Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Pemprov DKI Jakarta Hapus Sanksi PKB dan BBNKB, Bayar di PRJ Bisa Dapat Suvenir – Page 3

    Pemprov DKI Jakarta Hapus Sanksi PKB dan BBNKB, Bayar di PRJ Bisa Dapat Suvenir – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-498 Kota Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif penghapusan sanksi administrasi untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0046 Tahun 2025, dan mulai berlaku sejak 14 Juni 2025.

    Melalui kebijakan ini, wajib pajak tidak perlu lagi mengajukan permohonan untuk mendapatkan penghapusan sanksi, karena penghapusan denda dilakukan secara jabatan dan otomatis disesuaikan dalam sistem perpajakan daerah.

    Ketentuan Insentif yang Berlaku:

    Penghapusan sanksi administrasi diberikan untuk denda atau bunga atas PKB dan BBNKB.

    Berlaku otomatis, tanpa perlu pengajuan dari wajib pajak.
    Berlaku untuk pembayaran pokok pajak yang dilakukan mulai 14 Juni hingga 31 Agustus 2025.

    Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat, khususnya para pemilik kendaraan, agar tetap bisa memenuhi kewajiban pajaknya tanpa terbebani sanksi. Melalui pendekatan yang lebih proaktif ini, pemerintah berharap tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pajak kendaraan akan semakin meningkat.

    Bayar Pajak di PRJ, Dapat Suvenir Menarik

    Sebagai bagian dari upaya mempermudah layanan, Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta juga membuka Gerai Samsat di arena Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2025. Di gerai ini, masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan secara langsung sambil menikmati suasana PRJ. Menariknya, setiap wajib pajak yang membayar langsung di lokasi juga berkesempatan mendapatkan suvenir gratis sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah.

    Jadwal dan Lokasi Gerai Samsat PRJ 2025:

    Periode Layanan: 19 Juni – 13 Juli 2025

    Jam Operasional:

    Senin–Jumat: Pukul 15.00–20.00 WIB 
    Sabtu, Minggu & Hari Libur Nasional: Pukul 10.00–20.00 WIB

    Lokasi: Anjungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Hall C1, JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat.

    Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menyampaikan bahwa insentif ini tidak hanya membantu mengurangi beban masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong kesadaran dan kepatuhan pajak yang lebih baik.

    “Pemerintah ingin memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menunaikan kewajiban perpajakan tanpa tekanan. Kami mengajak warga Jakarta untuk segera memanfaatkan kebijakan ini sebelum periode insentif berakhir,” ujarnya.

    Dengan pembayaran yang lebih mudah dan hadiah menarik, masyarakat diimbau untuk tidak melewatkan kesempatan ini. Bayar pajak kini tak hanya ringan, tapi juga menyenangkan.

     

    (*)

  • PLN UID Jakarta Raya raih dua penghargaan ajang DKJ Awards 2025

    PLN UID Jakarta Raya raih dua penghargaan ajang DKJ Awards 2025

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyerahkan penghargaan DKJ Award 2025 kepada Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya, Haris Andika di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat 11/7 (Foto : PLN UID Jakarta Raya)

    PLN UID Jakarta Raya raih dua penghargaan ajang DKJ Awards 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Sabtu, 12 Juli 2025 – 18:32 WIB

    Elshinta.com – Komitmen PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan kembali membuahkan hasil manis. Pada ajang Derap Kerjasama Jakarta (DKJ) Awards 2025 yang digelar di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/07), PLN UID Jakarta Raya meraih dua penghargaan untuk kategori Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

    Penghargaan di bidang Pendidikan diraih melalui program ELVIS (Electric Vehicle Conversion), sebuah inisiatif pengembangan kompetensi siswa dan guru SMK dalam konversi kendaraan listrik. Program ini merupakan hasil kolaborasi PLN UID Jakarta Raya dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang juga melibatkan SMKN 1, SMKN 26, serta SMKN 55 Jakarta.

