Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Pemprov DKI cari mitra kembangkan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu

    Pemprov DKI cari mitra kembangkan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu

    Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta, Rano Karno saat menghadiri acara Networking Night Jakarta Investment Festival (JIF) 2025 di Jakarta, Kamis (24/7/2025). ANTARA/Pemprov DKI Jakarta

    Pemprov DKI cari mitra kembangkan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 09:07 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini mencari mitra untuk mengembangkan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di sepanjang jalan utama Jakarta melalui skema kemitraan publik-swasta (public-private partnership).

    “Dapat langsung berkoordinasi dengan Tim Jakarta Investment Center (JIC), lembaga resmi kami dalam fasilitas investasi yang siap membantu dalam tahap perencanaan hingga perizinan,” kata Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno di Jakarta, Kamis (24/7) malam.

    Dalam acara Networking Night Jakarta Investment Festival (JIF) 2025 Kamis malam, dia juga mengatakan Jakarta sedang mengembangkan sejumlah kawasan antara lain Pasar Baru, Jakarta Pusat sebagai kawasan perbelanjaan. Selain itu, ada pengembangan kawasan Ancol, Jakarta International Stadium (JIS), dan Danau Sunter di Jakarta Utara, hingga Cawang Hubs sebagai perempatan simpang susun Jakarta Timur.

    Total, ada sebanyak 31 proyek berkelanjutan di sektor transportasi, air bersih, sanitasi, serta pengembangan kawasan strategis seperti Ragunan, Grogol, dan Monas yang ditawarkan dalam JIF 2025. Nilai investasi proyek-proyek tersebut senilai Rp430,9 triliun atau sekitar 26,9 miliar dolar AS.

    “Berbagai peluang investasi akan kami hadirkan melalui Jakarta Investment Festival yang berlangsung hingga Oktober 2025. Mari bangun kemitraan, wujudkan peluang, dan berinvestasi di Jakarta,” kata Rano.

    JIF 2025 mengusung tema “Jakarta the Epicentrum of ASEAN: Invest Smart for a Global Start”, sebagai cerminan semangat menjadikan Jakarta sebagai gerbang utama investasi internasional di kawasan Asia Tenggara. Dia menyampaikan, dalam situasi dunia yang mengalami tantangan global, ketegangan geopolitik, tekanan ekonomi, dan perubahan iklim, Asia Tenggara tampil sebagai kawasan dengan prospek cerah.

    ASEAN, sambung Rano, terus menunjukkan stabilitas dan kolaborasi yang mengundang kepercayaan investor global. Dia mengatakan, Asia Tenggara kini semakin diakui sebagai magnet investasi global, terbukti dengan posisinya sebagai penerima investasi asing langsung atau FDI terbesar di antara negara-negara berkembang.

    “Pada tahun 2023, ASEAN menjadi penerima investasi asing langsung terbesar di antara negara-negara berkembang dengan bangsa 17 persen dari arus global,” kata dia.

    Adapun Jakarta sebagai ibu kota ekonomi Indonesia menyumbang sekitar 6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kawasan ASEAN. Menurut Rano, ini bukti Jakarta tidak hanya menjadi simpul penting nasional, tapi juga kawasan ASEAN. Sejalan dengan itu, sambung dia, Pemprov DKI sedang mendorong pengembangan kawasan Blok M sebagai pusat kegiatan komunitas ASEAN.

    Kawasan tersebut telah diresmikan pada Juni 2025 bertepatan dengan ASEAN Fest dan HUT ke-498 Jakarta sebagai simbol untuk memperkuat jejaring regional.

