Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Sinergi Antar Daerah! DKI Jakarta dan Lampung Luncurkan Aplikasi ‘Lampung-in’, Diadaptasi dari JAKI – Page 3

    Sinergi Antar Daerah! DKI Jakarta dan Lampung Luncurkan Aplikasi ‘Lampung-in’, Diadaptasi dari JAKI – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung serta Jakarta Smart City (JSC) secara resmi meluncurkan aplikasi Lampung-in, sebuah inovasi layanan publik berbasis digital yang dirancang khusus untuk melayani masyarakat Lampung.

    Acara peluncuran tersebut berlangsung di PKOR Way Halim, Bandar Lampung dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Lampung, dr. Jihan Nurlela, M.M.; Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Drs. Muhammad Firsada, M.Si.; Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni; serta perwakilan dari jajaran Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Lampung.

    Kehadiran aplikasi Lampung-in disambut antusias masyarakat Lampung yang mengharapkan adanya kemudahan layanan publik berbasis digital.

    Kepala Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan sinergi yang terjalin antara dua pemerintah daerah dalam menghadirkan inovasi layanan publik berbasis digital.

    “Alhamdulillah, hari ini kita menyaksikan wujud nyata kolaborasi antara Jakarta dan Lampung dalam pengembangan aplikasi Lampung-in, yang merupakan hasil adaptasi dari pengalaman Jakarta melalui platform JAKI. Kami percaya, dengan komitmen dan sinergi yang kuat, aplikasi ini akan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Lampung,” ujar Budi dalam keterangan rilisnya, Minggu (15/6/2025). 

    Diskominfotik DKI Jakarta bersama Jakarta Smart City juga akan memberikan pendampingan teknis kepada pengelola Lampung-in, baik pada tahap uji coba maupun saat implementasi. Pendampingan mencakup bimbingan pengoperasian, pengelolaan sistem, hingga penanganan kendala teknis di lapangan.

    “Kami berkomitmen memastikan inovasi Lampung-in dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi warga Lampung. Keberhasilan aplikasi ini juga diharapkan menjadi momentum bagi lahirnya inovasi-inovasi berikutnya dalam mendukung upaya digitalisasi di Provinsi Lampung,” jelasnya.

    Budi menambahkan, kolaborasi antarpemerintah daerah seperti ini menjadi contoh konkret percepatan transformasi digital di Indonesia melalui kerja sama, berbagi pengalaman, dan pendampingan lintas wilayah.

  • Car Free Night Mulai Pukul 22.OO WIB, Nasdem: Terlalu Malam

    Car Free Night Mulai Pukul 22.OO WIB, Nasdem: Terlalu Malam

    GELORA.CO -Rencana Pemprov DKI Jakarta menyelenggarakan malam bebas kendaraan bermotor atau Car Free Night setiap Sabtu malam mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino.

    Wibi pun mengimbau kepada seluruh warga yang memanfaatkan Car Free Night nantinya agar tertib dan menjaga lingkungan saat kegiatan berlangsung.

    “Harus ramah lingkungan. Zero waste. Jangan buang sampah sembarangan dan jangan merokok,” kata Wibi lewat keterangan resminya, Minggu 15 Juni 2025.

    Politikus Partai Nasdem itu juga berharap, Car Free Night bisa menjadi salah satu upaya menekan tingkat polusi. Mengingat di malam hari, Jakarta juga masih diwarnai kemacetan lalu lintas.

    “Yang utama, kita bisa kelola polusi udara dengan baik. Data yang kita dapatkan ketika diadakan Car Free Day, tingkat polusi menurun,” ungkap Wibi.

    Kendati begitu, Wibi mengkritik wacana Car Free Night baru di mulai pukul 22.00 WIB. Padahal menurutnya, penyelenggaraan lebih awal bisa menjadi ajang promosi produk-produk UMKM.

    Termasuk pengenalan budaya. Seperti pertunjukan ondel-ondel, budaya Betawi, maupun budaya lainnya.

