Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • DKI entaskan kemiskinan melalui penguatan sumber daya manusia

    DKI entaskan kemiskinan melalui penguatan sumber daya manusia

    Sejumlah warga mandi di kawasan permukiman bantaran rel kereta api Jakarta, Jumat (9/5/2025). ANTARA FOTO/Fathul Habib Sholeh/Spt/aa.

    DKI entaskan kemiskinan melalui penguatan sumber daya manusia
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 23 Agustus 2025 – 19:23 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bertekad untuk mengentaskan kemiskinan di daerah setempat melalui penguatan sumber daya manusia dengan memudahkan akses pendidikan bagi warga Jakarta yang mengalami kekurangan.

    “Warga miskin di Jakarta harus mendapatkan prioritas melalui kebijakan pemerintah dan ini yang menjadi program 100 hari kami yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU),” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, di Jakarta, Sabtu.

    Ia mengatakan dalam 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta total sudah 707.622 siswa yang menerima program KJP. Mereka menerima manfaat bantuan pendidikan mulai dari Rp300 ribu hingga 400 ribu.

    Menurut dia, ini merupakan program utama karena memang banyak masyarakat kurang beruntung di Jakarta.

    Selain itu, ada juga program KJMU bagi mahasiswa di Jakarta yang ingin mengakses pendidikan tinggi dan di tahun ini sudah ada 16.979 orang yang mendapatkan manfaat tersebut.

    “Ini tentu masih kecil dan jumlahnya akan kami tingkatkan ke depan,” kata dia.

    Pihaknya juga membantu pelajar yang saat ini ijazah mereka ditahan sekolah karena tersangkut persoalan keuangan dan hingga saat ini sudah 3.000 ijazah yang sudah ditebus.

    Ia menargetkan hingga akhir tahun, ada 6.500 ijazah yang akan ditebus oleh pemerintah daerah agar mereka dapat memanfaatkan ijazah untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan.

    Menurut dia, jika pemerintah tidak turun tangan dalam membantu pemutihan ijazah ini, akan banyak ijazah yang tertahan karena memang tidak memiliki uang untuk menebus.

    “Ada yang ijazah lulusan yang ditahan sekolah hingga lima tahun atau tujuh tahun hingga lebih lama lagi,” kata dia.

    Pemprov DKI Jakarta juga menggelar kegiatan pameran bursa kerja (job fair) untuk mempertemukan pencari kerja atau lulusan institusi pendidikan dengan lowongan pekerjaan yang tersedia.

    “Saat ini sudah ada 13 ‘job fair’ tergelar dan targetnya di akhir tahun ada 21 job fair tergelar,” katanya.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta per Maret 2025, menyebutkan tingkat kemiskinan di Jakarta berada pada angka 4,28 persen atau naik dari 4,14 persen pada September 2024.

    Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (Maret 2024), angka ini sedikit menurun dari 4,30 persen.

    Jumlah penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2025 mencapai 464,87 ribu orang, meningkat sekitar 15,80 ribu orang dibandingkan September 2024.

    Garis kemiskinan (pengeluaran minimum per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar) di Jakarta pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp852.798, naik dari Rp846.085 pada September 2024.

    Sumber : Antara

  • Ini salah satu cara DKI entaskan kemiskinan

    Ini salah satu cara DKI entaskan kemiskinan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bertekad untuk mengentaskan kemiskinan di daerah setempat melalui penguatan sumber daya manusia dengan memudahkan akses pendidikan bagi warga Jakarta yang mengalami kekurangan.

    “Warga miskin di Jakarta harus mendapatkan prioritas melalui kebijakan pemerintah dan ini yang menjadi program 100 hari kami yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU),” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, di Jakarta, Sabtu.

    Ia mengatakan dalam 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta total sudah 707.622 siswa yang menerima program KJP. Mereka menerima manfaat bantuan pendidikan mulai dari Rp300 ribu hingga 400 ribu.

    Menurut dia, ini merupakan program utama karena memang banyak masyarakat kurang beruntung di Jakarta.

    Selain itu, ada juga program KJMU bagi mahasiswa di Jakarta yang ingin mengakses pendidikan tinggi dan di tahun ini sudah ada 16.979 orang yang mendapatkan manfaat tersebut.

