Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

Peringati Hari Ibu ke-97, Pemprov DKI Gelar Operasi Katarak dan Bagikan Kacamata Gratis

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menyelenggarakan bakti kesehatan di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Rabu (10/12). Kegiatan ini merupakan rangkaian Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025. Dalam kegiatan tersebut, Pemprov DKI menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan, operasi katarak, hingga pembagian kacamata gratis untuk masyarakat.

Dalam sambutannya, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) DKI Jakarta sekaligus Tim Pembina Posyandu DKI Jakarta, Endang Nugrahani Pramono Anung, menyampaikan rasa syukur karena TP PKK Provinsi dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan bakti kesehatan ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kesehatan mata, khususnya bagi para lansia yang masih menghadapi keterbatasan akses layanan operasi katarak.

“Melalui kegiatan bakti kesehatan ini, kita menegaskan bahwa perhatian kepada para ibu juga berarti perhatian kepada kesehatan keluarga dan kualitas hidup masyarakat. Hari Ibu mengingatkan kita akan peran sentral para ibu dalam menjaga kesehatan keluarga. Salah satu aspek penting yang kerap terabaikan namun berdampak besar terhadap kualitas hidup adalah kesehatan mata,” ujarnya.

Kegiatan yang berlangsung sejak Senin (8/12) hingga Jumat (12/12) ini melibatkan TP PKK Pusat, TP PKK DKI Jakarta, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, tenaga kesehatan, mitra kolaborator, serta berbagai komunitas masyarakat.

Endang juga mengapresiasi seluruh mitra, termasuk Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami), yang terus mendukung peningkatan kesehatan keluarga dan pemberdayaan perempuan. “Semoga kegiatan ini membawa manfaat besar dan menjadi ikhtiar bersama untuk mewujudkan warga Jakarta yang sehat, mandiri, dan berdaya,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia, menyampaikan bahwa sebanyak 110 pasien mengikuti operasi katarak gratis. Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan 3.400 kacamata gratis, masing-masing untuk 1.700 murid sekolah dan 1.700 masyarakat usia di atas 40 tahun, yang mayoritas membutuhkan kacamata baca.

“Sebagian pasien menjalani operasi pada hari ini, dan sisanya akan dikoordinasikan bersama Persatuan Dokter Ahli Mata Indonesia (Perdami), yang akan melaksanakan kegiatan serupa dalam beberapa minggu mendatang,” ujarnya.

10/12/2025 14:45
Kebakaran Terra Drone Tewaskan 22 Orang, Pramono: Pasti Gedungnya Langgar Aturan! Megapolitan 10 Desember 2025

Kebakaran Terra Drone Tewaskan 22 Orang, Pramono: Pasti Gedungnya Langgar Aturan!
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai, kebakaran maut yang melanda kantor Terra Drone di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025), terjadi karena bangunan tersebut tidak dibangun sesuai ketentuan keselamatan.
“Problem
utamanya adalah kalau semuanya mentaati aturan, pasti tidak terjadi. Ini kan pasti (gedung) dibangun tanpa aturan. Kalau saya lihat struktur dan sebagainya pasti mereka melanggar aturan,” ucap Pramono saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025).
Pramono mengatakan, kondisi di dalam gedung tidak mendukung evakuasi saat kebakaran.
Salah satu temuan paling mencolok adalah ukuran tangga yang terlalu kecil.
Kondisi tersebut membuat banyak karyawan tidak bisa menyelamatkan diri.
“Karena apa? Tangganya kecil banget, dan itu yang menyebabkan beberapa orang yang enggak bisa turun ke bawah,” lanjut dia.
Selain minimnya akses evakuasi, Pramono menyebut bangunan itu tidak dipersiapkan menghadapi risiko kebakaran meski di dalamnya terdapat aktivitas penyimpanan baterai litium untuk drone.
Saat kebakaran terjadi, para karyawan naik ke lantai atas karena api muncul dari bawah. Namun justru terjebak akibat asap pekat.
“Memang
problem
utamanya adalah gedung tersebut tidak dipersiapkan dengan
rescue
kalau terjadi kebakaran,” lanjut dia.
Melihat banyaknya korban jiwa, Pemprov DKI Jakarta akan menanggung seluruh proses pemakaman warga yang meninggal, termasuk perawatan korban luka.
“Pemerintah Jakarta yang saya pimpin adalah bagaimana memberikan kemudahan bagi siapapun yang meninggal untuk bisa dibantu dimakamkan di Jakarta atas tanggung jawab pemerintah Jakarta. Termasuk yang luka, sakit, dan sebagainya kami tanggung,” ucap Pramono.
Sebelumnya,
kebakaran kantor Terra Drone
menewaskan 22 orang.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo menyebut, korban terdiri dari 7 laki-laki dan 15 perempuan.
Di antara korban terdapat seorang wanita hamil yang turut kehilangan nyawa dalam peristiwa tersebut.
Berdasarkan hasil olah TKP, gedung enam lantai tersebut hanya memiliki satu akses pintu masuk dan keluar, yang berada di lantai satu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/12/2025 12:36
HNW Ingatkan Pemda Pastikan Gedung Tinggi Penuhi Syarat Proteksi Kebakaran

