Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Tarif Rp 1 Naik Transportasi Umum Jakarta Berlaku Hari Ini, Apa Syaratnya?

    Tarif Rp 1 Naik Transportasi Umum Jakarta Berlaku Hari Ini, Apa Syaratnya?

    Jakarta

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali memberlakukan tarif Rp 1 untuk transportasi umum. Program gratis naik angkutan umum di Jakarta berlaku selama dua hari. Catat syaratnya.

    Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengumumkan program tarif transportasi publik Rp 1 kembali hadir. Kali ini, tarif Rp 1 berlaku untuk memperingati Hari Perhubungan Nasional 2025 dan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional 2025.

    Program tarif Rp 1 ini berlaku selama dua hari, tepatnya pada 17 September 2025 dan 19 September 2025. Warga Jakarta bisa menikmati tarif Rp 1 naik transportasi umum mulai pukul 00.00 sampai 23.59 WIB.

    Dikutip dari akun Instagram resmi Dishub DKI Jakarta, tarif transportasi publik Rp 1 berlaku untuk layanan Transjakarta (BRT, non-BRT, Transjabodetabek), LRT Jakarta (Pegangsaan Dua-Velodrome PP), dan MRT Jakarta.

    Semua warga pengguna Transjakarta, LRT Jakarta dan MRT Jakarta dapat menikmati tarif transportasi publik Rp 1. Metode pembayaran yang dapat digunakan antara lain kartu uang elektronik (Bank Mandiri e-Money, Bank BCA Flazz, Bank BNI Tap Cash, Bank BRI Brizzi, kartu JakLingko, KMT dan Jakcard), aplikasi JakLingko serta MyMRTJ.

    Tidak ada syarat khusus untuk mendapatkan tarif Rp 1 naik transportasi publik. Namun, selama periode ini, penumpang tetap perlu melakukan tap in dan tap out menggunakan kartu elektronik atau aplikasi yang didukung. Nantinya saldo yang terpotong hanya Rp 1.

    Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan program ini merupakan bentuk apresiasi Pemprov DKI terhadap masyarakat yang telah mendukung penggunaan transportasi publik.

    “Melalui tarif Rp1 ini, kami ingin mengajak lebih banyak warga untuk mencoba layanan transportasi massal sekaligus merayakan Hari Perhubungan Nasional dan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan semangat kebersamaan,” ujar Syafrin seperti dikutip situs resmi Pemprov DKI Jakarta.

    Syafrin mengimbau agar masyarakat memanfaatkan kesempatan ini untuk beralih ke transportasi publik dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Menurutnya, dengan beralih ke transportasi publik, bisa membantu mengurangi kemacetan dan emisi di Jakarta.

    “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk merasakan pengalaman positif dalam bertransportasi. Program ini diharapkan bisa mendorong warga untuk menjadikan transportasi publik sebagai pilihan utama,” sebut Syafrin.

    (rgr/din)

  • ​Buka PNLG Forum 2025, Gubernur Pramono Tegaskan Komitmen Jakarta Bangun Ekonomi Biru Berkelanjutan

    ​Buka PNLG Forum 2025, Gubernur Pramono Tegaskan Komitmen Jakarta Bangun Ekonomi Biru Berkelanjutan

    Jakarta: Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara resmi membuka Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) Network of Local Government (PNLG) Forum 2025 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, pada Selasa, 16 September 2025. Forum internasional ini diharapkan dapat memperkuat kepemimpinan Jakarta dalam pembangunan ekonomi biru berkelanjutan. 

    Dalam pidatonya, Gubernur Pramono menegaskan, sebagai tuan rumah PNLG Forum 2025, Jakarta merasa terhormat sekaligus mengemban tanggung jawab besar. Jakarta sebagai kota megapolitan dan kota pesisir memiliki tantangan nyata, seperti banjir rob, abrasi pantai, polusi laut, serta dampak langsung dari perubahan iklim. Namun, di balik tantangan tersebut, tersimpan peluang besar untuk menghadirkan solusi melalui ekonomi biru yang inklusif.

    “Jakarta berperan penting dalam mengembangkan model ekonomi biru yang bertujuan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan ekosistem laut dan pesisir. Wilayah laut Jakarta seluas 6.977,5 km² dengan garis pantai sepanjang 120 km dan 113 pulau adalah harta karun yang akan menentukan wajah baru Jakarta,” papar Gubernur Pramono. 

