Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Banggar dan TAPD sepakati APBD DKI 2026 sebesar Rp95,3 triliun

    Banggar dan TAPD sepakati APBD DKI 2026 sebesar Rp95,3 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 sebesar Rp95,3 triliun.

    “APBD kita ada kenaikan menjadi Rp95,351 triliun (dari APBD perubahan 2025 sebesar Rp91,8 triliun),” kata Ketua Banggar DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, sebelum disepakati, lima komisi telah membahas dan mendalami usulan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 selama lima hari sejak Selasa(5/8) hingga Senin (11/8) .

    Khoirudin menyampaikan bahwa besaran angka APBD DKI Jakarta telah disepakati dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab).

    Kenaikan anggaran tersebut kata dia, setelah melihat kondisi inflasi di DKI Jakarta dan juga pertumbuhan Ibu Kota tercatat lebih unggul dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Pertumbuhan ekonominya di atas ekonomi nasional. Sehingga ada rasa optimis,” ujarnya.

    Khoirudin menambahkan bahwa dengan besaran APBD 2026 yang telah disepakati sehingga harapannya Pemprov DKI Jakarta mampu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap warga.

    Terutama lanjut dia, program prioritas pada sektor pendidikan dan kesehatan yang memang menjadi harapan besar warga seperti sekolah swasta gratis.

    “Kami bahagia, akhirnya bisa menyepakati angka yang akan kita persembahkan untuk warga Jakarta,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lomba Digitalisasi Pasar 2025, Perluas Akses Pedagang dan Tingkatkan Daya Saing – Page 3

    Lomba Digitalisasi Pasar 2025, Perluas Akses Pedagang dan Tingkatkan Daya Saing – Page 3

    Dikutip dari Pemprov DKI Jakarta, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati, mengatakan Lomba Digitalisasi Pasar 2025 merupakan bagian dari upaya mempercepat transformasi digital di sektor perdagangan tradisional dan meningkatkan inklusi keuangan di kalangan pelaku usaha pasar.

    “Kami ingin menghadirkan pasar yang nyaman. Jadi, penilaian tidak hanya soal kemudahan bertransaksi digital, tetapi juga kebersihan, keamanan, serta penataan fasilitas umum dan pedagang kaki lima. Semoga lewat lomba ini pasar-pasar tradisional bisa terus berkembang,” jelasnya.

    Eli mengatakan sebanyak 20 pasar tradisional dijadikan lokasi percontohan dalam lomba ini. 

    “Penilaian lomba terbagi dalam dua aspek, yaitu Aspek Pasar yang dinilai oleh tim juri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta Aspek Digitalisasi Perbankan yang dinilai oleh OJK dan Bank Indonesia berdasarkan laporan dari bank peserta. Nantinya, pasar-pasar pemenang akan menjadi percontohan bagi 133 pasar lainnya yang dikelola Perumda Pasar Jaya, maupun bagi daerah lain di Indonesia,” terangnya.

    Sementara itu, Kepala Bapenda DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menyatakan, digitalisasi membuka akses pembiayaan yang lebih luas, memungkinkan transaksi yang lebih aman, serta mendorong terciptanya ekosistem pasar yang tertib dan bersih. 

    Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem transaksi digital, sekaligus mendorong perluasan layanan keuangan yang inklusif.

    “Transaksi digital juga memberikan banyak manfaat bagi pedagang, seperti proses yang lebih cepat, aman, dan praktis. Mereka tidak perlu lagi repot menyediakan uang kembalian dan bisa merasa tenang karena dana langsung masuk ke rekening,” ujar Lusiana.

     

    (*)

  • DKI resmi buka lowongan untuk 1.000 petugas damkar

    DKI resmi buka lowongan untuk 1.000 petugas damkar

    Ilustrasi petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka lowongan kerja untuk Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta total 1.000 formasi. ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta.

    DKI resmi buka lowongan untuk 1.000 petugas damkar
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka lowongan kerja untuk Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dengan total 1.000 formasi.

    “Rekrutmen ini untuk petugas operasional lapangan yang akan ditugaskan di pos pemadam yang ada di lima wilayah kota administrasi DKI Jakarta,” kata Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Bayu Meghantara di Jakarta, Senin.

