Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Legislator minta kawasan Tanah Abang masuk prioritas RPJMD 2025-2029

    Legislator minta kawasan Tanah Abang masuk prioritas RPJMD 2025-2029

    Jakarta (ANTARA) – Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemprov DKI memasukkan kawasan Tanah Abang sebagai prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

    Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ismail di Jakarta, Rabu, mengatakan, ada berbagai pertimbangan di antaranya kawasan Tanah Abang telah terbukti memberikan kontribusi signifikan kepada perekonomian dan memiliki letak strategis sebagai kawasan Transit Oriented Development (TOD).

    Namun, sangat disayangkan, seiring dengan telah terjadinya transformasi di bidang perdagangan yang berimbas terhadap denyut perekonomian di kawasan Tanah Abang, dukungan Pemprov DKI Jakarta terlihat sangat minim dalam mempertahankan kawasan tersebut sebagai kontributor perekonomian Jakarta.

    “Berdasarkan pertimbangan dan realita tersebut, maka sangat wajar kawasan Tanah Abang harus dimasukkan dalam prioritas pembangunan di RPJMD 2025-2029,” kata Ismail dalam rapat Badan Anggaran dan Komisi B DPRD DKI Jakarta yang membahas Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS)​​​​​ 2026.

    Di awal Agustus 2025, Pemprov DKI Jakarta melakukan persiapan rencana pembangunan Jakarta tahun 2026. Hal ini ditandai dengan dimulainya pembahasan KUA PPAS 2026 bersama DPRD DKI Jakarta.

    Kegiatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari langkah implementasi RPJMD 2025-2029, yang fokus pada pemenuhan layanan sosial dan lingkungan dasar serta penguatan landasan ekonomi.

    Dia menambahkan, untuk memulihkan kembali peran strategis dan kontribusi kawasan Tanah Abang terhadap perekonomian Jakarta selain menjadikannya sebagai prioritas pembangunan di RPJMD, juga harus disiapkan konsep baru dalam pengembangan kawasan tersebut.

    “Dengan berbagai potensinya, Tanah Abang harus dikembangkan menjadi kawasan ekonomi terpadu dan berkelanjutan, bukan sekadar pembenahan pasar,” ujarnya.

    Menurut dia, pembentukan ekosistem yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) menjadi faktor kunci dalam menjadikan Tanah Abang sebagai kawasan ekonomi terpadu dan berkelanjutan.

    “Dari unsur Pemprov bisa memberikan penugasan kepada Sarana Jaya, Pasar Jaya, Pembangunan Jaya, Jakpro dan lainnya, termasuk sektor swasta. Baik dalam hal penyiapan konsep maupun penyiapan pembiayaan kreatifnya,” kata Ismail.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cegah Kebakaran, Pemprov DKI Luncurkan GEMPAR Megapolitan 6 Agustus 2025

