Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Awas Kelewat, Ada Pemutihan Denda Pajak Kendaraan di Jakarta!

    Awas Kelewat, Ada Pemutihan Denda Pajak Kendaraan di Jakarta!

    Jakarta –

    Pemprov DKI Jakarta melakukan pemutihan denda pajak kendaraan. Catat tanggalnya!

    Pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah menggelar pemutihan denda paja kendaraan bermotor dan bea balik nama penyerahan pertama. Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0098 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Untuk Jenis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama.

    Dikutip laman Bapenda Jakarta, penghapusan sanksi administrasi secara jabatan untuk jenis pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan pertama, diantaranya adalah:

    1. Memberikan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan untuk jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama.

    2. Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud, diberikan terhadap sanksi administrasi berupa bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pajak terutang dan/atau denda yang timbul akibat keterlambatan pendaftaran dengan cara melakukan penyesuaian pada sistem informasi manajemen pajak daerah tanpa melalui mekanisme permohonan wajib pajak.

    3. Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dan diktum kedua, diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pokok pajak periode 2 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

    Kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan sekaligus bea balik nama kendaraan penyerahan pertama ini diharapkan bisa mendorong kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajibannya. Seperti diketahui, dari ratusan juta kendaraan yang terdaftar tak sampai separuhnya yang membayar pajak.

    Untuk mendukung pembayaran pajak itu, layanan Samsat DKI Jakarta juga tetap buka di hari Sabtu. Tambahan hari Layanan ini tersedia di seluruh Kantor Samsat Induk DKI Jakarta, dimulai sejak 26 Oktober 2024 hingga 28 Desember 2024 dengan jam operasional pukul 08.00 hingga 12.00. Buat kamu yang mau bayar pajak kendaraan namun ingin terhindar dari denda, jangan lewatkan kesempatan ini ya!

    (dry/din)

  • Reuni 212 Digelar Hari Ini, Habib Rizieq Bakal Hadir di Aksi

    Reuni 212 Digelar Hari Ini, Habib Rizieq Bakal Hadir di Aksi

    Jakarta –

    Aksi Reuni 212 digelar hari ini. Habib Rizieq Shihab disebut akan memimpin jalannya aksi tersebut.

    Informasi mengenai rencana kehadiran Habib Rizieq itu disampaikan Wakil Ketua Reuni 212, Buya Husein, saat dihubungi wartawan, Jumat (29/11/2024). Buya Husen mengatakan Reuni 212 akan digelar pada pukul 02.00-08.00 WIB.

    “Insyaallah beliau (Habib Rizieq) hadir untuk acara 212. Insyaallah beliau sudah fix, bahkan beliau ikut mengundang,” kata Buya Husein.

    Dia mengaku pihaknya sudah mendapatkan izin terkait pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, Reuni 212 ini akan dihadiri oleh 15 ribu peserta dari berbagai daerah.

    “Ya kita berharap massa yang datang sebanyak-banyaknya seperti reuni-reuni sebelumnya. Kalau kita berharap sama Allah, kan kita berharap yang maksimal, walaupun kalau di pemberitahuan kita masukin 15 ribu, kalau di surat pemberitahuan masuk ke kepolisian,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Buya Husen mengatakan sejumlah tokoh akan hadir dalam Reuni 212 tahun ini. Pihaknya juga mengundang Presiden RI Prabowo Subianto untuk hadir dalam reuni.

    “Kalau nggak amanah, ya bukannya berkah, tapi musibah. Nah, makanya kalau mereka-mereka yang nggak amanah, kita minta sama Allah bagaimana caranya mereka segera diganti. Kita kepengin Indonesia ini baik, berkah, damai, sejahtera, tenteram. Bukan sebaliknya, setelah 10 tahun kacau balau ini di bawah kepemimpinan Jokowi,” imbuhnya.

