Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Dinas SDA DKI pastikan rumah warga di Muara Angke tak direlokasi

    Dinas SDA DKI pastikan rumah warga di Muara Angke tak direlokasi

    Untuk warga terdampak tidak dilakukan relokasi. Karena pengerjaan tanggul mitigasi dilakukan di badan jalan eksisting

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta memastikan sebanyak 282 bangunan rumah warga yang terdampak proyek pembangunan tanggul mitigasi banjir rob di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, tidak akan direlokasi.

    Ketua Subkelompok Pengendalian Rob dan Pengamanan Pesisir Pantai Dinas SDA, Achmad Daeroby menyatakan tanggul dikerjakan di atas badan jalan yang sudah ada, sehingga tidak diperlukan relokasi warga.

    “Untuk warga terdampak tidak dilakukan relokasi. Karena pengerjaan tanggul mitigasi dilakukan di badan jalan eksisting,” kata Achmad dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Konsep tanggul mitigasi ini memanfaatkan badan jalan yang ada dengan cara ditinggikan, sehingga struktur jalan tersebut berfungsi ganda sebagai tanggul penahan air rob.

    Sebelumnya, pada Kamis (12/6) Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah meninjau langsung proses pembangunan tanggul tersebut.

    Pramono menyebut proyek ini sebagai langkah penanganan jangka menengah yang tengah dilakukan oleh Pemprov DKI.

    “Pemerintah Jakarta memulai hal baru untuk penanganan yang bersifat jangka menengah terlebih dahulu,” kata Pramono.

    Selain itu, Pramono juga mengatakan pembangunan tanggul mitigasi rob dilakukan sebagai bagian dari dukungan Pemprov DKI Jakarta terhadap program Giant Sea Wall yang digagas pemerintah pusat.

    Tanggul mitigasi tersebut diketahui memiliki panjang 1,4 kilometer dengan ketinggian mencapai 2,5 meter. Adapun elevasi eksisting kawasan Muara Angke hanya berada di angka 1,8 meter.

    Konstruksi ini dirancang untuk menahan air laut yang naik, yang kerap mengakibatkan banjir rob di kawasan pesisir. Pembangunan tanggul itu ditargetkan rampung pada Desember 2025.

    Kemudian, Pemprov DKI Jakarta juga berencana menambah panjang tanggul hingga 1 kilometer lagi pada tahun 2026, sehingga totalnya menjadi 2,4 kilometer.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono Minta Tiang Mangkrak Monorel Dibongkar, Adhi Karya Buka Suara

    Pramono Minta Tiang Mangkrak Monorel Dibongkar, Adhi Karya Buka Suara

    Jakarta –

    PT Adhi Karya Tbk (ADHI) membuka ruang diskusi dengan seluruh pihak terkait wacana pembongkaran tiang monorel mangkrak di sepanjang jalan HR Rasuna Said hingga Asia Afrika. Hal ini diungkap perseroan menyusul rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang hendak merapikan tata kota.

    “Kami sampaikan bahwa akan dilakukan diskusi bersama dengan seluruh pihak terkait,” ujar Sekretaris Perusahaan Rozi Sparta dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Minggu (13/6/2025).

    Rozi menerangkan, perseroan mendukung langkah-langkah strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk melakukan penataan dan penertiban ruang kota untuk kepentingan publik.

    “Perseroan mengapresiasi komunikasi yang akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan terbuka untuk berkoordinasi lebih lanjut guna menyelesaikan permasalahan ini secara konstruktif dan sesuai ketentuan yang berlaku,” terangnya.

    Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta bakal menyurati Adhi Karya untuk membongkar tiang monorel yang mangkrak di Jalan Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika. Pasalnya, keberadaan tiang monorel yang sudah berdiri dua dekade itu dinilai mengganggu estetika Kota Jakarta.

    Pramono mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat dengan jajarannya untuk pembongkaran tiang monorel.

    “Pertama, karena tiang monorel itu miliknya PT Adhi Karya,” kata Pramono dikutip dari detikNews, Selasa (10/6/2025).

