Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Bukan Trotoar yang Jadi Solusi Atasi Macet Simatupang

    Bukan Trotoar yang Jadi Solusi Atasi Macet Simatupang

    Jakarta –

    Pemprov DKI Jakarta masih mencari solusi mengatasi macet parah di Jalan TB Simatupang imbas proyek galian. Rencana alih fungsi trotoar batal.

    Rencana alih fungsi trotoar untuk mengatasi macet TB Simatupang sempat disampaikan Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo, Kamis (21/8). Dia menerangkan rencana itu merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Jakarta Pramono Anung.

    Dia menyebutkan Pramono meminta agar arus lalu lintas di kawasan TB Simatupang bisa kembali minimal dua lajur. Hal itu dikarenakan bedeng proyek galian memakan sebagian jalan hingga terjadi penyempitan.

    “Kami dengan Dinas Bina Marga akan mengambil sedikit trotoar, khususnya di TB Simatupang area Cibis Park, sehingga lebar lajur lalu lintas paling tidak bisa kembali dua lajur,” kata Syafrin di Balai Kota, Kamis (21/8/2025).

    Pada saat itu, Syafrin memastikan penyesuaian trotoar tidak akan mengabaikan aspek keselamatan pejalan kaki. Dishub bersama Bina Marga akan menghitung ulang desain safety work agar fungsi trotoar tetap ada meski sebagian lahannya dipakai untuk kendaraan.

    Pramono sendiri sudah menyampaikan minta maaf proyek galian menyebabkan macet. Pramono sudah meminta proyek tersebut dikebut agar selesai November 2025.

    Rencana Alih Fungsi Trotoar 7 Titik

    Mantan Seskab ini sempat menyampaikan pemanfaatan trotoar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan hanya di 7 titik, bukan sepanjang jalan. Menurutnya, kebijakan ini bersifat sementara sebagai rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan imbas proyek.

    “Trotoar yang dimanfaatkan itu bukan sepanjang trotoar, hanya ada 7 titik pendek, dan memang di titik itu sedang ada pembangunan. Kalau tidak dipakai, trotoarnya juga sudah tidak bisa digunakan karena sedang digali,” kata Pramono di Balai Kota, Senin (25/8/2025).

    Pramono juga menambahkan, Pemprov DKI masih mengkaji solusi jangka panjang, termasuk kemungkinan menambah akses keluar dari jalan tol di kawasan TB Simatupang. Namun ia menegaskan, opsi pembangunan flyover atau underpass belum masuk tahap pembahasan.

    “Rencana jangka panjang pasti ada, tapi yang sekarang kita lakukan hanya rekayasa sementara. Saya termasuk yang pasti tidak mau trotoar digunakan untuk kendaraan kalau tidak terpaksa,” ujarnya.

    Alih Fungsi Trotoar Batal

    Rencana alih fungsi trotar TB Simatupang ini menimbulkan pro kontra sebab dinilai mengorbankan hak pejalan kaki. Akhirnya, rencana memangkas trotoar dibatalkan.

    Syafrin menerangkan, setelah dilakukan peninjauan lapangan bersama kontraktor, PAL Jaya, dan Dinas Bina Marga, rencana pemangkasan trotoar dinyatakan tak memungkinkan. Hasil evaluasi teknis menunjukkan lebar trotoar yang tersisa kurang dari satu meter. Ditambah lagi, lokasi trotoar dipenuhi jaringan utilitas vital.

    “Tidak dapat dilaksanakan karena kondisi existing trotoar yang ada hanya kurang dari 1 meter. Selain itu terdapat jaringan utilitas kabel bawah tanah, tiang listrik, dan tiang penerangan jalan umum yang tidak memungkinkan untuk dipindahkan sementara dengan metode konstruksi,” jelasnya.

    Meski pemangkasan trotoar batal dilakukan, pemerintah tetap mengambil langkah mitigasi agar kemacetan di kawasan itu tak semakin parah. Beberapa langkah darurat yang dilakukan antara lain memotong pagar area kerja dari 35 meter menjadi hanya 20 meter, menambah jumlah pekerja serta jam kerja kontraktor agar proyek lebih cepat rampung, hingga menambah jumlah flagman di lapangan.

    “Petugas pengatur lalu lintas dari Dishub maupun kepolisian juga sudah kami tempatkan. Intinya, pemerintah berusaha hadir di lapangan untuk membantu keluhan masyarakat yang mobilitasnya terganggu,” ungkapnya.