    “Malam itu tidak cocok untuk olahraga, cocoknya untuk santai. Jadi, gunakan untuk wadah festival UMKM dan budaya. Sehingga jadi pesta rakyat,” tutup Wibi.

  • Pemadaman listrik di Jakarta peringati Hari Lingkungan Hidup

    Pemadaman listrik di Jakarta peringati Hari Lingkungan Hidup

    Minggu, 15 Juni 2025 08:17 WIB

    Suasana pemadaman listrik saat peringatan Hari Lingkungan Hidup di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu (14/6/2025). Pemprov DKI Jakarta melakukan pemadaman listrik selama satu jam dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup yang diharapkan dapat menghemat konsumsi listrik dan ekonomi serta penurunan emisi gas rumah kaca. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

    Suasana pemadaman listrik saat peringatan Hari Lingkungan Hidup di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Sabtu (14/6/2025). Pemprov DKI Jakarta melakukan pemadaman listrik selama satu jam dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup yang diharapkan dapat menghemat konsumsi listrik dan ekonomi serta penurunan emisi gas rumah kaca. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PSI Usul Insentif via JAKI bagi Pengguna Transportasi Umum di Luar Jam Sibuk Megapolitan 14 Juni 2025

    PSI Usul Insentif via JAKI bagi Pengguna Transportasi Umum di Luar Jam Sibuk Megapolitan 14 Juni 2025

    PSI Usul Insentif via JAKI bagi Pengguna Transportasi Umum di Luar Jam Sibuk
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif kepada warga yang menggunakan
    transportasi umum
    di
    luar jam sibuk
    .
    Usulan ini muncul menanggapi wacana mewajibkan karyawan swasta menggunakan transportasi umum setiap Rabu, seperti yang telah diterapkan kepada ASN.
    “Harus ada insentif yang diberikan, kalau tidak ada, tidak akan efektif. Menurut saya lebih baik diberikan insentif bagi warga yang naik bus di luar jam sibuk,” ujar dalam Diskusi Publik “100 Hari Gubernur Jakarta” di Jakarta Pusat, Sabtu (14/6/2025).
    William menilai, transportasi umum sudah cukup ramai pada jam berangkat kerja di pagi hari meskipun tanpa insentif. Namun, pada siang hari layanan angkutan umum cenderung sepi dan kurang efisien.
    “Kalau sistem ini dilaksanakan bisa mengurangi kemacetan karena orang orang bisa menggeser jam naik transportasi umumnya,” kata dia.
    Menurutnya, Jakarta bisa mencontoh program Travel Smart Rewards di Singapura, di mana pengguna transportasi umum di luar jam sibuk mendapat poin yang bisa ditukar dengan uang tunai, voucher belanja, atau undian.
    Jakarta bisa menerapkan model serupa dengan memanfaatkan
    aplikasi JAKI
    (Jakarta Kini) milik Pemprov DKI.
    “Pake apps JAKI saja, orang yang berangkat di luar jam sibuk diberikan insentif,” kata dia.
    Wacana penggunaan transportasi umum oleh karyawan swasta setiap Rabu sebelumnya diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia mengatakan kebijakan ini masih dalam tahap kajian.
    “Apakah kemudian sudah saatnya swasta pada hari Rabu juga naik kendaraan transportasi publik. Saya sedang kaji untuk itu,” ujar Pramono saat ditemui di Muara Angke, Jakarta Utara, Kamis (12/6/2025).
    Menurut Pramono, kebijakan tersebut bertujuan membangun budaya menggunakan transportasi umum serta mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi di wilayah Jabodetabek. Ia juga menyebut sejumlah pihak swasta sudah menunjukkan minat untuk berpartisipasi.
    “Menurut saya, ini baik karena shifting perubahan dari menggunakan kendaraan pribadi. Menjadi menggunakan kendaraan publik dan itulah yang kita jaga,” ujarnya.
    Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta telah lebih dahulu mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 yang ditandatangani Pramono Anung pada 23 April 2025.
    Dalam aturan tersebut, ASN diwajibkan menggunakan moda transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, LRT, KRL, bus reguler, hingga kapal atau kendaraan antar jemput karyawan.
    Namun, aturan ini dikecualikan untuk ASN yang sedang sakit, hamil, penyandang disabilitas, dan petugas lapangan dengan kebutuhan mobilitas khusus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemutihan Pajak Kendaraan Jakarta Berlaku Hari Ini, Simak Cara Cek Tagihannya