    Cegah Kebakaran, Pemprov DKI Luncurkan GEMPAR Megapolitan 6 Agustus 2025

    Cegah Kebakaran, Pemprov DKI Luncurkan GEMPAR
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Belakangan ini kerap terjadi kebakaran di Jakarta. Menurut data Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, sejak 1 Januari hingga 4 Agustus 2025, ada 1.030 laporan kebakaran di Ibu Kota. Dari angka tersebut, sebanyak 370 kejadian (35,92 %) kebakaran terjadi di lingkungan perumahan. 
    Guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi kebakaran, Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Pramono Anung, menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Gerakan Masyarakat Punya Alat Pemadam Api Ringan (GEMPAR). 
    Ingub ini tak hanya berlaku bagi masyarakat, tapi juga untuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, pegawai badan usaha milik daerah (BUMD), lembaga musyawarah kelurahan (LMK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), RT/RW, kader jumantik, pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), posyandu, kader dasawisma, karang taruna, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
    Salah satu wilayah yang sudah mendapatkan bantuan APAR yaitu Kelurahan Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Utara. Wilayah ini pernah mengalami kebakaran hebat pada November 2024 yang menghanguskan 15 rumah. 
    Saat ini, terdapat 30.679 RT di DKI Jakarta sehingga dibutuhkan sekitar 61.358 unit APAR. Namun, jumlah yang tersedia saat ini baru mencapai 7.376 unit atau sekitar 12%. Pemprov DKI akan terus berupaya menambah jumlah APAR yang tersedia di masayarakat.
    “Karena kita tahu, Jakarta ini daerah padat penduduk, sehingga kalau terjadi kebakaran dapat cepat menyebar. Ketika terjadi kebakaran, alat kebakaran yang besar kerap sulit masuk ke dalam wilayah tersebut. Untuk itu, kita perlu meningkatkan ketersediaan APAR di lingkungan padat penduduk,” kata Pramono, seperti dikutip dari Jakarta.go.id, (9/5/2025).
    Pramono mendorong agar setiap rukun tetangga (RT) memiliki APAR. Ia berharap masyarakat turut berpartisipasi dalam pencegahan dan penanganan kebakaran demi terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman.
    “Kita semua harus memantau apabila terjadi kebakaran agar lebih cepat diketahui dan ditangani. Semoga lingkungan kita ini dapat tercipta rasa aman dan nyaman dari ancaman bahaya kebakaran dan bencana lainnya,” ujar Pramono.
    Program GEMPAR mendapat dukungan dari warga. Salah satunya Lala yang tinggal di daerah Sentiong, Jakarta Pusat. Menurut wanita pekerja yang juga ibu rumah tangga ini, penggunaan APAR sangat efektif mencegah kebakaran. 
    “Saya setuju karena masyarakat juga perlu tahu bagaimana mematikan api yang bersumber dari rumahnya. Semoga ada sosialisasinya karena (di sini) rumah warga dempet-dempet. Biar semua warga sama-sama tahu dan sama-sama waspada,” ujar Lala saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/8/2025). 
    Sebagai salah satu warga yang tinggal di wilayah padat penduduk, ia menyadari pentingnya memiliki APAR. 
    “Waktu itu pernah ada rumah tetangga yang terbakar, tidak besar, sih, tapi asapnya sangat banyak. Jaraknya sekitar 50 meter dari rumah saya. Dari situ, kepikiran harus punya APAR sendiri, kalau ada apa-apa bisa cepat,” kata Lala. 
    Sementara itu, pengamat tata kota, Nirwono Yoga, menyebut GEMPAR perlu dijalankan dengan perencanaan yang menyeluruh.
    Pertama
    , tidak hanya menyediakan APAR, tetapi juga mencegah munculnya kebakaran dengan meminimalkan sumber kebakaran. 
    Kedua
    , dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, mulai dari penggunaan APAR hingga cara memadamkan api.
    Ketiga
    , menyusun rencana jangka panjang GEMPAR agar dapat menurunkan jumlah titik rawan kebakaran di Jakarta.
    “Pemberian fasilitas seperti APAR di tingkat RT boleh saja dilakukan. Akan tetapi, masyarakat juga perlu diedukasi tentang sumber kebakaran dan penanganannya,” kata Nirwono saat dihubungi Kompas.com.
    Menurutnya, dalam pelaksanaan GEMPAR juga perlu diadakan simulasi agar masyarakat dapat menggunakan APAR dengan benar. Sebab, belum tentu masyarakat paham cara menggunakan APAR dan mengerti bagaimana mekanisme pemadaman api.
    “Apalagi, kalau dalam keadaan panik saat kebakaran terjadi. Makanya, perlu ada simulasi dan pelatihan juga. Jika perlu, perangkat RT dan RW membentuk tim relawan terlatih yang sigap untuk membantu warga saat kebakaran terjadi,” jelas Nirwono.
    Dalam upaya mencegah kebakaran di pemukiman padat, Nirwono mendorong agar pemerintah memperbanyak hunian vertikal karena punya jaringan kelistrikan dan gas yang lebih baik.
    “Pada dasarnya, mencegah sumber kebakaran jauh lebih baik daripada mengatasinya. Karena, kebakaran paling sering terjadi di rumah yang berdempet dengan potensi korsleting yang besar dan menyebabkan api cepat merembet,” ujar Nirwono. (Rindu Pradipta Hestya)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mengapa Eks PJ Gubernur DKI Jakarta Ditunjuk Jadi Komisaris Utama Food Station? Megapolitan 6 Agustus 2025

