Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Kadisbud DKI Iwan Henry Wardhana Dinonaktifkan Usai Digeledah Kejati Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Rp150 Miliar

    Kadisbud DKI Iwan Henry Wardhana Dinonaktifkan Usai Digeledah Kejati Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Rp150 Miliar

    loading…

    Pemprov DKI Jakarta mengambil langkah tegas usai kantor Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI Jakarta digeledah Kejati Jakarta terkait dugaan korupsi senilai Rp150 miliar. Foto/Muhammad Refi Sandi

    JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengambil langkah tegas usai kantor Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI Jakarta digeledah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta terkait dugaan korupsi senilai Rp150 miliar.

    Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) DKI, Iwan Henry Wardhana langsung dinonaktifkan dari jabatannya tersebut.

    Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan Pemprov DKI Jakarta telah menerima surat pemberitahuan dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait dugaan penyimpangan aktivitas anggaran di Dinas Kebudayaan.

    Budi menjelaskan bahwa Pj. Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi telah menginstruksikan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta untuk mendalami dan menginvestigasi kegiatan anggaran Dinas Kebudayaan Tahun 2023.

    Dari hasil investigasi, ditemukan beberapa dugaan telah terjadi kerugian daerah akibat ketidaksesuaian pada beberapa sampling kegiatan. Saat ini, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta masih menghitung besaran kerugian daerah.

    “Hingga saa ini, Kepala Dinas Kebudayaan masih berada di kantor Dinas Kebudayaan untuk menjalani pemeriksaan. Kemudian, pada Kamis (19/12), Kepala Dinas Kebudayaan akan dinonaktifkan,” kata Budi dalam keterangannya, Rabu (18/12/2024) malam.

    Budi menambahkan Pemprov DKI Jakarta siap bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi yang sedang menyelidiki dan mendalami permasalahan ini.

    “Kami mengonfirmasi bahwa benar Kejaksaan Tinggi menggeledah kantor Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (18/12/2024) malam. Penggeledahan dilakukan mulai pukul 10.40 WIB sampai dengan saat ini (malam) masih berjalan di lantai 15, tepatnya di ruang Kepala Dinas, dan lantai 14 di ruang Kepala Bidang Pemanfaatan Kebudayaan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Budi mengatakan berdasarkan informasi dari Sekretaris Dinas Kebudayaan, tidak hanya kantor Dinas Kebudayaan yang digeledah, tetapi juga rumah Kepala Bidang Pemanfaatan Kebudayaan dan kantor pihak ketiga (swasta).

    “Kami masih menunggu informasi lebih lanjut terkait permasalahan kasus ini dari Kejaksaan Tinggi. Tentunya, kami siap membantu Kejaksaan Tinggi untuk menyelidiki kasus ini hingga tuntas,” pungkasnya.

    (shf)

  • Pemprov DKI Nonaktifkan Kadis Kebudayaan yang Tengah Diperiksa Kejati Terjait Dugaan Korupsi 

    Pemprov DKI Nonaktifkan Kadis Kebudayaan yang Tengah Diperiksa Kejati Terjait Dugaan Korupsi 

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Pemprov DKI Jakarta angkat suara soal dugaan korupsi yang terjadi di lingkup Dinas Kebudayaan (Disbud).

    Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta Budi Awaludin membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan di kantor Disbud DKI oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta.

    “Penggeledahan dilakukan mulai pukul 10.40 WIB sampai dengan saat ini masih berjalan di lantai 15, tepatnya di ruang kepala dinas, dan lantai 14 di ruang Kepala Bidang Pemanfaatan Kebudayaan,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (18/12/2024).

    Lebih lanjut Budi menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta telah menerima surat pemberitahuan dari Kejati DKI Jakarta terkait dugaan penyimpangan aktivitas anggaran di Dinas Kebudayaan.

    Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi pun disebut Budi telah menginstruksikan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta untuk mendalami dan menginvestigasi kegiatan anggaran Disbud di tahun 2023 lalu.

    Dari hasil investigasi, ditemukan beberapa dugaan telah terjadi kerugian daerah akibat ketidaksesuaian pada beberapa sampling kegiatan.

    Saat ini, Inspektorat DKI masih menghitung besaran kerugian daerah.

