Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Jakarta Bangkit, Pemprov DKI Pastikan Situasi Aman dan Kondusif
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        5 September 2025

    Jakarta Bangkit, Pemprov DKI Pastikan Situasi Aman dan Kondusif Megapolitan 5 September 2025

    Jakarta Bangkit, Pemprov DKI Pastikan Situasi Aman dan Kondusif
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Beberapa lokasi di Jakarta sempat lumpuh akhir pekan lalu akibat aksi massa yang merusak sejumlah fasilitas umum. Warga pun khawatir jika beraktivitas di luar rumah. Namun kurang dari sepekan, Jakarta kembali bangkit. Warga pun dapat kembali beraktivitas dengan normal.
    Wiwit (40), warga Jatinegara, Jakarta Timur, kepada Kompas.com, Rabu (3/9/2025), mengaku khawatir saat demo ricuh pada Minggu malam. Namun, melihat kondisi Ibu Kota yang kini kondusif, ia merasa sangat lega.
    “Untung kemarin (diberlakukan) pembelajaran jarak jauh (PJJ) karena kondisi belum aman banget. Sekarang, anak-anak saya sudah kembali sekolah, tatap muka. Bagus, tandanya kondisi Jakarta sudah aman dan normal lagi,” ujarnya.
    Wiwit mengapresiasi gerak cepat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibu kota (DKI) Jakarta dalam memulihkan situasi. “Alhamdulillah, sekarang suasana sudah kondusif. Terima kasih kepada para petugas yang sudah turun tangan. Semoga Jakarta terus aman dan damai,” ucapnya.
    Warga Jakarta lainnya, Nisa (39), juga sudah berkantor sejak Rabu (3/9/2025). Kantornya sempat menerapkan
    work from home
    (WFH) pada Senin dan Selasa secara bergiliran dengan karyawan lain. Ia menilai situasi Jakarta kini telah pulih. 
    “Selasa saya ke kantor dan kondisi jalan masih cenderung sepi. Saya rasa ini (WFH) perlu, ya, karena kita belum tahu kondisi Jakarta kemarin. Sekarang sudah kondusif,” jelasnya kepada Kompas.com.
    Nisa pun mengucapkan terima kasih kepada semua petugas di lapangan yang telah bekerja keras, baik saat demo maupun setelahnya. 
    “Karena bekas demonya sudah bersih, jadi rasa ‘mencekam’ juga ikut hilang. Saya berharap, semoga pemerintah Jakarta bisa menjamin keamanan dan keselamatan warganya,” ujar Nisa.
    Pulihnya Jakarta merupakan hasil gotong royong berbagai pihak, terutama Pemprov DKI Jakarta dan masyarakat. Semua bahu membahu membersihkan sampah bekas demonstrasi dan menata kembali taman serta jalanan yang sempat berantakan.
    Untuk menunjukkan Jakarta telah aman, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengadakan
    car free day
    (CFD) pada Minggu (20/8/2025). Kebijakan ini disambut positif ratusan warga yang ikut menyemarakkan CFD.
    “Saya sampaikan apa adanya supaya kepercayaan dan kebersamaan masyarakat itu muncul. Kita harus tunjukkan bahwa Jakarta sudah aman dan masyarakat bisa beraktivitas kembali,” tegas Pramono, seperti dikutip Kompas.com, Selasa (2/9/2025). 
    Menurut Pramono, upaya pemulihan tak lepas dari kesigapan semua pihak, mulai dari perangkat daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), komunitas, hingga masyarakat. 
    Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota turun ke lapangan membersihkan Jakarta. Turut serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), serta Pasukan Oranye Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) memperbaiki fasilitas umum yang rusak.
    “Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga kenyamanan dan keamanan Jakarta, sekaligus simbol persatuan dalam menjaga Ibu Kota. Kami juga berkoordinasi dengan pimpinan organisasi masyarakat, baik kepemudaan, keagamaan, maupun lainnya, untuk bersama-sama jaga Jakarta,” ujar Pramono.
    Berdasarkan data Pemprov DKI, sebanyak 32 halte Transjakarta Bus Rapid Transit (BRT) dan non-BRT, serta satu pintu tol mengalami kerusakan. “Untuk perbaikan, saya sampaikan, mudah-mudahan bisa selesai sampai Senin (8/9/2025),” jelasnya.
    Pramono memutuskan tetap mengoperasikan layanan transportasi yang dikelola badan usaha milik daerah (BUMD), seperti Transjakarta, MRT, LRT, Mikrotrans, dan Jaklingko. Per 1 September 2025, seluruh rute layanan Transjabodetabek, termasuk 14 koridor, berjalan normal.
    “Saya melihat kondisinya sudah normal kembali. Sebagai bentuk apresiasi dan untuk meringankan beban warga, kami gratiskan MRT dan Transjakarta selama sepekan,” ujar Pramono.
    Tak hanya itu, Pramono bersama Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik (Diskominfotik) Jakarta juga menggaungkan tagar #JagaJakarta di berbagai media sosial. Ia bersyukur semakin banyak masyarakat yang ikut menyuarakan tagar #JagaJakarta demi keamanan dan kenyamanan kota.
    “Tingginya antusiasme warga merupakan hal positif, karena dapat menumbuhkan rasa memiliki pada lingkungan tempat tinggal mereka,” ucap Pramono. 
    Ia juga memastikan ketersediaan pangan tetap aman. Hal ini sekaligus membantah isu krisis pangan akibat demo beberapa hari lalu. “Sempat beredar rumor stok pangan akan menjadi masalah. Di Jakarta, stok pangan cukup. Masyarakat tidak perlu panic buying. Sampai akhir Oktober 2025, stoknya cukup,” tegas Pramono. (Rindu Pradipta Hestya)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Sebut Kerugian Jakarta Akibat Demo Ricuh Capai Rp 80 Miliar, Minta Bantuan Pemerintah Pusat – Page 3