    Mengapa Eks PJ Gubernur DKI Jakarta Ditunjuk Jadi Komisaris Utama Food Station? Megapolitan 6 Agustus 2025

    Mengapa Eks PJ Gubernur DKI Jakarta Ditunjuk Jadi Komisaris Utama Food Station?
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mengangkat mantan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, sebagai Komisaris Utama PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda).
    Keputusan ini diambil di tengah sorotan publik terhadap kasus dugaan beras oplosan yang menjerat tiga petinggi BUMD pangan tersebut.
    “Pak Teguh ini, saya dan Bang Doel yang memutuskan. Kenapa Pak Teguh? Memang dibutuhkan orang dengan kredibilitas dan track record yang mumpuni,” ujar Pramono saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2025).
    Pengangkatan Teguh Setyabudi dinilai sebagai bagian dari upaya mengembalikan kepercayaan publik terhadap Food Station.
    Dengan pengalaman birokrasi dan rekam jejaknya yang panjang, Teguh diharapkan mampu menata ulang manajemen serta menjamin distribusi pangan tetap stabil.
    Penunjukan Teguh Setyabudi dilakukan di tengah sorotan terhadap PT Food Station setelah tiga karyawannya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan beras oplosan oleh Satgas Pangan Polri.
    Tiga pejabat teras perusahaan tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Pangan Polri dalam kasus dugaan pengoplosan beras.
    Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka antara lain:
    Ketiganya diduga dengan sengaja menurunkan kualitas beras namun tetap memasarkannya menggunakan label beras premium.
    “Persoalan FS Cipinang ini di luar dugaan saya dan Pak Wagub. Maka dari itu kami langsung ambil langkah,” ujar Pramono.
    Pramono menegaskan bahwa penegakan hukum menjadi prioritas utama, disertai langkah cepat untuk melakukan pembenahan internal di tubuh perusahaan.
    “Kami sudah lakukan pembenahan, termasuk mengangkat PLT Direktur Utama, PLT Direktur Operasi, dan PLT Direktur Keuangan,” lanjutnya.
    Sementara itu, Staf Khusus Gubernur DKI Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan sepenuhnya mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.
    Namun, ia juga memastikan bahwa distribusi pangan, terutama beras, tidak akan terganggu.
    “Yang diutamakan oleh Pemprov sekarang adalah pendistribusian bahan makanan yang menjadi tanggung jawab Food Station tetap berjalan,” jelas Chico.
    (Reporter: Ruby Rachmadina | Editor: Akhdi Martin Pratama)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pasar Barito Bakal Disulap jadi Taman, Ini Bocoran Lokasi yang Disiapkan untuk Pedagang Berjualan – Page 3

    Pasar Barito Bakal Disulap jadi Taman, Ini Bocoran Lokasi yang Disiapkan untuk Pedagang Berjualan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah melakukan penataan kawasan Barito, Jakarta Selatan sebagai bagian pembangunan Taman Bendera Pusaka.

    Pro dan kontra mewarnai jalannya relokasi untuk pembangunan ruang terbuka hijau tersebut. Mengingat Barito yang dikenal sebagai salah satu ikon Jakarta.

    Meski begitu, Pemprov DKI Jakarta mengeklaim, proses penataan kawasan dilaksanakan dengan mengedepankan kemanusiaan. Pedagang pasar Barito yang bersedia direlokasi difasilitasi untuk membuka usaha di tempat baru, yakni Sentra Fauna Jakarta di Lenteng Agung.

    “Sentra Fauna Jakarta diharapkan tidak hanya menjadi tempat transaksi, tetapi juga ruang pembelajaran dan rekreasi yang menyenangkan bagi keluarga dan pecinta satwa,” kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), Elisabeth Ratu Rante Allo dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (6/8/2025).

    Menurut Ratu, penataan kawasan Barito juga telah dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan non-represif.

    Selain itu, kata Ratu, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan berbagai kemudahan lain kepada para pedagang, termasuk merelokasi pedagang untuk sementara ke 10 pasar yang dikelola oleh Perumda Pasar Jaya.