    Panitia Pastikan Kehadiran Habib Rizieq

    Saat dihubungi pada Minggu (1/12), Wakil Ketua Reuni 212, Buya Husein, kembali menyampaikan kepastian soal kehadiran Habib Rizieq. Buya Husein mengatakan Habib Rizieq akan hadir sedari pukul 03.00 WIB dan melaksanakan salat tahajud di lokasi.

    Habib Rizieq juga akan memberi sambutan dan tausiyah di penghujung gelaran reuni akbar.

    “Insyaallah beliau hadir di awal ikut salat tahajud kemudian munajat, muhasabah, salat subuh, zikir, baca maulid, salawat, kemudian lagu Indonesia Raya, mars serta tausyiah, sambutan-sambutan dan tausyiah. Insyaallah beliau akan tausyiah di akhir kemudian akan ditutup dengan doa. Dimulai dari jam 3 sampai jam 8 pagi,” tuturnya.

    Polisi Siapkan Pengamanan

    Sementara itu, Polda Metro Jaya sudah menyiapkan pengamanan Reuni Akbar Mujahid 212 di Monas, Jakarta Pusat. Ribuan personel dikerahkan oleh pihak kepolisian.

    “Untuk kekuatan personel pengamanan sebanyak 2.489 personel,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, dalam keterangannya, Jumat (30/11/2024).

    Ade Ary mengatakan pengamanan melibatkan personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan Pemprov DKI Jakarta.

    “Kami akan melaksanakan pengamanan secara terpadu dengan mengedepankan kegiatan pengamanan secara preemtif-preventif guna menjamin stabilitas kamtibmas yang kondusif,” jelasnya.

    Rekayasa lalu lintas di sekitar Monas diberlakukan secara situasional.

    “Rekayasa lalu lintas bersifat situasional di lapangan,” ucapnya.

    Lebih lanjut Ade Ary mengimbau agar massa menyampaikan aspirasi secara sejuk dan damai.

    “Silakan sampaikan aspirasi secara sejuk dan damai, tidak ada ujaran kebencian dan provokatif yang dapat mengganggu stabilitas kamtibmas,” jelasnya.

    (knv/knv)

  • Ada Reuni Akbar 212 Besok 2 Desember, 2.000an Personel Polisi Diturunkan

    Ada Reuni Akbar 212 Besok 2 Desember, 2.000an Personel Polisi Diturunkan

    Bisnis.com, JAKARTA -Polisi mengerahkan 2.489 personel untuk mengawal jalannya Reuni Akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212 di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat pada Senin (2/12).

    “Kekuatan pengamanan sebanyak 2.489 personel untuk mengawal jalannya Runi Akbar Persaudaraan Alumni 212,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi dilansir dari Antara.

    Sebanyak 2.489 personel itu meliputi 1.937 personel Satuan Tugas Daerah (Satgasda), 110 personel Satuan Tugas Resor (Satgas Res) dan pasukan Bawah Kendali Operasi (BKO) TNI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebanyak 442 personel.

    “Mereka tersebar di sekitar Monas,” katanya.

    Polda Metro Jaya beserta seluruh jajaran Kodam Jaya dan Pemprov DKI Jakarta menegaskan siap melaksanakan pengamanan acara yang berlangsung pada 2 Desember 2024 mulai pukul 02.00 sampai 09.00 WIB itu.

    “Sasaran pengamanan area Monas Jakarta Pusat sehingga seluruh kegiatan diharapkan berjalan aman, tertib dan lancar,” ujar Ade.

    Adapun rekayasa lalu lintas masih bersifat situasional. Artinya melihat eskalasi di lapangan.

    Ade mengimbau kepada peserta Reuni Akbar PA 212 untuk tetap berpedoman pada regulasi sesuai aturan hukum yang ada.

    “Apabila jumlah massa dan eskalasi meningkat maka diadakan penutupan jalan, apabila jumlah massa tidak banyak, lalu lintas (lalin) normal seperti biasa,” ucap Ade.

