Senin, 25 November 2024 20:22 WIB
Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi saat jumpa pers di Pendopo Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.
telah melakukan koordinasi dengan jajaran Kepolisian, TNI, dan Satpol PP untuk memastikan keamanan di lokasi tersebut
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024
Jakarta (ANTARA) – Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengingatkan pentingnya penguatan sinergi bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengamankan Pilkada 2024.
“Saya ingin menekankan hal penting yang perlu menjadi perhatian kita bersama untuk penguatan sinergi antara jajaran TNI/Polri dan Pemprov DKI Jakarta untuk mendorong pengawasan dan transparansi yang adil,” katanya.
Hal itu disampaikan Teguh saat memimpin apel gabungan bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay di Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin.
Selain pengamanan fisik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Forkominda juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan agar yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa berjalan tertib.
Tak hanya itu, dalam apel yang dihadiri 6.259 personel gabungan tersebut, Teguh juga menyampaikan harapannya agar masyarakat dapat berperan aktif. Partisipasi aktif masyarakat merupakan penentu keberhasilan pemilu.
Tingkat partisipasi masyarakat turut menentukan suasana pilkada yang tertib dan kondusif. Pihaknya juga mengerahkan 3.838 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta untuk menjaga keamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Dia mengajak seluruh pihak untuk terus mendorong partisipasi masyarakat, terutama kepada warga Jakarta agar menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana.
“Karena hal tersebut dapat menciptakan suasana yang damai demi kelancaran pilkada serentak untuk menghasilkan pemimpin Jakarta yang amanah bagi warga Jakarta,” kata Teguh.
Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto menyatakan telah menginstruksikan kepada seluruh personel Polri untuk terus memonitor dan mengantisipasi kondisi di lapangan serta tidak meremehkan situasi apapun meski terkesan landai.
“Di lapangan kita harus tetap (bertugas) dengan penuh rasa tanggung jawab. Jagalah sifat humanis dan profesional guna menciptakan keselamatan masyarakat maupun personel yang bertugas,” katanya.
Dia juga mendorong masyarakat agar berpartisipasi penuh mendukung Pilkada 2024 agar mereka terhindar dari polarisasi. “Sehingga proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS dapat berjalan dengan aman dan terkendali,” katanya.
Sedangkan Pangdam Jaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay mengatakan tujuan apel ini untuk menegaskan kembali komitmen, tugas dan tanggung jawab serta kesiapsiagaan prajurit TNI/Polri bersama Pemprov DKI Jakarta dalam mengamankan wilayah Jakarta selama penyelenggaraan Pilkada berlangsung.
“Nanti kehadiran kita (TNI) sangat diperlukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, baik menjelang maupun saat pemilu,” katanya.
Kodam Jaya akan menetralisir situasi permasalahan yang terjadi sekecil apapun di wilayah DKI Jakarta. “Jagalah sikap humanis pada saat bertugas dengan para tokoh masyarakat,” kata Rafael.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
JABAR EKSPRES – Pencairan dana bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk bulan November 2024 segera cair. Program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini terus menjadi penantian para orang tua dan siswa di ibu kota. Simak informasi lengkap tentang jadwal KJP Cair, cara mengecek penerima, hingga besaran nominal bantuannya berikut ini.
Pencairan dana KJP Plus November 2024 diperkirakan akan dilakukan setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024. Berdasarkan Surat Edaran (SE) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dikutip dari kanal YouTube DIARY BANSOS, program bantuan dari dana APBD, termasuk KJP Plus, akan digulirkan kembali setelah masa kampanye Pilkada berakhir.
Meskipun belum ada tanggal resmi yang diumumkan, KJP Cair kemungkinan besar akan berlangsung pada tanggal 28, 29, atau 30 November 2024. Bantuan ini akan segera cair melalui Bank DKI sebagai mitra resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Untuk mengetahui apakah Anda termasuk dalam daftar penerima KJP Plus November 2024, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan:
Akses Situs Resmi
Buka laman http://kjp.jakarta.go.id dan pilih opsi “Cek Status Penerima”.
