Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • 110 warga dapat pekerjaan dari “job fair” di Jakarta Selatan

    110 warga dapat pekerjaan dari “job fair” di Jakarta Selatan

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Sudin Nakertransgi) Jakarta Selatan menyebutkan 110 warga mendapat pekerjaan dari bursa kerja (job fair) di Cilandak dan Pancoran.

    “Jadi, 110 peserta tersebut saat ini sudah masuk ke perusahaan yang mereka tuju,” kata Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Sudin Nakertransgi) Jakarta Selatan, Fidiyah Rohim di Jakarta, Senin.

    Fidiyah mengatakan 110 warga itu terdiri dari 72 tenaga kerja itu berasal dari DKI Jakarta dan 38 lainnya berdomisili di luar DKI Jakarta.

    Bursa kerja tahap satu itu dilaksanakan di Gelanggang Olahraga Cilandak dan Gelanggang Olahraga Pancoran dengan menyediakan sebanyak 5.457 lowongan.

    “Lowongan dengan posisi yang tersedia di antaranya adalah teknisi, pengolah program teknologi informasi (IT), staf keuangan, pemasaran, administrasi, kasir, staf akuntan dan pajak, apoteker, dan lain-lain dari 40 perusahaan,” ucapnya.

    Kemudian, untuk peserta yang hadir pada bursa kerja tersebut mencapai 4.528 pelamar di antaranya yang berkartu tanda penduduk DKI Jakarta sebanyak 2.811 pelamar dan KTP non DKI sebanyak 1.717 pelamar.

    Lalu, dari jumlah tersebut ada 451 pelamar berkartu tanda penduduk DKI dan 341 pelamar ber-KTP non DKI lolos tahap kualifikasi sesuai persyaratan perusahaan.

    Namun, lanjut dia, dari jumlah tersebut hanya 359 pelamar ber-KTP DKI dan 213 pelamar ber-KTP non DKI yang hadir dalam sesi wawancara di tempat kerja masing-masing.

    “Sehingga hasil akhirnya ada 72 pelamar ber-KTP DKI dan 38 pelamar ber-KTP non DKI saat ini sudah diterima dan bekerja di perusahaan yang dituju,” jelasnya.

    Ditambahkan, Sudin Nakertransgi Jakarta Selatan sudah berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan bursa kerja.

    Namun, untuk mereka yang belum memanfaatkan hasilnya dengan baik karena beragam alasan, maka pihaknya tetap menghargai perjuangan para pelamar.

    “Alhamdulillah kami membawa hasil yang baik, walaupun ada pelamar yang sudah lolos tidak hadir pada sesi berikutnya, kami tetap menghargai keputusan mereka. ‘Job fair’ ini memang komitmen kita untuk hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan dampak positif,” ucapnya.

    Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Nakertransgi sebelumnya menjadwalkan penyelenggaraan kegiatan bursa tenaga kerja (job fair) setiap bulan sekali di setiap kecamatan untuk menekan angka pengangguran.

    Di DKI Jakarta angka pengangguran mencapai 350.000 orang yang mana sebanyak 150.000 di antaranya berasal dari lulusan SMA dan SMK.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Obesitas di kalangan ASN DKI jadi perhatian serius

    Obesitas di kalangan ASN DKI jadi perhatian serius

    Ilustrasi – Sparatur Sipil Negara (ASN) berolahraga bersama, Jakarta, Sabtu (19/7/2025). (ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta)

    Obesitas di kalangan ASN DKI jadi perhatian serius
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 20 Juli 2025 – 17:15 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan obesitas di kalangan ASN menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan risiko penyakit tidak menular. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati dalam keterangan di Jakarta, Minggu, menyampaikan obesitas berkaitan erat dengan risiko penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes, stroke dan jantung.

    Hal itu disampaikan berkaitan dengan hasil skrining kesehatan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi DKI Jakarta Pada skrining itu salah satunya ditemukan 62,09 persen obesitas. Dia merinci, dari 62,09 persen ASN yang obesitas, sebesar 40,03 persen masuk kategori obesitas tingkat I (indeks massa tubuh/IMT 30-40) dan 22,06 persen obesitas tingkat II (IMT 40,1-50).

