Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

Pemprov DKI Jakarta Kebut 30 Kawasan TOD, Ini Bocoran Lokasinya – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memetakan setidaknya 24 hingga 30 kawasan yang potensial dikembangkan menjadi Transit Oriented Development (TOD). Hal ini sejalan dengan rencana perluasan transportasi massal di ibu kota.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo, pengembangan kawasan tersebut tidak harus menunggu proyek MRT dan LRT selesai.

“Jika kita menunggu angkutan umum massalnya ada baru dikembangkan, sementara daerah itu butuh,” kata Syafrin usai hadir dalam pembukaan Rapat Koordinasi Transportasi Terintegrasi dan Terpadu di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Syafrin menjelaskan, pengembangan kawasan tersebut akan mengikuti Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit.

Melalui aturan itu, operator transportasi seperti MRT Jakarta dan PT KAI akan menjadi pelaksana pembangunan kawasan TOD di wilayah operasionalnya.

“Contohnya MRT di Dukuh Atas atau di Tanah Abang itu oleh KAI,” kata Syafrin.

Sementara itu, untuk kawasan yang sampai saat ini belum tersentuh proyek transportasi massal, Pemprov DKI Jakarta akan mengambil peran melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

29/10/2025 13:26
Wacana Kenaikan Tarif TransJakarta, Ini Daftar 15 Golongan Warga Tetap Gratis Naik Transportasi Umum

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah memfinalisasi rencana penyesuaian tarif Transjakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, kebijakan ini akan dilakukan secara hati-hati agar tidak memberatkan masyarakat, terutama kelompok penerima subsidi yang selama ini digratiskan.

“Kami sedang memfinalkan untuk itu (kenaikan tarif). Sebenarnya di tarif yang lama pun kami sudah mensubsidi per tiket Rp9.700. Kan terlalu berat kalau terus-menerus seperti itu, apalagi DBH (dana bagi hasil) dipotong,” kata Pramono usai membuka Rapat Koordinasi Transportasi Terintegrasi dan Terpadu di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Menurut Pramono, kenaikan tarif TransJakarta menjadi langkah realistis di tengah keterbatasan fiskal daerah. Namun, ia memastikan sebanyak 15 golongan masyarakat tetap akan menikmati layanan Transjakarta secara gratis.

“Kami akan melakukan penyesuaian tetapi tidak memberatkan kepada 15 golongan. Karena 15 golongannya kan tetap gratis. Sehingga mereka tetap kita proteksi,” jelas Pramono.

Adapun 15 golongan masyarakat yang ditetapkan mendapatkan fasilitas transportasi umum gratis di Jakarta, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya, Tenaga kontrak yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta, Peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), Karyawan swasta tertentu atau pekerja dengan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) melalui Bank DKI, dan Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

Kemudian, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu, Penerima Beras Keluarga Sejahtera (Raskin) yang berdomisili di Jabodetabek, Anggota TNI dan Polri, Veteran Republik Indonesia, Penyandang disabilitas, Penduduk lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun, Pengurus masjid (marbut), Pendidik dan tenaga kependidikan pada PAUD, dan Juru Pemantau Jentik (Jumantik).

29/10/2025 12:13
PSI Minta Pemprov DKI Tingkatkan Pengecekan-Peremajaan Pohon di Area Publik

Jakarta –

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Francine Widjojo, menyoroti insiden meninggalnya pengemudi usai tertimpa pohon tumbang di kawasan kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Francine mendorong pemprov mengevaluasi kejadian itu dengan melakukan pengecekan rutin dan peremajaan pohon-pohon di seluruh area publik Jakarta.

“Pemprov DKI Jakarta harus mengevaluasi kejadian naas ini. Ke depannya, Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan pengecekan rutin terhadap kondisi pohon-pohon di Jakarta, khususnya di area publik. Bila ada pohon yang lapuk atau berpotensi tumbang, agar ditangani segera sebelum terjadi kecelakaan,” kata Francine kepada wartawan, Selasa (28/10/2025).

Ketua DPP PSI ini menyebut banyak pohon di sekitaran jalan di Pondok Indah itu sudah berusia puluhan tahun. Ia pun meminta pemprov agar melakukan peremajaan pohon-pohon tersebut.

“Berdasarkan kesaksian warga, tidak sedikit pohon yang ada di Pondok Indah ini usianya sudah puluhan tahun. Oleh karena itu, pohon-pohon tersebut menjadi rentan tumbang ketika terjadi hujan besar seperti kemarin. Bila diperlukan, Pemprov DKI Jakarta harus melakukan peremajaan terhadap pohon-pohon yang lapuk atau rapuh,” lanjutnya.

