Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Bamus Betawi ajak warga hadapi transformasi Jakarta jadi kota global

    Bamus Betawi ajak warga hadapi transformasi Jakarta jadi kota global

    Jakarta (ANTARA) – Badan Musyawarah (Bamus) Betawi mengajak warga Jakarta untuk bersiap menghadapi era baru setelah Jakarta tidak lagi berstatus sebagai Ibu Kota Negara, dan tampil sebagai kota global dan berbudaya.

    “Kami mengajak warga Jakarta untuk bersiap memasuki era baru setelah Jakarta yang tidak lagi menjadi ibu kota. Masyarakat Betawi harus lebih siap dalam menghadapi Jakarta sebagai kota global,” kata Ketua Umum Bamus Betawi Riano P Ahmad di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, transformasi itu menuntut kesiapan dari seluruh pihak agar Jakarta mampu tampil sebagai kota global dan berbudaya.

    Hal tersebut disampaikan Riano dalam dialog interaktif Jakarta pascapemindahan ibu kota bertema “Transformasi Jakarta dari Ibu Kota Negara Menuju Kota Global dan Berbudaya yang Berkelanjutan”.

    Dia mengatakan perubahan status kota Jakarta yang tidak lagi sebagai ibu kota akan berdampak terhadap perubahan regulasi, di antaranya revisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi.

    “Untuk itu, diharapkan dari kajian diskusi hari ini, bisa menjadi wadah menampung masukan untuk ke depan. Tentu kami butuh partisifasi aktif dari seluruh komponen masyarakat Betawi,” ujar Riano.

    Salah satu tokoh Betawi, Beky Mardani menilai majunya kebudayaan Betawi di Jakarta juga akan memiliki peluang sekaligus tantangan, terutama terkait pentingnya menjaga solidaritas internal masyarakat Betawi.

    “Pembangunan kebudayaan sejauh ini belum cukup mengangkat ekonomi masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari indeks kebudayaan yang menurun, khususnya di bidang ekspresi kebudayaan dan ekonomi kebudayaan,” tutur Beky.

    Sementara itu, perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Ahmad Ansory Wahdy menegaskan meskipun saat ini Jakarta masih berstatus ibu kota, Pemprov DKI sudah menyiapkan sejumlah langkah menuju kota global dan berbudaya.

    “Pak Gubernur DKI (Pramono Anung) sangat concern menjadikan Jakarta sebagai kota global sekaligus kota yang berbudaya,” ucap Ansory.

    Di sisi lain, Dinas Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta berkomitmen hadir untuk mengisi ruang kebudayaan dan memastikan kebudayaan mendapat porsi besar dalam pembangunan Jakarta.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 13.500 hewan penular rabies di DKI sudah jalani sterilisasi

    13.500 hewan penular rabies di DKI sudah jalani sterilisasi

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan sterilisasi terhadap sekitar 13.500 hewan penular rabies (HPR) pada tahun 2025 untuk menekan laju populasi HPR tersebut dan mempertahankan Jakarta bebas rabies.

    “Untuk tahun 2025, target steril itu sebanyak 21 ribu ekor. Dan sudah tercapai sampai dengan bulan Agustus itu kurang lebih 13.500 ekor,” kata Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan A. Sidabalok dalam Podcast Rabu Belajar bertema “Peringatan Hari Rabies Sedunia: Upaya Pemprov DKI Jakarta mempertahankan sebagai Wilayah Bebas Rabies” di Jakarta, Rabu.

    Dari jumlah HPR yang sudah menjalani sterilisasi tersebut, 95 persennya merupakan kucing. Ini karena populasi kucing liar menjadi masalah di Jakarta.

    “Jadi memang target kami itu kebanyakan itu menyasar kucing. Jadi target 21 ribu itu, sampai 95 persen memang pada hewan kucing,” ujar Hasudungan.

    Hasudungan menyampaikan sterilisasi merupkan metode yang paling efektif untuk mengendalikan penyakit rabies dan ini sudah diakui secara global melalui Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE/WOAH). Sterilisasi pada HPR meminimalkan kelahiran hewan liar dan mencegah penularan penyakit rabies ke manusia.

    Adapun dalam kegiatan sterilisasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melibatkan komunitas penyanyang hewan, organisasi profesi yakni Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) termasuk dokter praktik di klinik hewan.

