Bakal Ada Taman di Kolong Tol Jakarta Utara, Warga Harap Ada Pagar dan Sekuriti
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencanamemanfaatkan area yang selama ini tidak digunakan di bawah jalan tol yang ada di Jakarta menjadi ruang publik yang ramah anak.
Menanggapi rencana itu, warga Koja, Jakarta Utara, berharap taman-taman yang akan dibangun di kolong tol Jakarta Utara dilengkapi dengan fasilitas keamanan.
Menurut mereka, fasilitas keamanan itu nantinya harus memadai, termasuk pagar besi dan pengawasan sekuriti, agar area tersebut tetap terjaga dan aman digunakan masyarakat.
Darto (48) menilai, jika taman di sekeliling tol tidak dipasangi pagar besi, fasilitas tersebut berpotensi rusak dan menjadi tempat berkumpul para gelandangan.
“Biasanya taman di pinggir jalan harusnya dikasih pagar besi, dikasih pintu masuk cuma sedikit aja,” ujar Darto saat diwawancarai
Kompas.com,
Selasa (21/10/2025).
Selain pagar, Darto berharap taman-taman itu dijaga oleh sekuriti agar fasilitasnya tetap terawat dan tidak dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
Warga lain, Arum (36), menekankan pentingnya menjaga kebersihan taman agar fasilitas dapat digunakan dengan nyaman, terutama oleh keluarga dan anak-anak.
“Harus dijaga kebersihannya juga, kaya kita harus sama-sama menjaga lah supaya awet,” ungkap Arum.
Pasalnya, menurut dia, taman menjadi salah satu pilihan bagi orangtua untuk mengajak anak bermain tanpa harus mengeluarkan biaya.
Adapun rencana pembangunan taman di kolong tol ini diinisiasi oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung.
“Sekarang ini tiang-tiang penyangga tol, saya minta untuk di bawahnya dibuatkan taman,” kata Pramono saat ditemui di Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Sabtu (18/10/2025).
Pemanfaatan kolong tol menjadi taman atau RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak) merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta memperluas ruang hijau di kawasan padat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta
-
/data/photo/2025/10/21/68f7a840ea6e2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Bakal Ada Taman di Kolong Tol Jakarta Utara, Warga Harap Ada Pagar dan Sekuriti Megapolitan 22 Oktober 2025
-

Itikad baik DKI tata ibu kota di tengah polemik Pasar Barito
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang menyiapkan Taman Bendera Pusaka yang menyatukan tiga taman sekaligus yakni Taman Leuser, Taman Ayodya, dan Taman Langsat.
Taman tersebut digadang-gadang akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang berolahraga maupun sekadar berkumpul di taman itu.
Namun ironisnya, tak jauh dari lokasi proyek itu, keresahan masih terasa di antara para pedagang Pasar Barito yang mengkhawatirkan lapak mereka bakal tergusur oleh pembangunan taman tersebut.
Pemprov DKI Jakarta pun dihadapkan pada dilema tentang bagaimana membangun kota tanpa menyakiti para pedagang kecil.
Kendati demikian, dengan itikad baik, Pemerintah Jakarta terus berupaya menata kawasan tersebut agar indah bagi pengunjung, namun tetap adil bagi mereka yang menggantungkan hidup di sana.
Demo pedagang
Saat peletakan batu pertama pembangunan Taman Bendera Pusaka pada 8 Agustus, para pedagang menggelar aksi unjuk rasa di lokasi tersebut.
Sejak pagi, sejumlah pedagang menggelar aksi protes di sekitar lokasi pembangunan Taman Bendera Pusaka. Mereka menolak kebijakan relokasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta demi kepentingan pembangunan taman yang sebelumnya digadang-gadang akan menjadi taman ASEAN itu.
Namun, aksi unjuk rasa itu tak menggentarkan Pemprov Jakarta untuk tetap membangun Taman Bendera Pusaka. Ground breaking pun tetap dilakukan pada hari itu.