    Dia menilai pihak yang memiliki kewenangan untuk membongkar tiang monorel itu memang PT Adhi Karya. Keputusan itu diambil lantaran sudah ada keputusan dari pengadilan negeri (PN) dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).

    “Walaupun sudah ada keputusan PN dan juga pemerintah Jakarta sudah mendapatkan arahan dari Jamdatun, untuk kemudian yang berhak untuk membongkar adalah Adhi Karya,” ujarnya.

    (acd/acd)

  • Sejumlah Golongan Masyarakat Akan Nikmati Hasil Kenaikan Tarif Parkir dan ERP Jakarta Megapolitan 13 Juni 2025

    Sejumlah Golongan Masyarakat Akan Nikmati Hasil Kenaikan Tarif Parkir dan ERP Jakarta Megapolitan 13 Juni 2025

    Sejumlah Golongan Masyarakat Akan Nikmati Hasil Kenaikan Tarif Parkir dan ERP Jakarta
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mengkaji kenaikan tarif parkir dan penerapan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (
    ERP
    ).
    Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pembenahan sistem transportasi sekaligus upaya menciptakan pemerataan akses layanan mobilitas di Ibu Kota.
    Pendapatan dari tarif parkir dan ERP nantinya akan dialihkan untuk membiayai subsidi layanan transportasi umum seperti TransJakarta, MRT, dan LRT untuk sejumlah golongan masyarakat.
    Subsidi tersebut diberikan kepada kelompok masyarakat prioritas agar mereka dapat menikmati layanan transportasi publik secara gratis.
    Terdapat 15 golongan masyarakat yang akan menerima manfaat dari subsidi hasil kenaikan tarif parkir dan penerapan ERP Jakarta.
    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, bahwa langkah kenaikan tarif parkir bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, terutama di kalangan masyarakat yang tergolong mampu secara ekonomi.
    “Yang pertama, mohon maaf bagi orang-orang yang mampu, nanti pelan-pelan parkirnya saya mau naikkan,” ujar Pramono saat menghadiri acara Jakarta Great Sale di Main Atrium Lippo Mall Nusantara, Selasa (10/6/2025).
    Selain kenaikan tarif parkir, Pemprov DKI juga akan mulai menerapkan sistem ERP atau jalan berbayar di sejumlah ruas jalan utama Jakarta.
    Melalui kebijakan ini, pengguna kendaraan pribadi akan dikenakan tarif tambahan saat melintasi area tertentu, khususnya pada jam-jam sibuk.
    “Yang kedua, saya akan pasang yang namanya Electronic Road Pricing. Bagi orang yang mampu,” lanjut Pramono.
    Kebijakan ini juga selaras dengan agenda Pemprov DKI Jakarta dalam mengurangi emisi karbon dan memperbaiki kualitas udara.
    Dengan meningkatkan biaya penggunaan kendaraan pribadi dan memperluas akses terhadap transportasi publik, diharapkan akan terjadi pergeseran signifikan ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan.
    “Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan dan adil dalam mobilitas,” ujar Pramono.
    Kenaikan tarif parkir dan penerapan ERP menjadi penanda langkah serius Pemprov DKI dalam mendorong perubahan perilaku mobilitas warga Jakarta serta memperkuat sistem transportasi publik yang inklusif dan efisien.
    (Reporte: Ruby Rachmadina | Editor: Abdul Haris Maulana)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Begini Situasi COVID-19 di DKI Jakarta, Warga Diimbau Tetap Waspada

    Begini Situasi COVID-19 di DKI Jakarta, Warga Diimbau Tetap Waspada

    Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaporkan kasus COVID-19 di Ibu Kota hingga akhir Mei 2025 masih terkendali. Namun, warganya diminta tetap waspada dan melakukan langkah pencegahan.

    Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mengatakan tingkat positivity rate COVID-19 di Jakarta pada Mei 2025 sebesar 2,4 persen. Artinya, laju penularan masih terkendali.

    Berdasarkan data Sistem Nasional All Record (NAR), sepanjang 1 Januari hingga 31 Mei 2025 tercatat 38 kasus konfirmasi positif COVID-19 di DKI Jakarta.