    Pedagang diberikan kebebasan memilih lokasi relokasi sesuai preferensi dan kenyamanannya. Tak hanya itu, pedagang juga digratiskan biaya sewa kios selama tiga bulan di lokasi relokasi yang ditawarkan Pemprov DKI Jakarta.

    “Langkah-langkah ini diambil agar proses penataan tidak hanya berpihak pada kepentingan tata ruang kota, tetapi juga menjamin keberlangsungan usaha para pedagang,” ungkap Ratu.

  • Taman Bendera Pusaka di Jaksel diprediksi jadi oase di zona bisnis 

    Taman Bendera Pusaka di Jaksel diprediksi jadi oase di zona bisnis 

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat perkotaan, Yayat Supriatna memprediksi Taman Bendera Pusaka yang dibangun di kawasan Barito, Jakarta Selatan dapat menjadi oase di zona bisnis karena lokasinya yang strategis.

    Taman yang mengintegrasikan tiga taman besar di Jakarta Selatan yakni Taman Langsat, Taman Ayodya, dan Taman Barito itu memiliki posisi terletak di kawasan primer dan pusat ekonomi kota Jakarta.

    “Taman ini diprediksikan menjadi magnet baru. Bisa menjadi unsur rekreatif, berdagang, beraktivitas. Ini menjadi oase di tengah zona bisnis,” kata dia di Jakarta, Rabu.

    Yayat mengatakan kepadatan penduduk di kawasan Barito cukup tinggi, sehingga dibutuhkan ruang terbuka hijau di tengah masyarakat.

    Lalu, kehadiran taman di area tersebut menjadi unsur paripurna mengingat lokasinya di pusat perekonomian, pemerintahan, dan pelayanan lainnya.

    “Orang akan mendapatkan ruang untuk menurunkan tekanan akibat pekerjaan dan lainnya. Apalagi, kalau taman itu hidup sampai malam hari,” kata Yayat.

    Dia juga mengingatkan bahwa taman harus bisa diakses dari berbagai tempat, serta dilengkapi dengan trotoar yang nyaman bagi pejalan kaki dan akses transportasi yang terintegrasi.

    “Tentu, dalam penataannya juga perlu disiapkan untuk unsur UMKM, karena hal itu juga yang dapat menghidupkan taman. Sehingga, dalam satu taman, bisa mencakup banyak hal,” katanya.

    Adapun saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan penataan kawasan Barito sebagai bagian dari pembangunan Taman Bendera Pusaka. Ruang terbuka hijau ini dirancang menjadi ikon kebangsaan sekaligus ruang publik ramah keluarga.

    Merefleksi sejarah Barito sebagai salah satu ikon Jakarta, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen, penataan kawasan dilaksanakan dengan mengedepankan kemanusiaan.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pasar Loksem Barito bisa dihapus tanpa ganti rugi sesuai SK Walikota

    Pasar Loksem Barito bisa dihapus tanpa ganti rugi sesuai SK Walikota

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menyatakan lokasi sementara (loksem) Barito bisa dihapus dan tak ada ganti rugi sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Jakarta Selatan imbas adanya pembangunan Taman ASEAN.

    “Poin ketiga SK Walikota tersebut, disampaikan bahwa lokasi usaha mikro atau pedagang kaki lima (PKL) yang ditetapkan dapat dievaluasi serta dihapuskan dan/atau dibatalkan sewaktu-waktu,” kata Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Pernyataan Anwar berdasarkan aturan terkait keberadaan pedagang Loksem JS 25, JS 26, dan JS 30 di Jalan Barito yang tertuang dalan Surat Keputusan (SK) Walikota Jakarta Selatan Nomor e-0096 tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Usaha Mikro/ Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024.

    Penetapan ini terkait dengan rencana pembangunan atau penataan kawasan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    “Dilanjutkan poin keempat, bahwa Lokasi Usaha Mikro/ PKL yang lokasinya dihapuskan dan/atau dibatalkan tersebut tidak difasilitasi untuk relokasi tempat usaha serta tidak memperoleh penggantian dalam bentuk apapun,” ucapnya.

    Senada dengan SK Walikota itu, para pedagang yang berjualan di Loksem Barito memberikan surat pernyataan di bawah materai pada tanggal 2 Februari 2024.