Francine kemudian mengingatkan Pemprov DKI Jakarta bahwa isu menyangkut pohon-pohon tumbang itu bukan hanya mengenai masalah estetika, melainkan juga keamanan dan keselamatan pejalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor.

“Jangan sampai, pohon-pohon yang tumbang itu membahayakan pejalan kaki maupun pengendara, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah meminta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) segera memasang penyangga di sekitar 5.000 pohon yang dinilai rawan tumbang.

“Saya sudah memerintahkan Pak Fajar, Kepala Distamhut, untuk segera menangani sekitar 5.000 pohon yang perlu dipasang penyangga. Kalau tidak, kejadian seperti ini bisa terulang kembali,” kata Pramono di RS Sumber Waras, Jakarta Barat, Senin (27/10).

Dia mengaku mengenal korban dalam peristiwa pohon tumbang di Pondok Indah itu. Pramono mengatakan Pemprov DKI telah menawarkan bantuan untuk proses pemakaman dan asuransi.

“Almarhum Hery ini saya kenal secara pribadi, dan atasannya juga sahabat saya. Pemerintah daerah langsung menawarkan bantuan, termasuk fasilitas pemakaman dan asuransi yang sedang diurus,” ujarnya.

Halaman 2 dari 2

(fca/fca)

28/10/2025 03:18
Video Pramono Ultimatum Adhi Karya soal Pembongkaran Tiang Monorel Mangkrak

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan pembongkaran tiang monorel mangkrak dimulai pada Januari 2026. Pramono pun mempersilakan PT Adhi Karya Tbk untuk membongkar.

Pramono mengatakan jika PT Adhi Karya Tbk tak mampu membongkar, maka Pemprov DKI Jakarta akan turun tangan.

28/10/2025 02:03
Sentra Fauna-Kuliner Lenteng Agung Jadi Pusat UMKM Modern, Ini Fasilitasnya

Jakarta –

Pasar Barito, Jakarta Selatan, mulai ditata. Para pedagang eks Barito pun mulai pindah ke Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung hari ini.

Bagi para pedagang, momen ini menjadi langkah awal menuju tempat usaha yang lebih layak dan tertata. Salah satu pedagang kuliner, Mujiyati, mengungkapkan harapannya setelah memilih kios barunya di Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung.

Sebelumnya, pada Jumat, (17/10), kelompok pedagang JS 96 eks Pasar Barito juga telah melakukan kunjungan langsung ke lokasi sentra untuk melihat fasilitas sekaligus memilih nomor kios yang akan ditempati, salah satunya Mujiyati.

Suasana hangat dan antusiasme terasa saat para pedagang eks Pasar Barito mulai menempati lokasi baru mereka.

“Kami ingin memulai lagi dengan semangat baru di tempat ini. Semoga rezekinya lebih baik, pembelinya ramai, dan sentra ini bisa jadi tempat yang hidup. Kami berterima kasih kepada Pemprov DKI yang sudah menyiapkan tempat selayak ini,” ujar Mujiyati dalam keterangannya, Senin (27/10/2025).

Foto: Dok. Pemprov DKI

Dalam rangka mendukung usaha para pedagang, Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menggratiskan sewa kios selama enam bulan pertama bagi para pedagang eks Pasar Barito.

“Ada surat peringatan 1, 2, 3 dan kami sangat humanis, manusiawi sekali. Dan sekarang ini 125 kios yang di Lenteng Agung sudah semuanya selesai, semuanya bisa dipakai, termasuk air. Untuk itu, dari 125 kios, saya sudah memutuskan untuk memberikan gratis selama enam bulan, baik itu kios maupun airnya,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

“Karena, saya tahu, pasti 2-3 bulan pertama itu berat sekali, harus sosialisasi. Tapi, di situ karena dekat dengan Stasiun Lenteng Agung, sehingga lokasinya cukup baik,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, menjelaskan, pembangunan sentra ini merupakan upaya Pemprov DKI dalam menghadirkan fasilitas usaha yang lebih tertata dan berdaya saing bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).

“Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung kami hadirkan sebagai ruang usaha baru yang lebih modern dan nyaman. Di sini, para pelaku usaha termasuk yang selama ini berjualan di kawasan Barito dan khususnya terdaftar secara resmi sebagai anggota Jakpreneur, akan mendapatkan tempat yang lebih layak dan kesempatan lebih besar untuk berkembang,” jelas Ratu.