    “Pemerintah selalu melibatkan komunitas penyayang hewan, PDHI, dokter praktik maupun pet shop agar mereka juga berkontribusi untuk melaksanakan kegiatan sterilisasi kolaborasi,” ujar Hasudungan.

    Tangkapan layar – Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta Hasudungan A. Sidabalok dalam Podcast Rabu Belajar bertema “Peringatan Hari Rabies Sedunia: Upaya Pemprov DKI Jakarta mempertahankan sebagai Wilayah Bebas Rabies” di Jakarta, Rabu (24/9/2025). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

    Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2004 atau 21 tahun terakhir sudah dinyatakan sebagai daerah bebas rabies, seiring dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 566 Tahun 2004.

    “Tetapi Jakarta dinyatakan sebagai daerah bebas tapi terancam. Karena apa? Karena masih dikelilingi provinsi yang berstatus tertular rabies. Jadi Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat di masing-masing kabupaten masih ada yang terkena rabies,” kata Hasudungan.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Layanan Samsat Keliling Hadir di 14 Wilayah Jadetabek, Cek Selengkapnya! – Page 3

    Layanan Samsat Keliling Hadir di 14 Wilayah Jadetabek, Cek Selengkapnya! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Polda Metro Jaya menyediakan layanan sistem administrasi manunggal satu atap (samsat) keliling untuk membantu warga membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek), Rabu (24/9/2025).

    Melansir Antara, Rabu (24/9/2025), melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, sejumlah wilayah yang menyediakan layanan samsat keliling di Jadetabek sebagai berikut:

    1. Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB

    2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat dan Masjid Al-Musyawarah Kelapa Gading pukul 08.00-14.00 WIB

    3. Jakarta Barat di Gelanggang Remaja Cengkareng pukul 08.00-14.00 WIB

    4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat pukul 09.00-15.00 WIB dan Gedung Sarinah Cikoko Pancoran pukul 09.00-14.00 WIB

    5. Jakarta Timur di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB

    6. Kota Tangerang di Alun-alun Cibodas dan Parkiran Busway Foodmosphere pukul 08.00-14.00 WIB

    7. Serpong di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB dan Mal ITC BSD Serpong pukul 16.00-19.00 WIB

    8. Ciledug di Pasar Modern Banjar Wijaya Cipondoh dan Metland Cyber Puri Cipondoh pukul 09.00-14.00 WIB

    9. Ciputat di Halaman Parkir Samsat dan Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-12.00 WIB

    10. Kelapa Dua di Halaman GTown Square Gading pukul 08.00-14.00 WIB

    11. Kota Bekasi di Kantor Kecamatan Bekasi Utara pukul 08.00-12.00 WIB

    12. Kabupaten Bekasi di Ruko Robson Lippo Cikarang pukul 08.00-12.00 WIB

    13. Depok di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB dan Kantor Kecamatan Tajur Halang pukul 09.00-12.00 WIB

    14. Cinere di kantor Kelurahan Pondok Petir pukul 08.00-12.00 WIB.

     

    Dalam penerapan kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta memberi tenggat waktu satu bulan dan berakhir Sabtu 15 Desember 2018.

  • Seleksi Terbuka Direktur Pasar Jaya Dibuka, Pendaftaran hingga 30 September 2025 Megapolitan 24 September 2025

    Seleksi Terbuka Direktur Pasar Jaya Dibuka, Pendaftaran hingga 30 September 2025 Megapolitan 24 September 2025

    Seleksi Terbuka Direktur Pasar Jaya Dibuka, Pendaftaran hingga 30 September 2025
    Penulis
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Pembinaan BUMD resmi membuka seleksi terbuka jabatan Direktur Properti dan Perpasaran Perumda Pasar Jaya dengan pendaftaran pada 23–30 September 2025.
    Informasi ini diumumkan melalui akun resmi Instagram
    @bumd_jakarta
    .
    Seleksi terbuka disebut sebagai langkah strategis Pemprov Jakarta dalam menempatkan kandidat terbaik untuk memimpin salah satu BUMD terbesar di Jakarta.
    “Seleksi terbuka merupakan langkah strategis Pemprov DKI Jakarta untuk menempatkan kandidat terbaik yang memiliki kompetensi, integritas, dan visi yang kuat dalam memajukan perusahaan,” tulis keterangan tersebut.
    Melalui proses ini, Pemprov DKI berharap terpilihnya sosok pemimpin yang mampu mengelola serta mengembangkan bisnis Perumda Pasar Jaya agar lebih profesional, efisien, dan berdaya saing.
    Bagi masyarakat yang berminat mengikuti seleksi, informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi:
    http://seleksiterbukabumdjkt.com
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Blak-blakan Ketua RW di Jakbar: Kerancuan Dana Insentif Buat Pengurus Bikin LPJ Fiktif Megapolitan 24 September 2025