    Pramono Sebut Kerugian Jakarta Akibat Demo Ricuh Capai Rp 80 Miliar, Minta Bantuan Pemerintah Pusat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Nilai kerugian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akibat kerusakan sejumlah fasilitas dan infrastruktur kota pasca demo berujung ricuh, menembus angka Rp 80 miliar.

    Menurut Pramono Anung, angka tersebut muncul setelah melakukan kajian, di mana sebelumnya menyebut kerugian ditaksir mencapai Rp 55 miliar.

    “Dengan dua JPO tadi, ditambah beberapa CCTV di lapangan yang rusak, serta perbaikan 18 traffic light, maka total biaya kini mencapai Rp80 miliar,” kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa 2 September 2025.

    Oleh sebab itu, Pemprov DKI Jakarta meminta bantuan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam proses perbaikan fasilitas yang mengalami kerusakan.

    Pramono telah menerima kunjungan Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI, Dody Hanggodo, di Balai Kota Jakarta, pada Selasa 2 September 2025.

    Dalam pertemuan tersebut dibahas upaya perbaikan sejumlah fasilitas publik demi kenyamanan warga.

    “Saya meminta bantuan kepada Kementerian PU, khususnya terkait Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Senen dan JPO di Polda, agar bisa dibantu perbaikannya oleh pemerintah pusat,” ucap Pramono.

     

  • Pramono Anung Sebut Transportasi Umum di Jakarta Sudah Kembali Normal, WFH ASN Dicabut – Page 3

    Pramono Anung Sebut Transportasi Umum di Jakarta Sudah Kembali Normal, WFH ASN Dicabut – Page 3

    Selain itu, Pemprov DKI Jakarta masih melakukan sejumlah perbaikan fasilitas untuk meningkatkan layanan transportasi.

    Pramono menargetkan pekerjaan tersebut dapat diselesaikan hingga awal pekan depan.