    Dia merinci kebutuhan formasi petugas Damkar tahun ini tersebar di lima wilayah kota administrasi dengan jumlah terbanyak yakni Jakarta Timur sebanyak 219 formasi, diikuti Jakarta Barat 202 formasi, Jakarta Selatan 211 formasi, Jakarta Pusat 187 formasi, dan Jakarta Utara 181 formasi.

    “Rekrutmen ini merupakan salah satu wujud komitmen kami dalam memperkuat kapasitas pelayanan darurat. Proses seleksi akan dijalankan secara transparan, adil, dan profesional,” ujar Bayu.

    Dengan bertambahnya personel, diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan efektivitas layanan darurat, melindungi jiwa dan aset warga, serta memperkuat kesiapsiagaan terhadap potensi kebakaran dan bencana di wilayah perkotaan. Persyaratan utama dalam rekrutmen ini yakni warga Negara Indonesia berusia 18–35 tahun, diutamakan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta.

    Adapun perekrutan dilakukan secara terbuka melalui sistem daring (online) dan gratis. Lalu, untuk pendaftaran dan pengunggahan dokumen lamaran dapat dilakukan secara daring.

    Tautan sesuai wilayah:

    Jakarta Barat di https://linktr.ee/pjlpdamkarjb2025 atau https://s.id/pjlpdamkarjakbar2025.

    Lalu, Jakarta Timur di https://linktr.ee/pjlpdamkarjt2025 atau https://s.id/pjlpdamkarjaktim2025.

    Jakarta Selatan di https://linktr.ee/pjlpdamkarjs2025 atau https://s.id/pjlpdamkarjaksel2025.

    Jakarta Pusat di https://linktr.ee/pjlpdamkarjp2025 atau https://s.id/pjlpdamkarjakpus2025.

    Kemudian, Jakarta Utara di https://linktr.ee/pjlpdamkarju2025 atau https://s.id/pjlpdamkarjakut2025

    Berikut tahapan Jadwal Rekrutmen PJLP Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta 2025:

    1. 11 Agustus 2025 Pengumuman penerimaan seleksi PJLP petugas pemadam Jakarta melalui portal Pemprov DKI Jakarta.

    2. 12 – 14 Agustus 2025 Pendaftaran dan penginputan/unggah dokumen administrasi (online).

    3. 15 Agustus 2025 Pengumuman hasil evaluasi administrasi dan jadwal pembuktian dokumen administrasi dan kualifikasi, pengukuran tinggi badan, tato dan tindik.

    4. 19–22 Agustus 2025 Pembuktian dokumen administrasi dan kualifikasi, pengukuran tinggi badan, tato, dan tindik.

    5. 25 Agustus 2025 Pengumuman pembuktian dokumen administrasi dan kualifikasi, pengukuran tinggi badan, tato, dan tindik.

    6. 25 Agustus 2025 Jadwal pelaksanaan tes fisik (kesegaran jasmani).

    7. 26 Agustus – 12 September 2025 tes fisik (kesegaran jasmani) di Brigif 1/Jaya Sakti, Kalisari, Jakarta Timur.

    8. 16 September 2025 Pengumuman hasil tes fisik.

    9. 18 September 2025 Penetapan hasil seleksi PJLP Damkar (online).

    10. 25–26 September 2025 Pembukaan dan penginputan dokumen penawaran.

    11. 19–30 September 2025 Proses pengadaan langsung calon PJLP.

    12. 1 Oktober 2025 Penandatanganan kontrak kerja.

    Sumber : Antara

  • Rekrutmen Damkar Jakarta Resmi Dibuka Hari Ini, Catat Syarat, Link Pendaftaran dan Tahapan Seleksinya – Page 3

    Rekrutmen Damkar Jakarta Resmi Dibuka Hari Ini, Catat Syarat, Link Pendaftaran dan Tahapan Seleksinya – Page 3

    Berikut tahapan Jadwal Rekrutmen PJLP Petugas Damkar dan Penyelamatan DKI Jakarta 2025:

    1. 11 Agustus 2025 Pengumuman penerimaan seleksi PJLP petugas pemadam Jakarta melalui portal Pemprov DKI Jakarta.

    2. 12 – 14 Agustus 2025 Pendaftaran dan penginputan/unggah dokumen administrasi (online).