    Dia pun mengimbau masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum selama pekerjaan galian berlangsung. Selain itu, pengendara yang tidak memiliki keperluan di sekitar Jalan TB Simatupang diimbau mencari jalur alternatif.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan umum atau menghindari Jalan TB Simatupang apabila kegiatannya tidak berada di kawasan tersebut,” ucapnya.

    Pramono pun menggelar rapat khusus siang kemarin untuk mencari cara mengurai macet parah di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Dia mengaku ingin mencari solusi yang menyeluruh.

    “Siang ini jam 2 ada rapat khusus yang ketiga tentang TB Simatupang. Saya tidak mau penyelesaiannya parsial, harus menyeluruh,” kata Pramono di Taman Ismail Marzuki.

    Pramono mengatakan dirinya sudah mengecek situasi di jalan TB Simatupang. Dia memutuskan rencana alih fungsi trotoar tak jadi dilakukan.

    “Baik di kiri, di kanan (jalan) setelah dilakukan pengecekan secara detail yang trotoar yang apa, yang ada pembangunannya saja yang bisa dilakukan tetapi akhirnya saya memutuskan trotoar di kanan dan di kiri tidak diganggu,” ujarnya.

    Penambahan Armada TransJakarta

    Pemprov DKI Jakarta juga berupaya mengurai kemacetan di Jalan TB Simatupang dengan cara lain. Salah satunya lewat penambahan armada TransJakarta.

    “Bapak Gubernur Pramono Anung menggelar rapat terbatas guna mendapatkan laporan lapangan yang lengkap, merumuskan solusi, sekaligus memberikan instruksi. Beliau telah mengarahkan beberapa langkah yang akan segera ditindaklanjuti,” jelas Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo.

    Dia mengatakan, setidaknya ada 17 rute yang armadanya ditambah. Adapun rute tersebut yakni D21 (UI-Lebak Bulus), D41 (Lebak Bulus-Sawangan via Tol Desari), 7A (Lebak Bulus-Kampung Rambutan), 7E (Ragunan-Kampung Rambutan), S21 (Ciputat-CSW), S22 (Ciputat-Kampung Rambutan), 6H (Lebak Bulus-Senen), 1E (Pondok Labu-Blok M), Koridor 8 (Lebak Bulus-Pasar Baru), S21 (BSD-Fatmawati), S14 (Summarecon Serpong-Lebak Bulus), S31 (Bintaro-Fatmawati), JAK102 (Blok M-Lebak Bulus), JAK49 (Lebak Bulus-Cipulir), JAK95 (Lebak Bulus-Pasar Minggu), JAK93 (Jeruk Purut-Kebayoran), JAK31 (Blok M-Andara).

    “Kami juga akan menambah Transjakarta yang melewati TB Simatupang,” kata Pramono di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Senin (25/8/2025).

    “Harapannya apa? Orang menggunakan transportasi publik yang melewati TB Simatupang akan bertambah,” lanjutnya.

  • IKPI nilai insentif fiskal usaha hotel di DKI bisa cegah PHK karyawan

    IKPI nilai insentif fiskal usaha hotel di DKI bisa cegah PHK karyawan

    Jakarta (ANTARA) – Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menilai pemberian diskon pajak atau insentif fiskal bagi industri perhotelan dan restoran di Jakarta bisa mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan.

    Hal itu disampaikan Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld terkait maraknya PHK karyawan di Indonesia, termasuk di Jakarta akhir-akhir ini.

    “Tentunya insentif fiskal itu memberikan angin segar bagi para pengusaha,” kata Vaudy di sela-sela puncak perayaan HUT ke-60 IKPI di salah satu hotel di Jakarta Barat, Rabu.

    Kebijakan tersebut tentunya berdampak bagi kestabilan usaha yang diberikan insentif dan akhirnya pengusaha terkait bisa menjaga agar jangan sampai terjadi PHK. “Itu yang kita apresiasi,” katanya.

    Menurut dia, pemberian diskon pajak itu juga memberi angin segar bagi masyarakat yang gelisah akibat naiknya Pajak Bumi Bangunan (PBB) di beberapa daerah di Indonesia.

    “Kita melihat kasus PBB di Pati, menjadi kegelisahan juga di beberapa daerah. Tentunya Gubernur DKI memberikan insentif itu memberikan angin segar bagi para pengusaha di daerahnya,” kata Vaudy.

    Vaudy menyebutkan, pemberian insentif itu juga efektif untuk mendorong kepatuhan pajak pengusaha dan transparansi data.

    Hal itu diprediksi dari persyaratan penerimaan insentif fiskal yang mewajibkan pelaku usaha melaporkan data transaksi usahanya secara elektronik melalui sistem e-TRAP yang sudah digunakan Pemprov DKI Jakarta.

