Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Persyaratan tinggi badan buat sejumlah relawan Damkar gagal seleksi

    Persyaratan tinggi badan buat sejumlah relawan Damkar gagal seleksi

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjelaskan persyaratan tinggi badan menjadi salah satu alasan banyaknya relawan Pemadam Kebakaran (Damkar) tidak lolos seleksi rekrutmen.

    “Kenapa relawan tidak semuanya direkrut? Sebenarnya direkrut. Cuma memang ada batasan tinggi badan,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

    Dia menjelaskan persyaratan tinggi badan dalam rekrutmen Damkar adalah minimal 165 cm. Namun, banyak relawan yang tidak memenuhi kriteria itu, sehingga mereka otomatis gugur dalam proses rekrutmen tersebut.

    “Karena ini sesuai dengan Permendagri. Itulah yang menyebabkan tidak semua relawan bisa memenuhi persyaratan itu,” ujar Pramono.

    Selain itu, dia menyebut berdasarkan persyaratan, masyarakat non-Jakarta harus memiliki SIM B1 untuk mengikuti rekrutmen Damkar.

    Sayangnya, sebagian besar dari mereka tidak memiliki SIM B1, sehingga dinyatakan gugur dalam proses rekrutmen.

    Sebelumnya, Pramono mengatakan dalam rekrutmen Damkar yang digelar 12 hingga 14 Agustus lalu, total pendaftar sebanyak 24.405 orang. Dari jumlah tersebut, 17 persen pendaftar memenuhi persyaratan administrasi.

    “Dari 24.000an itu, 17 persen yang memenuhi syarat administrasi. Salah satunya, banyak yang rata-rata tingginya tidak memenuhi. Yaitu 165 cm,” sebut Pramono.

    Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka 1.000 lowongan petugas Damkar untuk ditempatkan di seluruh wilayah Jakarta.

    Berikut tahapan jadwal rekrutmen anggota Damkar Jakarta 2025:

    1. 11 Agustus Pengumuman penerimaan seleksi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) petugas pemadam Jakarta melalui portal Pemprov DKI Jakarta.

    2. 12-14 Agustus Pendaftaran dan pengunggahan dokumen administrasi (online).

    3. 15 Agustus Pengumuman hasil evaluasi administrasi dan jadwal pembuktian dokumen administrasi dan kualifikasi, pengukuran tinggi badan, tato dan tindik.

    4. 19-22 Agustus Pembuktian dokumen administrasi dan kualifikasi, pengukuran tinggi badan, tato, dan tindik.

    5. 25 Agustus Pengumuman pembuktian dokumen administrasi dan kualifikasi, pengukuran tinggi badan, tato, dan tindik.

    6. 25 Agustus Jadwal pelaksanaan tes fisik (kesegaran jasmani).

    7. 26 Agustus-12 September Tes fisik (kesegaran jasmani) di Brigif 1/Jaya Sakti, Kalisari, Jakarta Timur.

    8. 16 September Pengumuman hasil tes fisik.

    9. 18 September Penetapan hasil seleksi PJLP Damkar (online).

    10. 25-26 September Pembukaan dan penginputan dokumen penawaran.

    11. 19-30 September Proses pengadaan langsung calon PJLP.

    12. 1 Oktober Penandatanganan kontrak kerja.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rano Karno buka peluang kerja sama transportasi dengan Ankara

    Rano Karno buka peluang kerja sama transportasi dengan Ankara

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno bertemu dengan Wali Kota Ankara Mansur Yavas di Balai Kota Ankara, Turki, Selasa (19/8/2025). Pertemuan yang berlangsung hangat itu membahas peluang kerja sama di bidang pengelolaan dan layanan air minum, transportasi publik terintegrasi, diplomasi kebudayaan, pemberdayaan pemuda dan olahraga, serta transformasi layanan publik berbasis digital (smart city). ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta.

    Rano Karno buka peluang kerja sama transportasi dengan Ankara
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 20 Agustus 2025 – 12:00 WIB

    Elshinta.com – Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno membuka peluang kerja sama bidang pengelolaan dan layanan air minum, transportasi publik terintegrasi, diplomasi kebudayaan, pemberdayaan pemuda dan olahraga, serta transformasi layanan publik berbasis digital dengan Ankara, Turki.