    Ani mengatakan, sebagian besar dilaporkan oleh rumah sakit (29 kasus), kemudian laboratorium swasta (5 kasus) dan Puskesmas (4 kasus). Sementara itu, tidak terdapat laporan kematian akibat COVID-19 sepanjang tahun 2025.

    Pemprov DKI Jakarta juga telah menjalankan surveilans sentinel (pengamatan sistematis) bekerja sama dengan berbagai fasilitas kesehatan. Pemeriksaan spesimen dilakukan untuk mendeteksi virus pernapasan, termasuk COVID-19. Hasil surveilans ILI (Influenza-Like Illness) hingga akhir Mei 2025 mencatat hanya satu kasus positif dari 227 spesimen yang diperiksa.

    Di samping itu, Ani mengimbau masyarakat tetap menjaga kesehatan dan lingkungan, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat sebagai langkah pencegahan atau perlindungan diri. Misalnya, seperti rutin mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker saat bergejala atau berada di kerumunan, terutama bagi kelompok rentan.

    Penting juga menerapkan etika batuk dan bersin, beristirahat cukup dan menghindari aktivitas berlebihan saat sakit serta memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gangguan pernapasan.

    Ani mengingatkan, warga yang hendak bepergian ke negara dengan angka kasus COVID-19 tinggi, seperti Thailand dan Singapura, diimbau tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol setempat.

    “Pengalaman pandemi telah membentuk kita menjadi masyarakat yang lebih tangguh dan peduli,” katanya, dikutip ANTARA.

    (suc/suc)

  • Begini Situasi COVID-19 di DKI Jakarta, Warga Diimbau Tetap Waspada

    Begini Situasi COVID-19 di DKI Jakarta, Warga Diimbau Tetap Waspada

    Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaporkan kasus COVID-19 di Ibu Kota hingga akhir Mei 2025 masih terkendali. Namun, warganya diminta tetap waspada dan melakukan langkah pencegahan.

    Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mengatakan tingkat positivity rate COVID-19 di Jakarta pada Mei 2025 sebesar 2,4 persen. Artinya, laju penularan masih terkendali.

    Berdasarkan data Sistem Nasional All Record (NAR), sepanjang 1 Januari hingga 31 Mei 2025 tercatat 38 kasus konfirmasi positif COVID-19 di DKI Jakarta.

    Ani mengatakan, sebagian besar dilaporkan oleh rumah sakit (29 kasus), kemudian laboratorium swasta (5 kasus) dan Puskesmas (4 kasus). Sementara itu, tidak terdapat laporan kematian akibat COVID-19 sepanjang tahun 2025.

    Pemprov DKI Jakarta juga telah menjalankan surveilans sentinel (pengamatan sistematis) bekerja sama dengan berbagai fasilitas kesehatan. Pemeriksaan spesimen dilakukan untuk mendeteksi virus pernapasan, termasuk COVID-19. Hasil surveilans ILI (Influenza-Like Illness) hingga akhir Mei 2025 mencatat hanya satu kasus positif dari 227 spesimen yang diperiksa.

    Di samping itu, Ani mengimbau masyarakat tetap menjaga kesehatan dan lingkungan, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat sebagai langkah pencegahan atau perlindungan diri. Misalnya, seperti rutin mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker saat bergejala atau berada di kerumunan, terutama bagi kelompok rentan.

    Penting juga menerapkan etika batuk dan bersin, beristirahat cukup dan menghindari aktivitas berlebihan saat sakit serta memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gangguan pernapasan.

    Ani mengingatkan, warga yang hendak bepergian ke negara dengan angka kasus COVID-19 tinggi, seperti Thailand dan Singapura, diimbau tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol setempat.

    “Pengalaman pandemi telah membentuk kita menjadi masyarakat yang lebih tangguh dan peduli,” katanya, dikutip ANTARA.

    (suc/suc)

  • DKI kemarin, kawasan rendah emisi hingga subsidi Transjabodetabek

    DKI kemarin, kawasan rendah emisi hingga subsidi Transjabodetabek

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta pada Kamis (12/6) mulai dari Pemprov DKI Jakarta mengembangkan Kawasan Rendah Emisi Terpadu (KRE-T) untuk mengendalikan polusi udara hingga Pemprov DKI Jakarta memberikan subsidi Rp11.500 per penumpang untuk layanan Transjabodetabek.

