Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Pramono lantik 2.703 PPPK Tahap I di Balai Kota Jakarta

    Pramono lantik 2.703 PPPK Tahap I di Balai Kota Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo melantik 2.703 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi Tahun 2024 di halaman Balai Kota Jakarta, Kamis.

    Dalam sambutannya, Pramono berpesan agar PPPK yang dilantik dapat menjunjung tinggi integritas dan terus meningkatkan etos kerja dalam melayani warga Jakarta.

    “Semuanya harus menjunjung tinggi Core value ASN Ber-AKHLAK, yang berorientasi pada pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Ini adalah seperangkat nilai yang menjadi pedoman utama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Jakarta,” kata Pramono.

    Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 658 Tahun 2025. PPPK Tahap I terdiri atas 304 guru, 61 tenaga kesehatan, dan 2.338 tenaga teknis.

    Dalam kesempatan itu, Pramono menekankan agar para pegawai dapat memegang teguh etika kerja dan menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang.

    “Jalankanlah amanah ini dengan niat tulus, semangat belajar, dan melayani. Mari perkuat kolaborasi demi keberhasilan membangun Jakarta yang lebih baik, lebih maju, dan lebih modern,” kata Pramono.

    Diketahui, pada seleksi PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun 2024, tersedia 4.826 formasi dengan hasil kelulusan sebanyak 4.652 orang.

    Seluruh PPPK Tahap I yang telah dilantik wajib melaksanakan tugas terhitung mulai 1 September 2025. PPPK Tahap I ini sebelumnya merupakan tenaga honorer eks Kategori II dan Pegawai Tidak Tetap Pemprov DKI Jakarta.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bar di Jakbar Disegel dan Izin Dicabut Terkait Kasus Prostitusi LC di Bawah Umur
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        21 Agustus 2025

    Bar di Jakbar Disegel dan Izin Dicabut Terkait Kasus Prostitusi LC di Bawah Umur Megapolitan 21 Agustus 2025

    Bar di Jakbar Disegel dan Izin Dicabut Terkait Kasus Prostitusi LC di Bawah Umur
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Jakarta menyegel bar di kawasan Tamansari, Jakarta Barat, buntut kasus prostitusi anak di bawah umur hingga korban hamil.
    “Baik itu prostitusi anak di bawah umur, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), narkoba, dan sebagainya. Kalau ada pelanggaran, selain proses pidana terhadap pelaku, tempatnya juga akan langsung kami segel,” kata Kepala Bidang Industri Pariwisata Disparekraf Jakarta, Iffan, Kamis, dikutip dari
    Antara
    .
    Iffan menegaskan praktik prostitusi ilegal dan tindak kriminal lain di tempat hiburan malam tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak citra pariwisata Jakarta.
    “Lebih luas lagi Jakarta sebagai kota global. Jadi industri wisata di Jakarta seharusnya bersih dari narkoba, perjudian, apalagi TPPO,” ujarnya.
    Pemprov DKI Jakarta memastikan pengawasan tempat hiburan malam akan diperketat.
    Inspeksi gabungan dilakukan rutin setiap Selasa dan Jumat bersama aparat wilayah, ditambah penyuluhan serta imbauan kepada pengelola usaha.
    Iffan membenarkan kasus di bar kawasan Tamansari tersebut melibatkan korban berusia 15 tahun.
    “Korban satu orang, usia 15 tahun. Untuk pelakunya sudah ditangkap oleh Polda Metro Jaya,” ujarnya.
    Ia berharap kasus prostitusi anak di bar Jakarta Barat ini menjadi yang terakhir.
    “Kami berharap ini menjadi kasus terakhir. Warga bisa langsung melapor melalui aplikasi JAKI, Satpol PP, atau Disparekraf jika menemukan pelanggaran,” kata Iffan.
    Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta telah menyegel bar tersebut melalui koordinasi lintas instansi.
    “Kegiatan hari ini sudah sesuai mekanisme. Kami melibatkan Disparekraf, Polda Metro Jaya, dan SKPD terkait,” kata Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Satpol PP DKI Jakarta, Eko Saptono.
    Izin operasional bar di Tamansari itu juga telah dicabut secara permanen oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
    “Kami tegaskan agar pengelola tidak lagi melakukan aktivitas apa pun di lokasi karena sudah resmi ditutup,” ujarnya.
    Dikutip dari Antara, sejak 2020 tempat hiburan malam tersebar di 104 dari 267 kelurahan di Jakarta, dengan konsentrasi terbanyak di Jakarta Selatan (25 kelurahan), Jakarta Utara (22), Jakarta Barat (21), Jakarta Pusat (21), dan Jakarta Timur (15).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Biar Nggak Kena Macet di TB Simatupang, Ini Pilihan Transportasi Umumnya

