Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • UMP Jakarta 2025 Bakal Diumumkan 11 Desember, Perkiraan Rp5,3 Juta

    UMP Jakarta 2025 Bakal Diumumkan 11 Desember, Perkiraan Rp5,3 Juta

    JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta akan mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2025 pada Rabu, 11 Desember 2024 mendatang. Hal ini sesuai dengan batas akhir waktu pengumuman kenaikan upah di daerah yang ditentukan pemerintah pusat.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Hari Nugroho menyebut, Pemprov DKI masih perlu menggelar rapat dengan dewan pengupahan, termasuk perwakilan buruh dan kelompok pengusaha.

    “Maksimal diumumkan tanggal 11 Desember, harus diumumkan. Makanya, tanggal 9 rapat, tanggal 10 minta rekomendasi Pak Gubernur, nanti tanggal 11 Gubernur menetapkan,” kata Hari kepada wartawan, Sabtu, 7 Desember.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menetapkan rata-rata kenaikan UMP sebesar 6,5 persen. Kenaikan UMP di Jakarta, diakui Hari, relatif tak berbeda dengan nilai yang ditetapkan pemerintah pusat.

    UMP Jakarta pada tahun 2024 sebesar Rp5.067.381. Jika naik 6,5 persen, upah minumum di Jakarta tahun depan diperkirakan menjadi sekitar Rp5,3 juta.

    “Sudah ada jadi kenaikan 6,5 persen dari UMP 2024. Tinggal dikalikan. Kalau UMP 2024 berapa, kali 6,5 persen berapa, tinggal dijumlahkan,” ucap Hari.

    Kementerian Ketenagakerjaan secara resmi menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen. Hal ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang penetapan Upah MInimum Tahun 2025 yang diteken pada 4 Desember 2025.

    Beleid anyar ini menyebut kebijakan upah minimum tahun 2025 merupakan salah satu upaya untuk menjaga daya beli pekerja/buruh dan daya saing usaha.

    Adapun Pasal 2 (2) Permenaker 16/2024 mengatur penetapan UMP 2025 menggunakan formula sebagai berikut: UMP2025 = UMP2024 + Nilai Kenaikan UMP 2025.

    “Nilai kenaikan Upah Minimum provinsi tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 6,5 persen dari Upah Minimum provinsi tahun 2024,” bunyi pasal 2 ayat (3) yang dikutip Rabu, 4 Desember.

    Sementara pada ayat (4) menjelaskan, persentas kenaikan tersebut telah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

    Indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.

    Pada pasal 3 aturan tersebut juga menyebut penghitungan Upah Minimum provinsi tahun 2025 dilakukan oleh dewan pengupahan provinsi dan merekomendasikan hasil penghitungan UMP tahun 2025 kepada gubernur.

    Terkait pengumuman UMP oleh gubernur tercantum pada pasal 10 yang menyebutkan UMP 2025 dan upah minimum sektoral provinsi 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernr dan diumumkan paling lambat 11 Desember 2024.

  • Penyaluran Bansos KLJ Tahap 4 Bulan Desember 2024 Tanggal Berapa?

    Penyaluran Bansos KLJ Tahap 4 Bulan Desember 2024 Tanggal Berapa?

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan kesejahteraan warganya melalui berbagai program bantuan sosial, salah satunya Kartu Lansia Jakarta (KLJ) tahap 4.

    Menjelang akhir tahun 2024, banyak masyarakat yang penasaran dengan jadwal pencairan tahap 4 bansos KLJ.

    Baca juga : Dana KJP Plus dan KJMU Tahap 2 Disalurkan Mulai Hari ini

    Bansos KLJ adalah program bantuan keuangan dari Pemprov DKI Jakarta yang dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan dasar warga lanjut usia (lansia) yang kurang mampu.

    Melalui bantuan ini, lansia yang tidak memiliki penghasilan tetap atau berpenghasilan sangat kecil diberikan bantuan tunai agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    Program ini bertujuan untuk:

    Mengurangi angka kemiskinan di kalangan lansia.Memberikan kesejahteraan hidup yang lebih layak bagi penerima manfaat.

    Setiap penerima bansos KLJ akan mendapatkan dana sebesar Rp300.000 per bulan, yang diberikan secara akumulatif setiap tiga bulan sekali.

