Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Solidaritas Barito minta petugas tunjukkan SK Gubernur kosongkan kios

    Solidaritas Barito minta petugas tunjukkan SK Gubernur kosongkan kios

    Jakarta (ANTARA) – Solidaritas Usaha Rakyat Aliansi Barito Tolak Otoriter (Suara Barito) meminta petugas gabungan untuk menunjukkan Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI tentang pengosongan kios terkait relokasi dalam pembangunan Taman ASEAN.

    “SK Gubernur mohon diperlihatkan. Tunjukkan,” kata salah satu tim advokat Solidaritas Pemasok Pedagang Pasar (P3), Fahmi Akbar kepada petugas di kawasan Barito Jakarta Selatan, Senin.

    Fahmi menegaskan itu kepada petugas gabungan yang terdiri dari kelurahan, anggota Satpol PP, TNI dan Polri setelah tiba di lokasi sekitar pukul 14.46 WIB.

    Dia menegaskan adanya aturan yang berlaku untuk melindungi hak-hak pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya.

    “Padahal di dalam Undang-Undang (Nomor) 20 Tahun 2008, pemerintah wajib melindungi UMKM,” ucapnya.

    Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan berkomitmen memberikan sosialisasi dan imbauan kepada para pedagang lokasi sementara (loksem) kode JS 25, 26, dan 30 untuk secara sukarela mengosongkan kios.

    Pihaknya akan melakukan penataan dan pembongkaran di tempat itu yang merupakan aset milik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebutkan, para pedagang di Pasar Hewan Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sudah menyetujui untuk dipindahkan ke lokasi sementara sejak Minggu (3/8).

    Kemudian, pedagang diberikan pilihan lokasi pindah ke pasar binaan Perumda Pasar Jaya seperti di Mampang, Pondok Indah, Pondok Labu, Tebet Barat, Tebet Timur, Bata Putih dan Kebayoran Lama.

    Pemprov DKI Jakarta akan menggabungkan tiga taman yakni Taman Leuser, Taman Ayodhya dan Taman Langsat di Jakarta Selatan menjadi Taman Utama ASEAN yang ditargetkan bisa diresmikan pada Desember 2025.

    Untuk mendukung rencana tersebut, pedagang hewan di Pasar Barito, Jakarta Selatan, perlu direlokasi ke lokasi lain.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono sesalkan beras oplosan Food Station terlanjur dikonsumsi

    Pramono sesalkan beras oplosan Food Station terlanjur dikonsumsi

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyesalkan beras oplosan salah satunya dari Food Station terlanjur beredar dan sudah dikonsumsi oleh masyarakat luas.

    “Kalau bisa ditarik (beras oplosannya) saya minta untuk ditarik. Tapi, ini kan persoalannya mungkin sudah dikonsumsi,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Selatan, Senin.

    Oleh sebab itu ke depannya, Pramono menekankan agar kasus beras oplosan ini dapat menjadi momentum memperkuat pengawasan dan akuntabilitas di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.

    Selain itu Pramono juga meminta seluruh jajaran direksi BUMD agar mengedepankan tata kelola yang profesional dan menjunjung tinggi integritas.

    “BUMD adalah perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Maka, akuntabilitas dan integritas harus menjadi fondasi utama,” kata Pramono.

    Meski sejumlah pejabat Food Station telah ditetapkan sebagai tersangka, Pemprov DKI memastikan, layanan distribusi pangan untuk masyarakat tetap berjalan normal.

    Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memprioritaskan agar distribusi pangan melalui Food Station tidak terganggu.

    “Asprekeu (Asisten Perekonomian dan Keuangan Jakarta), kepala BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) sedang intens melakukan pendistribusian bahan makanan yang menjadi tanggung jawab Food Statiom agar tidak terganggu,” kata Chico.