    “Ini tentu masih kecil dan jumlahnya akan kami tingkatkan ke depan,” kata dia.

    Pihaknya juga membantu pelajar yang saat ini ijazah mereka ditahan sekolah karena tersangkut persoalan keuangan dan hingga saat ini sudah 3.000 ijazah yang sudah ditebus.

    Ia menargetkan hingga akhir tahun, ada 6.500 ijazah yang akan ditebus oleh pemerintah daerah agar mereka dapat memanfaatkan ijazah untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan.

    Menurut dia, jika pemerintah tidak turun tangan dalam membantu pemutihan ijazah ini, akan banyak ijazah yang tertahan karena memang tidak memiliki uang untuk menebus.

    “Ada yang ijazah lulusan yang ditahan sekolah hingga lima tahun atau tujuh tahun hingga lebih lama lagi,” kata dia.

    Pemprov DKI Jakarta juga menggelar kegiatan pameran bursa kerja (job fair) untuk mempertemukan pencari kerja atau lulusan institusi pendidikan dengan lowongan pekerjaan yang tersedia.

    “Saat ini sudah ada 13 ‘job fair’ tergelar dan targetnya di akhir tahun ada 21 job fair tergelar,” katanya.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta per Maret 2025, menyebutkan tingkat kemiskinan di Jakarta berada pada angka 4,28 persen atau naik dari 4,14 persen pada September 2024.

    Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (Maret 2024), angka ini sedikit menurun dari 4,30 persen.

    Jumlah penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2025 mencapai 464,87 ribu orang, meningkat sekitar 15,80 ribu orang dibandingkan September 2024.

    Garis kemiskinan (pengeluaran minimum per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar) di Jakarta pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp852.798, naik dari Rp846.085 pada September 2024.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Persija Jakarta harus jadi kampiun Super League

    Persija Jakarta harus jadi kampiun Super League

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tim sepak bola Persija Jakarta harus menjadi kampiun pada kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia, yakni Super League 2025.

    “Beragam hal yang dilakukan agar tim ini bisa menjadi yang terbaik, mulai dari menjadikan Jakarta International Stadium (JIS) sebagai kandang tim,” kata dia di Jakarta, Sabtu.

    Selain itu, dia mengajak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung tim berjuluk “Macan Kemayoran” ini berlaga di kompetisi sepak bola tertinggi di Indonesia.

    Saat ini ada lima BUMD yang memberikan dukungan penuh kepada tim dan ada 22 perusahaan yang ingin logo mereka dicantumkan di jersey Persija Jakarta.

    “Hari ini Persija akan bertanding dan saya akan hadir di sana memberikan dukungan langsung,” kata dia.

    Persija Jakarta akan menghadapi Malut United di pekan ketiga BRI Super League yang digelar di JIS di Jakarta Utara (Jakut).

    Persija dalam laga ini membidik kemenangan untuk menjaga hasil positif yang diraih Rizky Ridho dkk dalam kompetisi tersebut.

    Sebelumnya, Persija Jakarta meraih kemenangan di laga perdana Super League usai mengandaskan Persita Tangerang 4-0 pada Minggu (10/8) di JIS.

    Lalu kemenangan juga berhasil direngkuh di pekan kedua, ketika “Macan Kemayoran” berhasil menang di kandang Persis Solo dengan skor 0-3 pada Sabtu (16/8).

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Raih penghargaan kategori Bank Implementasi KEJAR Award 2025, Bank Jakarta tembus Rp 1,7 Triliun

    Raih penghargaan kategori Bank Implementasi KEJAR Award 2025, Bank Jakarta tembus Rp 1,7 Triliun

    Raih penghargaan kategori Bank Implementasi KEJAR Award 2025, Bank Jakarta tembus Rp 1,7 Triliun

    Raih penghargaan kategori Bank Implementasi KEJAR Award 2025, Bank Jakarta tembus Rp 1,7 Triliun
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 23 Agustus 2025 – 14:39 WIB

    Elshinta.com –  Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung inklusi keuangan, khususnya kepada pelajar, Bank Jakarta membukukan portofolio tabungan pelajar mencapai Rp 1,7 triliun dengan total 2,3 juta rekening per Juli 2025. Capaian ini mengantarkan Bank Jakarta meraih penghargaan Kategori Bank Implementasi KEJAR Terbaik Subkategori Bank Pembangunan Daerah dalam ajang KEJAR Award 2025 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Penghargaan tersebut diberikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan kepada Direktur Kepatuhan Bank Jakarta, Ateng Rivai bersama dengan pemenang Kejar Award 2025 lainnya di Jakarta (22/08).
     
