Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Naskah Pecenongan memuat hikayat hingga cerita wayang

    Naskah Pecenongan memuat hikayat hingga cerita wayang

    Dalam rangka penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan memanfaatkan naskah-naskah Nusantara, menyelamatkan naskah dari ancaman bahaya sehingga perlu didaftarkan pada perpustakaan nasional atau perpustakaan provinsi

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono menjelaskan Naskah Pecenongan memuat hikayat, cerita panji hingga wayang dan merupakan sebuah warisan tertulis yang merekam dinamika sosial, budaya, dan literasi masyarakat Betawi.

    “Naskah Pecenongan merupakan sastra Betawi akhir abad ke-19 yang di dalamnya berisi tentang cerita petualangan, hikayat-hikayat, wayang misalnya Arjuna, syair-syair” kata dia dalam kegiatan diseminasi Naskah Ingatan Kolektif Nasional “Menuju 500 Tahun Jakarta: Warisan Naskah Pecenongan sebagai Cermin Literasi, Budaya, dan Identitas Kota Global” di Jakarta, Kamis.

    Naskah Pecenongan, kata Nasruddin, ditulis memakai aksara Arab, dan bahasa Melayu, merupakan peninggalan tertulis masa lalu dalam bentuk naskah kuno manuskrip.

    Ini menjadi salah satu warisan dokumenter DKI Jakarta yang diwariskan tokoh Muhammad Bakir dari abad ke 19 hingga 20 yang berisi dinamika budaya dan keilmuan di Batavia pada masa lalu.

    Dia mengatakan mengacu kepada peraturan tentang perpustakaan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 mewajibkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk melestarikan naskah kuno, termasuk Naskah Pecenongan dengan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional.

    “Dalam rangka penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan memanfaatkan naskah-naskah Nusantara, menyelamatkan naskah dari ancaman bahaya sehingga perlu didaftarkan pada perpustakaan nasional atau perpustakaan provinsi,” jelas Nasruddin.

    Adapun saat ini, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan Naskah Pecenongan menjadi salah satu Ingatan Kolektif Nasional dari Jakarta dan bahkan warisan dokumenter dunia atau “Memory of the World” (MoW) UNESCO. Ini bertujuan agar menjadi pengingat sejarah untuk masyarakat, memperkuat jati diri dan keberlangsungan bangsa di masa depan serta melindungi dan melestarikan warisan dokumenter dengan aksesibilitas universal dan permanen.

    “Semoga Naskah Pecenongan dapat ditetapkan sebagai ingatan kolektif nasional di tahun 2025, serta UNESCO Member of the World di masa yang akan datang,” ujar Nasruddin.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kejati DKI limpahkan kasus korupsi Disbud DKI ke PN Jakpus

    Kejati DKI limpahkan kasus korupsi Disbud DKI ke PN Jakpus

    Jakarta (ANTARA) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI melimpahkan kasus korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Dinas Kebudayaan DKI 2023 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

    “Sudah dilimpahkan, pada Kamis (5/6),” kata Kasipenkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta Syahron Hasibuan kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

    Syahron menambahkan sidang perdana yang melibatkan mantan Kepala Dinas Kebudayaan DKI Iwan Henry Wardhana itu akan digelar pada Selasa (17/6) depan.

    “Sidang Disbud pada Selasa tanggal 17 Juni 2025 jam 10.00 WIB,” ucapnya.

    Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi senilai Rp150 miliar di lingkup Disbud Pemprov DKI Jakarta itu.

    Tiga orang itu yakni berinisial IHW berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-01/M.1/Fd.1/01/2025 tanggal 02 Januari 2025; MFM berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-02M.1/Fd.1/01/2025 tanggal 02 Januari 2025; dan GAR berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-03M.1/Fd.1/01/2025 tanggal 2 Januari 2025.

    Tersangka IHW selaku Kepala Dinas Kebudayaan DKI, tersangka MFM selaku Pelaksana tugas (Plt.) Kabid Pemanfaatan dan tersangka GAR bersepakat untuk menggunakan tim penyelenggara acara (event organizer/EO) miliknya dalam kegiatan-kegiatan pada bidang Pemanfaatan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

    Tersangka MFM dan tersangka GAR bersepakat untuk menggunakan sanggar-sanggar fiktif dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) guna pencairan dana Pergelaran Seni dan Budaya.