    Mengusung tema “Towards a Sustainable and Inclusive Blue Economy: Linking Climate, Nature and Energy”, forum ini menekankan pentingnya keterkaitan antara aksi iklim, konservasi alam, dan transisi energi untuk memperkuat ketahanan masyarakat pesisir.

    Tema tersebut sejalan dengan arah pembangunan Jakarta sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menempatkan lingkungan hidup dan ekonomi biru sebagai arus utama transformasi menuju kota global berkelanjutan.

    “Masa depan Jakarta adalah menjadi kota global yang berkelanjutan, tangguh, dan berbasis kelautan,” terang Pramono. 

    Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta telah mengadopsi pendekatan Integrated Coastal Management (ICM) melalui skema Sustainable Development Strategy (SDS) untuk menyinergikan tata ruang, pengendalian banjir rob, dan pengelolaan pulau kecil. 

    Menurut Gubernur Pramono, Jakarta memiliki potensi wisata bahari berstandar internasional, seperti kawasan Ancol, wisata pulau dengan konsep resort, dan inclusive tourism berbasis masyarakat. Restorasi ekosistem dijalankan melalui penanaman mangrove, transplantasi karang, dan konservasi habitat laut yang juga berperan sebagai solusi mitigasi iklim berbasis blue carbon.

    Selain itu, masyarakat Kepulauan Seribu diberdayakan melalui perikanan berkelanjutan, ekowisata bahari, budidaya perikanan, dan pengembangan UMKM berbasis kelautan dan perikanan.

    “Pemprov DKI Jakarta sangat serius dalam pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kami. Pendekatan ICM yang kami terapkan membutuhkan terobosan-terobosan segar. Tata kelola ICM harus didorong lebih konsisten,” ujarnya. 

    Dalam forum ini, sebagai bentuk komitmen, akuntabilitas, dan langkah strategis ke depan, Gubernur Pramono meluncurkan “State of The Coast (SoC) Jakarta 2025″. Hal tersebut menjadi bukti komitmen Pemprov DKI untuk melindungi kawasan pesisir, memberdayakan warga, serta mendorong pembangunan laut yang berkelanjutan.

    “Jakarta bukan hanya pusat pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga rumah bagi lebih dari 10 juta penduduk dengan 113 pulau kecil dan lebih dari setengah juta hektar wilayah laut. Kami ingin menunjukkan bahwa kota besar tidak harus menjadi beban lingkungan, melainkan bisa menjadi pelopor solusi global. PNLG Forum ini adalah momentum untuk membuktikan komitmen itu,” tegasnya. 
     

    Pramono berharap, forum ini tidak hanya berhenti pada diskusi kebijakan, tetapi juga menghadirkan aksi nyata. Para peserta akan berkunjung ke Kepulauan Seribu guna melakukan penanaman mangrove dan karang, restocking ikan, serta bertemu langsung dengan komunitas lokal yang mengelola lingkungan dan produk UMKM.

    “Hasil jangka pendek dari forum ini yang harus terlihat dan dirasakan, di antaranya pesisir yang lebih hijau, laut yang lebih bersih, dan masyarakat pesisir yang lebih berdaya. Itulah wajah ekonomi biru yang kami perjuangkan,” pungkasnya. 

    Sebagai tambahan informasi, PNLG adalah jejaring pemerintah lokal di Asia Timur yang berkomitmen pada pengelolaan pesisir dan laut berkelanjutan. Forum tahunannya menjadi wadah berbagi praktik terbaik, memperkuat kolaborasi, serta mendorong aksi nyata di tingkat lokal untuk menjawab tantangan global.

    Forum internasional ini menghadirkan lebih dari 55 pemerintah daerah anggota PNLG, perwakilan kementerian, pakar kelautan dan perubahan iklim, akademisi, dunia usaha, serta organisasi masyarakat sipil dari seluruh kawasan Asia Timur.

    Jakarta: Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara resmi membuka Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) Network of Local Government (PNLG) Forum 2025 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, pada Selasa, 16 September 2025. Forum internasional ini diharapkan dapat memperkuat kepemimpinan Jakarta dalam pembangunan ekonomi biru berkelanjutan. 
     