    “Ya, betul (mendorong transparansi). Jadi sebenarnya ini terkait dengan digitalisasi. Bahwa semua saat ini adalah waktunya bagi semua pengusaha untuk sadar atau artinya pengusaha itu mau melakukan kepatuhan suka rela,” kata dia.

    Menurut dia, wajar jika pengusaha yang patuh pajak diberi insentif fiskal.

    “Tapi kalau wajib pajaknya tidak patuh, dengan tidak mau melaporkan apa adanya, tentu hal yang menjadi tidak adil juga diberikan insentif, padahal pengusaha tersebut tidak patuh. Artinya untuk meningkatkan kepatuhan juga,” katanya.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 722 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif Fiskal berupa keringanan pajak bagi sektor perhotelan, restoran serta usaha makanan dan minuman.

    “Pada hari ini saya menandatangani keputusan Gubernur Nomor 722 tentang menjaga kesinambungan usaha wajib pajak di sektor perhotelan, restoran, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada di Jakarta,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (25/8).

    Dalam pergub itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memberikan potongan pajak untuk jasa perhotelan sebesar 50 persen hingga September 2025. Setelah itu, potongan akan berkurang menjadi 20 persen hingga Desember 2025.

    Sementara untuk sektor makanan, minuman dan restoran, diberikan keringanan 20 persen hingga akhir 2025.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Antusiasme Warganya Tinggi, Bogor Minta DKI Tambah 3 Rute Transjabodetabek

    Antusiasme Warganya Tinggi, Bogor Minta DKI Tambah 3 Rute Transjabodetabek

    JAKARTA – Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Bayu Rahmawanto mengaku pihaknya meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menambah tiga rute Transjabodetabek menuju Kabupaten Bogor.

    “Kita ingin Transjabodetabek yang sudah dirintis itu bisa lebih menjangkau Kabupaten Bogor dan Kota Bogor,” kata Bayu ditemui di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Rabu, 27 Agustus.

    Saat ini, baru terdapat satu rute Transjabodetabek yang sudah beroperasi, yakni P11 dengan jalur Bogor-Blok M. Menurut Bayu, rute ini belum banyak menjangkau warga Kabupaten Bogor yang ingin menggunakan transportasi umum.

    Sementara, animo masyarakat dalam menggunakan Transjabodetabek cukup tinggi. Bahkan, kerap terjadi antrean warga untuk menaiki bus dari Bogor ke Jakarta tersebut.

    “Dengan fasilitas yang disiapkan oleh Transjakarta di bawah naungan Dishub Provinsi DKI, itu masyarakat tertarik dan animonya sudah bagus. Pada saat uji coba P11 itu, trayek Bogor-Blok M, muatannya penuh,” ujar Bayu.

    “Tapi (rute P11k itu masih di keluar Tol Citereup dan keluar Tol Sentul. Harapannya diminta ya minimal ada ke Cibinong, terus ke Bojonggede, kemudian di sekitaran Gunung Putri,” tambahnya.

    Lagipula, menurut Bayu, perluasan rute Transjabodetabek ke Bogor akan membantu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta setiap harinya jika fasilitas transportasi umum masyarakat daerah penyangga lebih memadai.

    “Iatilah kata nih, masyarakat Bogor kalau pagi sudah harus bekerja ke DKI. Nah, itu difasilitasi dengan kendaraan umum. Sehingga masyarakat itu tidak memerlukan kendaraan pribadi. Kalau kendaraan pribadi numpuk di DKI, macetnya enggak akan beres-beres,” jelas dia.

    Sebagai informasi, rute Transjabodetabek Bogor-Blok M mulai beroperasi sejak 5 Juni 2025. Rata-rata waktu tempuh normal Transjabodetabek P11 diperkirakan mencapai 90 menit, sedangkan pada kondisi lalu lintas padat bisa mencapai hingga 110 menit. Sebanyak 16 unit bus dikerahkan untuk melayani rute ini, dengan waktu tunggu antarbus (headway) sekitar 15 menit.

    Sehingga, rute P11 Blok M menuju Bogor yang berlaku kini adalah Blok M – Kejaksaan Agung – Pasar Santa – Rawa Barat – Tegal Mampang – Pancoran – Pancoran Tugu – Buperta Cibubur – Pintu Tol Citeureup 2 – Monumen Pancakarsa – Mall Bellanova Sentul – Botani Square.

