Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Ada Sidang MPR, Dirlantas Polda Metro Jaya Pastikan Arus Lalu Lintas Normal dan Lancar – Page 3

    Ada Sidang MPR, Dirlantas Polda Metro Jaya Pastikan Arus Lalu Lintas Normal dan Lancar – Page 3

    Polisi menegaskan tak memberlakukan ada penyekatan ataupun penutupan jalan menjelang Sidang Tahunan MPR 2025 yang akan berlangsung di kompleks MPR/DPR. Arus lalu lintas di kawasan Gatot Subroto terpantau ramai lancar pada Jumat (15/8/2025).

    Pantauan di lokasi, penjagaan ketat dilakukan di gerbang utama Gedung DPR/MPR. Sejumlah anggota Brimob dan Polisi Milter dan personel Pamdal DPR berjaga di depan gerbang mengatur lalu-lalang kendaraan. Petugas terlihat sibuk mengarahkan tamu undangan yang mulai berdatangan menghadiri sidang.

    Kendaraan berpelat anggota dewan maupun pelat dinas menteri bergantian memasuki kawasan tersebut. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto menuju Tomang terlihat ramai lancar.

    Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin mengatakan, aktivitas masyarakat akan berjalan normal. Pembatasan kendaraan roda empat dengan metode ganjil genap tetap berlaku sesuai kebijakan Pemprov DKI Jakarta.

    “Aktivitas masyarakat seperti biasa, terus ketentuan-ketentuan ganjil genap juga belum ada perubahan masih tetap digunakan,” kata dia kepada wartawan, Kamis (14/8/2025) malam.

    Komarudin mengatakan, tidak ada penutupan jalan di sekitar DPR. Namun, dia mengingatkan potensi kepadatan karena banyak pejabat negara yang akan menuju ke kawasan DPR.

    “Rekayasa lalu lintas sifatnya situasional tidak ada penutupan dan lain sebagainya hanya untuk mengamankan proses pidato kenegaraan, banyak pejabat termasuk bapak presiden dan bapak wakil presiden yang akan menuju ke DPR,” ucap dia.

    Sementara itu, Kabagops Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Robby Hefadus, menambahkan, pihaknya telah menyiapkan Pola pengamanan disekitar lokasi yang tersebar pada 37 titik. Dia juga menegaskan, aturan ganjil genap tetap berjalan.

    “Untuk penerapan ganjil genap itu merupakan kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta, dan hingga saat ini info dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Kebijakan ganjil genap masih tetap berlaku,” tandas dia.

  • Warga Sambut Positif Daycare di Perkantoran dan Kecamatan, Dukung Karier Orang Tua Pekerja – Page 3

    Warga Sambut Positif Daycare di Perkantoran dan Kecamatan, Dukung Karier Orang Tua Pekerja – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bagi orang tua pekerja di Jakarta, mencari layanan Tempat Penitipan Anak (TPA) atau daycare anak yang aman, nyaman, dan terjangkau sering jadi tantangan tersendiri. Oleh karenanya, kehadiran daycare di kantor pemerintahan serta Taman Anak Sejahtera (TAS) di Kecamatan, yang digagas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, disambut positif oleh warga Ibu Kota. 

    Daycare ini sangat membantu orang tua menjalankan peran ganda tanpa mengorbankan pekerjaan maupun keluarga.

    Nike, seorang financial advisor asal Salemba, Jakarta Pusat, melihat daycare sebagai solusi nyata bagi suami istri yang sama-sama bekerja.

    “Sekarang banyak suami istri yang dua-duanya bekerja. Kalau tidak ada orang tua atau mertua di rumah, mau tidak mau harus pakai pembantu atau babysitter. Tapi kadang justru bikin khawatir karena kita tidak tahu pengawasannya seperti apa. Apalagi ada banyak kasus penganiayaan oleh pengasuh,” ujarnya.

    Menurut Nike, manfaat daycare sangat signifikan untuk meningkatkan fokus kerja para orang tua. 

    “Dengan daycare, orang tua bisa bekerja tanpa khawatir anak diasuh yang belum tentu terlatih. Tapi rasio pengasuh dan anak harus seimbang, jangan sampai satu pengasuh mengawasi terlalu banyak anak,” sarannya.

    Ia menambahkan, kunci keberhasilan program ini ada pada lokasi dan kelengkapan fasilitas. 