    “Untuk perbaikan seperti yang saya sampaikan, mudah-mudahan akan bisa diselesaikan sampai dengan hari Senin tanggal 8,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Pramono mengungkapkan kebijakan penggratisan tarif transportasi umum akan tetap berlaku sampai perbaikan selesai dilakukan.

    “Sedangkan untuk penggratisan ya tentunya sampai dengan hari itu,” tandasnya.

  • Pramono Lantik 992 Pejabat Fungsional, 664 Diantaranya Guru

    Pramono Lantik 992 Pejabat Fungsional, 664 Diantaranya Guru

    Jakarta

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 992 pejabat fungsional di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 664 orang merupakan guru yang akan bertugas di berbagai sekolah di Ibu Kota.

    Pelantikan dilakukan di Balai Kota Jakarta pada Rabu (3/9/2025) melalui pengambilan sumpah janji jabatan. Pramono menegaskan bahwa jabatan fungsional merupakan amanah sekaligus ujian yang harus dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab.

    “Pada hari ini, saya melantik 992 orang untuk 8 jenis jabatan fungsional dari 4 perangkat daerah. Dari jumlah tersebut paling banyak adalah guru, berjumlah 664 orang,” kata Pramono dalam sambutannya di Balai Kota Jakarta, Rabu (3/9/2025).

    “Jabatan ini adalah amanah dan sekaligus ujian bagi Saudara-saudara sekalian. Saya berharap bisa menjalankan dengan prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas sehingga berkontribusi terhadap kemajuan Jakarta,” lanjutnya.

    Pramono menjelaskan, pelantikan kali ini mencakup delapan jenis jabatan fungsional dari empat perangkat daerah. Guru menjadi formasi terbanyak karena sektor pendidikan disebut sebagai fondasi penting dalam transformasi Jakarta menuju kota global.

    Selain guru, pelantikan juga mencakup jabatan fungsional baru seperti penata perizinan dan penata kelola penanaman modal. Menurut Pramono, kehadiran jabatan ini diharapkan mampu memperkuat kualitas layanan publik, khususnya dalam sektor perizinan dan investasi.

    Ia pun berpesan agar para ASN yang baru dilantik menjaga profesionalisme, integritas, serta menjadi teladan dalam menjaga ketertiban dan fasilitas umum. Ia berharap semangat bersinergi, berinovasi, dan berkinerja dapat terus terjaga demi mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing.

    “Selain itu, menjaga persatuan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan hadir sebagai aparatur yang terbuka terhadap kritik, aspiratif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menunjukkan sikap sederhana dan tidak berlebihan dalam kehidupan profesional, pribadi maupun keluarga,” ungkapnya.

    “Yang berikutnya adalah menjaga keluarga agar tidak mudah terprovokasi maupun terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan sekaligus menghindarkan diri dari sikap yang dapat memecah belah persatuan bangsa dan negara,” pungkasnya.

    (bel/yld)

  • KJP Pelajar Jakarta Tak Akan Dicabut Imbas Aksi Demo, Kecuali Terbukti Lakukan Tindak Pidana 

    KJP Pelajar Jakarta Tak Akan Dicabut Imbas Aksi Demo, Kecuali Terbukti Lakukan Tindak Pidana 

    JAKARTA – Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Nahdiana menegaskan Pemprov DKI tak akan mencabut kepemilikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) para pelajar dan mahasiswa Jakarta yang mengikuti aksi unjuk rasa.

    Namun, hal itu tak berlaku bagi pelajar dan mahasiswa yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pemeriksaan kepolisian.

    Menurut Nahdiana, hak bantuan pendidikan itu pasti akan dicabut bila terbukti melakukan pidana berupa perusakan atau tindakan anarkis lainnya saat mengikuti aksi demo.

    “Tentu saja, kami tidak akan gegabah (dalam mencabut KJP-KJMU. Kami akan menunggu sampai proses hukumnya berkekuatan tetap,” kata Nahdiana kepada wartawan, Selasa, 2 September.