Masukkan Data yang DibutuhkanNomor Induk Kependudukan (NIK): Masukkan NIK anak yang terdaftar sebagai penerima KJP.Tahun: Pilih tahun 2024.Tahap Pencairan: Pilih Tahap 1 atau Tahap 2 sesuai jadwal pencairan.Lihat Status
Setelah semua data terisi, klik tombol “Cek”. Sistem akan menampilkan informasi status pencairan dana Anda.
Bantuan KJP Plus untuk siswa di berbagai jenjang pendidikan dengan rincian sebagai berikut:
SD/MI Sederajat
Biaya rutin per bulan: Rp135.000Biaya berkala: Rp115.000Tambahan untuk SPP (sekolah swasta): Rp130.000
SMP Sederajat
Biaya rutin per bulan: Rp185.000Biaya berkala: Rp150.000Tambahan untuk SPP (sekolah swasta): Rp170.000
SMA/SMK Sederajat
Biaya rutin per bulan: Rp235.000Biaya berkala: Rp185.000Tambahan untuk SPP (sekolah swasta): Rp290.000
Program KJP Plus menjadi andalan Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Bantuan ini tidak hanya meringankan biaya pendidikan tetapi juga memberikan peluang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik.
/data/photo/2024/11/24/6742f2660733d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Bawaslu DKI Akan Patroli untuk Pastikan APK Ditertibkan
Megapolitan
24 November 2024")
Bawaslu DKI Akan Patroli untuk Pastikan APK Ditertibkan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta akan melakukan patroli terkait alat peraga kampanye (
APK
) Pilkada 2024.
“Nah ini yang kita pastikan juga, bahwa hari ini kita juga memastikan patroli terkait penertiban alat peraga kampanye (APK),” kata komisioner
Bawaslu DKI
Jakarta Sakhroji di Jakarta, Minggu (24/11/2024).
Jika ditemukan masih ada APK terpasang maka pihaknya segera berkoordinasi dengan Satpol PP.
“Sehingga memang 24, 25, 26 November 2024 semua APK sudah diterbitkan, termasuk di posko-posko milik pasangan calon Itu juga harus diterbitkan,” ucap Sakhroji.
Mengenai jumlah APK yang ditertibkan, ia mengaku belum menerima laporannya.
“Belum. Kami (patroli) sampai jam 03.00 WIB. Tapi nanti akan kami
update
kira-kira berapa banyak APK yang sudah ditertibkan,” katanya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi turun ke jalan untuk ikut mencopot APK di Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Hal ini sebagai pertanda berakhirnya aktivitas kampanye sekaligus masuknya masa tenang selama tiga hari, yakni sejak Minggu (24/11/2024) hingga Selasa (26/11/2024).
Teguh memastikan, pencopotan alat peraga kampanye secara serentak ini diberlakukan di seluruh wilayah Jakarta.
“Begitu juga di kawasan lainnya, juga telah diinstruksikan kepada petugas kelurahan dan kecamatan untuk membersihkan seluruh atribut kampanye di Jakarta,” kata Teguh dalam keterangannya, Minggu (24/11/2024) dinihari.
Masa tenang di Jakarta resmi dilangsungkan setelah pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan dan Doa Bersama dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 di Lapangan Silang Monas Sisi Selatan, Sabtu (23/11/2024) malam.
Di sana, Teguh juga menegaskan agar aparatur sipil negara (ASN) tetap netral dan menjaga kondusifitas di masa tenang jelang hari pencoblosan Pilkada.
“(Kepada) jajaran ASN Pemprov DKI Jakarta, serta jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, untuk terus menjaga netralitas selama rangkaian Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024,” ungkap Teguh.
Tak hanya itu, Teguh menyebutkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi bersama
stakeholder
dalam kelancaran pelaksanaan di tanggal 27 November 2024.
“Kami jajaran Pemprov DKI Jakarta, Forkopimda, dan penyelenggara pemilu (juga) akan terus meningkatkan sinergi, terutama dalam pendistribusian logistik, pemungutan suara, dan penghitungan suara,” ujar Teguh.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Jakarta: Upaya pengendalian polusi udara terus dilakukan dengan memperluas pengujian emisi. Salah satunya, memberikan pelatihan kepada siswa SMK.