    Kejar Award merupakan program yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bentuk apresiasi kepada industri perbankan yang konsisten menjalankan program edukasi keuangan melalui Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) yang merupakan tindak lanjut Keppres Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung.

    Penghargaan KEJAR Award 2025 sendiri diikuti 503 bank, terdiri dari 4 bank BUMN, 20 bank swasta, 8 bank umum syariah, 28 bank pembangunan daerah, dan 443 BPR/BPRS. Penilaian dilakukan berdasarkan jumlah rekening tabungan pelajar, nominal simpanan, rasio rekening tidak aktif, publikasi kegiatan KEJAR, serta ketepatan penyampaian laporan, khususnya sepanjang periode penilaian September 2024 s/d Juni 2025.
     
    Direktur Kepatuhan Bank Jakarta, Ateng Rivai, mengatakan penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen perseroan dalam mendukung inklusi dan literasi keuangan di kalangan pelajar. “Penghargaan ini merupakan hasil dari sinergi yang baik antara Pemprov DKI Jakarta dengan Bank Jakarta dalam mendorong inklusi keuangan di kota Jakarta melalui program Kartu Jakarta Pintar Plus. Program KJP Plus membuka akses untuk masa depan yang lebih baik bagi generasi muda di Jakarta” ujar Ateng.
     
    Bank Jakarta menjadi salah satu penerima penghargaan karena dinilai berhasil melaksanakan berbagai program literasi keuangan dengan pendekatan kreatif dan berkelanjutan. Bank Jakarta juga dianggap berhasil mencatatkan pertumbuhan signifikan dari sisi jumlah rekening pelajar dengan mengalami pertumbuhan rekening pelajar sebesar 6% secara YoY, naik dari 2,2 juta rekening per Juli 2024 menjadi 2,3 juta rekening per Juli 2025, bertambah 130 ribu rekening.
     
    Selain itu, Bank Jakarta aktif mengakuisisi sekolah untuk memperluas kepemilikan rekening pelajar. Sampai dengan Juli 2025, Bank Jakarta telah mengakuisisi 3.514 sekolah, dengan rata-rata jumlah akuisisi 2.500 rekening pelajar baru setiap bulan selama periode penilaian. Jenjang yang dijangkau mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga SMK/MA.
     
    Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta, Arie Rinaldi, menekankan pentingnya pendekatan kreatif agar edukasi keuangan lebih mudah diterima oleh pelajar. “Kami ingin pelajar bukan hanya paham, tapi juga terbiasa mempraktikkan keuangan digital dalam kehidupan sehari-hari. Digitalisasi layanan perbankan yang relevan dengan generasi muda saat ini turut membantu percepatan pemasaran produk tabungan dan membuka akses terhadap berbagai layanan perbankan” tutup Arie.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Pramono Anung Minta Harapan Masyarakat untuk Bekerja di Jakarta Tak Boleh Ditutup – Page 3

    Pramono Anung Minta Harapan Masyarakat untuk Bekerja di Jakarta Tak Boleh Ditutup – Page 3

    Pramono juga menekankan pentingnya mempersiapkan tenaga kerja Jakarta agar mampu bersaing di luar negeri.

    Pemprov DKI Jakarta, kata dia, siap memberikan dukungan bagi warga yang ingin memperluas kesempatan kerja internasional.

    “Saya sedang sungguh-sungguh mendorong masyarakat Jakarta untuk belajar bahasa Jepang, Korea, Cina, Arab. Kalau mereka mau bekerja di luar negeri, pemerintah Jakarta akan memberikan support penuh. Kami akan fasilitasi,” ucapnya.

  • Pramono Anung dorong warga Jakarta jadi pekerja di luar negeri

    Pramono Anung dorong warga Jakarta jadi pekerja di luar negeri

    Jakarta (ANTARA) –

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong warga DKI Jakarta yang masih mencari pekerjaan untuk menjadi pekerja migran Indonesia di luar negeri sebagai solusi untuk menekan angka penganggur di provinsi tersebut.