    Dalam pidatonya, Gubernur Pramono menegaskan, sebagai tuan rumah PNLG Forum 2025, Jakarta merasa terhormat sekaligus mengemban tanggung jawab besar. Jakarta sebagai kota megapolitan dan kota pesisir memiliki tantangan nyata, seperti banjir rob, abrasi pantai, polusi laut, serta dampak langsung dari perubahan iklim. Namun, di balik tantangan tersebut, tersimpan peluang besar untuk menghadirkan solusi melalui ekonomi biru yang inklusif.
     
    “Jakarta berperan penting dalam mengembangkan model ekonomi biru yang bertujuan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan ekosistem laut dan pesisir. Wilayah laut Jakarta seluas 6.977,5 km² dengan garis pantai sepanjang 120 km dan 113 pulau adalah harta karun yang akan menentukan wajah baru Jakarta,” papar Gubernur Pramono. 

    Mengusung tema “Towards a Sustainable and Inclusive Blue Economy: Linking Climate, Nature and Energy”, forum ini menekankan pentingnya keterkaitan antara aksi iklim, konservasi alam, dan transisi energi untuk memperkuat ketahanan masyarakat pesisir.
     
    Tema tersebut sejalan dengan arah pembangunan Jakarta sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menempatkan lingkungan hidup dan ekonomi biru sebagai arus utama transformasi menuju kota global berkelanjutan.
     
    “Masa depan Jakarta adalah menjadi kota global yang berkelanjutan, tangguh, dan berbasis kelautan,” terang Pramono. 
     
    Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta telah mengadopsi pendekatan Integrated Coastal Management (ICM) melalui skema Sustainable Development Strategy (SDS) untuk menyinergikan tata ruang, pengendalian banjir rob, dan pengelolaan pulau kecil. 
     
    Menurut Gubernur Pramono, Jakarta memiliki potensi wisata bahari berstandar internasional, seperti kawasan Ancol, wisata pulau dengan konsep resort, dan inclusive tourism berbasis masyarakat. Restorasi ekosistem dijalankan melalui penanaman mangrove, transplantasi karang, dan konservasi habitat laut yang juga berperan sebagai solusi mitigasi iklim berbasis blue carbon.
     
    Selain itu, masyarakat Kepulauan Seribu diberdayakan melalui perikanan berkelanjutan, ekowisata bahari, budidaya perikanan, dan pengembangan UMKM berbasis kelautan dan perikanan.
     
    “Pemprov DKI Jakarta sangat serius dalam pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kami. Pendekatan ICM yang kami terapkan membutuhkan terobosan-terobosan segar. Tata kelola ICM harus didorong lebih konsisten,” ujarnya. 
     
    Dalam forum ini, sebagai bentuk komitmen, akuntabilitas, dan langkah strategis ke depan, Gubernur Pramono meluncurkan “State of The Coast (SoC) Jakarta 2025”. Hal tersebut menjadi bukti komitmen Pemprov DKI untuk melindungi kawasan pesisir, memberdayakan warga, serta mendorong pembangunan laut yang berkelanjutan.
     
    “Jakarta bukan hanya pusat pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga rumah bagi lebih dari 10 juta penduduk dengan 113 pulau kecil dan lebih dari setengah juta hektar wilayah laut. Kami ingin menunjukkan bahwa kota besar tidak harus menjadi beban lingkungan, melainkan bisa menjadi pelopor solusi global. PNLG Forum ini adalah momentum untuk membuktikan komitmen itu,” tegasnya. 
     

     
    Pramono berharap, forum ini tidak hanya berhenti pada diskusi kebijakan, tetapi juga menghadirkan aksi nyata. Para peserta akan berkunjung ke Kepulauan Seribu guna melakukan penanaman mangrove dan karang, restocking ikan, serta bertemu langsung dengan komunitas lokal yang mengelola lingkungan dan produk UMKM.
     
    “Hasil jangka pendek dari forum ini yang harus terlihat dan dirasakan, di antaranya pesisir yang lebih hijau, laut yang lebih bersih, dan masyarakat pesisir yang lebih berdaya. Itulah wajah ekonomi biru yang kami perjuangkan,” pungkasnya. 
     