    Adapun program skrining kesehatan tersebut dilakukan pada 2024 dan diikuti 9.936 ASN. Pemeriksaan mencakup pengukuran indeks massa tubuh (IMT), tekanan darah, kebugaran jasmani dan kadar gula darah sewaktu. Selain kesehatan fisik, aspek kesehatan mental juga menjadi fokus.

    Berdasarkan pengukuran menggunakan alat SRQ-29 dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 15,03 persen ASN terindikasi memiliki potensi masalah kesehatan mental, mulai dari gejala emosional ringan hingga gangguan tidur.

    “Meski belum merupakan diagnosis medis, hasil ini menjadi sinyal penting perlunya konsultasi lebih lanjut dengan tenaga profesional,” kata Ani.

    Sementara itu, dari sisi kebugaran, hanya 9,6 persen ASN yang masuk kategori “baik” atau “baik sekali” berdasarkan uji “Rockport Walk Test” yang mengukur kebugaran jantung-paru. Mayoritas ASN berada pada kategori “cukup” hingga “kurang”, yang menandakan perlunya peningkatan aktivitas fisik di lingkungan kerja.

    Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen meningkatkan kesehatan ASN untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih optimal bagi masyarakat.

    Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui program Jakarta BERJAGA (Bergerak, Bekerja, Berolahraga dan Bahagia) yang mengampanyekan gaya hidup sehat. Program ini mengajak ASN dan masyarakat umum untuk berjalan kaki minimal 7.500 langkah setiap hari selama 21 hari berturut-turut.

    Kegiatan ini bertujuan untuk menurunkan risiko PTM seperti jantung, stroke, diabetes dan kanker, sekaligus mendorong deteksi dini terhadap masalah psikologis yang kerap luput dari perhatian.

    “Kegiatan ini dirancang untuk menurunkan risiko penyakit tidak menular sekaligus mendorong deteksi dini masalah psikologis yang sering kali tidak disadari,” ujar Ani.

    Melalui program Jakarta BERJAGA, Pemprov DKI berharap ASN dapat meningkatkan kebugaran fisik demi mendukung kinerja pelayanan publik. Untuk memotivasi ASN mencapai berat badan ideal, diluncurkan pula gerakan edukatif bertajuk “Challenge Downgrade Ukuran Bajumu”.

    Pemprov juga menyiapkan Agen Perubahan (Agent of Change) PTM dan membuka layanan konseling kesehatan di kantor-kantor layanan publik. Di bidang kesehatan mental, layanan konsultasi daring JakCare diperluas sebagai bagian dari program prioritas Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.

    Layanan ini menyediakan akses telekonsultasi yang gratis dan mudah dijangkau oleh ASN maupun masyarakat. Dari sisi regulasi, Pemprov DKI menguatkan upaya pengendalian PTM melalui Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 dan Instruksi Kepala Dinas Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022.

    Kemudian, sebagai bentuk perluasan layanan promotif, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) kini juga dibuka untuk masyarakat umum.

    Sebanyak 44 Puskesmas dan 23 Puskesmas Pembantu disiagakan untuk melayani pemeriksaan kesehatan dasar secara menyeluruh.

    Sumber : Antara

  • Dua juta warga DKI berusia 19 tahun ke atas belum menikah

    Dua juta warga DKI berusia 19 tahun ke atas belum menikah

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta mencatat sebanyak 2.098.685 dari 7.781.073 jiwa penduduk Jakarta berusia 19 tahun ke atas belum menikah.

    Merujuk data, dari jumlah penduduk yang belum menikah, sebanyak 1.201.827 jiwa adalah laki-laki, sementara sisanya yakni 896.858 jiwa merupakan perempuan.

    Berkaca pada data tersebut, Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto saat dihubungi di Jakarta, Minggu mengatakan kesibukan dan aktivitas masyarakat yang tinggi menjadi penyebab adanya kecenderungan warga menunda menikah.

