Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Jakut bagikan 2.631 Kartu Layanan Gratis naik Transjakarta untuk warga

    Jakut bagikan 2.631 Kartu Layanan Gratis naik Transjakarta untuk warga

    Jakarta (ANTARA) –

    Pemerintah Kota Jakarta Utara bakal membagikan 2.631 Kartu Layanan Gratis (KLG) Transjakarta untuk warga di wilayah tersebut yang terdaftar serta masuk 15 golongan sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2018.

    “Kami bersama dengan Direktur Utama PT Transjakarta Welfizon Yuza berkolaborasi sosialisasi dan membagikan KLG tahap pertama pada camat dan lurah yang akan didistribusikan melalui pengurus RT/RW ke pemilik kartu,” kata Sekretaris Kota Jakarta Utara, Fredy Setiawan di Jakarta, Sabtu.

    Ia mengatakan, dalam waktu satu minggu, pendistribusian ribuan KLG akan terus berjalan di wilayah Jakarta Utara.

    Pihaknya juga akan monitoring dan evaluasi dari hasil distribusi ini. Bagi yang belum mendapatkan akan didata kembali untuk diajukan ke tahap kedua.

    “Termasuk apabila ada usulan baru akan dimasukkan ke sistem untuk dapat kartu tambahan,” kata dia.

    Dia mengingatkan kepada seluruh pihak untuk tidak melakukan tindakan pungutan liar (pungli) agar kartu ini benar-benar gratis. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan ataupun meminta sesuatu.

    “Kami ingin program ini dapat berjalan secara inklusif dan ramah untuk masyarakat,” kata dia.

    Menurut dia, KLG Transjakarta harus mendapatkan dukungan penuh karena memberikan kemudahan transportasi bagi masyarakat yang membutuhkan.

    “Ini adalah program yang sangat bagus dan harus segera didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya,” kata dia.

    Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza mengharapkan dukungan dari camat dan lurah untuk membantu proses pendistribusian KLG kepada masyarakat Jakarta Utara (Jakut).

    “Kami ingin berkolaborasi lebih dekat karena ini program Pemprov DKI Jakarta untuk memudahkan dan membahagiakan warga Jakarta,” katanya.

    Selain transportasi Transjakarta, masyarakat juga bisa menggunakan KLG untuk layanan transportasi MRT dan LRT.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI Akan Revitalisasi Pasar Minggu dan Pasar Tradisional Lain secara Bertahap Megapolitan 13 September 2025

    Pemprov DKI Akan Revitalisasi Pasar Minggu dan Pasar Tradisional Lain secara Bertahap Megapolitan 13 September 2025

    Pemprov DKI Akan Revitalisasi Pasar Minggu dan Pasar Tradisional Lain secara Bertahap
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi pasar tradisional secara bertahap.
    Program ini dimulai dengan lima pasar, termasuk Pasar Minggu yang menjadi proyek terbesar.
    Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menjelaskan revitalisasi penting untuk menciptakan pasar yang lebih modern, aman, dan nyaman bagi pedagang maupun pengunjung.
    Ia optimistis kondisi pasar tradisional yang selama ini identik dengan kumuh dan tidak layak bisa segera teratasi.
    “Memang belum bisa serentak, ada lima pasar segera kita revitalisasi dan yang paling besar adalah Pasar Minggu,” kata Rano, Kamis (11/9/2025), dikutip dari situs resmi Pemprov DKI Jakarta. 
    Menurut Rano, perbaikan Pasar Minggu tidak hanya mencakup pembangunan gedung dan infrastruktur, tetapi juga pengembangan hunian di bagian atas pasar.
    Proses ini akan dikerjakan oleh Perumda Pasar Jaya yang sudah menyiapkan anggaran dan perencanaan.
    “Mudah-mudahan tahun depan satu pasar bisa selesai,” ujarnya.
    Data Perumda Pasar Jaya menunjukkan, dari 153 pasar tradisional yang mereka kelola, sekitar 60 pasar dalam kondisi kumuh dan rawan banjir.
    Ketua Umum Pusat Koperasi Pedagang Pasar (Puskoppas) DKI Jakarta, Gusnal, bahkan menyebut 40 persen pasar berada dalam kondisi memprihatinkan, seperti becek, bocor, rawan kebakaran, hingga tidak nyaman ditempati pedagang.
    Beberapa pasar yang disebut dalam kondisi terburuk tersebar di berbagai wilayah Jakarta.Di antaranya, seperti:
    Kondisi terparah ada di Pasar Blok G Tanah Abang dan Pasar Lontar Kebon Melati.
    Selain persoalan infrastruktur, pedagang pasar juga menghadapi beban biaya tinggi.
    Gusnal menuturkan, banyak pedagang kesulitan bertahan karena harus membayar retribusi, parkir, kebersihan, listrik, hingga perpanjangan hak pakai (PHP).
    Ia menilai pola pembangunan pasar selama ini lebih menguntungkan pengembang dan Perumda Pasar Jaya.
    “Yang membangun pihak pengembang, kemudian dijual kepada pedagang. Keuntungan didapatkan pengembang dan Pasar Jaya, sementara pedagang semakin terbebani,” kata Gusnal.
    Pedagang berharap revitalisasi tidak sekadar mempercantik bangunan, tetapi juga memperhatikan regulasi yang berpihak pada keberlangsungan usaha mereka.
    Bagi pedagang, pasar tradisional bukan hanya ruang transaksi ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas sosial budaya masyarakat Jakarta.
    Dengan perbaikan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung, mereka berharap daya saing pasar tradisional bisa kembali meningkat di tengah gempuran pusat perbelanjaan modern dan platform digital.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pembangunan 19.800 hunian perlu dibarengi penyelesaian masalah dasar