Kemudian pada 14 Oktober, para pedagang kembali menggelar aksi unjuk rasa. Kali ini di depan Balai Kota Jakarta.
Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk keluar dan berdialog bersama. Para pedagang juga memohon agar Pramono menggunakan hati nuraninya.
Bahkan, para pedagang melakukan prosesi pelepasan burung pipit sebagai bentuk kekecewaan mereka.
“Burung ini adalah bentuk semangat perjuangan dan kekecewaan kita kepada Pemprov DKI. Karena kita merasa kasihan pada burung-burung kita jika dipindah ke Lenteng Agung. Jadi kita lepaskan saja,” ujar salah satu pedagang dari atas mobil komando.
Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/04/17/6800b72261537.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Atasi Temuan Mikroplastik pada Hujan, Ini yang Dilakukan Pemprov DKI Megapolitan 19 Oktober 2025
Atasi Temuan Mikroplastik pada Hujan, Ini yang Dilakukan Pemprov DKI
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah Provinsi DKI menerapkan teknologi filtrasi udara dan air hujan untuk mengatasi temuan mikroplastik dalam menindaklanjuti hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
“Ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan fokus pada riset terapan, penerapan teknologi filtrasi udara dan air hujan, serta inovasi produk ramah lingkungan,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto di Jakarta, dikutip dari
Antara,
Minggu (19/10/2025).
Pemprov DKI Jakarta bersama BRIN kini tengah memperluas pemantauan mikroplastik di udara dan air hujan melalui sistem Jakarta Environmental Data Integration (JEDI), sebuah platform berbasis data untuk pemantauan kualitas lingkungan.
Data yang terhimpun dari sistem ini akan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih berbasis bukti (
evidence-based policy
).
Asep menambahkan, sinergi riset ini tidak hanya memperkuat basis data ilmiah, tetapi juga mendukung lahirnya kebijakan pengendalian polusi yang lebih efektif dan adaptif.
Upaya pengurangan plastik akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari rumah tangga, kawasan bisnis, hingga sektor industri.
“Kami terbuka untuk berkolaborasi dalam penelitian, pengembangan teknologi filtrasi, dan inovasi produk ramah lingkungan. Menjaga langit Jakarta dari mikroplastik adalah tanggung jawab semua pihak,” kata Asep.
Diketahui, hasil penelitian BRIN menemukan kandungan mikroplastik dalam air hujan di ibu kota sejak penelitian ini mulai dilaksanakan tahun 2018.
Temuan ini menunjukkan bahwa polusi plastik kini telah menjangkau atmosfer dan memerlukan langkah penanganan yang ilmiah, terukur, dan kolaboratif.
Terlebih, saat ini, regulasi nasional mengenai batas aman mikroplastik di udara dan air hujan belum tersedia, sehingga kolaborasi ini diharapkan menjadi pijakan awal menuju kebijakan nasional berbasis bukti ilmiah.
“Temuan BRIN ini bukan sekadar peringatan, melainkan momentum untuk memperkuat riset dan solusi. Polusi plastik kini bukan hanya masalah laut atau sungai, tetapi sudah sampai di langit Jakarta,” ujar Asep.
Dengan demikian, DLH DKI bekerja sama bersama BRIN untuk melakukan penelitian lanjutan serta menyiapkan usulan standar baku mutu mikroplastik.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

DKI terapkan filtrasi udara dan air hujan atasi temuan mikroplastik
Pemprov DKI Jakarta akan fokus pada riset terapan, penerapan teknologi filtrasi udara dan air hujan
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI menerapkan teknologi filtrasi udara dan air hujan untuk mengatasi temuan mikroplastik dalam menindaklanjuti hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
“Ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan fokus pada riset terapan, penerapan teknologi filtrasi udara dan air hujan, serta inovasi produk ramah lingkungan,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto di Jakarta, Minggu.
