Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Eksklusif, Kepala BNN Suyudi Ario Seto Ungkap 3,3 Juta Warga Indonesia Terpapar Narkotika

    Eksklusif, Kepala BNN Suyudi Ario Seto Ungkap 3,3 Juta Warga Indonesia Terpapar Narkotika

    Persoalan narkotika bukan lagi hal sepele. Saat ini, menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, Komjen Polisi Suyudi Ario Seto, SIK, SH, MSi, sebanyak 3,3 juta warga Indonesia terpapar narkotika. Untuk mengatasinya, semua pihak harus bersinergi dan tidak bisa hanya mengandalkan BNN atau kepolisian saja.

    ***

    Semua pihak harus membuka mata dan telinga. Data prevalensi menunjukkan jumlah penyalahguna narkotika tidak main-main, yakni 1,73% dari populasi.

    “Sebaran narkotika ini sudah dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Angkanya 1,73% atau setara dengan 3,3 juta dari populasi usia produktif 15–64 tahun dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 270 juta jiwa. Mayoritas penyalahguna berada pada usia 15–35 tahun. Perlu saya ungkap juga, 60% dari kasus yang muncul berawal dari lingkungan rumah, sekolah, kampus, dan pertemanan,” kata Suyudi Ario Seto.

    BNN memang menjadi ujung tombak pencegahan dan pemberantasan narkotika. Namun tugas berat ini tak bisa dikerjakan sendiri. Karena itu, kata Suyudi, pihaknya menggandeng kementerian terkait seperti Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan Tinggi, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Kementerian lainnya. “Kami sudah berjalan dengan program IKAN di 8 provinsi, dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Kami juga bekerja sama dengan UNODC (The United Nations Office on Drugs and Crime — lembaga PBB untuk penanggulangan narkotika),” paparnya.

    Anak-anak termasuk kelompok yang sangat rentan. Karena itu, kata Suyudi, BNN memberikan perhatian besar. “BNN fokus pada penanganan dan pencegahan narkotika untuk anak-anak. Kita semua harus bersinergi dan bergerak bersama. Jajaran pemerintahan harus bisa memberi contoh dan teladan. Penanganan narkotika tidak bisa diserahkan hanya kepada BNN atau polisi saja, semua harus peduli. Kalau ini kita glorifikasikan, insya Allah penanganan narkotika bisa berhasil,” ujarnya kepada Edy Suherli, Bambang Eros, dan Irfan Meidianto dari VOI saat menemuinya di kantor BNN RI, Cawang, Jakarta Timur, 17 November 2025.

    Anak-anak termasuk kelompok yang rentan terpapar narkotika, karena itu kata Kepala BNN Suyudi Ario Seto mereka harus dibentengi. (Foto: Bambang Eros VOI, DI: Raga Granada VOI)

    Bagaimana penanganan dan pencegahan narkotika yang dilakukan BNN?

    Di masa pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, BNN telah merumuskan sejumlah program. Salah satunya adalah mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengambil peran sebagai agen dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika. Kami berharap segenap elemen masyarakat memiliki kepedulian. Sebagaimana Asta Cita pada poin ketujuh tentang pemberantasan dan penanggulangan narkotika di Indonesia, BNN sangat concern terhadap pentingnya peran generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Kami berharap generasi muda kita benar-benar sehat, aktif, dan memiliki kekuatan demi menjaga kedaulatan bangsa ini dari bahaya narkotika.

    Selama ini berapa banyak korban yang terpapar narkotika?

    Berdasarkan data, prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah berada dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Angkanya mencapai 1,73% atau setara dengan 3,3 juta dari populasi usia produktif 15–64 tahun dari total penduduk Indonesia yang lebih dari 270 juta jiwa. Mayoritas penyalahguna berada pada usia 15–35 tahun. Perlu saya ungkap juga bahwa 60% kasus bermula dari lingkungan rumah, sekolah, kampus, dan pertemanan.

    Untuk usia remaja, yaitu rentang 15–19 tahun, ditemukan sekitar 312.000 orang yang sudah terpapar narkotika. Dalam upaya pencegahan, kami menyiapkan beberapa program, di antaranya: IKAN (Integrasi Kurikulum Anti Narkotika), ANANDA (Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai dari Anak-anak), dan BERSINAR (Bersih Narkoba). Dari namanya sudah jelas bahwa kami sangat concern pada perlindungan anak-anak.

    Mengapa BNN fokus kepada anak-anak?

    Karena ini adalah kelompok usia yang paling rentan. Mereka selalu ingin tahu banyak hal, baik aspek positif maupun negatif. Dalam banyak kasus, korban terpapar narkotika karena pengaruh pertemanan di lingkungan rumah, sekolah, atau kampus. Anak-anak sering ditawari; awalnya hanya mencoba-coba, kemudian mulai ketagihan, dan akhirnya berlanjut. Banyak anak-anak kita yang sudah kecanduan. Karena itu, kami sangat concern terhadap kelompok usia ini.

    Anak-anak adalah aset negara yang harus kita jaga. Jika mereka sudah terpapar narkotika, maka seluruh bangsa akan menanggung akibatnya.

    Untuk melaksanakan program ANANDA dan BERSINAR, BNN berkolaborasi dengan pihak mana saja?

    BNN menjadi ujung tombak, tetapi kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami berkolaborasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan Tinggi, serta bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kami sudah menjalankan program IKAN di 8 provinsi, mulai dari jenjang TK hingga perguruan tinggi. Kami juga bekerja sama dengan UNODC (The United Nations Office on Drugs and Crime — lembaga PBB untuk penanggulangan narkotika). Modul yang kami gunakan bersifat internasional dan diharapkan dapat masuk ke sekolah-sekolah sehingga anak-anak memahami apa itu narkotika, bahayanya, dampaknya, serta jenis-jenis narkotika baru yang berkembang saat ini—baik bentuk maupun modusnya yang semakin beragam.

    Soal modus dan bentuk narkotika yang beredar saat ini seperti apa?

    Para pengedar sangat canggih. Bentuk narkotika kini bisa berupa permen atau makanan ringan yang disukai anak-anak. Ada juga yang masuk melalui rokok elektrik; saat cairannya diisi ulang, ternyata mengandung narkotika. Narkotika sudah banyak beralih ke bentuk kimia dan sintetis.

    Bagaimana pengoptimalan peran orang tua untuk menanggulangi penyebaran narkotika?

    Melalui program IKAN, kami berharap orang tua dapat memahami modul yang diberikan kepada anak-anak. Mereka harus memahami apa itu narkotika, apa dampak dan bahayanya, jenis-jenisnya, serta ciri-cirinya. Orang tua harus berperan aktif, karena benteng utama penanggulangan narkotika berada di keluarga. Jangan sampai anak sudah terjerumus jauh, sementara orang tua tidak memahami tanda-tandanya. Setiap jenis narkotika berbeda dampaknya—ganja berbeda dengan sabu atau ekstasi. Ini yang harus dipahami para orang tua.

    Apa lagi program yang dilakukan BNN untuk penanggulangan narkotika?