    Pembangunan 19.800 hunian perlu dibarengi penyelesaian masalah dasar

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau mengemukakan, rencana Gubernur Pramono Anung yang akan membangun 19.800 unit hunian untuk memenuhi tempat tinggal perlu diapresiasi, namun harus dibarengi penyelesaian masalah mendasar terkait isu perumahan.

    “Masih ada beberapa perbaikan mendasar yang perlu dilakukan agar program tersebut dapat berjalan dengan baik ke depannya,” kata Bun Joi di Jakarta, Sabtu.

    Ia mengapresiasi langkah Gubernur DKI yang akan membangun 19.800 unit hunian. Tetapi Pemprov DKI Jakarta perlu memperbaiki beberapa permasalahan mendasar terkait isu perumahan untuk memastikan programnya dapat berjalan secara optimal.

    Menurut dia, salah satu permasalahan adalah kendala yang dialami oleh warga ketika mengakses aplikasi Sistem informasi Perumahan dan Permukiman (Sirukim).

    Sirukim memainkan peran penting dalam membuka akses masyarakat terhadap hunian di ibu kota. Tetapi aplikasi tersebut terkadang memberikan informasi yang tidak akurat mengenai ketersediaan hunian kepada warga.

    Sebagai contoh, aplikasi Sirukim kadang masih bermasalah. Warga yang menggunakannya untuk mencari hunian kosong mendapatkan informasi keliru dari situ.

    “Katanya, ada hunian yang kosong, tetapi ketika dicek langsung ke lapangan ternyata sudah terisi,” ujarnya.

    Hal sesederhana itu saja masih perlu diperbaiki terlebih dahulu. Warga perlu menerima informasi yang benar sehingga dapat memilih huniannya dengan baik di berbagai tempat yang akan dibangun nantinya.

    Menyangkut permasalahan yang lebih besar lagi, Bun juga mengungkit Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024 yang menunjukkan bahwa Jakarta berpotensi kehilangan Rp103 miliar dari tunggakan-tunggakan sewa, listrik, air dan piutang lainnya penghuni rumah susun (rusun) di beberapa tempat.

    Belum lagi adanya tunggakan bernilai miliaran rupiah yang belum dibayarkan oleh para penghuni rusun. Hal itu menyangkut berbagai jenis tagihan, termasuk tagihan sewa yang belum dilunasi.

    “Ini juga menjadi persoalan serius karena bisa membebani keuangan Pemprov DKI ketika ingin membangun hunian-hunian baru lagi ke depannya,” kata dia.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan telah menyiapkan pembangunan 19.800 unit hunian. Salah satunya melalui rumah susun yang baru diresmikan di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur.

    Selain itu, Pemprov juga mengembangkan aplikasi Sirukim agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses program perumahan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PT KCN Kaji Kompensasi Nelayan Terdampak Tanggul Beton Cilincing

    PT KCN Kaji Kompensasi Nelayan Terdampak Tanggul Beton Cilincing

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Karya Citra Nusantara (KCN) tengah mengkaji skema kompensasi bagi nelayan yang terdampak keberadaan tanggul beton di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.

    Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi mengakui bahwa keberadaan tanggul beton yang merupakan bagian dari pembangunan dermaga pelabuhan di Marunda itu pasti berdampak terhadap nelayan setempat.

    “Tetapi tadi kami sampaikan, kami akan mencari formula apa yang bisa membantu [para nelayan yang mengalami kerugian],” katanya dalam konferensi pers di lokasi, Jumat (12/9/2025).

    Widodo kemudian menjelaskan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta dalam mendata lebih lanjut nelayan yang ada di kawasan Cilincing.

    Menurutnya, berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta yang telah melakukan survei untuk kawasan terpadu nelayan Kalibaru, Cilincing, dan Marunda (KCM), terdapat sekitar 700 nelayan dan 1.100 kapal milik nelayan yang ada di kawasan tersebut.