“Kami berharap para peserta dapat memanfaatkan ilmu yang didapat untuk turut serta dalam upaya menjaga kualitas udara di Jakarta” kata Kepala Desk Sekretariat Perusahaan BRI Finance, Aditia Fakhri Ramadhani, melalui keterangan tertulis, Minggu, 24 November 2024.
Pelatihan dilakukan BRI Finance dengan menggandeng Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Jakarta. Pelatihan dilakukan di SMKN 26 Jakarta.
Aditia menyampaikan pihaknya memiliki tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Sebab, tugas tersebut bukan hanya tanggung jawab pemerintah.
“Sebagaimana kami perusahaan multifinance yang otomatis sebagai kontributor penambahan jumlah kendaraan di Indonesia, kami berkomitmen untuk berperan aktif dalam memperhatikan lingkungan khususnya kualitas udara di kota-kota besar seperti Jabodetabek ini” ujar dia.
Sementara itu, Direktur Utama BRI Finance, Wahyudi Darmawan, mengapresiasi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan SMK Negeri 26 Jakarta atas kerja sama yang terjalin. Diyakini, pelatihan uji emisi dapat mengurangi dampak polusi udara.
“Semoga siswa-siswa yang telah mengikuti pelatihan ini dapat memperoleh pengetahuan yang bermanfaat serta mempraktikkan uji emisi dengan standar profesional,” kata Wahyudi.
Pelatihan uji emisi merupakan rangkaian program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) BRI Finance. Adapun puncak kegiatan yaitu Uji Emisi Gratis yang akan dilakukan awal Desember 2024.
Pelatihan yang berlangsung pada hari Rabu, 20 November 2024, itu bertujuan untuk memperkenalkan para peserta terhadap dasar-dasar uji emisi kendaraan bermotor. Materi pelatihan meliputi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Udara, Dasar Dasar Uji Emisi Kendaraan Bermotor, Prosedur Uji Emisi Kendaraan Bermotor, serta Tata Cara Penggunaan Aplikasi Uji Emisi.
Kegiatan ini sejalan dengan program Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan uji emisi terhadap kendaraan bermotor. Penerapan uji emisi yang efektif sangat bergantung pada adanya SDM yang terlatih dan memiliki integritas.
Melalui kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, BRI Finance berharap dapat memperluas ruang lingkup pelatihan dalam menjaga lingkungan hidup. Harapannya, semakin banyak teknisi yang siap dalam memenuhi standar uji emisi dapat mengurangi tingkat pencemaran udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor di Jakarta.
Selain itu, pelatihan ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan sertifikat. Diharapkan, hal itu dapat mendukung karier mereka di masa depan.
Jakarta: Upaya pengendalian polusi udara terus dilakukan dengan memperluas pengujian emisi. Salah satunya, memberikan pelatihan kepada siswa SMK.
“Kami berharap para peserta dapat memanfaatkan ilmu yang didapat untuk turut serta dalam upaya menjaga kualitas udara di Jakarta” kata Kepala Desk Sekretariat Perusahaan BRI Finance, Aditia Fakhri Ramadhani, melalui keterangan tertulis, Minggu, 24 November 2024.
Pelatihan dilakukan BRI Finance dengan menggandeng Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Jakarta. Pelatihan dilakukan di SMKN 26 Jakarta.
Aditia menyampaikan pihaknya memiliki tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Sebab, tugas tersebut bukan hanya tanggung jawab pemerintah.
“Sebagaimana kami perusahaan multifinance yang otomatis sebagai kontributor penambahan jumlah kendaraan di Indonesia, kami berkomitmen untuk berperan aktif dalam memperhatikan lingkungan khususnya kualitas udara di kota-kota besar seperti Jabodetabek ini” ujar dia.
Sementara itu, Direktur Utama BRI Finance, Wahyudi Darmawan, mengapresiasi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan SMK Negeri 26 Jakarta atas kerja sama yang terjalin. Diyakini, pelatihan uji emisi dapat mengurangi dampak polusi udara.