    Perbuatan IHW, MFM dan GAR bertentangan dengan antara lain UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden RI No.12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    Kemudian, melanggar Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

    Pasal yang disangkakan untuk para tersangka adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ulang Tahun Jakarta 2025 Tanggal Berapa? Ini Jadwal Acara Perayaannya Megapolitan 11 Juni 2025

    Ulang Tahun Jakarta 2025 Tanggal Berapa? Ini Jadwal Acara Perayaannya Megapolitan 11 Juni 2025

    Ulang Tahun Jakarta 2025 Tanggal Berapa? Ini Jadwal Acara Perayaannya
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah bersiap menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta.
    Puncak perayaan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta tahun ini akan jatuh pada 22 Juni 2025.
    Memperingati momen tersebut, Pemprov DKI telah menyiapkan berbagai agenda kegiatan yang tersebar di lima wilayah kota administratif serta Kabupaten Kepulauan Seribu.
    Rangkaian kegiatan tersebut berlangsung sejak April dan akan berlanjut hingga Juli 2025.
    Dilansir dari akun Instagram resmi Pemprov DKI Jakarta, @
    dkijakarta
    , berikut ini sejumlah acara menyambut
    HUT ke-498 Kota Jakarta
    .
    Deretan Acara HUT ke-498 Jakarta 2025
    – Jakarta Pusat
    – Jakarta Selatan
    – Jakarta Utara
    – Jakarta Timur
    – Jakarta Barat
    – Kepulauan Seribu
    – Lintas Wilayah
    Khitanan Massal, Bazar Pangan Murah, Awarding Derap Kerja Sama Jakarta, dan lebih dari 10 kegiatan lainnya.
    Pemprov DKI Jakarta mengajak seluruh warga untuk merayakan semangat kota dengan mengikuti agenda-agenda acara HUT ke-498 Kota Jakarta yang telah disiapkan.
    Untuk informasi terbaru mengenai HUT ke-498 Kota Jakarta dapat dipantau melalui kanal resmi media sosial @
    dkijakarta
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Realisasi Car Free Night Jakarta, Rano Karno: Butuh Persiapan

    Soal Realisasi Car Free Night Jakarta, Rano Karno: Butuh Persiapan

    Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan realisasi wacana hari bebas kendaraan di malam hari atau car free night (CFN) tidak mudah. Menurutnya ada banyak hal yang harus dipersiapkan untuk mewujudkan inisiatif tersebut.

    “Tentu tidak mudah. Itu memerlukan persiapan. Namun, itu salah satu rencana kami dan janji kampanye,” kata Rano Karno dia di Jakarta.

    Sejauh ini, rencana uji coba CFN akan dilakukan di kawasan Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin setelah perayaan HUT DKI Jakarta. 

    “CFN itu sebetulnya masuk juga dalam satu strategi. Potensi Jakarta itu besar. Kalau kita lihat kan hari bebas kendaraan bermotor pada malam hari itu menghasilkan penurunan emisi karbonnya luar biasa,” ujar dia.
     

     

    CFN tidak mengganggu operasional perkantoran

    Rano menambahkan, untuk mewujudkan wacana itu, Pemprov DKI Jakarta tidak perlu berdiskusi dengan pengelola gedung di kawasan Sudirman-Thamrin. Pasalnya, ketika dilaksanakan malam, hari bebas kendaraan tidak mengganggu kegiatan operasional perkantoran.

    “Enggak perlu diskusi sama pengelola gedung. Kami tidak mengganggu. Hanya, kita harus lihat ada beberapa gedung seperti hotel itu kan pengunjung sampai malam, sebetulnya kan ada alternatif jalan,” pungkasnya.

    Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan realisasi wacana hari bebas kendaraan di malam hari atau car free night (CFN) tidak mudah. Menurutnya ada banyak hal yang harus dipersiapkan untuk mewujudkan inisiatif tersebut.
     