    “Aktivitas yang tinggi di Jakarta dikarenakan kebutuhan ekonomi, persaingan secara umum, karier hingga pendidikan. Hal ini berimplikasi terhadap penundaan pernikahan hingga sampai pada masalah enggan untuk menikah,” kata dia.

    Selain itu, biaya hidup yang tinggi di Jakarta juga menjadi salah satu faktor yang membuat individu takut atau khawatir membangun rumah tangga atau menikah.

    Data Dukcapil juga menunjukkan, laki-laki rata-rata menikah di usia 30-31 tahun, sementara perempuan di usia 27-28 tahun.

    Denny menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta menawarkan berbagai kemudahan bagi warga untuk melangsungkan pernikahan termasuk penerbitan akta perkawinan, yang dapat diakses secara online melalui aplikasi Alpukat Betawi.

    Calon pengantin juga bisa mendatangi loket pelayanan Dukcapil di tingkat kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta.

    Denny lalu berpesan agar calon pasangan membuat perencanaan yang matang secara bijak bila hendak menikah agar usia pernikahan akan lebih bahagia sehat dan sejahtera.

    Sebenarnya, pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) kini menjadi tren di kalangan Generasi Z dan Milenial. karena praktis dan efisien. Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018, pernikahan yang dilaksanakan di KUA pada jam kerja (Senin-Jumat, pukul 07.30-16.00 WIB) tidak dikenakan biaya alias gratis.

    Namun, jika akad nikah dilakukan di luar jam kerja atau di luar kantor KUA, akan dikenakan biaya sebesar Rp600.000 yang masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 15 Persen ASN Jakarta Berpotensi Alami Gangguan Mental
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        20 Juli 2025

    15 Persen ASN Jakarta Berpotensi Alami Gangguan Mental Megapolitan 20 Juli 2025

    15 Persen ASN Jakarta Berpotensi Alami Gangguan Mental
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Dinas Kesehatan DKI
    Jakarta
    , Ani Ruspitawati mengatakan, sebanyak 15,03 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta berpotensi mengalami permasalahan mental, salah satunya gejala emosional ringan.
    Selain itu,
    ASN Jakarta
    juga mengalami gangguan tidur.
    “Meski belum merupakan diagnosis medis, hasil ini menjadi sinyal penting perlunya konsultasi lebih lanjut dengan tenaga profesional,” kata Ani dilansir dari
    Antara
    , Minggu (20/7/2025).
    Hal ini diketahui dari hasil program skrining kesehatan pada 2024 yang diikuti oleh 9.936 ASN Jakarta. Para ASN Jakarta itu dilakukan pengukuran menggunakan alat SRQ-29 dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
    Selain kesehatan mental, aspek kesehatan fisik juga menjadi fokus pemeriksaan yang meliputi pengukuran indeks massa tubuh (IMT), tekanan darah, kebugaran jasmani, dan kadar gula darah sewaktu.
    Pemeriksaan kesehatan ini, merupakan bagian dari upaya untuk mendeteksi risiko kesehatan sejak dini agar intervensi bisa dilakukan secara cepat dan tepat.
    Adapun khusus untuk penanganan kesehatan mental, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini menyediakan layanan konsultasi daring JakCare sebagai bagian dari program prioritas Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.
    Layanan ini menyediakan akses telekonsultasi yang gratis dan mudah dijangkau oleh ASN maupun masyarakat.
    Lalu, sebagai bentuk perluasan layanan promotif, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) kini juga dibuka untuk masyarakat umum di sebanyak 44 puskesmas dan 23 puskesmas pembantu. Layanan puskesmas ini disiagakan untuk melayani pemeriksaan kesehatan dasar secara menyeluruh.
    “Seluruh warga Jakarta kami ajak untuk memanfaatkan layanan ini demi menjaga kesehatan diri dan keluarga. Kesehatan ASN dan masyarakat adalah kunci utama mewujudkan Jakarta yang lebih sehat, kuat, dan berdaya saing,” ujar Ani.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bawa Slogan NICE for MICE, Jakarta Bertekad Jadi Tempat Acara Kelas Dunia

    Bawa Slogan NICE for MICE, Jakarta Bertekad Jadi Tempat Acara Kelas Dunia

    Jakarta

    Tak hanya unggul dalam hal infrastruktur dan SDM MICE, Jakarta ingin menciptakan pengalaman berkesan bagi para peserta dan pemilik acara. Untuk kali pertama, World of Coffee singgah di Jakarta.