    Kapan Bansos KLJ Tahap 4 Cair?

    Bansos KLJ dicairkan sebanyak empat tahap dalam setahun. Pencairan terakhir untuk tahap 3 telah selesai dilakukan pada 19 September 2024.

    Saat ini, pencairan tahap 4 untuk periode Oktober-Desember 2024 sedang dipersiapkan.

    Namun, hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai tanggal pencairan tahap 4.

    Berdasarkan pola pencairan sebelumnya, diperkirakan dana KLJ tahap 4 akan cair pada *pertengahan Desember 2024*.

    Cara Mengecek Nama Penerima Bansos KLJ 2024

    Jika Anda ingin mengetahui apakah nama Anda terdaftar sebagai penerima bansos KLJ, ikuti langkah-langkah berikut:
    1. Buka browser di perangkat Anda.
    2. Akses situs resmi Pemprov DKI Jakarta di siladu.jakarta.go.id.
    3. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anda.
    4. Klik tombol Cek.
    5. Tunggu hingga sistem menampilkan informasi terkait status penerimaan Anda.

    Jumlah Dana yang Akan Diterima

    Setiap penerima manfaat (KPM) akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan.

    Untuk pencairan tahap 4, total yang diterima adalah Rp900.000, mencakup periode Oktober hingga Desember 2024.

    Bansos KLJ merupakan bantuan yang sangat dinanti oleh para lansia kurang mampu.

    Baca juga : Pencairan Bantuan PKH dan BPNT Desember 2024 Sudah Disalurkan Bertahap di Beberapa Wilayah

    Dengan pencairan yang diharapkan segera dilakukan, program ini diharapkan mampu meringankan beban hidup mereka menjelang akhir tahun.

  • Beragam rekomendasi wisata libur akhir pekan ini di DKI Jakarta

    Beragam rekomendasi wisata libur akhir pekan ini di DKI Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Akhir pekan merupakan waktu yang ditunggu-tunggu khususnya bagi warga Jakarta untuk melepas penat setelah bekerja dan beraktivitas.

    Bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga atau kerabat dengan berwisata, berikut rekomendasi wisata dan acara yang bisa dikunjungi hari ini:

    1. Pameran Pesona Keris Nusantara

    Bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya yang suka menikmati pameran bisa datang ke Pameran Pesona Keris Nusantara yang berlangsung hingga 31 Desember 2024 di Museum Nasional pukul 08.00-20.00 WIB.

    Pameran ini menampilkan ragam keris dari empat rumpun utama, yaitu keris Jawa dan Madura, keris Melayu, keris Bugis Makassar, serta keris Bali dan Lombok.

    Dengan desain yang interaktif, pameran ini dapat menjadi ruang rekreasi sekaligus sarana edukasi publik untuk memperdalam pemahaman tentang jati diri bangsa melalui keris sebagai simbol budaya.

    2. Shaping Tomorrow Together

    Bagi warga Jakarta dan sekitarnya yang ingin menikmati hiburan gratis berupa olahraga sekaligus pentas seni dan musik (salsation) yang digelar Pemprov DKI Jakarta tepat sekali untuk datang ke “Shaping Tomorrow Together” di Taman Lapangan Banteng.

    Hiburan yang dibuka sejak 6-8 Desember 2024 ini ada sesi “salsation” yang dipandu oleh Sari Unen, diikuti oleh penampilan komunitas dan universitas.

    Diskusi Panel yang membahas soal “Jakarta Menuju Kota Global”, sebagai respon atas statusnya yang tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara. Lalu ada diskusi panel yang menghadirkan banyak narasumber dan terakhir hiburan musisi top mulai dari Hivi hingga Yovie and Nuno.

    3. Jakarta X Beauty 2024

    Bagi Anda yang suka dengan perawatan kulit (skincare) dan rias wajah (makeup) cocok banget buat datang arena kecantikan terbesar “Jakarta X Beauty” pada 5-8 Desember di JCC, Jakarta. Anda bisa berburu berbagai produk kecantikan seperti “skincare” hingga “makeup” dengan harga menarik.

    Lebih dari 400 merek kecantikan ternama hadir seperti Scarlett, Ponds dan lainnya. Kegiatan ini juga menyajikan berbagai program edukatif untuk pengunjung seperti “talkshow”, “makeup class” hingga sesi konsultasi kesehatan kulit.

