Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Cerita Rano Karno di balik komitmen Pemprov DKI merawat lansia

    Cerita Rano Karno di balik komitmen Pemprov DKI merawat lansia

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta Rano Karno Rabu pagi ini seperti biasanya tampil rapi mengenakan pakaian dinas berkelir cokelat.

    Dia tiba sekitar pukul 09.10 WIB di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, untuk memberikan sambutan dalam acara yang dihadiri sekitar 60 lansia.

    Dia mengawali sambutannya dalam acara Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi DKI Jakarta bertema “Bahagia di Hari Tua” itu dengan berkata bahwa dirinya tak suka datang ke acara itu.

    “Sebetulnya, jujur saya enggak suka datang ke sini”, kata Rano yang kemudian disambut tawa para lansia dan sebagian berkata, “Acara nenek-nenek ya?”. Rano melanjutkan, “Pasti mata saya ngembeng (berair atau berkaca-kaca)”.

    Rano rupanya teringat masa lalunya yang sempat diusir dari rumah. Ini lantaran rumahnya dijadikan markas para lansia berlatih renang. Ada di kolam di rumah Rano yang cukup menampung segerombolan lansia, tak pasti berapa jumlahnya.

    Padahal yang dilakukan bukan berenang seperti atlet atau sekadar melatih gerakan tertentu. Namun sekilas tampak hanya “kecipak kecipuk” di pinggir kolam. Ternyata, mereka melatih otot.

    Selain didatangi lansia untuk berenang, rumah Rano juga menjadi tempat karaoke. Setiap pagi, entah itu para asisten rumah tangga (ART) atau joki sudah antre mengambil nomor urut untuk bernyanyi.

    Belakangan dia sadar, itu merupakan cara para lansia tetap bahagia. Rano menekankan pentingnya penerapan gaya hidup aktif terutama bagi mereka yang sudah berusia senja.

    Ini pun berlaku baginya, yang sebentar lagi berusia 65 tahun. Rano sembari bercanda mengatakan tak perlu kado, tapi cukup doa saja. Para lansia yang rata-rata kaum perempuan pun tertawa mendengarnya.

    Gaya hidup aktif dia lakukan, setidaknya melalui kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang mewajibkan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) naik angkutan umum setiap hari Rabu.

    Gara-gara kebijakan ini, Rano menyelipkan jalan kaki menuju Halte MRT Lebak Bulus, sebelum menaiki kereta. Rano merasa perjalanan setiap Rabu bermanfaat untuknya.

    Gaya hidup aktif pun menjadi salah satu kiat yang dia berikan pada para lansia agar tetap bahagia di masa tua. Lakukan aktivitas fisik apa saja sesuai kemampuan. Ini lebih baik ketimbang perilaku hidup sedenter (minim aktivitas fisik) yang lebih banyak merugikan ketimbang manfaatnya.

    Rano berkisah, sewaktu ibundanya masih hidup, juga diajak tetap bergerak. Padahal saat itu, kondisi lututnya bermasalah. Rano masih ingat sang ibu mengeluh sakit, namun tetap diminta bergerak.

    “Kalau bilang sakit, ya duduk. Tapi saya bilang, jalan mak. Jangan kita duduk, demi waktu kita rugi,” kata Rano menirukan ucapannya kala itu pada ibundanya.

    Berbicara gaya hidup aktif, berenang juga bisa menjadi pilihan, kata Rano. Dia bahkan mengizinkan para lansia berenang di rumahnya. Namun, dengan syarat tak boleh mengusirnya dari rumah. Lagi-lagi lansia tertawa mendengar ocehan sang wagub.

    Dia lalu bercerita mengenai adiknya, Suti Karno yang kini aktif dalam kegiatan sosial penyandang disabilitas.

    Kondisi sang adik kini tak seperti dulu. Suti menjalani amputasi kaki kanan karena penyakit diabetes yang dideritanya selama 18 tahun.

    Rano mengatakan, semula Suti malu dan memilih diam di rumah. Namun, setelah diyakinkan pentingnya terus bergerak alih-alih diam menunggu ajal, barulah Suti mengiyakan ajakan sang kakak.

    “Saya bilang, ’emang lu mau diam aja menunggu mati? Bergerak. Jalan. Aktif. Lu masih bisa bawa manfaat. Karena ada orang yang lebih parah dari lu’. Baru sadar dia,”, kata Rano.