    Pemutihan Pajak Kendaraan Jakarta Berlaku Hari Ini, Simak Cara Cek Tagihannya

    Jakarta –

    Pemprov DKI Jakarta resmi menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai hari ini, Sabtu (14/6). Program ini berlangsung sampai Minggu (31/8). Masyarakat yang menunggak pajak kendaraan kini bisa bernapas lega karena cukup membayar pokok pajaknya saja, tanpa denda atau bunga keterlambatan.

    Kebijakan ini diambil dalam rangka menyambut ulang tahun ke-498 Jakarta, sekaligus HUT ke-80 Republik Indonesia. Selain sebagai bentuk perayaan, program ini juga diharapkan mampu memicu kesadaran masyarakat untuk lebih disiplin membayar pajak.

    “Pemutihan pajak atau penghapusan sanksi denda dan bunga mulai berlaku Sabtu tanggal 14 Juni 2025, diberikan dalam rangka ulang tahun Jakarta dan ulang tahun RI sampai dengan Agustus 2025,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jakarta, Lusiana Herawati, dikutip detikNews, Sabtu (14/6).

    Pemutihan pajak kendaraan di Jakarta dimulai hari ini. Foto: Agung Pambudhy

    Lusiana menegaskan, tak ada syarat khusus yang diberlakukan. Wajib pajak cukup membayar pokok pajaknya seperti biasa, hanya saja kali ini tanpa tambahan beban denda.

    “Kalau punya tunggakan, biasanya harus dibayarkan pokok pajak plus sanksi denda. Dengan adanya insentif ini hanya membayarkan pokoknya saja,” ungkapnya.

    Untuk mengetahui berapa besaran tagihan pajak kendaraan, warga dapat mengeceknya secara online melalui situs resmi Samsat PKB2 Jakarta. Adapun cara untuk cek besaran tagihan pajak kendaraan Jakarta, sebagai berikut:

    Kunjungi situs resmi https://samsat-pkb2.jakarta.go.idKetik nomor polisi kendaraanKetik huruf pada pelat nomorKetik NIK pemilik kendaraanCentang kode captchaKemudian, klik ‘Cari’

    Setelah itu, sistem akan menampilkan informasi jumlah tagihan pokok pajak kendaraan yang harus dibayar.

    (sfn/lth)

  • DKI kemarin, pemutihan pajak 14 Juni lalu klarifikasi soal BPJS hewan

    DKI kemarin, pemutihan pajak 14 Juni lalu klarifikasi soal BPJS hewan

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita dan peristiwa seputar DKI Jakarta pada Jumat (13/6) antara lain rencana pemberlakuan pemutihan pajak mulai 14 Juni 2025, bus Transjakarta terbakar di Rawa Buaya, lalu klarifikasi tentang BPJS Hewan.

    Berikut rangkumannya:

    1. DKI berlakukan pemutihan pajak mulai 14 Juni hingga Agustus 2025

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberlakukan kebijakan pemutihan pajak kendaraan sejak Sabtu (14/6) hingga 31 Agustus 2025 dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Jakarta.

    “Pemutihan pajak atau penghapusan sanksi denda dan bunga mulai berlaku sejak Sabtu (14/6) hingga akhir Agustus 2025. Kebijakan ini dalam rangka HUT Jakarta dan HUT ke-80 RI,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jakarta Lusiana Herawati saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Bus Transjakarta yang terbakar di TMB Rawa Buaya bukan milik DKI

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 20 unit bangkai bus Transjakarta yang terbakar di Terminal Mobil Barang (TMB) Rawa Buaya Jakarta Barat Selasa (10/6) bukan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta maupun PT Transportasi Jakarta.