    Pergelaran akbar ini berlangsung pada 15-17 Mei 2025 di Jakarta International Convention Center dan diikuti sekitar 300 pelaku industri kopi dari lima negara. Adapun menyertai ajang ini dengan digelarnya kompetisi menyeduh kopi World Brewers Cup yang diikuti kontestan asal puluhan negara.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan hadirnya World of Coffee ke Jakarta menjadi momentum penting yang mencerminkan pergeseran geopolitik industri kopi.

    “Indonesia sebagai produsen kopi terbesar keempat dunia, tidak hanya tampil sebagai penghasil, tetapi juga sebagai pusat interaksi dan inovasi dunia kopi. Ini adalah pencapaian yang luar biasa,” ujar Pramono dalam keterangan tertulis, Minggu (20/7/2025).

    Dalam peta industri MICE (meeting, incentive, convention, exhibition) dunia, Jakarta memang punya tempat khusus. Berstatus pusat politik sekaligus bisnis di Indonesia Jakarta senantiasa diperhitungkan para pemilik dan promotor acara. Ditambah lagi, di Jakarta bercokol begitu banyak kantor media massa, termasuk biro-biro perwakilan media asing. Dalam bisnis MICE, exposure media sangatlah diperhitungkan.

    Hal tersebut membuat Jakarta rutin dipilih sebagai lokasi acara, dari forum kepala negara hingga pertemuan para barista. Bahkan, bisa dibilang, apa pun sektor atau lini bisnisnya, acara utamanya kemungkinan besar dipusatkan di Jakarta. Untuk bidang kerajinan misalnya, ada Inacraft. Di cabang otomotif, ada Indonesia International Motor Show.

    Tentunya, kehadiran acara-acara itu tak lepas dari keberadaan infrastruktur dan fasilitas yang mumpuni. Mengusung ambisi menjadi kota global, para pemangku kepentingan di Jakarta telah menginvestasikan sumber daya yang besar demi mengembangkan sarana dan prasarana berstandar internasional, termasuk di sektor MICE.

    Lebih lanjut, Jakarta juga menawarkan opsi tempat yang variatif untuk menyelenggarakan acara, dari ruang pertemuan, balai pameran, aula serbaguna, hingga gedung kolonial, taman kota, serta atrium di pusat-pusat perbelanjaan. Hingga 2025, Jakarta menampung setidaknya 32 venue berukuran besar untuk beragam kegiatan MICE, termasuk JIExpo Kemayoran, JICC Senayan, Ancol Beach City, Balai Kartini, Gelora Bung Karno, The Kasablanka, serta Gedung SMESCO.

    Dalam hal tarif, hotel berbintang di Jakarta lebih bersahabat dibandingkan kota-kota kompetitor terdekat seperti Kuala Lumpur dan Singapura. Biaya akomodasi adalah poin krusial yang dipertimbangkan pelaku MICE saat memilih lokasi acara.

    Poin lebih lain Jakarta di bidang akomodasi ialah keragaman hotel premium. Jakarta rutin menyambut tamu VIP dan delegasi kenegaraan, provinsi ini menawarkan setidaknya 46 hotel bintang lima, contohnya Hotel Indonesia Kempinski, Mandarin Oriental Jakarta, The Ritz-Carlton Pacific Place, Shangri-La Jakarta, Grand Hyatt Jakarta, Mulia Senayan, The St. Regis Jakarta, serta Park Hyatt Jakarta.

    Selain itu, kesiapan SDM adalah magnet lain Jakarta sebagai destinasi MICE. Jakarta memiliki begitu banyak perusahaan berpengalaman dan berlisensi di bidang MICE, termasuk PCO (Professional Conference Organizer), PEO (Professional Exhibition Organizer), kontraktor, katering, jasa keamanan, hingga vendor perangkat audio visual.