    Kami memiliki program DESA BERSINAR (Desa Bersih Narkoba). Berbicara soal desa, ada dua struktur: mulai dari kepala desa hingga aparat terendah yaitu RT/RW, serta unsur karang taruna dan ibu-ibu PKK. Di sisi lain ada komunitas masyarakat yang juga melibatkan para orang tua. Semua harus bersinergi dan berjalan paralel. Jajaran pemerintahan harus memberikan contoh dan teladan. Penanggulangan narkotika tidak bisa diserahkan hanya kepada BNN atau polisi; semua harus peduli. Jika ini bisa kita glorifikasikan, insyaallah penanganan narkotika akan berhasil.

    Orang tua kata Kepala BNN Suyudi Ario Seto harus berperan aktif dalam penanggulangan narkotika, karena benteng utama penanggulangan narkotika berada di keluarga. (Foto: Bambang Eros VOI, DI: Raga Granada VOI)

    Bagaimana jika sudah dijaga sedemikian rupa, tapi masih bobol juga?

    Kalau upaya persuasif tidak menunjukkan hasil, dengan terpaksa harus dilakukan upaya pemberantasan dan rehabilitasi. Stigma negatif yang berkembang di masyarakat bahwa mereka yang kecanduan narkotika adalah aib, harus kita ubah. Jangan jadikan pecandu sebagai aib; mari kita rangkul mereka, ajak berobat dan rehabilitasi agar bisa sembuh. Jangan jadikan mereka masyarakat kelas dua, ditinggalkan, atau dianggap musuh. Jika itu terjadi, penanganan narkotika di Indonesia tidak akan pernah tuntas dan angka prevalensi akan terus naik.

    Menurut Anda, sejauh ini seperti apa awareness orang tua terhadap persoalan narkotika?

    Menurut saya, peran orang tua sejauh ini masih belum maksimal. Saya mengimbau kepada semua orang tua, guru, dosen, rektor, dan seluruh pemangku kepentingan untuk membuka mata dan telinga — jangan apatis terhadap persoalan narkotika. Ingat, narkotika sudah ada di sekeliling kita, tidak hanya di kota besar tetapi juga sudah merambah ke desa-desa, pesisir pantai, dan kawasan perkebunan.

    Kepada semua pihak, saya kembali menyerukan agar mengglorifikasikan pesan penanganan narkotika ini. Jangan berharap akan lahir generasi hebat jika kita tidak menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang anak-anak yang kelak menjadi penerus perjuangan bangsa.

    Mencegah lebih baik daripada mengobati. Sejauh mana program rehabilitasi dilakukan BNN?

    Upaya yang dilakukan BNN tidak bisa parsial—misalnya hanya pemberantasan atau hanya pencegahan. Semua upaya harus berjalan paralel, dari hulu hingga hilir. Selama ini kami melakukan kampanye, workshop, seminar, dan bekerja sama dengan media. Namun upaya ini belum cukup maksimal karena para bandar narkotika masih bisa masuk ke wilayah kita. Bentuk negara kita sebagai kepulauan menjadikan banyak pelabuhan kecil menjadi pintu masuk narkotika, sehingga makin banyak masyarakat yang terpapar. Karena itu, upaya rehabilitasi sangat penting dilakukan.

    Sebagaimana disampaikan Pak Presiden dalam pemusnahan barang bukti narkotika beberapa waktu lalu, beliau meminta agar upaya rehabilitasi diperkuat. Kami menyambut baik pernyataan Presiden tersebut, dan karena itu kami terus memperkuat fasilitas rehabilitasi yang ada. Saat ini BNN memiliki enam pusat rehabilitasi, antara lain di Lido (Bogor), Deli Serdang (Medan), Lampung, Makassar, dan beberapa daerah lainnya.

    Apa lagi upaya yang dilakukan BNN dalam rehabilitasi?

    Kami juga menggiatkan IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) di desa-desa. Di sini, tokoh masyarakat dan tokoh agama dilibatkan sebagai agen penyembuh di tingkat awal. Jika kasus sudah sedikit lebih berat, kami arahkan ke IPWL (Intervensi Wajib Lapor) yang ada di puskesmas, klinik, klinik pratama BNNP/BNNK, dan rumah sakit yang mendapat rekomendasi Kemenkes. Di sana ada konselor dan dokter yang bertugas.

    Selain itu, BNN juga memiliki Rehabilitasi Keliling (RELING) di 10 provinsi, terutama di daerah yang kami anggap rawan seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan lainnya. Kami memiliki dokter dan konselor yang bisa melakukan asesmen di tempat. Jika kasusnya ringan, dapat dilakukan rawat jalan; jika berat, akan dirujuk ke balai rehabilitasi.

    Bagaimana dengan masyarakat yang berada di wilayah terpencil?

    Bagi masyarakat yang berada di perbatasan atau wilayah terpencil, kami membuka layanan telerehab, yaitu rehabilitasi jarak jauh menggunakan video call. Pengguna bisa berdiskusi dan berkonsultasi langsung dengan petugas kami.

    Apakah seluruh wilayah Indonesia sudah tercakup layanan BNN?

    Kalau seluruhnya, saya kira belum. Harapan kami, layanan rehabilitasi bisa tersedia di semua provinsi di Indonesia. RELING dan telerehab juga akan terus kami perkuat.

    Apakah pihak swasta juga bisa berkontribusi dalam rehabilitasi narkotika?

    Kami sangat terbuka terhadap pihak swasta yang ingin terlibat dalam rehabilitasi narkotika.

    Ada beberapa kasus orang sudah direhabilitasi namun kembali terpapar narkotika. Bagaimana penanganannya?

    Itu namanya relaps atau kambuh. Kami memiliki strategi untuk menangani kasus relaps ini. Kami bekerja sama dengan berbagai pihak. Misalnya, di wilayah Gayo Lues, Aceh, kami bekerja sama untuk mengarahkan para petani yang dulunya menanam ganja agar beralih menanam kopi Gayo. Kepala BNK Gayo Lues bekerja sama dengan pemerintah setempat. Kami juga menggandeng pihak swasta untuk mengelola kopi Gayo agar masyarakat lebih produktif. Secara ekonomi, memang hasilnya tidak setinggi ganja, tetapi dengan bertani kopi, mereka aman dan bisa tidur nyenyak.

    Apa lagi upaya yang dilakukan BNN?

    Belum lama ini kami melakukan penindakan serentak dari Sabang hingga Merauke bekerja sama dengan TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Lebih dari 1.290 orang berhasil diamankan, 350 orang di antaranya positif narkoba dan diarahkan untuk rehabilitasi. Kami juga menangkap 37 bandar narkoba yang kini diproses secara hukum.

    Dalam operasi tersebut, kami menyita banyak barang bukti, di antaranya di Kampung Bahari dan Kampung Ambon: lebih dari 100 kg sabu, ratusan kilogram ganja, uang hasil kejahatan sekitar Rp5 miliar, serta 17 pucuk senjata api. Mereka ini bukan pelaku kecil—mereka menggunakan drone dan alat penghitung uang. Karena itu, upaya BNN bukan hanya pemberantasan, tetapi juga pemulihan.

    Di Kampung Bahari, kami bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta dan BNNP setempat dengan mengutamakan pencegahan dan pemulihan, serta menggandeng tokoh agama untuk mengubah citra kampung narkoba menjadi kampung harapan yang BERSINAR. Upaya serupa juga dilakukan di daerah lain yang sedang berproses.