Dinas PPKUKM pun memastikan seluruh pedagang eks Pasar Barito difasilitasi hingga proses penetapan lokasi kios selesai. Pemerintah juga terus membuka ruang pendampingan bagi pedagang yang masih menyiapkan dokumen atau memerlukan waktu untuk beradaptasi.

“Kami terus membuka pendampingan bagi pedagang lain yang belum tervalidasi atau masih ragu demi memastikan transisi berjalan mulus dan Sentra Fauna Lenteng Agung dapat segera beroperasi maksimal,” lanjut Ratu.

Dilengkapi Berbagai Fasilitas

Sebagaimana diketahui, kawasan Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung dibangun seiring dengan rencana pengembangan Taman Bendera Pusaka, yang akan menggabungkan Taman Ayodya, Taman Langsat, dan Taman Leuser sebagai ruang hijau bersejarah di Jakarta Selatan.

Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung dilengkapi area pertunjukan seni dan budaya, lahan parkir luas, toilet, dan musala, serta desain yang ramah lingkungan dan ramah keluarga, dengan sistem sirkulasi udara dan sanitasi yang baik. Lokasinya mudah dijangkau melalui Stasiun Commuter Line Lenteng Agung, Transjakarta (4B Manggarai-UI dan D21 Lebak Bulus-UI), serta Jak Lingko 44 (Andara-Lenteng Agung).

Para pedagang eks Pasar Barito akan menjadi bagian dari ekosistem baru di Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung. Dengan begitu, kegiatan ekonomi yang telah berjalan dapat terus berlanjut di tempat yang lebih tertata dan representatif. Adapun sentra ini memiliki 125 kios dengan berbagai fungsi, terdiri dari:

Zona A – Kuliner (22 kios)Zona B – Amphitheater (70 seat)Zona C & D – Burung & Pakan Hewan (74 kios)Zona E – Parsel & Kuliner Tambahan (29 kios)

“Kami ingin agar para pedagang tidak hanya memiliki tempat baru, tetapi juga bisa naik kelas. Dengan dukungan fasilitas, pelatihan, dan promosi yang terintegrasi melalui program Jakpreneur, kami harap mereka bisa berkembang lebih besar dan menjadi bagian dari wajah baru Jakarta,” jelas Ratu.

Lokasi Berkumpulnya Warga Jakarta

Lebih dari sekadar tempat berdagang, Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung juga disiapkan sebagai ruang interaksi warga, pusat edukasi fauna, serta wadah kegiatan seni, budaya, dan komunitas. Kawasan ini akan menjadi ruang publik baru yang mempertemukan ekonomi rakyat, kreativitas, dan rekreasi keluarga dalam satu kawasan.

“Kami ingin menjadikan sentra ini bukan sekadar tempat berdagang, tetapi juga destinasi baru warga Jakarta untuk berbelanja, berekreasi, dan menikmati suasana kota yang lebih hijau dan tertata,” pungkas Ratu.

(akn/ega)

27/10/2025 18:24
KPK Hentikan Penyelidikan RS Sumber Waras, Ada Apa?

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menghentikan penyelidikan kasus dugaan penyimpangan harga dan maladministrasi pada lahan RS Sumber Waras, Jakarta Barat.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan alasan dihentikannya penyelidikan karena tidak ditemukannya unsur perbuatan melawan hukum.

“Penyelidikan perkara tersebut sudah dihentikan karena tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukumnya,” kata Budi kepada wartawan, Senin (27/10/2025).

Pihak KPK, kata Budi, telah memastikan bahwa proses pengadaan lahan sudah sesuai ketentuan dan prosedur sehingga legal secara formil.

Budi menegaskan, pihaknya mendukung penuh langkah Pemprov DKI melakukan utilisasi lahan untuk pelayanan publik. Dia menyebut KPK akan melakukan pendampingan jika dibutuhkan.

“Jika diperlukan KPK akan dukung melalui pendampingan pada fungsi koordinasi supervisi,” ujar Budi.

Sebelumnya, Pramono sempat mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (16/10) untuk berkonsultasi terkait rencana pemanfaatan lahan RS Sumber Waras yang terbengkalai.

“Kami juga membahas mengenai tanah di Rumah Sakit Sumber Waras yang sudah terbengkalai dari 2014, dan pada waktu itu, dari hasil temuan BPK, tentunya pemerintah Jakarta memenuhi apa yang menjadi temuan BPK untuk ditindaklanjuti,” ungkap Pramono.