    “Kami datang ke Ankara untuk membuka pintu kolaborasi yang nyata dan bermanfaat bagi warga. Jakarta ingin bertukar pengalaman mengenai berbagai hal,” kata Rano dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, jejaring antarkota, seperti Jakarta-Ankara akan mempercepat perbaikan layanan publik dan menghadirkan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Dia mengatakan Jakarta dan Ankara memiliki banyak kesamaan tantangan, mulai dari peningkatan kualitas layanan dasar, integrasi moda transportasi, hingga penguatan ruang budaya yang inklusif, yang dapat dijawab melalui pertukaran pengetahuan dan kolaborasi program.

    Oleh karena itu, secara tematik, pertemuan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diwakili Rano Karno dan Wali Kota Ankara Mansur Yavaş membahas peningkatan keandalan pasokan air minum melalui pengurangan kebocoran dan optimalisasi operasi perusahaan daerah air minum.

    Selain itu, turut dibahas pula terkait pengembangan transportasi perkotaan yang aman, nyaman, dan terintegrasi antarmoda, penyelenggaraan festival bersama serta pertukaran komunitas kreatif, pelajar, dan pemuda, serta penguatan tata kelola dan keterbukaan data untuk mendorong partisipasi warga dalam layanan publik digital.

    Rano dan Mansur juga membahas pengembangan ruang terbuka hijau sebagai simpul interaksi sosial, kesehatan publik, dan ketangguhan iklim.

    Dalam kesempatan tersebut, Mansur Yavaş menegaskan kesiapannya untuk berbagi praktik baik dan mengembangkan program bersama dengan Jakarta. Dia mengatakan Ankara juga tertarik belajar dari Jakarta, terutama dalam integrasi transportasi publik yang berkembang pesat.

    “Kami percaya persahabatan Ankara-Jakarta akan menghasilkan program bersama yang berkelanjutan dan berdampak. Ankara juga membutuhkan pengalaman Jakarta di bidang transportasi publik yang tumbuh pesat,” ujar Yavas.

    Untuk memastikan gagasan tersebut berlanjut ke program konkret, Jakarta dan Ankara menyepakati tindak lanjut berupa pembentukan kelompok kerja bersama (joint working group) pada sektor-sektor prioritas, pertukaran teknis antardinas dan kunjungan lapangan, serta penjajakan penyusunan nota kesepahaman sesuai ketentuan hukum di negara masing-masing.

    Mekanisme itu diharapkan menjadi koridor kolaborasi yang terukur dengan target, indikator kinerja, dan jadwal implementasi yang jelas.

    Sumber : Antara

  • DKI pastikan rehab enam sekolah di Jakbar tahun ini

    DKI pastikan rehab enam sekolah di Jakbar tahun ini

    Lokasi tewasnya siswa kelas IX SMP Negeri 132, Cengkareng, Jakarta Barat yang terjatuh dari lantai empat gedung sekolah, Senin (9/10/2023). ANTARA/Risky Syukur

    DKI pastikan rehab enam sekolah di Jakbar tahun ini
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 19 Agustus 2025 – 19:45 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan untuk merehab enam sekolah mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas Negeri di Jakarta Barat (Jakbar) pada tahun ini.

    “Sekolah-sekolah tersebut adalah SDN Jati Pulo 07/08, SDN Tegal Alur 02/04, SDN Kota Bambu 01/02, SMPN 130 Jakarta, SMAN 33 Jakarta dan TK Negeri Meruya Selatan,” kata Kepala Unit Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budiyono di Jakarta, Selasa.

    Dijelaskan, proses rehab enam gedung sekolah itu bakal berlangsung selama enam bulan mulai September 2025 sampai dengan Maret 2026.

    “Saat ini masih dalam proses lelang di UPPBJ (Unit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa) DKI Jakarta. Sehingga, nantinya pada 2027, anak-anak kita bisa memakai sekolah tersebut,” katanya. 

    Ia mengungkapkan, rehab enam gedung sekolah itu juga bakal dibarengi dengan pembangunan dua sekolah baru di Tegal Alur dan Jati Pulo.

    “Pemprov DKI Jakarta mulai melakukan rehab gedung sekolah di Jakarta Barat, sejak 2021. Kenapa Jakarta Barat, karena kondisi gedung sekolahnya bisa dikatakan lebih rentan dibandingkan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat,” katanya. 

    Ia menambahkan, DKI Jakarta memiliki sebanyak 2014 gedung sekolah negeri.

    “Dari jumlah itu, 284 gedung sekolah di antaranya rusak total,” kata dia.