    3. 15 Agustus 2025 Pengumuman hasil evaluasi administrasi dan jadwal pembuktian dokumen administrasi dan kualifikasi, pengukuran tinggi badan, tato dan tindik.

    4. 19–22 Agustus 2025 Pembuktian dokumen administrasi dan kualifikasi, pengukuran tinggi badan, tato, dan tindik.

    5. 25 Agustus 2025 Pengumuman pembuktian dokumen administrasi dan kualifikasi, pengukuran tinggi badan, tato, dan tindik.

    6. 25 Agustus 2025 Jadwal pelaksanaan tes fisik (kesegaran jasmani).

    7. 26 Agustus – 12 September 2025 tes fisik (kesegaran jasmani) di Brigif 1/Jaya Sakti, Kalisari, Jakarta Timur.

    8. 16 September 2025 Pengumuman hasil tes fisik.

    9. 18 September 2025 Penetapan hasil seleksi PJLP Damkar (online).

    10. 25–26 September 2025 Pembukaan dan penginputan dokumen penawaran.

    11. 19–30 September 2025 Proses pengadaan langsung calon PJLP.

    12. 1 Oktober 2025 Penandatanganan kontrak kerja.

  • DPRD DKI: Status PJLP harus diperjelas dalam rekrutmen petugas damkar

    DPRD DKI: Status PJLP harus diperjelas dalam rekrutmen petugas damkar

    Jakarta (ANTARA) – Komisi A DPRD DKI Jakarta menyatakan bahwa Pemprov DKI harus lebih mengintensifkan sosialisasi terkait status Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) kepada rekrutmen 1.000 petugas pemadam kebakaran agar mereka tidak berekspektasi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    “Sosialisasi status kerja itu penting agar tidak menimbulkan ekspektasi yang keliru bagi masyarakat,” kata Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono di Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan bahwa status pekerja bagi rekrutmen 1.000 petugas damkar sejak awal perlu dijelaskan sebagai PJLP, sehingga pendaftar tidak ada harapan otomatis untuk diangkat menjadi PNS di kemudian hari.

    Mujiyono memastikan bahwa Komisi A DPRD mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta yang akan merekrut 1.000 petugas damkar baru.

    Namun, pihaknya telah bersepakat agar Pemprov DKI memprioritaskan warga yang ber KTP DKI Jakarta untuk mengurangi warga Jakarta yang menganggur.

    “Komisi A mendukung penuh rekrutmen 1.000 petugas damkar sebagai langkah memperkuat pelayanan keselamatan warga. Meskipun dilakukan secara terbuka, menurut kami tetap warga Jakarta sebaiknya menjadi prioritas,” ujarnya.

    Mujiyono menekankan proses seleksi harus transparan, adil, dan bebas pungli, dengan penempatan personel yang tepat sasaran sesuai kompetensi dan kebutuhan setiap wilayah.

    “Mengingat pendaftar diperkirakan membludak, sistem pendaftaran harus siap, dilakukan secara online, dilengkapi layanan pengaduan dan mekanisme banding yang cepat,” katanya.

    Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka rekrutmen 1.000 petugas pemadam kebakaran (damkar) pada 12-14 Agustus mendatang.

    “Akan dimulai hari Selasa ini. Selasa depan ini, Selasa Rabu-Kamis selama tiga hari, kuotanya ada seribu,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, Jumat (8/8).

    Seribu personel damkar tersebut nantinya diperuntukkan bertugas di wilayah Jakarta Barat sebanyak 202 orang, Jakarta Pusat (187), Jakarta Selatan (211), Jakarta Timur (219) dan Jakarta Utara (181).

    “Untuk Pulau Seribu sementara masih dalam penanganan dan kemudian akan dikoordinasikan oleh Bupati Pulau Seribu,” kata Pram.