    Gurita bisnis narkoba nilainya sangat besar, bahkan triliunan rupiah. Apa lagi yang dilakukan BNN untuk menanggulanginya?

    Bisnis narkotika mungkin terlihat menjanjikan bagi orang-orang yang ingin mencari jalan pintas. Tapi ini merusak generasi—anak-anak bangsa yang menjadi penerus. Karena itu saya kembali menyerukan agar semua pihak peduli. Jangan sampai kita kalah dari bandar-bandar jahat itu.

    Kami melakukan berbagai upaya pencegahan dengan pendekatan kearifan lokal agar masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungannya. Anak-anak harus tetap kita lindungi karena mereka memiliki masa depan panjang. Semoga tidak ada lagi anak bangsa yang menjadi korban.

    Bagaimana dengan orang yang masuk lembaga pemasyarakatan karena narkoba, tetapi justru menjalankan bisnis narkoba dari dalam lapas?

    Ini juga menjadi perhatian kami bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Bapak Menteri Imipas sudah mengambil langkah tegas. Semestinya warga binaan bertobat, tetapi masih ada yang mencoba-coba. Jika sudah seperti itu, tidak ada pilihan lain selain tindakan tegas.

    Kami berterima kasih kepada Kementerian Imipas yang telah memindahkan warga binaan pelaku bisnis narkoba ke Lapas Nusakambangan dan menempatkannya di sel super ketat. Semoga ini memberikan efek jera bagi mereka dan pelaku lain.

    Apa pesan Anda untuk generasi muda, orang tua, dan para pemangku kepentingan agar pencegahan serta penanggulangan narkotika bisa maksimal?

    Pesan saya kepada masyarakat, khususnya generasi muda:

    Sadari betul bahaya narkotika yang bisa mengancam sejak dini. Jauhi tawaran dan ajakan narkotika. Bentuk narkotika sekarang sangat beragam: permen, makanan ringan, hingga rokok elektrik, jadi harus waspada.Untuk orang tua, guru, dan dosen, awasi anak-anak dan peserta didik. Perhatikan lingkungan mereka.Arahkan pada kegiatan positif dan produktif, seperti olahraga dan seni.

    Untuk terhindar dari narkotika, jagalah diri, jaga teman, dan jaga masa depan kalian. Rumah adalah benteng pertama dalam penanggulangan narkotika. Mari kita jaga bersama agar Indonesia benar-benar BERSINAR.

    PR kita memang masih besar. Apa pun yang kita lakukan akan bermanfaat. Tapi jika kita diam atau tidak peduli, itu sama saja membiarkan narkotika terus beredar. Sebagai Kepala BNN, saya terus mengimbau dan mengajak: tidak ada kata terlambat, mari terus berbuat dan berjuang.

    Untuk menjaga kesehatan Suyudi Ario Seto tak meninggalkan olahraga. Dengan olahraga teratur, kondisi fisiknya tetap sehat dan bugar. (Foto: Bambang Eros VOI, DI: Raga Granada VOI)

    Untuk menjaga kesehatan, Suyudi Ario Seto tidak pernah meninggalkan olahraga. Dengan olahraga teratur, kondisi fisiknya tetap sehat dan bugar. Apa saja olahraga yang dilakoninya? “Saya memilih olahraga yang mudah dilakukan, seperti treadmill, jalan keliling kompleks perumahan, kalau ada kesempatan berenang dan bersepeda,” katanya.

    Untuk sepeda, Suyudi menyukai jenis MTB alias mountain bike. “Soalnya MTB itu kan seru, masuk kampung ke luar kampung. Melalui jalanan desa yang udaranya masih bersih,” ujar pria kelahiran Pandeglang, Banten, 14 Juli 1973 ini.

    Kegiatan yang menyatu dengan alam memang sudah disukainya sejak belia. “Sejak sekolah dulu saya sudah suka naik gunung dan panjat tebing. Kalau sekarang sudah enggak sanggup. Badan sudah berat,” katanya sambil tertawa lepas. “Tapi kalau hiking masih oke,” tambahnya.

    Mengemudi motor trail juga menjadi kegemaran Suyudi. Sama seperti bersepeda MTB, rute yang dipilihnya pun masuk kampung keluar kampung. “Dengan motor trail, bisa melihat kehidupan masyarakat di kampung yang bersahaja. Waktu saya masih menjabat Kapolres, hampir setiap akhir pekan saya motoran,” lanjut mantan Kapolres Majalengka dan Kapolres Bogor ini.

    Yang menarik, kata Suyudi, aktivitas motor trail membuatnya lebih dekat dengan masyarakat. “Kalau naik motor itu komunitasnya sampai ke bawah, bahkan tukang ojek pun bisa nimbrung. Kita bisa bareng dengan masyarakat,” ujarnya.

    Di antara aktivitas bernuansa adventure itu, yang paling seru menurut Suyudi adalah panjat tebing. “Saya dan teman-teman kerap memanjat sampai ke Citatah, Purwakarta, dan Gunung Parang. Saya juga mendaki Gunung Salak dan Gunung Gede. Kegiatan seperti ini bukan sekadar menyalurkan hobi, tapi juga menguatkan pertemanan, kekompakan, dan kebersamaan,” katanya.

    Paling Seru Menjajal Daerah Baru

    Aktivitas seperti bersepeda atau mengendari motor trail, diakui Suyudi Ario Seto, memang melelahkan. Namun setelah itu badan jadi segar, sehat dan berkesan. (Foto: Bambang Eros VOI, DI: Raga Granada VOI)

    Satu hal yang dirasakan paling seru oleh Suyudi Ario Seto adalah ketika menjajal daerah baru. “Kenapa seru? Karena kita belum tahu rute dan track-nya. Jadi harus berhati-hati dan waspada agar tak terjadi kecelakaan. Serunya di sana,” ujar mantan Kapolda Banten ini.

    Uniknya, lanjutnya, teman-temannya akan heboh dan tertawa jika ada salah satu rombongan yang terjatuh. “Pokoknya momen itu ditunggu banget kalau ada yang jatuh. Pasti diketawain. Makanya harus hati-hati jangan sampai jatuh. Soalnya kalau ada yang jatuh, itu jadi hiburan buat yang lain,” katanya terkekeh.

    Diakui Suyudi, meski melelahkan, aktivitas berkendara motor trail ke daerah pedalaman justru membuatnya kembali segar. “Selesai aktivitas itu bikin fresh lagi. Dan kalau sudah begitu, hubungan dengan teman-teman makin dekat, sudah tidak ada jarak,” ujarnya.

    Kontrol Asupan Makanan

    Menjaga asupan makanan adalah cara yang dilakukan Suyudi Ario Seto menjaga kesehatannya. Kini ia mulai mengurangi asupan nasi yang diganti dengan beras porang. (Foto: Bambang Eros VOI, DI: Raga Granada VOI)

    Selain olahraga, Suyudi juga menjaga pola makan. “Yang penting adalah menjaga asupan makanan. Kalau saya pagi hari sarapan dengan dua butir telur ditambah saus cabai,” kata alumni Akpol 1994 ini.