    Selain bergerak, dia juga mengingatkan pentingnya menjaga pola makan sehat. Rano mengatakan saat ini tak lagi memiliki kantong empedu, sehingga harus lebih berhati-hati memilih makanan.

    Selain itu, dia juga sudah pernah menjalani pemasangan ring jantung. Karenanya, Rano betul-betul menjauhkan diri dari rokok. Padahal dulunya dia perokok berat. Saat ini, sudah 20 tahun pria yang dikenal publik salah satunya melalui tokoh Si Doel dalam “Si Doel Anak Sekolahan” berhenti merokok.

    Acara Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi DKI Jakarta bertema “Bahagia di Hari Tua” di TIM, Jakarta, Selasa (29/7/2025). (ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta.)

    Rano lalu melanjutkan tipsnya tetap bahagia di usia tua, yakni melakukan hobi. Apapun itu, misalnya menyulam atau melukis seperti Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Berbicara tentang SBY, Rano mengatakan Selasa pagi ini, SBY bersama pelukis asal Jerman, Christopher Lehmpfuhl menyambangi Balai Kota Jakarta.

    SBY tak ikut melukis, tetapi menemani sang pelukis menggambar Monumen Nasional (Monas), Jakarta dari lantai 23 gedung balai kota.

    Christopher Lehmpfuhl dikenal memiliki keahlian melukis dengan teknik finger painting, yakni teknik melukis menggunakan jari tangan sebagai alat utama untuk mengaplikasikan cat ke permukaan media, biasanya kertas atau kanvas. SBY rupanya pernah belajar dengan Christopher melukis alam dengan teknik finger painting.

    Menurut Rano, kegiatan melukis bisa membantu untuk mengasah otak.

    Beralih pada cerita Rano, mengenai kiat bahagia, tetap terhubung dengan teman-teman, kerabat, dan keluarga menjadi upaya yang disarankan Rano.

    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pasar Taman Puring terbakar, Legislator: Bukti lemahnya pencegahan

    Pasar Taman Puring terbakar, Legislator: Bukti lemahnya pencegahan

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, kebakaran yang terjadi di Pasar Taman Puring di Jakarta Selatan merupakan alarm kegagalan dan bukti lemahnya sistem keamanan serta pencegahan kebakaran di pasar tradisional di Jakarta itu.

    “Kebakaran Pasar Taman Puring adalah alarm kegagalan sistem pencegahan,” kata Mujiyono di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, kebakaran tersebut merupakan peringatan serius bagi pemerintah dan kejadian tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga agar di kemudian hari tidak terulang lagi.

    Untuk itu, Mujiyono meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan audit ulang mulai dari instalasi listrik, ketersediaan alat pemadam api ringan (APAR) dan juga sistem alarm asap terutama di pasar tradisional.

    Selain itu, Mujiyono juga berharap agar pasar tradisional di Jakarta dapat di revitalisasi dengan lebih baik lagi dan sesuai standar agar dapat mencegah terjadinya kebakaran.

    “Seluruh pasar wajib diaudit ulang, mulai dari instalasi listrik, ketersediaan APAR, sistem alarm asap, hingga jalur evakuasi dan akses mobil pemadam,” kata dia.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berjanji memperbaiki Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, setelah terbakar pada Senin (28/7) malam.

    Sebanyak 552 kios dan barang di dalam pasar itu ludes terbakar di luas area 1.500 meter persegi (m2) tersebut.

    Penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik dari salah satu toko pakaian bekas yang tertutup. Tak ada korban jiwa, namun taksiran total kerugian dari kebakaran itu mencapai Rp30 miliar.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tingkat kemiskinan Jakarta naik, Pemprov DKI siapkan tujuh kebijakan

    Tingkat kemiskinan Jakarta naik, Pemprov DKI siapkan tujuh kebijakan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan tujuh kebijakan strategis untuk mengatasi kenaikan angka kemiskinan dan menekan ketimpangan di Jakarta yang tercatat mengalami peningkatan pada Maret 2025.

    “Beban ekonomi makin berat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Kami akan mengambil tujuh langkah cepat untuk mengatasi kemiskinan baru dan menekan ketimpangan,” kata Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, di Jakarta, Senin.