    Sebagai tambahan informasi, PNLG adalah jejaring pemerintah lokal di Asia Timur yang berkomitmen pada pengelolaan pesisir dan laut berkelanjutan. Forum tahunannya menjadi wadah berbagi praktik terbaik, memperkuat kolaborasi, serta mendorong aksi nyata di tingkat lokal untuk menjawab tantangan global.
     
    Forum internasional ini menghadirkan lebih dari 55 pemerintah daerah anggota PNLG, perwakilan kementerian, pakar kelautan dan perubahan iklim, akademisi, dunia usaha, serta organisasi masyarakat sipil dari seluruh kawasan Asia Timur.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • 5.729 Kartu Layanan Gratis sudah didistribusikan di Jakarta 

    5.729 Kartu Layanan Gratis sudah didistribusikan di Jakarta 

    Jakarta (ANTARA) – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) telah mendistribusikan 5.729 Kartu Layanan Gratis (KLG) di Jakarta Barat dan Jakarta Utara bekerjasama dengan pemerintah kota di dua wilayah tersebut.

    Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza di Jakarta, Selasa menyebutkan, KLG yang didistribusikan di Jakarta Barat (Jakbar) sebanyak 3.368 kartu, sementara di Jakarta Utara (Jakut) 2.361 KLG.

    Saat ini, sebanyak 2.651 kartu siap didistribusikan ke pendaftar sekaligus penerima manfaat di Jakarta Pusat (Jakpus).

    Welfizon menyampaikan, kolaborasi dengan pemerintah wilayah Jakarta merupakan upaya percepatan pendistribusian KLG kepada masyarakat sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

    Pihaknya berkoordinasi dengan semua wilayah untuk percepatan pendistribusian KLG dan Jakarta Pusat adalah wilayah ketiga, setelah sebelumnya Jakarta Barat dan Jakarta Utara.

    Dengan kerja sama ini, distribusi dilakukan melalui kecamatan, yang kemudian diturunkan ke kelurahan sampai ke pada penerimanya langsung.

    Sebelumnya, pengambilan KLG hanya bisa dilakukan terbatas di kantor pusat Transjakarta, Cawang, Jakarta Timur, dan beberapa halte Transjakarta saja.

    Sebagai informasi tambahan, pendaftaran KLG bisa dilakukan secara online melalui situs klg.transjakarta.co.id.

    Adapun KLG diperuntukkan bagi 15 golongan, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya, tenaga kontrak yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta, peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

    Kemudian, karyawan swasta tertentu atau pekerja dengan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) melalui Bank Jakarta, penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

    Lalu, penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu, penerima beras Keluarga Sejahtera (Raskin) yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

    Berikutnya, Veteran Republik Indonesia, penyandang disabilitas, penduduk lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun, pengurus masjid (marbut/marbot), pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta juru pemantau jentik (Jumantik).

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Heboh Tanggul Beton Cilincing Diprotes, KKP: Itu Warga Pendatang

    Heboh Tanggul Beton Cilincing Diprotes, KKP: Itu Warga Pendatang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyinggung keberadaan nelayan pendatang dalam polemik pembangunan tanggul beton untuk dermaga pelabuhan di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

    Wakil Menteri KP Didit Herdiawan menyampaikan bahwa PT Karya Citra Nusantara (KCN) telah mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk proyek itu sejak 2023 serta telah melaksanakan kegiatan pembangunan sejak 2024.

    “Sudah melakukan mitigasi, sudah memberikan CSR [tanggung jawab sosial perusahaan] kepada penduduk setempat sampai selesai, dan sudah melakukan kegiatan sosialisasi. Namun demikian, penduduk di sana ada yang baru datang,” kata Didit dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

    Didit lantas menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta turun tangan untuk memitigasi persoalan lebih lanjut dengan melihat kartu tanda penduduk (KTP) nelayan di daerah tersebut.

    Lebih lanjut, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono memerinci bahwa hal ini berkaitan dengan penyaluran CSR maupun kompensasi kepada nelayan agar lebih tepat sasaran.