    Mereka juga sangat responsif dalam menyerap teknologi MICE terbaru dan beradaptasi dengan perubahan zaman, seperti terlihat dalam
    penerapan perangkat telekonferensi mutakhir semasa pandemi Covid.

    Di sisi lain, khusus jenis acara kongres dan konvensi, Jakarta masih kalah dari Bali. Merujuk laporan terakhir International Congress and Convention Association (ICCA), jumlah pertemuan di Bali lebih banyak dibandingkan Jakarta.

    Namun begitu, khusus cabang pameran, Jakarta unggul dominan. Mengutip data Asperapi (Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia), dari 138 pameran berskala internasional di Indonesia sepanjang 2023, lebih dari 70 persennya (102 pameran) berlangsung di Jakarta. Dan dari 500 perusahaan penyelenggara pameran di Indonesia, lebih dari sepertiganya beralamat di Jakarta.

    Pemerintah daerah juga berperan besar dalam mengembangkan MICE. Pemprov DKI Jakarta memandang MICE sebagai industri yang penting dalam cita-citanya menjadi kota bisnis global. Itu sebabnya, infrastruktur yang menunjang konektivitas dan mobilitas dua elemen penting bagi lancarnya aktivitas MICE terus ditambah dan senantiasa dibenahi.

    Selain itu, dukungan juga diberikan untuk mengembangkan dan merevitalisasi objek-objek wisata sebagai komponen utama dalam kegiatan incentive. Banyak taman publik dan gedung bersejarah telah dipercantik. Kantong-kantong kreatif dan budaya menjamur di banyak sudut kota. Pusat perbelanjaan, kuliner, dan kehidupan malam selalu berdenyut dengan aneka tawaran segar. Di Jakarta, para peserta dan delegasi MICE selalu punya opsi untuk menikmati wisata di sela acara.

    Promosi di level internasional juga mendapatkan porsi perhatian khusus dari Pemprov DKI Jakarta. Tahun lalu misalnya, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta meluncurkan branding baru ‘Jakarta Nice for MICE’. Menurut Kepala Dinas Parekraf DKI Jakarta, Andhika Permata branding baru ini menonjolkan reputasi Jakarta sebagai destinasi MICE yang tak cuma menyediakan fasilitas berkelas dunia, tapi juga pengalaman yang unik dan berkesan, didukung oleh kekayaan budaya dan keramahan warganya.

    Di tahap awal, kampanye ‘Jakarta Nice for MICE’ difokuskan di empat negara dengan volume kunjungan turis terbanyak ke Jakarta, yakni Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Malaysia. Salah satu metode promosinya yakni dengan memasang iklan media luar ruang di sejumlah titik strategis selama tiga bulan.

    Tak berhenti di empat negara pemasok turis itu, Pemprov DKI Jakarta memperluas gaung kampanyenya dengan berpartisipasi dalam ajang pameran MICE terbesar di dunia, IMEX Frankfurt 2025, yang berlangsung dari 20-22 Mei. Dengan semangat kolaborasi, Disparekraf DKI Jakarta membawa serta para mitra strategis, seperti Jakarta International Convention Center, Asperapi, dan Indonesia Congress and Convention Association.

    Pemimpin delegasi Jakarta sekaligus Kepala Bidang Pemasaran dan Atraksi Disparekraf DKI Jakarta, Sherly Yuliana mengungkapkan Jakarta memiliki infrastruktur dan kapabilitas yang mumpuni untuk menyelenggarakan berbagai acara internasional.

    “IMEX adalah platform yang efektif untuk memperluas jangkauan global kami,” ujar Sherly.

    Giat berbenah secara internal dan agresif berpromosi secara eksternal, Jakarta pun kian diperhitungkan sebagai pilihan utama penyelenggaraan kegiatan MICE. Dan dalam waktu dekat, aset barunya untuk memikat acara akan bertambah.

    Secara kebetulan memiliki kedekatan semantik dengan slogan baru ‘Nice for MICE’, Jakarta akan memiliki NICE untuk aktivitas MICE. Gedung megah Nusantara International Convention Exhibition (NICE) di kawasan PIK2 ditargetkan beroperasi September 2025, menambah 55.100 meter persegi area pameran dalam portofolio Jakarta sebagai destinasi MICE internasional.