    Suharini merinci kebijakan strategis ini yakni mengendalikan inflasi pangan dan energi. Pengendalian inflasi dilakukan melalui intervensi harga pasar, subsidi ongkos distribusi, serta memperkuat cadangan pangan strategis.

    Kebijakan selanjutnya, yaitu memperluas dan memperkuat bantuan sosial, dengan menyasar kelompok hampir miskin dan masyarakat yang baru jatuh miskin akibat tekanan ekonomi.

    Berikutnya, mendorong penciptaan kerja formal, termasuk perluasan program padat karya, pelatihan keterampilan digital, penguatan UMKM, dan kemitraan dengan sektor swasta.

    Selanjutnya, meningkatkan akses terhadap hunian dan layanan dasar, dengan menyediakan hunian terjangkau dan subsidi untuk listrik, transportasi publik, serta pendidikan.

    Kebijakan berikutnya, memberikan insentif kepada pelaku usaha yang mempekerjakan kelompok rentan, serta memperluas layanan publik di wilayah padat penduduk.

    Kemudian, membangun fondasi dan menyusun indikator untuk menjawab kebutuhan konkret warga, seperti penyediaan infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi hijau, serta penguatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

    Serta, mewujudkan Jakarta Fund untuk memperkuat investasi yang mendukung perekonomian Jakarta.

    Suharini mengatakan, Pemprov DKI merespons serius kenaikan angka kemiskinan dan ketimpangan berdasarkan laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta.

    Data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan di Jakarta per Maret 2025 mencapai 4,28 persen, naik dari 4,14 persen pada September 2024. Kenaikan ini menjadi peningkatan pertama sejak pandemi COVID-19.

    Suharini menyebut kondisi ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang belum inklusif. Peningkatan jumlah pekerja informal dan tekanan inflasi turut memperlebar jurang ketimpangan sosial.

    Selain tingkat kemiskinan, laporan BPS juga mencatat proporsi pengeluaran 40 persen masyarakat terbawah hanya sebesar 16,12 persen, menunjukkan ketimpangan tinggi sesuai klasifikasi Bank Dunia.

    Adapun ketimpangan pengeluaran (rasio gini) Jakarta naik dari 0,431 (September 2024) menjadi 0,441 (Maret 2025), tertinggi di Indonesia.

    “Fokus kami bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga mempersempit kesenjangan. Kami ingin memastikan pertumbuhan ekonomi Jakarta lebih merata dan adil,” kata dia.

    Suharini menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah pusat, lembaga filantropi, dan dunia usaha, guna menciptakan perlindungan sosial yang adaptif dan penciptaan kerja yang berkelanjutan.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Jakbar gencar optimalkan penerimaan ZIS dari ASN

    Pemkot Jakbar gencar optimalkan penerimaan ZIS dari ASN

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat terus menggencarkan untuk optimalisasi penerimaan Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) ASN, khususnya dari lingkungan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan 2.

    Wakil Wali Kota Jakarta Barat Yuli Hartono mengatakan, ZIS bukan sekadar kewajiban spiritual, tetapi instrumen sosial yang efektif dalam menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan sosial di tengah masyarakat.

    “Program pemotongan ZIS TKD 2,5 persen ASN ini bentuk konkret dari kepedulian kita bersama untuk menyalurkan sebagian rezeki kita demi kemaslahatan umat,” ucap Yuli dalam sosialisasi di Kantor Wali Kota Jakbar, Senin.

    Oleh karena itu, dukungan dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II merupakan elemen penting dalam menggerakkan potensi zakat sebagai kekuatan sosial yang memberdayakan.

    Melalui optimalisasi pengumpulan ZIS ASN ini, kata dia, masih ada 1.834 ASN dari 6.310 ASN potensi untuk dioptimalkan.

    “Kami berharap akan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan Baznas (Bazis) Kota Jakarta Barat dalam mewujudkan keadilan sosial dan penguatan ekonomi umat di wilayah,” kata dia.