    Pram menjelaskan, perekrutan anggota damkar ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 dan juga peraturan gubernur (pergub) yang ada.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lembaga adat di Jakarta diharapkan jadi penyalur aspirasi masyarakat

    Lembaga adat di Jakarta diharapkan jadi penyalur aspirasi masyarakat

    Penari dari kelompok Topeng Betawi menampilkan Tari Semarak Harmoni Nandak Timur Jakarta saat pembukaan Festival Topeng Betawi jilid 3 di Kelurahan Pekayon, Jakarta, Sabtu (9/8/2025). ANTARA FOTO/Ertadha Sulthan/bar

    Lembaga adat di Jakarta diharapkan jadi penyalur aspirasi masyarakat
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 10 Agustus 2025 – 21:23 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB) Beky Mardani mengharapkan lembaga adat di Jakarta dapat menjadi sarana penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

    “Misalnya soal partisipasi masyarakat, aspirasi sampai pada upaya-upaya penyelesaian, kalau ada konflik, misalnya, lembaga adat yang digunakan,” ujar dia di Jakarta, Ahad.

    Fungsi ini, kata Beky, juga diemban lembaga adat di daerah lain. Saat ini pembentukan lembaga ada di Jakarta masih dalam pembahasan antara berbagai pihak termasuk tokoh Betawi dan pemerintah.

    “Ini yang menjadi fokus kita bersama untuk bagaimana mencari, karena sebetulnya secara prinsip punya kesepakatan, punya benang merah yang kuat,” kata Beky.

    Dia merujuk berbagai seminar dan diskusi terarah yang telah dilakukan menyampaikan bahwa lembaga adat ini nantinya menjadi mitra strategis Pemprov DKI Jakarta untuk membantu merawat, mengembangkan serta melestarikan budaya Betawi secara berkelanjutan.

    “(Lembaga adat) Ini sebetulnya semacam mitra strategis dari Pemprov DKI dalam mengomunikasikan antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi, bagaimana ada kolaborasi, ada partisipasi dari masyarakat, salurannya menurut lembaga adat ini,” katanya.

    Terbentuknya lembaga adat Betawi di Jakarta terus didorong termasuk oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

    Setelah penetapan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2024, status Jakarta telah berubah dari Ibu Kota Negara (IKN) menjadi provinsi dengan kekhususan ekonomi nasional dan kota global.

    Perubahan ini membawa 19 kewenangan baru bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Salah satunya penguatan sektor kebudayaan.

    Rano Karno mengatakan penguatan sektor kebudayaan menempatkan budaya Betawi sebagai salah satu prioritas utama. Tidak hanya mewajibkan pelestarian kebudayaan Betawi, tetapi juga mendorong pelibatan lembaga adat.

    Menurut dia, posisi budaya Betawi harus diperkuat mulai dari kelembagaan, peran sosial, maupun sebagai elemen penting dalam membentuk karakter kota yang berbudaya, inklusif dan berdaya saing.

    Sumber : Antara

  • Kebon Pala Banjir 3 Kali dalam 10 Hari, Warga Tagih Pengerukan Kali Ciliwung Megapolitan 10 Agustus 2025

    Kebon Pala Banjir 3 Kali dalam 10 Hari, Warga Tagih Pengerukan Kali Ciliwung Megapolitan 10 Agustus 2025

    Kebon Pala Banjir 3 Kali dalam 10 Hari, Warga Tagih Pengerukan Kali Ciliwung
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Warga Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur, menagih janji Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk mengeruk Kali Ciliwung.
    Pasalnya, dalam 10 hari terakhir, warga sudah kebanjiran sebanyak tiga kali akibat meluapnya Kali Ciliwung.
    “Katanya mau dikeruk, tapi yang dikeruk itu malah bagian yang jauh dari sini. Wilayah sini belum tersentuh,” kata Ketua RT 13 RW 04 Kebon Pala, Sanusi (58), saat dihubungi
    Kompas.com
    , Minggu (10/8/2025). 
    Terbaru, banjir merendam wilayah Kebon Pala akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta Timur pada Sabtu (9/8/2025) malam.
    Air disebut naik pada Sabtu tengah malam dan mulai surut pada Minggu (10/8/2025) sekitar pukul 07.00 WIB.
    “Kalau itu (banjir) selalu kiriman sih. Malam kita sudah dapat kabar kalau di Depok siaga tiga,” ujarnya 
    Sanusi menjelaskan, ketinggian air sempat mencapai 75 cm dan merendam sejumlah rumah warga.
    Meski demikian, tidak ada warga yang mengungsi lantaran sebagian besar rumah di wilayah tersebut dibangun dua lantai.
    “Enggak ada yang ngungsi selama tiga kali banjir ini, karena masih siaga tiga. Kalau statusnya naik, baru mungkin mengungsi,” kata dia.
    Begitu air surut, warga langsung membersihkan sisa lumpur yang dibawa banjir.
    “Sudah surut kalau siang ini cuma becek, warga lagi bersih-bersih,” tutur Sanusi.
    Sanusi mengungkapkan, penanganan dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih sebatas pemantauan rutin.
    Ia menyebut, informasi terkait potensi banjir biasanya didapatkan dari sesama warga atau memantau langsung data tinggi muka air secara mandiri melalui situs resmi Pemprov DKI Jakarta.
    “Kita biasanya pantau sendiri lewat SDH dan info teman-teman. Jadi ya mandiri,” tuturnya.
    Sanusi menambahkan, frekuensi banjir yang meningkat membuat warga semakin khawatir. Oleh karenanya, ia berharap pemerintah segera turun tangan. 
    “Dulu banjir lima tahunan, sekarang bisa tiap bulan. Bulan Juli aja dua kali, sekarang Agustus baru tanggal 10 sudah tiga kali,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pembentukan lembaga adat Betawi masih dalam pembahasan