    Sumber : Antara

  • Anak muda diminta aktif pantau kebijakan penegakan kawasan tanpa rokok

    Anak muda diminta aktif pantau kebijakan penegakan kawasan tanpa rokok

    Seorang anak berjalan di samping mural informasi kawasan bebas asap rokok di permukiman padat penduduk di Kayu Manis, Matraman, Jakarta, Selasa (24/6/2025). Pemprov DKI Jakarta akan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang akan mengatur pelarangan aktivitas tentang rokok di fasilitas umum seperti sekolah, transportasi publik dan area terbuka yang digunakan oleh masyarakat luas untuk menciptakan kesehatan lingkungan bagi seluruh masyarakat Jakarta menyusul 469 kabupaten/kota di Indonesia yang telah memiliki Perda KTR. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/nym. (ANTARA FOTO/SULTHONY HASANUDDIN)

    Anak muda diminta aktif pantau kebijakan penegakan kawasan tanpa rokok
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 09:23 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) Manik Marganamahendra menilai anak muda harus terlibat aktif dalam penyusunan dan pemantauan kebijakan, termasuk Rencana Aksi Daerah dan penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

    Menurut Manik lewat keterangan di Jakarta, Jumat, hal itu lantaran krisis rokok di kalangan pemuda bukan sekadar isu kesehatan, melainkan persoalan ketimpangan kebijakan dan dominasi industri.

    “Indonesia saat ini menjadi negara dengan angka perokok laki-laki dewasa terbesar di dunia. Angka-angka ini tidak akan turun kalau industri tetap bebas membungkus rokok sebagai gaya hidup, sementara kebijakan kita terlalu lambat mengejarnya,” katanya,

    Manik pun mengajak jaringan pemuda di berbagai daerah agar menyerukan pengendalian konsumsi rokok dijadikan indikator eksplisit dalam penilaian Indeks Pembangunan Pemuda. Pasalnya, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat 5,18 juta anak usia 10-18 tahun aktif merokok, dan lebih dari 23 persen pemuda usia 15–24 tahun juga jadi konsumen rokok.

    Sementara itu, Project Lead Tobacco Control CISDI Beladenta Amalia menyampaikan 7 dari sepuluh murid sekolah membeli rokok secara eceran, baik saat pertama kali mencoba maupun dalam konsumsi sebulan terakhir. Yang lebih mencemaskan, imbuh dia, besarnya pengeluaran remaja untuk rokok, yakni antara Rp30 ribu hingga Rp200 ribu per minggu.

    “Itu setara dengan lebih dari setengah uang saku mereka, dan hampir separuh dari rata-rata pengeluaran per kapita mingguan penduduk Indonesia,” katanya.

    Amalia mengatakan, fakta ini bukan hanya menunjukkan mudahnya akses rokok di kalangan orang muda, tapi juga betapa lemahnya perlindungan ekonomi dan kesehatan terhadap mereka. Adapun di Jakarta, kebijakan yang mengatur KTR baru dalam bentuk peraturan gubernur (pergub) yakni Pergub DKI Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 dan perubahannya pada Pergub DKI Jakarta Nompr 88 Tahun 2010 tentang kawasan dilarang merokok.

    Sementara Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) masih menunggu persetujuan DPRD DKI Jakarta. Raperda ini sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

    Sumber : Antara

  • Pemprov DKI Jakarta Aktif Gelar Job Fair, Efektif Serap Tenaga Kerja? – Page 3

    Pemprov DKI Jakarta Aktif Gelar Job Fair, Efektif Serap Tenaga Kerja? – Page 3

    Tahapan evaluasi pun dilakukan setiap kali penyelenggaraan job fair guna memastikan agar pelaksanaan berikutnya semakin efektif dalam mendekatkan pencari kerja dengan pemberi kerja.

    “Konsep job fair akan terus dikembangkan menjadi education and training job fair, yang tidak hanya menawarkan lowongan pekerjaan tetapi juga memberikan ruang edukasi terkait keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja dan peluang pelatihan,” katanya.

    Syarifuddin menyebut, pelaksanaan job fair juga terus diarahkan ke wilayah-wilayah yang lebih dekat dengan masyarakat, agar akses pencari kerja semakin mudah.