  • Ini Alasan Heru Budi Diangkat jadi Komisaris Utama MRT Jakarta

    Ini Alasan Heru Budi Diangkat jadi Komisaris Utama MRT Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemegang saham PT MRT Jakarta (Persero) menunjuk Heru Budi Hartono sebagai komisaris utama. Penunjukkan ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Oktober 2024.

    Corporate Secretary MRT Jakarta Ahmad Pratomo mengatakan, penunjukkan Heru Budi sebagai Komisaris Utama PT MRT Jakarta sesuai dengan Keputusan KPPS PT MRT Jakarta pada Oktober 2024. 

    “Penunjukan tersebut dilakukan pemegang saham sebagai langkah-langkah penyegaran jajaran komisaris dan melengkapi posisi Dewan Komisaris PT MRT Jakarta,” kata Tomo kepada Bisnis, Minggu (1/12/2024). 

    Tomo juga mengatakan, penunjukan Heru Budi tersebut juga untuk mendukung pembangunan MRT Jakarta tahap berikutnya. 

    Berdasarkan laman resmi MRT Jakarta, Heru Budi Hartono menjabat sebagai komisaris utama MRT Jakarta efektif sejak November 2024. 

    Selain menjabat sebagai komut MRT, Heru Budi saat ini juga mengemban tugas sebagai  staf khusus menteri sekretaris negara (mensesneg).

    Adapun PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta) berdiri pada 17 Juni 2008, berbentuk badan hukum perseroan terbatas dengan mayoritas saham dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

    Struktur kepemilikan saham yaitu Pemprov DKI Jakarta sebesar 99,98% dan PD Pasar Jaya menggenggam sebesar 0,02%.

  • Masyarakat Jakarta diajak bergerak lawan korupsi lewat “Ngobras”

    Masyarakat Jakarta diajak bergerak lawan korupsi lewat “Ngobras”

    Jakarta (ANTARA) – Inspektorat DKI Jakarta mengajak masyarakat bergerak melawan korupsi melalui Jalan Sehat dan Ngobrol Santai (Ngobras) dengan tema “Bergerak Bersama Lawan Korupsi” yang digelar saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jakarta pada Minggu.

    “Ini merupakan komitmen kami untuk mendukung gerakan lawan korupsi dan komitmen Presiden Indonesia agar Indonesia lebih maju dan sejahtera dengan gerakan anti pungutan liar (pungli) dan antikorupsi,” kata Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali saat HBKB di Bundaran Hotel Indonesia (HI).

    Ia mengatakan, kegiatan ini digelar setiap tahun dan tidak hanya di Jakarta tapi juga daerah lainnya

    Dalam momentum Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024, dia mengajak para abdi negara dan warga Jakarta untuk menghindari korupsi.

    Menurut dia, budaya anti korupsi perlu dibiasakan mulai sekarang dan dari lingkup terkecil, yaitu diri sendiri.

    Upayanya adalah membenahi sistem birokrasi dan sistem sosial yang koruptif, dimulai dengan mengurangi dan meminimalkan pungli di segala sektor.

    Andry juga berharap jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan mitra terkait untuk selalu siap dalam upaya pemberantasan korupsi, mulai dari internal birokrasi.

    Inspektur DKI Jakarta Dhani Sukma mengatakan dalam melawan korupsi, Pemprov DKI Jakarta melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

    “Hal ini untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa korupsi adalah bus pertama yang harus kita lewati secara masif dan konsisten,” katanya.