Jakarta –

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyampaikan belasungkawa mendalam atas insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Baru, Kemayoran Jakarta, pada Selasa (9/12). HNW mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan pemenuhan standar proteksi kebakaran pada gedung-gedung di Ibu Kota agar kejadian serupa tak terulang.

Diketahui, berdasarkan keterangan Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, setidaknya 76 orang menjadi korban, di mana 54 orang selamat dan 22 orang meninggal.

“Masyarakat khususnya yang berada di lokasi rentan bencana berhak mendapatkan perlindungan dan rasa aman, sebagaimana amanat Pasal 26 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Ini hanya bisa dipenuhi jika gedung tempat banyak warga Jakarta bekerja dapat melengkapi syarat proteksi dari kebakaran,” ujar HNW, dalam keterangan tertulis, Rabu (10/12/2025).

HNW menjelaskan bahwa Jakarta sebenarnya telah memiliki Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Aturan tersebut mewajibkan pemilik, pengguna, maupun pengelola gedung menyediakan sarana penyelamatan jiwa, akses pemadam, proteksi kebakaran, serta manajemen keselamatan gedung.

HNW menegaskan sarana penyelamatan jiwa mencakup tangga darurat, balkon, dan jalur evakuasi. Sementara proteksi kebakaran meliputi APAR, sistem sprinkler otomatis, hingga kompartemenisasi ruangan.

“Sayangnya berdasarkan keterangan Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, sebanyak 694 gedung bertingkat di Jakarta belum memenuhi syarat proteksi kebakaran. Ini yang harus segera dikejar pemenuhannya oleh Pemprov Jakarta agar tidak ada lagi korban nyawa akibat kebakaran di gedung perkantoran,” tambahnya.

Meski begitu, ia mengapresiasi langkah Gubernur Jakarta Pramono Anung yang menyatakan siap membantu proses pemakaman korban meninggal serta pengobatan korban luka. Hidayat juga mengingatkan Kementerian Sosial sebagai mitra Komisi VIII untuk memenuhi hak korban sesuai regulasi.

Berdasarkan Permensos Nomor 4 Tahun 2015, bagi korban bencana yang meninggal diberikan santunan ahli waris sebesar Rp 15 juta, dan korban luka berat sebesar Rp 5 juta. Selain itu fasilitasi pencairan BPJS Ketenagakerjaan baik terkait Jaminan Kecelakaan Kerja atau Jaminan Kematian sesuai ketentuan perundang-undangan.

HNW menutup pernyataan dengan doa dan harapan agar peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak.

“Semoga keluarga yang ditinggalkan wafat diberi ketabahan, korban yang luka segera diberi kesembuhan, dan Pemerintah selalu hadir mendampingi korban selamat, memaksimalkan pengobatan, memberikan keringanan bagi para ahli waris korban meninggal, serta memenuhi janji terhadap para korban yang meninggal. Dan berharap musibah ini jadi pelajaran penting, agar masalah serupa tidak terulang lagi,” tutupnya.