“Semoga siswa-siswa yang telah mengikuti pelatihan ini dapat memperoleh pengetahuan yang bermanfaat serta mempraktikkan uji emisi dengan standar profesional,” kata Wahyudi.
Pelatihan uji emisi merupakan rangkaian program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) BRI Finance. Adapun puncak kegiatan yaitu Uji Emisi Gratis yang akan dilakukan awal Desember 2024.
Pelatihan yang berlangsung pada hari Rabu, 20 November 2024, itu bertujuan untuk memperkenalkan para peserta terhadap dasar-dasar uji emisi kendaraan bermotor. Materi pelatihan meliputi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Udara, Dasar Dasar Uji Emisi Kendaraan Bermotor, Prosedur Uji Emisi Kendaraan Bermotor, serta Tata Cara Penggunaan Aplikasi Uji Emisi.
Kegiatan ini sejalan dengan program Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan uji emisi terhadap kendaraan bermotor. Penerapan uji emisi yang efektif sangat bergantung pada adanya SDM yang terlatih dan memiliki integritas.
Melalui kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, BRI Finance berharap dapat memperluas ruang lingkup pelatihan dalam menjaga lingkungan hidup. Harapannya, semakin banyak teknisi yang siap dalam memenuhi standar uji emisi dapat mengurangi tingkat pencemaran udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor di Jakarta.
Selain itu, pelatihan ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan sertifikat. Diharapkan, hal itu dapat mendukung karier mereka di masa depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id
(ABK)
/data/photo/2024/11/24/6742e10e6116b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Masa Tenang Pilkada, PJ Gubernur Jakarta Ikut Copot Spanduk Kampanye di Cempaka Putih
Megapolitan
24 November 2024")
Masa Tenang Pilkada, PJ Gubernur Jakarta Ikut Copot Spanduk Kampanye di Cempaka Putih
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi turun ke jalan untuk ikut mencopot Alat Peraga Kampanye (APK) di Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Hal ini sebagai pertanda berakhirnya aktivitas kampanye sekaligus masuknya masa tenang selama tiga hari, yakni sejak Minggu (24/11/2024) hingga Selasa (26/11/2024).
Teguh memastikan, pencopotan alat peraga kampanye secara serentak ini diberlakukan di seluruh wilayah Jakarta.
“Begitu juga di kawasan lainnya, juga telah diinstruksikan kepada petugas kelurahan dan kecamatan untuk membersihkan seluruh atribut kampanye di Jakarta,” kata Teguh dalam keterangannya, Minggu (24/11/2024).
Masa tenang di Jakarta resmi dilangsungkan setelah pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan dan Doa Bersama dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 di Lapangan Silang Monas Sisi Selatan, Sabtu (23/11/2024) malam.
Di sana, Teguh juga menegaskan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap netral dan menjaga kondusifitas di masa tenang jelang hari pencoblosan Pilkada.
“(Kepada) jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta, serta jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, untuk terus menjaga netralitas selama rangkaian Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024,” ungkap Teguh.
Tak hanya itu, Teguh juga menyebutkan pihaknya akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi bersama stakeholder dalam kelancaran pelaksaan di tanggal 27 November 2024 mendatang.
“Kami jajaran Pemprov DKI Jakarta, Forkopimda, dan penyelenggara Pemilu (juga) akan terus meningkatkan sinergi, terutama dalam pendistribusian logistik, pemungutan suara, dan penghitungan suara,” ujar Teguh.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
TRIBUNJATIM.COM – Wacana kantin sekolah bakal ditarik retribusi tengah menjadi sorotan.
Adapun wacana ini bakal diterapkan di Jakarta.
Sejumlah pedagang buka suara mengenai wacana tersebut.
Pedagang mengaku khawatir jika dipungut iuran akan berdampak pada pendapatannya.
Meski tidak keberatan, mereka meminta untuk jumlah iuran tidak mahal-mahal.
Ninik Sri (48), pedagang roti bakar di kantin SMP 10 Jakarta, Kramatjati, Jakarta Timur, mengaku tidak keberatan jika ada penarikan retribusi kantin sekolah.