    Dalam keterangannya, para pedagang tertulis sepakat untuk tidak akan meminta ganti rugi terkait lokasi sementara tersebut.

    “Dimana pada poin ke-10 menyatakan bahwa pedagang tidak akan menuntut ganti rugi apabila tempat usaha tersebut sewaktu-waktu digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta dan mengembalikan tempat usaha dalam keadaan kosong seperti semula,” ucapnya.

    Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) juga menawarkan sewa lapak gratis selama tiga bulan bagi pedagang lokasi sementara (loksem) Barito yang direlokasi ke pasar naungan Perumda Pasar Jaya.

    Selain memberikan kebijakan penawaran pindah sementara ke lokasi pasar-pasar, Pemkot Jaksel juga bersedia membantu pada pedagang untuk memindahkan barang-barangnya ke lokasi yang diinginkan pada pedagang menggunakan fasilitas dari pemerintah.

    Maka itu, Anwar meminta agar para pedagang juga berkomitmen dengan perjanjian tertulis yang sudah ditandatangani pada 28 Juli 2025.

    Dengan demikian, diharapkan proses relokasi pedagang loksem Barito ke pasar naungan Perumda Pasar Jaya bisa sepakat dan kooperatif dalam pelaksanaannya.

    Pemprov DKI Jakarta akan menggabungkan tiga taman yakni Taman Leuser, Taman Ayodhya dan Taman Langsat di Jakarta Selatan menjadi Taman Utama ASEAN yang ditargetkan bisa diresmikan pada Desember 2025.

    Untuk mendukung rencana tersebut, pedagang hewan di Pasar Barito, Jakarta Selatan, perlu direlokasi ke lokasi lain.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mantan Ketua TKD Prabowo-Gibran Ditunjuk jadi Komisaris Jakpro

    Mantan Ketua TKD Prabowo-Gibran Ditunjuk jadi Komisaris Jakpro

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran untuk wilayah Jakarta Selatan Kreshna Putra ditunjuk sebagai salah satu Komisaris PT Jakarta Propertindo atau Jakpro (Perseroda).

    Keputusan penunjukkan Kreshna Putra dilakukan melalui Rapat Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS). Kreshna mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atas amanah yang dipercayakan kepadanya.

    “Saya sampaikan terima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta, khususnya Pak Gubernur Pramono Anung atas kepercayaan yang diberikan kepada saya ini,” ucapnya dilansir dari Antara, Selasa (5/8/2025). 

    Setelah dilantik, dia berkomitmen untuk fokus sebagai komisaris Jakpro dan akan melepaskan semua jabatannya di Partai Golkar.

    “Saya siap melepas semua jabatan yang terkait dengan Partai Golkar dan fokus di Jakpro,” kata dia.

    Sebagai informasi, Kreshna menjabat Ketua DPD II Partai Golkar Jakarta Selatan sejak 2023. Kemudian ia dipercaya menjadi Ketua TKD Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk wilayah Jakarta Selatan pada Pilpres 2024. 

    Selain Kreshna, rapat KPPS juga memutuskan dan menetapkan dua komisaris lainnya, yakni Sahrin Hamid dan Syaefuloh Hidayat, serta Lusiana Herawati sebagai Komisaris Utama Jakpro. Lusiana saat ini menjabat sebagai Kepala Bapenda DKI Jakarta. 

    Adapun, Sahrin Hamid sebelumnya dikenal sebagai juru bicara Anies Baswedan selama periode kampanye Pilpres 2024. 

    Sementara itu, VP Corporate Secretary Jakpro Yeni Widayanti mengatakan susunan Dewan Komisaris tersebut mencerminkan kesinambungan dan komitmen Jakpro dalam memperkuat aspek pengawasan, sekaligus memberi ruang bagi perspektif baru dalam menjawab tantangan pembangunan kota.

    Menurut dia, perubahan itu dilakukan secara terukur dan bertujuan mendukung visi jangka panjang perusahaan.

    “Perubahan komposisi Dewan Komisaris merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat struktur tata kelola sekaligus menyelaraskan dengan kebutuhan pengembangan proyek-proyek strategis di Jakarta,” papar Yeni.