    “Daycare harus ada di kawasan perkantoran supaya orang tua tidak repot drop anak di tempat yang jauh. Fasilitasnya juga harus lengkap: makanan, susu, edukasi, sampai permainan motorik anak,” jelasnya.

    Pastikan Kualitas SDM yang Menjaga Anak

    Bahrun yang berprofesi sebagai Satpol PP, menilai program ini sebagai langkah baik untuk mengatasi masalah sosial. 

    “Itu program bagus untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Kadang ada satu keluarga di mana semua anggotanya bekerja, sehingga anaknya dititipkan di tempat-tempat yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Kehadiran daycare ini bisa menjadi salah satu solusi,” ujar Bahrun.

    Kehadiran daycare membuat orang tua pekerja kini tak perlu khawatir berlebihan soal tumbuh kembang anak saat bekerja. 

    “Para pekerja enggak was-was lagi. Ada solusi (daycare) untuk mengatasi itu,” ujarnya sembari menambahkan paling penting dalam sebuah daycare adalah kualitas SDM yang mengelola dan menjaga anak.

    Perbesar

    (Foto: Andri Widiyanto/Berita Jakarta.)… Selengkapnya

    Senada, Ratna Juwita, warga Pondok Kelapa, Jakarta Timur, yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga sekaligus pekerja lepas di bidang wedding organizer dan make up artist, juga mengapresiasi keberadaan daycare.

    “Bagus, apalagi untuk warga Jakarta yang pekerja. Mereka bisa menitipkan anak di daycare. Tapi kita juga perlu tahu secara jelas seperti apa fasilitasnya dan bagaimana perawatan anak-anak di sana. Sosialisasinya harus lebih jelas,” ungkapnya.

    Ratna menambahkan, manfaat daycare akan semakin terasa jika aksesnya luas dan terjangkau.

    “Bisa untuk pekerja apa saja, bahkan kalau bisa gratis. Karena pekerja itu bukan hanya di kantoran, ada yang berjualan atau buruh. Kalau saya pribadi, misalnya nge-MC dua jam, anak saya bisa dititipkan. Yang penting sosialisasinya jelas dan meyakinkan bahwa daycare ini aman untuk anak-anak. Kalau itu bisa dilakukan, insya Allah berjalan lancar. Kita dukung penuh,” tuturnya.

    Perbesar

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau langsung daycare di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat. (Foto:Dok.Pemprov DKI)… Selengkapnya

    Pemprov DKI Jakarta menunjukkan komitmennya dalam mendukung ibu bekerja dengan menghadirkan layanan daycare di lingkungan kantor pemerintahan. Gubernur Pramono belum lama ini memerintahkan penambahan durasi layanan dan jumlah anak yang diterima, sehingga manfaatnya dirasakan lebih luas oleh para pegawai.

    “Kalau melihat fasilitasnya, daycare di Balai Kota ini sudah sangat baik. Hanya saja kapasitasnya memang perlu ditambah. Saya juga sudah minta agar jam belajar di daycare ini dapat disesuaikan dengan waktu kerja para ibu,” ujar Gubernur Pramono.

    Perbesar

    Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana. (dok.DDJP)… Selengkapnya

    Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta William Aditya Sarana mendorong penyediaan fasilitas layanan daycare atau Tempat TPA di lingkungan kantor kelurahan dan kecamatan.

    “Di setiap kelurahan ataupun kecamatan itu harus disediakan daycare untuk pegawai-pegawai pemerintah khususnya yang mempunyai bayi,” ujar William beberapa hari lalu di gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta.

    William mengatakan program Pemprov DKI patut didukung lantaran dapat memberikan pelayanan dasar dan pendidikan pada anak. Sehingga orangtua tak perlu khawatir akan kebutuhan sehari-hari anak.

    Target 44 Daycare di Kecamatan

    Pramono menargetkan untuk membangun 44 Taman Anak Sejahtera di setiap kecamatan di Jakarta. Saat ini, sudah ada tiga Taman Anak Sejahtera yang beroperasi. Diharapkan jumlahnya akan terus bertambah dengan dukungan dari Baznas Bazis DKI Jakarta, CSR BUMD, dan Forum CSR.