    Sementara, rute P11 Bogor menuju Blok M yakni Botani Square – Mall Bellanova Sentul – Sentul – Simpang Sentul – Pintu Tol Citeureup 1 – Cibubur Junction – Pancoran Tugu – Pancoran – Tegal Mampang – Rawa Barat – Pasar Santa – Kejaksaan Agung – Blok M.

  • JICA STEP Loan, skema pinjaman lunak Jepang yang dukung pembangunan MRT Jakarta

    JICA STEP Loan, skema pinjaman lunak Jepang yang dukung pembangunan MRT Jakarta

    Sumber: Radio Elshinta/Arie Dwi Prasetyo

    JICA STEP Loan, skema pinjaman lunak Jepang yang dukung pembangunan MRT Jakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 27 Agustus 2025 – 10:27 WIB

    Elshinta.com – Pembangunan MRT Jakarta ternyata tidak hanya lekat dengan urusan konstruksi dan transportasi massal, tapi juga melibatkan skema pendanaan yang kompleks. Kepala Divisi Engineering MRT Jakarta, Riska Muslimah, menjelaskan bahwa proyek MRT menjadi salah satu yang pertama di Indonesia menggunakan JICA STEP (Special Terms for Economic Partnership) Loan, sebuah pinjaman lunak dari Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).

    “Ini bisa dibilang pipe loan atau step loan, yaitu pinjaman dengan bunga rendah, masa tenggang panjang, hingga tenor mencapai 40 tahun. Kalau dihitung-hitung, memang murah, tapi tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi,” ujar Riska saat ditemui di Kantor MRT Jakarta Kawasan Jakarta Pusat Selasa (26/7/2029). 

    Skema Tiga Lapis: Pemerintah Pusat, Pemprov DKI, dan MRT Jakarta

    Kemudian Riska mengatakan pinjaman ini bersifat Government-to-Government (G2G). Pihak Indonesia diwakili oleh Kementerian Keuangan, yang kemudian meneruskan pembiayaan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Skema ini menjadi unik karena melibatkan tiga level institusi:

    – Kementerian Perhubungan sebagai executing agency,

    – Pemprov DKI Jakarta sebagai implementing agency,

    – BUMD MRT Jakarta sebagai sub-implementing agency.

    “Pemprov DKI menanggung 51% pinjaman, sementara 49% sisanya ditopang melalui hibah dari pemerintah pusat. MRT Jakarta sebagai BUMD mendapat mandat langsung untuk melaksanakan proyek, dari pengadaan, kontrak dengan konsultan dan kontraktor, hingga mengoperasikan dan memelihara,” jelas Riska.

    Jepang Wajib Terlibat, Lokal Tetap Didorong

    Sebagai konsekuensi dari STEP Loan, ada syarat bahwa minimal 30% dari total proyek harus berasal dari Jepang. Bentuk kontribusi ini bisa berupa teknologi, peralatan, maupun tenaga kerja.

    “Contohnya, sistem persinyalan CBTC yang kita gunakan berasal dari Jepang, begitu juga mesin bor terowongan (TBM). Tapi bukan berarti industri lokal tidak berperan. Justru 70% sisanya bisa menjadi ruang bagi perusahaan Indonesia untuk berkembang,” kata Riska.

    Ia mencontohkan kolaborasi WIKA Kobe, yang kini mampu memproduksi segmen beton untuk terowongan MRT dengan kualitas tinggi berkat transfer teknologi dari Jepang.

    Mekanisme Pembayaran: Langsung dari JICA ke Kontraktor

    Riska juga menekankan bahwa MRT Jakarta tidak menerima dana tunai dari pinjaman ini. Proses pembayaran dilakukan langsung oleh JICA ke kontraktor atau konsultan setelah melalui verifikasi berlapis oleh MRT Jakarta, Pemprov DKI, dan Kementerian Keuangan.

    “Jadi uangnya tetap di Jepang, hanya pencatatannya saja yang masuk ke sistem kita. MRT Jakarta memastikan pekerjaan sesuai kontrak, lalu invoicing diverifikasi, baru JICA yang membayar langsung ke kontraktor,” paparnya.

    Standar Proyek Bertaraf Internasional

    Dalam melaksanakan proyek, MRT Jakarta juga mengacu pada standar internasional, seperti ISO dan PMBOK. Kompleksitas dan risiko tinggi membuat kontrak menggunakan model design-and-build, agar resiko dapat dialokasikan ke pihak yang paling mampu mengelolanya.