(akd/ega)

10/12/2025 09:49
Pahami Mutasi Kendaraan ke Jakarta dan Nikmati Fasilitas Penghapusan Sanksi Pajak

Setelah berkas mutasi keluar diterbitkan, pemilik dapat melanjutkan proses mutasi masuk di Jakarta dengan langkah-langkah berikut:

Mengunjungi Samsat sesuai domisili pemilik.
Menyerahkan berkas mutasi keluar beserta dokumen administrasi kendaraan.
Melakukan cek fisik ulang jika diperlukan.
Memproses penerbitan STNK baru dan pelat nomor Jakarta (TNKB).
Melunasi biaya administrasi sesuai peraturan.

Manfaat Melakukan Mutasi Kendaraan

Mutasi kendaraan memberikan sejumlah keuntungan bagi pemilik, antara lain:

Data kendaraan tercatat sesuai domisili terbaru
Mempermudah pembayaran pajak di wilayah tempat tinggal
Menjamin ketertiban administrasi kendaraan

Fasilitas Pembebasan Sanksi PKB dan BBNKB

Sebagai dukungan bagi masyarakat yang sedang menata ulang administrasi kendaraannya, termasuk yang mengurus mutasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan fasilitas pembebasan sanksi administratif berupa bunga keterlambatan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kebijakan ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0104 Tahun 2025. Melalui fasilitas ini, wajib pajak hanya perlu membayar pokok pajak, sementara sanksi keterlambatan akan dihapus secara otomatis oleh sistem, tanpa perlu mengajukan permohonan.

Program ini berlaku mulai 10 November 2025 hingga 31 Desember 2025, sehingga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya tanpa beban tambahan. Kebijakan ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menghadirkan layanan perpajakan yang lebih mudah, efektif, dan berpihak kepada warga.

Dengan memahami prosedur mutasi dan memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan, proses pemindahan domisili kendaraan dapat dijalankan secara lebih efisien dan bebas hambatan.

(*)

10/12/2025 09:00
Sampaikan Duka Cita, Dishub Ungkap Kronologi Pejabat SKK Migas Tabrak Bus Transjakarta

JAKARTA – Seorang pesepeda meninggal dunia setelah menabrak bus listrik Transjakarta di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, pagi tadi. Diketahui, pengguna sepeda tersebut adalah Vice President Sekretaris SKK Migas Hudi Dananjoyo.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyampaikan belasungkawa atas insiden tersebut. Pemprov DKI akan mengikuti penanganan perkara yang kini berada di bawah penyelidikan Polda Metro Jaya.

“Atas nama Pemprov DKI Jakarta, kami menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah yang terjadi. Saat ini kasus sedang ditangani Polda Metro Jaya, dan kami akan terus mengawal seluruh prosesnya,” kata Syafrin dalam keterangannya, Selasa, 9 Desember.

Syafrin menjelaskan, insiden ini terjadi sekitar pukul 06.20 WIB di depan Halte Transjakarta Karet Sudirman, saat kawasan tersebut tengah ramai oleh aktivitas warga yang berangkat kerja.

Kecelakaan terjadi ketika korban melaju dari arah Selatan menuju Utara. Di saat bersamaan, bus listrik Transjakarta non-BRT rute 4C yang dioperasikan Damri dengan nomor polisi B-7058-SGX sedang berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Tabrakan terjadi tepat di depan Halte Karet Sudirman, benturan terjadi. Petugas di lapangan menyebut korban mengalami luka berat dan tidak dapat diselamatkan. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk pemeriksaan visum et repertum guna memastikan identitas dan penyebab kematian.

Dari peristiwa ini, Syafrin mengingatkan pentingnya kewaspadaan seluruh pengguna jalan, terutama di kawasan yang menjadi perlintasan berbagai moda transportasi.

“Selalu patuhi aturan dan rambu lalu lintas, gunakan perlengkapan keselamatan, jaga jarak aman, dan selalu utamakan keselamatan,” imbuhnya.

10/12/2025 00:26
Pramono: Pemprov DKI tanggung seluruh biaya korban kebakaran Ruko Terra Drone

Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, Pemprov DKI menanggung semua biaya yang dikeluarkan baik bagi korban luka maupun meninggal dunia akibat kebakaran Ruko Terra Drone di Jakarta Pusat pada Selasa.

“Pemerintah DKI Jakarta akan bertanggung jawab untuk seluruh korban berapapun jumlahnya,” kata Pramono di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan bahwa bagi korban meninggal dunia, Pemprov DKI Jakarta akan menanggung semua biaya pemakaman, hal ini untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.