    Dengan ini, job fair diharapkan menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan keterampilan, memperluas jaringan, dan mendukung percepatan penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta.

    Selain job fair, Disnakertransgi juga menggagas sejumlah program lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat guna menurunkan pengangguran, di antaranya menyediakan program pelatihan kompetensi dan peningkatan produktivitas.

  • Pramono soroti judi online di kalangan ASN DKI

    Pramono soroti judi online di kalangan ASN DKI

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pramono soroti judi online di kalangan ASN DKI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 23 Juli 2025 – 20:22 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyoroti judi online (judol) di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    “Mengenai judol itu mendapatkan atensi kita, terutama buat ASN kita. Karena judol ini sekarang bukan hanya masyarakat yang melakukan, tetapi banyak juga ASN kita,” kata Pramono saat dijumpai di ruang Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Kendati demikian, Pramono menilai sebagian pelaku judol merupakan korban yang juga perlu mendapat perlindungan.

    Untuk itu, Pramono meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar melakukan pembinaan jika ada ASN yang kedapatan melakukan judol.

    “Karena saya ingin ASN kita itu wajahnya jangan nggak gembira lah gitu. Sudah ASN-nya DKI, tukin (tunjangan kinerja)-nya paling gede, main judol keterlaluan banget,” kata Pramono.

    Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menandatangani kerja sama antara LPSK dan PPATK. Pramono mengatakan, hal ini merupakan bukti bahwa Jakarta sangat peduli terhadap perlindungan saksi dan korban.

    “Karena bagaimanapun DKI Jakarta mampu untuk melakukan itu. Karena nggak semua provinsi mampu. Penandatanganan kerja sama ini saya yakin akan memberikan dampak, terutama bagi Balai Kota,” ujarnya.

    Ketua LPSK Achmadi mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang sudah peduli terhadap perlindungan saksi dan korban.

    Dia menilai kerja sama dengan Pemprov Jakarta merupakan momentum yang penting dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan perlindungan pemenuhan hak saksi korban, saksi pelaku, ataupun ahli sesuai keterangan undang-undang.

    Selain itu, Achmadi menilai penandatanganan kerja sama ini juga bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi para saksi dan korban.

    “Jangankan keadilan, publik ada yang untuk berbicara saja belum tentu mau. Karena takut. Sebab itulah sekali lagi kami sangat mengapresiasi atas inisiasi Bapak Gubernur untuk melakukan MoU ini,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • MRT Jakarta lakukan studi jalur Lebak Bulus ke Serpong

    MRT Jakarta lakukan studi jalur Lebak Bulus ke Serpong

    Jakarta (ANTARA) – PT MRT Jakarta (Perseroda) bekerja sama dengan Sinar Mas Land melakukan kerja sama untuk studi jalur MRT dari Lebak Bulus ke Serpong, Tangerang Selatan, sehingga diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembangunan moda transportasi umum tersebut.

    “Melalui studi ini nanti kita akan bisa mendapatkan kira-kira kabarnya akan seperti apa, biayanya berapa,” kata Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta (Perseroda) Farchad Mahfud di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, nota kesepahaman antara perusahaan milik Pemprov DKI Jakarta dengan pihak swasta terkait studi pembangunan jalur MRT itu bertujuan untuk mengetahui semua yang diperlukan dalam pembangunannya.

    Farchad mengatakan bahwa dalam studi yang baru akan dimulai ini dapat menekan biaya pembangunan serendah-rendahnya dan pendapatan bisa ditingkatkan.

    Menurut dia, studi tersebut merupakan langkah awal dalam pembangunan MRT Lebak Bulus ke Serpong dan diharapkan dalam waktu dekat hasilnya dapat diketahui.

    “Kita upayakan semaksimal mungkin dan studi ini tidak akan lebih dari setahun,” ujarnya.

    Farchad memastikan bahwa tim yang akan melakukan studi jalur MRT tersebut sudah dibentuk dan bisa segera mungkin bekerja agar hasilnya bisa diketahui secepat mungkin.