    Sementara itu, kategori Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dimenangkan melalui program Rumah Batik Palbatu, sebuah UMKM binaan PLN yang memproduksi batik kontemporer dengan melibatkan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, penyintas kanker, dan ibu tunggal. Program ini berjalan atas kerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Provinsi DKI Jakarta.

    General Manager PLN UID Jakarta Raya, Moch. Andy Adchaminoerdin menyampaikan PLN siap mendukung visi dan misi Kota Jakarta dan program pemerintah dengan maksimal.

    “PLN tidak hanya hadir sebagai penyedia kelistrikan, namun juga support penuh pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian. Kami juga berkomitmen mendukung peningkatan kompetensi masyarakat yang berkontribusi terhadap lingkungan dan sejalan dengan program pemerintah,” jelas Andy dalam keterangan tertulis.

    Pemprov DKI Jakarta mengapresiasi peserta yang dinilai sudah menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berkelanjutan, inovatif dan kreatif serta berdampak positif kepada kota Jakarta.

    Dalam sambutannya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan harapan ke depannya agar semakin banyak partisipan yang antusias untuk memberikan warna untuk transformasi Jakarta.

    “Saya berharap ke depannya semua pihak yang terlibat semakin antusias dengan semangat untuk mewujudkan wajah Jakarta lebih baik, lebih aman dan nyaman dari berbagai aspek, kita wujudkan Jakarta kota global dan berbudaya,” ucapnya.

    Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya, Haris Andika, bersama Manager Komunikasi dan TJSL, Intan Nugrahani Putri, menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Wakil Gubernur, Rano Karno, serta Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah.

    “Hari ini kami menerima dua apresiasi sebagai bentuk pengakuan atas kolaborasi kami dengan dinas-dinas terkait. Kami ingin terus menjangkau tangan-tangan yang ingin menyalurkan kreasinya, menghadirkan transformasi, dan memberikan dampak nyata bagi Jakarta,” ujar Haris.

    DKJ Awards merupakan ajang penghargaan tahunan dalam rangka peringatan HUT ke-498 Kota Jakarta. Kegiatan ini ditujukan untuk mendorong kolaborasi lintas sektor melalui program TJSL di bidang Kesehatan, Lingkungan, Pendidikan, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat guna memperkuat Jakarta sebagai kota yang inklusif dan berdaya. (*/Vit)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pemprov Jakarta Siapkan Anggaran Rp4 Triliun untuk Atasi Banjir – Page 3

    Pemprov Jakarta Siapkan Anggaran Rp4 Triliun untuk Atasi Banjir – Page 3

    Dengan demikian, pelebaran sungai dapat dilakukan sehingga banjir di Jakarta dapat diatasi dengan baik. Namun, Pemprov DKI Jakarta melalukan pendekatan dengan warga secara humanis dan tanpa kekerasan.

    “Suka tidak suka, bahwa itu memang bukan tempat untuk ditinggali ya. Kami akan pindahkan, kami akan siapkan untuk tempat tinggal itu,” kata Pramono.

    Awal bulan di pertengahan tahun 2025, Jakarta kembali dikepung banjir. Ratusan titik tergenang dan hampir seribu warga terpaksa mengungsi. Pramono pun menyampaikan permintaan maaf atas banjir yang lagi-lagi dirasakan warga Jakarta.

    “Memang terkadang kita nggak boleh melawan banjir, tapi bagaimana kita menyiasati bahwa banjir yang terjadi itu bisa kita alihkan bisa kita salurkan tidak membawa dampak kepada masyarakat,” kata Pramono.

     

  • DKI sudah lebih siap jalankan program sekolah swasta gratis

    DKI sudah lebih siap jalankan program sekolah swasta gratis

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah lebih siap dibanding daerah lain dalam menjalankan program sekolah swasta gratis.

    “Yang jelas dibandingkan yang lain, Jakarta pasti lebih siap. Karena memang sudah ada rencana awal untuk menggratiskan sekolah swasta,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota Jakarta, Jumat.

    Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menunggu peraturan presiden (perpres) terkait hal tersebut. Jika perpres tersebut sudah diresmikan, maka DKI Jakarta akan langsung merealisasikan program tersebut.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan bakal melakukan uji coba program sekolah swasta gratis tahun ini.

