Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • APKLI dukung Pemprov Jakarta lindungi anak dari rokok

    APKLI dukung Pemprov Jakarta lindungi anak dari rokok

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia mendukung upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melindungi anak-anak dengan tidak akan menjual rokok ke anak-anak yang masih di bawah umur.

    Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun mengatakan hal ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk menjadikan Jakarta sebagai ikon kota global.

    Melalui keterangan resminya di Jakarta pada Ahad, Ali mengatakan, APKLI sebagai inisiator Gerakan Tidak Menjual Rokok untuk Anak sejak 2023 sudah menetapkan pedagang kaki lima, pedagang pasar, warung tradisional dan asongan untuk tidak akan menjual rokok kepada anak di bawah usia 21 tahun.

    “Terkait dengan perlindungan anak dari rokok, kamilah yang telah mempelopori deklarasi tidak menjual rokok untuk anak,” kata Ali.

    Kendati demikian, Ali berharap pemerintah bisa bijak sebelum menerbitkan aturan turunan PP 28 Tahun 2024 dengan melarang penjualan rokok pada radius 200 meter dari fasilitas pendidikan, penjualan eceran hingga melarang pemajangan rokok dan sebagainya.

    Arsip foto – Sejumlah warga menikmati libur akhir pekan di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Taman Ranggon Wijaya Kusuma, Jakarta Timur, Minggu (19/5/2024). DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk menegakkan aturan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan menekankan pentingnya Raperda KTR untuk memberikan payung hukum bagi Satpol PP dalam menegakkan aturan tersebut. (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/YU.)

    Sebab, menurut Ali, hal ini juga menyangkut puluhan juta penghidupan pelaku ekonomi rakyat dari sektor hulu hingga hilir.

    Selain itu, APKLI mendukung komitmen Gubernur Pramono Anung untuk melindungi seluruh pedagang kecil pada Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Ranperda KTR).

    “Ini bukan karena apa-apa, bukan soal anti-kesehatan, ini soal penyangga ekonomi. Dan, jelas, seperti yang disampaikan oleh Bapak Gubernur bahwa Ranperda KTR tidak boleh mengganggu ekonomi rakyat dan Ranperda KTR tidak boleh melarang orang menjual rokok,” kata Ali.

    Untuk itu, Ali berharap para pedagang kecil, warteg, pecel lele dan Pedagang Kaki Lima (PKL) tetap bisa berjualan dengan aman dan nyaman demi menyambung hidup.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan bahwa pihaknya masih membahas secara detail soal Ranperda KTR agar tak memberatkan UMKM.

    “Karena bagaimanapun bagi saya para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) itulah yang harus mendapatkan perlindungan,” kata Pramono saat dijumpai di Jakarta Barat.

    Arsip foto – Warga bermain bersama anaknya di samping papan informasi larangan merokok di Taman Suropati, Jakarta, Selasa (24/6/2025). Pemprov DKI Jakarta akan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang akan mengatur pelarangan aktivitas tentang rokok di fasilitas umum seperti sekolah, transportasi publik dan area terbuka yang digunakan oleh masyarakat luas untuk menciptakan kesehatan lingkungan bagi seluruh masyarakat Jakarta menyusul 469 kabupaten/kota di Indonesia yang telah memiliki Perda KTR. (ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/nym.)

    Pramono pun ingin meskipun peraturan ini disahkan, jangan sampai hanya menguntungkan masyarakat menengah ke atas namun merugikan masyarakat menengah ke bawah.

    Senada dengan Pramono, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan bahwa Pemprov Jakarta memang harus bersikap adil dalam menentukan Peraturan Daerah KTR.

    Rano menyebutkan bahwa perlakuan adil ini perlu diterapkan menimbang terdapat beberapa masyarakat yang merokok dan beberapa yang juga tidak.

    Rano juga menekankan bahwa setiap warga Jakarta memiliki hak, baik mereka yang perokok maupun bukan. Dengan demikian, adanya aturan ini bukanlah untuk melarang seluruh masyarakat merokok.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD DKI Jakarta dukung langkah pemprov sanksi ASN yang main judol

    DPRD DKI Jakarta dukung langkah pemprov sanksi ASN yang main judol

    Ilustrasi: Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta bekerja pada hari pertama kerja di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/4/2025). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/nz

    DPRD DKI Jakarta dukung langkah pemprov sanksi ASN yang main judol
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 27 Juli 2025 – 06:32 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mendukung langkah Gubernur DKI Pramono Anung yang tidak akan memberi promosi jabatan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih mengulangi bermain judi online (judol) setelah dilakukan pembinaan.