    Pemprov DKI Jakarta juga mendukung dan mengikuti setiap langkah hukum yang dilakukan Bareskrim Polri.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PHRI DKI harap pelaku usaha dilibatkan bahas Raperda KTR

    PHRI DKI harap pelaku usaha dilibatkan bahas Raperda KTR

    Seorang anak berjalan di samping mural informasi kawasan bebas asap rokok di permukiman padat penduduk di Kayu Manis, Matraman, Jakarta, Selasa (24/6/2025). Pemprov DKI Jakarta akan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang akan mengatur pelarangan aktivitas tentang rokok di fasilitas umum seperti sekolah, transportasi publik dan area terbuka yang digunakan oleh masyarakat luas untuk menciptakan kesehatan lingkungan bagi seluruh masyarakat Jakarta menyusul 469 kabupaten/kota di Indonesia yang telah memiliki Perda KTR. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/nym.

    PHRI DKI harap pelaku usaha dilibatkan bahas Raperda KTR
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 04 Agustus 2025 – 10:00 WIB

    Elshinta.com – Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) DKI Jakarta Sutrisno Iwantono berharap pelaku usaha diajak bersama-sama untuk melakukan pembahasan tentang materi dan muatan dari Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

    “Karena pada dasarnya nanti yang akan melaksanakan pelaku usaha. Jangan sampai nanti peraturan itu keluar, tetapi tidak bisa dilaksanakan karena memang tidak memungkinkan,” ujar Sutrisno di Jakarta, Senin.

    Menurut Sutrisno, berbagai pelarangan dalam pasal-pasal Raperda KTR ini, salah satunya larangan total untuk merokok di tempat hiburan malam akan semakin menekan pelaku usaha pariwisata, terutama hotel, resto, kafe, live music, bar, dan sejenisnya.

    Apalagi, saat ini sebanyak 96,7 persen hotel melaporkan terjadinya penurunan tingkat hunian sepanjang Kuartal I Tahun 2025.

    Untuk diketahui, industri hotel dan restoran menyerap lebih dari 603.000 tenaga kerja di Jakarta dan menyumbang sekitar 13 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI.

    “Kami mendukung upaya preventif yang dilakukan pemerintah. Yang perlu diperhatikan adalah studi akademiknya harus komprehensif, dilihat dari berbagai aspek ekonomi secara luas,” katanya.

     

    Dia pun menyambut baik penegasan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang mengatakan bahwa tempat hiburan seperti karaoke, kelab, dan lainnya tidak diperbolehkan merokok di tempat umum.

    Akan tetapi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengupayakan penerapan ruang khusus merokok di tempat hiburan malam (THM), sehingga pengunjung tetap bisa merokok di ruang tersebut.

    “Jangan dihilangkan sama sekali. Haruslah ada alternatif. Penyediaan ruang khusus merokok itu memang harus ada,” kata Sutrisno.

    Dia menilai, apabila bentuknya pelarangan total, maka hal ini akan berdampak ke operasional industri tersebut yang akan kehilangan pengunjung.

    “Kalau operasional industri ini tertekan, PHK yang terjadi bukan cuma soal hotel, tapi juga akan memukul UMKM, logistik, hingga pelaku seni yang selama ini bergantung pada industri pariwisata perkotaan,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Ini pesan Dinas PPAPP DKI kepada warga yang takut menikah

    Ini pesan Dinas PPAPP DKI kepada warga yang takut menikah

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta menyampaikan pesan kepada warga yang takut menikah agar tak melihat pernikahan sebagai beban tetapi proses kehidupan yang bisa dijalani secara sehat, setara dan bertanggung jawab.

    “Agar warga Jakarta melihat pernikahan bukan sebagai beban, tetapi sebagai proses kehidupan yang bisa dijalani secara sehat, setara.dan bertanggung jawab jika dipersiapkan dengan baik,” kata Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, Iin Mutmainnah saat dihubungi di Jakarta, Ahad.

    Iin mengatakan, melalui pendekatan Program Generasi Berencana (GenRe), para remaja didorong untuk mulai merencanakan pendidikan, pekerjaan dan kehidupan berkeluarga sejak usia remaja.

    Hal ini agar kelak mereka mampu membentuk keluarga yang berkualitas tanpa dibayangi rasa takut atau kekhawatiran yang tidak berdasar.