    Blak-blakan Ketua RW di Jakbar: Kerancuan Dana Insentif Buat Pengurus Bikin LPJ Fiktif Megapolitan 24 September 2025

    Blak-blakan Ketua RW di Jakbar: Kerancuan Dana Insentif Buat Pengurus Bikin LPJ Fiktif
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketidakjelasan peruntukan dana yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta kepada pengurus RT dan RW menimbulkan persoalan serius.
    Bukannya meringankan kerja, dana tersebut justru membuat sebagian pengurus terjebak dalam dilema, hingga memicu praktik pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPJ) fiktif.
    Iis Wahyudi, Ketua RW 05 Kelurahan Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat, mengungkap praktik itu kerap terjadi di wilayahnya. Menurut dia, hal ini bermula dari ketidakjelasan nomenklatur dana yang digelontorkan Pemprov.
    “Dalam kampanye dan pernyataan publik, Gubernur Pramono Anung menggunakan kata ‘insentif’ yang kesannya seperti imbalan kerja RT dan RW. Nah, padahal kan enggak, itu sebenarnya uang operasional disebutnya,” kata Iis kepada
    Kompas.com
    , Selasa (23/9/2025).
    “Ini yang harus diluruskan. Jadi harus ada laporan yang diberikan tiap bulannya dari RT RW setempat. Ini yang harus diluruskan di masyarakat,” kata dia lagi.
    Kerancuan istilah itu, kata Iis, menimbulkan perbedaan tafsir di lapangan. Ada pengurus yang menganggap dana digunakan untuk program operasional, tetapi ada juga yang membagi-bagikan dana tersebut sebagai “uang lelah” bagi jajaran RT/RW.
    “Kalau di sini, secara praktiknya dipakai untuk bagi-bagi antara RT dan jajarannyalah, kan punya sekretaris, apa segala macem, uang lelahlah begitu,” ujarnya.
    Namun, penggunaan dana sebagai uang lelah membuat para pengurus harus tetap membuat laporan pertanggungjawaban. Akibatnya, laporan yang disusun kerap tidak sesuai kenyataan.
    “Saya
    fair-fair
    -an saja ya, enggak perlu ditutup-tutupi, akhirnya laporan yang dibuatnya jadi palsu. Karena memang Pemda (Pemerintah Daerah) juga ‘
    ngajarinnya
    ’ begitu,” terang Iis.
    Ia menambahkan, praktik itu menjadi beban moral tersendiri.
    “Di sisi lain itu kan jadi menambah dosa kami juga, gitu. Apalagi naik, ini kita
    nyetting
    -nya jadi makin banyak kan,” keluhnya.
    “Gimana mau berkah Jakarta ini, kan, kalau misalnya pemimpin di tingkat RT saja akhirnya sudah harus
    nyetting
    laporan buat dapat insentif kan,” lanjutnya.
    Iis berharap Pemprov segera mempertegas status dana tersebut. Menurut dia, nomenklatur sebaiknya diubah dari “dana operasional” menjadi “insentif” bagi pengurus RT dan RW.
    “Saya sih harapannya pengen biar diganti saja, jangan operasional bahasanya, tapi langsung insentif saja,” tegasnya.
    Jika ditetapkan sebagai insentif, kata Iis, dana itu dapat dianggap sebagai hak pribadi pengurus RT/RW atas jerih payah melayani warga. Dengan begitu, mereka tidak perlu membuat laporan fiktif.
    “Kalau insentif kan enggak (perlu LPJ), bebas mau dipakai buat apa saja. Karena anggapannya itu uang lelahlah begitu. Coba, kalau warga ada apa-apa, pasti kan yang dicari mana RT-nya, mana RW-nya,” ucapnya.
    Pemprov DKI Jakarta sebelumnya memastikan insentif bagi pengurus RT akan naik menjadi Rp 2,5 juta per bulan, sedangkan RW naik menjadi Rp 3 juta per bulan mulai Oktober 2025.
    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan, kenaikan itu dilakukan secara bertahap, bukan langsung dua kali lipat seperti janji kampanye Pilkada 2024.
    “Artinya itu sudah masuk dalam APBD-P, mudah-mudahan dalam bulan Oktober sudah ada distribusi,” ujar Rano, Sabtu (20/9/2025).
    Dalam Pilgub 2024, Gubernur Pramono Anung dan Rano Karno berjanji menggandakan insentif RT dan RW. Di Jakarta, tercatat 30.894 pengurus RT dan 2.741 RW.
    Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat pengurus RT dan RW dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat, mulai dari pendataan warga, pengelolaan lingkungan, hingga menjadi garda terdepan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah kota.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Cuma Marbot, Pramono Diminta Berikan Juga Kartu Transportasi Umum Gratis untuk Pengurus Rumah Ibadah Lain