    “Karena tadi kami tegaskan, kami akan fokus pada nelayan Cilincing. Yang kebetulan keberadaannya diapit oleh Pelindo dan KCM,” jelas Widodo.

    Dengan demikian, dia menyebut bahwa keberadaan pangkalan kapal nelayan hingga daerah penangkapan ikan (fishing ground) yang terpusat dapat menjadi solusi terhadap nelayan di kawasan pembangunan tersebut.

    Pihaknya juga mencanangkan adanya satu pintu keluar-masuk bagi kapal kecil nelayan agar terhindar dari kecelakaan kapal, mengingat adanya aktivitas kapal besar di dermaga PT KCN.

    “Itu kan ada area sekitar hampir 180 hektare, yang nantinya bisa menjadi kawasan terpadu nelayan. Jadi tidak perlu terlalu jauh memancing, karena di sini bisa dilakukan budidaya ikan dan segala hal,” terang Widodo.

    Dalam kesempatan yang sama, Danu Waluyo selaku Ketua Komunitas Nelayan Cilincing menyampaikan bahwa nelayan mengalami kerugian akibat pembangunan dermaga pelabuhan PT KCN.

    Menurutnya, kerugian itu mencakup pengeluaran lebih untuk bahan bakar kapal, karena harus menempuh rute yang lebih jauh imbas tanggul beton yang membentang.

    Selain itu, terdapat pula penurunan hasil tangkap ikan seiring dengan pembangunan dermaga. Namun, dia menyebut telah berkomunikasi dengan Dinas KPKP mengenai hal ini.

    “Hal-hal yang mengenai nelayan dirugikan, kami selalu kemukakan. Kemarin kami didampingi oleh KPKP mengajukan ada pihak nelayan dari anggota kami yang dirugikan. Kami juga mengajukan pada KCN,” tuturnya.

  • PNLG Forum 2025 Siap Digelar di Jakarta

    PNLG Forum 2025 Siap Digelar di Jakarta

    Jakarta: Jakarta akan menjadi tuan rumah Perhelatan internasional Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) Network of Local Governments (PNLG) Forum pada tanggal 16-18 September 2025. 

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi  menerima bendera ketuanrumahan dari Kota Xiamen dalam Sidang Umum PNLG Forum 2024 digelar pada 5-9 November 2024 di Xiamen, RRT.

    PEMSEA Network of Local Governments (PNLG) Forum 2025 akan dihadiri Kepala Daerah dan Pejabat Senior dari 55 kota (anggota reguler) dan 5 anggota asosiasi yang berasal dari 10 negara anggota PEMSEA. Para pakar kelautan terkemuka di wilayah Asia Timur juga akan hadir di forum internasional ini.

    “Melalui kegiatan ini, Jakarta menunjukan komitmen tinggi terhadap pengelolaan ruang laut secara terpadu tidak hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat global,” tulis unggahan kanal YouTube PEMPROV DKI JAKARTA seperti dikutip Jumat, 12 September 2025.

    Perhelatan internasional ini menjadi sinyal positif  kondisi Jakarta yang semakin aman. Meski beberapa fasilitas umum sempat rusak dan terbakar dalam aksi demonstrasi yang berujung kericuhan pada 28-30 Agustus lalu, namun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan cepat melakukan perbaikan. 

    Tidak hanya direnovasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  juga menggunakan kampanye Jaga Jakarta yang kini dijadikan nama Halte Transjakarta Senen Sentral. 

    Peresmian yang ditandatangani langsung oleh Pramono Anung itu bukan hanya sekadar administratif, tetapi juga bentuk refleksi agar kerusuhan sebelumnya yang merusak fasilitas umum tidak terulang kembali.
     

    Keanggotaan Jakarta dalam PNLG  untuk Pembangunan Pesisir Berkelanjutan diakui sebagai salah satu penggerak utama dalam mewujudkan tujuan Strategi Pembangunan Berkelanjutan untuk Laut Asia Timur (SDS-SEA) dalam upayanya untuk mencakup 25 persen garis pantai regional dengan program pengelolaan pesisir terpadu (ICM) pada tahun 2021.

    Didirikan secara resmi pada bulan Desember 2006 di Haikou, Tiongkok, PNLG telah memberikan kontribusi besar terhadap implementasi SDS-SEA dengan memfasilitasi implementasi program ICM dan membahas aspek-aspek pembangunan berkelanjutan dalam berbagai forum dan pertemuan. PNLG juga berperan sebagai penyampai suara yang efektif bagi pemerintah daerah.

    PNLG terus memfasilitasi pembangunan berkelanjutan dan konservasi lingkungan sumber daya laut dan pesisir Asia Timur melalui advokasi, berbagi pengetahuan, menjalin partisipasi multi-pemangku kepentingan, dan kemitraan antara pemerintah daerah, lembaga nasional, kelompok masyarakat sipil termasuk LSM dan organisasi masyarakat, serta sektor swasta.