    Perbesar

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meresmikan Taman Anak Sejahtera (TAS) Arutala di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. (Foto: Reza Pratama Putra/Berita Jakarta)… Selengkapnya

    Untuk memastikan pemenuhan hak anak, Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur yang mewajibkan penyediaan daycare di seluruh perkantoran pemerintah daerah. Ketentuan ini dilengkapi panduan teknis dan standar layanan dari Dinas PPAPP. 

    Pemprov DKI menargetkan fasilitas daycare dapat membantu anak-anak keluarga prasejahtera memiliki peluang setara dalam pendidikan dan peningkatan kualitas hidup.

    “Harapan saya pribadi, anak ini kalau nanti begitu di SD dan SMP dan seterusnya mereka bisa mendapatkan KJP, Kartu Jakarta Pintar,” ucap Pramono.

     

    (*)

  • Pramono angkat bicara soal 48 anak putus sekolah di Jakbar

    Pramono angkat bicara soal 48 anak putus sekolah di Jakbar

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pramono angkat bicara soal 48 anak putus sekolah di Jakbar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 21:32 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo angkat bicara terkait 48 anak usia SD hingga SMP di Kelurahan Duri Kosambi, Semanan dan Tegal Alur, Jakarta Barat, yang diketahui putus sekolah.

    Pramono menyebutkan, dirinya telah meminta Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana untuk mendalami temuan tersebut.

    “Memang ada yang anaknya tidak mau sekolah. Tetapi saya minta, kalau kemudian persoalannya karena tidak punya KJP, maka untuk diprioritaskan mendapatkan KJP,” kata Pramomo di Jakarta Pusat, Kamis.

    Pramono menekankan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan hadir untuk membantu setiap anak di Jakarta agar tetap bisa mengenyam pendidikan.

    “Sebagai Gubernur Jakarta, jangan sampai di Jakarta, anak yang tidak bisa sekolah karena tidak punya biaya pendidikan,” katanya.

    Kalau selama karena tidak punya biaya pendidikan, maka pemerintah akan hadir. “Dan untuk itu kami sudah mengatur,” kata Pramono.

    Pramono memastikan telah memberi arahan kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk segera menindaklanjuti dan memastikan bantuan diberikan tepat sasaran.

    Sebelumnya, sebanyak 48 anak usia SD hingga SMP di wilayah Kelurahan Duri Kosambi, Semanan dan Tegal Alur, Jakarta Barat, diketahui putus sekolah.

    Hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim saat mengunjungi anak-anak yang putus sekolah di RW 06 Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat.

    Berdasarkan keluhan yang diterima, kata Lukman, anak-anak itu putus sekolah karena kesulitan ekonomi.

    Lukman menyayangkan anak-anak yang putus sekolah tersebut. Padahal dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus cukup besar untuk menyokong biaya kuliah anak-anak tersebut.

    Kendati demikian, kata Lukman, Pemprov DKI melalui Dinas Pendidikan sudah menempatkan beberapa anak yang putus sekolah itu ke Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 07 Cengkareng.

    Lukman berencana mendaftar anak-anak yang putus sekolah di seluruh wilayah Jakarta. Menurut dia fenomena anak putus sekolah di Jakarta adalah fenomena gunung es yang selama ini tidak terdeteksi.

    Dia meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menyekolahkan anak-anak itu sesuai dengan usia mereka.

    Sumber : Antara

  • Ranjau Paku Terkumpul 1 Kg dari 6 Ruas Jalan Jakarta Ini, Awas Ban Bocor!

    Ranjau Paku Terkumpul 1 Kg dari 6 Ruas Jalan Jakarta Ini, Awas Ban Bocor!

    Jakarta –

    Ranjau paku ternyata masih menghantui pengguna kendaraan bermotor di Jakarta. Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengumpulkan 1 kg ranjau paku di 6 ruas jalan utama Jakarta.

    Pengguna kendaraan bermotor diharapkan lebih waspada. Sebab, masih banyak ranjau paku yang bertebaran di jalanan utama Ibu Kota. Dishub DKI Jakarta melakukan operasi penyisiran ranjau paku di enam lokasi jalan utama. Dalam operasi ini, Dishub DKI Jakarta menggunakan empat unit kendaraan operasional (KDO) modifikasi magnet paku.