    Sebagai informasi, kehadiran World of Coffee merupakan suntikan energi bagi pertumbuhan industri kopi tanah air. Melalui pameran, sesi presentasi, serta aneka pertemuan dan kontak dagang sepanjang acara, ajang garapan Specialty Coffee Association (SCA) ini membuka pintu bagi para pelaku nasional untuk mempromosikan produk mereka ke pasar internasional.

    Tapi hanya itu, kehadiran World of Coffee juga menjadi sebuah testimoni akan kepercayaan pelaku usaha terhadap Jakarta, sebagai tempat penyelenggaraan acara bisnis berskala global. Jakarta adalah lokasi pertama di Asia Tenggara dan kedua di Asia yang bertindak sebagai tuan rumah ajang bergengsi ini.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Rano nilai relokasi Pasar Barito untuk penataan kawasan taman

    Rano nilai relokasi Pasar Barito untuk penataan kawasan taman

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno menilai rencana relokasi pedagang Pasar Hewan Barito sebagai bagian dari rencana penataan kawasan dan penggabungan tiga taman menjadi ruang terbuka hijau terpadu.

    “Pasar Barito itu harus direlokasi karena kita mau bikin taman di sana. Enggak ada gunanya kita bikin taman kalau pandangannya tertutup,” kata Rano di kawasan Lebak Bulus Jakarta Selatan, Sabtu.

    Rano mengatakan Pemerintah Kota Jakarta Selatan sudah melakukan sosialisasi kepada warga sekitar hingga 118 pedagang yang terdampak relokasi.

    Menurut dia, para pedagang akan dipindahkan agar pihaknya bisa melangsungkan proses pembangunan taman.

    “Kalau mau bangun, berarti harus pindah dulu. Kalau enggak, gimana? Turunin logistik juga enggak mudah,” tambahnya.

    Rano menjelaskan, revitalisasi taman ini mencakup penggabungan tiga taman besar yakni Taman Leuser, Taman Ayodia, dan Taman Langsat, dengan total luas mencapai enam hektare (ha).

    “Kita menjadikan tiga taman jadi satu itu enam hektare. Jadi, ya sementara mungkin satu tahun kita berkorban dulu untuk hasil yang lebih bagus,” ucapnya.

    Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) menyatakan relokasi Pasar Hewan Barito, Kebayoran Baru, ke Lenteng Agung, imbas pembangunan taman ASEAN dimulai awal Agustus 2025.

    Nantinya lokasi baru akan menampung sebanyak 66 dari 118 pedagang yang didominasi pedagang hewan atau pakan hewan.

    Sisanya para pedagang yang didominasi kuliner dan buah akan masuk ke dalam naungan PD. Pasar Jaya.

    Pemprov DKI Jakarta akan menggabungkan tiga taman yakni Taman Leuser, Taman Ayodhya dan Taman Langsat di Jakarta Selatan menjadi taman utama ASEAN yang ditargetkan bisa diresmikan pada Desember 2025.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rano galakkan ASN DKI Jakarta terapkan olahraga tiap Jumat

    Rano galakkan ASN DKI Jakarta terapkan olahraga tiap Jumat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta, Rano Karno menggalakkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan olahraga setiap Jumat.

    “Sebetulnya Instruksi Gubernur (Ingub) sudah ada tiap Jumat itu olahraga. Cuma sekarang saya mau galakkan lagi,” kata Rano di kawasan Lebak Bulus Jakarta Selatan, Sabtu.

    Rano menginginkan ASN memiliki gaya hidup sehat melalui kegiatan olahraga rutin yang dilakukan pada Jumat pagi.

    Kegiatan ini merujuk pada Ingub yang sudah berlaku sebelumnya yakni pelaksanaan Ingub Nomor 6 Tahun 2025 yang mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu.

    Dia menilai, kebijakan ini turut mendorong ASN untuk lebih aktif bergerak.