    Dia optimistis sinergi antara pengalaman dan semangat baru akan membawa dampak positif dalam perjalanan Jakpro ke depan.

    Jakpro memegang mandat penting dalam pelaksanaan sejumlah proyek prioritas Ibu Kota. Dari pembangunan LRT Jakarta Fase 1B, pengelolaan Jakarta International Stadium (JIS), revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), hingga pengembangan kawasan hijau dan hunian terpadu.

    Dia menegaskan komitmen Jakpro untuk terus menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, berbasis inovasi, dan selaras dengan arah kebijakan Pemprov DKI Jakarta.

    “Kami percaya bahwa kepemimpinan yang kuat di level Dewan Komisaris akan memperkuat arah tersebut,” kata dia.

  • HUT RI, tarif transportasi umum di Jakarta cuma Rp80

    HUT RI, tarif transportasi umum di Jakarta cuma Rp80

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan tarif khusus untuk seluruh transportasi umum sebesar Rp80 dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan selain transportasi umum Jakarta, nantinya Transjabodetabek juga diberlakukan tarif Rp80 saat 17 Agustus mendatang.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dengan Kementerian Sekretaris Negara, kami diminta untuk semua transportasi di Jakarta dan Jabodetabek dikenakan biaya Rp80,” kata Pramono saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Selasa.

    Transportasi umum dengan tarif khusus sebesar Rp80 tersebut berlaku untuk Transjakarta, MRT, LRT (rute Velodrome-Pegangsaan Dua), KRL Commuter Line dan angkutan Jaklingko.

    Tak hanya itu, Pemprov DKI juga masih memberlakukan kebijakan insentif perpajakan daerah berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) hingga 31 Agustus 2025.

    Dengan adanya kebijakan insentif tersebut, masyarakat cukup membayar pokok pajaknya tanpa tambahan denda atau bunga keterlambatan.

    Kebijakan itu diberlakukan dalam rangka memperingati HUT DKI Jakarta sekaligus HUT ke-80 RI sebagai bentuk insentif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu.

    Lebih lanjut, terkait acara HUT Kemerdekaan RI, Pramono menjelaskan Pemprov DKI Jakarta tidak menggelar acara khusus, hanya upacara bendera di lapangan Balai Kota.

    “Kami tentunya di sini (Balai Kota) upacara bendera,” kata Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Eks Ketua TKD Prabowo-Gibran ditunjuk jadi Komisaris Jakpro 

    Eks Ketua TKD Prabowo-Gibran ditunjuk jadi Komisaris Jakpro 

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran untuk wilayah Jakarta Selatan Kreshna Putra ditunjuk menjadi salah satu Komisaris PT Jakarta Propertindo atau Jakpro (Perseroda) melalui Rapat Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS).

    Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Kreshna mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atas amanah yang dipercayakan kepadanya.

    “Saya sampaikan terima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta, khususnya Pak Gubernur Pramono Anung atas kepercayaan yang diberikan kepada saya ini,” ucap dia.

    Dia pun berkomitmen untuk fokus sebagai komisaris Jakpro, dan akan melepaskan semua jabatannya di Partai Golkar.

    “Saya siap melepas semua jabatan yang terkait dengan Partai Golkar dan fokus di Jakpro,” kata dia.

    Kreshna menjabat Ketua DPD II Partai Golkar Jakarta Selatan sejak 2023. Kemudian ia dipercaya menjadi Ketua TKD Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk wilayah Jakarta Selatan pada Pilpres 2024.

    Selain Kreshna, rapat KPPS juga memutuskan dan menetapkan dua komisaris lainnya, yakni Sahrin Hamid dan Syaefuloh Hidayat, serta Lusiana Herawati sebagai Komisaris Utama Jakpro.

    Sementara itu, VP Corporate Secretary Jakpro Yeni Widayanti, Senin (4/8), mengatakan susunan Dewan Komisaris tersebut mencerminkan kesinambungan dan komitmen Jakpro dalam memperkuat aspek pengawasan, sekaligus memberi ruang bagi perspektif baru dalam menjawab tantangan pembangunan kota.