    Jakarta: Jakarta akan menjadi tuan rumah Perhelatan internasional Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) Network of Local Governments (PNLG) Forum pada tanggal 16-18 September 2025. 
     
    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi  menerima bendera ketuanrumahan dari Kota Xiamen dalam Sidang Umum PNLG Forum 2024 digelar pada 5-9 November 2024 di Xiamen, RRT.
     
    PEMSEA Network of Local Governments (PNLG) Forum 2025 akan dihadiri Kepala Daerah dan Pejabat Senior dari 55 kota (anggota reguler) dan 5 anggota asosiasi yang berasal dari 10 negara anggota PEMSEA. Para pakar kelautan terkemuka di wilayah Asia Timur juga akan hadir di forum internasional ini.

    “Melalui kegiatan ini, Jakarta menunjukan komitmen tinggi terhadap pengelolaan ruang laut secara terpadu tidak hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat global,” tulis unggahan kanal YouTube PEMPROV DKI JAKARTA seperti dikutip Jumat, 12 September 2025.
     
    Perhelatan internasional ini menjadi sinyal positif  kondisi Jakarta yang semakin aman. Meski beberapa fasilitas umum sempat rusak dan terbakar dalam aksi demonstrasi yang berujung kericuhan pada 28-30 Agustus lalu, namun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan cepat melakukan perbaikan. 
     
    Tidak hanya direnovasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  juga menggunakan kampanye Jaga Jakarta yang kini dijadikan nama Halte Transjakarta Senen Sentral. 
     
    Peresmian yang ditandatangani langsung oleh Pramono Anung itu bukan hanya sekadar administratif, tetapi juga bentuk refleksi agar kerusuhan sebelumnya yang merusak fasilitas umum tidak terulang kembali.
     

     
    Keanggotaan Jakarta dalam PNLG  untuk Pembangunan Pesisir Berkelanjutan diakui sebagai salah satu penggerak utama dalam mewujudkan tujuan Strategi Pembangunan Berkelanjutan untuk Laut Asia Timur (SDS-SEA) dalam upayanya untuk mencakup 25 persen garis pantai regional dengan program pengelolaan pesisir terpadu (ICM) pada tahun 2021.
     
    Didirikan secara resmi pada bulan Desember 2006 di Haikou, Tiongkok, PNLG telah memberikan kontribusi besar terhadap implementasi SDS-SEA dengan memfasilitasi implementasi program ICM dan membahas aspek-aspek pembangunan berkelanjutan dalam berbagai forum dan pertemuan. PNLG juga berperan sebagai penyampai suara yang efektif bagi pemerintah daerah.
     
    PNLG terus memfasilitasi pembangunan berkelanjutan dan konservasi lingkungan sumber daya laut dan pesisir Asia Timur melalui advokasi, berbagi pengetahuan, menjalin partisipasi multi-pemangku kepentingan, dan kemitraan antara pemerintah daerah, lembaga nasional, kelompok masyarakat sipil termasuk LSM dan organisasi masyarakat, serta sektor swasta.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Jakbar kembali tanam ratusan tanaman di Semanan

    Jakbar kembali tanam ratusan tanaman di Semanan

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat kembali menanam pohon serta tanaman hias dan sebanyak 215 batang di Jalan Dharma Permata RW 12 Taman Semanan Indah (TSI), Semanan, Kalideres, pada Jumat.

    Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Barat, Dirja Kusuma di Jakarta, menyebutkan, penanaman dilaksanakan pada area lahan milik Pemprov DKI Jakarta seluas kurang lebih 400 meter persegi (m2).

    “Kami tanam sebanyak 215 terdiri dari 15 pohon tabebuya pink dan 200 tanaman hias. Pohon tabebuya itu punya banyak manfaat, selain membantu penyerapan polusi udara, pohon ini juga dapat mencegah erosi,” ujar Dirja.

    Pohon tabebuya setinggi 2-3 meter itu ditanam dengan jarak tanam antarpohon sekitar 4-5 meter. Sedangkan 200 tanam hias, seperti patah tulang ditanam di sekeliling taman.

    “Untuk perawatannya, kami menugaskan sejumlah PJLP untuk menyiram pohon agar bisa tumbuh dan berkembang,” ujar dia.

    Sebelumnya, Suku Dinas (Sudin) Tamhut Jakarta Barat telah menanam 183.676 tanaman hias serta 322 pohon pelindung sejak Januari sampai Agustus 2025.