    “Unit bus eks Transjakarta yang terbakar tidak lagi menjadi aset Pemprov DKI Jakarta maupun PT Transportasi Jakarta,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Dinas KPKP DKI klarifikasi soal isu BPJS hewan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok mengklarifikasi bahwa wacana mengenai layanan kesehatan hewan yang ramai disebut sebagai “BPJS hewan” tidak benar.

    Hasudungan pun meluruskan bahwa program tersebut bukanlah BPJS seperti yang berlaku bagi manusia, melainkan subsidi atau potongan harga untuk pelayanan kesehatan hewan, khususnya bagi pemilik hewan dari kalangan kurang mampu.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Wamen Pendidikan ajak DKI investasikan dana riset ke universitas

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri (Wamen) Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie mengajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar menginvestasikan dana untuk kepentingan riset di universitas karena bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Pemprov harus investasikan uang ke universitas-universitas yang ada di Jakarta. Tentunya kami dari Kemenristek juga ikut juga membantu,” ujar dia di sela Jakarta Future Festival (JFF) 2025 di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta Pusat, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Tim gabungan bongkar bangunan semi permanen di NCICD Cilincing

    Jakarta (ANTARA) – Tim gabungan membongkar sejumlah bangunan semi permanen yang berdiri di kawasan tanggul National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) RT-09/RW-01 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara pada Jumat.

    “Kami melibatkan 35 petugas untuk menertibkan bangunan liar semi permanen yang berdiri di sepanjang kawasan tanggul NCICD,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kecamatan Cilincing Yopri Parulian di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    6. Dinas SDA DKI pastikan rumah warga di Muara Angke tak direlokasi

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta memastikan sebanyak 282 bangunan rumah warga yang terdampak proyek pembangunan tanggul mitigasi banjir rob di kawasan Muara Angke Jakarta Utara, tidak akan direlokasi.

    Ketua Subkelompok Pengendalian Rob dan Pengamanan Pesisir Pantai Dinas SDA Achmad Daeroby di Jakarta Jumat menyatakan tanggul dikerjakan di atas badan jalan yang sudah ada, sehingga tidak diperlukan relokasi warga.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: M. Tohamaksun
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dinas KPKP DKI klarifikasi soal isu BPJS hewan

    Dinas KPKP DKI klarifikasi soal isu BPJS hewan

    Petugas bersiap menyuntikkan vaksin rabies gratis di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2023). Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta hingga Oktober 2023 jumlah vaksinasi rabies mencapai sebanyak 56.173 ekor. ANTARA FOTO/Lifia Mawaddah Putri

    Dinas KPKP DKI klarifikasi soal isu BPJS hewan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 13 Juni 2025 – 19:30 WIB

    Elshinta.com – Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok mengklarifikasi bahwa wacana mengenai layanan kesehatan hewan yang ramai disebut sebagai “BPJS hewan” tidak benar.

    Hasudungan pun meluruskan bahwa program tersebut bukanlah BPJS seperti yang berlaku bagi manusia, melainkan subsidi atau potongan harga untuk pelayanan kesehatan hewan, khususnya bagi pemilik hewan dari kalangan kurang mampu.

    “Bukan BPJS. Hanya subsidi atau potongan harga kalau BPJS kan ada iurannya. Wacana untuk memberikan subsidi kepada pemilik hewan yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan hewan,” kata dia saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Dia menjelaskan sistem subsidi atau potongan harga yang dimaksud akan berlaku saat pemilik membawa hewannya untuk diperiksa ke Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan). Namun, dia menekankan wacana ini masih dalam tahap perencanaan awal dan memerlukan kajian komprehensif sebelum bisa diimplementasikan.

    Sebelum direalisasikan, kata Hasudungan, Dinas KPKP lebih memilih untuk mempersiapkan sarana prasarana terlebih dahulu, seperti menambah Puskeswan karena untuk saat ini Jakarta baru memiliki dua Puskeswan, yakni di Ragunan, Jakarta Selatan, dan Pondok Ranggon, Jakarta Timur.