    4. Festival Pesisir Penjaringan 2024

    Festival ini cocok untuk Anda datangi bersama keluarga ke Museum Bahari dan menikmati suasana budaya pesisir dengan berbagai kegiatan edukatif. Acara berlangsung pukul 09.00-15.00 WIB.

    Festival bertajuk “Menjaga Warisan, Menuju Kota Global” ini berisi lenong Betawi, Mini Planetarium, musik dan tarian tradisional, hingga “talkshow”, bazar dan berbagai perlombaan.

    5. Tim Book Fest

    Bagi Anda yang suka membaca buku cocok untuk datang ke “TIM Book Festival” di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, yang berlangsung hingga 22 Desember 2024.

    Pameran ini menghadirkan beragam buku, mulai dari novel, agama dan sastra yang diselenggarakan untuk meningkatkan minat baca masyarakat.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kolong Tol Angke Sebaiknya Dijadikan Taman daripada Diisi Rumah Liar

    Kolong Tol Angke Sebaiknya Dijadikan Taman daripada Diisi Rumah Liar

    ERA.id – Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, mengusul agar kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, disulap jadi ruang terbuka hijau (RTH) agar tak lagi dijadikan hunian liar.

    “Setelah pengosongan, pemerintah daerah (pemda) harus bergerak cepat untuk merealisasikan RTH dan diawasi dengan ketat agar tidak beralih fungsi lagi (jadi hunian),” kata Nirwono saat dihubungi di Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Hal tersebut menjadi signifikan, kata Yoga, lantaran sebagian warga kampung kolong Angke adalah eks gusuran kolong Kalijodo pada 2016.

    Para penghuni itu tetap mencari hunian gratis meski sudah mendapat kompensasi. Mereka mencari area-area yang masih kosong sekalipun berstatus ilegal dan tidak layak untuk dihuni.

    Menurut Yoga, pemerintah harus memastikan bahwa semua warga yang ber-KTP DKI Jakarta, direlokasi ke rumah susun sewa sederhana (rusunawa). Sementara yang non DKI Jakarta, perlu dicarikan solusi yang jelas untuk penanganannya.

    “Karena kalau hanya disewakan ke tempat lain dengan batas waktu atau diberi kerohiman untuk pulang kampung, tidak akan menyelesaikan masalah,” ungkap Nirwono.

    “Karena mereka akan kembali ke kolong-kolong lain yang luput dari pengawasan pemda,” imbuhnya.

    Solusi tersebut misalnya dengan mengarahkan warga ke rusunawa yang bukan dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta.

    Diketahui, terdapat 257 kepala keluarga dengan jumlah jiwa total 685 jiwa di Kolong Tol Angke yang terkena relokasi.

    Dari 257 jiwa tersebut, ada 139 keluarga dengan KTP DKI Jakarta, 98 keluarga dengan KTP luar DKI Jakarta dan 20 tanpa KTP.

    Hingga kini, 139 kepala keluarga yang ber-KTP DKI Jakarta serta 20 keluarga tanpa KTP masih dalam proses pemindahan ke sejumlah rumah susun (rusun) yang ada di wilayah Jakarta.

    Adapun 98 keluarga ber-KTP luar DKI Jakarta tidak dipindahkan ke rusun namun diberikan biaya kompensasi sebesar Rp1,5 juta per keluarga untuk biaya sewa tinggal selama dua bulan.

    Sementara itu, Dinas Sosial DKI Jakarta akan memfasilitasi pemberangkatan jika ada dari 98 keluarga tersebut yang hendak pulang ke daerah asal tanpa memotong biaya kompensasi.

    Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menyebut bahwa kolong Tol Angke, sebagai lokasi bekas relokasi, bakal dijadikan ruang terbuka publik oleh pemerintah setempat.

    “Dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) itu diminta untuk dibangun ruang terbuka publik, mungkin nanti dibuatkan taman,” kata Uus Kuswanto saat dihubungi di Jakarta pada Selasa (3/12).

    Pemanfaatan Kolong Tol Angke pascarelokasi telah dibahas bersama oleh Pemprov DKI Jakarta beserta dinas-dinas terkait, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian PKP.