    “Saya jujur, jadi lebih banyak jalan. Bayangin, saya dari rumah di Lebak Bulus naik dari situ, pasti jalan kaki dulu. Itu banyak sekali manfaatnya,” tuturnya.

    Diharapkan dengan kombinasi olahraga rutin setiap Jumat dan kewajiban menggunakan transportasi umum setiap Rabu, ASN Pemprov DKI bisa menjalani pola hidup sehat secara konsisten, baik secara fisik maupun mental.

    “Kalau sudah ada Ingub-nya, Jumat saya wajibkan. Minimal buat saya, jadi seminggu dua kali pasti olahraga,” tandasnya.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPBD DKI edukasi waspada bencana di 16 sekolah saat MPLS

    BPBD DKI edukasi waspada bencana di 16 sekolah saat MPLS

    Kegiatan sosialisasi kewaspadaan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2025/2026. ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta.

    BPBD DKI edukasi waspada bencana di 16 sekolah saat MPLS
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 18 Juli 2025 – 16:45 WIB

    Elshinta.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta melakukan sosialisasi untuk memperkuat budaya sadar bencana di 16 sekolah pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2025/2026. 

    Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan kegiatan sosialisasi itu merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI dalam membangun ketangguhan masyarakat sejak dini, terutama dalam menghadapi berbagai risiko bencana yang ada di wilayah perkotaan.

    “Melalui kegiatan MPLS ini, kami ingin membekali siswa dan tenaga pendidik dengan pemahaman dasar mengenai risiko bencana di sekitar mereka. Pengetahuan ini penting agar mereka bisa mengambil langkah tepat saat menghadapi situasi darurat,” ujar Isnawa di Jakarta, Jumat.

    Materi edukasi kebencanaan yang disampaikan BPBD mencakup poin utama yakni, pengenalan risiko bencana di sekitar sekolah di mana siswa dikenalkan dengan berbagai jenis bencana yang berpotensi terjadi di Jakarta seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, dan cuaca ekstrem.

    Edukasi ini juga meliputi ciri-ciri awal terjadinya bencana dan dampaknya terhadap keselamatan jiwa serta fasilitas sekolah. Kemudian, langkah kesiapsiagaan bencana mengenai penjelasan praktis mengenai apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana, termasuk latihan evakuasi sederhana serta pentingnya mengikuti arahan guru dan petugas saat kondisi darurat.

    Selanjutnya, peran siswa dalam penanggulangan bencana siswa didorong untuk menjadi agen perubahan, baik di lingkungan sekolah maupun keluarga, dengan mengenali jalur evakuasi, titik kumpul, serta membantu teman secara aman saat evakuasi berlangsung.

    Tidak hanya itu, para siswa juga dikenalkan dengan rambu evakuasi, letak Alat Pemadam Api Ringan (APAR), lokasi kotak P3K, serta titik kumpul di lingkungan sekolah.

    “Melalui pelibatan aktif dalam MPLS, BPBD Provinsi DKI Jakarta berharap terbentuk generasi muda yang waspada, sigap, dan mampu menjadi pelopor keselamatan di tengah masyarakat,” kata Isnawa.

    Sumber : Antara

  • MTI usul ERP di Jakarta diterapkan di kawasan dengan angkutan umum

    MTI usul ERP di Jakarta diterapkan di kawasan dengan angkutan umum

    Kendaraan melintasi kamera tilang elektronik (ETLE) di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (20/1/2025). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/YU

    MTI usul ERP di Jakarta diterapkan di kawasan dengan angkutan umum
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 18 Juli 2025 – 14:39 WIB

    Elshinta.com – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan agar sistem jalan berbayar secara elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) di Jakarta diterapkan di kawasan yang sudah terlayani angkutan umum massal ketimbang hanya berbasis pada koridor.

    “Secara ideal, ERP sepatutnya diterapkan melingkupi sebuah kawasan dan bukan berupa koridor,” ujar Ketua MTI Jakarta, Yusa Cahya Permana di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, pendekatan koridor dikhawatirkan akan memindahkan beban lalu lintas ke ruas jalan alternatif di sekitar koridor tersebut, tanpa mengurangi jumlah kendaraan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendekatan kawasan lebih menjanjikan dalam hal efektivitas dan keberlanjutan.