    Menurut dia, perubahan itu dilakukan secara terukur dan bertujuan mendukung visi jangka panjang perusahaan.

    “Perubahan komposisi Dewan Komisaris merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat struktur tata kelola sekaligus menyelaraskan dengan kebutuhan pengembangan proyek-proyek strategis di Jakarta,” papar Yeni.

    Dia optimistis sinergi antara pengalaman dan semangat baru akan membawa dampak positif dalam perjalanan Jakpro ke depan.

    Jakpro memegang mandat penting dalam pelaksanaan sejumlah proyek prioritas Ibu Kota. Dari pembangunan LRT Jakarta Fase 1B, pengelolaan Jakarta International Stadium (JIS), revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), hingga pengembangan kawasan hijau dan hunian terpadu.

    Dia menegaskan komitmen Jakpro untuk terus menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, berbasis inovasi, dan selaras dengan arah kebijakan Pemprov DKI Jakarta.

    “Kami percaya bahwa kepemimpinan yang kuat di level Dewan Komisaris akan memperkuat arah tersebut,” kata dia.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Atasi Kemiskinan, Pemprov DKI Terapkan 7 Strategi Ini – Page 3

    Atasi Kemiskinan, Pemprov DKI Terapkan 7 Strategi Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta fokus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, sebagai respons cepat dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial yang terjadi di Ibu Kota.  

    “Fokus kami bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga mempersempit kesenjangan. Kami ingin memastikan pertumbuhan ekonomi Jakarta lebih merata dan adil,” ungkap Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati. 

    “Beban ekonomi makin berat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Kami akan mengambil tujuh langkah cepat untuk mengatasi kemiskinan baru dan menekan ketimpangan,” ujar Suharini di Balai Kota Jakarta, pada Senin (28/7).

    Pemprov DKI pun segera menyiapkan tujuh langkah strategis yang akan dilakukan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ini.

    1. Memperluas dan memperkuat bantuan sosial (bansos), dengan menyasar kelompok hampir miskin dan masyarakat yang baru jatuh miskin akibat tekanan ekonomi. Gubernur Pramono terus menyalurkan bansos sebagai langkah cepat untuk merespons kondisi ekonomi terkini warga Jakarta. 

    Adapun bansos yang disalurkan Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial DKI Jakarta, antara lain melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ) dengan jumlah penerima manfaat mencapai 149.687. Bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp300.000 per bulan. 

    Dikutip dari situs Dinas Sosial DKI Jakarta, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin, mengatakan, pencairan bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas dan anak-anak dari keluarga prasejahtera.

    Leni (42), yang bekerja sebagai driver salah satu layanan antar makanan menyebutkan bahwa bansos yang diberikan Pemprov DKI sangat membantu kehidupan sehari-harinya. 

    “Kalau bansos Alhamdulillah ikut merasakan manfaatnya. Saya daftarin anak biar dapet KJP. Selain itu kakak saya juga disabilitas, tapi bukan disabilitas dari lahir. Dia pernah kecelakaan terus tidak bisa berjalan lagi. Nah, dia juga dapat bansos untuk disabilitas. Semoga ke depannya pemerintah juga kasih bantuan-bantuan lain dan lebih memperhatikan masyarakat kayak kita gini,” cerita Leni. 

    2. Mengendalikan inflasi pangan dan energi, melalui intervensi harga pasar, subsidi ongkos distribusi, serta memperkuat cadangan pangan strategis. Kenaikan harga bahan pokok yang tidak stabil membuat masyarakat menengah ke bawah merasakan dampaknya. 

    Pengendalian inflasi pangan selama ini konsisten dilakukan oleh Pemprov DKI. Misalnya, operasi pasar besar-besaran untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok jelang Ramadan. Pemprov DKI terus melakukan pengendalian lewat intervensi harga pasar, subsidi ongkos distribusi dan memperkuat cadangan pangan strategis. 

    3. Meningkatkan akses terhadap hunian dan layanan dasar dengan menyediakan hunian terjangkau dan subsidi untuk listrik, transportasi publik, serta pendidikan. Pemprov DKI terus menggenjot akses hunian layak ini lewat berbagai program, salah satunya lewat penyediaan rusunawa melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP). 