    Pembentukan lembaga adat Betawi masih dalam pembahasan

    Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB), Beky Mardani. ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

    LKB: Pembentukan lembaga adat Betawi masih dalam pembahasan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 10 Agustus 2025 – 15:25 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB), Beky Mardani mengatakan saat ini pembentukan lembaga adat Betawi masih dalam tahap pembahasan yang antara lain melibatkan para tokoh Betawi dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    “Lembaga adat itu amanah dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, di mana dalam pasal 31 dibahas soal Lembaga Adat. Amanah itu yang sedang sekarang diproses, lembaga adat seperti apa yang yang pas,” kata dia di Jakarta, Minggu.

    Beky merujuk berbagai seminar dan diskusi terarah yang telah dilakukan menyampaikan, lembaga adat ini nantinya menjadi mitra strategis Pemprov DKI Jakarta untuk membantu merawat, mengembangkan, serta melestarikan budaya Betawi secara berkelanjutan.

    “(Lembaga adat) ini sebetulnya semacam mitra strategis dari Pemprov DKI dalam mengkomunikasikan antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi, bagaimana semacam ada kolaborasi, ada partisipasi dari masyarakat, salurannya melalui lembaga adat ini,” jelas dia.

    Adapun terbentuknya lembaga adat Betawi di Jakarta terus didorong termasuk oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno.

    Pascapenetapan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2024, status Jakarta telah berubah dari Ibu Kota Negara menjadi Provinsi dengan Kekhususan Ekonomi Nasional dan Kota Global.

    Perubahan ini membawa 19 kewenangan baru bagi Pemprov DKI Jakarta, salah satunya penguatan sektor kebudayaan.

    Rano Karno mengatakan penguatan sektor kebudayaan menempatkan Budaya Betawi sebagai salah satu prioritas utama. Tidak hanya mewajibkan pelestarian kebudayaan Betawi, tetapi juga mendorong pelibatan lembaga adat.

    Menurut dia, posisi budaya Betawi harus diperkuat mulai dari kelembagaan, peran sosial, maupun sebagai elemen penting dalam membentuk karakter kota yang berbudaya, inklusif dan berdaya saing.

    “Tentu saja kami mengapresiasi atensi perhatian dari beliau (gubernur dan wakil gubernur ) untuk adanya itu tadi semacam percepatan dan lain-lain. Ini menjadi tantangan, tokoh-tokoh Betawi,” ujar Beky.

    Sumber : Antara

  • 500 veteran kemerdekaan diajak keliling kota gunakan Transjakarta

    500 veteran kemerdekaan diajak keliling kota gunakan Transjakarta

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 500 pejuang kemerdekaan Indonesia yang tergabung dalam Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) diajak untuk berkeliling menggunakan bus Transjakarta secara gratis, pada Minggu.

    Kepala Departemen Humas & CSR PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), Ayu Wardhani di Jakarta, Minggu mengatakan kegiatan yang diadakan bertepatan dengan Perayaan Hari Veteran Nasional (Harvetnas) pada 10 Agustus 2025 ini dibuka dengan kirab veteran perjuangan dari Monumen Nasional (Monas) menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI).