Sekadar informasi, pada pertengahan 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya pelanggaran pembelian lahan RS Sumber Waras dan tidak melalui proses seharusnya.

Pada tahun 2018, Pemprov DKI Jakarta membatalkan pembelian lahan RS Sumber Waras. Sebab, BPK. KPK sempat menyelidiki kasus tersebut, namun pada akhirnya dibatalkan.

27/10/2025 18:13
Musim hujan, warga perlu tingkatkan kewaspadaan potensi pohon tumbang

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pohon tumbang terutama di kawasan dengan banyak pepohonan, jalur hijau dan tepi jalan pada musim hujan saat ini.

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta, M. Fajar Sauri dalam keterangan di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa curah hujan tinggi disertai angin kencang dapat meningkatkan risiko pohon tumbang.

Untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kejadian pohon tumbang, Pemprov DKI Jakarta menyiagakan posko penanganan pohon tumbang di tingkat kecamatan, wilayah kota hingga provinsi.

Fajar mengatakan, petugas lapangan dari Satuan Pelaksana (Satpel) Pertamanan dan Hutan Kota telah disiapkan untuk segera melakukan penanganan apabila terjadi pohon tumbang di wilayah masing-masing.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

27/10/2025 17:40
Jalan tinggi sebelah di Penjaringan segera diperbaiki

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memperbaiki jalan tinggi sebelah yang kerap menyebabkan kendaraan terperosok di Penjaringan, Jakarta Utara.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo di Jakarta Utara, Senin, mengatakan, jalan tersebut sebelumnya dibangun oleh pihak swasta, namun mangkrak sejak 2016.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta pun segera mengatasi jalan tersebut usai Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung lokasi itu.

“Hari ini Pak Gub sudah meninjau langsung ke jalan yang ada beda tinggi. Intinya, dari Pemprov DKI akan menyelesaikan permasalahan itu,” katanya.

Jalan ini dibangun melalui swasta, kemudian terhenti. “Kami akan komunikasikan dengan pihak pengembang. Kalau bisa dilanjut, dilanjut. Kalau pengembangnya sudah tidak bisa, kmDKI yang akan masuk,” kata Suwondo

Suwondo menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta segera mendiskusikan persoalan jalan tersebut bersama pengembangnya.

Nantinya, apabila sudah berkomunikasi dengan pihak swasta yang membangun jalan tersebut, Pemerintah DKI Jakarta segera mengambil langkah.

Diharapkan nantinya, jalan tersebut bisa kembali baik sehingga tak ada lagi kendaraan yang terperosok di sana.

“Ya kita komunikasikan dulu dengan pengembang. Kalau memang mereka oke, kita minta untuk lanjut. Mudah-mudahan dalam minggu ini bisa ada komunikasi dengan pengembang,” kata Suwondo.

Pada Senin pagi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menepati janjinya untuk meninjau langsung Jalan Inspeksi Kali Duri di wilayah Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, yang viral di media sosial karena kondisi jalan tersebut tinggi sebelah.

Ia pun telah meminta Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk segera memperbaiki jalan sepanjang 320 meter itu agar tidak kembali menimbulkan kecelakaan.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

27/10/2025 16:41
Prabowo Minta Gunung Sampah di Bantar Gebang Harus Hilang, Mau Diapakan?

Jakarta –

Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membantu menangani sampah yang menggunung di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana, menjelaskan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang adalah tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta.

Meski begitu, Kementerian PU ikut menyediakan alat pemusnah sampah atau insinerator. Teknologi insinerator ini merupakan buah kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Di Bantar Gebang itu sebetulnya semua pengelolaan lengkap. Jadi di situ ada composting-nya ada, landfill mining-nya ada, insinerator kecil juga ada, TPST RDF (Refuse Derived Fuel) ada, itu semua ada di sana. Tapi memang sampah yang harus dikelola memang sudah terlalu banyak di sana,” ujar Dewi, dalam acara Puncak Hari Habitat Dunia di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13, Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).

Untuk menangani masalah penumpukan sampah ini, Dewi mengatakan, pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tengah menggodok skema baru untuk mengoptimalkan operasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Jakarta.

Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi beban sampah yang disalurkan ke TPST Bantar Gebang. Dengan demikian, menurut Dewi, proses penumpukan sampah bisa diminimalisir.

“Bagaimana agar lebih mengaktifkan lagi TPS3R yang ada di wilayah DKI. Sehingga, beban sampah yang ke Bantar Gebang juga nggak terlalu besar,” kata dia.