    Tak Cuma Marbot, Pramono Diminta Berikan Juga Kartu Transportasi Umum Gratis untuk Pengurus Rumah Ibadah Lain

    JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo menyoroti program kartu layanan transportasi umum gratis yang telah diberikan kepada 15 golongan masyarakat.

    Salah satu sasaran penerima kartu layanan gratis ini adalah pengurus masjid atau marbot. Menurut Francine, semestinya program ini juga menyasar pengurus rumah ibadah lain seperti gereja, wihara, klenteng, hingga pura.

    “Kami menerima beberapa aspirasi warga Jakarta bahwa layanan gratis transportasi publik seharusnya tidak hanya berlaku untuk pengurus rumah ibadah tertentu tapi juga untuk pengurus rumah ibadah lainnya,” kata Francine, Selasa, 23 September.

    Francine mengaku permintaan ini telah disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia berharap, pengurus rumah ibadah semua agama bisa menikmati layanan Transjakarta, MRT Jakarta, hingga LRT Jakarta secara gratis dengan kartu layanan tersebut.

    “Kemudahan 15 golongan tertentu menikmati layanan gratis transportasi publik patut diapresiasi. Karena sebelumnya hanya 1 moda transportasi, sekarang menjadi 3 moda transportasi, yang ke depannya semuanya akan semakin terhubung dan mudah diakses,” urai dia.

    Pada Mei 2025, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan program penggratisan layanan transportasi umum Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta untuk 15 golongan.

    Adapun 15 golongan masyarakat penerima manfaat tersebut terdiri atas PNS Pemprov DKI Jakarta, pensiunan PNS, tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta, siswa penerima KJP Plus, penghuni rusunawa, Tim Penggerak PKK, dan karyawan bergaji setara UMP.

    Kemudian, penduduk ber-KTP Kepulauan Seribu, penerima raskin domisili Jabodetabek, anggota TNI/Polri, veteran Republik Indonesia, penyandang disabilitas, lansia di atas 60 tahun, pengurus masjid/musala, pendidik PAUD, serta golongan jumantik, pengurus karang taruna, dasawisma, dan kader posyandu.

    “Integrasi layanan angkutan umum massal gratis kepada 15 golongan masyarakat secara resmi saya nyatakan dicanangkan,” kata Pramono di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Mei.

  • ​PNLG Forum 2025 Sukses Digelar di Jakarta, Dorong Kolaborasi Ekonomi Biru Kawasan Asia

    ​PNLG Forum 2025 Sukses Digelar di Jakarta, Dorong Kolaborasi Ekonomi Biru Kawasan Asia

    Jakarta: Forum internasional PEMSEA Network of Local Governments (PNLG) 2025 sukses berlangsung selama tiga hari (16-18 September) di Jakarta.

    Kegiatan ini diakhiri dengan berbagai kegiatan yang memperkuat kolaborasi antar pemerintah lokal negara anggota dalam mewujudkan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif.

    PNLG Forum 2025 mengundang 55 kota anggota dan 5 anggota asosiasi yang berasal dari sepuluh negara anggota PEMSEA.

    Kehadiran para pemimpin lokal, nasional, hingga mitra internasional menandai peran strategis Indonesia dalam menggerakkan kolaborasi global menuju ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif. Berikut ini rangkuman 3 hari kegiatan PNLG Forum 2025:
     
    Hari Pertama: Pembukaan dan Komitmen Jakarta dalam Ekonomi Biru

    Kegiatan forum dimulai pada Selasa, 16 September 2025, dengan pembukaan resmi oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Hotel Indonesia Kempinski. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan komitmen Jakarta sebagai tuan rumah untuk menjadi pelopor transformasi menuju kota pesisir yang tangguh dan ramah lingkungan.