    Pihaknya mengapresiasi Pemkot Jakarta Barat yang mendukung pelaksanaan program rehab gedung sekolah di daerah itu.

    “Semoga proses rehab gedung sekolah berjalan lancar dan aman,” katanya. 

    Budiyono belum merinci berapa anggaran untuk merehab enam sekolah itu.

    Pada November tahun lalu, Sekretaris Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta Justin Adrian menyebutkan, anggaran rehabilitasi sekolah-sekolah di Jakarta berkisar di angka Rp1,39 triliun. 

    Angka tersebut dibahas menyusul disepakatinya nilai Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91,1 triliun. 

    Sumber : Antara

  • Pulang ke Kampung Bayam

    Pulang ke Kampung Bayam

    Meski demikian, Sherly dan warga Kampung Bayam lainnya sebetulnya berharap agar biaya sewa bisa jauh lebih murah lagi seperti di Kampung Susun Akuarium. Biaya sewa unit di Kampung Susun Akuarium hanya Rp 34 ribu per bulan lantaran pengelolaan kampung susun ini juga dilakukan warga secara gotong royong.

    Sherly mengatakan warga Kampung Bayam juga menginginkan pengelolaan KBS juga dilakukan oleh warga melalui koperasi. Dengan begitu, kata Sherly, warga bisa kembali merasakan suasana gotong royong yang dulu menjadi kebiasaan mereka di Kampung Bayam. Selain itu, biaya sewa unit bisa jadi lebih murah.

    Rencana tersebut, sambung Sherly, juga sudah disampaikan langsung kepada Pramono Anung dan Pemprov DKI Jakarta pada April lalu. Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta belum memberikan pernyataan resmi terkait hal tersebut.

    “Soal kebersihan kita kelola sendiri, nanti maunya sendiri, tapi nggak tahu nanti kalau dialihkan ke Dinas Perumahan. Artinya, kewenangan di mereka, tapi kami minta pengin mengelola sendiri. Kami juga ke Akuarium, mempelajari pengelolaan gimana,” kata Sherly.

    Sementara itu, pihak JakPro belum memberikan apa pun terkait proses pengalihan aset ataupun rencana pengelolaan yang KBS yang diinginkan warga. detikX sempat menemui perwakilan JakPro atau PIC KBS, Ferdi, pada Rabu pekan lalu. Namun Ferdi enggan memberikan tanggapan.

    Sebelumnya, Direktur Bisnis PT JakPro, I Gede Adi Adnyana, mengatakan saat ini pihaknya berkewajiban memfasilitasi warga eks Kampung Bayam yang terdata di SK masuk dalam Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO). Setelah itu, pada Januari 2026, pengelolaan HPPO diserahkan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

    “Jika ada gagal bayar dari penghuni, nanti tentu akan diurus dinas setempat,” kata Gede.

    JakPro juga memiliki tanggung jawab sosial dengan melengkapi kawasan ini dengan lokasi pertanian perkotaan yang dapat dimanfaatkan warga untuk bertanam dan beternak ikan. Selain itu, membuka kesempatan warga HPPO yang ingin bekerja dan syarat kerja sudah sesuai, maka akan diberi pekerjaan.

    Warga penghuni HPPO JIS menandatangani kontrak perjanjian akan dibebaskan dari pembayaran sewa selama enam bulan, yang harganya Rp 1,7 juta per bulan. Waktu pembebasan biaya tersebut tidak dihitung utang, karena masih dalam proses untuk mendapatkan hasil pertanian dan pekerjaan.

    “Warga eks Kampung Bayam yang nantinya menghuni HPPO juga diberi akses untuk bisa bekerja sebagai penunjang operasional JIS dengan upah UMR, selama memenuhi syarat yang berlaku. Warga, di samping bekerja, tentu saja tetap boleh bertani juga,” kata dia

  • ​KJP Cair Lagi Agustus 2025, Begini Cara Mudah Cek Status Penerima

    ​KJP Cair Lagi Agustus 2025, Begini Cara Mudah Cek Status Penerima

    Jakarta: Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus kembali cair pada Agustus 2025. Kabar baik ini tentu sangat ditunggu ribuan pelajar di Jakarta karena bisa membantu meringankan biaya pendidikan. 

    Seperti biasa, pencairan dilakukan secara bertahap agar penyaluran lebih tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh siswa dari keluarga yang membutuhkan.