    Sebanyak 40 sekolah swasta ditunjuk sebagai percontohan (piloting) program tersebut yang tersebar di lima wilayah kota Jakarta dan mencakup seluruh jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, SMA, SMK hingga SLB.

    Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menjelaskan, program ini menyasar wilayah atau kelurahan yang tidak memiliki sekolah negeri.

    Seluruh biaya pendidikan di sekolah swasta peserta program ini akan ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta sampai siswa menyelesaikan masa studinya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI perlu sediakan “day care” di kelurahan

    Pemprov DKI perlu sediakan “day care” di kelurahan

    Jakarta (ANTARA) – Legislator di DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana berpendapat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyediakan fasilitas “daycare” atau Tempat Penitipan Anak (TPA) di lingkungan kantor kelurahan dan kecamatan.

    “Di setiap kelurahan ataupun kecamatan itu harus disediakan ‘daycare’ untuk pegawai-pegawai pemerintah khususnya yang mempunyai bayi,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan bahwa hal ini sesuai dengan Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang mewajibkan adanya ‘daycare’ di lingkungan kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    Menurut Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta ini, ketentuan tersebut harus segera dilaksanakan oleh otoritas pemangku di lima wilayah kota dan kabupaten di Provinsi DKI Jakarta.

    Karena itu, program layanan “daycare” harus didukung karena dapat memberikan pelayanan dasar dan pendidikan pada anak sehingga orangtua tak perlu khawatir akan kebutuhan sehari-hari anak.

    Anggota Komisi A DKI Jakarta, Wiliam Aditya Sarana, saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (17/5/2023) (ANTARA/Walda)

    William juga meminta Pemprov DKI Jakarta mengajukan penganggaran di dalam Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun 2025 untuk membangun layanan penitipan anak di masing-masing kelurahan dan kecamatan.

    Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan surat edaran gubernur yang mewajibkan adanya tempat penitipan anak di lingkungan perkantoran di Pemprov DKI Jakarta.

    Ketentuan tersebut disertai dengan petunjuk teknis dan standar layanan penitipan anak yang telah disusun oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP).

    Pendaftaran peserta dibuka sesuai dengan periode penerimaan siswa baru, yakni pada Juni 2025, dengan persyaratan usia anak 2-6 tahun.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI sediakan dana hingga Rp4 triliun untuk atasi banjir

    DKI sediakan dana hingga Rp4 triliun untuk atasi banjir

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mempersiapkan dana hingga hampir Rp4 triliun untuk mengatasi persoalan banjir dalam jangka panjang.

    Hal itu, kata Gubernur DKI Jakarta Pramono mengatakan, telah dibahas dalam rapat terbatas yang digelar pagi tadi di Balai Kota Jakarta.

    “Kita sudah memutuskan untuk mengatasi banjir di Jakarta tidak hanya yang bersifat jangka pendek. Dananya cukup besar, hampir Rp4 triliun,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat.

    Dana tersebut termasuk dana yang digunakan untuk membeli pompa, pembebasan lahan untuk normalisasi sungai dan sebagainya.

    Pramono mengaku, mengatasi banjir di Jakarta memang tidaklah mudah. Hal ini dikerjakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam dua tahun.

    “Kita sudah alokasikan dan itu tidak bisa seperti ‘Jinny Oh Jinny’, ‘bim-salabim’ kemudian selesai, nggak. Dua tahun kami kerjakan. Normalisasi Sungai Ciliwung akan kami lakukan,” kata Pramono.

    Pramono mengatakan, untuk menghindarkan Jakarta dari banjir, mau tidak mau hunian-hunian masyarakat yang memang tidak layak harus ditertibkan.

    Dengan demikian, pelebaran sungai dapat dilakukan sehingga banjir di Jakarta dapat diatasi dengan baik.

    Namun, Pemprov DKI Jakarta melalukan pendekatan dengan warga secara humanis dan tanpa kekerasan.