    Kegiatan jalan sehat bersama untuk mengampanyekan gerakan melawan korupsi itu diikuti oleh 1.000 peserta. “Jalan sehat tersebut menandakan bahwa kita siap bergerak untuk melawan korupsi,” katanya.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Momen Sekda Jakarta Terus Dibisiki Maruarar Sirait soal Relokasi Warga Kolong Tol…

    Momen Sekda Jakarta Terus Dibisiki Maruarar Sirait soal Relokasi Warga Kolong Tol…

    Momen Sekda Jakarta Terus Dibisiki Maruarar Sirait soal Relokasi Warga Kolong Tol…
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait membisiki Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali saat sesi wawancara cegat (
    doorstop
    ) usai mereka merelokasi sejumlah warga kolong jembatan dan kolong tol ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
    Pada momen ini, Marullah berdiri di antara Marullah dan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
    Hadir juga Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto.
    Mulanya Marullah menjawab pertanyaan salah satu wartawan tentang bagaimana nasib warga yang direlokasi tidak sanggup membayar biaya sewa setelah enam bulan.
    Marullah menjelaskan, biaya sewa rusunawa dengan tipe 36 senilai Rp 550.000 per bulan. Bagi warga yang baru direlokasi akan digratiskan selama enam bulan ke depan, kecuali listrik dan air.
    “Kami yakin, ketika mereka berada di sini selama enam bulan, mereka sudah bisa menghasilkan sesuatu,” kata Marullah di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).
    Selama kurun waktu enam bulan itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan pelatihan keterampilan untuk bekal warga yang direlokasi mendapatkan pekerjaan.
    “Enam bulan kemudian mereka Insya Allah akan mendapatkan pekerjaan, mereka menghasilkan sesuatu dan mereka bisa membayar…,” kata Marullah yang seketika kalimatnya terpenggal.
    Maruarar yang berada di samping kirinya tiba-tiba membisiki Marullah. Tidak diketahui apa yang disampaikan Maruara. Tak berselang lama, Marullah kembali melanjutkan kalimatnya.
    “Sebagian mereka memang sudah ini, sudah punya pekerjaan. Jadi, pekerjaan yang mereka geluti di tempat yang lama itu, masih menghasilkan,” ungkap Marullah setelah mendapatkan bisikan dari Maruarar.
    “Enam bulan kemudian pun masih ada (penghasilan), dan Insya Allah mereka bisa membayar Rp 550.000 yang menjadi kewajiban mereka membayar di sini,” tambahnya.
    Diberitakan sebelumnya, 139 kepala keluarga (KK) yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol atau kolong jembatan berbagai wilayah di Jakarta direlokasi ke rusunawa.
    Sebanyak 44 KK terdiri dari 22 unit tipe 30 dengan biaya retribusi Rp 360.000 per bulan dan 22 unit tipe 36 dengan retribusi Rp 550.00 per bulan.
    Kemudian sebanyak 95 KK direlokasi ke Rusunawa Daan Mogot Blok sebanyak 20 unit, Rusunawa Daan Mogot Tower sebanyak 4 unit, Rusunawa Tegal Alur sebanyak 26 unit, Rusunawa PIK I Pulogadung sebanyak 45 unit. Adapun 95 KK itu mendapatkan unit dengan tipe 36.
    Di luar 139 KK itu, ada sebanyak 6 KK yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol jembatan Sungai Landak yang akan dipindahkan ke Rusunawa Nagrak. Terakhir, 1 KK yang sebelumnya bermukim di kolong tol Fly Over Basura direlokasi ke Rusunawa Rawa Bebek.
    “Untuk warga kolong jembatan dan kolong tol wilayah lainnya, secara bertahap juga akan dilaksanakan perpindahan ke lokasi rusunawa yang masih tersedia sebanyak 874 unit,” ujar Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kelik Indriyanto di Rusunawa Rawa Buaya, Sabtu.
    “Di mana pada saat ini jajaran wali kota di wilayah lainnya sedang berproses juga untuk pendataan dan verifikasi kepada warga kolom jembatan dan kolom tol,” kata dia.
    Pemprov DKI Jakarta juga akan membebaskan biaya retribusi selama enam bulan untuk warga kolong jembatan yang baru saja dipindahkan.
    Namun untuk pembayaran listrik dan air, menjadi tanggung jawab warga untuk membayar sendiri sesuai dengan penggunaan dari masing-masing unit.
    “Akan dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan, pemberian bantuan natura, dan peralatan serta pemberian akses berusaha atau bekerja dari instansi terkait,” pungkas dia
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kisah Keluarga Tiga Generasi Pindah ke Rusun, Tinggalkan Kenangan Puluhan Tahun di Kolong Tol