    Berikut lima pemberitaan DKI Jakarta kemarin yang masih dapat dinikmati para pembaca untuk mengawali pagi hari ini:

    1. Jakarta kembangkan kawasan rendah emisi terpadu

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan Kawasan Rendah Emisi Terpadu (KRE-T) untuk mengendalikan polusi udara, menurunkan emisi, memperbaiki kualitas udara serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara adil dan inklusif.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto di Jakarta, Kamis, mengatakan, KRE-T bukan sekadar kebijakan tunggal, melainkan rangkaian intervensi multi sektor.

    Berita selengkapnya klik di sini

    2. Jakarta perkuat peran sebagai kota global pada BBTF 2025

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat peran sebagai kota global melalui sektor pariwisata pada ajang internasional “Bali & Beyond Travel Fair” (BBTF) 2025 di Nusa Dua, Bali, pada 11-13 Juni 2025.

    Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta, Rano Karno dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, menyampaikan, keikutsertaan Jakarta pada ajang tersebut bukan sekadar partisipasi simbolis, melainkan bentuk nyata dari kolaborasi lintas daerah dan lintas sektor dalam memperkuat promosi pariwisata Indonesia secara global.

    Berita selengkapnya klik di sini

    3. Ini upaya DKI agar bisa cegah kekerasan perempuan dan anak

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya untuk memperkuat peran pamong di tingkat kelurahan guna mencegah kasus kekerasan perempuan dan anak.

    “Tentunya kami terus memperkuat peran aktif dan komitmen dari para pamong di kelurahan untuk berupaya mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jakarta,” kata Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim dalam sosialisasi pelaksanaan Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah (SPHAD) dan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah (SPHPD) Tahun 2025 bagi lurah di Jakarta, Kamis.

    Berita selengkapnya klik di sini

    4. Pramono tekankan pentingnya sinergi untuk atasi kemacetan Jakarta

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan guna mengatasi kemacetan di ibu kota, khususnya saat momen-momen yang menyebabkan lalu lintas menjadi padat.

    Pramono mengatakan salah satu momen-momen khusus yang mengakibatkan arus lalu lintas menjadi padat adalah ketika ada kunjungan tamu negara.

    Berita selengkapnya klik di sini

    5. DKI beri subsidi Rp11.500 per penumpang pengguna Transjabodetabek

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta selama ini memberikan subsidi Rp11.500 per penumpang yang menggunakan layanan Transjabodetabek.

    Subsidi ini diberikan untuk menekan harga tiket transportasi antarkota yang seharusnya Rp15.000 per orang.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono akan larang pengambilan air tanah di Muara Angke

    Pramono akan larang pengambilan air tanah di Muara Angke

    Supaya permukaan tanahnya tidak cepat turun. Kami akan segera mendistribusikan air bersih di daerah ini

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo melarang pengambilan air tanah di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, untuk mencegah terjadinya penurunan permukaan tanah (land subsidence) yang bisa mengancam keselamatan warga pesisir.

    “Yang harus diketahui publik adalah permukaan tanah kita ini dari waktu ke waktu turun terus. Maka di daerah ini nanti termasuk yang akan kami buat aturan agar air tanahnya tidak diambil,” kata Pramono saat ditemui usai meninjau pembangunan tanggul mitigasi banjir rob di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, Kamis.

    Menurut Pramono, pengambilan air tanah secara masif menjadi penyebab utama turunnya permukaan tanah, yang memperburuk dampak rob.

    Apabila permukaan tanah cepat menurun, menurut Pramono, tentunya sangat membahayakan masyarakat.

    Sebagai solusi atas kondisi tersebut, Pemprov DKI Jakarta akan segera mendistribusikan layanan air bersih perpipaan ke wilayah tersebut.

    Saat ini, Pramono mengatakan distribusi air bersih sudah mulai dikerjakan oleh PAM Jaya. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan warga terhadap air tanah.