    Hasilnya, petugas mengamankan total 1 kg paku dari berbagai titik rawan tersebut. Rinciannya, 200 gram dari Jalan Gunung Sahari (Jakarta Pusat), 350 gram dari Jalan Raya Kalimalang dan Jalan DI Panjaitan (Jakarta Timur), 250 gram atau 18 paku dari Traffic Light(TL) Grogol (Jakarta Barat), serta 200 gram atau tujuh paku dari Jalan MT Haryono dan Jalan Gatot Subroto (Jakarta Selatan).

    Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo memastikan pihaknya akan melakukan pengawasan dan penyisiran secara rutin melalui Sudinhub di lima wilayah berkoordinasi dengan Satpol PP dan Kepolisian.

    “Piket satuan pelayanan perhubungan juga akan melakukan patroli mobile di titik-titik rawan penyebaran paku. Operasi akan terus dilakukan untuk mencegah korban berjatuhan akibat ban pecah atau kecelakaan yang dipicu ranjau paku,” kata Syafrin dikutip website resmi Pemprov DKI Jakarta.

    Tips biar Tak Kena Ranjau Paku

    Relawan penyapu ranjau paku dari komunitas Saber (Sapu Bersih, komunitas pemburu ranjau paku), Abdul Rohim, pernah membeberkan tips agar pengendara tidak lagi kena ranjau paku. Menurut Rohim, yang paling penting saat melewati kawasan rawan ranjau paku adalah mengendalikan kecepatan.

    “Pokoknya kalau kita lewatin titik rawan ranjau itu kurangi kecepatan aja. Soalnya kecepatan di atas 40 km/jam rawan sekali terkena ranjau. Kalau kita kecepatan rendah itu nggak menancap,” kata Rohim kepada detikOto beberapa waktu lalu.

    “Apalagi kecepatan tinggi, terus beban berat atau berboncengan, tekanan angin kurang, itu mudah terkena ranjau itu,” katanya.

    Rohim bilang, ranjau paku tersebar di semua lajur, termasuk lajur kiri, tengah dan kanan.

    “Biasanya mereka selalu nebar di lajur tengah. Nanti setelah terlindas kendaraan, ranjau itu tersebar di sisi kiri dan sisi kanan. Kalau masih ngumpul di tengah itu berarti belum lama nebarnya. Kadang-kadang ada juga yang nebar di sisi kanan. Jadi jangan pikir jalur kanan aman, pokoknya semua lajur itu rawan,” ucap Rohim.

    Kalau melaju pelan, ranjau paku kadang-kadang juga bisa terlihat. Ranjau paku atau jari-jari payung kebanyakan berwarna hitam dan senada dengan warna aspal.

    “Tapi ada juga yang putih. Kalau jari-jari payung baru ditebar warnanya hitam. Kalau udah agak lama ada putihnya, catnya hilang karena gesekan ban sama aspal,” jelas Rohim.

    (rgr/din)

  • Naik Angkutan Umum Tarif Rp 80 Perak Berlaku 2 Hari, Catat Tanggalnya

    Naik Angkutan Umum Tarif Rp 80 Perak Berlaku 2 Hari, Catat Tanggalnya

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan tarif Rp 80 untuk naik transportasi umum. Tak cuma sehari, tarif Rp 80 itu berlaku selama dua hari, catat, nih, tanggalnya.

    Pemprov DKI Jakarta memperpanjang masa berlaku tarif khusus Rp 80 untuk transportasi publik. Sebelumnya, tarif Rp 80 itu hanya berlaku pada 17 Agustus 2025, tapi kemudian diperpanjang jadi 2 hari, yakni 17-18 Agustus 2025.

    Tarif Rp 80 untuk transportasi umum ini merupakan bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

    Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan kebijakan ini diambil sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat sekaligus untuk mendorong penggunaan transportasi publik.

    “Kami memutuskan untuk memperpanjang menjadi dua hari. Kami ingin warga Jakarta dan sekitarnya dapat menikmati momen kemerdekaan dengan lebih leluasa, sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi,” kata Syafrin dikutip website resmi Pemprov DKI Jakarta.

    Menurut Syafrin, tarif Rp 80 ini bukan hanya bentuk peringatan simbolik. Kebijakan itu menjadi ajakan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perayaan kemerdekaan dengan cara yang ramah lingkungan, terjangkau, dan berorientasi publik.

    Selain sebagai bentuk perayaan nasional, program ini juga menjadi bagian dari kampanye jangka panjang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan jumlah pengguna transportasi publik.