    Biar Nggak Kena Macet di TB Simatupang, Ini Pilihan Transportasi Umumnya

    Jakarta

    Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, dikeluhkan macet parah. Proyek pekerjaan yang mempersempit ruang jalan menambah ruwet lalu lintas di TB Simatupang. Warga diminta mencari alternatif lain serta menggunakan transportasi umum.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mengimbau masyarakat agar beralih menggunakan transportasi umum. Di sekitaran jalan tersebut, sudah tersedia layanan Transjakarta.

    Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, penggunaan transportasi umum dapat menjadi solusi agar perjalanan warga lebih lancar dan efisien dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi, karena dapat mengurangi kepadatan lalu lintas.

    “Menghindari terjebak macet di ruas Jalan TB Simatupang, kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Transjakarta yang sudah melayani kawasan ini dengan beragam rute, baik BRT maupun non-BRT,” ujar Syafrin dikutip situs resmi Pemprov DKI Jakarta.

    Syafrin menjelaskan, petugas akan melakukan pengaturan arus kendaraan, termasuk memberikan prioritas pada jalur angkutan umum agar operasional Transjakarta tetap optimal.

    “Kami pastikan personel Dishub siaga untuk membantu mengurai kepadatan dan mengarahkan pengendara. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam melakukan perjalanan,” ucapnya.

    Berikut beberapa pilihan layanan Transjakarta yang melewati kawasan Jalan TB Simatupang:

    BRT Transjakarta

    • Koridor 8 (Lebak Bulus – Pasar Baru)

    Non-BRT Transjakarta

    • D21 (UI – Lebak Bulus)

    • D41 (Lebak Bulus – Sawangan via Tol Desari)

    • 7A (Lebak Bulus – Kampung Rambutan)

    • 7E (Ragunan – Kampung Rambutan)

    • S21 (Ciputat – CSW)

    • S22 (Ciputat – Kampung Rambutan)

    • 6H (Lebak Bulus – Senen)

    Royaltrans

    • S12 (BSD – Fatmawati)

    “Dengan bersama-sama beralih ke transportasi publik, beban lalu lintas dapat berkurang dan perjalanan masyarakat tetap terjaga kelancarannya,” ujar Syafrin.

    (rgr/dry)

  • Penyegelan Starmoon Bar Tamansari juga peringatan bagi hiburan lain

    Penyegelan Starmoon Bar Tamansari juga peringatan bagi hiburan lain

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta menegaskan bahwa penyegelan Starmoon Bar di Tamansari, Jakarta Barat buntut kasus prostitusi anak hingga hamil adalah peringatan bagi tempat hiburan malam lain.

    Kepala Bidang Industri Pariwisata Disparekraf DKI Jakarta, Iffan di Jakara, Kamis, menyebut bahwa pihaknya tidak akan segan-segan menyegel tempat hiburan malam yang menjadi lokasi prostitusi anak di bawah umur serta tindakan kriminal lainnya.

    “Baik itu prostitusi anak di bawah umur, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), narkoba dan sebagainya. Kalau pelaku prostitusi anak di bawah umur di Starmoon itu sudah diproses pidana, tempatnya juga kita segel,” katanya.

    Selain mempersoalkan sisi pidana, menurut Iffan, tindakan kriminal semacam TPPO atau prostitusi ilegal di tempat hiburan malam juga merusak citra wisata Jakarta.