    “Dengan kesiapan yang holistik dan dukungan lingkungan yang kondusif diharapkan setiap individu dapat mengambil keputusan berkeluarga secara bijak dan berkontribusi pada penguatan ketahanan keluarga di Jakarta,” kata Iin.

    Iin mengakui keputusan untuk menikah dan memiliki anak semakin dipandang sebagai langkah penting yang memerlukan kesiapan dan pertimbangan yang bijak.

    Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong warga Jakarta untuk menjalani proses ini dengan ketenangan dan keyakinan, bukan karena tekanan atau kekhawatiran.

    Pemprov DKI Jakarta terus mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung warga untuk merasa aman dan siap dalam mengambil keputusan besar seperti menikah dan memiliki anak.

    “Dengan kesiapan yang cukup dan dukungan yang tepat, warga Jakarta bisa membangun keluarga yang kuat, sehat dan berdaya,” kata Iin.

    Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta menyebutkan, sebanyak 2.098.685 dari 7.781.073 jiwa penduduk Jakarta berusia 19 tahun ke atas belum menikah.

    Dari jumlah penduduk yang belum menikah, sebanyak 1.201.827 jiwa adalah laki-laki dan 896.858 jiwa merupakan perempuan.

    Data Dukcapil juga menunjukkan, laki-laki rata-rata menikah di usia 30-31 tahun, sementara perempuan di usia 27-28 tahun.

    Iin mengatakan, hal tersebut merupakan bagian dari perubahan sosial yang terjadi secara alamiah di masyarakat urban seperti Jakarta.

    “Menunda pernikahan tidak selalu berarti ada ketakutan, tetapi lebih pada meningkatnya kesadaran individu dalam mempersiapkan kehidupan pernikahan secara lebih matang,” kata dia.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Satpol PP Jaksel siapkan 11 truk untuk relokasi pedagang Barito

    Satpol PP Jaksel siapkan 11 truk untuk relokasi pedagang Barito

    Satpol PP Jakarta Selatan melaksanakan apel kesiapan mendukung proses relokasi pedagang dari lokasi sementara (loksem) Barito, Jakarta, Minggu (3/8/2025). ANTARA/HO-Satpol PP Jakarta Selatan.

    Satpol PP Jaksel siapkan 11 truk untuk relokasi pedagang Barito
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 03 Agustus 2025 – 14:10 WIB

    Elshinta.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Selatan menyiapkan sebanyak 11 truk dan personel pengamanan untuk mendukung proses relokasi pedagang dari Lokasi Sementara (Loksem) Barito.

    “Kita siapkan 11 truk dan personil pengamanan,” kata Kepala Satpol PP Jakarta Selatan, Nanto Dwi Subekti saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

    Nanto mengatakan persiapan itu sebagai bagian dari dukungan relokasi para pedagang di Loksem JS 25, JS 26, dan JS 30 Barito.

    Adapun jumlah personel yang dikerahkan menyesuaikan kebutuhan di lapangan nantinya.

    Kemudian, pihaknya juga telah melaporkan kesiapan tersebut kepada pimpinan sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

    “Kita menunggu perintah pimpinan. Kita sudah siap membantu untuk perpindahan para pedagang,” ucapnya.

    Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan memberikan waktu sampai Minggu (3/8) agar Loksem Barito dikosongkan oleh para pedagang.

    Pemkot Jaksel pun siap membantu fasilitasi pemindahan pedagang Lokasi Sementara (Loksem) Barito ke sejumlah pasar di bawah naungan Perumda Pasar Jaya.

    Pedagang diberikan pilihan lokasi pindah ke pasar yang berada di bawah naungan Perumda Pasar Jaya. Yakni Mampang, Pondok Indah, Pondok Labu, Tebet Barat, Tebet Timur, Bata Putih dan Kebayoran Lama.

    Jika Loksem Barito sudah benar-benar kosong, nantinya sepenuhnya akan menjadi kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI.

    Pasar Barito sebelumnya direnovasi dan beroperasi kembali pada 13 Oktober 2023. Tercatat sebanyak 137 kios di Pasar Barito yang terdiri dari 85 kios hewan, 18 kios buah dan 34 kios kuliner.