    “Jakarta berperan penting dalam mengembangkan model ekonomi biru yang bertujuan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan ekosistem laut dan pesisir. Wilayah laut Jakarta seluas 6.977,5 km² dengan garis pantai sepanjang 120 km dan 113 pulau adalah harta karun yang akan menentukan wajah baru Jakarta,” papar Gubernur Pramono. 

    Dengan tema “Towards a Sustainable and Inclusive Blue Economy: Linking Climate, Nature and Energy”, forum ini menyatukan visi bahwa pembangunan ekonomi harus selaras dengan konservasi ekosistem laut dan penanganan perubahan iklim. Gubernur Pramono juga meluncurkan “State of The Coast (SoC) Jakarta 2025” sebagai bentuk komitmen nyata terhadap pengelolaan pesisir berkelanjutan.

    Selain menyampaikan arah pembangunan berbasis Integrated Coastal Management (ICM), Pemprov DKI Jakarta juga menyoroti potensi wisata bahari, pemberdayaan masyarakat pesisir di Kepulauan Seribu, dan restorasi ekosistem melalui penanaman mangrove serta konservasi habitat laut.

    “Jakarta bukan hanya pusat pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga rumah bagi lebih dari 10 juta penduduk dengan 113 pulau kecil dan lebih dari setengah juta hektar wilayah laut. Kami ingin menunjukkan bahwa kota besar tidak harus menjadi beban lingkungan, melainkan bisa menjadi pelopor solusi global. PNLG Forum ini adalah momentum untuk membuktikan komitmen itu,” tegas Pramono. 
     

     

    Hari Kedua: Sesi Pertukaran Gagasan dan Kunjungan ke Pelabuhan

    Forum berlanjut pada Rabu, 17 September 2025, dengan sesi presentasi antar delegasi dari berbagai negara seperti Indonesia, Tiongkok, Korea, dan Vietnam. Mereka berbagi pengalaman dan strategi dalam mengembangkan ekonomi maritim berbasis keberlanjutan.

    Salah satu kegiatan penting hari itu adalah kunjungan lapangan ke Pelabuhan Tanjung Priok, yang memperlihatkan praktik pengelolaan pelabuhan berwawasan lingkungan dan teknologi, seperti konsep Green Port dan Smart Port. Para delegasi juga diajak mengunjungi Control Room pelabuhan untuk memahami langsung bagaimana digitalisasi membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas pelabuhan.

    “Kami juga mendengarkan presentasi dari Indonesia, Tiongkok, Korea, dan Vietnam mengenai gagasan dan pengalaman mereka dalam bidang ekonomi maritim (blue economy). Sehingga, fungsi utama dari forum ini yaitu untuk menyediakan platform untuk anggota bertukar gagasan,” kata Deputy Secretary-General PNLG Secretariat, Fang Qinhua.

    Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Museum Maritim Jakarta, di mana para peserta forum melihat diorama sejarah kemaritiman kota, memberikan konteks historis dalam upaya membangun ekonomi laut masa depan.
     
    Hari Ketiga: Konservasi Laut dan kunjungan ke Kepuauan Seribu

    Forum ditutup pada Kamis, 18 September 2025, dengan kunjungan ke Kepulauan Seribu, khususnya ke Pulau Onrust dan Asha Resort.

    Di sana, para delegasi melakukan kegiatan konservasi seperti penanaman terumbu karang dan penebaran benih ikan, serta berdiskusi dengan masyarakat lokal mengenai pengelolaan pulau kecil dan pengembangan ekowisata bahari.

    Wali Kota Dili, Timor-Leste, Francisco Dos Santos, memberikan apresiasi tinggi terhadap forum ini, menyebutnya sebagai ajang belajar penting bagi negara berkembang dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. 

    “Sebagai negara baru kami banyak belajar. Tujuan dari PNLG untuk melindungi dan mengelola laut dan pesisir,” kata Francisco Dos Santos.

    Ia berharap kolaborasi antar anggota PNLG terus berlanjut untuk menciptakan masa depan laut yang lebih baik.