    Sementara itu, Kasudin Pendidikan Jakbar Diding Wahyudi menyebutkan bahwa sosialisasi itu merupakan tindak lanjut dari Instruksi Gubernur (Ingub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2019, tentang Pengumpulan dan Penunaian Zakat pendapatan bagi Pegawai Negeri Sipl dan CPNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    “Serta Insekda DKI Jakarta Nomor 124 Tahun 2019, tentang Optimalisasi Penunaian dan Pengumpulan Zakat Pendapatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemprov DKI,” ujarnya.

    Selain itu, sosialisasi tersebut untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama No 69 Tahun 2015.

    Sebelumnya, Pemerintah Kota Administrasi (Pemkot) Jakarta Barat melalui Baznas Bazis setempat menargetkan perolehan zakat, infak dan sedekah (ZIS) tahun 2025 senilai Rp54 miliar, atau lebih tinggi dari capaian pengumpulan ZIS 2024 yang senilai Rp41 miliar.

    “Target pengumpulan ZIS Jakarta Tahun 2025 yang mana telah ditetapkan target senilai Rp54 miliar, dari pencapaian target tahun 2024 senilai Rp41 miliar,” kata Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto usai membuka rapat penetapan target pengumpulan ZIS Jakarta Barat Tahun 2025 yang berlangsung di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Rabu (20/2).

    Uus Kuswanto menilai bahwa penetapan target pengumpulan ZIS Tahun 2025 tersebut menjadi tantangan bagi Baznas Bazis Jakarta Barat.

    “Ini menjadi tantangan Baznas Bazis untuk bisa mencapai target yang luar biasa peningkatannya. Namun berdasarkan pengalaman tahun 2024, memang betul terjadi peningkatan. Target tahun 2023 mencapai Rp33 miliar, tahun 2024 terjadi peningkatan capaian senilai Rp41 miliar dari target Rp49 miliar. Jadi ada kenaikan capaian sekitar Rp8 miliar,” ucap Uus.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI gandeng ahli biogas percepat atasi BABS di Jaktim

    Pemprov DKI gandeng ahli biogas percepat atasi BABS di Jaktim

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng ahli biogas dalam pembangunan sistem sanitasi berbasis teknologi tepat guna untuk mengatasi praktik buang air besar sembarangan (BABS), khususnya di Jakarta Timur (Jaktim).

    “Kami, khususnya Jakarta Timur secara serius menyelesaikan persoalan BABS. Kami juga bekerja sama dengan ahli biogas dari Kediri, dikenal sebagai Ratu Biogas Indonesia,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam acara peletakan batu pertama (groundbreaking) tangki septik komunal terintegrasi teknologi tepat guna biogas dan tangki septik skala rumah tangga di Rusunami Bidara Cina, Jakarta Timur, Senin.

    Pramono menyebut, persoalan BABS masih menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan program ini menargetkan 2.936 jiwa dari 921 kepala keluarga (KK) tidak lagi buang air besar (BAB) ke saluran atau sungai.

    “Kami menargetkan Jakarta bebas BABS melalui pembangunan sistem sanitasi yang layak, salah satunya di kawasan padat penduduk seperti Rusunami Bidara Cina,” ujar Pramono.

    Dalam kegiatan peninjauan pembangunan tangki septik komunal tersebut, Pramono juga menyatakan bahwa program ini menunjukkan kesungguhan Pemprov DKI dalam membenahi sanitasi warga.

    Program ini didukung oleh kerja sama lintas sektor, termasuk swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

    Apalagi, upaya ini menyentuh kebutuhan dasar warga, sekaligus mendorong perubahan perilaku agar masyarakat tidak lagi buang air besar sembarangan.

    “Ini menyangkut kebutuhan harian. Harapannya, masyarakat bisa berubah dan Jakarta menjadi kota yang sehat dan bersih,” ucap Pramono.

    Menurut Pramono, sebelum pembangunan tangki septik, sebagian besar warga terpaksa BAB langsung ke saluran atau sungai.

    “Sebagian besar ke sungai. Ini yang harus kita ubah. BAB itu soal privasi dan kita ingin masyarakat bisa melakukannya dengan lebih nyaman dan layak,” ujar Pramono.

    Pemprov DKI Jakarta juga akan terus memperluas program ini ke wilayah padat lainnya.

    “Saya minta wali kota dan camat-camat melaporkan wilayah yang masih butuh intervensi. Ini soal kemanusiaan dan kesehatan,” ujar Pramono.