    “Supaya permukaan tanahnya tidak cepat turun. Kami akan segera mendistribusikan air bersih di daerah ini,” kata Pramono.

    Untuk menghadapi ancaman rob, Pemprov DKI Jakarta tengah membangun tanggul laut sepanjang 1,4 kilometer dengan ketinggian 2,5 meter. Pembangunan ini ditargetkan rampung pada Desember 2025.

    Tanggul tersebut dirancang agar bisa menahan air laut hingga ketinggian 2,5 meter, melebihi elevasi kawasan Muara Angke yang saat ini berada di angka 1,8 meter.

    Pemprov DKI juga berencana melanjutkan penambahan tanggul sepanjang satu kilometer tahun depan, sehingga total akan mencapai 2,4 kilometer.

    Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin, menjelaskan pembangunan tanggul ini akan berdampak terhadap 282 rumah warga dan mencakup area seluas 120 hektare.

    Sementara itu, lanjut Ika, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun tanggul mitigasi tersebut kurang lebih sekitar Rp52 miliar.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI beri subsidi Rp11.500 per penumpang pengguna Transjabodetabek

    DKI beri subsidi Rp11.500 per penumpang pengguna Transjabodetabek

    perluasan rute tersebut tidak akan mengorbankan pelayanan yang ada di dalam wilayah Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta selama ini memberikan subsidi Rp11.500 per penumpang yang menggunakan layanan Transjabodetabek.

    Subsidi ini diberikan untuk menekan harga tiket transportasi antarkota yang seharusnya Rp15.000 per orang.

    “Jadi sekarang ini setiap orang kita subsidi Rp11.500. Karena memang harga tiket transportasi di Jabodetabek itu seharusnya Rp15.000 setiap penumpangnya,” kata Pramono saat ditemui di kawasan Jakarta Utara, Kamis.

    Sebelumnya, Pramono sempat mengakui operasional layanan Transjabodetabek yang menjangkau wilayah penyangga memang memberikan beban terhadap APBD Jakarta.

    Pasalnya, akhir-akhir ini, Pemerintah Provinsi Pemprov Jakarta telah memperluas rute Transjabodetabek yang meliputi tujuan Bogor, Depok, Alam Sutera, Bekasi, hingga Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

    Kendati demikian, Pramono menegaskan Pemprov Jakarta tetap berkomitmen untuk mengembangkan transportasi di dalam kota Jakarta, yakni dari koefisien luas bangunan (KLB) dan pengembangan berbasis transportasi atau transit oriented development (TOD).

    “Misalnya, urusan KLB dan TOD, itu kita gunakan untuk membangun Jakarta,” ujar Pramono.

    Lebih lanjut, Pramono juga menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah menyiapkan secara matang perluasan layanan Transjabodetabek menyusul tingginya animo masyarakat.

    Dia juga menegaskan perluasan rute tersebut tidak akan mengorbankan pelayanan yang ada di dalam wilayah Jakarta. Hal itu sudah dikoordinasikan secara langsung dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

    “Nggak benar itu kalau pembukaan jalur-jalur ini disebut mengurangi jalur yang ada di dalam kota,” jelas Pramono menanggapi adanya keluhan pengecilan bus dan sebagainya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI bangun tanggul rob sebagai wujud dukungan program Giant Sea Wall

    DKI bangun tanggul rob sebagai wujud dukungan program Giant Sea Wall

    Namun kini, jumlahnya akan diperpanjang lagi sepanjang 7 kilometer menjadi 19 kilometer

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan pembangunan tanggul mitigasi rob dilakukan sebagai wujud dukungan Pemprov DKI Jakarta terhadap proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall yang digagas pemerintah pusat.

    “Sebagai bagian dari dukungan terhadap gagasan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau juga dikenal dengan proyek Giant Sea Wall, kami memulai dengan penanganan yang bersifat jangka menengah terlebih dahulu,” kata Pramono saat dijumpai di Muara Angke, Jakarta Utara, Kamis.