    “Saya sungguh-sungguh mendorong agar warga bekerja di luar negeri dengan memberikan fasilitas pelatihan bahasa asing,” kata dia di Jakarta, Sabtu.

    Ia pun mendorong warga Jakarta untuk belajar Bahasa Jepang, Bahasa Korea, Bahasa China, Bahasa Arab dan lainnya agar mereka bisa bekerja di luar negeri. “Kami mendorong untuk itu,” kata dia.

    Selain itu, pihaknya juga menyediakan pameran bursa kerja (job fair) yang ditargetkan digelar di Jakarta sebanyak 21 kali di tahun ini.

    “Saat ini sudah 13 kali ‘job fair’ digelar dan hasilnya kami mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang tersedia,” kata dia.

    Menurut dia, dari evaluasi yang dilakukan dalam “job fair” yang digelar Pemprov DKI Jakarta sudah mampu menyerap tenaga kerja yang dibutuhkan di sejumlah perusahaan yang ikut dalam kegiatan tersebut.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta merilis Keadaan Ketenagakerjaan di DKI Jakarta dengan jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2025 sebanyak 5,47 juta orang naik 41,62 ribu orang dibanding Februari 2024.

    Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,23 persen poin dibanding Februari 2024.

    Penduduk yang bekerja pada Februari 2025 sebanyak 5,14 juta orang, naik sebanyak 30,82 ribu orang dari Februari 2024. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Aktivitas Jasa Lainnya sebesar 4,42 ribu orang.

    Pada Februari 2025 sebanyak 3,19 juta orang (62,05 persen) bekerja pada kegiatan formal, turun sebesar 1,89 persen poin dibanding Februari 2024 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2025 sebesar 6,18 persen, naik sebesar 0,15 persen poin dibanding pada Februari 2024.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dorong transaksi Non-tunai di pasar tradisional, Bank Jakarta raih 3 penghargaan digitalisasi pasar

    Dorong transaksi Non-tunai di pasar tradisional, Bank Jakarta raih 3 penghargaan digitalisasi pasar

    Sumber: Radio Elshinta/ BAI

    Dorong transaksi Non-tunai di pasar tradisional, Bank Jakarta raih 3 penghargaan digitalisasi pasar
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Jumat, 22 Agustus 2025 – 22:23 WIB

    Elshinta.com – 

    Dorong penerapan transaksi non-tunai di sejumlah pasar tradisional di Jakarta, Bank Jakarta raihpenghargaan Mitra Perbankan dan Mitra Bank LiterasiKeuangan pada ajang Lomba Digitalisasi Pasar yang turutdiikuti BCA, Bank Mandiri, BRI, dan BNI.

    Lomba Digitalisasi Pasar dilakukan secara kolaboratifantara Pemprov DKI Jakarta, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)serta Bank Indonesia (BI) yang bertujuan untukmendorong pasar tradisional beralih ke sistempembayaran digital demi menciptakan transaksi yang lebihcepat, aman, dan transparan.

     

    Sebagai informasi, dari 153 pasar yang dikelola PerumdaPasar Jaya, sebanyak 20 pasar tradisional dijadikan lokasipercontohan. Pasar-pasar tersebut dipilih secara acakdengan mempertimbangkan klasifikasi (kelas A, B, dan C) serta jumlah tempat usaha yang aktif. Mereka bersaingdalam beberapa kategori, yakni Program Literasi Teraktif, Digitalisasi Keuangan Terbaik, dan Akses KeuanganTermasif. 

     

    Bank Jakarta memperoleh tiga kategori penghargaansekaligus, di antaranya sebagai Mitra Perbankan TerbaikKategori Pasar B (Pasar Koja) dan Pasar A (Pasar Mayestik), serta sebagai Mitra Bank Literasi KeuanganTerbaik Kedua. 

     

    Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung kepada DirekturUtama Bank Jakarta, Agus H. Widodo yang disaksikanoleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia ProvinsiJakarta, Yosamartha; Kepala Otoritas Jasa KeuanganJabodebek, Edwin Nurhadi di Main Hall Pasar Tanah Abang Blok B, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2025). 