    “Tentu tidak mudah. Itu memerlukan persiapan. Namun, itu salah satu rencana kami dan janji kampanye,” kata Rano Karno dia di Jakarta.
     
    Sejauh ini, rencana uji coba CFN akan dilakukan di kawasan Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin setelah perayaan HUT DKI Jakarta. 

    “CFN itu sebetulnya masuk juga dalam satu strategi. Potensi Jakarta itu besar. Kalau kita lihat kan hari bebas kendaraan bermotor pada malam hari itu menghasilkan penurunan emisi karbonnya luar biasa,” ujar dia.
     

     

    CFN tidak mengganggu operasional perkantoran

    Rano menambahkan, untuk mewujudkan wacana itu, Pemprov DKI Jakarta tidak perlu berdiskusi dengan pengelola gedung di kawasan Sudirman-Thamrin. Pasalnya, ketika dilaksanakan malam, hari bebas kendaraan tidak mengganggu kegiatan operasional perkantoran.
     
    “Enggak perlu diskusi sama pengelola gedung. Kami tidak mengganggu. Hanya, kita harus lihat ada beberapa gedung seperti hotel itu kan pengunjung sampai malam, sebetulnya kan ada alternatif jalan,” pungkasnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Kasus COVID-19 di Jakarta terkendali tapi warga diminta tetap waspada

    Kasus COVID-19 di Jakarta terkendali tapi warga diminta tetap waspada

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kasus COVID-19 di Ibu Kota hingga akhir Mei 2025 masih terkendali, namun warga diminta tetap waspada dan melakukan langkah pencegahan.

    Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati di Jakarta, Rabu, mengungkapkan, tingkat “positivity rate” COVID-19 (angka kepositivan) di Jakarta pada Mei 2025 sebesar 2,4 persen, yang menunjukkan laju penularan masih terkendali.

    Adapun berdasarkan data Sistem Nasional All Record (NAR), sepanjang 1 Januari hingga 31 Mei 2025 tercatat 38 kasus konfirmasi positif COVID-19 di DKI Jakarta.

    Ani mengatakan, sebagian besar dilaporkan oleh rumah sakit (29 kasus), diikuti laboratorium swasta (5 kasus) dan Puskesmas (4 kasus). Sementara itu, tidak terdapat laporan kematian akibat COVID-19 sepanjang tahun 2025.

    Pemprov DKI Jakarta telah menjalankan surveilans sentinel (pengamatan sistematis) bekerja sama dengan berbagai fasilitas kesehatan.

    Pemeriksaan spesimen dilakukan untuk mendeteksi virus pernapasan, termasuk COVID-19. Hasil surveilans ILI (Influenza-Like Illness) hingga akhir Mei 2025 mencatat hanya satu kasus positif dari 227 spesimen yang diperiksa.

    Adapun kenaikan kasus COVID-19 secara global disebabkan oleh subvarian turunan Omicron, seperti F.7 dan NB.1.8, yang memiliki kemampuan penyebaran cepat, namun menimbulkan gejala ringan mirip flu, seperti demam, pilek, sakit tenggorokan, batuk dan kelelahan.

    Ani mengimbau masyarakat tetap menjaga kesehatan dan lingkungan serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat sebagai langkah pencegahan atau perlindungan diri.

    Adapun langkah perlindungan diri dan lingkungan yang bisa dilakukan antara lain rutin mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker saat bergejala atau berada di kerumunan, terutama bagi kelompok rentan yakni lansia dan pasien penyakit penyerta (komorbid).

    Kemudian, menerapkan etika batuk dan bersin, beristirahat cukup dan menghindari aktivitas berlebihan saat sakit serta memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gangguan pernapasan.

    Ani mengingatkan, warga yang hendak bepergian ke negara dengan angka kasus COVID-19 tinggi, seperti Thailand dan Singapura, diimbau tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol setempat.

    “Pengalaman pandemi telah membentuk kita menjadi masyarakat yang lebih tangguh dan peduli,” katanya.