    Menjelang siang, barulah ia makan besar. “Siang baru makan nasi porang. Untuk lauknya dua macam saja, ditambah sayur-sayuran. Malam juga begitu, tetapi sudah tidak pakai nasi,” ungkapnya.

    Dengan pola makan seperti itu, lanjut Suyudi, kondisi badan terasa lebih terjaga. “Insya Allah dengan pola seperti itu bisa menjaga kesehatan. Tetapi jangan lupa imbangi juga dengan workout atau aktivitas yang bisa membakar kalori seperti melatih otot kaki,” tambahnya, sembari berpesan untuk tidak memaksakan olahraga berat.

    Untuk menjaga kedekatan dengan keluarga, pada akhir pekan Suyudi selalu menyempatkan makan siang atau makan malam bersama anak dan istri. “Meski sibuk dengan berbagai kegiatan, harus menyempatkan minimal sekali untuk lunch atau dinner dengan anak dan istri,” katanya, yang juga aktif berkomunikasi lewat telepon pintar.

    Momen berkumpul itu digunakan untuk berbagi cerita dengan anak-anak yang mulai tumbuh besar dengan berbagai kegiatannya. “Kalau libur, kadang saya ajak anak mengikuti aktivitas saya. Biar mereka juga melihat dan merasakan kegiatan ayahnya. Sebaliknya, kalau anak-anak ada kegiatan atau pentas di sekolah, saya datangi. Mereka senang kalau ayahnya datang,” lanjut Suyudi Ario Seto.

    “Saya mengimbau kepada semua orang tua, guru, dosen, rektor, dan semua pemangku kepentingan untuk membuka mata dan telinga, jangan apatis dengan persoalan narkotika. Ingat, narkotika sudah ada di sekeliling kita—tidak hanya di kota besar, tetapi juga sudah merambah desa-desa, pesisir pantai, dan perkebunan,”

       

  • Warga pertanyakan rencana penertiban rumah di lahan TPU Kebon Nanas

    Warga pertanyakan rencana penertiban rumah di lahan TPU Kebon Nanas

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah warga Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, mempertanyakan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menertibkan rumah warga di lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas.

    “Mempertanyakan langkah tersebut karena sejumlah warga mengaku memiliki legalitas atas tanah digunakan untuk mendirikan rumah,” kata Sekretaris RW 05 Cipinang Besar Selatan, Muhammad Yusuf saat dikonfirmasi di Jakarta, Ahad.

    Hal ini menyusul rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menertibkan permukiman warga TPU Kebon Nanas serta Kober Rawa Bunga dan mengembalikannya sesuai fungsi menjadi lahan makam.

    Menurut Yusuf, meski berada di lahan TPU Kebon Nanas atau Cipinang Besar Selatan, beberapa warga telah membeli bidang tanah tersebut dari yayasan yang dahulunya menjadi pengelola TPU.

    “Di warga kami ada beberapa yang sudah terjadi transaksi jual-beli yang sah, atas nama yayasan dan tanda tangan dari ahli waris (makam),” ujar Yusuf.

    Gubuk liar di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (29/7/2025). (ANTARA/Siti Nurhaliza)

    Bahkan, beberapa bidang tanah warga yang berada di lahan TPU Kebon Nanas sejak 2018 lalu sudah didaftarkan ke program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

    Dalam proses pengajuan PTSL, pejabat Kelurahan Cipinang Besar Selatan saat itu menandatangani bahwa bidang tanah yang diajukan warga bukan lahan Pemprov DKI Jakarta.

    Terdapat pula bidang tanah warga yang berada di area TPU Kebon Nanas dan sudah memiliki sertifikat dan Akta Jual Beli (AJB) atas bidang tanah mereka untuk mendirikan rumah.

    “Karena kita sudah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pengurusan PTSL teregister 2018, Kasi Pemerintah (Kelurahan) saat itu pun mengiyakan kalau itu bukan lahan pemda,” katanya.

    Sebelum rencana penertiban rumah warga TPU Kebon Nanas, Sekretaris Kota Jakarta Timur Eka Darmawan sempat menyatakan bahwa TPU Kebon Nanas bukan merupakan aset Pemprov DKI.

    Namun, saat proses sosialisasi pengembalian lahan TPU Kebon Nanas dan TPU Kober Rawa Bunga di kantor Kecamatan Jatinegara pada Kamis (20/11) lalu, pernyataan Eka berubah.

    Kondisi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (29/7/2025). (ANTARA/Siti Nurhaliza)

    Saat ditanya warga terkait kepemilikan aset TPU Kebon Nanas, Eka menyebutkan bahwa TPU Kebon Nanas merupakan aset Pemprov DKI Jakarta lewat Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) DKI Jakarta.

    “Jadi sampai sekarang tidak ada berkaitan dengan yayasan untuk kepemilikan. Karena yang membangun pagar di wilayah itu ada pemerintah DKI,” ujar Eka saat sosialisasi pada Kamis (20/11).

    Eka menyebutkan setiap pelayanan pemakaman warga di TPU Kebon Nanas sejak dahulu selalu ditangani Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI, bukan yayasan atau pihak lain

    Sehingga, kata dia, TPU Kebon Nanas yang kini sebagian beralih fungsi menjadi permukiman warga merupakan aset Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta.

    “Kalau orang meninggal untuk menempati makam itu izinnya ke siapa? Ke yayasan atau pemda yang mengurusi. Kami dari pemda kalau memang itu aset pemda kami juga pertahankan,” ujar Eka.

    Eka menyebutkan Pemerintah Kota Jakarta Timur (Jaktim) akan menelusuri kebenaran terkait adanya transaksi jual beli yang sah dan bidang tanah warga sudah diajukan lewat Program PTSL.

    Pemerintah Kota Jakarta Timur (Jaktim) melakukan sosialisasi kepada warga Kelurahan Cipinang Besar Selatan yang tinggal di lahan TPU Kebon Nanas, Jakarta Timur, Kamis (20/11/2025). (ANTARA/HO-Pemerintah Kota Jakarta Timur.)

    Pemerintah Kota (Pemkot) Jaktim juga menyatakan akan berkoordinasi dengan BPN untuk memastikan legalitas bidang tanah warga pada lahan TPU Kebon Nanas yang hendak ditertibkan.

    “Akan kita kaji, kita runtut kronologinya. Kita tidak mengabaikan kepemilikan yang sah. Artinya dari proses administrasi alurnya apa lurah tanda tangan! Makanya nanti kita akan teliti,” katanya.

    Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menyatakan akan mengembalikan fungsi lahan di TPU Kebon Nanas dan TPU Kober Rawa Bunga yang sudah puluhan tahun digunakan untuk permukiman warga.

    Nantinya lahan yang digunakan warga untuk permukiman akan dialihkan untuk membuka petak makam baru sehingga diharapkan dapat mengatasi masalah krisis lahan makam di Jakarta.

    Penertiban permukiman warga ini dilakukan karena 69 TPU aset Dinas Tamhut DKI Jakarta sudah penuh atau hanya melayani pemakaman secara tumpang.