    Pemprov DKI Jakarta berencana menggabungkan tiga taman yakni Taman Leuser, Taman Ayodhya dan Taman Langsat di Jakarta Selatan menjadi Taman Utama ASEAN yang ditargetkan bisa diresmikan pada Desember 2025.

    Namun, penamaan Taman ASEAN itu batal dan akan diganti menjadi Taman Bendera Pusaka karena perlunya waktu dan birokrasi panjang antarnegara untuk bisa menggunakan nama tersebut.

    Sumber : Antara

  • Parade budaya di “CFD” Sudirman-Thamrin diikuti enam negara

    Parade budaya di “CFD” Sudirman-Thamrin diikuti enam negara

    Jakarta (ANTARA) – Parade budaya dalam rangka Jakarta World Folklore Festival (JWFF) 2025 di area Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB/CFD) Jalan Sudirman-Thamrin diikuti lima negara yang berpadu dengan sanggar binaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Gubernur Jakarta Pramono di Jakarta, Minggu, mengatakan akan terus mengadakan parade budaya dari berbagai penjuru dunia semacam ini pada masa mendatang.

    “Pada hari ini kami memulai tradisi baru, hadir berkesenian, berkebudayaan dari lima negara yaitu Bulgaria, Korea Selatan, Jepang, India dan Rusia. Tradisi seperti ini akan terus kami lakukan untuk menyemarakkan Jakarta sebagai kota global yang berbudaya,” kata dia.

    Dia mengatakan, Jakarta yang sedang disiapkan menjadi kota global dengan kebudayaan sebagai salah satu kekuatannya.

    “Kenapa kebudayaan kami tonjolkan? Karena salah satu yang diukur, dihitung adalah bagaimana kebudayaan di suatu daerah kota global itu bisa berkembang,” katanya.

    Pramono lalu berharap parade budaya yang diadakan Pemprov DKI Jakarta dapat diikuti 80 negara pada tahun 2027, saat Jakarta berusia 500 tahun.

    Pemprov DKI Jakarta pun menyiapkan berbagai hal untuk warga agar mereka bisa lebih merasa aman, nyaman. Ini termasuk menyediakan layanan transportasi yang memadai dan kemacetan yang perlahan diturunkan.

    “Termasuk untuk mengatasi urusan kemacetan, polusi, sampah, banjir, itulah yang menjadi konsentrasi dan kami kemudian akan membuka, semakin banyak ruang terbuka hijau. Supaya masyarakat Jakarta ini bisa menikmati di ruang yang seperti ini,” kata Pramono.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kelompok sensitif disarankan pakai masker saat keluar rumah

    Kelompok sensitif disarankan pakai masker saat keluar rumah

    Arsip foto – Warga menggunakan masker saat berjalan di Jakarta, Jumat (8/11/2023). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

    Kelompok sensitif disarankan pakai masker saat keluar rumah
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 03 Agustus 2025 – 10:06 WIB

    Elshinta.com – Kualitas udara Kota Jakarta tercatat tidak sehat bagi kelompok sensitif pada Minggu ini, sehingga disarankan mengenakan masker saat keluar rumah, demikian seperti dinyatakan dalam laman IQAir dengan pembaruan pada pukul 05.00 WIB.

    IQAir mencatat kualitas udara Jakarta berada pada poin 132 dengan tingkat konsentrasi polutan PM 2,5 sebesar 48 mikrogram per meter kubik atau 9,6 kali lebih tinggi nilai panduan kualitas udara tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

    PM 2,5 merupakan partikel berukuran lebih lebih kecil 2,5 mikron (mikrometer) yang ditemukan di udara termasuk debu, asap dan jelaga. Paparan partikel ini dalam jangka panjang dikaitkan dengan kematian dini, terutama pada orang yang memiliki penyakit jantung atau paru-paru kronis.

    Rekomendasi kesehatan terkait kualitas udara saat ini bagi kelompok sensitif selain mengenakan masker, yakni menghindari beraktivitas di luar ruangan, menutup jendela demi menghindari udara luar yang kotor, dan menyalakan penyaring udara.