    “Lebih luas lagi Jakarta sebagai kota global. Jadi, industri wisata di Jakarta itu seharusnya bersih dari narkoba, perjudian, apalagi TPPO,” kata Iffan.

    Oleh karena itu, kata dia, pihaknya bakal memperketat pengawasan tempat hiburan malam di Jakarta.

    “Kita selalu lakukan inspeksi gabungan, setiap Selasa dan Jumat dengan melibatkan unsur wilayah juga. Selain itu, penyuluhan dan imbauan sudah sering kita lakukan,” kata Iffan.

    Lebih lanjut, Iffan pun mengonfirmasi bahwa kasus prostitusi anak hingga hamil di Starmoon Bar Tamansari melibatkan korban anak di bawah umur.

    “Korban satu orang, usia 15 tahun. Untuk pelakunya sudah ditangkap oleh Polda Metro Jaya,” kata dia.

    Iffan mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan mengambil langkah tegas terhadap tempat usaha hiburan yang melanggar hukum.

    “Kami berharap ini menjadi kasus terakhir. Jangan sampai ada lagi kegiatan ilegal seperti ini di Jakarta. Warga bisa langsung melapor melalui aplikasi JAKI, Satpol PP, atau Disparekraf,” kata Iffan.

    Hingga kini, Disparekraf DKI Jakarta belum membeberkan jumlah tempat hiburan malam seperti diskotik, bar dan lainnya di Jakarta.

    Namun berdasarkan data yang dihimpun ANTARA, sampai dengan 2020, tempat hiburan malam tersebar di 104 dari 267 kelurahan di Jakarta.

    Rinciannya, 25 kelurahan di Jakarta Selatan, 15 kelurahan di Jakarta Timur, 21 kelurahan di Jakarta Pusat, 21 kelurahan di Jakarta Barat, dan 22 kelurahan di Jakarta Utara.

    Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menyegel Starmoon Bar di kawasan Kota Indah, Tamansari, Jakarta Barat buntut kasus prostitusi anak di tempat hiburan malam tersebut.

    Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Satpol PP DKI Jakarta, Eko Saptono, menyebut bahwa penyegelan dilakukan melalui proses koordinasi lintas instansi.

    “Kegiatan hari ini sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Terakhir kemarin kami mengadakan rapat koordinasi di Satpol PP Provinsi dengan melibatkan SKPD terkait, termasuk Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Polda Metro Jaya,” ujar Eko.

    Eko mengatakan, penyegelan dilakukan berdasarkan surat dari Polda Metro Jaya yang diteruskan ke Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta dan kemudian dilimpahkan ke Satpol PP sebagai pelaksana lapangan.

    Adapun izin operasional Starmoon Bar telah dicabut permanen oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

    “Kami tegaskan kepada pengelola agar tidak lagi melakukan aktivitas apa pun di lokasi tersebut karena sudah resmi ditutup,” kata dia.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI kaji usulan Ahok soal voucer bagi pengguna transportasi umum

    DKI kaji usulan Ahok soal voucer bagi pengguna transportasi umum

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengkaji usulan eks Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait pemberian voucer belanja bagi warga pengguna transportasi umum di Ibu Kota.

    “Jadi, untuk detailnya saya sudah meminta kepada timnya Pak Ahok dan juga Bapeda, dikoordinasikan oleh Ibu Atika dan teman-teman sekalian untuk didalami,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis.

    Pramono menyatakan, usulan tersebut disampaikan Ahok pada Rabu (20/8) saat sedang berkunjung ke Balai Kota Jakarta.

    Ia mengatakan, apabila nantinya usulan tersebut memang dapat diterapkan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat Jakarta, maka Pemprov DKI Jakarta akan menindaklanjuti.

    Kendati demikian, Pramono belum bisa memaparkan mekanisme dari pemberian voucer tersebut karena saat ini masih mendalami usulan tersebut.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Periode 2014-2017 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengunjungi Balai Kota Jakarta pada Rabu (20/8).

    Ahok bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan membahas beberapa hal persoalan Jakarta.