Di samping itu, Dewi mengatakan, Pemprov DKI juga berencana untuk menggencarkan program Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga menggelontorkan subsidi bagi PT PLN (Persero) untuk menyerap listrik dari proyek waste to energy atau PSEL tersebut.

“Saat ini di programnya pemerintah memberikan subsidi kepada PLN sebesar US$ 20 sen per kWh. Program ini yang Pak Presiden laksanakan,” ujarnya.

Upaya lainnya yang juga digencarkan ialah konversi sampah-sampah di Bantar Gebang menjadi bahan bakar yang dihasilkan dari sampah (RDF). RDF sendiri merupakan bahan bakar alternatif yang dibuat dari sampah non-organik yang mudah terbakar seperti plastik, kain, dan kertas.

“Tapi mereka (DKI) sebagiannya sekarang sudah mulai dengan landfill mining. Jadi sampahnya itu sampah lama (terpendam di lapisan bawah gunung), itu dibuka, karena metannya harus keluar dulu, didiamkan selama kurang lebih satu minggu. Setelah itu sampahnya diambil, diolah menjadi RDF, dan itu sekarang sudah mereka jual juga,” jelas Dewi.

Sebelumnya, Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan masalah penanganan menjadi salah satu fokus pemerintah sesuai dengan amanat dari Presiden Prabowo Subianto.

“Bagaimana tingginya sampah di Bantar Gebang dan ini juga menjadi perhatian utama dari Pak Presiden Prabowo. Pak Presiden sudah membuat, menginstruksikan kepada kita semua untuk segera menyelesaikan tumpukan atau gunungan sampah di Bantar Gebang itu segera kita bereskan,” kata Dody, dalam sambutannya di acara yang sama.

Dody mengatakan, sampah menjadi salah satu masalah yang telah ada sejak lama, namun penanganannya menemui banyak tantangan. Ke depannya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi, salah satunya dengan mengkonversi sampah menjadi listrik.

“Jadi ke depan, sampah-sampah yang sudah menggunung seperti itu, kita akan bakar, kita akan konversi menjadi listrik. Sehingga insyaallah ke depan, sudah tidak lagi gunungan-gunungan itu,” ujarnya.

Tonton juga video “Wamen LH: Target Prabowo 100% Sampah Terkelola di 2029 Sangat Agresif” di sini:

(shc/fdl)

27/10/2025 15:38
DKI sudah dapat dukungan pusat bangun RS tipe A di lahan Sumber Waras

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan Rumah Sakit (RS) Tipe A di lahan milik Pemprov DKI Jakarta di Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

“Alhamdulillah kami mendapatkan ‘support’ sepenuhnya dari pemerintah pusat. Bapak Presiden, Ketua DPR, Wakil Ketua DPR RI. Sehingga dengan demikian, kami menjadi semakin bersemangat untuk menyelesaikan persoalan ini dan akan segera kami bangun menjadi rumah sakit tipe A,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut Pramono menjelaskan, lahan seluas 3,6 hektare di samping RS Sumber Waras tersebut kini bisa dimanfaatkan setelah dihentikannya status penyelidikan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2023.

Pramono mengatakan, dari lima temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berdampak pada tertundanya pembangunan, tiga di antaranya sudah dipenuhi.

Dengan telah selesainya persoalan hukum lahan itu, Pramono menyatakan Pemerintah Jakarta sudah siap untuk membangun rumah sakit di sana.

“Kalau persoalan hukumnya sudah selesai, di BPK-nya sudah tidak ada masalah, karena itu kami berterima kasih sudah ada ‘green light’,” kata Pramono.

Pramono pun mengaku telah meminta jajarannya agar segera melanjutkan rencana pembangunan dan menyusun studi kelayakan (feasibility study).

Sebelumnya, Pramono menargetkan pembangunan rumah sakit tersebut akan dimulai tahun depan.

Hal itu disampaikan Pramono usai mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (16/10) untuk berkonsultasi terkait rencana pemanfaatan lahan RS Sumber Waras yang terbengkalai.

“Kami juga membahas mengenai tanah di Rumah Sakit Sumber Waras, yang sudah terbengkalai dari 2014, dan pada waktu itu dari hasil temuan BPK tentunya pemerintah Jakarta memenuhi apa yang menjadi temuan BPK untuk ditindaklanjuti,” kata Pramono.

Pramono menjelaskan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah di Sumber Waras telah lebih tinggi dibanding saat kasus ini diusut KPK.

Untuk itu, pihaknya berkonsultasi ke KPK agar tanah yang terbengkalai bisa dimanfaatkan.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

27/10/2025 13:53