    “Dengan kebijakan ini, Jakarta berharap perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI menjadi momen bersejarah yang tidak hanya dipenuhi semangat nasionalisme, tetapi juga menunjukkan komitmen bersama terhadap transportasi publik yang inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.

    Adapun tarif Rp 80 itu berlaku untuk layanan Transjakarta (BRT, Non-BRT, dan Transjabodetabek), MRT Jakarta, serta LRT Jakarta untuk rute Velodrome-Pegangsaan Dua.

    Semua pengguna transportasi tersebut dapat menikmati tarif ini, dengan metode pembayaran menggunakan uang elektronik seperti Bank Mandiri E-Money, BCA Flazz, BNI Tap Cash, BRI Brizzi, Kartu JakLingko, KMT, JakCard, atau melalui aplikasi JakLingko dan MyMRTJ.

    Sementara itu, layanan angkutan umum yang sejak awal telah diberlakukan dengan tarif nol rupiah seperti Mikrotrans, Transjakarta Cares, dan layanan sosial lainnya, akan tetap beroperasi seperti biasa tanpa perubahan tarif.

    (rgr/din)

  • Kuliner halal sektor paling mendominasi ekonomi syariah Jakarta

    Kuliner halal sektor paling mendominasi ekonomi syariah Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat kuliner halal sebagai sektor yang paling mendominasi perekonomian syariah di Kota Jakarta dengan besaran sekitar 60 persen.

    “Di Jakarta, klaster yang paling dominan, yang pertama, 60 persen itu adalah kuliner halal. Sektor-sektor ini meliputi restoran, kafe, bahkan sampai kepada katering dan juga para pedagang UMKM,” kata Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Mochamad Abbas di Jakarta, Rabu.

    Sektor berikutnya, sambung dia, yaitu ekonomi kreatif, seperti desain, kriya, seni pertunjukan, dan konten digital dengan besaran sekitar 13,4 persen.

    Kemudian disusul sektor pariwisata ramah muslim dengan besaran sekitar enam persen.

    “Ini porsinya masih relatif kecil, tetapi jangan dilihat dari porsinya. Kegiatan wisata akan membangkitkan kegiatan-kegiatan yang lain-lainnya. Misal ada sebuah pertunjukan, pasti di situ ada panggung, kostum, makanan, dan lainnya,” ujar Abbas.

    Secara umum, berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy, terdapat enam sektor yang menjanjikan tren bisnis dalam ekonomi syariah, yakni makanan dan pariwisata halal, media dan hiburan, fesyen, farmasi, kosmetik, dan keuangan.

    Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta memproyeksikan ekonomi dan keuangan syariah menyumbang lebih dari Rp100 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta pada 2030.

    Untuk mewujudkan skenario yang optimistis itu, menurut dia, harus didukung dengan program-program kerja yang melibatkan para pemangku kepentingan.

    “Pemangku kebijakan tersebut difasilitasi dengan naungan KDEKS (Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah), yang berfungsi sebagai wadah koordinasi untuk pengembangan ekonomi syariah di DKI Jakarta,” pungkas Abbas.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono jadi pembicara di “ASEAN Sustainable Urbanisation Forum”

    Pramono jadi pembicara di “ASEAN Sustainable Urbanisation Forum”

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo hadir sebagai pembicara di “ASEAN Sustainable Urbanisation Forum” (ASUF) 2025 pada kunjungan kerjanya ke Kuala Lumpur, Malaysia.

    “Hari ini saya ingin membagikan rencana jangka panjang Jakarta untuk menjadi salah satu dari 20 kota global teratas di dunia,” ujar Pramono dalam keterangan resminya, Rabu.

    “Perjalanan ini akan kita tempuh dengan transformasi berkelanjutan, kolaborasi kuat, dan kemajuan bersama, sejalan dengan semangat ASEAN,” katanya.

    Kehadirannya di forum ini menegaskan keseriusan Jakarta untuk menembus “Top 20 Global City” pada 2045 dengan menempatkan keberlanjutan (sustainability) sebagai fondasi utama pembangunan kota.

    Dalam acara itu, Pramono memaparkan saat ini Jakarta berada di peringkat 74 dalam “Kearney’s 2024 Global Cities Index”.