    Tak heran, setiap periode pencairan, orang tua siswa ramai mencari informasi soal kapan dana KJP masuk ke rekening hingga cara cek status penerimanya. 

    Kabar baiknya, kini proses pengecekan bisa dilakukan dengan mudah secara online, tanpa harus menunggu pengumuman dari sekolah.
    Jadwal pencairan KJP Agustus 2025
    Merangkum dari laman Fahum UMSU, menurut informasi resmi dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dana KJP Agustus 2025 akan ditransfer secara bertahap sepanjang bulan ini. 

    Dana tersebut langsung masuk ke rekening Bank DKI masing-masing penerima.
     

    Cara cek penerima KJP Agustus 2025
    Ada tiga cara utama yang bisa digunakan untuk mengecek apakah kamu atau anak kamu tercatat sebagai penerima KJP bulan ini:

    1. Cek via Website Resmi KJP

    Kunjungi situs kjp.jakarta.go.id
    Masukkan NIK dan Nomor Kartu KJP pada kolom pencarian
    Klik tombol “Cek Penerima”
    Informasi status penerimaan akan muncul otomatis
    2. Cek via Aplikasi JakOne Mobile

    Unduh aplikasi JakOne Mobile dari Bank DKI
    Login dengan akun terdaftar
    Pilih menu “KJP” untuk melihat saldo dan status pencairan
    3. Cek via Sekolah

    Selain online, status penerima biasanya diumumkan oleh sekolah. Siswa juga bisa langsung bertanya pada wali kelas atau bagian administrasi.
    Besaran dana KJP Plus Agustus 2025
    Dana KJP Plus Agustus 2025 diberikan sesuai jenjang pendidikan, dengan rincian sebagai berikut:

    SD/MI
    Rutin: Rp135.000/bulan
    Berkala: Rp115.000/bulan
    Tambahan SPP swasta: Rp130.000/bulan

    SMP/MTs
    Rutin: Rp185.000/bulan
    Berkala: Rp115.000/bulan
    Tambahan SPP swasta: Rp170.000/bulan

    SMA/MA
    Rutin: Rp235.000/bulan
    Berkala: Rp185.000/bulan
    Tambahan SPP swasta: Rp290.000/bulan

    SMK
    Rutin: Rp235.000/bulan
    Berkala: Rp215.000/bulan
    Tambahan SPP swasta: Rp240.000/bulan

    PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
    Rutin: Rp185.000/bulan
    Berkala: Rp115.000/bulan
    Dukungan Pendidikan Berkelanjutan

    Melalui program KJP, Pemprov DKI Jakarta berharap setiap anak bisa melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya sekolah. 

    Orang tua juga diimbau rutin mengecek status penerima agar tidak ketinggalan informasi pencairan.

    Jakarta: Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus kembali cair pada Agustus 2025. Kabar baik ini tentu sangat ditunggu ribuan pelajar di Jakarta karena bisa membantu meringankan biaya pendidikan. 
     
    Seperti biasa, pencairan dilakukan secara bertahap agar penyaluran lebih tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh siswa dari keluarga yang membutuhkan.
     
    Tak heran, setiap periode pencairan, orang tua siswa ramai mencari informasi soal kapan dana KJP masuk ke rekening hingga cara cek status penerimanya. 

    Kabar baiknya, kini proses pengecekan bisa dilakukan dengan mudah secara online, tanpa harus menunggu pengumuman dari sekolah.

    Jadwal pencairan KJP Agustus 2025
    Merangkum dari laman Fahum UMSU, menurut informasi resmi dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dana KJP Agustus 2025 akan ditransfer secara bertahap sepanjang bulan ini. 
     
    Dana tersebut langsung masuk ke rekening Bank DKI masing-masing penerima.
     

    Cara cek penerima KJP Agustus 2025
    Ada tiga cara utama yang bisa digunakan untuk mengecek apakah kamu atau anak kamu tercatat sebagai penerima KJP bulan ini:

    1. Cek via Website Resmi KJP

    Kunjungi situs kjp.jakarta.go.id
    Masukkan NIK dan Nomor Kartu KJP pada kolom pencarian
    Klik tombol “Cek Penerima”
    Informasi status penerimaan akan muncul otomatis

    2. Cek via Aplikasi JakOne Mobile

    Unduh aplikasi JakOne Mobile dari Bank DKI
    Login dengan akun terdaftar
    Pilih menu “KJP” untuk melihat saldo dan status pencairan