    Selanjutnya, terdapat teatrikal yang dipertontonkan di kawasan Bundaran HI dan para veteran diajak berkeliling kota menggunakan bus Transjakarta.

    “Sekitar 500 veteran yang ikut. Kami sangat senang dan bangga, mengajak para veteran berkeliling kota melihat hasil perjuangan dan kemajuan Jakarta yang telah mereka cita-citakan sejak dulu,” kata Ayu.

    Para veteran berkeliling Jakarta menggunakan armada bus low entry yang disediakan sebanyak 10 unit. Bus ini membawa rombongan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) menuju Pantai Indah Kapuk (PIK).

    Ayu mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memfasilitasi para veteran, sebagai bagian dari 15 (lima belas) golongan penerima manfaat Kartu Layanan Gratis (KLG).

    Dengan begitu para veteran dapat berkegiatan dan melakukan perjalanan menggunakan transportasi publik yang berada di bawah pengelolaan Pemprov DKI Jakarta secara gratis.

    “Harapannya, kita dapat mempertahankan perjuangan para pahlawan dan memajukan negeri melalui langkah kecil, salah satunya dengan menggunakan transportasi publik,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kualitas udara DKI sedang, tapi kelompok sensitif perlu pakai masker

    Kualitas udara DKI sedang, tapi kelompok sensitif perlu pakai masker

    Jakarta (ANTARA) – Kualitas udara Kota Jakarta tercatat pada kategori sedang pada Minggu ini, namun kelompok sensitif disarankan mengenakan masker saat berada di luar rumah, demikian seperti dinyatakan dalam laman IQAir dengan pembaruan pada pukul 06.00 WIB.

    IQAir mencatat kualitas udara Jakarta berada pada poin 97 dengan tingkat konsentrasi polutan PM 2,5 sebesar 33,8 mikrogram per meter kubik atau 6,8 kali lebih tinggi nilai panduan kualitas udara tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

    PM 2,5 merupakan partikel berukuran lebih lebih kecil 2,5 mikron (mikrometer) yang ditemukan di udara termasuk debu, asap dan jelaga. Paparan partikel ini dalam jangka panjang dikaitkan dengan kematian dini, terutama pada orang yang memiliki penyakit jantung atau paru-paru kronis.

    Rekomendasi kesehatan terkait kualitas udara saat ini bagi kelompok sensitif selain mengenakan masker, juga menghindari beraktivitas di luar ruangan, menutup jendela demi menghindari udara luar yang kotor, dan menyalakan penyaring udara.

    Adapun kualitas udara Jakarta tercatat berada pada urutan ketujuh terburuk di Indonesia, setelah Bandung, Jawa Barat dengan poin 155; Tangerang Selatan; Banten dengan poin 155; Surabaya; Jawa Timur (130); Bekasi, Jawa Barat (127); Jambi (115), dan Depok, Jawa Barat (112).

    Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong kerja sama konkret dengan daerah-daerah penyangga untuk bersama-sama menurunkan emisi, khususnya dari sektor industri yang aktivitasnya turut mempengaruhi udara di Jakarta.

    Upaya lain yang juga dilakukan yakni penegakan hukum terhadap kendaraan berat yang tidak lolos uji emisi. Upaya ini, kata Pemprov DKI menjadi bentuk nyata keseriusan kami dalam menjaga kualitas udara.

    Ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan memperluas pelaksanaan uji emisi dan penindakan bagi kendaraan kategori N dan O sebagai bagian dari komitmen mewujudkan Jakarta yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

    Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan uji emisi secara gratis terhadap sebanyak 1.692.618 kendaraan roda empat maupun roda dua sejak tahun 2020 hingga 2024.

    Dari jumlah ini sebanyak 1.544.773 merupakan kendaraan roda empat. Sedangkan sisanya, yakni 147.845 adalah kendaraan roda dua.

    Tingkat kelulusan untuk kendaraan roda empat yang diuji mencapai 98,2 persen, sementara kendaraan roda dua sebesar 82,3 persen.

    Uji emisi dilakukan guna mengukur kepatuhan masyarakat khususnya pemilik kendaraan bermotor terkait kelayakan efisiensi pembakaran mesin kendaraan dan kadar polutan yang dihasilkan.

    Di sisi lain, pemerintah ingin membangun kesadaran warga tentang andil mereka terhadap kondisi kualitas udara.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.