    “Menurut saya itu suatu hal yang proporsional karena ASN itu kan bekerja untuk negara. Sedangkan mereka melanggar hukum negara dengan bermain judi online,” kata William saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, langkah Gubernur DKI Jakarta untuk tidak memberi promosi jabatan kepada ASN yang terbukti bermain judol merupakan hal yang seimbang atau proporsional, mengingat ASN merupakan abdi negara yang harus tunduk pada peraturan yang telah ditetapkan.

    Untuk itu, lanjut William, para ASN juga perlu diperiksa aliran uangnya apakah rekening yang dimiliki mereka terdeteksi bermain judol atau tidak.

    “Kalau misalnya sudah menemukan profil ASN kita yang terkena judi online, mereka harus segera didisiplinkan dan juga ditegur kemudian harus ada pembinaan,” kata dia.

    Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan ASN yang masih mengulangi bermain judol setelah dilakukan pembinaan, maka tidak akan diberi promosi jabatan.

    “Salah satu sanksi yang akan diberikan adalah tidak akan pernah kita promosikan,” kata Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Kamis (24/7).

    Pramono mengatakan telah meminta jajarannya untuk memberikan tindakan tegas kepada pelaku judol. Kendati demikian ia menilai tak semua pemain judol merupakan pelaku, tapi seperti terjerat perbuatan judol sebagai korban.

    Untuk itu Pramono meminta kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar melakukan pembinaan kepada pelaku judol. Terutama apabila pelakunya termasuk ASN di lingkup Pemprov DKI Jakarta.

    Sumber : Antara

  • Legislator dukung langkah Pemprov DKI sanksi ASN yang main judol

    Legislator dukung langkah Pemprov DKI sanksi ASN yang main judol

    Menurut saya itu suatu hal yang proporsional karena ASN itu kan bekerja untuk negara. Sedangkan mereka melanggar hukum negara dengan bermain judi online

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mendukung langkah Gubernur DKI Pramono Anung yang tidak akan memberi promosi jabatan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih mengulangi bermain judi online (judol) setelah dilakukan pembinaan.

    “Menurut saya itu suatu hal yang proporsional karena ASN itu kan bekerja untuk negara. Sedangkan mereka melanggar hukum negara dengan bermain judi online,” kata William saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, langkah Gubernur DKI Jakarta untuk tidak memberi promosi jabatan kepada ASN yang terbukti bermain judol merupakan hal yang seimbang atau proporsional, mengingat ASN merupakan abdi negara yang harus tunduk pada peraturan yang telah ditetapkan.

    Untuk itu, lanjut William, para ASN juga perlu diperiksa aliran uangnya apakah rekening yang dimiliki mereka terdeteksi bermain judol atau tidak.

    “Kalau misalnya sudah menemukan profil ASN kita yang terkena judi online, mereka harus segera didisiplinkan dan juga ditegur kemudian harus ada pembinaan,” kata dia.

    Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan ASN yang masih mengulangi bermain judol setelah dilakukan pembinaan, maka tidak akan diberi promosi jabatan.

    “Salah satu sanksi yang akan diberikan adalah tidak akan pernah kita promosikan,” kata Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Kamis (24/7).

    Pramono mengatakan telah meminta jajarannya untuk memberikan tindakan tegas kepada pelaku judol. Kendati demikian ia menilai tak semua pemain judol merupakan pelaku, tapi seperti terjerat perbuatan judol sebagai korban.

    Untuk itu Pramono meminta kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar melakukan pembinaan kepada pelaku judol. Terutama apabila pelakunya termasuk ASN di lingkup Pemprov DKI Jakarta.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rano ajak masyarakat Jakarta jadi bagian ekosistem perlindungan anak

    Rano ajak masyarakat Jakarta jadi bagian ekosistem perlindungan anak

    Tangkapan layar dari kanal Youtube Pemprov DKI Jakarta, Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno saat memberikan sambutan di puncak peringatan Hari Anak Nasional Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 di Gedung Serbaguna Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu (26/7/2025). ANTARA/YouTube/@DKIJakarta/ilhamkausar

    Rano ajak masyarakat Jakarta jadi bagian ekosistem perlindungan anak
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 26 Juli 2025 – 13:35 WIB

    Elshinta.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengajak seluruh masyarakat Jakarta untuk turut serta menjadi bagian dari ekosistem perlindungan anak.