     

    Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam pidatonya usaimemberikan penghargaan mengatakan, “Karena sayaberpikirnya sederhana begini, digitalisasi tidak bisadihindarkan. Tetapi, kalau proses literasinya tidakdilombakan, para perbankannya tidak diadu, pasarnyatidak diamati, pasti tidak akan terjadi lompatan, lonjakan. Maka ketika pada pembukaan Lomba Digitalisasi Pasar, saya tidak membayangkan bahwa kenaikannya bisasangat signifikan. Pemakaian QRIS, termasuktransaksinya, ini menunjukkan apa yang kita lakukanbersama ini, menunjukkan kemajuan yang luar biasa.”

     

    Ia menambahkan, “Jakarta memberikan kontribusi 16,61% terhadap GDP nasional dengan pertumbuhan 5,18%, lebihtinggi dari rata-rata nasional 5,12%. Artinya Jakarta tumbuh lebih baik. Salah satu faktor pendorongnya adalahdigitalisasi. Dengan digitalisasi, copet berkurang, primanisme menyusut, dan pasar Tanah Abang sebagaisentra pasar ASEAN bisa kembali hidup. Karena itu sayamengapresiasi perbankan, BI, OJK, serta Pasar Jaya yang sudah berkolaborasi. Hasilnya luar biasa, penggunaan QRIS di 20 pasar meningkat hampir 47%, NPWP pedagang juga naik signifikan, dan transaksi e-commerce melonjak lebih dari 40%.”

     

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo menyampaikan terima kasih ataspenghargaan yang diberikan kepada Bank Jakarta. Ia juga menyampaikan bahwa Bank Jakarta menjadikan Lomba Digitalisasi Pasar ini sebagai ajang untuk mendorongliterasi dan inklusi keuangan.  

     

    “Kami memandang digitalisasi pasar tradisional sebagaibagian dari transformasi ekosistem keuangan Jakarta. Upaya ini tidak hanya menghadirkan kemudahan transaksimelalui QRIS dan EDC, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi para pelaku UMKM untuk masuk dalamsistem keuangan formal. Bank Jakarta berkomitmenmenjadikan digitalisasi sebagai fondasi pemberdayaanekonomi kerakyatan yang berkelanjutan,” ujar Agus.

     

    Kepala Pasar Mayestik, Dewi Ratna Furi, turut bersyukurbahwa Pasar Mayestik menerima penghargaan kategori“Pasar Digital Terbaik Tipe A” pada ajang Lomba Digitalisasi Pasar serta menyambut baik berbagai upayaliterasi keuangan yang dilakukan oleh industri perbankan, terutama Bank Jakarta yang ditunjuk sebagai mitra utamaPasar mayestik dalam melakukan digitalisasi. 

     

    “Kolaborasiantara Pasar Mayestik dan Bank Jakarta dalam ajangLomba Digitalisasi Pasar merupakan langkah yang sangat positif dan strategis. Ini bukan sekadar tren, tapi sebuahkebutuhan untuk memastikan pasar tradisional tetaprelevan dan berdaya saing di tengah era ekonomidigital,” Ungkap Dewi.

    Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta, Arie Rinaldi,menyampaikan bahwa Bank Jakarta akan terusmeningkatkan kolaborasi dengan Pasar Jaya sertamendorong digitalisasi pasar ke depannya. 

     

    Ia bahkanmenyebut ajang ini menjadi momentum ke depan bagiBank Jakarta untuk mendorong digitalisasi pasar-pasar di seluruh Jakarta. “Kami meyakini digitalisasi pasar akanberdampak positif terhadap pemberdayaan UMKM dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tuntasnya. (BAI).

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bukan Solusi!

    Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bukan Solusi!

    Jakarta –

    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth menyampaikan pandangan kritis terhadap rencana pemerintah pusat yang ingin menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Ia pun meminta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang direncanakan berlaku pada 2026.

    “Apabila iuran BPJS Kesehatan benar-benar dinaikkan, apakah masyarakat juga akan mendapatkan peningkatan kualitas pelayanan?. Saya menilai kebijakan menaikkan iuran bukanlah solusi tunggal, apalagi jika dampaknya justru menambah beban ekonomi masyarakat, terutama kalangan pekerja, pedagang kecil, dan kelompok rentan yang sudah menghadapi kesulitan ekonomi akibat tingginya biaya hidup di Jakarta,” tegas Kenneth dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).