  • Cegah Warga Kembali ke Kolong Tol Angke Setelah Relokasi, Pemprov DKI Bakal Beri Pelatihan Kerja

    Cegah Warga Kembali ke Kolong Tol Angke Setelah Relokasi, Pemprov DKI Bakal Beri Pelatihan Kerja

    JAKARTA – Ratusan keluarga yang selama ini tinggal di kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Grogol Petamburan mulai direlokasi ke sejumlah rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

    Mereka difasilitasi menghuni rusun secara gratis selama enam bulan pertama. Selanjutnya, warga akan dikenakan tarif Rp550 ribu perbulan untuk biaya sewanya.

    Ada kekhawatiran warga akan kembali ke kolong tol setelah masa penggratisan rusun berakhir karena tak mampu membayar sewa hunian.

    Merespons hal tersebut, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto menyebut Pemprov DKI akan memberi pelatihan kerja kepada warga yang telah direlokasi ke rusunawa.

    “Pemprov DKI Jakarta pada prinsipnya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan berbagai bentuk kemudahan akses dan bantuan, bantuan yang sifatnya seperti pembekalan, pelatihan, pemberdayaan kepada masyarakat,” kata Kelik kepada wartawan, Jumat, 5 Desember.

    Selain itu, Pemprov DKI juga akan memberikan bantuan yang bersifat langsung seperti akses Transjakarta gratis, perolehan pangan murah bersubsidi setiap bulan bagi yang membutuhkan dan terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

    Dalam hal pemberdayaan kepada masyarakat di rusunawa, terdapat Instruksi Gubernur Nomor 131 Tahun 2016 Tentang Optimalisasi Pengelolaan Rusunawa, di mana terdapat penugasan kepada berbagai macam perangkat daerah untuk memberikan bantuan kemudahan kepada pengelola rumah susun dan juga para penghuninya.

    “Harapannya masyarakat mampu mengembangkan dirinya dan memiliki kemampuan dan ketrampilan wirausaha secara mandiri, untuk selanjutnya bisa memperoleh pekerjaan atau menciptakan lapangan pekerjaan minimal bagi dirinya sendiri,” jelas Kelik.

    Sebagai informasi, terdapat 257 KK dengan 685 jiwa yang sebelumnya tinggal di kolong Tol Angke. Dari 257 kepala keluarga, tercatat 139 jiwa ber-KTP DKI Jakarta dan telah direlokasi ke rusunawa.

    Sementara, 98 keluarga memiliki KTP luar Jakarta dan 20 tanpa KTP. Keluarga yang tak memiliki KTP DKI tidak direlokasi ke rusun namun diberikan biaya kompensasi sebesar Rp1,5 juta per KK selama dua bulan. Pemprov DKI juga memfasilitasi keluarga yang ingin pulang ke daerah asal.

  • Pemprov DKI Relokasi 274 KK dari Kolong Tol dan Jembatan

    Pemprov DKI Relokasi 274 KK dari Kolong Tol dan Jembatan

    ERA.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memindahkan 274 kepala keluarga (KK) dari target 1.060 KK yang tinggal ilegal di kolong jembatan dan kolong tol ke sejumlah rumah susun (rusun).

    “Mereka kami pindahkan ke rusun yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat,” ujar Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kelik Indriyanto saat ditemui di Hotel DoubleTree, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2024), dikutip dari Antara.

    Kelik mengatakan pemindahan warga yang tinggal di kolong jalan layang Basura ke Rusunawa Rawa Bebek hanya terdapat satu KK. Sementara, lanjut Kelik, di Jakarta Selatan tidak ada yang direlokasi. Kemudian di Jakarta Timur terdapat satu KK yang sudah direlokasi.

    Lebih lanjut, Kelik mengatakan bahwa warga yang ber-KTP di luar Jakarta tidak mendapatkan rusun. Namun, mereka dibantu pengurusan kepulangannya oleh Dinas Sosial.

    Diberitakan sebelumnya, 139 kepala keluarga (KK) yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong Tol Angke, Jakarta Barat, sudah dipindahkan ke rusun.

    Sebanyak 44 KK dipindahkan ke 22 unit tipe 30 dengan biaya retribusi Rp360.000 per bulan dan 22 unit tipe 36 dengan retribusi Rp550.00 per bulan.