    Kisah Keluarga Tiga Generasi Pindah ke Rusun, Tinggalkan Kenangan Puluhan Tahun di Kolong Tol

    Kisah Keluarga Tiga Generasi Pindah ke Rusun, Tinggalkan Kenangan Puluhan Tahun di Kolong Tol
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sudah 24 tahun, Wulan (24) hidup di bawah
    kolong Tol
    Angke atau kolong jalan Tol Cawang-Tomang-Pluit Kilometer 17, Jelambar Baru, Jakarta Barat.
    Meskipun sederhana, banyak kenangan yang terlukis di sana.
    Beton
    kolong tol
    menjadi saksi bisu dari kerasnya kehidupan keluarga Wulan.
    Bagaimana tidak?
    Di bawah kolong tol itu, Wulan lahir dari rahim ibundanya, Yulihartari (56), yang merupakan buah madu kasih dengan Kamsari (68).
    Sementara, Wulan kini sudah mempunyai anak yang bernama Nur Hasanah (3).
    Namun, suaminya sudah meninggal dunia.
    “Saya lahir di sana (kolong tol), 24 tahun tinggal di sana, lalu saya melahirkan anak juga di sana. Anak saya satu, usianya 3 tahun,” ujar Wulan saat ditemui Kompas.com di
    Rusunawa
    Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).
    Dalam periode 24 tahun terakhir ini, panas dan dingin menjadi sahabat keluarga Wulan.
    Layaknya Katara dalam Avatar: The Last Airbender, keluarga Wulan harus tidur di atas air ketika musim hujan tiba.
    “Sering banjir di situ. Kalau sudah banjir, ya sudah, kami tidurnya di atas air,” jawab Wulan dengan santai.
    Wulan mengandalkan juru parkir (jukir) liar di sebuah persimpangan sebagai mata pencaharian utama.
    Kakak angkatnya, Effendi (26), bekerja serabutan jika ada panggilan.
    “Kerja markir dapat Rp 20.000, Rp 30.000, cuma buat beli susu sama buat makan besok, sudah habis, sudah enggak ada lagi. Boro-boro bisa menabung,” keluh Wulan.
    Sudah beberapa tahun terakhir, Yulihartari terpaksa berhenti bekerja sebagai tukang cuci gosok pakaian.
    Dia diminta Kamsari untuk berhenti karena kerap jatuh sakit.
    Sedangkan, sudah tiga bulan terakhir Kamsari tidak lagi bekerja tarik bajaj.
    Sebab, kendaraan roda tiga itu dicuri oleh orang yang tak bertanggung jawab.
    “Sekarang (Kamsari) enggak kerja. Itu saja pas bajajnya hilang, bapak saya diminta ganti rugi Rp 10 juta,” ungkap Wulan dengan nada memelas.
    Beruntung, ada orang baik yang meminjamkan uang sehingga urusan bajaj tidak terlalu dipusingkan keluarga Wulan.
    Tinggal cicilan per bulan saja.
    Kini, keluarga Wulan menjadi salah satu keluarga yang direlokasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dari kolong tol ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
    Keluarga Wulan mendapatkan tempat di Rusunawa Rawa Buaya.
    Saat pertama kali mengetahui pengumuman akan direlokasi, keluarga Wulan cukup terkejut.
    Awalnya, mereka berpikir keras akan bermukim di mana.
    “Tadinya kan kami sudah enak di situ, tiba-tiba ada gusuran. Orangtua saya juga syok, keluarga saya juga syok gara-gara pindah ke sini. Di kolong sana juga sudah lumayan lama,” ucap Wulan.
    “Sebenarnya sih, orang-orang juga enggak mau ya kan pindah ke sini. Bingung saya juga sih. Bahagia ada, sedih juga ada. Kan lumayan lama kami tinggal di sana, banyak kenangan di sana,” kata Wulan lagi.
    Namun, keluarga Wulan tetap mengikuti arahan dari Pemprov DKI Jakarta.
    Mereka menyadari bahwa selama ini bermukim bukan di tempat yang layak.
    Oleh karena itu, keluarga Wulan menerima tawaran dari Pemprov DKI Jakarta untuk direlokasi ke rusunawa.
    “Kami turuti apa kata pemerintah saja. Kalau misalnya kami harus pindah, ya pindah,” ujar dia.
    Wulan mengaku sudah melihat huniannya. Rasa haru seketika mengalir dalam tubuhnya.
    Sebab, Wulan sudah tidak lagi menjadi pengendali air seperti Katara.
    “Sudah enggak tidur di atas air lagi. Sudah bersyukur dapat hunian kayak begini, sudah terima kasih, enggak kena panas, enggak kena hujan. Buat tempati orangtua juga enak,” kata Wulan.
    Dia mengaku akan beradaptasi dengan lingkungan barunya selama enam bulan ke depan.
    Jangka waktu itu merupakan pembebasan biaya sewa bagi warga yang direlokasi dari kolong tol.
    Setelah enam bulan habis, keluarga Wulan akan membayar Rp 550.000 per bulan karena mereka memilih tipe 36.
    “Untuk lanjut atau enggak setelah enam bulan, ya bagaimana nanti saja, beradaptasi dulu. Setelah itu, ya lihat nanti,” pungkas Wulan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah harap relokasi warga kolong tol bisa tingkatkan hidup