    Kini, dengan dukungan sistem kesehatan yang lebih siap dan partisipasi aktif masyarakat, Jakarta siap menghadapi setiap tantangan kesehatan ke depan.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ulang tahun ke-62, Pram harap bisa buat DKI jadi kota aman dan nyaman

    Ulang tahun ke-62, Pram harap bisa buat DKI jadi kota aman dan nyaman

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap di usianya yang ke-62 bisa membuat Jakarta menjadi kota yang semakin aman dan nyaman untuk semua orang.

    “Harapannya sederhana saja. Saya betul-betul ingin membuat Jakarta aman, nyaman, mudah dan yang saya terkejut ternyata Jakarta sebagai kota besar termasuk yang membahagiakan bagi warganya,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Pusat, Rabu.

    Selain itu, bagi Pramono yang paling penting adalah dirinya berharap bisa terus mempertahankan beberapa program yang dapat membantu masyarakat, khususnya yang kurang mampu.

    Misalnya, Program Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), kartu lansia dan sebagainya.

    Pramono juga berharap program-program pembangunan Jakarta lainnya kelak dapat berjalan dengan baik.

    Pramono Anung lahir pada 11 Juni 1963 di Kediri, Jawa Timur. Di hari spesialnya ini, Pramono pun mendapatkan banyak sekali kejutan mulai dari para Aparatur Sipil Negara (ASN), para wali kota, hingga awak media yang sehari-hari meliput kegiatan-kegiatannya.

    Pagi tadi, kejutan dari para ASN Pemprov DKI Jakarta dipimpin oleh Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, bersama jajaran pejabat pemerintah kota.

    Rombongan ASN itu tiba di kediaman dinas Pramono pada Rabu pagi. Mereka membawa kue hingga bunga ucapan.

    Sesampainya di rumah dinas Pramono, mereka langsung menyanyikan lagu “Selamat Ulang Tahun”. Momen hangat tersebut disambut senyum oleh Pramono yang keluar rumah mengenakan kaos abu-abu, tampak santai dan terkejut atas kedatangan tamu-tamu spesial di hari ulang tahunnya.

    “Terima kasih ya,” ujar Gubernur Pramono singkat saat menyalami satu per satu jajarannya itu.

    Kejutan itu, dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh seorang ustadz. Dalam doa tersebut, seluruh hadirin memanjatkan harapan agar Pramono senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, serta perlindungan dari Allah SWT dalam memimpin Jakarta.

    Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin menyampaikan bahwa kejutan ini merupakan bentuk apresiasi dan penghormatan kepada sosok pemimpin yang telah banyak berkontribusi untuk pembangunan dan kesejahteraan warga Jakarta.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • “Pasukan Putih” sudah lakukan lebih 800 kunjungan ke warga

    “Pasukan Putih” sudah lakukan lebih 800 kunjungan ke warga

    Jakarta (ANTARA) – “Pasukan Putih” sudah melakukan lebih dari 800 kunjungan ke warga Jakarta yang membutuhkan layanan kesehatan tetapi tak bisa mengakses Puskesmas akibat keterbatasan kondisi tubuhnya.

    “Sampai hari ini data kunjungan rumah yang dilakukan ‘Pasukan Putih’ sudah di atas 800 kunjungan yang dilakukan,” ujar Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati dalam acara bertema “Pasukan Putih! Layanan Kesehatan Baru untuk Warga Jakarta” di Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan, implementasi “Pasukan Putih” sudah terlaksana di 88 dari 267 kelurahan di Jakarta. Ani berharap dengan dukungan masyarakat, seluruh kelurahan dapat siap menjalankan program layanan kesehatan dengan “Pasukan Putih”

    “Memang saat ini kita implementasikan ‘Pasukan Putih’ itu belum di seluruh wilayah. Sifatnya masih piloting di 88 kelurahan,” katanya.

    Tapi respons masyarakat sudah sangat bagus. “Mudah-mudahan dengan dukungan masyarakat, kami akan bisa mengimplementasikan ‘Pasukan Putih’ di seluruh wilayah di DKI Jakarta,” katanya.

    Ani mengatakan, “Pasukan Putih” juga berkoordinasi dengan seluruh fasilitas layanan kesehatan yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta.