    “Intinya, pembangunan MRT bukan hanya soal konstruksi, tapi juga soal bagaimana menata skema pembiayaan yang berkelanjutan, mengelola risiko, dan di saat bersamaan mendorong pertumbuhan industri lokal,” tutup Riska. (Arie Dwi Prasetyo)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Penampakan Kolong Flyover Grogol yang Bakal Jadi Ruang Publik: Dihuni Sejumlah Orang Megapolitan 26 Agustus 2025

    Penampakan Kolong Flyover Grogol yang Bakal Jadi Ruang Publik: Dihuni Sejumlah Orang Megapolitan 26 Agustus 2025

    Penampakan Kolong Flyover Grogol yang Bakal Jadi Ruang Publik: Dihuni Sejumlah Orang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menata kolong jalan layang (
    flyover
    ) Grogol, Jakarta Barat, sebagai ruang publik.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    , Selasa (26/8/2025), kolong
    flyover
    tersebut berada di persimpangan Jalan Dr. Makaliwe dan Jalan Raya Kyai Tapa, tepat di seberang Halte Grogol dan Universitas Trisakti.
    Area yang tertutup dua jalan layang umum dan dua jalur tol itu terbagi menjadi dua bagian: satu sisi dimanfaatkan warga dan pedagang, sementara sisi lainnya digunakan sebagai lokasi parkir kendaraan milik Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta.
    Bagian yang ditempati pedagang memiliki luas sekitar 30×40 meter dengan empat tiang besar penyangga tol di bagian tengah.
    Adapun area parkir kendaraan Unit Peralatan dan Perbekalan (Alkal) Dinas SDA DKI Jakarta berada di seberang jalan putar balik dari Jalan Dr. Makaliwe menuju Jalan Satria.
    Tiang penyangga tol sebelumnya sudah dicat dengan motif abstrak warna-warni untuk mempercantik area dan mengurangi kesan kumuh.
    Ketika
    Kompas.com
    di lokasi, terdapat sejumlah pedagang kaki lima yang menjual makanan dan minuman menggelar lapak di kolong
    flyover
    .
    Beberapa motor milik pengemudi ojek
    online
    yang sedang beristirahat juga terlihat diparkir di trotoar. Selain itu, terdapat tempat tidur sederhana milik warga yang tidak memiliki tempat tinggal.
     
    Mereka menggunakan kardus, kain, serta tas sebagai alas dan bantal untuk beristirahat.
    Rukiman (46), seorang pria tua asal Jepara, Jawa Tengah, adalah salah satu orang yang tinggal di kolong
    Flyover
    Grogol.
    Ia mengaku sudah sekitar delapan bulan tinggal di kolong
    flyover
    tersebut sambil bekerja serabutan di Jakarta.
    Meski dihuni sejumlah warga, kondisi kolong
    flyover
    terlihat cukup bersih dan terawat meski ada sejumlah karung dan kardus yang digunakan oleh warga yang tinggal di sana.
    Beberapa tanaman hijau juga tumbuh di sisi yang berdempetan dengan jalan raya, membuat area ini tidak tampak terlalu kumuh.
    Saat ditanya perihal rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menata ulang kolong
    flyover
    , pedagang maupun warga mengaku belum mengetahui hal tersebut.
    Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Barat berencana menata dua kolong
    flyover
    yang berlokasi di Grogol dan Rawa Buaya untuk dijadikan sebagai ruang publik.
    “Kita meneruskan arahan dari Pak Gubernur sehubungan dengan kunjungan beliau pada Kamis yang lalu ke kolong
    Flyover
    Slipi terkait dengan kondisinya yang sudah tertata,” ujar Imron dilansir dari
    Antara
    , Jumat (22/8/2025).
    Pramono menginginkan kolong
    flyover
    yang cukup luas di wilayah Jakarta Barat untuk ditata menjadi ruang publik.
    “Pak Gubernur menginginkan kolong flyover yang memang medianya agak luas untuk dilakukan penataan supaya lebih baik, lebih tertata, lebih indah, apalagi kalau bisa dimanfaatkan untuk aktivitas masyarakat,” kata Imron.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI sayangkan perusakan CCTV saat ada unjuk rasa di DPR

    DKI sayangkan perusakan CCTV saat ada unjuk rasa di DPR

    Kepala Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin saat dijumpai di Balai Kota. ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta.

    DKI sayangkan perusakan CCTV saat ada unjuk rasa di DPR
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 26 Agustus 2025 – 13:12 WIB

    Elshinta.com – Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta menyayangkan insiden perusakan kamera pengawas (CCTV) di Pejompongan, Jakarta, akibat ulah pengunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI pada Senin (25/8).

    “Aksi perusakan diduga dilakukan untuk menghindari identifikasi massa,” kata Kepala Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin di Jakarta, Selasa.