    Berdasarkan data awal tercatat 280 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 517 jiwa yang mendirikan bangunan pada lahan TPU Kebon Nanas dan TPU Kober Rawa Bunga.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI Jakarta Siapkan Ribuan Lahan Makam Baru di Jakarta Timur
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        23 November 2025

    Pemprov DKI Jakarta Siapkan Ribuan Lahan Makam Baru di Jakarta Timur Megapolitan 23 November 2025

    Pemprov DKI Jakarta Siapkan Ribuan Lahan Makam Baru di Jakarta Timur
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemprov DKI Jakarta mulai menata kembali lahan pemakaman di Jakarta Timur untuk menambah kapasitas pemakaman baru.
    Langkah ini dilakukan dengan membuka hampir dua ribu petak makam setelah penertiban permukiman warga yang berdiri di atas area TPU.
    Upaya tersebut menjadi bagian dari solusi atas krisis lahan pemakaman yang kini dialami Jakarta.
    Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan fasilitas relokasi bagi warga yang terdampak proses pengembalian fungsi lahan.
    Pemprov DKI Jakarta akan membuka ribuan makam baru di lahan Taman Pemakaman Umum (TPU) Jakarta Timur yang telah dijadikan rumah oleh warga setempat.
    “Setidaknya ada 1.950 petak makam baru yang akan dibuka usai penertiban ratusan rumah warga di lahan
    TPU Kebon Nanas
    dan
    TPU Kober Rawa Bunga
    , Jatinegara, selesai,” kata Kepala Bidang Pemakaman Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Siti Hasni saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, dikutip dari Antara.
    Berdasarkan data, tercatat 280 kepala keluarga (KK) atau 517 jiwa kini tinggal di atas lahan TPU Kebon Nanas atau TPU Cipinang Besar Selatan dan TPU Kober Rawa Bunga.
    “Untuk TPU Kober lebih kurang bisa menampung 450 petak makam baru. Untuk TPU Kebon Nanas bisa menampung kurang 1.500 petak makam,” jelas Hasni.
    Selain itu, makam di TPU Kebon Nanas dan TPU Kober Rawa Bunga yang sudah tak digunakan atau jenazahnya sudah dipindah juga akan menjadi lahan makam baru.
    Dia berharap pembukaan petak makam baru ini dapat mengatasi masalah krisis lahan makam di DKI Jakarta, yang kini hanya tersedia sembilan TPU yang dapat melayani pemakaman baru.
    Sementara 69 TPU di wilayah DKI Jakarta sudah penuh atau tak dapat menampung jenazah baru dan hanya melayani pemakaman dengan sistem tumpang jenazah.
    “Masih ada makam-makam yang (jenazahnya sudah) dipindahkan itu bisa kita manfaatkan. Bisa kita buat untuk pelayanan pemakaman baru (di TPU Kebon Nanas dan TPU Kober),” ucap Hasni.
    Untuk tahap awal, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI sudah berkoordinasi dengan Pemkot Jakarta Timur untuk melakukan sosialisasi pengembalian fungsi lahan kedua TPU.
    Warga yang sudah puluhan tahun tinggal di atas lahan TPU Kebon Nanas dan TPU Kober Rawa Bunga diminta mengosongkan rumahnya, dan difasilitasi untuk pindah ke unit Rusunawa.
    Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur akan mendirikan posko layanan bagi warga yang tinggal di area Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan memerlukan relokasi.
    “Keberadaan posko supaya memudahkan warga yang mengokupasi lahan TPU Kober di Kelurahan Rawa Bunga dan Kebon Nanas di Kelurahan Cipinang Besar Selatan dalam memperoleh informasi maupun bantuan,” kata Sekretaris Kota Jakarta Timur Eka Darmawan.
    Posko tersebut menerima pengaduan dan konsultasi untuk memfasilitasi warga yang memerlukan relokasi ke Rusunawa seiring dengan pengembalian fungsi TPU.
    Masing-masing posko berada di Kantor Kelurahan Rawa Bunga, Kelurahan Cipinang Besar Selatan (CBS), dan Kantor Kecamatan Jatinegara.
    Melalui posko ini, kata Eka, warga dapat melakukan konsultasi terkait relokasi ke rumah susun, pemindahan sekolah anak, pencarian lokasi usaha baru, pemindahan data administrasi kependudukan, dan lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov DKI Jakarta Siapkan Ribuan Lahan Makam Baru di Jakarta Timur
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        23 November 2025

    Pemprov DKI Jakarta Siapkan Ribuan Lahan Makam Baru di Jakarta Timur Megapolitan 23 November 2025

    Pemprov DKI Jakarta Siapkan Ribuan Lahan Makam Baru di Jakarta Timur
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemprov DKI Jakarta mulai menata kembali lahan pemakaman di Jakarta Timur untuk menambah kapasitas pemakaman baru.
    Langkah ini dilakukan dengan membuka hampir dua ribu petak makam setelah penertiban permukiman warga yang berdiri di atas area TPU.
    Upaya tersebut menjadi bagian dari solusi atas krisis lahan pemakaman yang kini dialami Jakarta.
    Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan fasilitas relokasi bagi warga yang terdampak proses pengembalian fungsi lahan.
    Pemprov DKI Jakarta akan membuka ribuan makam baru di lahan Taman Pemakaman Umum (TPU) Jakarta Timur yang telah dijadikan rumah oleh warga setempat.
    “Setidaknya ada 1.950 petak makam baru yang akan dibuka usai penertiban ratusan rumah warga di lahan
    TPU Kebon Nanas
    dan
    TPU Kober Rawa Bunga
    , Jatinegara, selesai,” kata Kepala Bidang Pemakaman Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Siti Hasni saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, dikutip dari Antara.
    Berdasarkan data, tercatat 280 kepala keluarga (KK) atau 517 jiwa kini tinggal di atas lahan TPU Kebon Nanas atau TPU Cipinang Besar Selatan dan TPU Kober Rawa Bunga.
    “Untuk TPU Kober lebih kurang bisa menampung 450 petak makam baru. Untuk TPU Kebon Nanas bisa menampung kurang 1.500 petak makam,” jelas Hasni.
    Selain itu, makam di TPU Kebon Nanas dan TPU Kober Rawa Bunga yang sudah tak digunakan atau jenazahnya sudah dipindah juga akan menjadi lahan makam baru.
    Dia berharap pembukaan petak makam baru ini dapat mengatasi masalah krisis lahan makam di DKI Jakarta, yang kini hanya tersedia sembilan TPU yang dapat melayani pemakaman baru.
    Sementara 69 TPU di wilayah DKI Jakarta sudah penuh atau tak dapat menampung jenazah baru dan hanya melayani pemakaman dengan sistem tumpang jenazah.
    “Masih ada makam-makam yang (jenazahnya sudah) dipindahkan itu bisa kita manfaatkan. Bisa kita buat untuk pelayanan pemakaman baru (di TPU Kebon Nanas dan TPU Kober),” ucap Hasni.
    Untuk tahap awal, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI sudah berkoordinasi dengan Pemkot Jakarta Timur untuk melakukan sosialisasi pengembalian fungsi lahan kedua TPU.
    Warga yang sudah puluhan tahun tinggal di atas lahan TPU Kebon Nanas dan TPU Kober Rawa Bunga diminta mengosongkan rumahnya, dan difasilitasi untuk pindah ke unit Rusunawa.
    Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur akan mendirikan posko layanan bagi warga yang tinggal di area Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan memerlukan relokasi.
    “Keberadaan posko supaya memudahkan warga yang mengokupasi lahan TPU Kober di Kelurahan Rawa Bunga dan Kebon Nanas di Kelurahan Cipinang Besar Selatan dalam memperoleh informasi maupun bantuan,” kata Sekretaris Kota Jakarta Timur Eka Darmawan.
    Posko tersebut menerima pengaduan dan konsultasi untuk memfasilitasi warga yang memerlukan relokasi ke Rusunawa seiring dengan pengembalian fungsi TPU.
    Masing-masing posko berada di Kantor Kelurahan Rawa Bunga, Kelurahan Cipinang Besar Selatan (CBS), dan Kantor Kecamatan Jatinegara.
    Melalui posko ini, kata Eka, warga dapat melakukan konsultasi terkait relokasi ke rumah susun, pemindahan sekolah anak, pencarian lokasi usaha baru, pemindahan data administrasi kependudukan, dan lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pendaftaran Kartu Gratis Naik Transjakarta Dibuka Lagi di CFD Jakarta Hari Ini
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        23 November 2025