    Dengan menghadirkan 55 pemerintah daerah anggota dan 5 anggota asosiasi dari 10 negara anggota PEMSEA, PNLG Forum 2025 sukses memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang memimpin inisiatif ekonomi biru yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan iklim.

    Jakarta: Forum internasional PEMSEA Network of Local Governments (PNLG) 2025 sukses berlangsung selama tiga hari (16-18 September) di Jakarta.
     
    Kegiatan ini diakhiri dengan berbagai kegiatan yang memperkuat kolaborasi antar pemerintah lokal negara anggota dalam mewujudkan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif.
     
    PNLG Forum 2025 mengundang 55 kota anggota dan 5 anggota asosiasi yang berasal dari sepuluh negara anggota PEMSEA.

    Kehadiran para pemimpin lokal, nasional, hingga mitra internasional menandai peran strategis Indonesia dalam menggerakkan kolaborasi global menuju ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif. Berikut ini rangkuman 3 hari kegiatan PNLG Forum 2025:
     

    Hari Pertama: Pembukaan dan Komitmen Jakarta dalam Ekonomi Biru

    Kegiatan forum dimulai pada Selasa, 16 September 2025, dengan pembukaan resmi oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Hotel Indonesia Kempinski. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan komitmen Jakarta sebagai tuan rumah untuk menjadi pelopor transformasi menuju kota pesisir yang tangguh dan ramah lingkungan.
     
    “Jakarta berperan penting dalam mengembangkan model ekonomi biru yang bertujuan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan ekosistem laut dan pesisir. Wilayah laut Jakarta seluas 6.977,5 km² dengan garis pantai sepanjang 120 km dan 113 pulau adalah harta karun yang akan menentukan wajah baru Jakarta,” papar Gubernur Pramono. 
     
    Dengan tema “Towards a Sustainable and Inclusive Blue Economy: Linking Climate, Nature and Energy”, forum ini menyatukan visi bahwa pembangunan ekonomi harus selaras dengan konservasi ekosistem laut dan penanganan perubahan iklim. Gubernur Pramono juga meluncurkan “State of The Coast (SoC) Jakarta 2025” sebagai bentuk komitmen nyata terhadap pengelolaan pesisir berkelanjutan.
     
    Selain menyampaikan arah pembangunan berbasis Integrated Coastal Management (ICM), Pemprov DKI Jakarta juga menyoroti potensi wisata bahari, pemberdayaan masyarakat pesisir di Kepulauan Seribu, dan restorasi ekosistem melalui penanaman mangrove serta konservasi habitat laut.
     
    “Jakarta bukan hanya pusat pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga rumah bagi lebih dari 10 juta penduduk dengan 113 pulau kecil dan lebih dari setengah juta hektar wilayah laut. Kami ingin menunjukkan bahwa kota besar tidak harus menjadi beban lingkungan, melainkan bisa menjadi pelopor solusi global. PNLG Forum ini adalah momentum untuk membuktikan komitmen itu,” tegas Pramono. 
     

     

    Hari Kedua: Sesi Pertukaran Gagasan dan Kunjungan ke Pelabuhan

    Forum berlanjut pada Rabu, 17 September 2025, dengan sesi presentasi antar delegasi dari berbagai negara seperti Indonesia, Tiongkok, Korea, dan Vietnam. Mereka berbagi pengalaman dan strategi dalam mengembangkan ekonomi maritim berbasis keberlanjutan.
     
    Salah satu kegiatan penting hari itu adalah kunjungan lapangan ke Pelabuhan Tanjung Priok, yang memperlihatkan praktik pengelolaan pelabuhan berwawasan lingkungan dan teknologi, seperti konsep Green Port dan Smart Port. Para delegasi juga diajak mengunjungi Control Room pelabuhan untuk memahami langsung bagaimana digitalisasi membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas pelabuhan.
     
    “Kami juga mendengarkan presentasi dari Indonesia, Tiongkok, Korea, dan Vietnam mengenai gagasan dan pengalaman mereka dalam bidang ekonomi maritim (blue economy). Sehingga, fungsi utama dari forum ini yaitu untuk menyediakan platform untuk anggota bertukar gagasan,” kata Deputy Secretary-General PNLG Secretariat, Fang Qinhua.
     
    Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Museum Maritim Jakarta, di mana para peserta forum melihat diorama sejarah kemaritiman kota, memberikan konteks historis dalam upaya membangun ekonomi laut masa depan.
     

    Hari Ketiga: Konservasi Laut dan kunjungan ke Kepuauan Seribu

    Forum ditutup pada Kamis, 18 September 2025, dengan kunjungan ke Kepulauan Seribu, khususnya ke Pulau Onrust dan Asha Resort.
     
    Di sana, para delegasi melakukan kegiatan konservasi seperti penanaman terumbu karang dan penebaran benih ikan, serta berdiskusi dengan masyarakat lokal mengenai pengelolaan pulau kecil dan pengembangan ekowisata bahari.
     
    Wali Kota Dili, Timor-Leste, Francisco Dos Santos, memberikan apresiasi tinggi terhadap forum ini, menyebutnya sebagai ajang belajar penting bagi negara berkembang dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. 
     
    “Sebagai negara baru kami banyak belajar. Tujuan dari PNLG untuk melindungi dan mengelola laut dan pesisir,” kata Francisco Dos Santos.
     
    Ia berharap kolaborasi antar anggota PNLG terus berlanjut untuk menciptakan masa depan laut yang lebih baik.
     
    Dengan menghadirkan 55 pemerintah daerah anggota dan 5 anggota asosiasi dari 10 negara anggota PEMSEA, PNLG Forum 2025 sukses memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang memimpin inisiatif ekonomi biru yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan iklim.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Resmi! Uji Coba Gratis Tol Fatmawati Diperpanjang hingga Oktober

    Resmi! Uji Coba Gratis Tol Fatmawati Diperpanjang hingga Oktober

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jakarta mengumumkan akan memperpanjang periode uji coba pembukaan gratis Gerbang Tol Fatmawati 2 hingga akhir Oktober 2025. Hal itu dilakukan guna mengurai kemacetan yang kerap terjadi di sepanjang Jalan TB Simatupang dan arteri R.A. Kartini.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menjelaskan keputusan memperpanjang periode uji coba itu dilakukan lantaran pada tahap pertama, rekayasa lalu lintas tersebut diklaim berhasil memecah kepadatan di sepanjang Jalan TB Simatupang.

    “Ini [pembukaan gerbang tol] bisa dilanjutkan sampai akhir Oktober karena terbukti mampu mengurangi kemacetan,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (22/9/2025).

    Pada saat yang sama, Pramono turut merilis data hasil evaluasi uji coba pada 15–19 September 2025, tercatat volume kendaraan yang masuk melalui kanalisasi Gerbang Tol Fatmawati 2 mencapai 3.052 kendaraan, atau rata-rata 610 kendaraan per hari.

    Perbandingan data sebelum dan sesudah uji coba menunjukkan hasil positif. Pada periode 25–29 Agustus 2025, volume lalu lintas rata-rata pada jam puncak di Jalan R.A. Kartini mencapai 3.774,81 Satuan Mobil Penumpang per jam (smp/jam). Namun, selama uji coba, angka itu turun menjadi 3.127,44 smp/jam, atau menurun 17,15%.

    Selain itu, hasil analisis juga mencatat kapasitas ruas Jalan R.A. Kartini meningkat 26%. Nilai volume per kapasitas (VC ratio) turun 21,4%. Diikuti kecepatan rata-rata jaringan jalan naik 15,92%.

    Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga mencatat secara keseluruhan, kinerja lalu lintas di kawasan TB Simatupang–R.A. Kartini selama periode uji coba pembukaan GT Fatmawati 2 secara gratis meningkat 18,65%.

    “Pembukaan akses gratis di Gerbang Tol Fatmawati 2 terbukti memberikan dampak nyata terhadap kelancaran lalu lintas,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kepala Regional Jakarta PT HK, Untung Joko Ristyono menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pembukaan satu lajur tersebut sejak Senin (15/9/2025) hingga Jumat (19/9/2025) pukul 17.00 – 20.00 WIB. 

    “Dalam mendukung program tersebut, Hutama Karya memberlakukan pengaturan lalu lintas di ruas tol JORR-S, tepatnya di Gerbang Tol (GT) Fatmawati 2,” jelasnya.

    Adapun, satu lajur paling kiri dibuka dengan tambahan pengamanan menggunakan rubber cone sepanjang kurang lebih 900 meter hingga Exit Lebak Bulus/Pondok Indah, yang diperuntukkan bagi kendaraan yang masuk dari arteri Fatmawati dengan tujuan Lebak Bulus/Pondok Indah. 