    Ia menyatakan bahwa diharapkan dari studi tersebut nantinya pembangunan jalur MRT Lebak Bulus ke Serpong bisa dilakukan dengan bisnis ke bisnis (B2B).

    “Kita akan segera memulai studinya ini. Supaya nanti bisa ada hasil yang bisa dilihat. Kuncinya adalah kelayakan. Dan kalau tidak B2B, paling tidak ini KPBU. Kira-kira begitu ya. Intinya peran pemerintah akan diupayakan seminimal mungkin,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pram surati Kejati terkait tiang monorel mangkrak

    Pram surati Kejati terkait tiang monorel mangkrak

    … muncullah orang-orang yang dulu merasa punya kontribusi. Tapi saya …

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengirimkan surat resmi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk mempercepat penyelesaian tiang monorel yang mangkrak di Jalan HR Rasuna Said (Jakarta Selatan) hingga Jalan Asia-Afrika (Jakarta Pusat).

    “Kami sedang menunggu arahan aparat penegak hukum. Saya sudah menulis surat (ke Kejati) dan saya sudah ketemu sama Adhi Karya,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Pramono mengakui penyelesaian proyek mangkrak di Jakarta seringkali diwarnai munculnya berbagai pihak yang tiba-tiba mengklaim punya andil di masa lalu.

    Meski begitu, Pramono menegaskan, pihaknya tidak mau ambil pusing dengan hal-hal tersebut.

    “Biasalah di Jakarta ini, kalau ada keinginan untuk menyelesaikan, muncullah orang-orang yang dulu merasa punya kontribusi. Tapi saya yang begitu-begitu nggak peduli,” kata Pramono.

    Pengendara melintas di dekat tiang bekas proyek monorel Jakarta di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (29/5/2025). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.

    Pramono juga telah melakukan rapat dengan jajarannya untuk pembongkaran tiang monorel tersebut. Dari rapat itu, terdapat dua keputusan yang dihasilkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

    “Pertama, karena tiang monorel itu miliknya PT Adhi Karya,” kata Pramono.

    Sebelumnya, Pramono memang menyatakan serius ingin membenahi tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said (Jakarta Selatan) hingga Jalan Asia Afrika (Jakarta Pusat).

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Rabu (23/7/2025). (ANTARA/Lifia Mawaddah Putri

    Menurut Pramono, adanya tiang monorel yang mangkrak itu sangat mengganggu keindahan Jakarta.

    Karena itu, Pramono ingin segera menyelesaikan masalah hukum yang ada dan merapikan tiang-tiang itu.

    Di sisi lain, PT Adhi Karya mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk merapikan tiang-tiang monorel yang terhenti pembangunannya di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, hingga Jalan Asia-Afrika, Jakarta Pusat.

    Selain itu, PT Adhi Karya juga telah menyatakan apresiasinya terkait komunikasi yang akan dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta. PT Adhi Karya pun akan terbuka untuk berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga Metland Menteng keberatan jika truk sampah RDF lewat permukiman

    Warga Metland Menteng keberatan jika truk sampah RDF lewat permukiman

    Jakarta (ANTARA) – Warga Metland Menteng, Jakarta Timur, menggelar aksi di tepi Banjir Kanal Timur (BKT) sebagai bentuk penolakan terhadap truk sampah yang akan melewati lingkungan mereka menuju Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara.

    Dalam aksinya, warga membentangkan spanduk bertuliskan “Warga Metland Menteng menolak akses truk sampah RDF melalui sisi Jalan BKT Perumahan Metland Menteng”.

    Aksi ini dilakukan menyusul adanya informasi bahwa akses jalan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di kawasan perumahan tersebut akan digunakan sebagai jalur truk pengangkut sampah menuju RDF Rorotan.

    Salah satu warga bernama Hani (55) mengaku keberatan karena khawatir dampak negatif yang akan timbul terhadap lingkungan dan keamanan warga.