    Nahdiana pun meminta semua sekolah di Jakarta untuk memberikan pembekalan, pendampingan dan pembinaan agar peserta didik tidak melakukan tindakan anarkis.

    “Penyampaian pendapat adalah hak konstitusional setiap warga negara, termasuk peserta didik. Tugas kita adalah membekali dan mendampingi mereka agar mampu menyampaikan aspirasi dengan cara yang tertib dan bertanggung jawab,” ujar Nahdiana.

    “Kami mengajak semua pihak, baik sekolah, orang tua, maupun masyarakat, untuk bersama-sama membimbing dan mendampingi anak-anak kita agar mereka bisa menyalurkan pendapat secara konstruktif,” tambahnya.

    Pemprov DKI Jakarta mencatat 2.829 sekolah menjalani PJJ mulai Senin, 1 September. Kemudian, sebanyak 2.439 sekolah di Jakarta tetap menjalankan kegiatan belajar-mengajar secara normal (luring) di satuan pendidikan masing-masing, serta 346 sekolah berjalan secara hybrid.

    Keputusan menerapkan PJJ pada sekolah-sekolah di Jakarta tertuang dalam surat pemberitahuan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

    Di mana, satuan pendidikan yang berada dekat dengan lokasi unjuk rasa atau terkendala akses atau adanya permohonan dari wali murid, diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah. Direncanakan, kegiatan belajar mengajar di sekolah akan kembali normal mulai Rabu, 3 September.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menuturkan keputusan ini dilakukan sehubungan dengan aksi unjuk rasa pada beberapa titik yang mengakibatkan sejumlah ruas jalan ditutup hingga berujung bentrokan.

    “Kenapa ini dilakukan? Karena bagaimana pun supaya proses pendidikan di Jakarta tidak terganggu,” ujar Pramono.

  • Buka-Tutup Pintu Tol Cipete Mau Diatur buat Atasi Macet Horor di Simatupang

    Buka-Tutup Pintu Tol Cipete Mau Diatur buat Atasi Macet Horor di Simatupang

    Jakarta

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk menerapkan pengaturan buka-tutup pintu masuk/keluar tol pada jam sibuk di kawasan TB Simatupang. Hal ini menyusul kondisi kemacetan horor yang kerap terjadi di kawasan tersebut.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, ia telah berdiskusi bersama dengan Menteri PU Dody Hanggodo menyangkut hal ini. Ia juga telah meminta izin untuk menerapkan rekayasa lalu lintas tersebut dan mendapatkan lampu hijau.

    “Kebetulan dalam diskusi tadi kami juga, Pemerintah DKI Jakarta meminta untuk penanganan macet di TB Simatupang. Ada keputusan yang harus memohon izin persetujuan Kementerian PU,” kata Pramono, ditemui usai pertemuan di Balai Kota Jakarta, Selasa (2/9/2025).

    Jalan TB Simatupang sendiri memiliki panjang sekitar 10 kilometer (km), terbentang dari persimpangan Jalan Fatmawati hingga Simpang Susun Taman Mini. Salah satu akses yang mendapat sorotan dari Pemprov DKI Jakarta ialah exit Tol Cipete-Pondok Labu.

    Exit Tol Cipete-Pondok Labu sendiri merupakan bagian dari Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR). Akses tersebut dinilai sebagai salah satu penyebab dari kemacetan di kawasan itu, khususnya pada jam sibuk sore hari.

    “Tadi kami sudah sampaikan (kepada Menteri PU), dan beliau dan tim sudah mengizinkan (kebijakan buka-tutup),” ujarnya.

    Dengan penanganan yang dapat dilakukan menyusul izin dari Kementerian PU, Pramono berharap, kemacetan di jalan TB Simatupang berangsur-angsur dapat berkurang.

    Sebagai informasi, sebelumnya rencana untuk menutup sementara exit Tol Cipete-Pondok Labu pada sore hari sempat disinggung oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo.