    3. Cek via Sekolah

    Selain online, status penerima biasanya diumumkan oleh sekolah. Siswa juga bisa langsung bertanya pada wali kelas atau bagian administrasi.
    Besaran dana KJP Plus Agustus 2025
    Dana KJP Plus Agustus 2025 diberikan sesuai jenjang pendidikan, dengan rincian sebagai berikut:
     
    SD/MI
    Rutin: Rp135.000/bulan
    Berkala: Rp115.000/bulan
    Tambahan SPP swasta: Rp130.000/bulan
     
    SMP/MTs
    Rutin: Rp185.000/bulan
    Berkala: Rp115.000/bulan
    Tambahan SPP swasta: Rp170.000/bulan
     
    SMA/MA
    Rutin: Rp235.000/bulan
    Berkala: Rp185.000/bulan
    Tambahan SPP swasta: Rp290.000/bulan
     
    SMK
    Rutin: Rp235.000/bulan
    Berkala: Rp215.000/bulan
    Tambahan SPP swasta: Rp240.000/bulan
     
    PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
    Rutin: Rp185.000/bulan
    Berkala: Rp115.000/bulan
    Dukungan Pendidikan Berkelanjutan
     
    Melalui program KJP, Pemprov DKI Jakarta berharap setiap anak bisa melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya sekolah. 
     
    Orang tua juga diimbau rutin mengecek status penerima agar tidak ketinggalan informasi pencairan.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (ANN)

  • Enam sekolah di Jakarta Barat direhab tahun ini

    Enam sekolah di Jakarta Barat direhab tahun ini

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan untuk merehab enam sekolah mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas Negeri di Jakarta Barat (Jakbar) pada tahun ini.

    “Sekolah-sekolah tersebut adalah SDN Jati Pulo 07/08, SDN Tegal Alur 02/04, SDN Kota Bambu 01/02, SMPN 130 Jakarta, SMAN 33 Jakarta dan TK Negeri Meruya Selatan,” kata Kepala Unit Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budiyono di Jakarta, Selasa.

    Dijelaskan, proses rehab enam gedung sekolah itu bakal berlangsung selama enam bulan mulai September 2025 sampai dengan Maret 2026.

    “Saat ini masih dalam proses lelang di UPPBJ (Unit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa) DKI Jakarta. Sehingga, nantinya pada 2027, anak-anak kita bisa memakai sekolah tersebut,” katanya.

    Ia mengungkapkan, rehab enam gedung sekolah itu juga bakal dibarengi dengan pembangunan dua sekolah baru di Tegal Alur dan Jati Pulo.

    “Pemprov DKI Jakarta mulai melakukan rehab gedung sekolah di Jakarta Barat, sejak 2021. Kenapa Jakarta Barat, karena kondisi gedung sekolahnya bisa dikatakan lebih rentan dibandingkan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat,” katanya.

    Ia menambahkan, DKI Jakarta memiliki sebanyak 2014 gedung sekolah negeri.

    “Dari jumlah itu, 284 gedung sekolah di antaranya rusak total,” kata dia.

    Pihaknya mengapresiasi Pemkot Jakarta Barat yang mendukung pelaksanaan program rehab gedung sekolah di daerah itu.

    “Semoga proses rehab gedung sekolah berjalan lancar dan aman,” katanya.

    Budiyono belum merinci berapa anggaran untuk merehab enam sekolah itu.

    Pada November tahun lalu, Sekretaris Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta Justin Adrian menyebutkan, anggaran rehabilitasi sekolah-sekolah di Jakarta berkisar di angka Rp1,39 triliun.

    Angka tersebut dibahas menyusul disepakatinya nilai Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91,1 triliun.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI Jakarta Turunkan Pajak BBM hingga 80%, Simak Ketentuannya – Page 3

    Pemprov DKI Jakarta Turunkan Pajak BBM hingga 80%, Simak Ketentuannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menurunkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) hingga 80 persen melalui Keputusan Gubernur Nomor 542 Tahun 2025.

    Kebijakan penurunan pajak BBM ini berlaku efektif mulai 22 Juli 2025 dan ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, menekan inflasi daerah, serta mendukung efisiensi operasional, khususnya di sektor pertahanan dan keamanan.

    Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta, Morris Danny, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis agar beban fiskal masyarakat lebih ringan tanpa mengurangi penerimaan daerah secara signifikan.