Begitu juga kata Pramono, korban yang mengalami luka akibat insiden kebakaran juga akan ditanggung dan dibawa ke rumah sakit yang dapat menangani.

“Yang luka dan sebagian nanti akan dirujuk dan kami Pemerintah DKI Jakarta yang akan menyelesaikan biayanya bagi yang luka dan sebagainya,” ujarnya.

Pramono menegaskan bahwa kejadian kebakaran yang merenggut sebanyak 22 jiwa ini harus menjadi pelajaran dan diharapkan di kemudian hari tidak terjadi insiden serupa.

Untuk itu, Pramono meminta bagi siapapun yang mempunyai usaha dan memiliki tempat usaha agar dapat memprioritaskan jalur keselamatan.

“Kami mengharapkan bagi siapapun yang mempunyai usaha yang seperti ini, hal yang berkaitan dengan keselamatan menjadi penting. Ruko ini lantai 6 tetapi tidak dipersiapkan untuk evakuasi dan sebagainya,” kata Pramono.

Sebelumnya, kebakaran yang terjadi di Rumah Toko (Ruko) Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat, menghanguskan satu lantai dan tidak merambat ke lantai atas.

“Kebakaran di lantai dasar dan tidak merambat ke lantai 2, 3, dan seterusnya,” kata Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Bayu Meghantara di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan bahwa kebakaran yang terjadi pada sekitar pukul 12.30 WIB bisa dikendalikan petugas sekitar satu jam, tepatnya pukul 13.41 WIB.

Bayu menjelaskan, petugas setelah menerima laporan kebakaran hanya butuh waktu tujuh menit untuk memadamkan api yang membakar Ruko Terra Drone. Namun dampak dari kebakaran itu menewaskan 22 orang.

Adapun kondisi 22 korban tewas akibat kebakaran Ruko Terra Drone di Jakarta Pusat, dalam keadaan utuh dan dapat dikenali.

“Seyogyanya kami melakukan pemeriksaan terhadap korban dan juga pemeriksaan DNA. Tapi tidak perlu dilakukan karena kondisi korban dalam keadaan utuh dan masih bisa dikenali,” kata Kabid Fisika dan Komputer Forensik (Fiskomfor) Puslabfor Bareskrim Polri Kombes Polisi Rochmad.

Sementara itu, untuk hasil dari olah tempat kejadian perkara (TKP) Tim Labfor Polri terkait awal mula titik api dan dugaan penyebabnya kata dia, belum bisa disampaikan karena masih dalam pendalaman.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

09/12/2025 22:39
DKI prioritaskan penyediaan TPU di dalam kota sebelum gandeng daerah penyangga

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan penyediaan lahan makam di dalam kota sebelum menjalin kerja sama dengan daerah penyangga untuk menyiapkan opsi tempat pemakaman umum tambahan.

“Yang paling penting persiapan di dalam (kota) dulu. Karena ini kan untuk kepentingan jangka panjang,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa.

Kendati demikian, Pramono tetap meminta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta untuk mempersiapkan kerja sama pengadaan makam dengan daerah penyangga.

Sebab, lanjut Pramono, pemakaman di dalam kota memang tak mencukupi dengan penduduk Jakarta yang saat ini berjumlah kurang lebih 11 juta orang.

“Memang nggak mungkin Jakarta dengan penduduk 11 juta orang, 80 TPU sudah nggak mungkinlah, perlu penambahan. Dan kami mulai melakukan untuk itu, baik yang di dalam Jakarta maupun di luar Jakarta kami persiapkan,” ujar Pramono.

Foto udara lahan pemakaman di TPU Kober Rawa Bunga, Jakarta, Senin (24/11/2025). Pemprov DKI Jakarta berencana membuka 1.950 petak makam baru usai penertiban ratusan rumah warga yang berdiri di kawasan lahan TPU Kebon Nanas dan TPU Kober Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai upaya mengatasi masalah krisis lahan makam di DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/YU (ANTARA FOTO/SULTHONY HASANUDDIN)

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mempertimbangkan usulan terkait kerja sama daerah untuk solusi keterbatasan lahan pemakaman di ibu kota.

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan (Distamhut) Kota DKI Jakarta Fajar Sauri menyebut usulan tersebut sudah tercetus di lingkup Pemprov Jakarta dan siap untuk dikaji lebih lanjut.