    “Efek buruknya dari bau sampah, jalan jadi kotor, dan kemungkinan kriminalitas meningkat karena truk bisa antre hingga enam jam. Kalau sudah begitu, pemalakan sopir bisa terjadi,” kata Hani di Jakarta Timur, Selasa.

    Menurut Hani, jalan yang akan digunakan truk tersebut memang fasilitas milik perumahan yang telah diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta. Namun, warga menolak jalan itu digunakan sebagai akses kendaraan pengangkut sampah.

    Apalagi, aroma sampah dari RDF bisa tercium hingga empat kilometer. Kemudian, jika truk berhenti dekat permukiman, dampaknya akan langsung terasa oleh warga.

    “Kami tidak menolak RDF Rorotan-nya, tapi kami menolak truk sampahnya lewat sini,” tegas Hani.

    Selain itu, warga juga menolak rencana Pemkot Jakarta Timur yang akan melakukan pengukuran jalan dan mencopot pagar pembatas sebagai persiapan lintasan truk.

    Mereka khawatir bau sampah akan mengganggu kenyamanan warga, terutama saat akhir pekan ketika area BKT biasa digunakan warga untuk berolahraga dan rekreasi keluarga.

    “Sabtu dan Minggu biasanya ramai anak-anak main, ada komedi putar, bahkan balapan motor mainan. Kalau bau sampah sampai ke sini, pasti mengganggu,” ujar Hani.

    Aksi tersebut sempat memicu perdebatan antara warga dengan Lurah Ujung Menteng, Agus Sulaeman. Agus berjanji akan meninjau ulang surat edaran terkait penggunaan jalur tersebut.

    Selain itu, Agus menyatakan prioritas penggunaan jalan untuk fasilitas umum dan sosial (fasos-fasum) menjadi fokusnya.

    “Kita fokus di sini dulu, untuk Fasos-Fasum,” ujar Agus saat berdialog dengan warga.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI selenggarakan lomba digitalisasi pasar

    DKI selenggarakan lomba digitalisasi pasar

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong transformasi digital dalam transaksi di pasar-pasar melalui Lomba Digitalisasi Pasar Jakarta yang melibatkan 20 pasar.

    Kegiatan ini melibatkan 20 pasar percontohan yang dikelola oleh Perumda Pasar Jaya serta didukung oleh lima perbankan kredibel dalam aspek digitalisasi sistem keuangan.

    Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati dalam keterangan di Jakarta, Selasa, mengatakan, digitalisasi pasar bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan.

    “Pasar adalah jantung kehidupan kota, tempat bertemunya ekonomi dan budaya masyarakat. Digitalisasi akan menjadikan pasar lebih inklusif dan efisien, tanpa meninggalkan akar budayanya,” kata dia.

    Dia menyampaikan, data dari OJK menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan keuangan kini cukup tinggi, namun literasi keuangan masih belum mumpuni.

    Karena itu, transformasi digital menjadi kunci untuk mendorong transaksi yang lebih aman, transparan dan mampu memberantas praktik pembiayaan ilegal.

    Melalui lomba ini, Pemprov DKI Jakarta ingin mendorong pertumbuhan UMKM berbasis digital dan menciptakan kompetisi sehat antarbank demi masa depan pasar yang lebih kuat dan mandiri.

    “Lomba ini menjadi langkah konkret menuju Jakarta yang lebih digital, inklusif, dan kompetitif secara global,” ujarnya.

    Adapun dalam lomba tersebut, sebanyak 20 pasar dari tiga kelas berbeda dipilih sebagai percontohan. Pasar-pasat ini akan dinilai dari dua aspek, yaitu Aspek Pasar dan Aspek Digitalisasi Perbankan.

    Untuk aspek perbankan, penilaian mencakup program literasi terbaik dan teraktif, akses keuangan terbaik, dan digitalisasi keuangan yang masif. Tiga pasar terbaik dari masing-masing kelas (Tipe A, B dan C) akan dinobatkan sebagai pemenang.