Asep mengatakan Pemprov DKI Jakarta bersama BRIN kini tengah memperluas pemantauan mikroplastik di udara dan air hujan melalui sistem Jakarta Environmental Data Integration (JEDI), sebuah platform berbasis data untuk pemantauan kualitas lingkungan.
Data yang terhimpun dari sistem ini akan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih berbasis bukti (evidence-based policy).
Asep menambahkan, sinergi riset ini tidak hanya memperkuat basis data ilmiah, tetapi juga mendukung lahirnya kebijakan pengendalian polusi yang lebih efektif dan adaptif.
Upaya pengurangan plastik akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari rumah tangga, kawasan bisnis, hingga sektor industri.
“Kami terbuka untuk berkolaborasi dalam penelitian, pengembangan teknologi filtrasi, dan inovasi produk ramah lingkungan. Menjaga langit Jakarta dari mikroplastik adalah tanggung jawab semua pihak,” kata Asep.
Diketahui, hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menemukan kandungan mikroplastik dalam air hujan di ibu kota sejak penelitian ini mulai dilaksanakan tahun 2018.
Temuan ini menunjukkan bahwa polusi plastik kini telah menjangkau atmosfer dan memerlukan langkah penanganan yang ilmiah, terukur, dan kolaboratif.
Terlebih, saat ini, regulasi nasional mengenai batas aman mikroplastik di udara dan air hujan belum tersedia, sehingga kolaborasi ini diharapkan menjadi pijakan awal menuju kebijakan nasional berbasis bukti ilmiah.
“Temuan BRIN ini bukan sekadar peringatan, melainkan momentum untuk memperkuat riset dan solusi. Polusi plastik kini bukan hanya masalah laut atau sungai, tetapi sudah sampai di langit Jakarta,” ujarnya.
Dengan demikian, DLH DKI bekerja sama bersama BRIN untuk melakukan penelitian lanjutan serta menyiapkan usulan standar baku mutu mikroplastik.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3528254/original/097976800_1627890040-WhatsApp_Image_2021-08-02_at_2.22.53_PM.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Asosiasi Pedagang Tolak Raperda KTR Jakarta: Peraturan Ini Percepat Kematian Pasar Tradisional – Page 3
Sebelumnya, dari hasil finalisasi Panitia Khusus (Pansus) Raperda KTR DPRD DKI Jakarta, ada sejumlah pasal yang dinilai memberatkan pelaku usaha.
Di antaranya larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak, perluasan kawasan tanpa rokok hingga pasar tradisional dan modern, larangan penjualan rokok eceran, serta kewajiban memiliki izin khusus untuk penjualan rokok.
Sementara itu, dalam Rapat Pansus KTR, pada Kamis 2 Oktober 2025, Ketua Sub Kelompok Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Rakyat Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, Afifi menyampaikan, aspirasi pedagang kecil, pelaku UMKM masih didengarkan.
Afifi mengeklaim, hadirnya Raperda KTR tidak akan merugikan para pelaku usaha. Hal ini, kata dia juga sesuai dengan komitmen Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Afifi menyebut, eksekutif bakal memetakan terlebih dahulu seluruh masukan yang ada, termasuk dari pelaku usaha. Kemudian, kata dia masukan itu akan dirapatkan bersama dengan Satpol PP, Badan Pendapatan Daerah, dan pihak terkait lainnya.
“Sekali lagi, prinsipnya, segala masukan akan tetap kami terima dan Raperda ini arahnya agar menjadi Perda yang aspiratif, yang demokratis, meminimalisir kegaduhan di masyarakat. Jangan sampai adanya Raperda KTR ini membuat kegaduhan dan mengganggu perekonomian masyarakat, termasuk yang ultramikro, UMKM tadi,” ucap Afifi.
-

Jaksel bagikan alat bantu dengar untuk warga yang membutuhkan
Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan membagikan Alat Bantu Fisik (ABF) berupa alat bantu dengar (hearing aid) untuk warga di wilayah tersebut yang membutuhkan.
