Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Jakarta Jadi Tuan Rumah WAMSB World Championship, Diikuti 36 Marching Band

    Jakarta Jadi Tuan Rumah WAMSB World Championship, Diikuti 36 Marching Band

    Jakarta

    Kejuaraan dunia marching band World Association of Marching Show Bands (WAMSB) World Championship 2025 resmi dibuka di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur. Ajang ini diikuti 36 grup marching band dari dalam dan luar negeri.

    Ketua Umum TUIF sekaligus Event Director WAMSB 2025, Fanny Fatriani Syarifudin Alambay, mengatakan terdapat enam grup berasal dari luar negeri, seperti Polandia, Malaysia, Taiwan, dan Thailand. Sementara 30 band lainnya datang dari berbagai daerah di Indonesia.

    “Ini dibagi dari berbagai kategori, mulai SD junior, SMA senior, hingga open untuk di atas 19 tahun,” kata Fanny di Velodrome, Jakarta Timur, Sabtu (9/8/2025).

    Foto: World Association of Marching Show Bands (WAMSB) World Championship 2025

    Fanny menjelaskan WAMSB merupakan organisasi internasional marching band yang berbasis di Kanada dan rutin menggelar kejuaraan dunia sejak 1996. Tahun ini, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah, dengan dukungan penuh pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta.

    “Terima kasih kepada semua pihak, terutama pemerintah pusat melalui Kemenpora, Pemprov DKI Jakarta, Kadispora, Kormi, dan semua pihak yang mendukung suksesnya acara ini,” ujarnya.

    “Untuk mendapat giliran jadi tuan rumah, ini menunggu 68 tahun. Ini luar biasa karena skalanya internasional,” kata Ali.

    “Selain kegiatan belajar-mengajar, kegiatan musik dan seni ini bisa jadi pilihan yang positif, menjauhkan anak-anak dari narkoba, kekerasan, dan tawuran,” ujarnya.

    Ali menambahkan, penyelenggaraan WAMSB 2025 juga sejalan dengan visi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjadikan Jakarta sebagai kota global.

    “Standar kita bukan lagi kota-kota di Indonesia, tapi kota-kota besar dunia. Global itu bukan berarti menghilangkan seni budaya kita, justru menjadi daya jual untuk memperkenalkan budaya ke dunia,” imbuhnya.

    (bel/zap)

  • Pemprov DKI Jakarta Modernisasi Tata Air Kawasan Barito, Integrasikan Tiga Taman Ikonik – Page 3

    Pemprov DKI Jakarta Modernisasi Tata Air Kawasan Barito, Integrasikan Tiga Taman Ikonik – Page 3

    Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, menjelaskan bahwa pihaknya tengah menyiapkan infrastruktur pengendali banjir dan sistem sanitasi modern untuk mendukung keberlanjutan kawasan ini.

    “Dinas SDA DKI Jakarta akan mengintegrasikan Taman Langsat dan Taman Leuser dengan kolam retensi. Panjang badan air dari Taman Langsat hingga Taman Leuser yaitu 750 meter. Di situ, kami akan membangun infrastruktur pengendali banjir, berupa pintu air, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), saringan sampah, dan sediment trap. Kami juga akan memperbaiki saluran drainase di sekeliling taman. Hal ini untuk membantu mereduksi debit limpasan air ke Hang Lekir, Hang Jebat, dan sekitarnya saat musim hujan,” ungkap Ika, di Jakarta, pada Jumat (8/8).

    Ika menambahkan, pada musim kemarau, air yang mengalir di saluran penghubung (PHB) Jelawe akan lebih jernih karena telah diolah melalui IPAL dengan kapasitas 800 meter kubik per hari. Hasil olahan air limbah tersebut akan memenuhi Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.68/2016.

    “Program sanitasi ini dirancang untuk mengantisipasi berbagai tantangan perkotaan, seperti urbanisasi, perubahan iklim, dan tekanan lingkungan. Sehingga, diharapkan mampu menjaga kesehatan masyarakat sekaligus kelestarian lingkungan hidup, demi tercapainya pembangunan di bidang lingkungan dan kesehatan yang terintegrasi serta berkelanjutan,” tutur Ika.