    Pemerintah harap relokasi warga kolong tol bisa tingkatkan hidup

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia Maruarar Sirait berbincang dengan warga yang direlokasi di Rusunawa Rawa Buaya, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024). ANTARA/Siti Nurhaliza

    Pemerintah harap relokasi warga kolong tol bisa tingkatkan hidup
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 30 November 2024 – 23:35 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah berharap relokasi warga kolong tol atau jembatan di Jakarta ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

    “Ini komitmen yang harus kita bangun bersama untuk kesejahteraan. Kita berharap, bukan hanya memindahkan tempat tidurnya, tapi memindahkan juga ruang untuk bisa bekerja, termasuk beribadah yang lebih baik lagi dan kualitas hidup,” kata Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam acara penyerahan kunci kepada penghuni perpindahan kolong tol Jalan Inspeksi Kanal Barat (Jelambar Baru) ke Rusunawa Rawa Buaya, Jakarta Barat, Sabtu.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana memindahkan 1.054 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di bawah kolong jembatan dan tol yang tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur ke sejumlah rusunawa.

    Dalam kesempatan ini, Menko AHY merelokasi 44 KK warga yang tinggal di kolong Tol Jalan Inspeksi Kanal Baray ke Rumah Susun (Rusun) Rawa Buaya, Jakarta Barat.

    AHY menyebut beberapa keluarga tersebut banyak yang sudah puluhan tahun tinggal di tempat yang kurang layak tersebut.

    “Untuk pertama kalinya bagi saudara-saudara kita yang bukan hanya tahunan, bukan hanya belasan tahun, bahkan puluhan tahun, tiga generasi, hidup dengan penuh keterbatasan. Kita yang tidak pernah merasakan hidup di bawah kolong jembatan tentu tidak bisa pura-pura memahami bagaimana situasi ini,” ujar AHY.

    AHY mengaku terharu usai mendengar beberapa warga yang sudah tinggal puluhan tahun di kolong jembatan.

    Bagi AHY, warga kerap menahan rasa cemas hingga takut selama tinggal di kolong jembatan atau tol.