Namun, Ninik berharap penarikan retribusi tidak memberatkan pedagang di kantin sekolah.
“Ya setuju saja, ikuti aturannya jika sudah ada. Asal tidak memberatkan, disesuaikan saja hitungannya,” kata Ninik saat ditemui di SMP 10 Jakarta, Jumat (22/11/2024), dikutip dari Kompas.com.
Pasalnya, Ninik sudah membayar sewa lapak kantin sebesar Rp 4.000.000 per tahun kepada koperasi sekolah.
Ninik menjelaskan, pendapatannya saat ini berkurang, terlebih dengan adanya kurikulum merdeka yang mengajarkan kemandirian siswa.
“Karena kalau lagi proyek itu, anak-anak belajar berdagang, jualan makanan itu, bagus sebenarnya untuk kemandirian, tetapi kalau anak-anak dagang, kantin jadi sepi,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan oleh Rusmi (55), pedagang jus buah di SMP 10 Jakarta Timur.
Ninik sri, (48) pedagang roti bakar di kantin SMP 10 Jakarta, Kramatjati, Jakarta Timur saat membuat roti untuk siswa yang membuat. Jumat (21/11/2024). (KOMPAS.com/Febryan Kevin)
Dia tidak keberatan ada penarikan retribusi, asal jangan terlalu tinggi.
“Asal tidak mahal-mahal saja iurannya,” kata Rusmi.
Kendati demikian, ia belum menerima informasi terkait retribusi tersebut, karena biasanya perubahan iuran diberitahu oleh koperasi sekolah.
“Aku malah belum tahu, ini sebetulnya wewenang koperasi sekolah. Saya ikut saja sih, kalau ada kebijakan apa, saya ikut saja, karena ini (kantin) berada di bawah koperasi,” ucap Rusmi.
Sedangkan Tuti, pedagang kentang goreng di SMP 10 Jakarta, menyampaikan penarikan retribusi harus disesuaikan dengan kemampuan pedagang.
Tuti khawatir dengan adanya penarikan retribusi membuat pendapatan berkurang.
“Dulu saya saja dapat untung Rp 500.000, masih ada untungnya banyak. Sekarang Rp 500.000 dibelanjakan ya habis,” kata Tuti.
Sebelumnya, ada wacana semua kantin sekolah di Jakarta bakal ditarik retribusi.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyiapkan rancangan payung hukum terkait hal itu.
Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo, melalui keterangan resmi, Rabu (20/11/2024).
“Kami sepakat akan menyiapkan rancangan payung hukum untuk mengoptimalkan potensi pendapatan retribusi daerah dari seluruh kantin sekolah,” kata Purwosusilo.
Berdasarkan data dinasnya, saat ini ada sekitar 1.798 kantin yang tersebar di semua sekolah di Jakarta.
Rinciannya, sebanyak 1.305 kantin di sekolah dasar (SD), sebanyak 293 di sekolah menengah pertama (SMP), sebanyak 117 di sekolah menengah atas (SMA), dan sebanyak 73 di sekolah menengah kejuruan (SMK).
Purwosusilo melanjutkan, rencana penarikan retribusi kantin sekolah di Jakarta ini diupayakan demi mengoptimalkan pendapatan daerah.
Selama ini, kantin membayar uang sewa ke sekolah.
Oleh sebab itu, diperlukan payung hukum yang lebih rigid untuk mengatur agar retribusi itu dapat dikelola Pemprov DKI Jakarta.
Sosok pengusul kantin sekolah ditarik retribusi
Setiap kantin sekolah yang tersebar di Jakarta diwacanakan akan dikenakan retribusi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.
Rencana itu sebelumnya diusulkan Wakil Ketua Komisi C DPRD Jakarta, Sutikno, kepada Pemprov setelah melihat adanya sekolah di Cipulir yang membayar tarif sewa lapak sebesar Rp 5 juta per tahun.
“Kantin di SMA 32 di daerah Cipulir, ada sekitar 14 kantin. Tetapi setiap tahunnya membayar Rp 5 juta, berarti sudah Rp 70 juta di satu sekolah,” ujar Sutikno dalam keterangan resmi, Rabu (20/11/2024), dikutip dari Kompas.com.