    “Mari ciptakan lingkungan yang ramah anak dimulai dari rumah tangga, lingkungan RT/RW hingga sekolah karena anak-anak membutuhkan dukungan teladan dan kehadiran kita sebagai orang tua,” katanya saat menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 di Gedung Serbaguna Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu.

    Sebagaimana tayangan langsung di kanal YouTube Pemprov DKI Jakarta, Rano Karno juga mengatakan sejak tahun 2022, Jakarta telah diakui dan menerima penghargaan sebagai provinsi layak anak.

    “Ini adalah hasil komitmen dan kerja sama seluruh pihak program-program seperti Kartu Jakarta Pintar, pembangunan 324 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), wajib belajar 13 tahun, layanan Day Care hingga pemutihan ijazah menjadi bukti nyata keberpihakan Jakarta terhadap anak-anaknya,” katanya.

    Pemprov Jakarta, kata dia, terus mengupayakan berbagai program dan kegiatan agar anak-anak Jakarta tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pemenuhan hak anak yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi. Sementara itu, Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi Jakarta Iin Mutmainnah menyebutkan ada beberapa tujuan dalam kegiatan Puncak Peringatan Hari Anak Nasional Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.

    “Pertama untuk meningkatkan komitmen dan upaya perangkat daerah Pemprov Jakarta dalam pemenuhan dan perlindungan anak serta perubahan kebijakan dan program pemerintah yang fokus pada pemenuhan hak anak,” katanya.

    Kemudian meningkatkan peran pelopor dan pelapor dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak, menciptakan ruang yang berkualitas dalam rangka meningkatkan pengasuhan keluarga dan pemenuhan hak anak.

    “Selanjutnya, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pentingnya melindungi hak-hak anak serta memberikan perhatian kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa melalui berbagai kegiatan dan kampanye secara masif,” kata Iin.

    Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memberikan penghargaan dan pengakuan terhadap perjuangan anak yang berkontribusi dalam membangun bangsa. Kegiatan yang melibatkan 964 peserta ini, tambah dia, juga diisi dengan pemberian secara simbolis simpanan pelajar (Simpel) dari Bank Jakarta, drama musikal dan hiburan lainnya.

    Sumber : Antara

  • Pramono Klaim Eks Warga Kampung Bayam Sudah Pindah ke Rusun, Ketua Tani: Bohong! Megapolitan 25 Juli 2025

    Pramono Klaim Eks Warga Kampung Bayam Sudah Pindah ke Rusun, Ketua Tani: Bohong! Megapolitan 25 Juli 2025