    Pramono menjelaskan, awalnya Giant Sea Wall yang menjadi tanggung jawab pemerintah Jakarta hanya sepanjang 12 kilometer.

    Namun kini, jumlahnya akan diperpanjang lagi sepanjang 7 kilometer menjadi 19 kilometer.

    “Dengan demikian apa yang menjadi arahan Bapak Presiden Prabowo, pemerintah Jakarta sudah memulai lebih awal untuk penanganan banjir rob di tempat ini,” kata Pramono.

    Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta akan memulai membangun tanggul mitigasi rob sepanjang 1,4 kilometer dan ditargetkan akan selesai pada Desember 2025. Pembangunan tanggul ini menggunakan anggaran sebesar Rp52 miliar.

    Diketahui, pembangunan tanggul mitigasi banjir rob ini sudah diwacanakan sejak tahun lalu. Namun pembangunannya baru akan terealisasi karena sempat terkendala izin dari warganya.

    Kini, Pramono mengaku bersyukur seluruh pihak sudah setuju untuk dilakukan pembangunan tanggul mitigasi tersebut. Dia berharap, tanggul mitigasi rob ini nantinya dapat meminimalisir banjir rob yang kerap terjadi di wilayah tersebut.

    “Harapannya dalam jangka pendek dan menengah persoalan rob di tempat ini (Muara Angke), bukan di tempat lain ya, di tempat ini, walaupun masih ada beberapa yang lain relatif akan tertangani,” kata Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI ingatkan modus perdagangan orang bisa melalui iklan kerja palsu 

    DKI ingatkan modus perdagangan orang bisa melalui iklan kerja palsu 

    Kota global adalah kota yang aman dengan inklusif dan melindungi semua warganya

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengingatkan modus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terus bertransformasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman diantaranya dengan menyelinap melalui iklan kerja palsu, perekrutan daring, hingga eksploitasi di sektor informal.

    Karena itu, menurut Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta, Iin Mutmainnah, penanganan TPPO di DKI Jakarta saat ini tidak bisa lagi dengan cara biasa melainkan perlu respons yang luar biasa.

    “Kita perlu respons luar biasa melibatkan lintas sektor, lintas wilayah, bahkan lintas negara,” ujar Iin di Jakarta, Kamis.

    Iin dalam talkshow “Menjaga Jakarta dari Perdagangan Orang: Sinergi Menuju Kota Global yang Aman bagi Perempuan dan Anak” menyampaikan perdagangan orang adalah pelanggaran yang serius terhadap hak asasi manusia (HAM).

    Jakarta sebagai kota metropolitan, sambung dia, menghadapi tantangan yang kompleks terkait perdagangan orang. Beragamnya latar belakang sosial ekonomi, serta keterhubungan global menjadikan Jakarta rawan menjadi titik transit untuk destinasi dalam rantai perdagangan orang.

    Ironisnya, kecepatan teknologi dan media digital telah disalahgunakan untuk memperluas jaringan dari kegiatan perdagangan orang.

    Padahal, Jakarta hari ini bersiap menyambut masa depan sebagai kota global dan salah satu indikator kota global yakni aman dan melindungi semua warganya.

    “Jakarta sedang bersiap menyambut masa depan sebagai kota global. Tapi, sebuah kota tidak bisa disebut global, kalau hanya bicara infrastruktur. Kota global adalah kota yang aman dengan inklusif dan melindungi semua warganya,” ujar Iin.

    Karena itu, di antara upaya yang ditempuh Pemprov DKI Jakarta yakni memperkuat pencegahan perdagangan orang dan mendorong literasi digital di kalangan masyarakat.

    “Kami ingin memperkuat pencegahan TPPO di tingkat daerah, mendorong literasi digital yang lebih kuat agar warga terutama yang generasi muda tidak terjebak (pada modus-modus TPPO),” kata Iin.

    Secara nasional, berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada 2023, tercatat telah terjadi kasus TPPO dengan korban dewasa berjumlah 252 orang. Sedangkan jumlah korban anak sebanyak 206 orang. Sementara di Jakarta, data dari Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi DKI menunjukkan korban TPPO di Jakarta tahun 2023 mencapai 37 orang.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025