    Pendaftaran Kartu Gratis Naik Transjakarta Dibuka Lagi di CFD Jakarta Hari Ini Megapolitan 23 November 2025

    Pendaftaran Kartu Gratis Naik Transjakarta Dibuka Lagi di CFD Jakarta Hari Ini
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Pendaftaran Kartu Layanan Gratis (KLG) kembali dibuka pada pelaksanaan Car Free Day (CFD) di Bundaran HI, Minggu (23/11/2025).
    Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta membuka layanan pendaftaran
    KLG
    khusus kategori lansia pada acara Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau CFD di kawasan Bundaran HI.
    Layanan pendaftaran KLG berlangsung pada pukul 06.00–10.00 WIB.
    Program ini memberikan fasilitas transportasi gratis menggunakan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta bagi warga tertentu, terutama lansia, pelajar, dan penyandang disabilitas.
    Melalui akun Instagram @
    dishubdkijakarta
    , Dishub DKI menyampaikan bahwa pendaftaran pada HBKB kali ini hanya dibuka untuk kategori lansia berusia 60 tahun ke atas dengan kuota maksimal 200 kartu.
    Sementara itu, pendaftar yang sudah mengajukan sebelumnya dapat mengambil kartu di kelurahan terdekat setelah mendapat pemberitahuan melalui WhatsApp PT Transjakarta.
    Calon pendaftar kategori lansia perlu menyiapkan dokumen dalam bentuk
    softcopy
    , terdiri atas:
    Dishub DKI mengingatkan agar peserta mematuhi ketentuan yang diberlakukan dan mengikuti arahan petugas selama proses pendaftaran berlangsung.
    Selain melalui
    booth
    di CFD, masyarakat juga dapat melakukan pendaftaran melalui:
    Seluruh lokasi tersebut melayani pendaftaran setiap hari pukul 06.00–22.00 WIB.
    Dishub DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk selalu mendapatkan informasi melalui kanal digital resmi seperti Instagram @
    dishubdkijakarta
    dan situs milik Transjakarta.
    Imbauan ini disampaikan untuk menghindari kesalahpahaman maupun potensi penipuan informasi.
    Ketersediaan layanan KLG menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung aksesibilitas transportasi publik bagi kelompok rentan dan memastikan kemudahan mobilitas masyarakat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wagub Rano Karno Bantah Banyak Siswa Ingin Pindah Sekolah Usai Insiden Ledakan SMAN 72 Jakarta

    Wagub Rano Karno Bantah Banyak Siswa Ingin Pindah Sekolah Usai Insiden Ledakan SMAN 72 Jakarta

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta Rano Karno membantah banyak siswa SMAN 72 Jakarta yang ingin pindah dari sekolah yang ada di kawasan Komplek Kodama TNI AL di Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara tersebut usai kasus ledakan pada Jumat 7 November 2025.

    “Sebetulnya tidak seperti itu,” ujar Wagub Rano Karno di Jakarta, melansir Antara, Sabtu (22/11/2025).

    Dia mengaku memang ada pembicaraan dari orang tua yang kebetulan anaknya mengalami kondisi agak parah akibat ledakan tersebut. Orang tua itu bertanya apakah anaknya boleh pindah sekolah.

    “Selain itu rumah mereka dengan sekolah juga memiliki jarak yang cukup jauh,” ucap Rano.

    Rano pun mempersilahkan bila anaknya mau pindah ke sekolah lain dan pihaknya siap membantu.

    Sejauh ini, lanjut dia, seluruh siswa SMAN 72 Jakarta pada dasarnya tetap ingin menuntut ilmu di sekolah tersebut.

    “No, mereka ingin tetap terus bersekolah di sana,” kata Rano.

    Meski secara psikologi anak-anak ini terdampak, namun tim psikiater dari Pemprov DKI Jakarta dan instansi lainnya tetap turun memberikan pendampingan.

    “Mereka semua turun berikan dukungan psikologis,” ucap Rano.

    Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 72 Jakarta Tety Helena Tampubolon membenarkan apa yang disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno terkait isu kepindahan siswa sekolahnya setelah peristiwa naas tersebut.

    “Itu isu yang tidak benar,” kata Tety.

    Ia mengaku memang ada orang tua yang awalnya takut kondisi psikologis anaknya terganggu dan meminta anaknya pindah.

    “Namun, setelah anak-anak mendapatkan pendampingan, anaknya malah ingin tetap bersekolah di SMAN 72 hingga tamat,” jelas Tety.

     

    Hingga Minggu malam (9/11), sebanyak 13 korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

  • 16 Km Kawasan Sungai Ciliwung Belum Dibenahi

    16 Km Kawasan Sungai Ciliwung Belum Dibenahi

    Jakarta

    Pemerintah akan melanjutkan pekerjaan Normalisasi Ciliwung di tahun depan. Dari total 33 kilometer (km), masih ada sekitar 16 km kawasan Sungai Ciliwung yang belum dibenahi.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pihaknya akan segera melanjutkan program normalisasi Sunngai Ciliwung dan Kali Krukut dalam rangka menekan kemacetan yang terjadi di Jakarta.

    “Kami laporkan, dalam tahun depan kami akan melanjutkan pekerjaan normalisasi Ciliwung yang belum terselesaikan dan Kali Krukut karena memang dua sungai inilah yang memberikan kontribusi kemacetan yang ada di Jakarta,” kata Pramono dalam sambutannya di sempadan Sungai Ciliwung, Jakarta Selatan, Jumat (21/11/2025).

    Secara keseluruhan, pekerjaan Normalisasi Ciliwung memiliki panjang keseluruhan 33 km. Dari jumlah tersebut, yang baru dikerjakan sebanyak 17 km sehingga masih tersisa 16 km lagi.

    Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian PU tengah menyusun skema kerja sama dalam rangka melakukan Normalisasi Ciliwung. Pemprov DKI Jakarat punya tanggung jawab untuk melakukan pembebasan lahan. Sedangkan Kementerian PU sendiri nantinya yang bertugas untuk membangun tanggulnya.

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, pihaknya berupaya untuk segera menyelesaikan pekerjaan pembangunan. Namun untuk mulai membangun tanggul, Kementerian PU mesti terlebih dulu menunggu pemda menyelesaikan pembebasan lahan.