    Dia menegaskan, tindakan perusakan fasilitas publik tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apapun. “Kami sangat menyayangkan adanya perusakan CCTV yang merupakan fasilitas publik,” katanya.

    Pihaknya menghormati hak warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bagian dari demokrasi. “Namun, kebebasan tersebut harus diiringi rasa tanggung jawab,” ujar Budi. 

    Dia menekankan pentingnya keberadaan CCTV dalam menjaga keamanan kota dan mendukung penegakan hukum. CCTV berperan krusial untuk memantau kondisi lapangan, terutama saat terjadi insiden.

    Merusak fasilitas tersebut, kata dia, sama saja menghalangi upaya penegakan hukum serta berpotensi menimbulkan situasi yang tidak kondusif.

    Perusakan fasilitas umum, termasuk CCTV, merupakan tindak pidana sesuai Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

    Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja merusak, menghancurkan atau membuat suatu barang tidak dapat dipakai, dapat dipidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau dikenai denda.

    Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik​​​​​​​(Diskominfotik) DKI Jakarta menyatakan akan menindaklanjuti kasus ini dengan serius.

    “Kami akan mengusut tuntas insiden perusakan CCTV di Pejompongan dengan berkoordinasi bersama Kepolisian. Pelaku harus diproses sesuai hukum agar menjadi pembelajaran bersama,” kata Budi.

    Sumber : Antara

  • Kendaraan yang Nunggak Pajak dan Belum Uji Emisi Bisa Diawasi Kamera Ini

    Kendaraan yang Nunggak Pajak dan Belum Uji Emisi Bisa Diawasi Kamera Ini

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menerapkan sistem lalu lintas pintar untuk mengurai kemacetan di Jakarta. Dengan sistem ini, kendaraan yang menunggak pajak dan belum melakukan uji emisi bisa dipantau langsung.

    Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya akan menerapkan lampu merah pintar dengan teknologi artificial intelligence (AI). Teknologi bernama Intelligent Traffic Control System (ITCS) itu akan mengatur lamanya lampu hijau dan lampu merah menyala, sesuai dengan kepadatan lalu lintas.

    Jadi, jalan yang lalu lintasnya lebih padat di sebuah persimpangan akan diberikan lampu hijau lebih lama dibanding lalu lintas yang lebih sedikit. Dengan ITCS ini, harapannya kepadatan lalu lintas di persimpangan jalan bisa teratasi.

    Tak cuma itu, ITCS ini juga mengandalkan kamera ANPR atau automatic number plate recognition (kamera pengenal pelat nomor kendaraan otomatis). Kamera ANPR itu akan terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE (electronic traffic law enforcement).

    “Kami sudah koordinasi dengan Pak Dirlantas, kita akan memanfaatkan ini sehingga tidak hanya di ruas jalan terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam berkendara, tapi juga di setiap simpang nantinya, masyarakat akan aware. Jika kita menggunakan Waze, misalnya, akan diumumkan di depan ada kamera ETLE, sehingga masyarakat yang berkendara akan sangat disiplin. Ini juga akan kita terapkan,” kata Syafrin dalam sebuah diskusi yang ditayangkan kanal Youtube Pemprov DKI Jakarta.

    Selain itu, Dishub DKI Jakarta juga menggandeng Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta untuk menjaring kendaraan yang belum melakukan uji emisi. Mengandalkan kamera ANPR, kendaraan yang belum uji emisi bakal ketahuan.

    “Mereka (DLH) akan memanfaatkan data yang ada, kemudian menetapkan target di mana ruas jalan atau titik-titik yang potensial harus dilakukan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran uji emisi,” ujar Syafrin.

    “Itu akan bisa teridentifikasi dengan mudah. Karena sistem sudah berdasarkan pelat nomor kendaraan. Jadi pergerakannya itu akan mudah diidentifikasi, tinggal diintegrasikan dengan data e-uji emisi Dinas Lingkungan Hidup, akan mendapatkan hasil di ruas jalan mana saja kendaraan yang lewat dan belum melakukan uji emisi,” jelasnya.

    Kemudian, kamera ANPR itu juga bisa mendeteksi kendaraan yang belum membayar pajak kendaraan. Jadi, tim Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bisa melakukan tindakan yang dibutuhkan.

    “Ini juga mudah bisa diidentifikasi dengan ITCS. Karena di setiap ruas jalan yang sudah dipasang ITCS, kendaraannya bisa di-detect, tinggal diintegrasikan dengan data Bapenda, di ruas jalan mana kendaraan belum bayar pajak. Dan kita bisa sama-sama melakukan pemeriksaan di sana, bahkan menyiapkan mungkin tempat untuk kemudian mereka bisa langsung bayar pajak,” ucap Syafrin.