  • Pansus Raperda KTR pastikan hak pedagang rokok terakomodir

    Pansus Raperda KTR pastikan hak pedagang rokok terakomodir

    Sejumlah warga menikmati libur akhir pekan di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Taman Ranggon Wijaya Kusuma, Jakarta Timur, Minggu (19/5/2024). DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk menegakkan aturan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan menekankan pentingnya Raperda KTR untuk memberikan payung hukum bagi Satpol PP dalam menegakkan aturan tersebut. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/YU.

    Pansus Raperda KTR pastikan hak pedagang rokok terakomodir
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 09 Agustus 2025 – 11:48 WIB

    Elshinta.com – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) memastikan peraturan tersebut tidak hanya bertujuan melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga mengakomodir hak para pedagang.

    “Kita ingin melindungi hak masyarakat untuk hidup sehat tanpa polusi, salah satunya dari rokok. Tapi tetap, hak berjualan tetap kita akomodasi,” kata Wakil Ketua Pansus Raperda KTR Abdurahman Suhaimi di Jakarta, Sabtu.

    Dia menjelaskan pembahasan Raperda KTR masih dalam tahap peninjauan pasal per pasal dengan ruang dialog yang terbuka, termasuk kemungkinan menghadirkan pelaku usaha tembakau untuk audiensi publik.

    Namun, Pansus Raperda KTR memutuskan untuk menghentikan sementara (skors) pembahasan aturan tersebut karena terdapat perbedaan antara draf yang sedang dibahas dengan dokumen usulan sebelumnya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Menurut dia, skors tersebut dilakukan untuk menjamin tertib prosedur dalam setiap perubahan draf.

    “Kita cek betul bahwa draf yang kita bahas itu draf satu, dan perubahan ada riwayatnya,” ujar Suhaimi.

    Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda KTR Farah Savira menyoroti perbedaan penting pada Pasal 6 yang dianggap sangat vital karena berkaitan dengan penetapan area yang benar-benar bebas dari aktivitas merokok.

    “Pasal 6 ini sangat penting untuk penegasan kawasan tanpa rokok. Jadi kami putuskan untuk di-hold dulu,” tutur Farah.

    Rapat lanjutan Pansus Raperda KTR dijadwalkan akan kembali digelar pekan depan. Seluruh anggota pansus sepakat untuk mempercepat penyelesaian Raperda tersebut sehingga dapat disahkan paling lambat akhir September 2025.

    Sumber : Antara

  • DKI kemarin, pedagang Pasar Hewan Barito hingga Taman Bendera Pusaka

    DKI kemarin, pedagang Pasar Hewan Barito hingga Taman Bendera Pusaka

    Jakarta (ANTARA) – Peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta selama Jumat (8/8), mulai dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempersiapkan lahan permanen sebagai tempat relokasi pedagang Pasar Hewan Barito hingga pembangunan Taman Bendera Pusaka.

    Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca kembali:

    1. Pemprov sediakan lokasi permanen untuk pedagang Pasar Hewan Barito

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempersiapkan lahan permanen sebagai tempat relokasi bagi para pedagang Pasar Hewan Barito, Jakarta Selatan.

    “Yang bisa kami pastikan, Pemprov DKI Jakarta sedang menyiapkan lahan yang permanen dan sangat memadai sebagai pasar fauna tematik bagi saudara-saudara kita para pedagang,” kata Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Berita selengkapnya klik di sini

    2. CKG bagi siswa langkah nyata wujudkan Indonesia Emas

    Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengatakan bahwa Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi siswa sekolah merupakan langkah nyata mewujudkan anak Indonesia sehat menuju generasi Indonesia Emas 2045.

    “Kami dari Pemkot Administrasi Jakarta Pusat menyambut baik dan sangat mendukung Program Cek Kesehatan Gratis di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Jakarta Pusat,” kata Arifin di Jakarta, Jumat.

    Berita selengkapnya klik di sini

    3. DKI akan buka rekrutmen 1.000 petugas damkar minggu depan

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka rekrutmen 1.000 petugas pemadam kebakaran (damkar) pada 12-14 Agustus mendatang.

    “Akan dimulai hari Selasa ini. Selasa depan ini, Selasa Rabu-Kamis selama tiga hari, kuotanya ada seribu,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Jumat.