    Hingga pukul 22.30 WIB, Budi menyebut, Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana masih berada di kantornya untuk menjalani pemeriksaan.

    “Kemudian pada Kamis (19/12/2024) besok, Kepala Dinas Kebudayaan akan dinonaktifkan,” ujarnya.

    Budi pun menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk bekerja sama dengan Kejati yang sedang menyelidiki dan mendalami dugaan korupsi di lingkup Dinas Kebudayaan.

    “Kami masih menunggu informasi lebih lanjut terkait permasalahan kasus ini dari Kejaksaan Tinggi. Tentunya, kami siap membantu Kejaksaan Tinggi untuk menyelidiki kasus ini hingga tuntas,” tuturnya. 

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Banten Tetapkan UMK dan UMSK 2025, Segini Nilainya – Page 3

    Banten Tetapkan UMK dan UMSK 2025, Segini Nilainya – Page 3

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah resmi menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Jakarta 2025. Besaran UMSP lebih tinggi ketimbang Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2024.

    Penetapan besaran UMSP Jakarta 2025 termaktub dalam Keputusan Gubernur atau Kepgub Nomor 832 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi 2025. Kepgub diteken Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.

    Keputusan ini juga diambil berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Jakarta yang telah menyepakati sektor tertentu dan besaran nilai UMSP Jakarta 2025. Kemudian, juga telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025.

    “Besaran nilai UMSP DKI Jakarta 2025 mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang terdiri dari 3 sektor dan 18 sub-sektor, mulai dari industri pengolahan hingga jasa keuangan,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Hari Nugroho dalam keterangannya, dikutip Senin (16/12/2024).

    Menurut Hari, kenaikan UMSP ini sejalan dengan komitmen Pemprov Jakarta untuk menjaga daya beli pekerja/buruh dan daya saing usaha. Dia berharap besaran yang telah disepakati dapat diterima semua pihak. 

    Selain menetapkan UMSP, Pemprov Jakarta juga mengingatkan kewajiban pengusaha untuk menyusun struktur dan skala upah di perusahaan sebagai pedoman bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih. 

    “Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pengawasan dan memberikan sanksi kepada pengusaha yang tidak mematuhi kewajiban tersebut,” ucap Hari.

    Kebijakan ini diperuntukkan bagi pekerja atau buruh pemilik Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) yang telah memenuhi kriteria tertentu. Di antaranya memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta dengan besaran gaji paling besar senilai 1,15 kali UMP. 

    “Serta kriteria lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Penerima KPJ akan mendapatkan bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan dengan harga murah, keanggotaan JakGrosir, dan biaya personal pendidikan,” terangnya. 

  • Pembangunan Tanggul Pantai di Jakarta Molor, Target Rampung Jadi 2030 – Page 3

    Pembangunan Tanggul Pantai di Jakarta Molor, Target Rampung Jadi 2030 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pembangunan tanggul pantai sebagai bagian dari proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A di wilayah pesisir Jakarta mundur dari target 2028 menjadi 2030. Tanggul pantai dibangun guna mengatasi banjir rob di pesisir Jakarta.

    Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Ika Agustin Ningrum menyebut, ada dua tantangan utama yang menyebabkan molornya penyelesaian proyek tanggul pantai. Dua tantangan itu meliputi, proses pengadaan barang dan jasa dan kebutuhan untuk koordinasi intensif dengan masyarakat nelayan di kawasan pesisir.

    “Awalnya, target NCICD Fase A, baik yang dilakukan Pemprov DKI maupun Kementerian PU, direncanakan selesai pada 2028. Namun, kami harus memastikan infrastruktur ini tidak hanya efektif dalam mengendalikan banjir, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan para nelayan di pesisir,” kata Ika dalam keterangan tertulis, Rabu (18/12/2024).

    Ika menyampaikan, salah satu perhatian utama dalam pembangunan tanggul adalah lokasi tambatan kapal yang digunakan para nelayan. Dinas SDA Jakarta berupaya agar desain tanggul tidak menghalangi alur pelayaran dan tetap memungkinkan nelayan untuk dengan mudah membawa hasil tangkapan ikan ke daratan.

    “Koordinasi ini melibatkan Dinas KPKP, agar kebutuhan nelayan dapat diakomodasi, mulai dari lokasi tambatan kapal hingga fasilitas pendukung lainnya,” kata Ika.