    Namun, sambung Yusa, jika ERP tetap diawali dengan skema koridor, maka perlu dikombinasikan dengan strategi manajemen kebutuhan transportasi lain. Misalnya, melalui integrasi dengan Sistem Kontrol Lalu lintas Pintar atau Intelligent Traffic Control System (ITCS) untuk mengelola distribusi lalu lintas di luar koridor ERP.

    Lalu, dibarengi penerapan Sistem Tilang Elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE) untuk menjaga kedisiplinan lalu lintas di kawasan yang belum terkena pungutan.

    “Penerapan ERP berbasis koridor sepatutnya diposisikan sebagai bagian dari langkah awal menuju sistem berbasis kawasan, agar tidak terjadi pelimpahan volume lalu lintas yang justru memperburuk kemacetan di titik lain,” ujar Yusa.

    Lebih lanjut, MTI berpendapat ERP bukan sekadar teknologi dan pungutan, melainkan refleksi keberanian politik untuk menata ulang hak ruang, mengembalikan jalan kepada yang lebih banyak pihak, yaitu pejalan kaki, pesepeda, pengguna angkutan umum, dan masyarakat kecil yang selama ini kehilangan ruang hidupnya oleh ekspansi mobil pribadi.

    MTI, kata kata Yusa, menyambut langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyiapkan sistem ERP dan manajemen parkir sebagai bagian dari strategi mobilitas berbasis keadilan ruang dan efisiensi. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta pada Juni lalu menyatakan belum akan menerapkan kebijakan ERP karena masih berfokus pada peningkatan sarana dan prasarana transportasi umum massal.

    ERP merupakan sistem pengendalian kepadatan lalu lintas yang diterapkan melalui pemungutan retribusi secara elektronik terhadap pengguna kendaraan bermotor yang melewati sejumlah ruas jalan di Jakarta pada jam-jam tertentu. Tujuannya agar warga Jakarta dan warga luar Jakarta enggan membawa kendaraan pribadinya masuk ke tengah kota sehingga mengurangi kemacetan.

    Sumber : Antara

  • Tambah RTH, Jakbar kembali tanam pohon di Taman Kencana Kalideres

    Tambah RTH, Jakbar kembali tanam pohon di Taman Kencana Kalideres

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Jakarta Barat kembali menanam 14 pohon tabebuya di Taman Kencana RW 12 Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat, sebagai upaya menambah ruang terbuka hijau.

    Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Barat, Dirja Kusuma, penanaman menyasar lahan milik Pemprov DKI Jakarta, seperti taman, area publik dan sebagainya.

    “Penanaman menyasar lahan kosong milik Pemprov untuk penghijauan sekaligus menjaga aset-aset Pemda,” kata dia di Jakarta, Jumat.

    Ia melanjutkan, pohon-pohon yang ditanam rata-rata setinggi 3-4 meter dengan jarak tanam 1-2 meter.

    “Penanaman di areal seluas kurang lebih 500 meter persegi,” kata Dirja.

    Adapun perawatan pohon bakal dilakukan oleh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Sudin Tamhut.

    “Untuk perawatannya diserahkan kepada PJLP Sudin Tamhut Jakbar agar tumbuh dan berkembang,” imbuhnya.

    Selain dengan penanaman pohon besar, guna menambah luas ruang terbuka hijau (RTH), Jakarta dinilai perlu membangun kebun kecil di ruang-ruang tak terpakai atau pocket garden.

    Sebelumnya, Direktur A.T. Kearney, Shirley Santoso mengatakan Jakarta juga membangun taman-taman secara vertikal (vertical garden) untuk memenuhi rasio ideal ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta.

    Hal itu perlu dilakukan lantaran kebutuhan menambah RTH terus meningkat. Pada 2023, luasan RTH hanya sekitar 34,451 juta meter persegi atau 5,356 persen dari luas Jakarta.

    Padahal, target ideal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yakni 30 persen.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.