    “Insentif ini kami rancang agar tepat sasaran. Dengan begitu, masyarakat tetap terbantu, sementara sektor strategis negara mendapat dukungan penuh,” ujarnya, Selasa (19/8/2025).

    3 Skema Pengurangan Pajak

    Pemprov DKI menetapkan tiga tingkatan insentif PBBKB. Pertama, pengurangan 50 persen untuk kendaraan bermotor pribadi. Kedua, pengurangan 50 persen untuk kendaraan bermotor umum.

    Ketiga, pengurangan hingga 80 persen untuk bahan bakar kendaraan sektor pertahanan dan keamanan, seperti kendaraan tempur, kapal dan pesawat patroli, alat berat pertahanan, ambulans, kapal rumah sakit, serta kendaraan penunjang kegiatan strategis negara.

    Menurut Morris Danny, sektor-sektor tersebut diprioritaskan karena menyangkut kepentingan nasional.

    “Kami ingin memastikan operasional vital, mulai dari armada pertahanan hingga layanan medis darurat, dapat berjalan efisien tanpa terbebani biaya energi yang tinggi,” jelasnya.

     

  • Pesta Rakyat dinilai gerakkan ekonomi kerakyatan

    Pesta Rakyat dinilai gerakkan ekonomi kerakyatan

    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana bersama Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menyapa masyarakat dengan menaiki truk yang dihias menjadi Kapal Pinisi dalam Pesta Rakyat di Jakarta, Minggu (17/8/2025). ANTARA/HO-Kementerian Pariwisata

    Pesta Rakyat dinilai gerakkan ekonomi kerakyatan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 19 Agustus 2025 – 07:19 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Pariwisata menilai bahwa Pesta Rakyat yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia pada Minggu (17/8) telah menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan.

    “Pesta rakyat memiliki makna mendalam, menjadi ajang yang secara langsung menggerakkan roda ekonomi lokal dan mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput,” kata Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa.

    Ni Luh menjelaskan rangkaian acara dari Karnaval Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia itu menyajikan ragam makanan yang dibeli pemerintah dalam jumlah besar dari pelaku UMKM dan ditujukan pada rakyat. Ia juga menilai bahwa masyarakat hadir dan menyambut dengan antusias. Semua orang menikmati berbagai perlombaan, permainan, dan suguhan ragam kuliner.

    Selain itu, masyarakat juga dihibur dengan panggung hiburan yang diisi oleh musisi Tanah Air, pertunjukan kembang api pada malam hari, hingga Karnaval Bersatu Kemerdekaan dengan mobil hias yang melibatkan kementerian, lembaga, TNI, Polri, BUMN, dan instansi lainnya. Seluruh rangkaian kegiatan tidak hanya menjadi simbol kemeriahan tetapi juga cerminan persatuan, kreativitas, dan pencapaian bangsa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Berdasarkan laporan sementara, Pasar Rakyat berhasil menghadirkan ratusan ribu pengunjung dengan perputaran ekonomi yang cukup besar.

    “Inilah bukti nyata bagaimana perayaan kemerdekaan dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat sekaligus memperkuat rasa persatuan kita sebagai bangsa. Semoga tradisi baik ini bisa terus berlanjut dan menjadi inspirasi untuk merayakan Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing,” kata Ni Luh.

    Ni Luh turut mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari Kementerian/Lembaga, Pemprov DKI Jakarta, BUMN, Danantara, swasta, hingga para pelaku UMKM dan komunitas yang bersama-sama menghadirkan suasana meriah di Monas hingga Bundaran HI.

    “Kami sangat mengapresiasi kontribusi setiap pihak yang telah mengerahkan sumber daya, kreativitas, dan energi mereka untuk menghadirkan perayaan yang inklusif dan membanggakan,” ujar dia.

    Sumber : Antara

  • Kabel Semrawut Bikin Resah, Warga Jakarta Dukung Program Kabel Bawah Tanah SJUT – Page 3

    Kabel Semrawut Bikin Resah, Warga Jakarta Dukung Program Kabel Bawah Tanah SJUT – Page 3

     

    Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, memaparkan pengerjaan SJUT dilakukan secara bertahap dan terus menunjukkan progres. Berdasarkan data Dinas Bina Marga DKI Jakarta, sepanjang 25 kilometer SJUT telah rampung di sepuluh ruas jalan Jakarta Selatan pada 2021–2022, yaitu Jalan Mampang Prapatan, Jalan Kapten Tendean, Jalan Senopati, Jalan Suryo, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Cikajang, Jalan Gunawarman, Jalan Patimura, Jalan Trunojoyo, dan Jalan Sultan Hasanuddin. 