    “Selama ini para penghuni nyaman bertempat tinggal di Rusunawa karena mendapatkan banyak fasilitas dan program bantuan dari pemerintah pusat dan daerah. Berbagai program tersebut sebetulnya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup warga rusun,” ujar Kepala Dinas PRKP DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, Jumat (14/2).

    Dewi (33), seorang ibu rumah tangga memilih tinggal di rusunawa Rawa Bebek, Jakarta Timur, bersama suami dan anaknya karena lebih nyaman. 

    “Kalau tinggal di rusunawa memang jadi pilihan karena harga sewanya murah. Apalagi kalau di Rawa Bebek sini kan deket ya mau ke mana-mana, terus fasilitas lengkap, keamanan juga bagus. Kalau pemerintah DKI mau memperbanyak tempat kayak gini sih bagus banget ya, jadi kita yang tinggal di Jakarta ada banyak pilihan gitu,” ungkap Dewi. 

    Sementara itu, subsidi transportasi publik juga terus dilakukan lewat armada TransJakarta dan TransJabodetabek. Dalam hal ini, Pemprov DKI sudah mengajukan anggaran tambahan dalam perubahan APBD sebesar Rp300-400 miliar. 

    “Itu sebagian untuk Transjabodetabek dan sebagian lagi untuk kebutuhan layanan dalam kota,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo yang dikutip dari Antaranews.

    4. Mendorong penciptaan kerja formal, termasuk perluasan program padat karya, pelatihan keterampilan digital, penguatan UMKM, dan kemitraan dengan sektor swasta. Pemprov DKI Jakarta telah meluncurkan berbagai program strategis terkait pembukaan lapangan kerja dan mewujudkan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif. 

    Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan, job fair saat ini diadakan setiap bulan, bahkan dalam beberapa bulan bisa diadakan tiga kali. “Kita mengadakan job fair sebulan sekali, tidak lagi tiga bulan sekali, karena ini penting untuk menekan tingkat pengangguran terbuka yang masih, 6,1 persen,” ujar Hari. 

    Terkait hal ini, Bambang (45) yang berprofesi sebagai seniman jalanan di kawasan Monas menaruh harapan tinggi kepada Pemprov DKI Jakarta untuk membuka akses lapangan kerja seluas-luasnya. 

    “Kalau memang ada rencana pemerintah DKI memperbanyak lapangan kerja, harapan saya sih semoga terwujud. Soalnya anak saya baru lulus sekolah, waktunya cari kerja,” ungkap Bambang. 

    Selain job fair, Pemprov DKI Jakarta membuka beragam pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan reguler, hingga Mobile Training Unit (MTU) untuk melatih warga agar siap kerja atau buka usaha.

    5. Memberi insentif kepada pelaku usaha yang mempekerjakan kelompok rentan, serta memperluas layanan publik di wilayah padat penduduk. Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif kepada para pelaku usaha. Terbaru adalah insentif pajak untuk hotel dan restoran. 

    6. Membangun pondasi dan menyusun indikator untuk menjawab kebutuhan konkret warga, seperti penyediaan infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi hijau, serta penguatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

    7. Mewujudkan Jakarta Fund untuk memperkuat investasi yang mendukung perekonomian Jakarta. Program ini termasuk program unggulan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang tujuannya sebagai sumber dana baru bagi Jakarta, termasuk untuk menekan angka ketimpangan sosial. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah pusat, lembaga filantropi, dan dunia usaha, guna menciptakan perlindungan sosial yang adaptif dan penciptaan kerja yang berkelanjutan.

    Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo menyatakan, Jakarta Fund adalah ide baru yang dikomunikasikan dengan pemerintah pusat dan stakeholders agar mendapatkan landasan hukum dan benchmark yang baik. 

    “Jadi, saat ini kita masuk dalam fase kajian dan juga koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Negeri, dan juga INA termasuk dan antara-antara. Sebagai awal juga, kami bersama dengan beberapa pihak mengadakan semacam leader forum, leader talks untuk mendengarkan masukan sekaligus melakukan sosialisasi awal,” ungkap Prastowo.

    (*)