    Berita selengkapnya klik di sini

    4. Pram akan tanggung jawab soal pembangunan Taman Bendera Pusaka

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan Taman Bendera Pusaka meski ada aksi penolakan yang dilakukan pedagang Pasar Hewan Barito.

    Pramono mengatakan, seluruh pedagang tersebut sebenarnya sudah setuju untuk direlokasi. Mereka pun telah menandatangani surat yang menandakan bahwa mereka setuju.

    Berita selengkapnya klik di sini

    5. Pangdam Jaya pastikan keamanan HUT RI di Jakarta maksimal

    Pangdam Jayakarta Mayor Jenderal TNI Deddy Suryadi memastikan pengamanan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI di wilayah Jakarta maksimal.

    “Kesiapan HUT RI ini kita diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan keamanan di wilayah Kota Jakarta. Tentu ini adalah bagian dari tugas kami, dan kita sudah mengelola seoptimal mungkin,” kata Deddy di Lapangan Kartika Makodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur, Jumat.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tak Mau Direlokasi, Pedagang Bakal Tetap Berjualan di Pasar Barito
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        8 Agustus 2025

    Tak Mau Direlokasi, Pedagang Bakal Tetap Berjualan di Pasar Barito Megapolitan 8 Agustus 2025

    Tak Mau Direlokasi, Pedagang Bakal Tetap Berjualan di Pasar Barito
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pedagang Pasar Barito bersikukuh tetap akan berjualan di kiosnya, meski Pemprov DKI Jakarta meminta mereka angkat kaki.
    Mereka juga sempat berunjuk rasa saat Gubernur DKI Jakata Pramono anung melakukan peletakan batu pertama pembangunan Taman Bendera Pusaka, Jumat (8/8/2025).
    “Kami berprinsip, tetap akan berjualan di sini sampai gubernur akan menyinergikan Pasar Barito dengan taman,” ujar kuasa hukum pedagang, Fahmi Akbar, kepada Kompas.com, Jumat (8/8/2025).
    Para pedagang ingin Pasar Barito menjadi bagian dari Taman Bendera Pusaka nantinya. Para pedagang bersedia mengosongkan beberapa kios jika dibutuhkan untuk jalan masuk ke Taman Bendera Pusaka.
    Fahmi pun meminta Pramono Anung mau mendiskusikan hal tersebut dengan para pedagang Pasar Barito.
    “Itu kan sebenarnya partisipasi-partisipasi publik yang perlu dapat masukkan, kan. Sehingga dia menjadi kajian yang bisa ditampung aspirasi dari para pedagang ini,” kata dia.
    Pada kesempatan ini, Fahmi juga menyinggung bangunan lokasi sementara (loksem) yang ditempati pedagang seharusnya bersifat berkelanjutan mengingat besarnya uang yang sudah digelontorkan.
    “Dalam tata ruang kota, kalau ada pembangunan, ya, kan, dan direvitalisasi pasar tersebut, seharusnya berkepanjangan, berkelanjutan. Ada semacam keberlanjutan pembangunan,” ucap Fahmi.
    Para pedagang juga mempertanyakan urgensi pembangunan Taman Bendera Pusaka. Padahal, dahulu anggaran untuk membangun lokasi sementara Pasar Barito sudah besar.
    “Karena lumayan, itu kan Rp1,6 miliar bukan uang yang sedikit. Kita bisa liburan ke Maldives berapa kali. Bisa umroh, bahkan,” kata dia.
    Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jakarta Selatan Nomor e-0096 tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024, loksem Pasar Barito memang hanya berlaku selama satu tahun sejak Juni 2024.
    Namun, para pedagang berkeyakinan surat tersebut bisa diperpanjang.
    “Iya, betul waktu itu juga diperpanjang setelah revitalisasi. Dari pihak advokat, dari Pak Dewan juga bilang itu bisa diperpanjang,” kata salah satu pedagang, Karno (64) saat ditemui di pasar, Jumat.
    Setelah ditelusuri, SK serupa memang pernah dikeluarkan juga pada 2023 dengan nomor e-0059 tentang Penetapan Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023.
    Namun, surat yang ditemukan pada laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Jakarta Selatan itu tidak dapat diakses.
    Kompas.com sudah mencoba meminta dokumen tersebut kepada Pemerintah Kota Jakarta Selatan, dan masih dalam proses pencarian.
    Sebagai informasi, rencana relokasi pedagang ini berkaitan dengan proyek pembangunan Taman ASEAN atau Taman Bendera Pusaka yang akan menggantikan area Pasar Barito.
    Proyek ini merupakan bagian dari program Pemerintah Provinsi Jakarta dalam memperluas ruang terbuka hijau (RTH).
    Taman Bendera Pusaka dirancang untuk menggabungkan tiga taman yang sudah ada sebelumnya, yaitu Taman Leuser, Taman Ayodhya, dan Taman Langsat. Proyek ini ditargetkan rampung pada Desember 2025.
    Pemerintah menyebut taman tersebut akan menjadi ruang publik ikonik.
    Saat status Jakarta berubah dan tak lagi menjadi ibu kota negara, taman ini diharapkan menjadi simbol identitas baru Jakarta sebagai Ibu Kota ASEAN, mengingat keberadaan Gedung Sekretariat ASEAN di kawasan Blok M.
    “Jadi, ini adalah untuk menjadikan kawasan Blok M sebagai pusat transportasi dan perbelanjaan, dan yang kedua sebagai City ASEAN. Jadi, rencananya taman itu akan menunjang taman-taman di ASEAN yang ada di wilayah Jakarta Selatan,” kata Anwar, Selasa (1/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jakbar kembali hijaukan Kebon Jeruk