    Layanan kesehatan dari “Pasukan Putih” merupakan sebuah upaya untuk mendekatkan layanan kepada warga Jakarta, khususnya masyarakat yang mengalami gangguan dalam kemandiriannya sehingga tidak bisa mengakses fasilitas layanan kesehatan secara langsung.

    “Pasukan Putih” memberikan layanan kesehatan, serta memberikan pendampingan dan edukasi kesehatan, bukan hanya kepada warga atau pasien yang sakit, tetapi juga kepada seluruh anggota keluarga.

    Layanan kesehatan yang diberikan ini, mulai dari asuhan keperawatan, melakukan skrining terhadap kondisi kesehatan dan kemandirian pasien, lalu memberikan edukasi dan pelatihan-pelatihan untuk melatih mobilitas pasien dan juga tentunya memberikan semangat dan motivasi untuk pasien yang sedang dikunjungi.

    “Pasukan Putih” adalah sebuah tim terdiri dari perawat, petugas layanan kesehatan dan melibatkan masyarakat di dalam pelaksanaannya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Revitalisasi Pasar Baru harus libatkan pelaku UMKM setempat

    Revitalisasi Pasar Baru harus libatkan pelaku UMKM setempat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengingatkan, rencana revitalisasi Pasar Baru (Jakarta Pusat) harus melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) setempat serta pemilik usaha yang sudah ada di kawasan itu.

    “Langkah awal yang bagus, tinggal kita kawal bersama agar implementasinya tetap berpihak pada warga dan sejarah kota,” kata Wibi di Jakarta, Rabu.

    Dia mengingatkan kembali bahwa revitalisasi Pasar Baru harus melibatkan pelaku UMKM setempat dan pemilik usaha yang sudah ada di lokasi tersebut.

    Hal ini, kata Wibi, agar revitalisasi yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta tidak menciptakan gentrifikasi atau migrasi penduduk kelas ekonomi menengah ke wilayah kota yang buruk keadaannya atau yang baru saja diperbaharui dan dipermodern.

    Selain itu, kata Wibi, dalam revitalisasi jangan sampai hanya berorientasi pada estetika, tapi harus juga memastikan keberlanjutan aktivitas ekonomi rakyat kecil yang sudah puluhan tahun menggantungkan hidup di sana.

    “Saya juga berharap konsep integrasi dengan Lapangan Banteng bisa memperluas konektivitas pedestrian dan transportasi umum sehingga kawasan ini benar-benar jadi magnet publik baru yang hidup siang-malam, bukan hanya indah di brosur,” ujarnya.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan Pasar Baru akan dipersiapkan menjadi salah satu simbol utama Jakarta sekaligus tempat “oleh-oleh” khas Jakarta yang menjual aneka makanan atau hal-hal lainnya.

    “Kami sedang mengkaji untuk Pasar Baru, setelah Blok M hampir selesai. Tentunya Pasar Baru sebagai salah satu simbol utama Jakarta dan pusat ‘oleh-oleh’,” kata Pramono, Kamis (5/6).

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengkaji lebih mendalam terkait penataan, perbaikan dan kebersihan kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat.

    “Nanti akan kita lakukan perbaikan, termasuk yang di awal adalah membersihkan,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Pemprov DKI juga akan melakukan perbaikan sarana dan prasarana transportasi untuk mempermudah akses masyarakat yang ingin ke Pasar Baru.

    “Kami juga melakukan perbaikan sarana transportasi dan juga keindahan yang ada di Pasar Baru. Karena bagaimanapun Pasar Baru itu adalah simbol utama Jakarta,” katanya.

    Pramono berharap “oleh-oleh” khas Jakarta dan beragam kuliner atau budaya Jakarta bisa semakin dikenal dan lestari. Hal ini sekaligus menjadi wadah bagi para pelaku UMKM memasarkan produknya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pram janjikan DKI lebih “colorful”

    Pram janjikan DKI lebih “colorful”

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjanjikan di bawah kepemimpinannya, Jakarta akan menjadi kota yang lebih berwarna atau “colorful”.

    Konsep “colorful” yang dimaksud Pramono tersebut merujuk pada tata kelola kota yang stabil secara ekonomi, inklusif secara sosial dan dinamis dalam pelayanan publik.