    “Inisiatif ini diharapkan menjadi inspirasi bagi 133 pasar lainnya dari total 153 pasar di DKI Jakarta serta mendorong pasar-pasar lain di Indonesia untuk ikut bertransformasi ke arah digital,” kata Suharini.

    Ke-20 pasar peserta Lomba Digitalisasi Pasar Jakarta 2025 yang terbagi dalam tiga kelas, yakni Kelas Pasar A meliputi Pasar Mayestik, Pasar Senen Blok III, Pasar Jatinegara, Pasar Kramat Jati, Pasar Perumnas Klender, Pasar Baru Metro Atom dan Pasar Tomang Barat.

    Kemudian Kelas Pasar B, yakni Pasar Koja Baru, Pasar Sunter Podomoro, Pasar Teluk Gong, Pasar Cengkareng, Pasar Pademangan Timur, dan Pasar Santa.

    Terakhir, Kelas Pasar C meliputi Pasar Lenteng Agung, Pasar Tebet Barat, Pasar Tebet Timur, Pasar Ganefo, Pasar Gondangdia, Pasar Pondok Bambu dan Pasar Johar Baru.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Massa aksi tarif air bersih di Balai Kota membubarkan diri

    Massa aksi tarif air bersih di Balai Kota membubarkan diri

    Jakarta (ANTARA) – Massa aksi terkait kenaikan tarif air bersih di depan Balai Kota DKI Jakarta membubarkan diri dengan tertib setelah menyampaikan aspirasinya.

    Tampak di lokasi, pada Senin siang sekitar jam 13.30 WIB, mereka bersama-sama meninggalkan lokasi unjuk rasa setelah beberapa jam bertahan dan berorasi di tempat itu.

    Mereka membubarkan diri setelah ditemui perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta yang menyatakan bahwa Gubernur Pramono Anung tidak ada di tempat.

    Sebelum membubarkan diri, Ketua Umum DPP Persatuan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Adjit Lauhatta di Jakarta, mengatakan bahwa aksi ini dipicu oleh Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta No.730/2024 tentang Tarif Air Minum PAM Jaya, yang menggolongkan rumah susun sebagai pelanggan komersial (Kelompok K III), setara dengan mal dan apartemen mewah.

    Kepgub itu, kata dia, jelas-jelas beraroma ketidakadilan yang sangat kental, karena memaksa warga rumah susun masuk sebagai apartemen sehingga masuk dalam K III yang harus membayar tarif air bersih PAM Jaya lebih mahal yaitu Rp21.500 dibanding dengan Rumah Tangga di Atas Menengah dan Rumah Susun Mewah Rp17.500.

    “Kami sudah membuat puluhan laporan masyarakat di Balai Kota dan sudah bersurat mohon beraudiensi. Tapi tidak ada satu pun yang ditanggapi. Jangankan bertemu, surat-surat kami saja tidak ada yang ditanggapi,” katanya.

    Adjit menegaskan, P3RSI menilai penggolongan dalam Kepgub tersebut keliru secara hukum dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.

    Untuk itu, mereka berharap Gubernur Pramono mau mendengarkan aspirasi warganya yang tinggal di rusun.

    Sementara itu, Ketua PPPSRS Kalibata City Musdalifah Pangka menyoroti dampak langsung terhadap warga masuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tinggal di rusunami subsidi, namun dikenai tarif rumah susun menengah karena penempatan jenis pelanggan yang salah.

    “Jenis Pelanggan Rusunami (Rumah Susun Sederhana Milik) notabene mendapat subsidi pemerintah, penempatannya keliru. Rusunami diklasifikasikan sebagai Rumah Susun Menengah membayar tarif Rp12.500, bukan Rumah Susun Sederhana yang tarifnya Rp7.500,” kata Musdalifah.