    Sebelumnya, Anggota Komisi C DPRD Jakarta Fraksi PDI-P Hardiyanto Kenneth mendorong wacana layanan BPJS hewan untuk pemilik yang kurang mampu karena tidak semua pemilik hewan di Jakarta memiliki kondisi ekonomi yang memadai.

    “Tidak semua pemilik hewan berlatar belakang dari kalangan mampu. Kadang yang mereka rescue itu kucing liar dan anjing liar, biasanya mereka juga akan merawatnya. Mereka adalah garda terdepan dalam bantuan pada hewan domestik,” kata Kenneth.

    Layanan BPJS hewan nantinya akan terintegrasi dengan sistem identifikasi peliharaan melalui microchip yang bertujuan untuk pendataan.

    Oleh karena itu, Kenneth berharap agar Puskeswan Ragunan menjadi barometer pelayanan kesehatan hewan di Indonesia. Sebab, dia menyoroti Puskeswan Ragunan telah memiliki kemajuan pelayanan yang signifikan.

    “Saya ingin Puskeswan ini menjadi contoh nasional dan internasional. Ini tantangan buat Dr. Hasudungan untuk mewujudkan rumah sakit hewan yang berstandar internasional,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Ahok Dukung Wacana Pramono Terapkan Jalan Berbayar: Tarif Diatur Gubernur

    Ahok Dukung Wacana Pramono Terapkan Jalan Berbayar: Tarif Diatur Gubernur

    Jakarta –

    Eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendukung rencana Pemprov DKI Jakarta menerapkan sistem electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar di Jakarta. Ahok menyebut tarif ERP dapat diatur langsung oleh Gubernur.

    “Saya pikir ERP ini nggak salah, selama tujuan awalnya sama. Harganya bisa diadjust oleh Gubernur setiap saat,” kata Ahok seusai jadi pembicara di Jakarta Future Festival di Taman Ismail Marzuki, Jakpus, Jumat (13/6/2025).

    Ahok menerangkan, sistem ERP berbeda dengan tol. Tol memiliki tarif tetap dan tidak bisa diubah sewaktu-waktu. Penetapan tarif tol juga memerlukan birokrasi yang panjang, sehingga berbeda dengan ERP.

    “Nah dengan cara itu kita pakai ERP untuk mengatur lalu lintas. Misalnya contoh ruas ini agak macet gitu ya, orang kenapa nggak mau masuk ke jalan alternatifnya karena mahal itu. Nah itu bisa diturunin harganya. Kalau tol kan nggak, mahal atau mahal gimana pun macet kita nggak ada pilihan,” jelasnya.

    “Jadi jangan kaget kalau tol kan, saya lihat ada persepsi yang mungkin agak keliru mungkin ya. ‘Wwah ini gila nih, jalan tuh pakai tol udah macet, ERP lagi kena duit, duit kita habis dong’. Nah di situ disediakan bus, kayak Sudirman Thamrim, ada bus gratis, ada apa. Dulu sampai kita berpikir mau siapin parkir yang di gedung-gedung,” sambung dia.

    Ahok berpendapat, setiap jalan di Jakarta ini seharusnya memiliki alternatif. Dengan begitu kemacetan atau kepadatan dapat diurai.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bicara sistem electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar di Jakarta. Sistem ini dinilai sebagai langkah tegas untuk mengurangi kemacetan yang semakin parah.

    Dalam acara Leaders Forum di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Selasa (27/5) malam, Pramono menegaskan ERP bukan sekadar alat pengendali lalu lintas, melainkan bagian dari kebijakan keadilan sosial.

    “Kenapa ERP-nya dipasang? Ya kalau kamu punya duit, mau naik mobil satu, mobil tanganmu sepuluh, bawa semua ke Jakarta nggak apa-apa, bayar semua ERP,” sambungnya.

    Pramono juga menyampaikan bahwa saat ini Pemprov Jakarta telah mulai membangun fondasi sistem transportasi publik yang lebih luas dan inklusif, salah satunya melalui integrasi Transjabodetabek.