    Pramono Klaim Eks Warga Kampung Bayam Sudah Pindah ke Rusun, Ketua Tani: Bohong!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Eks warga
    Kampung Susun Bayam
    (KSB) membantah pernyataan Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    yang menyebut mereka telah pindah ke rumah susun (rusun) samping Jakarta International Stadium (JIS).
    “Belum (pindah ke rusun), itu bohong,” kata Ketua Tani Kampung Susun Bayam (KSB) bernama Furqon (42) saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Jumat (25/7/2025) malam.
    Bahkan, kata Furqon, sampai detik ini Eks Warga KSB masih bertahan di Hunian Sementara (Huntara) di Jalan Tongkol, Ancol, Jakarta Utara.
    “Bahkan, belum ada kejelasan kapan itu pindahnya. Parah itu Mas Pram,” ungkap dia.
    Furqon juga membantah bahwa dirinya telah dihubungi oleh Pramono.
    “Kalau Gubernur hubungi aku, wah keren. Bohongnya berlebihan,” tegas Furqon.
    Ia menyebut, jangankan dihubungi secara langsung, surat yang dikirimkan warga KSB kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun belum mendapat balasan.
    Ketua Tani itu bilang, sampai detik ini eks warga KSB belum mendapat kepastian kapan bisa pindah ke rusun samping JIS.
    Bahkan, Furqon menilai, pihak Pemprov Jakarta tak transparan terkait apa yang menjadi kendala sampai akhirnya warga belum juga bisa menempati rusun itu hingga kini.
    Diberitakan sebelumnya, Pramono Anung mengklaim bahwa eks warga KSB telah menempati rusun di samping JIS sesuai dengan janji kampanyenya.
    “Sudah mendapatkan laporan sebenarnya yang utama kelompok Furqon sudah di dalam. Saya kemarin komunikasi sama Furqon,” kata Pramono saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).
    Bahkan, kata Pramono, akan ada kelompok tani lain yang akan menyusul untuk menempati rusun samping JIS tersebut.
    Untuk diketahui, polemik Kampung Susun Bayam bermula dari penggusuran warga rusun untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) pada 2019. Wilayah tersebut diklaim secara historis merupakan milik pemerintah provinsi Jakarta.
    Anies Baswedan yang saat itu menjabat sebagai gubernur Jakarta bersama PT JakPro berjanji akan membangunkan rumah susun di samping JIS untuk
    warga Kampung Susun Bayam
    .
    Namun, usai JIS dan rumah susun itu selesai dibangun, PT JakPro justru tidak menepati janjinya.
    Oleh sebab itu, warga merasa tidak terima karena JakPro telah berjanji memberikan izin eks warga KSB tinggal di rumah susun tersebut usai pembangunan JIS rampung.
    Hal ini menyebabkan bentrok kedua belah pihak hingga memerlukan mediasi antara warga dengan Pemprov DKI Jakarta yang difasilitasi Komnas HAM.
    Hasil dari mediasi menyatakan, eks warga KSB sepakat berdamai dan bersedia menunggu keputusan JakPro selanjutnya terkait rencana pembangunan rumah susun baru di Jalan Yos Sudarso.
    Sambil menunggu proses pembangunan rusun itu, eks warga KSB akan tinggal di hunian sementara yang berada di Jalan Tongkol, Ancol, Jakarta Utara.
    Warga juga meminta agar diberikan kehidupan yang layak selama harus tinggal di huntara.
    Di tengah polemik yang belum terselesaikan, Pramono Anung yang saat itu mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta berjanji akan menyelesaikan permasalahan antara JakPro dan eks
    warga Kampung Bayam
    .
     
    Ia pun berjanji akan kembali mengizinkan eks warga Kampung Bayam menempati rusun samping JIS jika terpilih menjadi gubernur.
    Janji itu pun ditepati oleh Pramono usai resmi menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Secara simbolis Pramono dan wakilnya Rano Karno menyerahkan kunci rusun kepada eks warga Kampung Bayam, Kamis (13/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hore, Pemprov DKI Jakarta Potong Pajak BBM hingga 80% – Page 3

    Hore, Pemprov DKI Jakarta Potong Pajak BBM hingga 80% – Page 3

    Sebelumnya, Pramono mengaku terkejut saat mengetahui ada ketentuan terkait penerapan PBBKB sebesar 10 persen di Jakarta.

    Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

    Dikutip dari laman web resminya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta menjelaskan bahwa PBBKB dikenakan atas semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan oleh kendaraan bermotor maupun alat berat.

    Artinya, setiap kali warga mengisi BBM, secara otomatis akan dikenakan pajak ini. Namun, pihak yang diwajibkan memungut dan menyetorkan PBBKB ke Kas Daerah bukanlah konsumen langsung, melainkan penyedia bahan bakar seperti produsen atau importir.

    Pemungutan pajak dilakukan saat bahan bakar diserahkan kepada konsumen.

    Adapun tarif PBBKB di Jakarta ditetapkan sebesar 10 persen dari nilai jual bahan bakar sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

    Meski begitu, ada pengecualian khusus bagi kendaraan umum yang hanya dikenakan tarif setengahnya, yakni 5 persen.

    Tapi ada pengecualian. Untuk kendaraan umum, tarifnya hanya 50 persen dari tarif normal. Artinya, kendaraan umum bayar PBBKB sebesar 5 persen saja. “Kebijakan ini dibuat untuk mendukung transportasi umum yang lebih terjangkau,” kata Bapenda.