Sutikno menilai, pemungutan retribusi kantin sekolah ini bisa menjadi salah satu cara untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.
Namun, untuk menjalankan aturan itu, ia menyebutkan diperlukan payung hukum dari Pemprov DKI.
“Sekolah didata kantinnya. Ini bisa menjadi pemasukan retribusi. Harus teliti, harus jeli ada potensi uang masuk,” ujar Sutikno.
Sutikno berharap agar Dinas Pendidikan Jakarta mengkaji usulan tersebut untuk membuat aturan mengenai tarif retribusi kantin sekolah.
Ia juga telah menyampaikan usulan tersebut ke Inspektorat agar bisa segera dibentuk payung hukum yang jelas sehingga tidak melanggar aturan.
“Biar sama-sama tidak melanggar aturan dan sesuai ketentuan, sehingga pendapatan retribusi bisa naik,” tuturnya.
Menanggapi hal ini, Plt Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Purwosusilo, menyatakan pihaknya sepakat dengan rancangan payung hukum tersebut dan akan berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah.
“Kami sepakat akan menyiapkan rancangan payung hukum untuk mengoptimalkan potensi pendapatan retribusi daerah dari seluruh kantin sekolah,” kata Purwosusilo.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan DKI, saat ini ada sekitar 1.798 kantin di sekolah-sekolah di Jakarta, terdiri dari 1.305 kantin di SD, 293 di SMP, 117 di SMA, dan 73 di SMK.
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com
Jakarta –
Usulan mengenai retribusi kantin sekolah di Jakarta muncul ke permukaan. Sontak, wacana tersebut menuai banyak kritik.
Adapun ide itu diusulkan oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Sutikno. Dia bahkan meminta Dinas Pendidikan Jakarta mengkaji dan membuat payung hukum yang mengatur hal tersebut.
Sutikno mengaku dirinya mendapatkan ide itu usai tahu bahwa kantin di sekolah mematok harga sewa Rp 5 juta per tahun. Salah satunya kantin di SMAN 32 Jakarta.
“Sudah kita sampaikan ke Inspektorat agar ada payung hukumnya. Biar sama-sama tidak melanggar aturan dan sesuai ketentuan, sehingga pendapatan retribusi bisa naik,” kata Sutikno, dilansir situs web resmi DPRD DKI Jakarta, Rabu (20/11).
“Kantin di SMA 32 di daerah Cipulir, ada sekitar 14 kantin. Tetapi setiap tahunnya membayar Rp 5 juta, berarti sudah Rp 70 juta di satu sekolah. Sekolah didata kantinnya. Ini bisa menjadi pemasukan retribusi. Harus teliti, harus jeli ada potensi uang masuk,” sambungnya.
Wacana retribusi kantin sekolah di Jakarta kini mencuat. Anggota DPRD Jakarta F-Gerindra Ali Lubis menentang rencana tersebut.
Ali menyebut payung hukum terkait wacana ini memang sedang dibahas oleh Disdik DKI Jakarta. Namun, dia menilai wacana retribusi kantin sekolah belum diperlukan karena Rancangan APBD Jakarta 2025 sudah sangat besar.
“Menurut informasi saat ini payung hukum terkait penarikan retribusi kantin tersebut sedang dipersiapkan dan dibahas oleh Dinas Pendidikan Jakarta,” katanya.
Ali mengungkit kelas ekonomi para pemilik kantin sekolah. Dia menyebut wacana retribusi kantin sekolah bakal memberatkan masyarakat kelas menengah ke bawah.
“Para pemilik kantin di sekolah mayoritas merupakan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Menurut saya sebaliknya justru kita harus mensuport mereka sebab kantin sekolah merupakan UMKM yang harus didukung agar berkembang semakin besar,” ujar dia.
Ali pun mendorong pembahasan payung hukum retribusi kantin sekolah di Jakarta dibatalkan.
“Secara pribadi saya berharap agar rencana penyusunan payung hukumnya agar ditunda atau dibatalkan karena Pemprov DKI Jakarta masih memiliki pendapatan yang cukup lumayan besar dari sektor lain,” ujar Ali.