    Target penyelesaian persoalan sanitasi di kawasan padat tahun ini.

    Meskipun begitu, Pramono mengaku tidak semua wilayah melaporkan persoalan ini secara terbuka.

    “Karena itu, saya minta wali kota secara proaktif melaporkan dan menuntaskan titik-titik rawan BABS,” kata Pramono.

    Adapun 10 titik lokasi pembangunan tangki septik yang tersebar di sejumlah kelurahan, antara lain di Bidara Cina, Rawa Bunga, Kampung Rambutan, Pekayon, Pinang Ranti, Cipinang Melayu, Penggilingan, Kayu Manis, Cipinang, dan Klender.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI cairkan bansos PKD pada Juli 2025

    DKI cairkan bansos PKD pada Juli 2025

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mencairkan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) meliputi Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ) pada Juli 2025 untuk 149.687 orang penerima.

    Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin dalam keterangan di Jakarta, Senin mengatakan bantuan dengan jumlah sebesar Rp300 ribu untuk setiap penerima itu diberikan pada Jumat (25/7).

    Dia merinci, jumlah penerima pada Juli 2025 terdiri dari 122.408 penerima KLJ, 15.105 penerima KPDJ dan 12.174 penerima KAJ.

    Iqbal memastikan bantuan tepat sasaran karena sudah melalui proses verifikasi data yang ketat dan pemadanan berbagai sumber.

    “Selain itu, kami secara rutin melakukan pemutakhiran data bersama petugas pendamsos (pendata dan pendamping sosial) dan pengurus RT untuk memastikan keakuratan informasi penerima,” katanya.

    Iqbal mengatakan penyaluran bantuan sosial PKD mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 541 Tahun 2025 tentang Perubahan Kepgub 270 Tahun 2025 tentang Penerima dan Besaran Bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar Untuk Anak Usia Dini, Lanjut Usia, dan Penyandang Disabilitas.

    Merujuk Kepgub tersebut, bansos PKD disalurkan kepada penerima saat ini, penerima 2024 yang ditangguhkan dan penerima baru.

    Iqbal mencatat adapun jumlah penerima baru sebanyak 56.351 orang, mencakup penerima KLJ sebanyak 38.414 orang, KPDJ 4.489 orang, dan KAJ 13.448 anak.

    Namun, dana bansos PKD bagi mereka belum dapat dicairkan hingga proses pembukaan rekening kolektif oleh Bank Jakarta selesai.

    Lalu, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial Untuk Pelindungan Sosial, salah satu kriteria penerima Bansos PKD adalah harus terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah bertransformasi menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Pemprov DKI Jakarta mengajak masyarakat ikut aktif mengawasi penyaluran bantuan sosial PKD ini agar tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Alih fungsi Lapangan Bola Kedoya jadi arena padel akhirnya dibatalkan

    Alih fungsi Lapangan Bola Kedoya jadi arena padel akhirnya dibatalkan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membatalkan rencana alih fungsi lapangan sepak bola pilar di Jalan Pilar Baru, RT 04 RW 03 Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat menjadi arena padel.

    Menurut Lurah Kedoya Selatan, Aryan Safari, pembatalan itu telah dibahas dalam rapat yang digelar di Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, beberapa hari lalu.

    Hasilnya, tidak ada alih fungsi sarana olahraga dengan luas kurang lebih 4.725 meter persegi menjadi lapangan padel.

    “Sudah beres itu. Tidak dibikin lapangan padel, tetap dipakai buat lapangan sepak bola. Itu sudah dibahas dalam rapat di Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta,” ujarnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

    Kendati demikian, ia menegaskan, pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari Pemprov DKI Jakarta.

    “Yang penting kami bersama warga sudah memperjuangkan, jadi jangan dibikin sarana padel. Tetap difungsikan sebagai lapangan bola buat masyarakat,” imbuhnya.

    Sebelumnya diberitakan, Warga RW 03 Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat menolak keras rencana pengubahan lapangan bola di lokasi tersebut menjadi area padel.

    Seorang warga RT 05 bernama Iskandar (45) menyebut bahwa lapangan itu merupakan satu-satunya arena olahraga warga sekitar.

    “Lapangan olahraga warga ya cuma ini doang, enggak ada lagi. Kalau ini jadi lapangan padel, warga gimana olahraganya,” kata Iskandar yang tengah jeda bermain bola, Kamis (24/7).