    Kemudian sebanyak 95 KK direlokasi ke Rusunawa Daan Mogot Blok sebanyak 20 unit; Rusunawa Daan Mogot Tower sebanyak 4 unit; Rusunawa Tegal Alur sebanyak 26 unit; Rusunawa PIK I Pulogadung sebanyak 45 unit.

    Adapun 95 KK itu mendapatkan unit dengan tipe 36. Di luar 139 KK itu, ada sebanyak 6 KK yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol jembatan Sungai Landak yang akan dipindahkan ke Rusunawa Nagrak.

    Terakhir, satu KK yang sebelumnya bermukim di kolong tol Fly Over Basura direlokasi ke Rusunawa Rawa Bebek.

    Pemprov DKI Jakarta juga akan membebaskan biaya retribusi selama enam bulan untuk warga kolong jembatan yang baru saja dipindahkan.

    Namun, untuk pembayaran listrik dan air, menjadi tanggung jawab warga untuk membayar sendiri sesuai dengan penggunaan dari masing-masing unit.

    Selama kurun waktu enam bulan itu, Pemprov Jakarta memberikan pelatihan keterampilan untuk bekal warga yang direlokasi mendapatkan pekerjaan.

  • Pemprov DKI akan ikut arahan Kemnaker soal UMP

    Pemprov DKI akan ikut arahan Kemnaker soal UMP

    akan melakukan dialog dengan berbagai pihak agar apa yang diputuskan dan yang menjadi kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta nantinya menjadi kebijakan bersama yang disepakati oleh semua pihak

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan akan mengikuti arahan sepenuhnya dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang telah resmi menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebanyak 6,5 persen.

    “Tentunya itu sudah keluar dari Permenaker. Tentu saja kita, pemerintah daerah (pemda) adalah bagian dari pemerintah nasional. Maka kita paling tidak, akan mengikuti,” kata Teguh di Jakarta, Jumat.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • 11.864 pohon di Jakpus dipangkas antisipasi tumbang saat hujan

    11.864 pohon di Jakpus dipangkas antisipasi tumbang saat hujan

    Petugas tengah memangkas pohon di wilayah Letjen Suprapto, Kelurahan Harapan Mulia, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024). ANTARA/HO-Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakpus.

    11.864 pohon di Jakpus dipangkas antisipasi tumbang saat hujan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 06 Desember 2024 – 12:25 WIB

    Elshinta.com – Suku Dinas Pertamanan dan Hutan (Tamhut) Kota Jakarta Pusat telah memangkas 11.864 pohon selama periode Januari hingga 2 Desember 2024 untuk mengantisipasi tumbang saat musim hujan seperti sekarang ini.

    “Pemangkasan merupakan salah satu upaya untuk mencegah dan mengurangi dampak bencana pohon tumbang,” kata Kepala Sudin Tamhut Jakarta Pusat, Mila Ananda di Jakarta, Jumat.

    Pemangkasan pohon dilakukan secara rutin tergantung kondisi pohon yang dibagi menjadi tiga kategori, yakni pangkas ringan (merapikan), sedang (banyak cabang yang dipotong), dan berat (memotong ketinggian dan cabang yang dikhawatirkan tumbang).

    “Sebagai upaya antisipasi terjadinya pohon tumbang, secara rutin sudah dilakukan perawatan pohon-pohon di lahan aset Pemprov DKI Jakarta melalui kegiatan pemangkasan,” ujar Mila.

    Selain itu, Seksi dan Satuan Pelaksana (Satpel) di setiap kecamatan bertugas melakukan identifikasi pohon-pohon yang rawan tumbang berkoordinasi dengan Unit Pengelolaan Tanaman Perkotaan Dinas Tamhut yang memiliki alat untuk memeriksa kesehatan pohon. Selain itu, pohon-pohon yang dipangkas juga dinilai rawan tumbang saat kondisi cuaca ekstrem atau curah hujan tinggi, berada di akses infrastruktur misalnya di saluran air, sisi jalan, serta pohon yang keropos, kering dan mati.

    Sehingga, pemangkasan pohon yang dilakukan rutin di delapan kecamatan se-Jakarta Pusat ini sebagai peremajaan cabang-cabang baru dan mempertahankan keindahan bentuk pohon.