     

  • Pramono Klaim Eks Warga Kampung Bayam Sudah Tempati Rusun Megapolitan 25 Juli 2025

    Pramono Klaim Eks Warga Kampung Bayam Sudah Tempati Rusun Megapolitan 25 Juli 2025

    Pramono Klaim Eks Warga Kampung Bayam Sudah Tempati Rusun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Gubernur DKI
    Jakarta

    Pramono Anung
    mengklaim bahwa warga eks Kampung Bayam kini telah menempati Rumah Susun (Rusun) samping Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara.
    Ia menyebut Kelompok Tani Kampung Bayam Madani yang dipimpin Furqon sudah masuk ke dalam rusun tersebut.
    “Sudah mendapatkan laporan sebenarnya yang utama kelompok Furqon sudah di dalam. Saya kemarin komunikasi sama Furqon,” ucap Pramono saat ditemui di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).
    Bahkan, kata Pramono, ada kelompok lain yang akan menyusul menempati rusun tersebut secara bertahap.
    “Ada kelompok lain sekarang ini pelan-pelan akan semuanya kita atur untuk bisa masuk ke dalam rumah susun,” lanjut dia.
    Namun, klaim Pramono berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Furqon belum lama ini.
    Furqon menegaskan bahwa warga belum benar-benar menempati unit rusun, meski kunci rusun sempat diserahkan oleh Gubernur pada pertengahan Maret 2025.
    Saat itu, warga dijanjikan bisa menempati rusun usai Lebaran. Namun hingga pertengahan Juli 2025, kepindahan itu tak kunjung terealisasi.
    “Itu cuma simbolis aja, itu duplikatnya masih kami pegang, belum memegang kunci sungguhan, belum masuk ke kamarnya juga,” jelas Furqon saat diwawancarai
    Kompas.com
    , Rabu (16/7/2025).
    Furqon mengatakan, hingga kini warga hanya bisa melihat pekarangan depan rusun yang akan dijadikan sebagai lahan
    urban farming
    .
    “Kami cuma bisa masuk pekarangan, cuma bisa melihat,” jelas dia.
    Furqon dan warga lainnya pun mengaku sangat kecewa. Sebab, realisasi kepindahan warga terus molor dan belum dapat kepastian dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengelola.
    Furqon mengaku sudah berulang kali bertanya kepada PT Jakpro dan tim Pramono Anung terkait kapan warga bisa pindah ke rusun. Namun, ia tak pernah mendapat kepastian.
    “Selalu, mungkin enggak bisa dihitung. Sampai empat bulan ini, sebagai ketua saya memiliki tanggung jawab untuk menanyakan terus dan ya itu jawabannya sabar. Apa mereka enggak bisa lihat, petani itu orang yang paling sabar,” ucap Furqon.
    Di tengah kekecewaannya, Furqon meminta agar Pramono meninjau kembali timnya yang membantu menangani kasus KSB.
     
    “Kami menyarankan untuk tinjau ulang tim, jangan sekedar membaca di WhatsApp, surat, tapi realita di lapangannya tidak maksimal,” jelas Furqon.
    Furqon mengatakan, Pramono harus benar-benar meninjau ulang timnya agar harapan eks warga KSB sampai ke telinganya.
    Sebab, kata Furqon, eks warga KSB sudah menaruh banyak harapan kepada Pramono agar bisa kembali pindah ke rusun. Di sisi lain, mereka juga memiliki impian untuk kembali bertani di pekarangan rusun tersebut.
    “Dukung kami, kami petani kecil dan kami akan menjadi jantungnya Ibu Kota Jakarta,” ujar Furqon.
    Untuk diketahui, polemik
    Kampung Susun Bayam
    bermula dari penggusuran warga rusun untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) pada 2019. Wilayah tersebut diklaim secara historis merupakan milik pemerintah provinsi Jakarta.
    Anies Baswedan yang saat itu menjabat sebagai gubernur Jakarta bersama PT JakPro berjanji akan membangunkan rumah susun di samping JIS untuk
    warga Kampung Susun Bayam
    . Namun, usai JIS dan rumah susun itu selesai dibangun, PT JakPro justru tidak menepati janjinya.
    Oleh sebab itu, warga merasa tidak terima karena JakPro telah berjanji memberikan izin eks warga KSB tinggal di rumah susun tersebut usai pembangunan JIS rampung. Hal ini menyebabkan bentrok kedua belah pihak hingga memerlukan mediasi antara warga dengan Pemprov DKI Jakarta yang difasilitasi Komnas HAM.
    Hasil dari mediasi menyatakan, eks warga KSB sepakat berdamai dan bersedia menunggu keputusan JakPro selanjutnya terkait rencana pembangunan rumah susun baru di Jalan Yos Sudarso. Sambil menunggu proses pembangunan rusun itu, eks warga KSB akan tinggal di hunian sementara yang berada di Jalan Tongkol, Ancol, Jakarta Utara.
    Warga juga meminta agar diberikan kehidupan yang layak selama harus tinggal di huntara.
    Di tengah polemik yang belum terselesaikan, Pramono Anung yang saat itu mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta berjanji akan menyelesaikan permasalahan antara JakPro dan eks
    warga Kampung Bayam
    .
    Ia pun berjanji akan kembali mengizinkan eks warga Kampung Bayam menempati rusun samping JIS jika terpilih menjadi gubenur. Janji itu pun ditepati oleh Pramono usai resmi menjabat sebagai Gubernur Jakarta.
    Secara simbolis Pramono dan wakilnya Rano Karno menyerahkan kunci rusun kepada eks warga Kampung Bayam, Kamis (13/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rano ajak pengusaha berperan di berbagai inisiatif bangun Jakarta