    “Pagi, siang, malam, dalam rasa cemas, takut, rasa tidak aman, dengan banyak sekali tantangan secara ekonomi. Tadi, kalau kita dengarkan testimoni satu per satu, mungkin berkaca-kaca mata kita,” ungkap AHY.

    Lebih lanjut, AHY berharap, dengan adanya pemindahan warga ke Rusun Rawa Buaya yang lebih layak ini dapat mengubah nasib keluarga tersebut ke depan.

    “Karena sekali lagi, tentu sangat berat apa yang harus dihadapi oleh saudara-saudara kita tadi dan Alhamdulillah hari ini, kita bisa menjadi bagian dari itikad mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia,” sebut AHY.

    AHY turut mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta dan seluruh jajaran wali kota yang terlibat secara langsung untuk bisa meyakinkan masyarakat agar mau direlokasi ke rusun di Jakarta demi memperbaiki dari garis kemiskinan dan mencapai kehidupan yang lebih layak.

    Tiga generasi

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia Maruarar Sirait berbincang dengan warga yang direlokasi di Rusunawa Rawa Buaya, Jakarta Barat.

    Maruarar menyebut, ada warga yang sudah 40 tahun di bawah kolong jembatan.

    “Ibu siapa namanya? Sudah berapa lama di kolong jembatan?,” tanya Maruarar ke warga.

    “Ibu Yani, ini anak saya usianya 23 tahun dan dia juga sudah punya anak. Jadi, sudah tiga generasi. Jadi, ibunya ada di kolong dan anaknya dia lahir di kolong juga pak,” jawab Yani.

    Yani pun mengaku senang ketika bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak bersama anak dan cucunya.

    Lebih lanjut, Maruarar meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi dan walikota se-Jakarta untuk bisa lebih bekerja keras menciptakan kualitas hidup masyarakat Jakarta yang lebih baik.

    Maruarar juga menyarankan Taman Kalijodo yang memiliki luas lima hektare bisa dikelola menjadi lebih baik dengan dibuat jalur lari (jogging track) dan tempat pelaku UMKM berdagang.

    “Ya usul saya, dibuat yang bagus tamannya, nanti ada buat jogging track, bisa buat UMKM. Yang dilatih, nanti dengan kepala dinas pemberdayaan UMKM bisa dagang ke situ. Tapi dibuat yang rapi,” ucap Maruarar.

    Sumber : Antara

  • 2.000 Lebih Aparat Gabungan Diterjunkan Kawal Reuni Akbar Persaudaran Alumni 212

    2.000 Lebih Aparat Gabungan Diterjunkan Kawal Reuni Akbar Persaudaran Alumni 212

    GELORA.CO – Total ada 2.489 personel diterjunkan mengawal jalannya reuni akbar Persaudaraan Alumni 212. Acara rencananya digelar di Kawasan Monas (Monumen Nasional), Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 2 Desember 2024.

    “Kekuatan pelibatan personil pengamanan sebanyak 2.489 personil,” ucap Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi, Sabtu, 30 November 2024.

    Mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan itu merinci, 2.489 personel meliputi 1.937 personil Satgasda, 110 personel Satgas Res, serta BKO TNI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 442 personel. Mereka disebar di sekitar kawasan Monas.

    “Sasaran pengamanan area Monas Jakarta Pusat,” katanya.

    Polda Metro Jaya beserta seluruh jajaran Kodam Jaya dan Pemprov DKI Jakarta menegaskan siap melaksanakan pengamanan acara yang berlangsung pada 2 Desember 2024 mulai pukul 02.00 sampai 09.00 WIB. Polisi, pengamanan mengedepankan preemtif, preventif dan penegakan hukum.

    “Sehingga seluruh kegiatan berjalan aman, tertib dan lancar,” katanya.