    Jakbar kembali hijaukan Kebon Jeruk

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat kembali menghijaukan wilayah RW 07 Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jumat.

    Penghijauan itu dilakukan dengan menanam 10 pohon tabebuya dan 500 tanaman hias pada lahan seluas 72 meter persegi (m2) di pinggir Jalan Taman Cosmos.

    “Upaya ini untuk kurangi dampak perubahan iklim,” ungkap Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Barat, Dirja Kusuma di Jakarta, Jumat.

    Kali ini pihaknya menanam pohon di delapan wilayah kecamatan, terutama pada area lahan kosong milik Pemprov DKI Jakarta, seperti taman, median jalan, Tempat Pemakaman Umum (TPU).

    Penanaman pohon di pinggir Jalan Taman Cosmos melibatkan Satuan Pelaksana Suku Dinas (Sudin) Tamhut Kebon Jeruk dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Sudin Tamhut Jakarta Barat.

    “Kami bukan hanya menanam pohon pelindung, tapi juga menanam tanaman hias pada jalur taman. Sehingga menambah estetika taman,” ujarnya.

    Ia berharap dengan dilakukan penanaman pohon secara rutin tentunya akan menambah ruang-ruang terbuka hijau di Jakarta Barat (Jakbar)

    “Kami terus menanam secara rutin pada wilayah yang masih kurang penghijauan dan pastinya kami terus melibatkan dan mengajak warga untuk meningkatkan kesadaran terkait penghijauan lingkungan,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI serahkan bansos kepada 56.351 penerima baru tahun 2025

    DKI serahkan bansos kepada 56.351 penerima baru tahun 2025

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerahkan kartu bantuan sosial kepada 56.351 penerima baru yang disalurkan melalui Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ) dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) tahun 2025.

    “Itulah yang menjadi prioritas dalam era kepemimpinan saya selain Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, pemutihan ijazah dan Kartu Lansia, Anak Jakarta maupun Disabilitas,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota Jakarta, Jumat.

    Penerima bantuan sosial (bansos) baru ini akan menerima bantuan uang tunai sebesar Rp300 ribu per orang setiap bulannya.

    Dengan adanya tambahan penerima baru bansos di tiga golongan tersebut, maka total ada sebanyak 213.366 penerima manfaat bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) di tahun 2025.

    Selain bantuan uang tunai, mereka juga mendapatkan fasilitas gratis untuk menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta dan MRT.

    Pram mengajak warga untuk memanfaatkan fasilitas tersebut agar mobilitas masyarakat Jakarta lebih baik.

    Pram berharap pemberian bantuan sosial dari Pemprov DKI Jakarta ini akan memberikan manfaat untuk masyarakat. “Mudah-mudahan ini akan bermanfaat, berguna,” kata Pram.

    Selain itu, Pram juga memberikan pesan kepada para penerima bansos agar tidak menggunakan dana bantuan untuk judi online atau judol.