    Bang Kent -sapaan akrab Hardiyanto Kenneth- itu mengkritisi pernyataan Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, yang mengatakan, jika penyesuaian iuran dilakukan, akan tercipta keseimbangan antara biaya pelayanan kesehatan dengan sumber pembiayaan yang sepenuhnya dari iuran yang dikumpulkan oleh BPJS Kesehatan, seperti berdampak pada pembayaran fasilitas kesehatan makin lancar, cashflow faskes terjaga. Faskes bisa fokus melayani peserta, bisa meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan tenaga kesehatan.

    “Jaminannya apa? sebab yang selama ini terjadi, meskipun masyarakat sudah rutin membayar iuran, keluhan tetap saja muncul. Antrean panjang di rumah sakit, keterbatasan kamar rawat inap, obat yang tidak tersedia, hingga perbedaan perlakuan antara pasien BPJS dan pasien umum masih sering kita temui di lapangan. Artinya, problem utama BPJS Kesehatan bukan hanya soal defisit anggaran, melainkan juga tata kelola layanan yang belum maksimal,” ketus Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.

    Menurutnya, kesehatan merupakan hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Oleh sebab itu, keberadaan BPJS Kesehatan harus dipandang sebagai instrumen negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar badan usaha yang menutupi kekurangan anggarannya dengan menaikkan iuran peserta. Pemerintah bersama BPJS Kesehatan perlu terlebih dahulu melakukan pembenahan internal yang serius, termasuk meningkatkan transparansi pengelolaan dana, mengurangi potensi kebocoran, serta memperbaiki tata kelola klaim dan pelayanan rumah sakit.

    Sebelum opsi kenaikan iuran diputuskan, sambung Kent, pemerintah pusat seharusnya mengoptimalkan skema subsidi silang serta meningkatkan kontribusi negara melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemerintah Daerah, termasuk Provinsi DKI Jakarta, juga dapat dilibatkan lebih jauh untuk membantu menutup kekurangan melalui alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

    “Dalam hal ini, pentingnya peran pemerintah pusat maupun daerah ikut menanggung beban defisit. Skema subsidi silang harus lebih diperluas, di mana peserta mampu bisa berkontribusi lebih besar untuk menolong kelompok masyarakat miskin dan rentan. Pemerintah Daerah, termasuk Pemprov DKI Jakarta, juga perlu diberi ruang lebih besar untuk membantu menutup kekurangan anggaran tersebut melalui alokasi APBD, sehingga hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan tetap terjamin tanpa menambah penderitaan finansial mereka. Dengan begitu keberlanjutan BPJS Kesehatan tetap terjaga tanpa membebani masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah dan masyarakat tidak mampu,” beber Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI itu.

    “Saya mendorong pemerintah pusat, BPJS Kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari solusi komprehensif, bukan sekadar langkah instan yang berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Dibutuhkan solusi menyeluruh, mulai dari pembenahan tata kelola, peningkatan efisiensi, transparansi laporan keuangan, hingga sinergi lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan begitu, masyarakat tetap merasa terlindungi, dan kepercayaan publik terhadap BPJS dapat kembali meningkat,” pungkasnya.

    (mpr/ega)

  • Pengusaha hiburan malam DKI diundang bahas Raperda KTR

    Pengusaha hiburan malam DKI diundang bahas Raperda KTR

    Jakarta (ANTARA) – Pemprov DKI Jakarta memastikan akan melibatkan para pengusaha hiburan malam dalam pembahasan lanjutan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

    “Ini pasti akan diundang. Sepertinya akan diundang, karena kemarin dari tembakau sudah diundang, masyarakat anti tembakau juga sudah diajak bicara. Jadi, akan berproses,” kata Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta, Iffan kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

    Ia menyebut, penyusunan aturan itu masih dalam tahap draf awal dan masih terbuka untuk pengubahan.

    Satu dari sekian fokus pembahasannya adalah mencari titik temu antara perlindungan masyarakat dan keberlangsungan usaha hiburan.