    “Suka tidak suka, bahwa itu memang bukan tempat untuk ditinggali ya. Kami akan pindahkan, kami akan siapkan untuk tempat tinggal itu,” kata Pramono.

    Awal bulan di pertengahan tahun 2025, Jakarta kembali dikepung banjir. Ratusan titik tergenang dan hampir seribu warga terpaksa mengungsi.

    Pramono pun menyampaikan permintaan maaf atas banjir yang lagi-lagi dirasakan warga Jakarta.

    “Memang terkadang kita nggak boleh melawan banjir, tapi bagaimana kita menyiasati bahwa banjir yang terjadi itu bisa kita alihkan bisa kita salurkan tidak membawa dampak kepada masyarakat,” kata Pramono.

    Untuk mengatasi banjir tersebut, Pemprov DKI Jakarta pun telah melakukan berbagai upaya mulai dari memaksimalkan pompa yang dimiliki, pengerukan kali hingga membangun tanggul mitigasi rob.

    Pemprov DKI Jakarta juga sudah mulai menjalankan program normalisasi Kali Ciliwung.

    Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Ika Agustin mengatakan, pembayaran kepada warga akan segera diselesaikan oleh tim pengadaan lahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

    “Kemungkinan bulan depan sudah melakukan pembayaran. Kemudian sudah kami koordinasikan dengan Kementerian PU. Justru tinggal menunggu Kementerian PU untuk melakukan pekerjaan fisik,” kata Ika.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bebani UMKM, Pengusaha Minta Pajak Padel Cs Ditinjau Ulang – Page 3

    Bebani UMKM, Pengusaha Minta Pajak Padel Cs Ditinjau Ulang – Page 3

    Menurut Ketua Bidang Keuangan & Perbankan HIPMI Jaya, Edlin Prabawa, pemerintah perlu melakukan sosialisasi menyeluruh & kajian agar tepat sasaran “Pemprov perlu memiliki kajian, seberapa besar ekspektasi tambahan pendapatan dari pengenaan pajak hiburan pada aktivitas olahraga ini dan apakah akan menimbulkan efek kontraproduktif, termasuk klasifikasi yang memperhitungkan kontribusi sosial & kesehatan dari komunitas olahraga, contohnya pada olahraga padel,” ujar Edlin.

    Dari sisi teknis pelaksanaan, ketidakadaan klasifikasi tarif berdasarkan skala usaha dinilai bisa memukul pelaku usaha kecil dan komunitas yang memiliki keterbatasan daya beli konsumen.

    “Harus ada klasifikasi yang jelas tentang besaran pajak yang dikenakan mengingat skala lapangan tenis dan badminton sangat bervariasi, ada yang dari UMKM sampai korporasi. Begitupun juga dengan konsumennya, ada juga yang middle low yang sangat price sensitif,” ujar Ketua Banom Tenis Hipmi Jaya, Asa Dahlan.

    HIPMI Jaya menyatakan kesiapan untuk berdialog dan memberikan masukan kepada Pemprov DKI Jakarta. Dengan mengedepankan pendekatan kolaboratif, HIPMI Jaya berharap kebijakan perpajakan daerah bisa tetap mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus menjaga semangat hidup sehat dan olahraga masyarakat.

  • Rano Karno ingin DKI adakan pameran di Shanghai

    Rano Karno ingin DKI adakan pameran di Shanghai

    Saya berharap tahun 2027 saat ulang tahun Jakarta 500 tahun, kami adakan pameran di Shanghai

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno ingin agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengadakan pameran di Shanghai, China, seperti halnya Shanghai Art Collection Museum mengadakan pameran pelayaran Cheng Ho di Museum Seni Rupa dan Keramik, Jakarta Barat.

    “Saya berharap tahun 2027 saat ulang tahun Jakarta 500 tahun, kami adakan pameran di Shanghai. Ini kalau kolaborasi sekarang di sini (Jakarta), mungkin kami nanti pameran juga di sana (Shanghai),” kata di di Jakarta, Jumat.

    Rano mengatakan rencana mengadakan pameran di Shanghai membutuhkan perencanaan yang panjang dan memang dimungkinkan.