    “Kami mengusulkan untuk sementara, mengatur agar kelancaran lalu lintas terjadi di titik itu, untuk exit Tol Cipete-Pondok Labu, ini pada peak sore, itu ditutup,” ucap Syafrin saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2025), dikutip dari detikNews.

    Dengan begitu, pengendara mobil yang biasanya keluar di Cipete-Pondok Labu akan dialihkan menuju Gerbang Tol Lebak Bulus. Dari Lebak Bulus, pengendara yang hendak menuju kawasan Fatmawati bisa memutar di ujung Jalan RA Kartini.

    Menurut Syafrin, kendaraan yang keluar tol sering langsung menyeberang ke arah Jalan Fatmawati sehingga memperparah pertemuan arus lalu lintas dari TB Simatupang.

    Untuk mendukung wacana ini, Syafrin mengatakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah bersurat kepada Kementerian Pekerjaan Umum terkait rencana penutupan sementara exit tol tersebut. Syafrin memastikan penyesuaian exit tol itu hanya bakal berlangsung untuk sementara waktu.

    (acd/acd)

  • Kemenkes Buka Layanan Konseling Gratis bagi Warga +62 yang Anxiety gegara Demo

    Kemenkes Buka Layanan Konseling Gratis bagi Warga +62 yang Anxiety gegara Demo

    Jakarta

    Maraknya informasi penjarahan dan aksi demo sepekan terakhir memicu sejumlah orang mengalami masalah mental. Tidak sedikit yang mengaku beberapa kali berjuang dengan kecemasan dan panic attack saat mendapati potret maupun video kerusuhan berseliweran di media sosial.

    Beberapa kasus kecemasan dan panic attack lain juga dikaitkan dengan sikap sejumlah pejabat yang dinilai tidak empati. Mereka yang merasakan dampaknya, mengaku khawatir hal tersebut memicu kondisi tidak kondusif di Indonesia secara berkepanjangan, yang berdampak ke aktivitas keseharian.

    “Gelisah, ketriggered, mual, jadi nggak nafsu makan dan ngerasain sensasi lainnya,” tutur salah satu pengguna TikTok, seperti dilihat detikcom Selasa (2/9/2025).

    “Dari tanggal 28 hari aku nggak tenang, isi kepala jauh banget, overthinking kemana-mana, dan sudah mulai mual, nggak fokus,” tandas yang lain.

    Kejadian yang sama juga dialami Siska, pegawai swasta (26) di Jakarta. Ia mengaku beberapa kali merasa anxiety saat melihat sejumlah video dan foto bentrok aparat dengan massa demo.

    Anxiety atau cemas yang dirasakan Siska bahkan sampai berpengaruh pada gejala fisik. Terlebih, saat ini dirinya tengah hamil.

    “Kepala nyut-nyutan, terus agak engap, sesak gitu napasnya pas lihat video,” ceritanya kepada detikcom, saat dihubungi terpisah, Selasa (2/9).

    “Akhirnya aku nggak lanjutin liat sosial media, story orang-orang bahkan sering aku skip dan nggak mau baca,” lanjutnya.

    Konseling Gratis

    Menyikapi sejumlah keluhan terkait, Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes RI Imran Pambudi menuturkan masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan mental secara gratis.

    Layanan tersebut tersedia secara online maupun via telepon.

    “Untuk layanan konseling kesehatan mental terutama situasi krisis kesehatan jiwa, bisa mengakses layanan 24 jam hotline pencegahan bunuh diri yang disediakan Kemenkes di website healing119.id,” tuturnya saat dihubungi detikcom Selasa (2/9).

    Website healing119.id juga menyediakan layanan konsultasi dengan psikolog melalui fitur call dan chat.

    Bila ingin langsung menelepon, disarankan untuk menghubungi nomor 119 ext 8.

    “Namun, untuk layanan call di sini antreannya cukup banyak, sehingga masyarakat disarankan akses website healing119.id, untuk bisa berkonsultasi dengan psikolog,” sarannya.

    Khusus bagi warga DKI, Imran mengingatkan layanan yang sama bisa diakses melalui telekonseling Jakcare 080001500119.