    “16 km itu kan sudah kita lakukan sejak kemarin. Dari 33 (km), kita sekarang udah 17 (km). Nanti kita bertahap, nah ini mudah-mudahan bisa kita lakukan,” kata Diana, dalam kesempatan terpisah.

    Proses pembebasan lahan sendiri sudah mulai dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ditargetkan prosesnya bisa rampung pada awal 2026. Selain itu, Pemprov DKI juga segera melakukan normalisasi atau pembersihan Kali Krukut sepanjang 1,3 km.

    “Targetnya sih harus selesai secepatnya lah ya. Ini pokoknya tergantung dari pembebasan lahannya. Nggak bisa (selesai 2026), DKI Jakarta baru bebaskan 2026. 2027 kita baru masuk,” ujarnya.

    DKI Siapkan Anggaran Rp 232 M

    Selaras dengan rencana melanjutkan program Normalisasi Ciliwung, Pemprov DKI menyiapkan anggaran sebesar Rp 232 miliar untuk pembebasan lahan. Setidaknya DKI Jakarta punya tanggung jawab untuk membantu pembebasan lahan dua kelurahan, antara lain Kelurahan Cililitan dan Kelurahan Pangadegan.

    “Di Cililitan sendiri total ada 37 bidang tanah dengan anggaran disiapkan Rp 111 miliar,” ujar Pramono.

    Sedangkan di Kelurahan Pangadegan ada 54 bidang, dengan anggaran yang dialokasikan, diestimasikan kurang lebih Rp 121 miliar. Secara akumulasi, total anggaran yang disiapkan Pramono mencapai Rp 232 miliar.

    Normalisasi Kali Krukut

    Selain Kali Ciliwung, Pemprov DKI juga berencana akan melakukan normalisasi Kali Krukut sepanjang 1,3 km. Langkah ini dilakukan untuk menyelamatkan kawasan Kemang dan sekitarnya dari banjir yang kerap melanda saat musim hujan.

    Menurut Pramono, banjir di Jakarta sudah sangat mengganggu, bahkan di beberapa kesempatan banjir bisa mencapai pinggang orang dewasa. Kawasan Kemang sendiri menjadi salah satu yang paling sering terdampak banjir dari Kali Krukut saat musim hujan.

    “Kenapa ini kami lakukan? Kami tahu kalau tidak dilakukan, maka daerah Kemang, Kemang Village, Kem Chicks (supermarket), dan sebagainya pasti akan banjir terus-menerus dan banjirnya sudah sangat mengganggu,” kata Pramono.

    (shc/eds)

  • Satu Data HAM Diluncurkan, Pemerintah Siapkan Tata Kelola Data Terpadu

    Satu Data HAM Diluncurkan, Pemerintah Siapkan Tata Kelola Data Terpadu

    Jakarta

    Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan perlunya kebijakan pembangunan di Tanah Air disokong dengan data-data HAM yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Dengan ini, Kementerian HAM meluncurkan Satu Data HAM, yakni sebuah inisiatif konkret untuk mengakhiri persoalan fragmentasi data HAM di Tanah Air.

    “Penguatan tata kelola data merupakan fondasi penting dalam membangun peradaban HAM sebagaimana digagas Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (21/11/2025).

    Hal tersebut ia sampaikan pada acara Kick off Satu Data HAM di Hotel Shangrila, Jakarta. Untuk diketahui, Inisiatif Satu Data HAM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Satu Data Indonesia (SDI) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Dalam penyusunan Satu Data HAM, Kementerian HAM berdialog secara intensif bersama Bappenas selaku dewan pengarah SDI dan BPS sebagai Pembina data.

    Lebih lanjut, dalam acara bertajuk ‘Satu Tahun Prabowo-Gibran, Satu Data HAM’, Pigai menjelaskan platform Satu Data HAM memungkinkan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk berbagi pakai data secara terstandar.

    Hingga kini, sambung Pigai, Kementerian HAM telah merampungkan baik dari aspek regulasi melalui Permen HAM Nomor 13 Tahun 2025 tentang Satu Data HAM, Keputusan Menteri HAM Nomor MHA-1.TI.06.03 Tahun 2025 Tentang Penyelenggara Satu Data HAM, tampilan awal platform (mock up), hingga perencaaan tata Kelola data melalui Grand Design Satu Data HAM.

    “Satu Data HAM ini adalah etalase pembangunan HAM di Indonesia, yang tidak hanya menggambarkan upaya perlindungan HAM yang dilakukan pemerintah tetapi juga meliputi pemenuhan dan penghormatan HAM,” ujar Pigai.

    Lebih lanjut, Pigai memaparkan sejak berdiri pada 21 Oktober 2024 Kementerian HAM telah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap tantangan penerapan HAM dalam kebijakan pembangunan. Dari proses tersebut, persoalan terkait data HAM yang tersebar dan tidak saling terhubung, baik di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah dinilai masih menjadi masalah.

    Dengan ini, dia mengajak seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah hingga masyarakat sipil dan akademisi, untuk turut serta memberikan masukan dalam membangun Satu Data HAM. Pasalnya, Pigai yakin pembangunan ekosistem Satu Data HAM akan berdampak positif dalam upaya pemerintah untuk mendorong kebijakan pembangunan yang lebih mengedepankan keadilan dan kemanusiaan.

    “Acara Kick-Off Satu Data HAM menjadi langkah awal menuju tata Kelola data HAM yang lebih baik. Dengan semangat kolaborasi nasional, Kementerian HAM berharap Satu Data HAM dapat menjadi salah satu fondasi atau pilar penting bagi peradaban HAM dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Pigai.

    Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi HAM Linda Pratiwi menyampaikan pihaknya telah mematangkan roadmap Satu Data HAM untuk lima tahun mendatang. Beberapa milestones hingga lima tahun ke depan telah disusun di antaranya penyusunan regulasi, Pembangunan infrastruktur, integrasi data-data HAM nasional, interoperabilitas layanan, pengembangan Artificial Intelligence, hingga penguatan Satu Data HAM sebagai bagian krusial dalam Pembangunan kebijakan HAM berbasis data.

    “Mulai tahun depan, kami akan memulai konsolidasi data-data HAM bersama Kementerian dan lembaga hingga pemerintah daerah,” kata Linda.

    Turut hadir di antaranya Irwasum Polri, Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional, Sekretaris Kemenekraf, dan Plh. Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, serta sejumlah pejabat eselon 2 kementerian dan Lembaga pada acara kick off Satu Data HAM.

    (akn/ega)

  • Relaksasi Pajak Jakarta, Angin Segar untuk PAD, Warga dan Dunia Usaha

    Relaksasi Pajak Jakarta, Angin Segar untuk PAD, Warga dan Dunia Usaha

    Jakarta

    Relaksasi pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi angin segar bagi pendapatan asli daerah (PAD). Tidak hanya itu, kebijakan tersebut juga sebagai upaya untuk menghadirkan keadilan bagi warga dan dunia usaha.

    Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana mengatakan, kebijakan tersebut membuat PAD DKI Jakarta tumbuh positif. Adapun pada pertengahan 2025, realisasi pajak daerah sudah tembus Rp 27,57 triliun atau 57,4% dari target yakni Rp 48 triliun. Jumlah ini diprediksi akan semakin meningkat menjelang akhir tahun.

    Data Badan Pusat Statistik Perwakilan DKI Jakarta menyebutkan kontributor terbesar yakni berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan capaian Rp5,6 triliun atau 57,79% dari target Rp 9,7 triliun.

    Sementara itu, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) tembus Rp2,9 triliun (43,94%) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp1 triliun (47,62%). Dari sisi pajak konsumsi, Pajak Rokok menyumbang Rp 541,7 miliar atau 60,19% dari target, sedangkan Pajak Reklame sudah mencapai Rp 647,5 miliar atau 71,94%. Pajak Air Tanah (PAT) juga menunjukkan kinerja positif dengan realisasi Rp 41,4 miliar atau 59,14%.

    Sementara itu, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mencatat capaian terbesar yakni Rp 9 triliun atau 81,82% dari target Rp 10,5 triliun. Namun, kinerja Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) masih tertinggal dengan realisasi Rp 2,8 triliun atau 32,79% dari target Rp 10,3 triliun.

    Dari sektor hiburan, realisasi tercatat Rp343,4 miliar (52,83%), sedangkan Pajak Tenaga Listrik menyumbang Rp 517,1 miliar (57,46%), dan Pajak Jasa Parkir Rp 183,5 miliar (61,17%). Secara keseluruhan, pendapatan pajak daerah hingga pertengahan 2025 menunjukkan capaian yang bervariasi antarsektor. Beberapa jenis pajak bahkan sudah melampaui target, sementara lainnya masih perlu didorong, seperti BPHTB dan BBN-KB.

    Menurut Lusiana, capaian PAD tersebut tidak terlepas dari kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang tengah berupaya meringankan beban masyarakat, namun tetap memperhatikan iklim usaha.

    Relaksasi Pajak Strategi Pemprov DKI Jakarta Jaga Daya Beli Masyarakat

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan, kebijakan relaksasi pajak merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menjaga daya beli masyarakat. Menurutnya, ketika daya beli terjaga, maka bisa berdampak positif terhadap roda perekonomian di Jakarta.

    Tidak hanya itu, dia mengatakan, strategi tersebut juga bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk melahirkan kebijakan yang adil dan proporsional.

    “Dengan keberpihakan yang nyata, kami ingin menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hadir dan mendukung warga. Insentif ini diharapkan meringankan beban masyarakat dan mendorong dunia usaha lebih bergeliat, sehingga pergerakan ekonomi di Jakarta semakin bertumbuh,” kata Pramono beberapa waktu lalu.

    Dia menambahkan, relaksasi pajak juga dilakukan untuk mendukung dunia usaha yang saat ini perlu insentif. Pemprov DKI Jakarta berharap, kebijakan ini bisa memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

    “Pemprov DKI mempertahankan pengurangan yang sudah diberikan sebelumnya dan mengembangkan kebijakan yang sudah ada dengan harapan semakin memberikan semangat bagi para pelaku dunia usaha dalam menjalankan usahanya,” tuturnya.

    Dia menjelaskan relaksasi pajak daerah tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi lima kebijakan utama.

    Pertama, pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 50% untuk rumah pertama, sehingga tarifnya turun dari 5% menjadi 2,5%.

    Pramono mengatakan, kebijakan itu bertujuan untuk meringankan beban keluarga dan generasi muda Jakarta khususnya untuk membeli rumah pertama. Lewat kebijakan itu, diharapkan keluarga dan generasi muda Jakarta bisa mendapatkan tempat tinggal layak.

    “Harapannya, ini bisa meringankan beban keluarga muda dan generasi muda Jakarta dalam membeli rumah pertama, sehingga mereka lebih mudah memiliki tempat tinggal layak untuk memulai kehidupan barunya,” ungkapnya.

    Kedua, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 100% bagi penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah swasta berbentuk yayasan.

    “Tujuannya, agar sekolah-sekolah swasta bisa fokus pada peningkatan kualitas pendidikan tanpa terbebani pajak tinggi, sehingga biaya sekolah lebih terjangkau bagi orang tua,” katanya.

    Ketiga, pengurangan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Kesenian dan Hiburan sebesar 50% untuk pertunjukan film di bioskop, seni budaya edukatif, amal, dan sosial. Kebijakan ini mendukung dunia kreatif dan memperluas akses hiburan bagi masyarakat.

    Keempat, pembebasan Pajak Reklame untuk objek di ruang tertutup, seperti kafe, restoran, dan ruko, guna membantu pelaku UMKM mempromosikan usahanya tanpa beban tambahan.

    Kelima, pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi kendaraan dengan nilai di bawah harga pasar, untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

    “Dengan keberpihakan yang nyata, membuktikan bahwa kami, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hadir dan mendukung warga. Diharapkan, insentif ini meringankan beban warga dan menjadi pemicu untuk membuat dunia usaha lebih bergeliat, sehingga pergerakan ekonomi di tengah masyarakat semakin bertumbuh,” pungkasnya.

    (akn/ega)

  • Investasi di Jakbar tembus 185 persen pada triwulan ketiga 2025

    Investasi di Jakbar tembus 185 persen pada triwulan ketiga 2025

    Jakarta (ANTARA) – Unit Pengelola Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UP PMPTSP) Kota Jakarta Barat mencatat investasi di wilayah tersebut telah menembus 185 persen dari target tahun 2025.

    “Hingga Triwulan III Tahun 2025 capaian investasi menembus angka Rp21,998 miliar atau 185,17 persen dari target tahunan,” kata Kepala UP PMPTSP Jakarta Barat, Lamhot Tambunan di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, capaian tersebut mencerminkan kepercayaan pelaku usaha. “Kemudian juga cerminkan perbaikan layanan yang menberi dampak nyata,” katanya.

    Selain itu, sejak Januari hingga Oktober 2025, sebanyak 33.718 Nomor Induk Berusaha (NIB) telah diterbitkan dengan layanan berbasis digital melalui OSS dan JAKEVO.

    Pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dengan inovasi ramah disabilitas, pelatihan bahasa isyarat dan sebagainya.

    Atas semua upaya itu, UP PMPTSP Jakbar meraih penghargaan unit terbaik kedua se-Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 98,78 dari Ombudsman RI tahun 2024, lalu capaian Indeks 4,2 hasil pemantauan evaluasi penyelenggaraan pelayan publik Tahun 2022 serta sertifikasi ISO 9001:2015.

    Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Barat, Holi Susanto menyebutkan Forum Konsultasi Publik (FKP) UP PMPTSP sebagai upaya evaluasi dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

    “Ini merupakan forum untuk menerima masukan dan evaluasi dari masyarakat agar pelayanan perizinan dan layanan PTSP semakin baik dan meningkat,” kata Holi.

    Pihaknya berharap masyarakat dapat mengoptimalkan pemanfaatan pelayanan Pemprov DKI Jakarta termasuk untuk izin berusaha.

    Sekarang zamannya digital. Pelayanan dilakukan dengan basis digital melalui portal-portal resmi pemerintah yang semakin mudah diakses. “Saya titip satu hal, jangan gunakan calo,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.