Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

media memiliki kemampuan dalam mengubah perilaku masyarakat

Jakarta (ANTARA) – Dalam debat terakhir calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta membahas gagasan untuk mengatasi persoalan kemacetan di DKI Jakarta yang selama ini memang menjadi dilema yang seolah-olah tiada akhir.

Kemacetan masih menjadi pemandangan sehari-hari di DKI Jakarta meski pada sisi lain transportasi publik mulai dari Transjakarta, MRT, LRT, kereta komuter terus diperkuat baik dari sisi kuantitas (jumlah armada) maupun sisi kualitas (pelayanan).

Upaya perbaikan ini tidak hanya dilakukan operator saja, tetapi juga pada tataran eksekutif (pemerintah pusat dan daerah) dalam bentuk prasarana untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna jalan seperti jembatan penyeberangan orang (JPO), trotoar, halte bus, akses transportasi publik, dan sebagainya.

Namun untuk mengajak warga berpindah menggunakan transportasi publik sepenuhnya bukan perkara yang mudah. Data Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2023, pengguna transportasi publik di Jakarta sekitar empat juta orang (18,86 persen) dari 21,75 juta orang yang melakukan perjalanan.

Pemprov DKI Jakarta menargetkan sebanyak 60 persen pelaku perjalanan menggunakan transportasi publik pada tahun 2030, seiring dengan penambahan layanan sejumlah transportasi publik.

Bahkan untuk menangani kemacetan Pemprov DKI Jakarta harus menggelontorkan anggaran (APBD) pada 2024 hingga Rp6,9 triliun untuk berbagai pos, mayoritas terbesar sekitar Rp4,9 triliun untuk subsidi LRT, MRT, dan Transjakarta agar tarif tetap terjangkau dan menarik masyarakat.

Sedangkan lainnya dipakai untuk peningkatan pelayanan pejalan kaki, pengendalian lalu lintas, pengadaan rambu, dan juga penertiban parkir liar yang selama ini menjadi penyumbang kemacetan.

Pembenahan sarana dan prasarana transportasi publik bahkan menjadikannya saling terintegrasi tentunya membuat semakin nyaman bagi penggunaannya. Namun untuk menyampaikan kepada pengguna kendaraan pribadi agar bisa beralih menggunakan transportasi publik tentunya membutuhkan edukasi secara terus menerus.

Kesiapan dalam berargumentasi dan sikap kritis menjadi strategi untuk mengajak pengguna kendaraan pribadi yang mayoritas merupakan kelompok mapan dan berpendidikan tinggi agar bisa tergerak untuk menggunakan transportasi umum.

Struktur pendidikan pekerja di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan 30 persen tamatan SD/SMP, 50 persen tamatan SMA/SMK, dan 20 persen tamatan perguruan tinggi. Artinya terdapat 70 persen yang memiliki kemampuan untuk memiliki kendaraan pribadi lebih dari satu yang menjadi sasaran untuk edukasi.

Peran media

Di era digital sekarang ini, pengambil kebijakan bisa menempuh dua strategi untuk mengajak masyarakat Jakarta menggunakan transportasi publik yakni melalui media arus utama (radio, televisi, dan media online) dan juga media sosial.

Seperti diutarakan pengajar Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Aminah Swarnawati Ruzbar, M.Si dengan mengombinasikan media arus utama dengan media sosial bisa menjadi sangat kuat (powerful) untuk mengubah perilaku masyarakat.

Aminah membeberkan media memiliki kemampuan dalam mengubah perilaku masyarakat namun hal itu sangat tergantung dengan konten yang akan disampaikan mengacu kepada tingkat pendidikan dan budaya dari khalayak yang akan dituju.

Khalayak sasaran yang masih menggunakan transportasi pribadi harus diyakinkan bahwasanya transportasi publik saat ini jauh lebih nyaman, tepat waktu, dan yang lebih penting jaminan keamanan.

Jaminan keamanan menjadi faktor yang krusial sebagai contoh apabila terjadi kasus kriminal di dalam transportasi publik maka operator berkewajiban menyampaikan persoalan tersebut kepada masyarakat tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sampaikan latarbelakang kejadian dan penanganan atas kejadian tersebut.

Terakhir dan yang paling penting bagaimana kebijakan selanjutnya dari operator untuk mencegah agar peristiwa kriminal itu tidak lagi terjadi dan sampaikan juga tahapan-tahapan untuk meningkatkan kenyamanan kepada pengguna.

Seperti beberapa waktu lalu Transjakarta pernah menempatkan anggota TNI di halte bus untuk mencegah terjadinya aksi pelecehan seksual yang menimpa penumpang perempuan. Hal itu lantas dibarengi dengan pernyataan manajemen Transjakarta yang akan menindak tegas terhadap pelaku pelecehan tersebut.

Media sosial

Salah satu dari fungsi media massa adalah memberikan edukasi kepada khalayak termasuk untuk memberikan kesadaran untuk beralih menggunakan transportasi publik. Lantas bagaimana dengan fungsi dari media sosial. Apakah juga efektif untuk mengubah perilaku?

Literatur menyebutkan mayoritas kota besar di dunia kerap memakai media sosial untuk membangun citra kota (city branding) atas inovasi dan pelayanan yang diberikan terhadap warganya.

Sebagai contoh pemakaian media sosial untuk memudahkan warga mendapatkan info perjalanan berupa transportasi apa saja yang bisa digunakan untuk menuju lokasi yang diinginkan.

Informasi yang disampaikan juga dapat dikendalikan apabila terjadi perubahan. Pengguna transportasi bisa dengan mudah mengetahui informasi baru yang diterima dari pihak kedua atau ketiga tentang kondisi transportasi di Jakarta.

Sebagai contoh Transjakarta yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana berkomunikasi dengan pelanggannya. Media sosial yang dikembangkannya bisa dipakai untuk menanyakan informasi terkait dengan rute dan jadwal perjalanan.

Dengan demikian pengguna yang akan menuju ke lokasi yang diinginkan dapat memanfaatkan layanan tersebut tanpa harus berinteraksi dengan orang lain sehingga sangat membantu dari segi privasi.

Transportasi publik juga bisa memanfaatkan layanan media sosial untuk menyampaikan informasi kepada pelanggannya terkait produk, layanan, promosi, studi, survei, termasuk berita, perkembangan terbaru, dan acara.

Pada acara-acara tertentu transportasi publik juga kerap menyampaikan informasi terkait perpanjangan waktu layanan termasuk mengubah rute-rute untuk memudahkan pelanggannya.

Dengan demikian untuk menjaring para pengguna kendaraan pribadi baik roda dua atau empat agar dengan “sukarela” memakai transportasi publik ke tempatnya bekerja, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta haruslah menggunakan kombinasi kedua media tersebut.

Media arus utama menyampaikan hal-hal terbaru dari pengembangan transportasi publik yang memberikan pengalaman menyenangkan bagi penggunanya untuk menuju tempat bekerja. Sedangkan media sosial lebih sebagai pemandu keseharian dari para komuter ini seperti terkait rute yang harus ditempuh termasuk biaya yang harus disiapkan.

Dengan memperlihatkan layanan yang kian nyaman dan aman yang dibuktikan langsung dengan kesiapan di lapangan bukan tidak mungkin penggunaan kendaraan pribadi bisa terus ditekan.

Kesadaran masyarakat juga meningkat, saat mengetahui dampak kemacetan itu sangat besar dari tenaga yang terkuras, hilangnya waktu dan stres yang timbul bisa terbawa sampai di rumah.

Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024