    “Jakcare merupakan layanan dukungan psikologis yang disediakan 24 jam oleh Pemprov DKI Jakarta,” tutup dia.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Cara Kemenkes Beri Perhatian Khusus Kasus Bipolar-Skizofrenia”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/naf)

    Anxiety di Tengah Demo

    4 Konten

    Gangguan anxiety atau kegelisahan dapat muncul di tengah situasi chaos. Kalaupun tidak mengalami langsung, paparan informasi di media sosial bisa menjadi trigger.

    Konten Selanjutnya

    Lihat Koleksi Pilihan Selengkapnya

  • Pemprov DKI dan Warga Gotong Royong Pulihkan Jakarta – Page 3

    Pemprov DKI dan Warga Gotong Royong Pulihkan Jakarta – Page 3

    Selain pemulihan fasilitas, Pemprov DKI melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) juga memastikan layanan kesehatan bagi korban unjuk rasa berjalan dengan baik. Kepala Dinkes Ani Ruspitawati menegaskan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama.

    “Kami memastikan pelayanan medis tetap berjalan karena keselamatan petugas dan warga menjadi perhatian bersama,” ujarnya di Jakarta, Minggu (31/8).

    Data hingga Minggu pukul 07.00 WIB mencatat 469 orang telah mendapat layanan kesehatan. Dari jumlah tersebut, 371 pasien menjalani rawat jalan, 97 pasien rawat inap, dan 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Kasus terbanyak yang ditangani meliputi konjungtivitis, luka terbuka, sesak nafas, serta trauma fisik lainnya.

    Untuk mempercepat penanganan, Dinkes menurunkan 24 unit ambulans dengan tenaga kesehatan lengkap yang disebar di titik-titik strategis, termasuk Senen, Tugu Tani, DPR/MPR, hingga kawasan GBK.

    Ketrin (36), penjual minuman keliling asal Jakarta Timur, memberikan apresiasi atas layanan ini.

    “Abang-abang ojol di sekitar sini banyak yang ikut aksi kemarin, tapi untungnya posisinya aman semua. Kalau bisa dapat layanan kesehatan cepat itu bagus ya, karena semisal ada yang terluka kan pastinya butuh penanganan cepat juga. Jadi biar keluarganya tenang juga. Kita sih harapannya semoga bisa cepat membaik ya,” ungkap Ketrin.

    Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Cyril Raoul Hakim atau yang akrab disapa Chico Hakim, memberikan apresiasi besar kepada seluruh jajaran serta masyarakat yang turut berperan aktif dalam proses pembersihan dan pemulihan ini.

    “Kami bangga melihat bagaimana seluruh elemen Pemprov DKI Jakarta, dibantu oleh partisipasi aktif masyarakat, bergerak cepat untuk memulihkan kondisi kota kita tercinta. Ini adalah wujud nyata dari semangat #JagaJakarta, di mana kita semua bertanggung jawab untuk menjaga kota ini tetap bersih, aman, dan nyaman bagi kita semua,” pungkas Chico.

  • ​Kerugian Negara Capai Rp55 M Imbas Demo Anarkis, Ini Rinciannya

    ​Kerugian Negara Capai Rp55 M Imbas Demo Anarkis, Ini Rinciannya

    Jakarta: Gelombang demonstrasi yang menjurus anarkis berujung pada kerusakan fasilitas umum di Jakarta. Berbagai infrastruktur vital seperti halte bus, lampu lalu lintas, dan fasilitas taman kota menjadi sasaran vandalisme. 

    Dalam hitungan hari, tercatat lebih dari puluhan titik fasilitas umum rusak. Hal ini tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian besar dalam pemulihan fasilitas umum tersebut. 

    Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota  (DKI) Jakarta, Pramono Anung melaporkan estimasi kerugian yang ditimbulkan akibat demonstrasi yang berujung kericuhan di Jakarta sepanjang pekan lalu. Menurut Pramono, kerugian total akibat kerusakan mencapai Rp55 miliar.
     