    Ini, sambung dia, karena Pemprov DKI Jakarta dan Shanghai akan menjadi “sister museum” atau museum yang berbagi koleksi atau berkolaborasi dalam proyek.

    “Karena kita (Jakarta dan Shanghai) akan menjadi ‘sister’ museum. Kalau sudah ‘sister’ museum enak untuk mendesainnya. Tapi tentu harus perencanaannya panjang,” kata dia.

    Sebagai langkah awal terkait sister museum, pada Jumat ini hingga 11 Agustus 2025, Pemprov DKI Jakarta bersama Shanghai Art Collection Museum mengadakan pameran pelayaran Cheng Ho bertajuk “Miles Apart, Close at Heart – Jauh di Mata, Dekat di Hati”.

    Pameran ini akan dibuka Jumat (11/7) malam di Museum Seni Rupa dan Keramik, Jakarta Barat.

    Wagub menyampaikan, pelayaran Cheng Ho adalah simbol perdamaian dan keterbukaan. Nilai-nilai tersebut yang kemudian diangkat dalam pameran ini tersebut.

    Menurut dia, pameran ini merupakan wujud nyata dari semangat kolaborasi, refleksi, dari warisan sejarah yang terus menghubungkan kedua bangsa yakni Indonesia dan Tiongkok.

    Rano berharap pameran tersebut dapat mempererat hubungan jangka panjang antara Indonesia dengan Tiongkok dan bisa memperkuat pemahaman lintas budaya melalui informasi seni.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Mochamad Miftahulloh Tamary menyampaikan sebanyak 50 koleksi unggulan dari China dan Indonesia dihadirkan pada pameran.

    “Koleksi tersebut mencakup beragam media, termasuk diagram kapal harta karun, peta navigasi langit, peta maritim, cetakan batu Prasasti Kekaisaran Ming, serta porselen dan tembikar”, kata dia.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • UMKM Komunitas Ciptakan Sumber Ekonomi Baru dan Lapangan Kerja

    UMKM Komunitas Ciptakan Sumber Ekonomi Baru dan Lapangan Kerja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Wajah UMKM Jakarta Pusat hari ini semakin beragam dan tumbuh dari komunitas-komunitas akar rumput yang tangguh. Hal ini terlihat jelas dalam acara “Level Up, Jakpus!” yang digagas oleh HIPMI Jaya berkolaborasi dengan Pusat Harapan, di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat.

    Di antara peserta yang hadir, dua inisiatif dari Petamburan, Tanah Abang, seperti Jamu Clinic dan Katar Corner, menjadi sorotan berkat pendekatan kolektif dan keberdayaan yang mereka bangun dari bawah. Jamu Clinic adalah komunitas ibu-ibu RW 07 Petamburan yang memanfaatkan tanaman obat keluarga (TOGA) untuk memproduksi olahan jamu herbal. Di stand mereka, Ibu Efi, penggerak komunitas, menjawab santai ketika ditanya tanaman apa saja yang ditanam.

    “Kami menanam jahe, kencur, bunga telang, kelor juga ada,” katanya sambil tersenyum. Jawaban sederhana itu menggambarkan kesahajaan inisiatif ini, yang tumbuh dari kerja gotong royong warga. Namun di balik itu, program ini juga dirancang dengan tujuan yang lebih besar. Cika Aprilia, Head of Programme Indonesia Resilience (IRES), menjelaskan bahwa Jamu Clinic adalah bagian dari inisiatif pemulihan ekonomi pasca pandemi yang didukung oleh Pemprov DKI Jakarta dan Temasek Foundation.

    “Jamu Clinic tidak hanya fokus menanam tanaman obat. Tapi
    juga sebagai sarana membangun ketahanan sosial, memperkuat kohesi komunitas, dan menciptakan sumber ekonomi baru yang berpihak pada warga,” ujarnya.

    Melalui skema koperasi, hasil panen akan diolah bersama dan dikembangkan menjadi produk herbal yang dipasarkan di lingkungan sekitar. Kegiatan ini juga menjadi ruang belajar bersama
    antara kader PKK, karang taruna, dan dasawisma, semua bergabung untuk menciptakan nilai ekonomi dari halaman rumah mereka.