    “Kami mencoba, supaya ini menjadi sistem yang baru, yakni tempat hiburan tidak lagi menjadi tempat merokok. Ini baru draf, kita coba cari yang terbaik juga buat pengusaha,” katanya.

    Menurutnya, perubahan ini diharapkan bisa menjadi dimensi baru dalam membentuk pola perilaku masyarakat di ruang publik, termasuk di tempat hiburan malam.

    “Kita coba dimensi baru supaya mungkin akan merubah pola perilaku. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan,” kata dia.

    Pihaknya mengaku akan membahas lebih lanjut potensi bahaya seperti kebakaran yang bisa disebabkan oleh puntung rokok.

    “Itu akan kita bahas secara detail dalam pembahasan lanjutan. Termasuk, bagaimana tempat hiburan tetap aman dan nyaman, baik bagi perokok maupun non-perokok,” ujarnya.

    Terkait target penyelesaian Raperda, Iffan menyatakan bahwa semua tergantung pada proses pembahasan antar instansi dan para pemangku kepentingan.

    “Tergantung, tapi mungkin (ada target). Kita semua ingin aturan ini bisa diwujudkan secepatnya, dengan tetap mendengarkan semua masukan,” imbuhnya.

    Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta memperpanjang masa pembahasan Raperda ini hingga September 2025 karena banyaknya usulan dan penolakan yang masuk.

    Raperda ini juga telah dimasukkan ke dalam prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 oleh Pemprov DKI.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dinas PPAPP: banyak korban takut laporkan tindak kekerasan seksual

    Dinas PPAPP: banyak korban takut laporkan tindak kekerasan seksual

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta mengatakan saat ini masih banyak korban yang takut atau tidak berani melaporkan tindak kekerasan seksual yang mereka alami.

    Menurut Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta Iin Mutmainah hal itu disebabkan sebagian besar warga menganggap tindak kekerasan seksual merupakan aib bagi korban yang mengalaminya.

    “Keberanian, memang hari ini kalau disebut fenomena gunung es. Karena ketika bicara soal kekerasan perempuan atau anak, soal TPPO (tindak pidana perdagangan orang) dan yang lainnya, orang sebagian besar masih menganggap ini aib,” kata Iin setelah menghadiri diskusi soal TPPO anak di kantor Wali Kota Jakarta Barat, Jumat.

    Dia menilai kecenderungan korban untuk tidak melapor biasanya dilatarbelakangi oleh kekhawatiran laporan itu akan menjadi masalah baru, yakni aib yang harus ditanggung.

    “Kekhawatiran mereka aibnya terbongkar dan itu menjadi sebuah masalah baru,” ujar Iin.

    Dia juga memaparkan anak-anak yang terlibat atau menjadi korban TPPO sebagian besar putus sekolah atau tidak mengenyam pendidikan lanjut.

    Oleh karena itu, sambung dia, pendidikan menjadi faktor penting agar anak tidak terjerumus TPPO.

    “Makanya, orang tua harus utamakan pendidikan anaknya. Masyarakat juga harus peka terhadap anak-anak di lingkungan, yang tidak lagi sekolah,” ucap Iin.

    Terkait pendidikan, dia menuturkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan fasilitas pendidikan gratis melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP).

    “Semua orang tua wajib, ya, memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, dan dari ini, Pemprov DKI Jakarta sangat konsen terhadap pendidikan untuk anak. Ada KJP, bahkan ada pemutihan ijazah,” jelas Iin.

    Lebih lanjut, dia mengungkapkan anak yang berpendidikan biasanya memiliki keberanian untuk melaporkan tindak kekerasan seksual atau upaya TPPO.

    “Jadi, pendidikan itu modal kita bersama untuk mencegah atau menanggulangi kekerasan seksual dan TPPO,” tutur Iin.

    Sepanjang 2024, Dinas PPAPP DKI telah menangani sebanyak 68 kasus anak korban eksploitasi seksual, 29 kasus anak korban eksploitasi ekonomi, dan 27 kasus anak korban TPPO yang terjadi di Jakarta.

    “Secara eksplisit, data itu memang terjadi pelandaian, trennya menurun untuk TPPO khususnya. Tapi ini kan menjadi hal yang harus kita upayakan secara preventif,” pungkas Iin.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.