    (rgr/din)

  • Tahun 2030 Semua Persimpangan Jakarta Pakai Lampu Merah Pintar

    Tahun 2030 Semua Persimpangan Jakarta Pakai Lampu Merah Pintar

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan strategi untuk mengurai kemacetan, terutama di persimpangan jalan. Penggunaan teknologi cerdas buat mengurai kemacetan bakal dimasifkan. Targetnya tahun 2030 semua persimpangan di Jakarta pakai lampu merah pintar.

    Lampu merah pintar yang dimaksud adalah Intellegent Traffic Control System (ITCS). Sistem itu akan mengatur lamanya lampu merah dan lampu hijau menyala sesuai dengan volume lalu lintas di persimpangan. Sederhananya, sistem akan mengatur lampu hijau lebih lama untuk jalan yang volume lalu lintasnya lebih banyak, sementara dari arah jalan lainnya yang volume cenderung lebih sedikit akan diberikan lampu merah lebih lama.

    Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, saat ini sebagian persimpangan di Jakarta sudah menerapkan ITCS tersebut. Namun, jumlahnya masih sedikit.

    “Untuk pengaturan traffic light di Jakarta belum keseluruhannya menggunakan ITCS. Dari total 321 simpang prioritas yang diatur dengan traffic light, untuk ITCS baru sekitr 65 simpang. Sementara untuk selebihnya masih menggunakan area traffic control system, sehingga pengaturannya masih bersifat statis, belum sedinamis ITCS,” kata Syafrin dalam sebuah diskusi yang ditayangkan kanal Youtube Pemprov DKI Jakarta.

    Menurut Syafrin, teknologi lampu merah pintar tersebut dibutuhkan untuk mengurai kemacetan di Jakarta. Terlebih, warga Jakarta dan sekitarnya masih banyak yang mengandalkan kendaraan pribadi. Rencananya, 5 tahun lagi semua persimpangan di Jakarta sudah menerapkan ITCS.

    “Untuk pengaturan simpang dengan menggunakan teknologi kekinian melalui Intellegent Traffic Control System ini menjadi kebutuhan Jakarta. Begitu masif pergerakan masyarakat, tidak hanya Jakarta tapi juga Bodetabek yang masuk ke Jakarta masih car oriented untuk mobilitasnya. Oleh sebab itu, suka tidak suka, mau tidak mau kita harus lakukan penyesuaian dari sisi pengaturan dengan masukan aspek dinamis di dalamnya. Target kami pada tahun 2030 paling lambat, keseluruhan simpang di Jakarta itu sudah diatur dengan artificial intelligent ini,” ucap Syafrin.

    (rgr/din)

  • DKI tingkatkan validasi data agar penyaluran bansos tepat sasaran 

    DKI tingkatkan validasi data agar penyaluran bansos tepat sasaran 

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan validasi data agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan transparan.

    “Pemprov DKI Jakarta juga mengajak masyarakat, lembaga masyarakat (RT/RW) perangkat wilayah untuk berpartisipasi aktif melaporkan apabila terdapat warga yang berhak namun belum mendapatkan bantuan sosial,” kata Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin.

    Dia di Jakarta, Selasa, menjelaskan, penerima bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD), yaitu Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ) dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    DTKS kini sudah bertransformasi menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi, Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang terbit tanggal 10 Juni 2025.

    Apabila ditemukan warga yang desil pada DTSEN-nya tidak sesuai dengan kondisi faktual atau belum ada pada DTSEN ataupun tidak ada desil pada DTSEN, akan dilakukan pemutakhiran data menunggu kebijakan lebih lanjut dari Kementerian Sosial RI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Adapun sumber data penerima bansos KAJ, KLJ dan KPDJ yang telah ada sebelumnya (eksisting) 2024 bersumber dari DTKS September 2024. Sementara untuk penerima baru bersumber dari DTKS sampai penetapan Januari 2025.

    Untuk bulan ini, Pemprov DKI Jakarta telah menyalurkan bansos PKD pada Senin (25/8) kepada 165.375 orang penerima manfaat dengan besaran dana masing-masing Rp300 ribu.

    Dari total penerima, sebanyak 148.109 adalah penerima eksisting terdiri dari penerima KLJ 121.491 orang, KAJ 11.605 orang dan KPDJ 15.013 orang.

    Lalu, penerima manfaat baru sebanyak 17.226 orang terdiri dari KLJ 2.661 orang, KAJ 11.025 orang dan KPDJ 3.540 orang.