“Pendistribusian alat bantu dengar ini merupakan tindak lanjut permintaan warga yang membutuhkan dihimpun dari data setiap kecamatan di wilayah Jakarta Selatan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kasi Perlindungan Jaminan Rehabilitasi Sosial Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan, Rianto Gultom.
Rianto saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu, mengatakan sebanyak 17 alat bantu dengar yang telah didistribusikan.
Sebelum diserahkan kepada warga, terlebih dahulu dilakukan pengukuran lingkar telinga dan lainnya agar alat tersebut berfungsi maksimal bagi penerima.
Kemudian, untuk mendapatkan alat bantu fisik, sebelumnya warga yang membutuhkan telah melakukan validasi persyaratan yang dibutuhkan seperti SKTM, pengantar RT/RW, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan lain sebagainya.
“Persyaratan tersebut diterapkan agar bantuan dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran,” katanya.
Dia menilai bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap penyandang disabilitas, khususnya yang mengalami gangguan pendengaran.
Melalui kegiatan ini, pihaknya berharap para penyandang disabilitas dapat terbantu dalam berkomunikasi dan menjalani aktivitas sehari-hari secara lebih mandiri.
“Ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan kota yang inklusif dan ramah disabilitas,” katanya.
Selain pembagian alat, para penerima juga mendapatkan edukasi tentang cara penggunaan dan perawatan alat bantu dengar serta pentingnya pemeriksaan berkala agar alat berfungsi secara optimal.
Dengan adanya bantuan ini, diharapkan para penyandang disabilitas dapat lebih mudah berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari serta meningkatkan kualitas hidup mereka secara menyeluruh.
Diimbau bagi warga yang membutuhkan bisa langsung datang ke Kantor Suku Dinas (Sudin) Sosial Jakarta Selatan atau langsung ke Satuan Pelaksana Sosial di setiap kecamatan.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Pramono apresiasi hadirnya klinik “Sensory Land Kids” di Jakarta
Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengapresiasi hadirnya klinik “Sensory Land Kids” sebagai ruang yang memprioritaskan tumbuh kembang anak, bahkan melengkapi peran Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan ruang terbuka hijau untuk anak di Jakarta.
“Saya sangat setuju bahwa tumbuh kembang anak, terutama bagi anak yang berkebutuhan khusus itu harus mendapatkan ruang tempat yang sebaik-baiknya. Saya melihat di Sensory Land Kids ini, anak-anak tadi dilatih secara natural, melalui alam, melalui sensorik yang mereka miliki, dan kemudian juga diberikan pengajaran sesuai kebutuhannya,” kata Pramono dalam sambutannya di Sensory Land Kids, Jakarta Timur, Sabtu.
Dia menilai fasilitas seperti itu sangat dibutuhkan karena karakter anak terbentuk sejak dini, terlebih bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus.
Pramono mengaku antusias menghadiri “grand opening” klinik tersebut karena melihat semangat “Sensory Land Kids” dalam memberikan rasa kebahagiaan dan kenyamanan bagi tumbuh kembang anak-anak.
Menurutnya, hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Pemprov DKI Jakarta dalam memfasilitasi tumbuh kembang anak di seluruh Jakarta.
Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta siap berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam mewujudkan dan memprioritaskan proses tumbuh kembang anak secara ideal.
Pramono menerangkan, Jakarta selalu mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat sebagai daerah yang ramah terhadap anak atau Provinsi Layak Anak.
Menurutnya, tempat seperti “Sensory Land Kids” dapat menjadi wadah yang baik, khususnya dalam mendampingi proses tumbuh kembang anak-anak berkebutuhan khusus.
Dia pun telah menginstruksikan Dinas Kesehatan Jakarta untuk memperbanyak klinik yang dapat membantu proses tumbuh kembang anak secara medis.