    Adapun kualitas udara Jakarta tercatat berada pada urutan keempat sebagai kota paling berpolusi di Indonesia, setelah Tangerang Selatan, Banten dengan poin 183; Depok, Jawa Barat dengan poin 175; dan Bekasi, Jawa Barat (139).

    Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong kerja sama konkret dengan daerah-daerah penyangga untuk bersama-sama menurunkan emisi, khususnya dari sektor industri yang aktivitasnya turut mempengaruhi udara di Jakarta.

    Upaya lain yang juga dilakukan yakni penegakan hukum terhadap kendaraan berat yang tidak lolos uji emisi. Ini, kata Pemprov DKI, merupakan langkah konkret dalam upaya pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak di Ibu Kota.

    Pemprov DKI Jakarta tercatat sudah melakukan uji emisi secara gratis terhadap sebanyak 1.692.618 kendaraan roda empat maupun roda dua sejak tahun 2020 hingga 2024.

    Dari jumlah ini sebanyak 1.544.773 merupakan kendaraan roda empat. Sedangkan sisanya, yakni 147.845 adalah kendaraan roda dua.

    Tingkat kelulusan untuk kendaraan roda empat yang diuji mencapai 98,2 persen, sementara kendaraan roda dua sebesar 82,3 persen.

    Uji emisi dilakukan guna mengukur kepatuhan masyarakat khususnya pemilik kendaraan bermotor terkait kelayakan efisiensi pembakaran mesin kendaraan dan kadar polutan yang dihasilkan.

    Di sisi lain, pemerintah ingin membangun kesadaran warga tentang andil mereka terhadap kondisi kualitas udara.

    Sumber : Antara

  • Tarif Transjakarta hingga MRT hanya Rp80 saat HUT Kemerdekaan RI

    Tarif Transjakarta hingga MRT hanya Rp80 saat HUT Kemerdekaan RI

    Bus Transjakarta melintas di kawasan Bundaran HI, Jakarta. (ANTARA FOTO/Fauzan/rwa.)

    Tarif Transjakarta hingga MRT hanya Rp80 saat HUT Kemerdekaan RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 03 Agustus 2025 – 10:19 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan tarif khusus Rp80 untuk seluruh moda transportasi publik Jakarta mulai dari Transjakarta hingga MRT dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025.

    Moda transportasi yang termasuk dalam program ini yakni Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta untuk rute Velodrome – Pegangsaan Dua, yang berlaku selama satu hari penuh, mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB.

    “Tarif Rp80 bukan hanya simbol semangat kemerdekaan, tapi juga ajakan untuk merayakan HUT RI dengan cara yang ramah lingkungan, terjangkau, dan berorientasi publik,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, Dinas Perhubungan DKI telah berkoordinasi intensif dengan seluruh operator transportasi publik di Jakarta seperti Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan KRL Commuter Line untuk memastikan kesiapan layanan pada tanggal tersebut.

    Dishub juga menyiapkan personel pengawas lapangan guna menjaga kelancaran operasional, keamanan, dan kenyamanan penumpang.

    Adapun, program tarif simbolis tersebut sebelumnya diumumkan Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, dalam konferensi pers “Bulan Kemerdekaan RI 2025” yang digelar di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (1/8).

    Dalam keterangannya, Juri menyampaikan tarif Rp80 berlaku untuk semua moda transportasi umum Jakarta sebagai bentuk “hadiah istimewa” pemerintah kepada masyarakat.

    “Mau naik apa pun — Transjakarta, MRT, LRT, KRL, semuanya — tarifnya hanya Rp80 untuk satu hari penuh pada 17 Agustus 2025,” ujar Juri.

    Pemprov DKI Jakarta berpendapat kebijakan ini sejalan dengan visi kota untuk mendorong peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi publik yang terintegrasi, terjangkau, dan berkelanjutan.