    “Jangan khawatir, pasti Jakarta akan lebih ‘colorful’ dalam era pemerintahan saya,” kata Pramono saat menerima kunjungan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Peserta Pendidikan Pimpinan Nasional (PPN) Angkatan ke-25 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI di Balai Kota, Rabu.

    Dalam konteks sosial, Pramono menyoroti disparitas ekonomi yang masih sangat jauh perbedaannya di Jakarta.

    Sebagai upaya mengatasi hal tersebut, Pramono mengatakan Pemprov DKI Jakarta sudah menjalankan kembali program bantuan pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

    Arsip foto – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencairkan dana bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I tahun 2025 dengan jumlah penerima sebanyak 707.622 orang, di Jakarta, Kamis (20/3/2025). (ANTARA/Lia Wanadriani Santosa)

    Kedua program ini menjadi alat untuk memotong rantai ketidakberuntungan sosial. Bahkan jika memiliki IPK yang baik, Pramono menjanjikan akan memberi bantuan hingga jenjang S3.

    Selain itu, Pramono juga menyoroti soal inflasi Jakarta yang terkendali. Jakarta selama ini mampu menekan inflasi agar selalu di bawah angka nasional.

    Ini dicapai lewat kerja sama antardaerah untuk menjamin pasokan kebutuhan pokok, karena Jakarta bukan daerah produsen pangan.

    Misalnya, Jakarta sudah bekerjasama dengan daerah Karawang (Jawa Barat) hingga Kediri (Jawa Timur) untuk pengadaan beras.

    Di sektor transportasi, Jakarta juga semakin terbuka. Rute Transjakarta kini menjangkau wilayah sub-urban seperti PIK-2, Alam Sutera, Sawangan, Bogor, Depok hingga Bekasi.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/6/2025). (ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.)

    Pramono menyebutkan bahwa hanya dalam waktu tiga hari, penumpang dari rute baru seperti Bogor-Blok M sudah mencapai 6.000 orang per hari.

    “Kalau orang diberikan kenyamanan dan pelayanan baik, pasti mereka mau naik transportasi publik,” kata Pramono.

    Tak hanya itu, Pramono juga mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jakarta untuk naik transportasi umum setiap Rabu.

    Dengan cara ini, Pramono berharap banyak orang yang meninggalkan kendaraan pribadi dan lebih naik kendaraan umum.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pramono yakin Jakarta bisa berikan pendidikan gratis SD-SMP

    Pramono yakin Jakarta bisa berikan pendidikan gratis SD-SMP

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meyakini Jakarta bisa memberikan pendidikan gratis untuk jenjang SD, SMP dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Saya yakin akan bisa terpenuhi. Karena memang di Jakarta pertama SDM-nya (sumber daya manusia) ada, kedua aspek finansialnya juga bisa mandiri,” kata Pramono di Jakarta Selatan, Selasa.

    Selain itu, sebelum keputusan itu dibuat, Pramono menjelaskan Jakarta juga sudah mempunyai pilot project 40 sekolah swasta gratis. Sehingga, keputusan MK tersebut bisa mempercepat proses realisasi program tersebut.

    Dengan adanya program tersebut, dia berharap tidak ada lagi ijazah-ijazah siswa yang tertahan akibat tak mampu melunasi biaya sekolah.

    Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga akan menetapkan sejumlah syarat untuk sekolah swasta yang akan digratiskan sehingga ada jaminan mutu bagi peserta didik.

    Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana mengatakan saat ini syarat tersebut masih dibahas bersama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

    Adapun Pemprov DKI Jakarta sebelumnya mengemukakan ada sebanyak 40 sekolah swasta yang akan digratiskan. Namun, Nahdiana tak merinci sekolah swasta mana saja yang dimaksud.

    Sebelumnya pada Selasa (27/5) Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, harus menggratiskan pendidikan dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta.

    MK menyatakan frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) telah menimbulkan multitafsir dan perlakuan diskriminatif, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

    Berdasarkan pertimbangan itu, MK dalam amar putusannya mengubah norma frasa Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas menjadi:

    “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.”

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025