Kehadiran “Sensory Land Kids” diharapkan dapat menjadi pemantik agar setiap wilayah di Jakarta memiliki klinik tumbuh kembang anak.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3258049/original/067742200_1601878665-hanny-naibaho-aWXVxy8BSzc-unsplash.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pemprov DKI Jakarta Ringankan Beban Pajak Penyelenggara Seni, Budaya, dan Olahraga – Page 3
Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mengeluarkan kebijakan baru yang meringankan beban pajak bagi penyelenggara seni, hiburan, hingga olahraga. Aturan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 852 Tahun 2025 tentang pengurangan dan pembebasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial.
Tujuannya sederhana: agar lebih banyak kegiatan yang bisa terselenggara tanpa terbebani pajak tinggi, sekaligus memberi ruang lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati hiburan dan olahraga dengan biaya lebih terjangkau.
Diskon Pajak 50% untuk Sejumlah Kegiatan
Pemprov DKI memberikan potongan pajak hingga 50% untuk beberapa kegiatan, antara lain:
Pemutaran film nasional di bioskop.
Pergelaran seni nasional mulai dari musik, tari, drama, atau seni suara.
Pameran yang bekerja sama dengan pemerintah.
Wahana ekologi, pendidikan, dan budaya.
Kegiatan amal atau kegiatan sosial kemanusiaan.
Kegiatan olahraga di tingkat daerah maupun nasional yang melibatkan masyarakat, pelajar, mahasiswa, pemuda, atau karyawan dengan tujuan membina, memasyarakatkan dan meningkatkan prestasi olahragaGratis Pajak untuk Kegiatan Tertentu
Selain diskon, ada pula kegiatan yang dibebaskan sepenuhnya dari PBJT alias pajaknya 0%. Misalnya:Panti pijat tunanetra.
Pentas seni yang diadakan sekolah.
Pertunjukan kesenian tradisional.
Acara hiburan yang digelar langsung oleh pemerintah.
Hiburan keliling seperti pasar malam, sirkus, atau komedi putar.Proses Pengajuan
Meski ada insentif ini, penyelenggara acara tetap perlu melaporkan rencana kegiatan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) jika sifatnya insidental. Hal ini penting agar proses pengurangan atau pembebasan pajak bisa berjalan sesuai aturan.
Kepgub 852/2025 resmi ditetapkan pada 23 September 2025 dan berlaku surut mulai 27 Agustus 2025.
(*)
-

DKI dampingi pedagang Pasar Barito yang masih ragu tempati kios baru
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mendampingi pedagang eks Pasar Barito yang belum tervalidasi atau masih ragu menempati kios baru di Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
“Kami terus membuka pendampingan bagi pedagang lain yang belum tervalidasi atau masih ragu demi memastikan transisi berjalan mulus dan Sentra Fauna Lenteng Agung dapat segera beroperasi maksimal,” kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.
Elisabeth mengatakan, pendampingan juga diberikan bagi pedagang yang masih menyiapkan dokumen atau memerlukan waktu untuk beradaptasi. Ini untuk memastikan seluruh pedagang eks Pasar Barito terfasilitasi hingga penetapan lokasi kios rampung.
Adapun penataan pedagang hewan dan kuliner eks Pasar Barito menuju Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung menjadi upaya Pemprov DKI Jakarta mewujudkan ruang usaha yang lebih tertib, manusiawi, dan berdaya saing, sekaligus menghidupkan kembali potensi ekonomi melalui sentra-sentra tematik di berbagai kota.
Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung memiliki 125 kios dengan berbagai fungsi, terdiri dari Zona A – Kuliner (22 kios), Zona B – Amphitheater (70 kursi), Zona C & D – Burung & Pakan Hewan (74 kios), dan Zona E – Parsel & Kuliner Tambahan (29 kios).
Pada Jumat (17/1), kelompok pedagang JS 96 eks Pasar Barito mengunjungi lokasi sentra untuk melihat fasilitas sekaligus memilih nomor kios yang akan ditempati.
Salah satu pedagang kuliner, Mujiyati mengatakan ingin memulai kembali usahanya dengan semangat baru di tempat baru.
“Semoga rezekinya lebih baik, pembelinya ramai, dan sentra ini bisa jadi tempat yang hidup,” katanya.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