“Ada (usulan soal kerja sama daerah). Rencana sudah ada. Nanti kita perlu kaji kembali ya. Mungkin kalau bisa kerja sama dengan daerah kita bisa tetapkan TPU di luar Jakarta,” kata Fajar.

Kendati demikian di Jakarta sendiri, Fajar menyebut sudah ada lahan yang direncanakan akan dibuat untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) baru.

Fajar menjelaskan lokasi tersebut ada di kawasan Tegal Alur, Kalideres Jakarta Barat yang memiliki luas tanah sebesar 66 hektare.

Namun, ia mengakui Jakarta memang kerap menghadapi kendala penolakan dari warga saat hendak membuat TPU Baru.

Meski begitu, jika kawasan pemukiman warga tersebut menempel dengan TPU, Fajar mengatakan perluasan makam tidak ada masalah.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

09/12/2025 09:56
Penanganan banjir Jakarta tidak boleh secara parsial dan reaktif

Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar penanganan banjir di Ibu Kota tidak boleh lagi dilakukan secara parsial ataupun reaktif, namun harus dengan strategi terpadu.

“Upaya penanganan banjir bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mutlak. Kita harus menghadapi ini dengan keseriusan, perencanaan matang, dan kolaborasi antar lintas sektor,” kata Kenneth di Jakarta, Senin.

Ia meminta Pemprov DKI agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi banjir, dan genangan pada musim penghujan.

Kenneth menilai adanya indikasi curah hujan yang tinggi harus segera ditanggulangi dengan langkah mitigasi yang cepat, terukur, dan menyeluruh.

Menurut Bang Kent sapaan akrab Hardiyanto Kenneth penanganan banjir di ibu kota, tidak boleh lagi dilakukan secara parsial maupun reaktif.

Namun pemerintah dan masyarakat bergerak dengan strategi terpadu yang menggabungkan penguatan infrastruktur, dan kesadaran lingkungan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

“Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi nasional tidak boleh terus berada dalam siklus tahunan bencana banjir yang menggerus kualitas hidup jutaan warga,” ujarnya.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menilai bahwa setiap musim hujan selalu memunculkan kembali masalah yang sebenarnya dapat dicegah.

Menurut dia, genangan bukan hanya soal infrastruktur yang rusak, tetapi juga menimbulkan dampak luas mulai dari mobilitas warga, kesehatan, hingga kerugian ekonomi yang besar.

“Kita tidak boleh hanya bergerak setelah bencana terjadi. Yang diperlukan adalah pendekatan preventif yang komprehensif dan berbasis data ilmiah,” katanya

Kenneth menekankan pembangunan infrastruktur pengendali banjir harus menjadi prioritas yang tidak bisa dinegosiasikan. Proyek normalisasi dan naturalisasi sungai harus di lakukan kembali secara konsisten.

Begitu juga sistem drainase perlu ditata ulang secara menyeluruh, dan seluruh pompa air, stasioner maupun mobile, wajib berada dalam kondisi prima.Ia juga mendorong percepatan pembangunan waduk, reservoir, dan sumur resapan skala besar.

“Infrastruktur bukan hanya soal beton dan alat berat. Ini adalah komitmen jangka panjang terhadap keselamatan warga,” ucapnya.

Kent juga turut menyoroti kawasan pesisir yang rentan banjir rob, untuk itu penguatan turap dan perbaikan tanggul laut harus dipercepat agar tidak menimbulkan krisis baru ketika air laut pasang.

Selain itu, Kent mengingatkan bahwa infrastruktur secanggih apa pun tidak akan bekerja maksimal jika masyarakat masih abai terhadap kebersihan lingkungan.

“Permasalahan sampah masih menjadi penyebab utama penyumbatan aliran air, ruang terbuka hijau terus tergerus,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurut dia, kesadaran kolektif harus dibangun, dan menjaga lingkungan bukan kegiatan musiman, tetapi harus menjadi budaya.

Kent meminta Pemprov DKI Jakarta untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang sampah yang tidak dikelola dengan baik, dan dibuang sembarangan bisa mengakibatkan penimbunan dan akhirnya mengakibatkan banjir.