Fraksi PKB DPRD Jakarta merespons soal adanya wacana retribusi kantin sekolah sebagai bagian sumber pendapatan asli daerah (PAD) di APBD DKI Jakarta 2025. Pihaknya pun membantah telah menyetujui usulan retribusi tersebut.
“F-PKB DPRD Jakarta membantah telah menyetujui adanya usulan penarikan retribusi atas seluruh kantin sekolah di Jakarta sebagai sumber pendapatan daerah,” kata Ketua Fraksi PKB DPRD Jakarta Fuadi Luthfi dalam keterangannya, Jumat (22/11).
Menurutnya, ia justru mendorong Pemprov DKI Jakarta mencari sumber-sumber pendapatan daerah dari sumber lain yang berbasis ekonomi makro, bukan berasal dari sektor mikro. Ketimbang menyasar kantin-kantin sekolah, Fuadi mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta lebih tegas dalam menegakkan aturan retribusi pajak kepada para pengusaha besar.
“Kami mendorong agar intensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan memaksimalkan potensi-potensi pendapatan dari sektor makro. Lagi pula pendapatan retribusi dari kantin-kantin di sekolah tidak bakal bisa menyumbangkan sumber pendapatan yang signifikan,”ujarnya.
“Para pengusaha besar justru mereka harus didorong untuk taat pajak sesuai regulasi yang berlaku, jangan ada celah bagi pengusaha besar untuk tidak taat bayar pajak,”lanjutnya.
Di sisi lain, ia menyarankan agar kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk yang di sekolah-sekolah ini diberi akses permodalan, sehingga usahanya berkembang dan bisa menyerap tenaga kerja untuk mencegah pengangguran.
Selain itu, Fuadi menyoroti agar kantin-kantin di sekolah yang belum ditata bisa dikelola dengan baik agar lebih bersih, sehat, dan nyaman.
“Kantin-kantin di sekolah lebih didorong untuk menjual jajanan yang bersih dan sehat, sehingga anak-anak bisa mendapatkan makanan bergizi dan dengan harga terjangkau,” ucapnya.
“Jangan sampai penarikan retribusi kepada kantin di sekolah-sekolah bisa berdampak pada kualitas jajanan dan mahalnya makanan di sekolah, sehingga merugikan anak-anak kita,” imbuhnya.
Baca selengkapnya di halaman selanjutnya..
Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi usai Apel Kesiapsiagaan Mengantisipasi Musim Penghujan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024/2025, di Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, pada Jumat (22/11/2024). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.
Teguh instruksikan sinergi kesiapsiagaan hadapi musim hujan
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Jumat, 22 November 2024 – 13:00 WIB
Elshinta.com – Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk bersinergi meningkatkan kesiapsiagaan bencana hingga puncak musim hujan pada Februari 2025.
“Diperlukan kesiapsiagaan dan upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah serta seluruh elemen masyarakat,” kata Teguh dalam Apel Kesiapsiagaan Mengantisipasi Musim Penghujan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024/2025, di Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, Jumat.
Ia menjelaskan, Jakarta memiliki karakter topografi yang unik, dengan dataran rendah dan 13 sungai yang melintasinya. Curah hujan ekstrem juga menjadi tantangan yang harus dihadapi. Intensitas curah hujan di Jakarta diprediksi meningkat signifikan dengan potensi hujan lebat yang disertai angin kencang.
Situasi itu berpotensi menyebabkan banjir, genangan, tanah longsor dan pohon tumbang.
Dalam apel yang diikuti oleh 1.875 personel dari berbagai perangkat daerah itu, Teguh mengatakan, apel ini merupakan bukti nyata dari komitmen kesiapsiagaan Pemprov DKI Jakarta dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin terjadi selama musim hujan, khususnya potensi bencana hidrometeorologi.
Mengingat, lanjutnya, berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim hujan diprediksi berlangsung sejak awal November 2024 dan puncaknya pada Februari 2025. Karenanya, dia menekankan pentingnya melakukan berbagai langkah untuk antisipasi dan meneruskan upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi musim hujan 2024/2025.