    Menurutnya, padel adalah olahraga kelas menengah ke atas. Dengan dijadikannya lapangan bola RW 03 menjadi arena padel, maka akses warga akan semakin terbatas.

    “Ya kalau saya sama warga sini menolak keras. Padel itu kan olahraga kelas menengah ke atas ya. Kalau di sini kan warga bisa main bola tiap sore. Kalau lapangan padel kan sudah ada dekat sini. Jadi ini buat warga aja,” kata Iskandar.

    Pantauan ANTARA di lokasi pada pukul 17.30 WIB, penolakan warga setempat juga nampak dari coretan mural di tembok lapangan bola RW 03.

    Sejumlah tulisan seperti “padel is not my style (padel bukan gaya saya)”, “olahraga bukan hanya milik si kaya”, “rakyat kecil butuh ruang bersenang-senang” dan sejumlah mural lainnya memenuhi satu sisi tembok luar lapangan.

    Adapun Komisi E DPRD DKI Jakarta telah menolak tegas alih-fungsi lapangan sepak bola RW 03 Kedoya Selatan menjadi area padel.

    Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Yudha Permana dalam rapat bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) di Gedung Parlemen, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (22/7).

    “Saya menyampaikan kepada Pak Kadis, tolong kajiannya harus benar-benar final. Dan libatkan warga sekitar, karena sekarang sudah ada friksi-friksi. Di lapangan (sudah ada) spanduk banner penolakan pembangunan lapangan padel,” ujar Yudha.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI targetkan tanam mangrove sepanjang satu kilometer dalam setahun

    DKI targetkan tanam mangrove sepanjang satu kilometer dalam setahun

    Jakarta (ANTARA) –

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan menanam bibit mangrove sepanjang satu kilometer di pesisir pantai dalam satu tahun untuk mewujudkan pesisir utara Jakarta menjadi daerah hijau.

    “Untuk penanaman mangrove ditargetkan minimal 1 Km setiap tahunnya dan pihaknya menanam empat lokasi mencapai 10.000 pohon mangrove pada Sabtu (26/7),” kata Sekretaris Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Rudy Syahrul di Jakarta, Minggu.

    Aksi penanaman mangrove pada Sabtu (26/7) dalam rangka peringatan Hari Mangrove Sedunia Tahun 2025 dan mendukung upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam restorasi ekosistem pesisir.

    Penanaman 10.000 mangrove secara serentak di empat lokasi yaitu Kawasan Pelabuhan PT KCN, Rusun Marunda, STIP Marunda dan Hutan Lindung Angke Kapuk.

    “Mudah-mudahan target tahun ini menanam mangrove sepanjang 1 kilometer pesisir pantai dapat tercapai,” kata dia.

    Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Nirwono Yoga mengatakan, Gubernur Pramono Anung berkomitmen untuk membangun kota Jakarta yang berkelanjutan dan sebagai komitmen dari itu adalah membangun sebuah ruang terbuka hijau (RTH).

    Jika berbicara tepi pantai Jakarta sepanjang 3,2 Kilometer dan Pemprov DKI Jakarta menargetkan dalam satu tahun itu sepanjang 1 kilometer pesisir pantai ditanami mangrove.

    Dia berharap dukungan dari semua pihak seperti swasta, masyarakat terutama komunitas mangrove agar dapat terlibat dalam penanaman mangrove atau bakau secara massal.

    “Jadi tidak hanya di hari mangrove saja melainkan sepanjang tahun dengan target minimal 1 Km kalau lebih akan semakin bagus sehingga capaian untuk menambah panjang jalur hijau mangrove dapat melampaui target,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI targetkan tanam mangrove sepanjang satu kilometer dalam setahun

    DKI targetkan tanam mangrove sepanjang satu kilometer dalam setahun

    Jakarta (ANTARA) –

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan menanam bibit mangrove sepanjang satu kilometer di pesisir pantai dalam satu tahun untuk mewujudkan pesisir utara Jakarta menjadi daerah hijau.

    “Untuk penanaman mangrove ditargetkan minimal 1 Km setiap tahunnya dan pihaknya menanam empat lokasi mencapai 10.000 pohon mangrove pada Sabtu (26/7),” kata Sekretaris Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Rudy Syahrul di Jakarta, Minggu.