    “Pembersihan kabel udara di area tersebut baru mencapai 82,43%,” ujar Wagub Rano Karno seperti dikutip dari website resmi Pemprov DKI Jakarta.

    Wagub Rano menjelaskan, saat ini terdapat 64 operator yang bekerja sama dalam penggunaan SJUT. “Kabel optik berbagai operator dipindahkan dari atas ke bawah. Selain lebih rapi, pemeliharaannya pun lebih mudah,” tambahnya.

    Ia pun menegaskan pentingnya pengelolaan berkelanjutan oleh PT Jakpro yang meliputi pemeliharaan harian jalur dan pemeliharaan berkala manhole setiap tiga bulan sekali.

    “Ke depan, pembersihan kabel udara di wilayah lain juga perlu dipercepat, terutama di kawasan dengan lalu lintas padat. Wilayah ini menjadi prioritas karena tingkat kesulitannya lebih tinggi,” jelasnya.

     

    (*) 

     

     

     

  • Simak Cara biar Saat Beli Kendaraan Baru Nggak Kena Pajak Progresif

    Simak Cara biar Saat Beli Kendaraan Baru Nggak Kena Pajak Progresif

    Jakarta –

    Memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor di Jakarta akan dikenakan pajak progresif. Kendaraan kedua dan seterusnya dikenakan pajak lebih mahal. Agar tak membebani dan terkena pajak progresif, begini caranya.

    Bagi kamu yang baru saja menjual kendaraannya dan berniat membeli kendaraan baru, agar kendaraan baru tidak dikenakan pajak progresif maka caranya adalah dengan melakukan lapor jual. Jadi, kendaraan lama yang sudah terjual sebaiknya segera dilapor jual agar kendaraan baru yang akan dibeli tidak kena pajak progresif.

    Dikutip dari situs resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lapor Jual Kendaraan Bermotor merupakan suatu hal yang harus dilakukan pemilik setelah melakukan penjualan kepada pihak ketiga maupun secara langsung. Sebab, dengan tindakan tersebut pemilik kendaraan terhindar dari pajak progresif ketika menambah kendaraan baru. Lapor jual juga dapat menghindari hal-hal yang tak diinginkan lainnya, seperti tilang elektronik yang salah alamat dan sebagainya.

    Kini, lapor jual kendaraan tidak hanya bisa dilakukan di kantor Samsat. Pemprov DKI Jakarta memberlakukan lapor jual kendaraan secara online melalui aplikasi Pajak Online Jakarta pada situs https://pajakonline.jakarta.go.idwebsite Pajak Daerah DKI Jakarta.

    Lapor jual kendaraan tersebut bisa diakses secara online melalui browser di smartphone maupun komputer. Berikut tata cara Lapor Jual Kendaraan Bermotor/ memblokir Surat Tanda Nomor Kendaraan agar kendaraan baru yang akan dibeli tidak terkena pajak progresif.

    Cara Lapor Jual Kendaraan Online

    Seperti disebut di atas, lapor jual kendaraan bisa dilakukan secara online. Caranya mudah, tinggal membuka situs pajak online Jakarta. Berikut langkah-langkahnya:

    Buka situs https://pajakonline.jakarta.go.id/dan login ke akunPilih Menu PKB: Seluruh nomor polisi (nopol) yang terdaftar atas NIK akan muncul pada Tab Objek Pajak. Pilih Tab Pelayanan – Jenis Pelayanan Permohonan Lapor JualKlik Ajukan Lapor Jual untuk nopol yang dikehendakiIsi formulir Lapor Jual OnlineUpload Dokumen yang dimintaCentang pada kolom persetujuan syarat dan ketentuan dan klik Simpan untuk mengirimkan permohonanSetelah berhasil simpan, klik gambar pesawat kertas dan masukan kode OTP yang dikirimkan ke email terdaftar / kotak masuk pesan layanan pajak online.Klik Kirim.

    Permohonan yang berhasil terkirim akan diproses oleh petugas UPPPKB yang berwenang. Jika verifikasi sudah selesai dan permohonan disetujui, maka nopol tersebut tidak akan terhubung dengan NIK dan akan menghilang dari Daftar di Tab Objek Pajak.

    (rgr/din)