Pertama, peningkatan infrastruktur dan teknologi, dengan pembangunan waduk, serta normalisasi beberapa sungai utama dan peningkatan kapasitas pompa sebagai infrastruktur pengendalian banjir telah menunjukkan hasil positif dengan berkurangnya titik-titik banjir.
Pembersihan saluran air yang dilakukan secara rutin turut mencegah penyumbatan yang menyebabkan genangan. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti sistem peringatan dini berbasis digital dan pemantauan cuaca waktu nyata (real-time) harus terus dioptimalkan.
Kedua, menyiapkan sarana dan prasarana penanganan banjir, termasuk penyiapan pompa air stasioner dan portabel di berbagai titik rawan banjir, penyiapan perahu dan sarana evakuasi, serta posko siaga bencana.
Ketiga, sinergi dengan berbagai pihak, karena penanganan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan sinergi yang kuat dengan berbagai elemen masyarakat.
Dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi lintas sektor, upaya penanggulangan bencana dapat berjalan efektif dan efisien. Untuk itu, dilakukan pula edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
“Kita perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah mitigasi bencana, termasuk menyelamatkan diri saat terjadi banjir, evakuasi ke lokasi pengungsian dan nomor darurat yang dapat dihubungi,” kata Teguh.
Tak hanya itu, seluruh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan kesiapsiagaan dan kewaspadaan. Hal itu mulai dari tingkat provinsi, kota, kecamatan hingga kelurahan, harus selalu siaga dan waspada, khususnya saat menghadapi hujan dengan intensitas tinggi.
Teguh meminta jajarannya untuk selalu melakukan monitoring secara berkala terhadap kondisi infrastruktur, titik-titik rawan bencana dan kesiapan persediaan logistik, guna memastikan kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan.
Sumber : Antara
Jakarta, CNBC Indonesia – Media ekonomi terbesar dan terintegrasi CNBC Indonesia menggelar Road to CNBC Indonesia Awards 2024: Communication Strategist Awards sebagai bentuk apresiasi terhadap para pelaku komunikasi di berbagai sektor industri. Mereka dinilai mampu mengukir kisah sukses di tengah ketidakpastian dan disrupsi teknologi serta mampu menyampaikan tujuannya pada khalayak melalui kesuksesan strategi komunikasi.
Adapun Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu penerima Communication Strategist Awards dari CNBC Indonesia. Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta dianggap berhasil dalam mengoordinasikan, merumuskan kebijakan, serta evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan kerja sama daerah.
“Penghargaan ini bukan hanya pencapaian, tapi penanda bagaimana pentingnya kolaborasi, sinergi, antara pemerintah, badan usaha, dan media. Kami di DKI Jakarta memandang peran penting media sebagai partner startegis dalam menyampaikan pesan, program, dan edukasi kepada masyarakat yang akurat,”kata Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta Marulina Dewi dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2024: Communication Strategist Awards, Kamis (21/11/2024).
Tidak heran, tahun ini Pemprov DKI Jakarta berhasil menggelar Rapat Kerja Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama 2024 yang digelar di Jakarta.
Acara ini dijadikan platform bagi pemangku kepentingan untuk berdiskusi, bertukar pengalaman, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kerjasama antar Provinsi, termasuk dalam isu-isu seperti ketahanan pangan, administrasi kependudukan, dan serta strategi menuju Kota Global.
Untuk diketahui, di tengah dunia yang terus berubah, reputasi adalah aset yang tak ternilai. Bagi organisasi, kepercayaan publik adalah pijakan kuat yang memungkinkan mereka bertahan di tengah badai krisis.
Public Relations (PR) serta divisi komunikasi hadir sebagai jembatan yang menghubungkan organisasi dengan publik, membangun narasi, dan merangkai kisah yang dapat menginspirasi. Namun, peran PR tidak sekadar menyampaikan pesan, ia adalah seni strategis dalam menciptakan hubungan yang penuh makna, terutama di saat-saat genting ketika kepercayaan diuji.
(dpu/dpu)