    “Jangan sampai digunakan untuk judol. Enggak ada manfaatnya, yang ada adalah kerugian bagi saudara-saudara sekalian. Jadi sekali lagi, jangan digunakan untuk judol,” kata Pram.

    Pram menyampaikan harapannya agar Jakarta dapat menjadi rumah yang nyaman bagi seluruh warganya, terutama bagi keluarga yang kurang beruntung.

    Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin menjelaskan, penerima manfaat baru bansos PKD sebanyak 56.351 orang.

    Dengan rincian, 38.414 penerima Kartu Lansia Jakarta, 4.489 penerima Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta dan 13.448 penerima Kartu Anak Jakarta.

    “Sehingga dari kuota 219.252 penerima manfaat tahun 2025 ini telah tercapai 213.366 penerima manfaat,” kata Iqbal.

    Bansos yang diberikan, yaitu uang sebesar Rp300 ribu per bulan yang disalurkan melalui rekening masing-masing penerima manfaat.

    Penyaluran kartu ATM bagi penerima manfaat dilaksanakan pada 8-31 Agustus 2025 di seluruh wilayah kota administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI Tunda Groundbreaking Taman Bendera Pusaka: Waktunya Disesuaikan

    Pemprov DKI Tunda Groundbreaking Taman Bendera Pusaka: Waktunya Disesuaikan

    Jakarta

    Rencana groundbreaking Taman Bendera Pusaka gabungan dari Taman Langsat, Taman Ayodya, dan Taman Leuser, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang semula dijadwalkan hari ini, ditunda. Penyesuaian jadwal dilakukan karena agenda Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung padat.

    Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi, Chico Hakim, memastikan penundaan ini bukan pembatalan. Menurutnya, proyek tersebut tetap akan dilaksanakan sesuai rencana.

    “Masih menyesuaikan dengan agenda pak Gubernur yang cukup padat,” kata Chico saat dikonfirmasi, Jumat (8/8/2025).

    Chico menegaskan, penundaan hanya soal waktu pelaksanaan, bukan karena hambatan teknis.

    “Pasti terlaksana, hanya waktunya masih disesuaikan,” ungkapnya.

    Sementara itu, pihaknya juga belum bisa memastikan apakah Gubernur Pramono Anung akan menemui pedagang Pasar Barito yang tengah menolak relokasi.

    “Belum ada info apakah bapak gubernur akan menemui mereka. Namun yang bisa kami pastikan, Pemprov DKI Jakarta sedang menyiapkan lahan yang permanen dan sangat memadai sebagai pasar fauna tematik bagi saudara-saudara kita para pedagang,” ungkapnya.

    “Fasilitas tersebut kami upayakan murni karena kebijakan untuk mengayomi,” tegasnya.

    (bel/zap)

  • Pramono tekankan profesionalisme dalam kelola BUMD Jakarta

    Pramono tekankan profesionalisme dalam kelola BUMD Jakarta

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat memberi sambutan di Penandatanganan Pakta Integritas dan Key Performance Indicator(KPI) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu (6/8/2025). ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta.

    Pramono tekankan profesionalisme dalam kelola BUMD Jakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 06 Agustus 2025 – 14:45 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menekankan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan agar berjalan dengan baik di setiap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta. Pramono dalam sambutannya di Penandatanganan Pakta Integritas dan Key Performance Indicator (KPI) BUMD Jakarta di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu, juga meminta agar para BUMD menjaga Indikator Kinerja Utamanya.

    “Untuk KPI, ini tolong betul-betul dijaga. Menurut saya, track record itu menjadi hal yang penting. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi penataan BUMD yang ada di Jakarta,” katanya.

    Pramono juga berpesan agar jajaran BUMD berorientasi kerja secara profesional, sehingga BUMD Jakarta dapat “go public” melalui “Initial Public Offering” (IPO). Dalam waktu dekat, ada dua BUMD Jakarta yang akan melantai di bursa efek, yaitu Bank Jakarta dan PAM Jaya.

    “Saya yakin, saya lihat respons publiknya, dua BUMD ini bisa kita lakukan IPO, kemudian disusul BUMD lainnya. Saya juga mengapresiasi gagasan dan ide di lapangan untuk pengembangan BUMD menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.