    Polisi pun menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Monas. Tapi, hal itu bersifat situasional dengan melihat eskalasi di lapangan. Dirinya pun mengimbau kepada peserta reuni akbar 212 tetap berpedoman pada regulasi sesuai aturan hukum yang ada.

    “Apabila jumlah massa dan eskalasi meningkatkan maka diadakan penutupan jalan, apabila jumlah massa tidak banyak, lalin normal seperti biasa,” katanya.

  • AHY, Maruarar, dan Tito Karnavian Ikut Serahkan Kunci Rusun untuk 139 KK Warga Kolong Jembatan

    AHY, Maruarar, dan Tito Karnavian Ikut Serahkan Kunci Rusun untuk 139 KK Warga Kolong Jembatan

    AHY, Maruarar, dan Tito Karnavian Ikut Serahkan Kunci Rusun untuk 139 KK Warga Kolong Jembatan
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebanyak tiga menteri dan satu wakil menteri kabinet Merah Putih berkumpul untuk menyerahkan secara simbolis kunci rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk warga yang sebelumnya bermukim di kolong jembatan, Sabtu (30/11/2024).
    Mereka yang menyerahkan adalah Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali.
    Dalam kesempatan ini, hadir juga Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto.
    Maruarar dalam sambutannya menceritakan, ia pada Jumat (29/11/2024) malam bersama Marullah sempat menyambangi warga yang bertempat tinggal di kolong jembatan. Beberapa ada yang mau direlokasi, ada juga yang tidak.
    Di sana, ia juga berbincang dengan beberapa warga mengenai keluh kesahnya selama tinggal di kolong jembatan.
    “Sampai sekitar pukul 01.30 WIB dini hari, masuk ke (kolong) jembatan. Di sana ada yang lahir di situ, punya anak, dan anaknya lahir di situ lagi,” kata Maruarar di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).
    “Jadi, yang paling lama itu ada yang tinggal 40 tahun di bawah kolong jembatan,” tambah dia.
    Dalam kesempatan yang sama, Kelik mengumumkan, sebanyak 139 kepala keluarga (KK) yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol atau kolong jembatan berbagai wilayah di Jakarta direlokasi ke rusunawa.
    Sebanyak 44 KK terdiri dari 22 unit tipe 30 dengan biaya retribusi Rp 360.000 per bulan dan 22 unit tipe 36 dengan retribusi Rp 550.000 per bulan.
    Kemudian sebanyak 95 KK direlokasi ke Rusunawa Daan Mogot Blok sebanyak 20 unit, Rusunawa Daan Mogot Tower sebanyak 4 unit, Rusunawa Tegal Alur sebanyak 26 unit, Rusunawa PIK I Pulogadung sebanyak 45 unit. Adapun 95 KK itu mendapatkan unit dengan tipe 36.
    Di luar 139 KK itu, ada sebanyak 6 KK yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol jembatan Sungai Landak yang akan dipindahkan ke Rusunawa Nagrak. Terakhir, 1 KK yang sebelumnya bermukim di kolong tol Fly Over Basura direlokasi ke Rusunawa Rawa Bebek.
    “Untuk warga kolong jembatan dan kolong tol wilayah lainnya, secara bertahap juga akan dilaksanakan perpindahan ke lokasi rusunawa yang masih tersedia sebanyak 874 unit,” ujar Kelik.
    “Di mana pada saat ini jajaran wali kota di wilayah lainnya sedang berproses juga untuk pendataan dan verifikasi kepada warga kolom jembatan dan kolom tol,” kata dia.
    Pemprov DKI Jakarta juga akan membebaskan biaya retribusi selama enam bulan untuk warga kolong jembatan yang baru saja dipindahkan.
    Namun untuk pembayaran listrik dan air, menjadi tanggung jawab warga untuk membayar sendiri sesuai dengan penggunaan dari masing-masing unit.
    “Akan dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan, pemberian bantuan natura, dan peralatan serta pemberian akses berusaha atau bekerja dari instansi terkait,” pungkas dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.