    Akibatnya, lanjut Musdalifah, warga Rusunami Kalibata City yang sebagian besar adalah kalangan MBR, harus membayar tarif air PAM sama dengan masyarakat kelas menengah.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga rusun-apartemen gelar aksi di Balai Kota minta tarif air turun

    Warga rusun-apartemen gelar aksi di Balai Kota minta tarif air turun

    Jakarta (ANTARA) – Warga rumah susun (rusun) dan apartemen yang tergabung pada Persatuan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota, meminta Pemprov DKI untuk menurunkan tarif air bersih, Senin.

    Ratusan warga yang rerata mengenakan pakaian putih dan menggunakan syal berwarna hijau secara bersama-sama meneriakkan keberatan terkait kenaikan tarif air bersih yang membebani mereka.

    Seorang orator yang merupakan Ketua P3RSI Thamrin Residences Bernadeth Kartika di Jakarta, menyatakan bahwa kebijakan Pemprov DKI terkait kenaikan tarif air bersih telah berdampak kepada mereka.

    Karena kata dia, tarif yang diterapkan kepada para penghuni rusun dan apartemen disamakan dengan tarif komersial, untuk itu pihaknya meminta agar Gubernur dan Wakil Gubernur menurunkan tarif air bersih.

    “Airnya mahal. Ubah kebijakan tentang tarif air dan penggolongan rumah susun,” katanya.

    Selain melakukan orasi, para pengunjuk rasa juga membentangkan sejumlah spanduk yang bertuliskan kegundahan mereka terkait kebijakan kenaikan tarif air bersih.

    Seorang pendemo, Andi menyatakan bahwa aksi kali ini merupakan puncak dari seluruh upaya yang telah dilakukan oleh pengurus dan warga.

    Karena mereka sempat melakukan audiensi baik dengan PAM Jaya, DPRD, maupun Pemprov DKI Jakarta, namun upayanya selalu gagal.

    “Kalau sudah ada titik temu, tak mungkin kami turun ke jalan,” ujarnya.

    Hingga pukul 12.00 WIB, aksi unjuk rasa yang digelar di Jalan Medan Merdeka Selatan tepatnya di depan Balai Kota Jakarta masih berlangsung. Meskipun ada aksi unjuk rasa akan tetapi sebagian ruas jalan masih dapat dilalui kendaraan.

    Sebelumnya, Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan, perjanjian kerja sama program penagihan langsung ke unit hunian pemilik apartemen merupakan bentuk keberpihakan kepada warga dalam mendapatkan tarif yang berkeadilan.

    “Tarif tetap sesuai dengan kelompok pemakaian,” kata Arif di Jakarta, Selasa (15/4) ,setelah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan sejumlah pengelola apartemen terkait sistem penagihan air langsung kepada penghuni unit hunian.

    Menurut dia, kerja sama ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan penagihan langsung ke unit apartemen tanpa perantara pengelola.

    Arif mengatakan bahwa skema baru ini tetap mengacu pada ketentuan tarif yang berlaku sesuai Peraturan Gubernur Tahun 2024 tentang Tarif Air Minum.

    Pada peraturan tersebut, kata Arif, penghuni apartemen masuk kelompok K-III dengan artian jika pemakaian di atas 20 meter kubik (m3) akan dikenakan tarif progresif Rp21.500 per m3. Akan tetapi ketika penggunaan air tidak lebih dari 10 m3, maka tarifnya Rp12.500 per m3.

    Sebelum ada PKS ini, sistem penagihan dilakukan secara kolektif melalui pengelola apartemen dengan menggunakan master meter.

    Hal ini kerap menimbulkan keluhan dari warga karena tarif yang dikenakan dianggap tidak mencerminkan pemakaian riil masing-masing unit.

    “Bagi penghuni apartemen, rata-rata pemakaian air berada di bawah 10 meter kubik. Maka tarifnya tidak berubah, tetap mengacu pada tarif dasar rumah tangga (setelah adanya PKS),” kata dia.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.