menaruh harapan besar atas penyelesaian tanah atas nama ibu saya. Melalui program LMW ini tanah atas nama ibu saya mendapatkan legalitasnya,” ungkap Jessica.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polda Metro kawal distribusi bantuan korban kebakaran Penjaringan

    Polda Metro kawal distribusi bantuan korban kebakaran Penjaringan

    Sumber foto: Franky Pangkey/elshinta.com.

    Polda Metro kawal distribusi bantuan korban kebakaran Penjaringan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 09 Juni 2025 – 16:23 WIB

    Elshinta.com – Polda Metro Jaya menerjunkan personel untuk membantu penanganan darurat pasca kebakaran hebat yang menghanguskan sekitar 500 rumah semi permanen di Kampung Rawa Indah, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara.

    Sebanyak 15 personel dari Unit III dan IV Sie Turjawali Subdit Gasum Dit Samapta PMJ diterjunkan untuk membantu pengamanan lokasi, evakuasi warga, dan pengawalan distribusi bantuan sejak Sabtu (7/6) siang. Tim dipimpin oleh Brigadir Fakhman dan menyisir kawasan RT 17 RW 04 untuk memastikan situasi kondusif dan distribusi logistik berjalan lancar.

    Kompi 7 Subdit Dalmas juga bergabung beberapa jam kemudian. Dipimpin Iptu Muhammad Ardi Lesmana Hasibuan dan Ipda Lambok Siregar, satu SST personel turut memperkuat operasi kemanusiaan dan membantu mendirikan tenda darurat di titik-titik penampungan sementara.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, mengimbau masyarakat agar tidak memasuki lokasi kebakaran tanpa izin untuk mencegah gangguan terhadap proses evakuasi. Ia juga mengingatkan agar warga hanya mempercayai informasi dari sumber resmi dan menyalurkan bantuan melalui posko-posko pemerintah yang telah ditetapkan.

    Sebelumnya, Ketua RW 04 Kapuk, Sudiono, mengungkapkan bahwa sebanyak 3.200 jiwa dari 800 kepala keluarga terdampak kebakaran yang terjadi bertepatan dengan hari raya Idul Adha.

    “Para korban kini mengungsi di tenda-tenda darurat yang telah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta,” kata Sudiono seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Kontributor Elshinta, Franky Pangkey, Senin (9/6). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • 5.000 kesenian Betawi akan ditampilkan sambut HUT ke-500 Kota Jakarta

    5.000 kesenian Betawi akan ditampilkan sambut HUT ke-500 Kota Jakarta

    Abang None Jakarta Selatan membawakan tari Topeng Betawi saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (8/6/2025). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/agr.

    5.000 kesenian Betawi akan ditampilkan sambut HUT ke-500 Kota Jakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 08 Juni 2025 – 17:00 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menampilkan 5.000 kesenian Betawi pada Minggu (29/6)  sebagai bagian dari karnaval besar kebudayaan menyambut HUT ke-500 Kota Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebut karnaval besar bakal dilakukan setiap bulan di kawasan Bundaran HI di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, dengan uji coba perdana akan dimulai pada 29 Juni 2025.

    “Besok tanggal 29 Juni (2025) itu uji coba pertama. Barangkali kita akan tampilkan 5.000 kesenian Betawi, yang dimulai dengan  pecah silat, kemudian  tari-tarian, dan lainnya,” ujar Rano dalam kegiatan car free day di Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Minggu.

    Pemprov DKI Jakarta juga bakal menambah titik hiburan dalam car free day (CFD) di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta. Menurut Rani, selain merayakan HUT Jakarta, CFD juga merupakan sumber kebahagiaan masyarakat.

    “Dari survei kita selama sebulan ini, kehadiran hiburan menambah kebahagiaan. Jadi selain sehat, juga happy. Itu kenapa saya minta sama dinas untuk membuatkan CFD ini menjadi tempat yang bahagia. Kemudian, dalam rencana-rencana besarnya, tiap bulan menuju 500 tahun, kita akan membuat karnaval besar kebudayaan,” ujar Wagub yang dikenal sebagai Bang Doel itu.

    Titik hiburan di CFD Jakarta selain berada di Jakarta Creative Zone, Dukuh Atas, kata Rano, juga akan diselenggarakan di kawasan Gelora Bung Karno dan area air mancur di ujung Jalan Thamrin. Bang Doel menyebut bakal menghadirkan lebih banyak kegiatan untuk menarik masyarakat yang tengah beraktivitas di CFD sehingga bisa menurunkan penggunaan kendaraan pribadi.

    “Ya, kalau saya lihat memang CFD ini menjadi favorit. Makanya saya mempunyai pemikiran juga mendapat masukan. Satu yang kita dapat dari CFD ini, ini sebetulnya analisa yang cukup lama. Emisi karbon di Jakarta menurun. Itu terbukti. Artinya ini membuat udara Jakarta, cuman kan momennya hanya satu hari dalam seminggu,” ucap Bang Doel.

    Sumber : Antara

  • Pemprov DKI sediakan toilet mobil bagi korban kebakaran di Kapuk Muara

    Pemprov DKI sediakan toilet mobil bagi korban kebakaran di Kapuk Muara

    Pengungsi beristirahat di posko pengungsian, Kapuk Muara, Jakarta, Sabtu (7/6/2025). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/rwa/aa.

    Pemprov DKI sediakan toilet mobil bagi korban kebakaran di Kapuk Muara
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 08 Juni 2025 – 17:13 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan delapan unit toilet mobil (mudah dipindahkan) untuk melayani korban kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara.

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebut unit toilet mobil itu sudah diturunkan ke lokasi berbarengan dengan pengiriman bantuan logistik kebutuhan dasar ke lokasi pengungsian.

    “Artinya sekarang ini logistik kita sediakan, termasuk tenda pengungsian, dan segala macam. Tadi malam saya dapat laporan delapan toilet yang mobile itu sudah ditempatkan di sana,” ujar Rano kepada wartawan di Jakarta, Minggu.

    Rano pun memastikan pemerintah hadir untuk membantu pemulihan dan pemenuhan kebutuhan para korban.

    “Anda bisa bayangkan, mungkin lebih dari 500 kepala keluarga. Kalau kita hitung saja empat orang satu keluarga, berarti sudah 2.000 orang korban. Jadi artinya, pemerintah atau negara sudah turun mengantisipasi itu. Tapi kalau untuk membangun kembali (rumah penduduk) tentu perlu waktu,” ujar Rano.

    Lebih lanjut, kata Rano, untuk mengantisipasi kejadian serupa, Pemprov DKI Jakarta berencana mengadakan satu unit alat pemadam kebakaran ringan (APAR) untuk satu RT.

    Program itu utamanya menyesuaikan dengan kepadatan rumah dan penduduk di Jakarta yang sulit dijangkau jika terjadi peristiwa kebakaran.

    “Jadi setiap RT dikasih satu APAR, untuk kalau tiba-tiba terjadi kebakaran, bisa langsung ditangani. Cuma Anda bayangkan,  wilayah kita ini padatnya luar biasa, sempitnya luar biasa. Sehingga sulit bagi kita untuk cepat datang.
    Makanya itu kenapa kita ada program memberikan APAR kepada masyarakat. Minimal kalau terjadi apa-apa, mereka bisa mengantisipasi,” ujar Rano.

    Adapun kebakaran yang terjadi di lahan kosong milik PT DHI pada Jumat (6/6) itu berdampak pada sekitar 500 rumah, 480 kepala keluarga (KK), dan 2.000 jiwa.

    Sumber : Antara