     

    Rinciannya antara lain, untuk MRT Jakarta, kerusakan infrastruktur mencapai Rp 3,3 miliar. Kemudian kerusakan infrastruktur Transjakarta tembus Rp 41,6 miliar. Sedangkan kerusakan CCTV dan infrastruktur lainnya sebesar Rp5,5 miliar.

    “Sehingga total kerusakan ada Rp55 miliar,” kata Pramono usai rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Senin, 1 September 2025.

    Lebih lanjut, Pramono menambahkan Pemprov DKI Jakarta harus memberikan subsidi transportasi kurang lebih Rp18 miliar sampai dengan seminggu ini. Pasalnya, pemerintah memutuskan menggratiskan layanan MRT dan TJ hingga 8 September 2025.

    Jakarta: Gelombang demonstrasi yang menjurus anarkis berujung pada kerusakan fasilitas umum di Jakarta. Berbagai infrastruktur vital seperti halte bus, lampu lalu lintas, dan fasilitas taman kota menjadi sasaran vandalisme. 
     
    Dalam hitungan hari, tercatat lebih dari puluhan titik fasilitas umum rusak. Hal ini tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian besar dalam pemulihan fasilitas umum tersebut. 
     
    Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota  (DKI) Jakarta, Pramono Anung melaporkan estimasi kerugian yang ditimbulkan akibat demonstrasi yang berujung kericuhan di Jakarta sepanjang pekan lalu. Menurut Pramono, kerugian total akibat kerusakan mencapai Rp55 miliar.
     

     

    Rinciannya antara lain, untuk MRT Jakarta, kerusakan infrastruktur mencapai Rp 3,3 miliar. Kemudian kerusakan infrastruktur Transjakarta tembus Rp 41,6 miliar. Sedangkan kerusakan CCTV dan infrastruktur lainnya sebesar Rp5,5 miliar.
     
    “Sehingga total kerusakan ada Rp55 miliar,” kata Pramono usai rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Senin, 1 September 2025.
     
    Lebih lanjut, Pramono menambahkan Pemprov DKI Jakarta harus memberikan subsidi transportasi kurang lebih Rp18 miliar sampai dengan seminggu ini. Pasalnya, pemerintah memutuskan menggratiskan layanan MRT dan TJ hingga 8 September 2025.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • 1.240 Orang Ditangkap Buntut Demo Ricuh di Jakarta – Page 3

    1.240 Orang Ditangkap Buntut Demo Ricuh di Jakarta – Page 3

    Pemprov DKI Jakarta menanggung biaya pengobatan korban luka akibat unjuk rasa yang berujung rusuh di Jakarta. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, melaporkan ada 716 orang warga yang terluka di luar Polri.

    “700 lebih tadi semua biaya ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov DKI Jakarta,” kata Pramono di Balaikota, Senin (1/9/2025).

    Selain itu, Pramono juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI-Polri yang ikut mengawal aksi unjuk rasa. “Dalam kesempatan ini sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Forkopimda,” ucap dia.

    Sebelumnya, Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengungkap kerugian materil yang diakibat oleh unjuk rasa berakhir rusuh yang terjadi beberapa hari terakhir di Jakarta. Dia menyebut, setidaknya 22 halte Transjakarta rusak, enam di antaranya ludes terbakar.

    Pramono menyebut sisanya 16 halte juga tak luput dari aksi vandalisme dan kaca pecah, kursi hancur, serta dinding penuh coretan.

    “Akibat unjuk rasa ada 22 halte Transjakarta baik yang BRT maupun non-BRT serta satu pintu tol yang terdampak. Dari sejumlah tersebut, 6 halte Transjakarta terbakar dan dijarah. Kemudian ada 16 halte Transjakarta yang dirusak dan kemudian dilakukan coret-coret vandalisme dan sebagainya,” kata Pramono di Balaikota Jakarta, Senin (1/9/2025).