    (idn/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bus Transjakarta yang terbakar di TMB Rawa Buaya bukan milik DKI

    Bus Transjakarta yang terbakar di TMB Rawa Buaya bukan milik DKI

    Petugas pemadam kebakaran melakukan proses pendinginan usai memadamkan api yang membakar bus Transjakarta bekas di Terminal Rawa Buaya, Jakarta, Selasa (10/6/2025). Kebakaran tersebut menghanguskan 50 bus Transjakarta bekas yang diduga akibat percikan api saat proses pengelasan yang mengenai bahan mudah terbakar. ANTARA FOTO/Putra M. Akbar/rwa.

    Bus Transjakarta yang terbakar di TMB Rawa Buaya bukan milik DKI
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 13 Juni 2025 – 16:55 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak 20 unit bangkai bus Transjakarta yang terbakar di Terminal Mobil Barang (TMB) Rawa Buaya, Jakarta Barat, Selasa (10/6) bukan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta maupun PT Transportasi Jakarta.

    “Unit bus eks Transjakarta yang terbakar tidak lagi menjadi aset Pemprov DKI Jakarta maupun PT Transportasi Jakarta,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan total sebanyak 104 unit bus eks Transjakarta di area Pool Rawa Buaya kepemilikannya ada pada perusahaan yang memenangkan lelang eks armada bus Transjakarta. Lelang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta.

    Adapun kondisi bus-bus tersebut sudah tidak laik jalan karena faktor usia maupun kondisi yang tidak lagi baik. Unit-unit bus yang tidak terpakai itu telah melalui proses lelang yang telah dimenangkan oleh salah satu perusahaan.

    Sementara itu, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat mengungkapkan kejadian berawal dari percikan api dari pekerjaan pengelasan, lalu menyebabkan 50 bangkai bus Transjakarta terbakar.

    Total sebanyak 18 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi tersebut.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengungkapkan tidak ada korban jiwa atau pun korban luka akibat kebakaran puluhan bangkai bus itu.

    Sumber : Antara

  • DKI siap jalankan arahan Presiden soal pembangunan “Giant Sea Wall”

    DKI siap jalankan arahan Presiden soal pembangunan “Giant Sea Wall”

    Jakarta (ANTARA) – Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim siap menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar Pemprov DKI Jakarta mau patungan dalam pembangunan mega proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.

    “Intinya, Pemprov Jakarta tentunya akan patuh pada arahan pemerintah pusat yang dipimpin oleh Pak Prabowo,” kata Chico saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat menanggapi permintaan Presiden Prabowo Subianto itu.

    Chico mengatakan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepenuhnya akan patuh terhadap arahan pemerintah pusat.

    Dia menyebutkan Pramono sudah bertemu dengan utusan Prabowo untuk membicarakan hal tersebut. Pramono pun menyanggupi permintaan dari Prabowo tersebut.

    Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Prabowo Subianto sempat mencari kehadiran Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam penutupan konferensi infrastruktur ICI 2025, guna meminta Pemprov DKI agar mau patungan melalui APBD dalam pembangunan giant sea wall.

    Prabowo pun memproyeksi APBD dari Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan tanggul laut raksasa setidaknya mencapai 8 miliar dolar AS, yang dapat dialokasikan per tahun sebesar 1 miliar dolar AS.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Kamis (12/6) mengatakan pembangunan tanggul mitigasi rob dilakukan sebagai bagian dari dukungan Pemprov DKI Jakarta terhadap program Giant Sea Wall yang digagas pemerintah pusat.

    Pramono menjelaskan, awalnya Giant Sea Wall yang menjadi tanggung jawab pemerintah Jakarta hanya sepanjang 12 kilometer.

    Namun kini, jumlahnya akan diperpanjang lagi sepanjang 7 kilometer menjadi 19 kilometer

    “Sehingga dengan demikian apa yang menjadi keinginan gagasan arahan Bapak Presiden Prabowo, pemerintah Jakarta sudah memulai lebih awal untuk penanganan banjir rob di tempat ini,” kata Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.