    Penanaman dilakukan pada aset-aset Pemprov DKI yang ada di wilayah Jakarta Barat, seperti taman, median jalan, jalur hijau, Tempat Pemakaman Umum (TPU), hutan kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat: IPO PAM Jaya Bukan Ancaman, Justru Perkuat Hak Akses Air Bersih Megapolitan 12 September 2025

    Pengamat: IPO PAM Jaya Bukan Ancaman, Justru Perkuat Hak Akses Air Bersih Megapolitan 12 September 2025

    Pengamat: IPO PAM Jaya Bukan Ancaman, Justru Perkuat Hak Akses Air Bersih
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Rencana Penawaran Umum Perdana (
    initial public offering
    /IPO) Perumda Air Minum (PAM) JAYA sempat memicu keresahan publik. Kekhawatiran itu wajar karena air merupakan kebutuhan dasar manusia. Banyak yang khawatir, bila pengelolaan air jatuh ke investor yang berorientasi laba, hak rakyat bisa terabaikan.
    Namun, pengamat sekaligus Direktur Jakarta Institut, Agung Nugroho, menilai kekhawatiran tersebut tidak sepenuhnya beralasan.
    Menurutnya, IPO bukan berarti pelepasan kendali atas sumber daya vital, melainkan peluang untuk memperkuat pelayanan air bersih di Jakarta.
    “IPO PAM Jaya seharusnya dibaca bukan sebagai liberalisasi air, melainkan sebagai strategi memperkuat kapasitas perusahaan agar setiap warga Jakarta mendapat haknya: akses air bersih yang adil, terjangkau, dan berkelanjutan,” ujar Agung dalam keterangan tertulis, Jumat (12/9/2025).
    Agung menegaskan, hukum sudah jelas menempatkan air sebagai hak dasar rakyat.
    Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menegaskan air dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
    Begitu pula Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 yang menyebutkan air minum harus tersedia secara berkelanjutan, merata, dan terjangkau.
    “Regulasi daerah, seperti Pergub DKI Jakarta Nomor 52 Tahun 2021 dan Pergub Nomor 7 Tahun 2022, mempertegas mandat itu dalam konteks Jakarta,” imbuh Agung.
    Selain itu, kata dia, posisi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai pemegang kendali menjadi faktor penting.
    Selama Pemprov DKI Jakarta tetap menjadi pemegang saham pengendali atau memiliki hak veto, arah kebijakan tidak akan bergeser dari mandat pelayanan publik.
    Menurut Agung, IPO juga membuka pintu transparansi. Dengan status perusahaan terbuka, laporan keuangan dan kinerja harus diumumkan secara berkala.
    Hal itu memberi ruang bagi publik dan pemegang saham untuk menagih akuntabilitas, sesuatu yang sulit didapat dari perusahaan tertutup.
    “Tambahan modal dari IPO bisa mempercepat target layanan 100 persen. Tanpa suntikan dana segar, program perluasan jaringan akan tersendat, dan kelompok miskin tetap menjadi korban,” ucap Agung
    Meski begitu, ia mengingatkan pentingnya pagar pengaman. Antisipasi yang diperlukan antara lain membatasi kepemilikan asing, menetapkan aturan dividen dan tarif yang melindungi konsumen, serta memastikan klausul pelayanan publik masuk dalam anggaran dasar perusahaan.
    Selain itu, pengawasan DPRD dan lembaga independen juga harus berjalan ketat agar pelayanan tetap berpihak pada masyarakat.
    “Air adalah hak, bukan barang dagangan. Regulasi nasional hingga kebijakan daerah sudah cukup kuat untuk menjamin hal itu. Selama Pemprov DKI Jakarta mempertahankan kendali, publik tidak perlu khawatir,” kata Agung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Awal Mula Proyek Tanggul di Laut Cilincing, Dimulai Sejak Era Sutiyoso

    Awal Mula Proyek Tanggul di Laut Cilincing, Dimulai Sejak Era Sutiyoso

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Karya Citra Nusantara (KCN) buka suara perihal awal mula proyek tanggul beton di laut Marunda, Cilincing, Jakarta Utara yang belakangan menuai sorotan publik.

    Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi menyampaikan bahwa tanggul itu merupakan bagian dari pembangunan dermaga baru di kawasan pelabuhan, bukan pembatas laut sebagaimana informasi yang sebelumnya beredar.

    Namun, jika merunut ke belakang, Widodo menjelaskan bahwa proyek ini telah berlangsung sesaat setelah Indonesia mengalami krisis perekonomian pada 1998. Studi kelayakan untuk proyek pelabuhan strategis ini bahkan telah dilakukan pada 1999.

    “Jadi proyek ini sebetulnya justru diinisiasi oleh Pemprov [DKI], zamannya Gubernur Pak Sutiyoso tahun 2004. Setelah krisis 1998, pada saat itu mulai ada ide kolaborasi dengan swasta,” katanya dalam konferensi pers di lokasi, Jumat (12/9/2025).