    “Dari Pemda akan melakukan mitigasi terkait dengan kependudukan. Jadi kalau yang memang [warga] di situ, mereka akan melakukan pembiayaan sekolah anak-anaknya itu sampai lulus, sampai mungkin kuliah,” ujarnya.

    Ipung, sapaan akrabnya, juga memastikan bahwa PT KCN telah melakukan kewajiban pembayaran pajak kepada Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp26 miliar per tahun atas operasional kawasan tersebut.

    Dia memaparkan bahwa PT KCN berada dalam pengawasan, pengaturan, dan pemberian izin oleh Kementerian Perhubungan serta dalam status mitra konsesi selama 70 tahun dalam pengembangan infrastruktur dan operasional pelabuhan Marunda.

    Sebelumnya, PT KCN telah memberikan klarifikasi terkait pembangunan tanggul beton yang menjadi polemik dalam beberapa waktu itu. Widodo Setiadi selaku Direktur Utama PT KCN menyampaikan bahwa konstruksi tanggul tersebut merupakan breakwater (pemecah gelombang) untuk membangun dermaga alias pier baru.

    Konstruksi ini juga merupakan bagian dari proyek pembangunan kawasan pelabuhan yang digagas pemerintah dengan menggandeng swasta, serta disebutnya termasuk dalam proyek non-APBD maupun non-APBN.

    “Proyek ini baru jadi boleh dibilang 70%, ada pier 1 yang sebelah kiri, ada pier 2 yang di tengah ini baru akan selesai 2025, dan di pier 3 yang ini sekarang jadi ramai isunya ada tanggul beton, itu kalau kita lihat itu breakwater, bagian dari pembangunan pelabuhan,” katanya dalam konferensi pers di kawasan PT KCN, Jakarta Utara, Jumat (12/9/2025).

    Widodo juga menyebut telah memiliki PKKPRL hingga analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang memadai. Pihaknya tengah mengkaji skema kompensasi bagi nelayan yang terdampak keberadaan konstruksi tersebut.

  • Cara Daftar Antrean KJP Sembako Pasar Jaya, Cuma Bisa Dibuka 3 Jam per Hari
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        16 September 2025

    Cara Daftar Antrean KJP Sembako Pasar Jaya, Cuma Bisa Dibuka 3 Jam per Hari Megapolitan 16 September 2025

    Cara Daftar Antrean KJP Sembako Pasar Jaya, Cuma Bisa Dibuka 3 Jam per Hari
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Cara daftar antrean KJP Pasar Jaya pada September 2025 hanya dapat dilakukan secara online, dan sistem pendaftaran ini hanya dibuka selama tiga jam per hari.
    Pendaftaran dilakukan melalui tautan resmi
    https://antriankjp.pasarjaya.co.id/

    https://ots.pasarjaya.co.id/
    , yang bisa diakses mulai pukul 14.00–17.00 WIB.
    Kuota antrean terbatas sehingga pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus disarankan segera mendaftar saat sistem dibuka.
    Langkah Registrasi Antrean KJP:
    Pengambilan tetap berlangsung pukul 08.00–17.00 WIB sesuai lokasi dan jadwal yang dipilih.
    Pembayaran dilakukan di kasir menggunakan saldo KJP Plus atau bantuan pendidikan lain yang berlaku, sehingga peserta wajib memastikan saldo mencukupi.
    Bazaar berlangsung mulai pagi hingga sore hari, menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, seperti beras, minyak goreng, gula, dan produk pangan lain.
    Program pangan murah ini merupakan strategi Pemprov DKI Jakarta bersama Perumda Pasar Jaya untuk menekan biaya hidup warga sekaligus menyalurkan subsidi pangan tepat sasaran dengan sistem antrean online yang lebih tertib dan transparan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cara Daftar Antrean KJP Sembako Pasar Jaya, Cuma Bisa Dibuka 3 Jam per Hari
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        16 September 2025

    Link Resmi Antrean KJP Sembako Pasar Jaya September 2025 Megapolitan 16 September 2025

    Link Resmi Antrean KJP Sembako Pasar Jaya September 2025
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Link resmi antrean KJP untuk program pangan murah September 2025 sudah dibuka dan bisa diakses masyarakat.
    Pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus disarankan segera mendaftar karena kuotanya terbatas.
    Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman
    https://antriankjp.pasarjaya.co.id