    Salah satunya, ia mengusulkan agar pemerintah Jakarta dapat memberikan insentif berupa voucer belanja kepada masyarakat pengguna transportasi umum.

    Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, pangsa pasar pengguna transportasi umum di DKI Jakarta pada 2024, proporsi perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik mencapai 20,97 persen dan ditargetkan kenaikan penggunaan moda publik sebesar 5–10 persen setiap tahun, serta peningkatan pangsa pengguna publik ke lebih dari 31 persen pada akhir 2025.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pantes Macet! Kendaraan di Jakarta Bertambah 2.500 Unit per Hari

    Pantes Macet! Kendaraan di Jakarta Bertambah 2.500 Unit per Hari

    Jakarta

    Jalanan Jakarta masih terasa kemacetannya. Dinas Perhubungan mengungkap salah satu faktor penyebab kemacetan Jakarta tak kunjung membaik.

    Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputa mengungkapkan, salah satu penyebab kemacetan di Jakarta adalah populasi kendaraan yang semakin meningkat. Bahkan, per hari jalanan Jakarta ketambahan ribuan unit kendaraan baru.

    “Jakarta dengan Populasi kendaraan yang demikian masif, berdasarkan data jumlah kendaraan di Jakarta itu ada pertambahan setiap hari sekitar 2.500 sampai dengan 3.000 unit kendaraan per hari,” kata Syafrin dalam sebuah diskusi di kanal Youtube Pemprov DKI Jakarta dikutip Kamis (21/8/2025).

    Menurutnya, penambahan jumlah kendaraan ribuan unit setiap hari itu ekuivalen dengan penambahan sekitar 16 km panjang jalan Jakarta. Sayangnya, penambahan jalan Jakarta tak sebanding dengan penambahan jumlah kendaraan bermotor itu.

    “Jika kita hitung, pertambahan ini ekuivalen dengan penambahan lebih kurang 16 km panjang jalan di Jakarta. Sementara di sisi lain, penambahan panjang jalan di Jakarta itu sangat terbatas,” kata Syafrin.

    “Tentu kita kenal memang ada pelebaran jalan, tapi hanya sebatas widening tadi. Juga ada pembangunan underpass, flyover, itu tidak berarti menambah masif panjang jalan tapi penambahannya hanya sekitar 0,001 persen. Artinya sangat sedikit dibandingkan kebutuhan. Dan ini yang menyebabkan kemudian kompleksitas permasalahan transportasi Jakarta itu begitu luar biasa,” ujar Syafrin.

    Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin mengubah paradigma penggunaan kendaraan pribadi. Diharapkan, masyarakat dapat menggunakan angkutan umum ketimbang kendaraan pribadi.

    “Selama 5 tahun terakhir, kita sudah melakukan perbaikan layanan angkutan umum dengan masif, diintegrasikan secara utuh, dan sekarang kita mulai masuk kepada bagaimana pengendalian lalu lintasnya itu,” sebut Syafrin.

    (rgr/dry)

  • Pengelola pertimbangkan tempat parkir bertingkat di luar area Ragunan

    Pengelola pertimbangkan tempat parkir bertingkat di luar area Ragunan

    Arsip – Pengendara membayar parkir saat keluar dari Park and Ride Vertical Terminal Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (29/11/2022). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nym.

    Pengelola pertimbangkan tempat parkir bertingkat di luar area Ragunan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 16:42 WIB

    Elshinta.com – Pengelola Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, mempertimbangkan pembangunan tempat parkir bertingkat di luar area kawasan kebun binatang tersebut.

    “Kami juga mempertimbangkan parkir bertingkat agar lebih efisien,” kata Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Rencananya, dia mengatakan seluruh kendaraan nantinya berada di sisi luar sehingga kendaraan tidak bisa masuk ke dalam area taman margasatwa tersebut.

    Sementara bagian dalam area Taman Margasatwa Ragunan, sambung dia, hanya akan dijadikan kawasan konservasi satwa.

    “Semua kendaraan di luar, ya, jadi untuk di dalam itu memang hanya konservasi saja,” ucap Wahyudi.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan parkiran di luar area Taman Margasatwa Ragunan itu juga akan diperluas jalannya sehingga kendaraan bisa parkir dengan mudah dan leluasa.