    Menurutnya, pemerintah lantas melakukan tender bagi perusahaan swasta dalam mewujudkan inisiasi itu. Widodo menyebut, pihaknya memenangkan tender, kemudian berkolaborasi dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) selaku perusahaan pelat merah untuk membentuk joint venture alias perusahaan patungan.

    Dari proses ini, PT KCN lahir. Pemprov DKI Jakarta disebutnya juga mengetahui hal ini karena merupakan pemegang saham PT KBN sebesar 26%.

    “Kami berkolaborasi dengan KBN sebagai BUMN, membentuk anak perusahaan dalam hal ini KCN atau Karya Citra Nusantara, dengan komposisi saat ini KBN memiliki 17,5% saham goodwill tanpa keluar uang satu rupiah pun,” jelas Widodo. 

    Dalam perkembangannya sebagai proyek pelabuhan strategis, terdapat berbagai penyesuaian terhadap undang-undang baru hingga isu kepemilikan yang harus diselesaikan. Izin pembangunan terminal umum pun baru dikeluarkan pada 2010, kemudian berlanjut ke tahap-tahap pembangunan berikutnya.

    Saat ini, dia menyebut bahwa pembangunan dermaga atau pier ketiga di kawasan PT KCN tengah berlangsung. Dermaga pertama telah rampung dan beroperasi penuh, sedangkan dermaga kedua memasuki tahap akhir pembangunan kendati juga telah beroperasi.

    “Proyek ini baru jadi boleh dibilang 70%, ada pier 1 yang sebelah kiri, ada pier 2 yang di tengah ini baru akan selesai 2025, dan di pier 3 yang ini sekarang jadi ramai isunya ada tanggul beton, itu kalau kita lihat itu breakwater, bagian dari pembangunan pelabuhan,” kata Widodo.

    Dengan demikian, dia menargetkan bahwa pembangunan dermaga ketiga dapat rampung pada tahun depan. Hal ini disebutnya akan bertepatan dengan ulang tahun ke-500 DKI Jakarta dan selesainya proyek jalan tol New Priok Eastern Access (NPEA) di lokasi yang berdekatan.

    Pada kesempatan yang sama, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan bahwa berdasarkan verifikasi lapangan, pembangunan tanggul yang berfungsi sebagai breakwater alias pemecah gelombang untuk proyek dermaga baru itu sejatinya telah sesuai dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang diterbitkan.

    Namun demikian, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut KKP Fajar Kurniawan mengingatkan PT KCN agar mencegah dampak lingkungan dan sosial dari pembangunan tersebut.

    “Dalam PKKPRL itu ada 16 kewajiban pemegang PKKPRL, dia harus jaga ekosistem yang ada di situ jika ada yang rusak, dia harus terlibat dalam rehabilitasi ekosistem yang ada, kemudian juga dari aspek sosialnya juga tidak menimbulkan konflik sosial,” ujarnya menanggapi adanya kabar keluhan dari nelayan terkait proyek tersebut.

  • Silat Betawi sebagai sarana pembinaan karakter anak

    Silat Betawi sebagai sarana pembinaan karakter anak

    Jakarta (ANTARA) – Matahari baru beranjak naik di langit Setu Babakan, Jakarta Selatan, Kamis (11/9) pagi. Namun halaman Gedung Serba Guna Kampung MH Thamrin tampak sudah riuh oleh langkah kaki dan suara anak-anak.

    Mereka mengenakan seragam perguruan pencak silat berbagai warna, yakni biru, hitam, merah, kuning. Pesilat anak-anak itu terlihat akrab bercengkerama dengan teman maupun pelatih.

    Di satu sudut, seorang guru silat merapikan sabuk muridnya. Di sudut lain, orang tua sibuk mengabadikan momen bersama anak-anak mereka.

    Suasana itu terjadi pada pembukaan Kejuaraan Pencak Silat Tradisional “Maen Pukul Betawi 2025”.

    Panitia mengemas ajang ini bukan sekadar kompetisi seni bela diri, tetapi juga sarana memperkenalkan nilai budaya Betawi kepada generasi muda sejak dini.

    “Kami ingin anak-anak mengenal dan mencintai silat Betawi sebagai warisan leluhur,” kata Ketua Panitia Farah Aini.

    Kejuaraan yang diikuti lebih dari 300 anak dari sekitar 40 perguruan itu berfokus pada koreografi dan kekayaan gerak, bukan duel fisik, sehingga ramah terhadap anak.

    Di luar arena, deretan gerai kuliner khas lokal berjajar seperti selendang mayang, kerak telor, toge goreng, bakso, mie ayam, hingga gado-gado dan nasi uduk. Semua ramai disambangi peserta dan tamu undangan.

    Aroma makanan bercampur riuh suara anak-anak, menciptakan suasana festival budaya yang hidup. Ajang perdana ini mampu menjadi ruang silaturahmi dan promosi ekonomi lokal.