    “Momentum ini kami harap dapat memperkuat budaya naik transportasi umum di Jakarta, sekaligus menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan yang inklusif dan bermanfaat bagi seluruh warga,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Eks Jubir KPK Johan Budi Ditunjuk Jadi Komisaris TransJakarta – Page 3

    Eks Jubir KPK Johan Budi Ditunjuk Jadi Komisaris TransJakarta – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mengubah susunan jajaran dewan komisaris PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Eks Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2006-2014, Johan Budi ditetapkan sebagai Komisaris TransJakarta yang baru.

    Adapun Keputusan ini ditetapkan para pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (KPPS) pada, Kamis 1 Agustus 2025. Selain Johan Budi, Muhammad Ainul Yakin, Sapto Pribowo dan Zudan Arif Fakrulloh juga mengisi jajaran Komisaris PT TransJakarta.

    Menurut Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Masyarakat Transjakarta, Tjahyadi DPM, Pemprov Jakarta telah memberhentikan dengan hormat Bambang Eko Martono yang telah menjabat Komisaris Utama (Komut) TransJakarta sejak 11 Januari 2023.

    Pemprov DKI Jakarta juga telah memberhentikan Mashuri Masyhuda yang telah menjabat sebagai Komisaris Transjakarta sejak 2 September 2022 lalu.

    “Kami menyampaikan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan kontribusi selama menjabat dan menjalankan tugas di Transjakarta kepada Bapak Bambang Eko Martono dan Bapak Mashuri Masyhuda serta selamat bergabung di Transjakarta kepada Bapak Muhammad Ainul Yakin, Bapak Johan Budi Sapto Pribowo dan Bapak Zudan Arif Fakrulloh,” kata Tjahyadi dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (3/8/2025).

  • Ini tanggapan DKI terkait warga berusia 19 tahun ke atas belum menikah

    Ini tanggapan DKI terkait warga berusia 19 tahun ke atas belum menikah

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta mengemukakan warga berusia di atas 19 tahun belum menikah bukan selalu karena takut menikah, melainkan kesadaran untuk mempersiapkan kehidupan secara lebih matang.

    Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, Iin Mutmainnah mengatakan hal itu menanggapi data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta bahwa sebanyak 2.098.685 dari 7.781.073 jiwa penduduk Jakarta berusia 19 tahun ke atas belum menikah.

    “Hal tersebut merupakan bagian dari perubahan sosial yang terjadi secara alamiah di masyarakat urban seperti Jakarta. Menunda pernikahan tidak selalu berarti ada ketakutan, tetapi lebih pada meningkatnya kesadaran individu dalam mempersiapkan kehidupan pernikahan secara lebih matang,” jelas Iin saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

    Kemudian, dari jumlah penduduk yang belum menikah, sebanyak 1.201.827 jiwa adalah laki-laki, sementara sisanya yakni 896.858 jiwa merupakan perempuan.

    Data Dukcapil juga menunjukkan, laki-laki rata-rata menikah di usia 30-31 tahun, sementara perempuan di usia 27-28 tahun.

    Dia melihat fenomena tersebut sebagai sinyal penting bahwa perencanaan hidup, termasuk pernikahan, sehingga perlu terus didukung dengan edukasi dan pembekalan.

    Adapun mengenai usia ideal menikah, sambung dia, Dinas PPAPP DKI Jakarta sejalan dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN mempromosikan bahwa usia ideal menikah bagi perempuan minimal 21 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun.

    “Usia ini dianggap sebagai titik kematangan fisik, mental, emosional, serta kesiapan sosial dan ekonomi seseorang untuk membangun rumah tangga,” katanya.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas PPAPP DKI hadir melalui program-program edukatif yang mendorong kesiapan generasi muda membentuk keluarga yang sehat, setara, dan berdaya.

    “Ini karena pada akhirnya, yang paling penting bukan hanya kapan menikah, tapi seberapa siap membangun kehidupan keluarga yang berkualitas,” katanya.

    Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta menawarkan berbagai kemudahan bagi warga untuk melangsungkan pernikahan, termasuk penerbitan akta perkawinan, yang dapat diakses secara daring melalui aplikasi Alpukat Betawi.

    Calon pengantin juga bisa mendatangi loket pelayanan Dukcapil di tingkat kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.