    Selain zona parkir, pihaknya juga akan membagi sejumlah area lain, di antaranya zona konservasi dan tempat piknik.

    Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta berencana merevitalisasi Taman Margasatwa Ragunan yang berlokasi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan revitalisasi itu bertujuan meningkatkan kenyamanan para pengunjung.

    Revitalisasi yang akan dilakukan itu, salah satunya mencakup lahan parkir.

    Selama ini, menurut dia, ketika pengunjung sedang padat, banyak mobil yang akhirnya memarkirkan mobil mereka di dalam area Ragunan.

    Sehingga ke depannya, lahan parkir bertingkat akan disediakan demi kenyamanan pengunjung, terutama yang membawa kendaraan pribadi.

    Selain revitalisasi, Pramono juga berencana menaikkan tarif tiket masuk Taman Margasatwa Ragunan bagi warga luar Jakarta dan wisatawan asing serta membuka operasional kebun binatang itu hingga malam hari.

    Sumber : Antara

  • Warga Kalteng puas kinerja 100 hari Gubernur Agustiar & Wagub Edy

    Warga Kalteng puas kinerja 100 hari Gubernur Agustiar & Wagub Edy

    Sumber: Radio Elshinta/Arie Dwi Prasetyo

    Survei: Warga Kalteng puas kinerja 100 hari Gubernur Agustiar & Wagub Edy
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 11:40 WIB

    Elshinta.com – Masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng) mengapresiasi kinerja 100 hari kepemimpinan Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo.

    Litbang Kompas melakukan survei terhadap 1.000 responden, pada tanggal 21-31 Juli 2025, di seluruh kabupaten/kota menunjukkan mayoritas warga menilai positif berbagai aspek tata kelola, pelayanan publik, dan program prioritas. Kepuasan publik terhadap kinerja 100 Hari Gubernur Agustiar Sabran dan Wagub Edy Pratowo mencapai 72,4 % 

    Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, 69 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan provinsi Kalimantan Tengah. Rinciannya, tingkat kepuasan publik di bidang kesejahteraan sosial 72,3 persen, bidang politik dan keamanan 71,8 persen, bidang ekonomi 65,9 persen, dan bidang penegakan hukum 65,8 persen. 
    Tingkat optimisme terhadap kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran tinggi, dengan sekitar 7 dari 10 responden yakin kepemimpinannya akan membawa kemajuan. Sejalan dengan itu, hasil survei Litbang Kompas juga menunjukkan 85,9 koresponden menyebut citra Gubernur Agustiar Sabran sangat baik.

    Mayoritas responden, yakni lebih dari 75 persen setuju dengan visi-misi Gubernur Agustiar Sabran “Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat”.

    Temuan ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap Gubernur Agustiar tidak hanya bertumpu pada program kerja yang dijalankan, tetapi juga pada persepsi positif atas sosok pribadinya.

    8 Program Prioritas Berjalan Baik dan Tepat Sasaran

    Sejak hari pertama kepimpinannya, Gubernur Agustiar Sabran dan Wagub Edy Pratowo menjalankan 8 program prioritas, yaitu, menyelaraskan program pemerintah daerah dengan asta cita Presiden Prabowo, efisiensi anggaran, penataan struktur organisasi, menyusun dan merencanakan implementasi kartu Huma Betang Sejahtera.

    Kemudian, penanganan ruas jalan Palangka Raya – Kuala Kurun peningkatan akses listrik dan internet, pengangkatan PPPK, dan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan banjir lewat deteksi dini. 

    Delapan program yang diluncurkan sejak awal pemerintahan tidak hanya terealisasi, tetapi juga melampaui target hingga lebih dari 100 persen.

    Di bidang pendidikan, sebanyak 3.060 mahasiswa dari 32 perguruan tinggi menerima subsidi UKT melalui program Huma Betang 1 Rumah 1 Sarjana. Digitalisasi pendidikan juga dilakukan dengan pendistribusian ribuan papan tulis interaktif, ratusan panel surya, dan koneksi internet berbasis Starlink untuk sekolah di daerah terpencil.