  • Pramono Bakal Integrasikan Gedung AA Maramis dengan Lapangan Banteng Megapolitan 10 Juli 2025

    Pramono Bakal Integrasikan Gedung AA Maramis dengan Lapangan Banteng Megapolitan 10 Juli 2025

    Pramono Bakal Integrasikan Gedung AA Maramis dengan Lapangan Banteng
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur DKI Jakarta
    Pramono Anung
    berencana mengintegrasikan kawasan
    Lapangan Banteng
    dengan Gedung AA Maramis II di Jakarta Pusat.
    Kolaborasi ini dilakukan bersama Kementerian Keuangan RI, tujuannya untuk memperluas dan memperindah ruang publik di Ibu Kota.
    Langkah ini sekaligus menghidupkan kembali nilai historis kawasan yang dulunya menjadi bagian dari jantung pemerintahan kolonial tersebut.
    “Pencanangan ini, karena bagi saya pribadi, ruang publik yang semakin banyak di Jakarta, Bu Menteri, itu akan membuat Jakarta menjadi jauh lebih menarik,” kata Pramono dalam pencanangan, penataan, integrasi di Lapangan Banteng, Kamis (10/7/2025)
    Diakui Pramono, Lapangan Banteng kini sudah dibuka selama 24 jam, dan mendapat sambutan positif dari masyarakat.
    Menurutnya, penggabungan Lapangan Banteng dengan Gedung AA Maramis akan memperkuat fungsi kawasan sebagai ruang publik yang inklusif dan bernilai sejarah.
    “Bahkan baru pertama kali hari ulang tahun Jakarta yang ke-498 kemarin, yang selama ini kalau nggak di Monas, di Ancol, diadakan di sini, saya baru tahu Bu, air mancurnya itu bagus,” kata dia.
    Dalam acara pencanangan tersebut, hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mendukung penuh langkah Pemprov DKI Jakarta.
    Ia menilai kawasan tersebut memang membutuhkan penataan ulang agar lebih layak dan bermanfaat bagi publik.
    “Di sini dulu sering isinya lalu lintas banyak yang berhenti, kemudian kaki lima dan bahkan mobil yang habis kecelakaan ditaruhnya disini Pak Gubernur. Jadi memang pandangannya nggak terlalu bagus,” ungkap Sri Mulyani.
    Ia menyambut baik sinergi lintas lembaga untuk menghidupkan kembali kawasan ini.
    “Ini ide dari kita semuanya untuk membuat ruang publik Jakarta yang makin bagus dan juga terbuka, inklusif, aksesibel untuk semuanya,” kata dia.
    Sri Mulyani bercerita, gedung AA Maramis sendiri merupakan bangunan bersejarah yang telah melalui proses restorasi oleh Kementerian Keuangan.
    Gedung ini dinamai untuk menghormati Menteri Keuangan pertama Republik Indonesia, Alexander Andries Maramis, yang menerbitkan uang pertama RI, yakni Oeang Republik Indonesia (ORI).
    Dulunya, bangunan itu dikenal sebagai Gedung Dendros, salah satu peninggalan era kolonial.
    Restorasi gedung dilakukan dengan ketat mengikuti standar pelestarian cagar budaya.
    “Alhamdulillah sudah selesai dan sekarang dikelola oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Kami ingin setiap aset negara, baik gedung maupun tanah, dapat memberi manfaat ekonomi, sosial, dan kultural,” tambah Sri Mulyani.
    Dalam kesempatan tersebut, Pramono juga menegaskan bahwa pembangunan proyek integrasi ini tidak menggunakan dana APBD.
    Seluruh biaya ditanggung oleh koefisien lantai bangunan (KLB) kontribusi pengembang.
    “Kami sudah membiasakan diri untuk membangun tanpa APBD termasuk di tempat ini. Secara khusus kami ingin terima kasih KLB Jtras Bank ya, yang akan membangun ini, Tetapi desainnya kita sepakati bersama-sama,” kata Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.