    Sementara itu, untuk kendaraan Golongan 2, 3, 4, dan 5 diarahkan melalui jalan arteri ke Gerbang Tol Ciputat 2.

  • Gerbang Tol Fatmawati Gratis Ampuh Urai Macet, Lanjut sampai Oktober

    Gerbang Tol Fatmawati Gratis Ampuh Urai Macet, Lanjut sampai Oktober

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk memperpanjang uji coba pembukaan gerbang tol Fatmawati 2 secara gratis hingga akhir Oktober 2025. Sebab, uji coba tersebut dinilai ampuh mengurai kemacetan di kawasan tersebut.

    Diketahui, Pemprov DKI Jakarta menerapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Jalan TB Simatupang sampai Jalan RA Kartini, Jakarta Selatan. Salah satunya adalah pembukaan lajur paling kiri gratis dari Gerbang Tol Fatmawati sampai Lebak Bulus.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan untuk memperpanjang rekayasa lalu lintas tersebut. Menurut Pramono, uji coba itu dinilai menunjukkan hasil positif.

    “Ini (pembukaan gerbang tol) bisa dilanjutkan sampai akhir Oktober karena terbukti mampu mengurangi kemacetan,” ujar Pramono dalam keterangan tertulisnya dikutip Senin (22/9/2025).

    Gerbang Tol Fatmawati 2 di Jalan R.A. Kartini kerap menjadi titik rawan macet, terutama pada jam sibuk. Selama masa uji coba, akses tol ini dibuka secara gratis bagi pengguna jalan, sehingga beban lalu lintas di ruas Jalan TB Simatupang dan arteri R.A. Kartini berkurang signifikan.

    “Pembukaan akses gratis di Gerbang Tol Fatmawati 2 terbukti memberikan dampak nyata terhadap kelancaran lalu lintas,” ungkap Pramono.

    Berdasarkan hasil evaluasi uji coba pada 15-19 September 2025, tercatat volume kendaraan yang masuk melalui kanalisasi Gerbang Tol Fatmawati 2 mencapai 3.052 kendaraan, atau rata-rata 610 kendaraan per hari.

    Perbandingan data sebelum dan sesudah uji coba menunjukkan hasil positif. Pada periode 25-29 Agustus 2025, volume lalu lintas rata-rata pada jam puncak di Jalan R.A. Kartini mencapai 3.774,81 satuan mobil penumpang/jam (smp/jam). Namun selama uji coba, angka itu turun menjadi 3.127,44 smp/jam, atau menurun 17,15 persen.

    Selain itu, hasil analisis juga mencatat:

    Kapasitas ruas Jalan R.A. Kartini meningkat 26 persen.Nilai volume per kapasitas (VC ratio) turun 21,4 persen.Kecepatan rata-rata jaringan jalan naik 15,92 persen.Secara keseluruhan, kinerja lalu lintas di kawasan TB Simatupang-R.A. Kartini meningkat 18,65 persen.

    Data tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap alternatif jalur yang lebih lancar sekaligus mengurangi penumpukan kendaraan di jalan arteri.

    Pramono menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berperan dalam kelancaran lalu lintas di kawasan Jalan TB Simatupang dan sekitarnya.

    “Pemprov DKI berharap arus kendaraan di kawasan Jakarta Selatan semakin tertata dan kemacetan dapat berkurang secara signifikan,” tutup Pramono.

    (rgr/din)

  • Rekayasa Lalin TB Simatupang hingga Akhir Oktober Diputuskan Senin Besok – Page 3

    Rekayasa Lalin TB Simatupang hingga Akhir Oktober Diputuskan Senin Besok – Page 3

    Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta menggelar uji coba jalur gratis di Gerbang Tol Fatmawati 2. Hal ini menjadi langkah guna mengurai kemacetan ‘horor’ yang sehari-hari melewati jalur TB Simatupang dan Fatmawati.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyatskan jika data menunjukkan penurunan kemacetan, maka kebijakan ini akan diperpanjang hingga Oktober. Namun jika belum efektif, kita akan mencari solusi lain. 

    “Intinya, setiap masukan publik akan kami respons cepat dengan tindakan nyata di lapangan,” ungkap Syafrin.