    , yang hanya bisa diakses setiap hari pukul 14.00–17.00 WIB.
    Warga pemegang KJP Plus diimbau tidak menunda karena sistem langsung menutup akses setelah kuota penuh.
    Adapun langkah registrasi sebagai berikut:
    Saat pengambilan, peserta wajib membawa dokumen asli, yakni Kartu KJP Plus (ATM dan buku rekening aktif), KTP, serta fotokopi Kartu Keluarga (KK).
    Pengambilan berlangsung pukul 08.00–17.00 WIB sesuai lokasi dan jadwal yang dipilih, dengan pembayaran menggunakan saldo KJP Plus atau bantuan pendidikan lain yang berlaku.
    Selain antrean daring, Perumda Pasar Jaya juga menggelar bazaar pangan murah terbuka untuk masyarakat umum di Jakarta Selatan pada 15–19 September 2025.
    Komoditas yang dijual antara lain beras, minyak goreng, gula, serta kebutuhan pokok lain dengan harga lebih murah.
    Program ini merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta menekan biaya hidup warga sekaligus memastikan bantuan sosial tersalurkan tepat sasaran.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono tegaskan komitmen Jakarta bangun ekonomi biru berkelanjutan

    Pramono tegaskan komitmen Jakarta bangun ekonomi biru berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menekankan komitmen Jakarta sebagai kota megapolitan untuk membangun ekonomi biru yang berkelanjutan.

    Menurut Pramono, Jakarta berperan penting dalam mengembangkan model ekonomi biru yang bertujuan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan ekosistem laut dan pesisir.

    “Wilayah laut Jakarta seluas 6.977,5 km² dengan garis pantai sepanjang 120 km dan 113 pulau adalah harta karun yang akan menentukan wajah baru Jakarta,” ujar Pramono saat membuka “Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) Network of Local Government (PNLG) Forum 2025” di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Selasa.

    Mengusung tema “Towards a Sustainable and Inclusive Blue Economy: Linking Climate, Nature and Energy”, Pramono mengatakan, tema tersebut sejalan dengan arah pembangunan Jakarta sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menempatkan lingkungan hidup dan ekonomi biru sebagai arus utama transformasi menuju kota global berkelanjutan.

    Ia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta telah mengadopsi pendekatan “Integrated Coastal Management” (ICM) melalui skema “Sustainable Development Strategy” (SDS) untuk menyinergikan tata ruang, pengendalian banjir rob, dan pengelolaan pulau kecil.

    Menurut Pramono, Jakarta memiliki potensi wisata bahari berstandar internasional, seperti kawasan Ancol, wisata pulau dengan konsep resort, dan “inclusive tourism” berbasis masyarakat.

    Restorasi ekosistem dijalankan melalui penanaman mangrove, transplantasi karang, dan konservasi habitat laut yang juga berperan sebagai solusi mitigasi iklim berbasis “blue carbon”.

    Selain itu, masyarakat Kepulauan Seribu diberdayakan melalui perikanan berkelanjutan, ekowisata bahari, budidaya perikanan, dan pengembangan UMKM berbasis kelautan dan perikanan.

    Dalam forum ini, sebagai bentuk komitmen, akuntabilitas, dan langkah strategis ke depan, Pramono juga meluncurkan “State of The Coast (SoC) Jakarta 2025”.

    Hal tersebut menjadi bukti komitmen Pemprov DKI untuk melindungi kawasan pesisir, memberdayakan warga, serta mendorong pembangunan laut yang berkelanjutan.

    “Kami ingin menunjukkan bahwa kota besar tidak harus menjadi beban lingkungan, melainkan bisa menjadi pelopor solusi global. PNLG Forum ini adalah momentum untuk membuktikan komitmen itu,” kata Pramono.

    Pramono berharap, forum ini tidak hanya berhenti pada diskusi kebijakan, tetapi juga menghadirkan aksi nyata.

    Para peserta akan berkunjung ke Kepulauan Seribu guna melakukan penanaman mangrove dan karang, restocking ikan, serta bertemu langsung dengan komunitas lokal yang mengelola lingkungan dan produk UMKM.