    Untuk naik peringkat, Jakarta telah menyiapkan peta jalan menuju 2045 yang mencakup penguatan sumber daya manusia, transformasi birokrasi, penguatan identitas budaya, komunikasi publik yang transparan serta pengurangan emisi dan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan.

    Pramono menegaskan, peran Jakarta dalam “ASEAN Community Vision 2045” diwujudkan melalui berbagai inisiatif prioritas.

    “Kami membangun ‘Jakarta Future Festival’ sebagai platform dialog kebijakan inklusif dan keterlibatan warga,” kata Pramono.

    Pemprov DKI Jakarta juga menerapkan Tata kelola responsif gender atau “gender-responsive governance” melalui layanan transportasi umum khusus perempuan seperti bus TransJakarta khusus perempuan.

    Selain itu, Jakarta mengadakan program kesehatan komunitas dengan personel Pasukan Putih yang memprioritaskan layanan kesehatan rumah (home service) bagi lansia.

    “Kami juga mengembangkan balai latihan kerja untuk mencetak tenaga kerja siap pasar, serta memperluas aplikasi JAKI agar layanan publik semakin terhubung dan mudah diakses,” katanya.

    Pramono menutup sambutannya dengan ajakan memperkuat kolaborasi lintas sektor di ASEAN. Jakarta akan terus memimpin pembangunan nasional dan berdiri sebagai kota yang terkoneksi secara global dan tidak ada satu pun yang tertinggal.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Guru di Jakarta dilatih untuk memastikan makanan MBG aman

    Guru di Jakarta dilatih untuk memastikan makanan MBG aman

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melatih guru-guru di sekolah untuk memastikan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) aman dikonsumsi peserta didik sehingga risiko keracunan dapat dihindari.

    “Kami melatih guru yang di sekolah untuk bisa memastikan makanan yang dikirim ke sekolah, paling tidak fisiknya, kemudian tampilannya, tidak ada bau yang aneh,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati di Jakarta, Rabu.

    Ani dalam seminar bertema “Pentingnya Pengelolaan Konsep Dapur Sehat untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis” menyampaikan upaya ini dilakukan karena Program MBG dilakukan setiap hari di banyak titik sehingga perlu melibatkan Dinas Pendidikan.

    “Dan sampai sekarang selalu diberikan porsi lebih untuk guru di sekolah agar bisa mencoba lebih dahulu sebelum dibagikan pada anak-anak,” ujar dia.

    Sebelum sampai pada penerima, Pemprov DKI Jakarta mengingatkan penjaminan keamanan pangan siap saji wajib diterapkan pelaksana dapur MBG meliputi penerapan cara higiene yang baik berupa pemenuhan persyaratan kebersihan dan sanitasi dalam seluruh proses penyelenggaraan makanan.

    Selain itu penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Prosedur Sanitasi (SSOP).

    Hal ini untuk menjamin makanan tidak akan menimbulkan bahaya atau cedera bagi penerima, mencegah risiko terjadinya keracunan makanan atau penyakit yang berasal dari makanan.

    Kemudian, mengurangi dampak negatif dari proses produksi dan pengolahan makanan, baik terhadap lingkungan maupun penjamah pangan.

    Ani mengatakan, Program MBG bagi anak usia sekolah punya peranan penting bagi pemenuhan gizi mereka. Ini terutama pada mereka yang berusia di bawah usia lima tahun dan memiliki masalah gizi.

    “Sampai dengan usia lima tahun, pemberian makanan yang sehat memiliki pengaruh yang sangat besar untuk menyelesaikan masalah gizi termasuk stunting,” kata dia.

    Sementara pada anak sekolah di jenjang Sekolah Dasar (SD), asupan makanan bergizi akan membuat kesehatan mereka lebih baik sehingga lebih siap untuk mengikuti pembelajaran.

    Merujuk data Dinas Kesehatan DKI Jakarta hingga 27 Juli 2025, tercatat penerima Program MBG di DKI Jakarta mencapai mencapai 228.334 orang. Mereka ini menerima MBG dari 71 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di lima Kota Administrasi Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI sudah miliki 71 dapur MBG dengan penerima capai 200 ribu orang

    DKI sudah miliki 71 dapur MBG dengan penerima capai 200 ribu orang

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengemukakan hingga Juli 2025 terdapat sebanyak 71 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan total penerima manfaat mencapai 228.334 orang.