Dia berharap masyarakat semakin kuat kesadarannya untuk bijak mengelola sampah dari rumah masing-masing, dan masyarakat bisa mulai peduli terhadap sampah dengan memperhatikan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle).

“Dan juga menjaga lingkungan serta mematuhi aturan akan menjaga wilayah Jakarta dari ancaman banjir,” ujarnya

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

08/12/2025 23:46
Ini kata Forum Warga Kota terkait relokasi warga TPU Kebon Nanas

Jakarta (ANTARA) – Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia menilai relokasi secara mendadak terhadap warga penghuni Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas akan menimbulkan efek sosial yang panjang.

“Kebijakan yang diambil tanpa dialog bermakna dan solusi yang manusiawi dinilai hanya akan memindahkan persoalan, bukan menyelesaikannya,” kata Ketua Umum Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia Ari Subagyo Wibowo di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan bahwa rencana Pemprov DKI Jakarta untuk merelokasi warga yang telah tinggal puluhan tahun di kawasan TPU Kebon Nanas dengan dalih mengembalikan fungsi makam telah memicu kegelisahan dan penolakan keras dari warga.

Ari menjelaskan, mayoritas warga telah tinggal lebih dari 20 tahun dan menggantungkan seluruh keberlangsungan hidup mereka pada lingkungan tersebut.

“Sebagian besar bekerja sebagai pemulung dan penjaga makam dengan penghasilan harian hanya berkisar Rp15.000 sampai Rp20.000. Selama ini, mereka mampu bertahan hidup dan menyekolahkan anak-anak karena tidak terbebani biaya kontrakan rumah,” ujarnya.

Ari menegaskan, relokasi bukan pilihan realistis karena penghasilan warga jauh dari cukup untuk membayar biaya kontrakan rumah atau rusun, termasuk keterbatasan ruang yang tidak sesuai dengan aktivitas ekonomi warga.

Menurut dia, jenis pekerjaan warga menuntut ruang dan fleksibilitas, pemulung, tukang kayu, serta pengurus makam yang terikat dengan lokasi pemakaman sehingga, mustahil aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan dengan perpindahan secara tiba-tiba.

“Pemprov DKI perlu mempertimbangkan kondisi kesiapan warga dengan mengutamakan dialog terbuka agar dapat memahami dengan betul yang sebenarnya dibutuhkan oleh warga,” kata dia.

Ari menambahkan, relokasi mendadak juga mengancam masa depan anak-anak yang saat ini sedang bersekolah.

Perpindahan mendadak mengakibatkan pendidikan akan terputus, gangguan psikologis dan trauma sosial yang harusnya dicegah oleh pemerintah, bukan justru diciptakan.

Ari menyampaikan, sudah terlalu sering rakyat kecil dikorbankan atas nama pembangunan.

Warga TPU Kebon Nanas merupakan penduduk DKI Jakarta yang harus diperjuangkan kesejahteraan hidupnya oleh pemerintah.

“Mereka adalah manusia, orang tua yang bekerja keras dan anak-anak yang berhak atas masa depan,” katanya menambahkan.

Sebelumnya penghuni Taman Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas Jakarta Timur melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Gambir Jakarta Pusat.

Aksi demonstrasi ini merupakan lanjutan dari aksi unjuk rasa yang sudah dilakukan di Balai Kota DKI Jakarta beberapa waktu lalu sebagai bentuk keresahan atas rencana penggusuran warga di TPU Kebon Nanas.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Jakarta, Ali Lubis meminta, Pemprov DKI Jakarta harus dapat membuktikan atas hak kepemilikan TPU Kebon Nanas sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

Transparansi ini wajib diberikan agar warga tidak diperlakukan sebagai beban yang harus disingkirkan tanpa penjelasan yang adil.