    PNLG adalah jejaring pemerintah lokal di Asia Timur yang berkomitmen pada pengelolaan pesisir dan laut berkelanjutan. Forum tahunannya menjadi wadah berbagi praktik terbaik, memperkuat kolaborasi, serta mendorong aksi nyata di tingkat lokal untuk menjawab tantangan global.

    PNLG Forum 2025 diikuti oleh 200 peserta dari 24 kota di 9 negara anggota PNLG, perwakilan kementerian, pakar kelautan dan perubahan iklim, akademisi, dunia usaha, serta organisasi masyarakat sipil dari berbagai kawasan Asia Timur.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI lakukan pemerataan digitalisasi dan renovasi pasar tradisional

    DKI lakukan pemerataan digitalisasi dan renovasi pasar tradisional

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan pemerataan digitalisasi dan merevitalisasi pasar agar tak lagi tampak kumuh dan kotor.

    “Beberapa hari yang lalu kebetulan kami rapat khusus tentang pasar. Salah satu hal yang perlu dilakukan perbaikan, memang harus diakui dari 153 pasar yang dimiliki oleh Jakarta, belum semuanya direvitalisasi,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di kawasan Jakarta Timur, Selasa.

    Selain revitalisasi pasar, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pemerataan digitalisasi pasar karena digitalisasi di Pasar Santa dan Pasar Mayestik berhasil meningkatkan transaksi secara signifikan.

    “Pasar-pasar ini ternyata meningkatkan secara signifikan transaksi yang menggunakan digital. Seperti Pasar Santa, Mayestik dan sebagainya, kemarin kita lombakan dari 12 pasar itu meningkat 47 persen,” kata Pramono.

    Menurut dia, para pedagang juga telah meminta untuk dilakukan revitalisasi pasar setelah bertemu dengan koperasi pedagang.

    “Tetapi mereka juga meminta agar fasos fasum yang ada di pasar tidak digunakan oleh Pasar Jaya untuk berjualan. Dan itu sudah saya setujui, maka renovasi akan segera kami lakukan,” katanya.

    Sebelumnya, sebanyak 60 dari 153 pasar tradisional yang dikelola Perumda Pasar Jaya di Jakarta dalam kondisi kumuh dan rawan banjir.

    “Dari 153 pasar tradisional yang dikelola Perumda Pasar Jaya tersebut, 40 persen diantaranya dalam keadaan sangat memprihatinkan, kumuh, becek, bocor, rawan kebanjiran dan kebakaran,” kata Ketua Umum Pusat Koperasi Pedagang Pasar (Puskoppas) DKI Jakarta, Gusnal.

    Pasar-pasar tersebut menjadi tak terawat dan kosong lantaran pedagang tidak sanggup membayar biaya pengelolaan pasar secara non-tunai dan efisien atau Sistem Manajemen Kas (Cash Management System/CMS).

    Sejumlah pasar kumuh tersebut di antaranya Pasar Sukapura, Pasar Lontar, Pasar Sindang, dan Pasar Rawabadak (Jakarta Utara). Pasar Pulogadung, Pasar Rawamangun, Pasar Ampera, Pasar Ciplak dan Pasar Kampung Ambon (Jakarta Timur).

    Lalu, Pasar Cempaka Putih, Pasar Paseban, Pasar Serdang, dan Pasar Jelambar Polri (Jakarta Pusat). Pasar Blok A, Pasar Radio Dalam, Pasar Mampang Prapatan dan Pasar Warung Buncit (Jakarta Selatan).

    “Lebih parah lagi Pasar Blok G dan Pasar Lontar Kebon Melati Tanah Abang,” katanya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kelompok sensitif pakai masker, kualitas udara Jakarta tak sehat 

    Kelompok sensitif pakai masker, kualitas udara Jakarta tak sehat 

    Jakarta (ANTARA) – Kualitas udara Kota Jakarta pada Selasa ini tercatat tidak sehat bagi kelompok sensitif sehingga mereka disarankan mengenakan masker saat berada di luar rumah, demikian menurut laman IQAir dengan pembaruan pada pukul 05.00 WIB.