    Selain itu eksisting yang ditangguhkan namun lolos hasil pemadanan dan pembaruan data sebanyak 40 orang dengan rincian penerima KLJ 36 orang, KAJ 2 orang dan KPDJ 2 orang.

    “Dengan adanya penyaluran ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat serta tercipta kota yang kuat, aman dan sejahtera bagi seluruh warganya,” kata Iqbal.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penjelasan Pramono soal Trotoar Dipakai Urai Kemacetan TB Simatupang

    Penjelasan Pramono soal Trotoar Dipakai Urai Kemacetan TB Simatupang

    Jakarta –

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan perihal rencana penggunaan trotoar untuk mengurai kemacetan di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Menurutnya, penggunaan trotoar itu tidak akan mengganggu pejalan kaki.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan menggunakan sebagian trotoar yang terdampak proyek galian untuk dijadikan perluasan jalur lalu lintas di Jalan TB Simatupang. Penggunaan trotoar itu hanya sementara waktu.

    “Jadi yang dimaksud trotoar adalah trotoar yang tidak dipakai, trotoar yang sedang tidak dipakai karena ada proyek di sana. Dan itu trotoar memang juga tidak bisa dipakai untuk jalan sebagai pedestrian,” kata Pramono dikutip website resmi Pemprov DKI Jakarta.

    Kata Pramono, trotoar itu saat ini memang terdampak pengerjaan proyek. Jadi, trotoar tersebut memang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh pejalan kaki.

    “Trotoar yang bisa digunakan bukan trotoar yang secara keseluruhan. Tetapi hanya trotoar-trotoar yang sekarang ini memang dipakai untuk proyek itu. Dan memang tidak bisa dipakai untuk orang jalan sebenarnya tidak bisa dipakai,” ujarnya.

    Nantinya setelah pengerjaan proyek galian yang ditargetkan rampung pada November 2025, Pemprov DKI Jakarta akan memperbaiki trotoar yang terdampak sehingga dapat digunakan secara maksimal oleh para pejalan kaki.

    “Sebagian besar trotoar yang digunakan untuk proyek ini juga sebenarnya sudah mulai digali dan itulah yang kemudian akan kami perbaiki, kami sempurnakan,” kata Pramono.

    Baru-baru ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar rapat terbatas bersama sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membahas solusi kemacetan di kawasan Jalan TB Simatupang. Dalam rapat itu, dibahas seputar solusi jangka pendek dan menengah untuk mengatasi macet di TB Simatupang.

    Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dan menengah, yaitu:

    1. Review Proyek Galian

    Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek galian yang tengah berlangsung, yaitu proyek IPALD Perumda Paljaya sepanjang 7 km di Cilandak serta proyek perpipaan Rusun Tanjung Barat sepanjang 4 km. Kedua proyek penting ini ditargetkan rampung pada Oktober dan November 2025.

    2. Percepatan Pengerjaan

    PAM Jaya dan Paljaya diinstruksikan mempercepat pekerjaan dengan sistem 24 jam non-stop, memperpendek pagar proyek, menempatkan flagman, dan langkah teknis lainnya.

    3. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

    Mengatur buka-tutup pintu masuk/keluar tol pada jam sibuk guna mengurangi penumpukan kendaraan.

    4. Optimalisasi Area Publik

    Memanfaatkan area yang masih tersedia sebagai halte atau parkir sementara agar kendaraan umum tidak menumpuk di pinggir jalan saat menaikkan dan menurunkan penumpang.

    5. Pemanfaatan Trotoar

    Menggunakan sementara trotoar di area terdampak proyek untuk memperlebar ruas jalan, terutama di titik penyempitan (bottleneck), mengingat trotoar di lokasi tersebut saat ini belum dapat digunakan pejalan kaki.

    6. Sinergi Antar-Lembaga

    Memperkuat koordinasi lapangan secara terpadu antara Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, MRT Jakarta, Transjakarta, dan instansi terkait lainnya.

    7. Informasi Lalu Lintas

    Bekerja sama dengan Google dan platform navigasi lain untuk menampilkan informasi terkini mengenai proyek yang berlangsung, sekaligus memberikan rute alternatif bagi pengguna jalan.

    8. Solusi Jangka Menengah

    Mengkaji pembangunan underpass atau flyover di perempatan besar sepanjang Jalan TB Simatupang untuk mengendalikan arus lalu lintas.

    Pemprov DKI Jakarta berharap langkah-langkah ini dapat segera mengurai kemacetan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan di kawasan TB Simatupang.

    (rgr/din)