    Rano ajak pengusaha berperan di berbagai inisiatif bangun Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengajak para pengusaha semakin aktif berperan dalam berbagai inisiatif strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun kota seperti inovasi teknologi dan pembangunan infrastruktur.

    Selain itu, dia juga mengajak pengusaha terlibat dalam kegiatan pengembangan ekonomi kreatif, penguatan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), kewirausahaan muda serta pelestarian dan pengembangan budaya kota.

    Rano dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jaya di Jakarta Pusat, Jumat, menyampaikan bahwa menjelang usia ke-500 Jakarta pada 2027, Pemprov DKI Jakarta memiliki visi besar menjadikan Jakarta sebagai “Top 50 Global City” pada 2030 dan masuk jajaran “Top 20 Global City” pada 2045.

    Untuk mewujudkan target tersebut, diperlukan kolaborasi strategis yang melibatkan seluruh elemen, terutama para pengusaha muda yang kreatif dan inovatif.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali mengadakan “Jakarta Investment Festival” (JIF). Kegiatan tahunan ini bertujuan mengundang investor dalam dan luar negeri untuk berpartisipasi membangun Jakarta.

    Dalam JIF 2025, Pemprov DKI menawarkan proyek investasi senilai total Rp430,9 triliun atau sekitar 26,9 miliar dolar AS. Proyek-proyek tersebut mencakup pengembangan berbagai kawasan.

    Seperti Pasar Baru di Jakarta Pusat sebagai “culture shopping district”, Ancol, JIS, Danau Sunter dan Danau Cincin di Jakarta Utara sebagai bagian dari “Jakarta’s New Belt” serta kawasan Cawang Hub di Jakarta Timur yang dirancang menjadi “Crossroad East Metro Jakarta Transport Interchange.

    Rano juga mengapresiasi para pengusaha yang tergabung dalam Hipmi Jaya yang selama ini telah bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta dalam mendorong lahirnya pengusaha muda yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing dan menggerakkan perekonomian kota.

    Adapun terkait perekonomian Jakarta, dia mencatat ekonomi Jakarta pada triwulan I tahun 2025 tumbuh sebesar 4,95 persen (tahunan/year-on-year), lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 4,87 persen.

    Pencapaian ini tentu tidak lepas dari kontribusi aktif pelaku usaha, termasuk anggota Himpi Jaya. “Agar roda ekonomi terus bergerak, saya berharap Hipmi Jaya dapat berperan dalam program-program yang mendukung penguatan kelembagaan bisnis, termasuk Koperasi Merah Putih,” katanya.

    Rano menegaskan komitmen Pemprov DKI dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif guna melahirkan lebih banyak pengusaha muda yang tangguh dan berdaya saing.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi temukan satu merek beras langgar standar mutu di Pasar Cipinang

    Polisi temukan satu merek beras langgar standar mutu di Pasar Cipinang

    Kasubdit Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Muhammad Ardila Amry saat ditemui di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (25/7/2025). ANTARA/Ilham Kausar

    Polisi temukan satu merek beras langgar standar mutu di Pasar Cipinang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 16:25 WIB

    Elshinta.com – Subdit Industri dan Perdagangan (Indag) Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menemukan satu merek beras yang diduga melanggar standar mutu saat sidak Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Jumat.

    “Ada satu yang kita temukan dari lima merek tersebut, namun kami juga akan coba mengecek lagi dan berkoordinasi dengan Bareskrim Polri,” kata Kasubdit Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Ardila Amry.

    Namun, Ardila tidak mengungkapkan merek beras yang dimaksud. Ia hanya menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Satgas Pangan Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pemeriksaan beras di laboratorium.