    IQAir mencatat kualitas udara Jakarta berada pada poin 132 dengan tingkat konsentrasi polutan PM 2,5 sebesar 48 mikrogram per meter kubik atau 9,6 lebih tinggi nilai panduan kualitas udara tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

    PM 2,5 merupakan partikel berukuran lebih lebih kecil 2,5 mikron (mikrometer) yang ditemukan di udara termasuk debu, asap dan jelaga. Paparan partikel ini dalam jangka panjang dikaitkan dengan kematian dini, terutama pada orang yang memiliki penyakit jantung atau paru-paru kronis.

    Rekomendasi kesehatan terkait kualitas udara saat ini selain mengenakan masker, juga menghindari beraktivitas di luar ruangan, menutup jendela demi menghindari udara luar yang kotor, dan menyalakan penyaring udara.

    Adapun kualitas udara Jakarta tercatat berada pada urutan kedua terburuk di Indonesia, setelah Tangerang Selatan; Banten dengan poin 179.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat penurunan kualitas udara di Jakarta tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas di dalam wilayah saja, tetapi juga oleh kondisi meteorologi dan kontribusi dari daerah-daerah aglomerasi di sekitarnya, seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur.

    Berdasarkan inventarisasi emisi yang telah dilakukan, diketahui sektor transportasi dan industri masih menjadi dua sumber utama pencemar udara di Jakarta.

    Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta saat ini fokus pada pengendalian emisi dari dua sektor tersebut melalui sejumlah langkah antara lain memasyarakatkan penggunaan transportasi umum massal dan mewajibkan uji emisi kendaraan bermotor disertai penegakan hukum terutama untuk kendaraan berat.

    Upaya lainnya yakni pengawasan ketat terhadap industri seperti melakukan pengukuran emisi menerus pada industri yang berpotensi melakukan pencemaran.

    Selain itu, upaya penghijauan, pengendalian pembakaran sampah, serta penjajakan penerapan Kawasan Rendah Emisi Terpadu (KRE-T) juga terus digalakkan untuk memperbaiki kualitas udara secara berkelanjutan.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ASN Kepulauan Seribu didorong aktif kumpulkan ZIS

    ASN Kepulauan Seribu didorong aktif kumpulkan ZIS

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Bupati Kepulauan Seribu Aceng Zaini mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah setempat agar aktif dalam menunaikan dan mengumpulkan Zakat Infak Sedekah (ZIS) dari pendapatan yang mereka terima sebagai abdi pemerintah.

    “Para ASN juga harus terlibat aktif dalam pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang telah ditargetkan Pemprov DKI Jakarta,” kata Aceng di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, keterlibatan ASN diharapkan mampu mencapai target pengumpulan ZIS yang telah ditetapkan.

    “Kami berharap semua terlibat dalam pengumpulan ZIS,” ujar Aceng.

    Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu memperkuat Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) agar mampu mengumpulkan lebih banyak zakat, infak dan sedekah untuk pemberdayaan masyarakat dan membantu warga yang membutuhkan.

    “Kita harus semangat meningkatkan UPZ yang ada di Kepulauan Seribu,” kata Aceng saat membuka “Festival Muharam Kepulauan Seribu” di Jakarta, Selasa (9/9).

    Sebagai salah satu upaya meningkatkan pengumpulan ZIS, pihaknya juga mencanangkan Pulau Tidung sebagai Kampung Zakat untuk mendongkrak perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan berbasis inkubasi wakaf produktif.

    “Program Kampung Zakat ini diinisiasi Kemenag dengan Baznas, yang sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Kepulauan Seribu dalam memberdayakan, menguatkan dan membangun kemandirian ekonomi masyarakat lokal,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Pembangunan dan Kesra Kepulauan Seribu Purnomo di Jakarta, Kamis (11/9).

    Dia menuturkan program itu tidak hanya memberikan bantuan secara langsung, tetapi juga mendorong pembangunan infrastruktur di Kepulauan Seribu, termasuk pelatihan dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

    Sebelumnya, Badan Amil Zakat Nasional-Badan Amil Zakat Infak Sedekah (Baznas-Bazis) Kabupaten Kepulauan Seribu menargetkan pengumpulan ZIS pada 2024 sebesar Rp5,5 miliar.

    Pada 2023, pengumpulan ZIS mencapai Rp2,74 miliar, sementara proyeksi pada 2025 sebanyak Rp5,5 miliar.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.