    Di sektor kesehatan, 18.214 orang atau 121 persen dari Target 15 ribu orang warga telah mendapat layanan pemeriksaan gratis. Data Kartu Huma Betang Sejahtera juga terintegrasi dengan sistem JKN, menjangkau lebih dari 560.000 jiwa. 

    Layanan medis gratis disediakan di hampir 200 Puskesmas dan 55 pos siaga, termasuk operasi katarak, bibir sumbing, mamografi, USG kehamilan, dan tambahan gizi bagi ibu hamil KEK.

    Angka stunting berhasil diturunkan sebesar 1,4 persen menjadi 22,1 persen pada 2024. Target 2025 ditetapkan sebesar 20,6 persen melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan program GENTING bersama BKKBN.

    Peningkatan infrastruktur juga tercapai dengan selesainya perbaikan jalan Palangka Raya–Kuala Kurun sepanjang 152 km. Ruas ini kini 100 persen fungsional, memangkas waktu tempuh dari empat jam menjadi dua setengah jam.

    Gubernur Agustiar Sabran memberi apresiasi kepada seluruh pihak, baik jajaran Pemerintah Provinsi,  Kabupaten/Kota, DPRD, Forkopimda, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat Kalteng, yang telah bersama-sama bekerja keras.

    “Delapan Program Prioritas 100 Hari Kerja saya selaku Gubernur bersama Bapak Wakil Gubernur Edy Pratowo sudah dapat diselesaikan atau dicapai dengan baik,” ungkap Gubernur Agustiar Sabran.

    “Ini semua baru langkah awal, dari perjalanan panjang kepemimpinan kami 5 tahun ke depan, sebagai fondasi kuat, untuk mewujudkan Visi dan Misi Kalteng Berkah Kalteng Maju untuk Indonesia Emas,” tegas Gubernur Agustiar Sabran.

    Sementara itu Litbang Kompas juga sebelumnya telah melakukan survei terhadap kepuasan kinerja pemprov DKI Jakarta dimana dari hasil survei yang dilkukan pada bulan Juni lalu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wagub Rano Karno, hanya 64,5 persen.

    Dari data tersebut menggambarkan bahwa Tingkat kepercayaan terhadap Pemprov Kalteng di bawah kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran dan Wagub Edy Pratowo sangat tinggi dibanding provinsi-provinsi besar lainnya. (Arie Dwi Prasetyo)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pemprov DKI Jakarta putihkan 1.897 ijazah yang ditahan akibat peserta didik kesulitan biaya

    Pemprov DKI Jakarta putihkan 1.897 ijazah yang ditahan akibat peserta didik kesulitan biaya

    Kamis, 21 Agustus 2025 11:16 WIB

    Warga membawa ijazah saat program pemutihan ijazah di SMA Islam Said Naum, Tanah Abang, Jakarta, Kamis, (21/8/2025). Pemprov DKI Jakarta menyerahkan sebanyak 1.897 ijazah pada tahap keempat senilai Rp7,6 miliar untuk membantu peserta didik yang terdampak penundaan pemberian ijazah karena kendala biaya. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/bar

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kedua kanan) berbincang dengan orang tua peserta didik saat program pemutihan ijazah di SMA Islam Said Naum, Tanah Abang, Jakarta, Kamis, (21/8/2025). Pemprov DKI Jakarta menyerahkan sebanyak 1.897 ijazah pada tahap keempat senilai Rp7,6 miliar untuk membantu peserta didik yang terdampak penundaan pemberian ijazah karena kendala biaya. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/bar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OMC Pemprov Jakarta, mitigasi dampak hujan dan banjir rob

    OMC Pemprov Jakarta, mitigasi dampak hujan dan banjir rob

    Pusat OMC di Posko Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur.. Foto: BPBD DKi Jakarta

    OMC Pemprov Jakarta, mitigasi dampak hujan dan banjir rob
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Rabu, 20 Agustus 2025 – 23:09 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta kembali melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) tahap keempat tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung selama lima hari, mulai 17–21 Agustus 2025, dengan pusat operasi di Posko Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur.