    Guru silat melatih muridnya sebelum tampil di Kejuaran Pencak Silat Tradisional “Maen Pukul Betawi 2025” di Setu Babakan, Jakarta, Kamis (11/9/2025). ANTARA/Aria Ananda/am.

    Filosofi silat

    Pelatih Perguruan Pencak Silat Cingkrik Betawi Rusunawa, Iwan (41) membawa sepuluh muridnya untuk ikut berkompetisi pada ajang “Maen Pukul Betawi 2025”.

    Iwan tampak bersalaman dengan guru-guru dari perguruan pencak silat lain diikuti para murid-muridnya. Suasana terasa hangat, penuh persaudaraan dan saling hormat antar-pesilat, baik tua maupun muda.

    Pelestarian salah satu seni bela diri nasional ini bukan hanya tentang menjaga warisan budaya, tetapi juga menanamkan nilai-nilai luhur pada generasi muda.

    “Kita mesti mendidik anak-anak supaya bermental baja, badan kuat, sopan, dan bertata krama. Itu semua ada di silat,” kata Iwan saat mendampingi anak-anak asuhnya untuk naik arena.

    Para pesilat biasa melakukan latihan rutin setiap pekan, dua hingga tiga kali. Anak-anak itu mengatur waktu antara sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler.

    Silat bukan hanya latihan fisik, tapi juga pembiasaan. Dari silat, anak bisa belajar mengelola emosi, tidak cepat marah, dan memahami arti kerja sama.

    Rafi (12), salah satu peserta mengaku mulai belajar silat sejak kelas tiga SD karena terinspirasi penampilan silat aktor Iko Uwais di film laga yang suka ditontonnya.

    Gerakan silat meliputi teknik dasar kuda-kuda, pola langkah, pukulan, tendangan, dan tangkisan yang mirip dengan tarian dipelajari dengan sungguh-sungguh sebelum tampil bersama teman seperguruannya.

    Dia termotivasi untuk terus belajar silat agar dapat semakin lihai seperti idolanya. “Pertandinganya seru. Banyak yang jago (silat). Saya jadi ingin terus belajar supaya bisa seperti Iko Uwais,” katanya sambil menggenggam sabuk hijau di pinggangnya.

    Sementara Aisyah (11) dari perguruan lain juga mengaku bangga bisa tampil di ajang ini. Menurutnya, setiap aliran silat memiliki keunikan sendiri.

    Selama dua tahun terakhir ia tekun berlatih. Kali ini menjadi kesempatan pertamanya untuk menunjukkan kemampuan di depan juri profesional.

    Setelah tampil, Aisyah terlihat sumringah bisa berkenalan dan bercanda dengan teman baru yang juga belajar silat seperti dirinya.

    Menurutnya, silat penting dipelajari perempuan untuk dapat membela diri dan keluarga di masa depan. “Kalau ada orang jahat, atau penculik, kita bisa pakai silat (untuk melawan),” ungkapnya dengan nada polos.

    Pesilat-pesilat cilik Bersiap memasuki gelanggang untuk tampil di Kejuaran Pencak Silat Tradisional “Maen Pukul Betawi 2025”, Setu Babakan, Jakarta, Kamis (11/9/2025). ANTARA/Aria Ananda/am.

    Silat dan pembinaan karakter

    Psikolog anak dan remaja Vera Itabiliana Hadiwidjojo menilai silat Betawi bukan hanya keterampilan fisik, tetapi juga pendidikan karakter.

    Nilai-nilai tradisi silat mulai dari adab hormat kepada guru, keberanian tanpa arogansi, gotong royong, hingga kesederhanaan bisa dipraktikkan dan melekat langsung kepada anak-anak dari usia dini, bukan hanya sekedar teori yang dipelajari di sekolah.

    “Melalui silat, anak belajar disiplin, kesabaran, menghargai orang lain, serta menjaga diri. Nilai-nilai ini penting untuk membentuk karakter anak sejak dini,” kata Vera.

    Latihan silat juga membantu anak menyalurkan energi fisik berlebih, melatih rasa memiliki, serta memberi dukungan sosial dari teman sebaya dan guru. Semua ini berperan besar bagi kesehatan mental anak.

    Vera juga menekankan pentingnya peran orang tua dan guru. Ia menyarankan kedua pihak menanamkan nilai yang sama di rumah dan sekolah.

    Konsistensi penanaman nilai di rumah dan sekolah, dukungan emosional, serta keteladanan disiplin dan etika menjadi kunci agar pendidikan karakter berjalan efektif.

    Terlebih, di era digital ini anak-anak Indonesia seperti ‘diserang’ oleh banyak inovasi teknologi dari permainan digital hingga banjir informasi dari gadget dan tontonan lewat dunia maya.

    “Budaya lokal memberi anak akar identitas sehingga mereka lebih kokoh menghadapi pengaruh luar,” tegasnya.