“Solusi bukan memindahkan rakyat miskin dari pandangan mata, tetapi memberikan perlindungan dan jaminan hidup yang layak, sebagaimana mandat konstitusi dan Undang Undang Perumahan yang mewajibkan negara menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi seluruh warga, terutama warga berpenghasilan rendah,” katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

08/12/2025 22:35
Pramono Ungkap Penyebab Banjir Rob Jakarta Awal Desember Megapolitan 8 Desember 2025

Pramono Ungkap Penyebab Banjir Rob Jakarta Awal Desember
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan penyebab banjir rob yang terjadi di pesisir utara Jakarta pada awal Desember 2025.
Dalam tinjauan pembangunan tanggul pengaman lantai di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (8/12/2025),
Pramono
menjelaskan bahwa tingginya air laut di Muara Angke menjadi faktor utama terjadinya banjir.
Pramono menegaskan bahwa fenomena pasang air laut kali ini merupakan kondisi khusus yang disebabkan oleh
supermoon
.
“Kemarin memang rob yang terjadi karena apa, bulan
supermoon
. Jadi
supermoon
itu bulan penuh, dan dari 15 hari yang lalu kami sudah mempersiapkan di Pemerintah Jakarta, termasuk di beberapa titik terutama di tempat ini,” kata Pramono.
Ia menambahkan beberapa lokasi lain juga dalam pemantauan.
“Kemudian di Muara Baru, di Muara Angke, di Martadinata, dan sebagainya,” kata Pramono.
Menurut dia, persoalan kewenangan antarinstansi turut menjadi kendala dalam penanganan
banjir rob
.
“Karena ada titik yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Pelindo, Kenenterian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemprov Jakarta,” kata Pramono.
Dalam kunjungannya ke pembangunan tanggul pengaman lantai di Muara Baru, Pramono menyebut rob masih berpotensi muncul dalam beberapa bulan ke depan.
Ia menegaskan bahwa periode paling tinggi telah terjadi pada akhir pekan lalu.
“Rob-nya untuk bulan depan atau bulan-bulan ke depan pasti masih ada, tetapi puncaknya memang kemarin ini,” kata Pramono usai peninjauan di Penjaringan, Senin (8/12/2025).
Ia meminta koordinasi penanganan diperkuat di berbagai titik pesisir.
“Untung di Jakarta kemarin kami sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari, penyiapan pompa dan sebagainya. Sehingga ketika air rob-nya naik, yang oleh Pak Ahok diperkirakan kalau jebol bisa sampai banjir di Monas, waktu itu saya jawab dengan, ya serius juga, bahwa mudah-mudahan enggak terjadi,” kata Pramono.
“Dan alhamdulillah tidak terjadi,” imbuhnya.
Pemprov DKI Jakarta, Dinas SDA, Kementerian PU, KKP, dan PT Pelindo dijadwalkan menggelar pertemuan pada Selasa (9/12/2025) untuk membahas koordinasi lanjutan.
Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara menyampaikan kerusakan tanggul di Muara Baru sebagai salah satu faktor masuknya air laut ke permukiman.
Heria Suwandi menjelaskan bahwa struktur tanggul telah melemah akibat usia.
“Ada celah pada sheet pile yang menyebabkan air laut masuk ke belakang tanggul,” kata Kepala Sudin SDA Jakarta Utara, Heria Suwandi.
Ia menjelaskan penanganan darurat sudah dilakukan.
“Selain itu, struktur beton yang mengalami korosi juga ditambal untuk mengurangi laju rembesan,” kata dia.
Menurut Heria, kemampuan tanggul menahan tekanan hanya bersifat sementara. Ia menambahkan bahwa perencanaan struktur permanen sedang disusun.
“Perencanaan teknisnya sedang disusun dan mudah-mudahan bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2026 dan selesai pada 2027,” kata Heria.
Ia juga memaparkan faktor kombinasi penyebab kebocoran, termasuk korosi, tekanan air laut tinggi, kenaikan muka air laut, serta penurunan tanah.
“Sudin SDA juga menangani limpasan air laut di Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman yang terjadi karena elevasi dermaga lebih rendah dari tinggi rob,” kata dia.
Ketua RT 15 Penjaringan menjelaskan bahwa kondisi tanggul telah lama dikeluhkan warga dan sering menimbulkan rembesan air ke rumah saat pasang tinggi.
Dewi berharap perbaikan segera dilakukan.
“Kami berharap tanggul yang bocor bisa segera diperbaiki dan penanganan akan dilakukan,” kata Ketua RT 15 Penjaringan, Dewi.
Rembesan air laut ini berdampak pada sedikitnya tujuh RT, yakni 04, 05, 06, 11, 12, 14, dan 15.
(Reporter: Dian Erika Nugraheny | Editor: Ambaranie Nadia Kemala Movanita)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/12/2025 16:54