    Kepala Dinas kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati dalam seminar bertema “Pentingnya Pengelolaan Konsep Dapur Sehat untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis” di Jakarta, Rabu, merinci dari jumlah SPPG ini, sebanyak 36 di antaranya berada di Jakarta Timur dan merupakan lokasi terbanyak.

    “Memang yang paling besar di Jakarta Timur, penerima manfaatnya sampai dengan hari ini ada 115.578. Ini sejalan juga dengan memang dapur SPPG-nya yang paling banyak adalah di Jakarta Timur, 36,” kata dia.

    Untuk wilayah lainnya, yakni Jakarta Selatan dengan total 19 dapur MBG dan penerima manfaat 61.374 orang, diikuti Jakarta Utara dengan 9 dapur MBG dan 30.391 penerima manfaat.

    Selanjutnya, Jakarta Barat memiliki total lima dapur MBG dengan total penerima sebanyak 15.470 orang. Kemudian Jakarta Pusat dengan satu dapur MBG dan penerima sebanyak 3.633 orang.

    Sedangkan Kabupaten Kepulauan Seribu sudah ada satu dapur MBG dan penerima manfaat sebanyak 1.888 orang.

    “Sebarannya dari penerima manfaatnya, mulai dari kelompok TK, SD, SMP, SMA. Yang terbesar adalah kelompok SD, tetapi kelompok TK juga banyak,” katanya.

    Karena ketika bicara intervensi gizi, kata dia, sebenarnya yang paling berpengaruh terhadap perbaikan status gizi adalah di kelompok TK.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya untuk menjaga agar pemberian makanan bergizi bermanfaat untuk anak-anak dan tidak menimbulkan efek samping seperti risiko keracunan.

    “Makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak. Ini benar-benar makanan yang baik, sehat, dan layak konsumsi baik secara standar makanannya sendiri maupun proses pengolahan,” kata dia.

    Karena itu, Pemprov DKI Jakarta terus bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) termasuk dalam inspeksi fasilitas penyedia makanan, yakni dapur MBG.

    “Ini untuk memastikan sarana yang dibuat kemudian yang masak, penjamah makanannya semuanya sudah sesuai dengan standar kesehatan sehingga harapan untuk meminimalisir risiko dan ‘output’ yang dihasilkan makanan yang sehat dan higiene terstandar ataupun terjaga,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI imbau gunakan logo HUT Ke-80 RI di media hingga dekorasi bangunan

    DKI imbau gunakan logo HUT Ke-80 RI di media hingga dekorasi bangunan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau warga dan semua pihak agar menggunakan logo dan desain turunan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025 pada berbagai media, termasuk dekorasi bangunan dan kendaraan dinas.

    Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan hal tersebut dilakukan dalam rangka persiapan menyambut HUT Ke-80 RI.

    “Hal tersebut berdasarkan Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 26/SE/2025,” kata Budi saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Budi menjelaskan, tahun ini HUT Ke-80 RI akan bertemakan “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Selain memasang logo desain HUT Ke-80 RI, Budi mengatakan terdapat poin-poin lainnya terkait persiapan menyambut HUT Ke-80 RI di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yakni pengibaran Bendera Merah Putih secara serentak di lingkungan masing-masing mulai 1 hingga 31 Agustus 2025.

    Kemudian pemasangan dekorasi, umbul-umbul, poster, spanduk, baliho atau hiasan lainnya secara serentak sejak 1 Agustus sampai 31 Agustus 2025.

    Sementara itu, lomba dalam rangka memeriahkan HUT Ke-80 RI akan dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Tidak secara serentak di Balai Kota,” kata Budi.

    Sebelumnya, Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno juga sudah mengumumkan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan mengadakan acara untuk merayakan HUT Ke-80 RI pada 31 Agustus 2025.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah menyelenggarakan acara pertunjukan kolosal “Jakarta Dalam Warna” pada Minggu (6/7).

    Acara ini berlangsung bersamaan dengan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) mulai pukul 06.00 hingga 10.00 WIB, menampilkan 5.000 pesilat dan lebih dari 2.000 penari tradisional khas Jakarta.

    Bedanya, kali ini bukan hanya kebudayaan Betawi yang dihadirkan, melainkan juga kebudayaan yang ada di DKI Jakarta.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.