    Operasi ini merupakan hasil kolaborasi antara BPBD Provinsi DKI Jakarta, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta TNI Angkatan Udara. Langkah ini ditempuh sebagai bentuk mitigasi terhadap potensi peningkatan curah hujan di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada periode 18–21 Agustus 2025, sekaligus merespons peringatan dini banjir rob di pesisir utara Jakarta dan Kepulauan Seribu pada 17–22 Agustus 2025, demikian keterangan tertulis diterima Elshinta, Rabu (20/8/2025).

    Hingga 19 Agustus 2025, telah dilaksanakan 9 sorti penerbangan dengan menaburkan sebanyak 7,2 ton bahan semai berupa NaCl dan CaO dengan total durasi terbang 12 jam 52 menit. Penyemaian dilakukan di area sekitar Perairan Utara DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Subang. Dalam sehari, disiapkan tiga sorti penerbangan dengan rata-rata penggunaan bahan semai 800 kg per sorti.

    Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta, Isnawa Adji, menyampaikan bahwa pelaksanaan OMC merupakan langkah preventif untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan warga ibu kota.

    “Melalui upaya ini, Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen untuk mengurangi risiko terjadinya genangan dan dampak lain akibat cuaca ekstrem. Partisipasi masyarakat dengan selalu memperbarui informasi resmi dan menjaga kebersihan lingkungan juga sangat penting dalam mendukung mitigasi bersama,” ujarnya.

    Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo, menegaskan bahwa OMC dilakukan dengan perhitungan ilmiah yang cermat. “Operasi ini dilaksanakan untuk mengatur distribusi hujan agar tidak terkonsentrasi di wilayah rawan genangan dan banjir. Dengan kolaborasi lintas lembaga, kita berupaya menjaga agar aktivitas masyarakat dapat tetap berjalan normal,” jelasnya. 

    Selain melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), Pemprov DKI Jakarta bersama BPBD Provinsi DKI Jakarta dan lintas sektor terus melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi potensi curah hujan tinggi pada musim penghujan. Upaya mitigasi tidak hanya bertumpu pada teknologi modifikasi cuaca, tetapi juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas masyarakat, optimalisasi infrastruktur, serta penguatan sistem peringatan dini.

    Sejumlah langkah yang dilakukan antara lain:

    Pembersihan dan Normalisasi Saluran Air

    Bekerja sama dengan Dinas Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup, dan pihak terkait, Pemprov DKI Jakarta rutin melakukan pembersihan saluran, waduk, dan memastikan pompa air berfungsi optimal.

    Penguatan Sistem Peringatan Dini

    BPBD DKI Jakarta mengembangkan sistem informasi peringatan dini berbasis data cuaca, tinggi muka air, dan potensi genangan, yang disebarluaskan secara real-time kepada masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi.

    Simulasi dan Pelatihan Kesiapsiagaan

    Melalui kegiatan simulasi kebencanaan dan pelatihan kesiapsiagaan di tingkat RW dan kelurahan, masyarakat dibekali pengetahuan untuk melakukan langkah penyelamatan diri dan evakuasi bila diperlukan.

    Pemetaan Wilayah Rawan Genangan dan Penyusunan Rencana Kontinjensi

    BPBD bersama lintas sektor melakukan pemetaan titik rawan banjir serta menyiapkan rencana kontinjensi agar penanganan darurat dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

    Edukasi dan Sosialisasi Publik

    Pemprov DKI Jakarta terus melakukan edukasi publik dan kampanye kesadaran melalui berbagai kanal, termasuk media sosial, untuk mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana.

    Dengan berbagai langkah mitigasi ini, Pemprov DKI Jakarta berharap seluruh pihak dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan meminimalisir dampak bencana hidrometeorologi. Sinergi antara pemerintah, lembaga teknis, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk mewujudkan Jakarta yang tangguh menghadapi bencana. (Vit/Ter)

    Sumber : Radio Elshinta