    Harapan masa depan

    Panitia Kejuaraan Pencak Silat Tradisional “Maen Pukul Betawi 2025” berharap kejuaraan ini menjadi agenda rutin tahunan agar generasi muda makin dekat dengan budaya Betawi.

    Bagi anak-anak, pengalaman ini sudah menjadi kemenangan tersendiri. Mereka bisa belajar, berteman, dan lebih mencintai budaya leluhur mereka.

    Kejuaraan “Maen Pukul Betawi 2025” bisa menjadi contoh bahwa pencak silat bukan hanya seni bela diri, melainkan sarana pembinaan karakter generasi muda.

    Rencana Pemprov DKI Jakarta menjadikan pencak silat sebagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah untuk memperkuat hal tersebut.

    Plt Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Mochamad Miftahulloh Tamary menyebut langkah tersebut penting agar generasi muda tidak hanya mengenal, tetapi juga mencintai akar budayanya.

    “Pemajuan kebudayaan itu sangat diperlukan bagi setiap bangsa sebagai akar, yang memberi makna siapa kita, dari mana kita berasal, dan ke mana kita melangkah,” ujarnya.

    Pemajuan budaya Betawi dimasukkan dalam muatan lokal sekolah melalui empat pilar strategis yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.

    Dengan langkah ini, pencak silat Betawi tidak lagi hanya hidup di gelanggang perguruan, tetapi hadir di ruang kelas.

    Anak-anak Jakarta berkesempatan mengenal seni bela diri warisan leluhur sebagai bagian dari pendidikan karakter, sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas budaya mereka sendiri.

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 3 Titik Proyek Galian hingga Akhir 2025 Penyebab Macet di Jakarta Megapolitan 11 September 2025

    3 Titik Proyek Galian hingga Akhir 2025 Penyebab Macet di Jakarta Megapolitan 11 September 2025

    3 Titik Proyek Galian hingga Akhir 2025 Penyebab Macet di Jakarta
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kemacetan di sejumlah ruas jalan Jakarta kian diperparah dengan adanya proyek galian dan infrastruktur yang berlangsung hampir bersamaan.
    Setidaknya ada tiga titik pekerjaan besar yang berpotensi menambah parahnya macet di Jakarta hingga akhir 2025.
    Tiga titik pekerjaan infrastruktur tersebut, yakni di kawasan TB Simatupang (Jakarta Selatan), Jalan Perniagaan Raya (Jakarta Barat), dan DI Panjaitan (Jakarta Timur).
    1. TB Simatupang
    Di TB Simatupang, Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta memberlakukan rekayasa lalu lintas sejak Juli hingga Desember 2025.
    Rekayasa ini dilakukan karena adanya proyek pemasangan pipa air limbah sepanjang 2.549 meter, termasuk penggalian, pemasangan pipa dengan metode jacking, hingga pembuatan manhole.
    2. Jalan Perniagaan Raya
    Sementara itu, Jalan Perniagaan Raya di Jakarta Barat terdampak proyek Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) Zona-1 Paket 3 Segmen 6 yang dikerjakan Kementerian PUPR.
    Galian sepanjang 10–15 meter memakan separuh badan jalan dan hanya menyisakan satu jalur untuk kendaraan. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan kerap mengular.
    Proyek ini dijadwalkan berlangsung cukup lama, mulai Agustus 2025 hingga Desember 2027.
    3. DI Panjaitan
    Adapun di DI Panjaitan, Jakarta Timur, Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) tengah membangun saluran drainase di kawasan Cawang–Kebon Nanas.
    Pekerjaan dengan metode jacking ini dibagi menjadi delapan joint pit dan diproyeksikan selesai pada 22 Desember 2025.
    Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan perlunya aturan khusus agar proyek galian tidak lagi menjadi biang kemacetan.
    Menurutnya, koordinasi lintas lembaga dan badan usaha mutlak diperlukan.
    “Kemarin dalam rapat paripurna kami sudah membahas hal tersebut dan saya minta untuk berikutnya enggak boleh terjadi lagi pembangunan yang tanpa koordinasi yang baik,” ujar Pramono di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).
    Pramono menekankan agar setiap pekerjaan infrastruktur di jalan melibatkan BUMD, dinas teknis, hingga Dinas Perhubungan.
    Dengan begitu, proyek dapat berjalan tanpa menimbulkan gangguan besar bagi masyarakat.
    “Saya benar-benar concern untuk urusan kemacetan di Jakarta termasuk yang paling utama adalah di TB Simatupang,” ucap Pramono.
    Pemprov DKI Jakarta diharapkan dapat memastikan setiap proyek berjalan efisien, terjadwal rapi, dan minim gangguan lalu lintas, sehingga warga tidak harus menanggung beban macet berlarut-larut.
    (Reporter: Ruby Rachmadina | Editor: Larissa Huda)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.