    Aksi penanaman mangrove pada Sabtu (26/7) dalam rangka peringatan Hari Mangrove Sedunia Tahun 2025 dan mendukung upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam restorasi ekosistem pesisir.

    Penanaman 10.000 mangrove secara serentak di empat lokasi yaitu Kawasan Pelabuhan PT KCN, Rusun Marunda, STIP Marunda dan Hutan Lindung Angke Kapuk.

    “Mudah-mudahan target tahun ini menanam mangrove sepanjang 1 kilometer pesisir pantai dapat tercapai,” kata dia.

    Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Nirwono Yoga mengatakan, Gubernur Pramono Anung berkomitmen untuk membangun kota Jakarta yang berkelanjutan dan sebagai komitmen dari itu adalah membangun sebuah ruang terbuka hijau (RTH).

    Jika berbicara tepi pantai Jakarta sepanjang 3,2 Kilometer dan Pemprov DKI Jakarta menargetkan dalam satu tahun itu sepanjang 1 kilometer pesisir pantai ditanami mangrove.

    Dia berharap dukungan dari semua pihak seperti swasta, masyarakat terutama komunitas mangrove agar dapat terlibat dalam penanaman mangrove atau bakau secara massal.

    “Jadi tidak hanya di hari mangrove saja melainkan sepanjang tahun dengan target minimal 1 Km kalau lebih akan semakin bagus sehingga capaian untuk menambah panjang jalur hijau mangrove dapat melampaui target,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kelompok Tani Kampung Bayam bisa tempati hunian JIS

    Kelompok Tani Kampung Bayam bisa tempati hunian JIS

    Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno bersama Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta, Afan Adriansyah bersama warga Kampung Bayam di Jakarta. ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta

    Kelompok Tani Kampung Bayam bisa tempati hunian JIS
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 27 Juli 2025 – 15:40 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan warga yang tergabung dalam Kelompok Tani Kampung Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara, bisa menempati Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO) Jakarta International Stadium (JIS) pada pekan depan.

    Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta, Afan Adriansyah mengatakan, penghunian HPPO JIS telah memasuki fase final dan pada 28-29 Juli 2025, Kelompok Tani Kampung Bayam dijadwalkan menandatangani kontrak hunian dengan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) lalu secara paralel mulai menghuni HPPO JIS.

    “Kami berharap seluruh prosesnya bisa diikuti dengan baik. Dengan demikian, proses penghunian pun berlandaskan aspek legal,” kata dia di Jakarta, Ahad.

    Hal ini Afan sampaikan sebagai tanggapan atas pemberitaan terkait Kelompok Tani Kampung Bayam yang belum menghuni lokasi HPPO di JIS.

    Dia menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menyelesaikan masalah hunian Kelompok Tani Kampung Bayam sesuai dengan tata kelola pemerintahan dan alas hukum yang berlaku.

    Sejak seremonial penyerahan kunci dilaksanakan, sejumlah proses secara simultan terus dilakukan, antara lain penyiapan administratif terkait pemanfaatan lahan hingga penerbitan kontrak hunian.

    Proses ini, kata Afan, didampingi aparat penegak hukum, dalam hal ini Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk memenuhi aspek legal.

    Afan memaparkan, selama proses persiapan administratif kontrak hunian, Kelompok Tani Kampung Bayam mendapatkan pelatihan dan melaksanakan pembangunan ‘urban farming” (pertanian perkotaan) yang dibiayai PT Jakpro (Perseroda).

    Komponen pengeluaran operasional, baik pembangunan “urban farming”, biaya pelatihan maupun operasional Kelompok Tani Kampung Bayam telah dibayarkan, termasuk biaya listrik bulanan di hunian sementara.

    Hingga saat ini, PT Jakpro tercatat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp854 juta. Dari jumlah ini, Rp68 juta digunakan untuk membayar tagihan listrik hunian sementara agar Kelompok Tani Kampung Bayam dapat hidup layak.

    Biaya lain yang dikeluarkan, yakni untuk program pembangunan “urban farming” di area JIS dan memenuhi kebutuhan harian warga hunian sementara karena para kepala rumah tangga sedang mengikuti program pelatihan.

    Sumber : Antara