    “Sejauh ini kita sudah ada mengambil (sampel) sekitar delapan (merek), kurang lebih, untuk diuji lab,” katanya.

    Ia juga meminta kerja sama masyarakat dan rekan media apabila menemukan informasi terkait dengan kualitas mutu atau beras yang tidak sesuai dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Masyarakat bisa memberi info kepada pihak berwenang.

    “Karena kami di sini sangat concern dan sangat serius untuk menjaga apa yang sudah menjadi perhatian tidak hanya pemerintah, tetapi juga publik khususnya di negara kita saat ini,” kata Ardila.

    Satgas Pangan Polri menemukan tiga produsen beras yang diduga memproduksi beras tidak sesuai dengan standar mutu sebagaimana yang tertera pada kemasan.

    “PT PIM, PT FS, dan toko SY,” kata Kasatgas Pangan Polri sekaligus Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (24/7).

    Tiga produsen itu, kata dia, memproduksi berbagai merek beras premium yang beredar di pasaran. PT PIM memproduksi beras merek Sania. Lalu, toko SY memproduksi beras merek Jelita dan Anak Kembar. Sedangkan, PT FS memproduksi beras merek Setra Ramos Merah, Setra Ramos Biru, dan Beras Setra Pulen.

    Dipaparkan Helfi, kasus ini bermula ketika Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mendapatkan pengaduan dari Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman terkait hasil temuan di lapangan soal mutu dan harga beras yang anomali. Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas Pangan Polri langsung melaksanakan penyelidikan terhadap 212 merek beras.

    Sumber : Antara

  • Koperasi Merah Putih Melawai jamin harga produk UMKM lebih terjangkau

    Koperasi Merah Putih Melawai jamin harga produk UMKM lebih terjangkau

    Jakarta (ANTARA) – Pengelola Koperasi Merah Putih Melawai di Blok M Hub, Jakarta Selatan, menjamin harga produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lebih terjangkau jika dibandingkan dengan barang di pasaran.

    “Di sini bahan pokoknya saja sih agak lebih miring harganya, jadi lebih murah,” kata kasir Koperasi Merah Putih Marini Cahya kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

    Marini mengatakan sejumlah bahan pokok yang terbilang terjangkau misalnya satu ekor ayam karkas utuh Dharma Jaya dengan berat 0,8 hingga 0,9 kilogram (kg) seharga Rp29 ribu.

    Ia mengatakan harganya jadi lebih murah karena mendapat diskon 15 persen dari harga asli sebesar Rp34 ribu.

    “Selain bahan pokok, kami juga menyediakan jajanan ringan, minuman, makanan beku (frozen food), dan sebagainya,” ucapnya.

    Ditambahkan Marini, sejak diresmikan pada Senin (21/7) oleh Pemerintah Provinsi DKI, antusiasme warga cukup tinggi untuk mengunjungi koperasi tersebut.

    Hal tersebut juga berbanding lurus dengan pendapatan koperasi yang tercatat meningkat sejak peresmian.

    “Pendapatannya dari hari Senin (21/7) sampai sekarang alhamdulillah meningkat, cuma memang namanya juga baru ya kadang biasa aja,” ucapnya.

    Setiap harinya ada kurang lebih 20 orang memilih berbelanja di koperasi yang letaknya berada dekat dengan tempat parkir bawah tanah Blok M Square.

    Meski belum ada layanan simpan pinjam, Koperasi Merah Putih Melawai berencana membuka jasa pesan antar dari toko ke lokasi pembeli.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan seluruh Koperasi Merah Putih di 267 kelurahan akan beroperasi dalam tiga bulan ke depan.

    Hingga kini, terhitung sebanyak 267 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Jakarta sudah memiliki izin usaha dan status badan hukum. Namun, operasional koperasi tersebut akan berjalan secara bertahap.

    Sejumlah pihak yang terlibat mendukung yakni Food Station, Pasar Jaya, Dharma Jaya, Pertamina, Bank Mandiri dan Bank Jakarta.

    Koperasi Merah Putih adalah lembaga ekonomi yang dibentuk oleh masyarakat desa atau kelurahan dengan mengusung nilai gotong royong dan partisipasi aktif warga dalam pengelolaan usaha.

    Selain itu, juga dirancang sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengatasi persoalan ekonomi di pedesaan.

    Pemprov DKI Jakarta berharap Koperasi Kelurahan Merah Putih di DKI Jakarta mampu semakin membuat roda perekonomian warga Jakarta berputar.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.