    Dia berharap, penataan BUMD ini dapat mendorong Jakarta semakin sejajar dengan kota-kota global lainnya, sehingga diperlukan kolaborasi dan kerja kolosal di setiap jajaran BUMD, dari komisaris, direktur, hingga seluruh pegawai, dalam mewujudkan BUMD yang profesional, transparan, dan akuntabel.

    “Saya memberikan kepercayaan sepenuhnya dan berharap mudah-mudahan ini bisa terkelola dengan baik. Sehingga, harapan Jakarta menjadi Top 50 Global City di tahun 2030 bisa kita raih bersama,” kata Pramono.

    Sumber : Antara

  • Fenomena Rojali, Rohana dan Rohalus, Kadin DKI terjun temui pedagang

    Fenomena Rojali, Rohana dan Rohalus, Kadin DKI terjun temui pedagang

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Fenomena Rojali, Rohana dan Rohalus, Kadin DKI terjun temui pedagang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 06 Agustus 2025 – 15:36 WIB

    Elshinta.com – Fenomena sepinya pusat-pusat perbelanjaan offline seperti Pasar Tanah Abang maupun Blok M di kawasan Jakarta pascamerebaknya penggunaan marketplace di sekitar tahun 2010, Kadin DKI Jakarta di bawah pimpinan Ketua umumnya Diana Dewi merasa terpanggil untuk terjun langsung berdiskusi dengan pengelola maupun perwakilan pedagang.

    Menurut Diana Dewi rombongan jarang beli (rojali), rombongan hanya nanya (rohana) bahkan rombongan hanya mengelus (rohalus) muncul imbas dari menurunnya daya beli masyarakat sekaligus masifnya pembelian online sehingga pasar offline terdampak relatif lebih sepi.

    “Dengan kunjungan ini tentunya kami akan mendengar langsung sebagian pedagang yang telah berteriak mengeluh dan nanti akan ada kebijakan yang berpihak pada teman-teman pedagang. Masukan dari para pedagang nanti akan kami bawa kepada stakeholder terkait yaitu DPRD dan Pemprov DKI Jakarta agar pemerintah segera turun tangan,” ungkap Diana Dewi, Rabu (6/8).

    Melihat fenomena sepinya transaksi belanja pada pasar offline yang legendaris seperti Tanah Abang, Pasar Baru, Glodok, Blok M, ITC dan sebagainya, Diana Dewi menambahkan bahwa dunia pasar offline di Indonesia membutuhkan peta jalan transformasi pada sektor ritel dan UMKM.

    Adapun empat peta jalan tersebut lanjut Diana meliputi revitalisasi pusat grosir, digitalisasi yang inklusif, pelatihan adaptasi teknologi serta proteksi cerdas terhadap produk dalam negeri.

    Saat disinggung revitalisasi seperti apa yang akan disampaikan oleh Kadin DKI pada para stakeholder setelah mendengar masukan dari para pedagang, Diana menegaskan bahwa infrastruktur pada pasar-pasar legendaris yang telah dibangun puluhan tahun silam harus diperbaiki.

    “Harus ada magnet atau daya tarik baru yang bisa mendatangkan pembeli datang langsung berbelanja. Hal lainnya adalah PBB yang terus naik dan harus disesuaikan dengan kemampuan bayar pedagang serta tata kelola parkir yang harus terus diperbaiki,” jelas Diana.

    Masih cukup banyaknya pedagang yang belum melek teknologi untuk berdagang dengan memanfaatkan marketplace sebagai pasar online, Kadin DKI tandas Diana Dewi akan memberikan pembinaan dan pelatihan digitalisasi.

    Pasar Tanah yang merupakan salah satu pasar dengan transaksi terbesar di ASEAN, lanjut Diana, ternyata setelah berkomunikasi dengan perwakilan pedagang masih cukup banyak pedagang yang belum menguasai sepenuhnya cara berdagang online.

    “Kadin DKI bersama Pemprov DKI Jakarta akan menggelar semacam pelatihan tentang pentingnya digitalisasi dalam berdagang di era modern. Kami juga mengusulkan agar pemerintah membuat e-commerce sendiri dimana nantinya para pengguna e-commerce tidak terbebani dari potongan harga yang ada setelah pedagang menerima uang dari hasil penjualan” tutup Diana Dewi.

    Sumber : Elshinta.Com