    Lebih lanjut, Mila menyebut pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pengecekan kesehatan pohon dan hasil pengecekan tersebut menjadi rekomendasi untuk melakukan perawatan selanjutnya pada pohon-pohon tersebut.

    “Apabila hasil pemeriksaan diketahui pohon tidak sehat (keropos parah), maka akan dilakukan penebangan,” ucap Mila.

    Meskipun telah dilakukan upaya preventif secara rutin, banyaknya pohon tumbang dan sempal pada Senin (2/12) kemarin merupakan kejadian luar biasa dampak dari cuaca ekstrim berupa hujan disertai angin kencang.

    Sebanyak 44 pohon di Jakarta Pusat terkena dampak (roboh hingga patah dahan) akibat hujan disertai angin kencang yang terjadi pada Senin (2/12) sore. Dari 44 pohon tersebut terdiri atas 26 pohon patah dahan atau ranting (sempal) yang menutupi rambu-rambu lalu lintas ataupun lampu di jalanan dan 18 pohon tumbang.

    Akibat peristiwa tersebut, Suku Dinas Tamhut Jakarta Pusat menurunkan lebih dari 100 personel Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang terdiri atas Tim Penanganan Pohon, Tim Truk, dan PJLP Perawat Ruang Terbuka Hijau (RTH).

    Sumber : Antara

  • PPKUKM DKI gelar sosialisasi pergub keterbukaan informasi publik

    PPKUKM DKI gelar sosialisasi pergub keterbukaan informasi publik

    Kami mengapresiasi langkah cepat Dinas PPKUKM dalam mendukung Pemprov DKI Jakarta menyosialisasikan Pergub

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta menggelar sosialisasi terkait optimalisasi keterbukaan informasi publik melalui Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi.

    Kepala Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, menegaskan Pergub No. 40 Tahun 2024 merupakan landasan strategis untuk menciptakan ekosistem pelayanan informasi publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    “Mari manfaatkan keterbukaan informasi publik sebagai jembatan untuk mendorong kemajuan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat,” kata Ratu di Jakarta, Jumat.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemprov DKI Jakarta tanggung biaya pengobatan korban pohon tumbang

    Pemprov DKI Jakarta tanggung biaya pengobatan korban pohon tumbang

    Biasanya nanti tim dari perusahaan asuransi akan menaksir kerugian materiel dan korban

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) menanggung biaya kerugian materiel dan pengobatan bagi korban pohon tumbang di lahan yang merupakan aset milik Pemprov DKI Jakarta.

    “Melalui Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi, korban yang terdampak akan diberikan santunan asuransi, dengan persyaratan bahwa pohon-pohon tersebut berada di lahan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan (Tamhut) Kota Jakarta Pusat Mila Ananda saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Hal ini sebagai wujud tanggung jawab jajaran Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Kota dalam menghadapi musim hujan yang seringkali disertai dengan angin.

    “Biasanya nanti tim dari perusahaan asuransi akan menaksir kerugian materiel dan korban. Korban luka misalnya akan dibayarkan biaya pengobatan misalnya kerusakan mobil, pagar, dan lain-lainnya akan dinilai berapa perbaikannya,” ujar Mila.

    Namun, Pemprov DKI Jakarta juga menentukan batas maksimal kerugian. Pada kerugian materiel seperti bangunan dan kendaraan maksimal Rp25 juta, sedangkan untuk korban yang meninggal maksimal Rp50 juta.

    “Dari jajaran Sudin Pertamanan dan Hutan Kota kami tetap bantu monitor dan mendata langsung. Kemudian kami koordinasikan ke jajaran dinas,” ucap Mila.

    Sebelumnya, Mila menyebut sebanyak 44 pohon di Jakarta Pusat terkena dampak (roboh hingga patah dahan) akibat hujan disertai angin kencang yang terjadi pada Senin (2/12) sore.

    Dari 44 pohon tersebut terdiri atas 26 pohon patah dahan atau ranting (sempal) yang menutupi rambu-rambu lalu lintas ataupun lampu di jalanan dan 18 pohon tumbang.

    Lalu pada hari yang sama di Jalan Letjen Suprapto, Kelurahan Harapan Mulia, Jakarta Pusat, dua orang harus dilarikan ke rumah sakit karena rumahnya tertimpa pohon besar yang tumbang akibat hujan disertai angin kencang.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024