    Menurut Ika, desain tanggul harus melalui proses peninjauan ulang dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat. Sejauh ini, koordinasi telah dilakukan di sejumlah wilayah, meskipun masih ada beberapa titik yang memerlukan penyesuaian.

    “Masukan dari warga, khususnya para nelayan, menjadi input penting bagi kami dalam mendesain tanggul yang akan dibangun,” ucapnya.

    Sebagai informasi, proyek NCICD Fase A mencakup pembangunan tanggul sepanjang 39 kilometer. Data terbaru, 17,1 kilometer telah dibangun oleh Kementerian PU dan 8,5 kilometer oleh Pemprov DKI Jakarta.

    Sisanya, masih terdapat 13,4 kilometer (km) tanggul yang belum selesai. Lokasi yang belum terbangun ini mencakup area kritis seperti Muara Angke, Pantai Mutiara, Ancol Barat dan kawasan Sunda Kelapa, yang kerap terdampak rob.

     

  • DKI akui perempuan bisa tempati jabatan yang biasanya diisi laki-laki

    DKI akui perempuan bisa tempati jabatan yang biasanya diisi laki-laki

    Rabu, 18 Desember 2024 18:01 WIB

    Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sri Haryati. ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta.

    Artinya perempuan selalu bisa

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dishub DKI Godok Wacana Naikkan Tarif Layanan Transjakarta, Berlaku Mulai 2025? 

    Dishub DKI Godok Wacana Naikkan Tarif Layanan Transjakarta, Berlaku Mulai 2025? 

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta tengah menggodok kemungkinan menaiklan tarif layanan Transjakarta.

    Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo bilang, saat ini pembahasan masuk dalam tahap pendalaman usulan dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dan Transjakarta.

    “Kami masih melakukan pendalaman terhadap hasil kajian yang disampaikan baik oleh teman-teman Transjakarta, demikian juga oleh Dewan Transportasi Jakarta juga sudah masuk dalam tahap pendalaman oleh Pemprov DKI Jakarta,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Rabu (18/12/2024).

    Wacana soal rencana Dishub DKI menaikkan tarif Transjakarta ini kembali mencuat usai DPRD DKI berencana memangkas anggaran public service obligation (PSO) yang diberikan kepada Transjakarta.

    Sebagai informasi tambahan, pada tahun 2024 ini Pemprov DKI Jakarta mengucurkan PSO Transjakarta sebesar Rp3,9 triliun.

    Anggaran tersebut dikucurkan sebagai dana subsidi tiket sehingga saat ini tarif Transjakarta masih berada di angka Rp 3.500.

    Adapun besaran tarif Transjakarta tak pernah mengalami perubahan sejak tahun 2007 silam.

    Rencana soal perubahan tarif Transjakarta ini pun sudah beberapa kali mencuat.

    Namun hingga kini besaran tarif tak kunjung mengelamai perubahan.

    Syafrin pun mengaku belum bisa memastikan kapan tarif layanan Transjakarta bakal naik.

    “Kami masih menunggu pendalaman yang kamu lakukan. Akhir tahun ini (kajiannya) selesai,” kata anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi ini.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Pramono Anung Bakal Umumkan Tim Transisi Pemprov DKI, Ini Tugasnya

    Pramono Anung Bakal Umumkan Tim Transisi Pemprov DKI, Ini Tugasnya

    loading…

    Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung segera mengumumkan Tim Transisi Pemprov DKI Jakarta. Foto/SINDOnews

    JAKARTA – Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung bakal segera mengumumkan nama-nama yang mengisi tim transisi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebelum nantinya dilantik pada Februari 2025.

    “Ya, pasti namanya sudah ada, termasuk tadi kami juga berdiskusi dengan Pak Ketua DPRD apa pun dalam transisi pemerintahan itu perlu kebersamaan. Saya pribadi merasa nanti pada saatnya pasti akan segera kami umumkan,” kata Pramono di Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2024).

    Pramono menambahkan tim transisi akan berfungsi untuk menyiapkan pemerintahan yang tidak lagi sebagai Ibu Kota Negara salah satunya adaptasi undang-undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

    “Ini adalah pemerintahan pertama kali yang bukan lagi sebagai Ibu Kota Negara. Sehingga perlu adanya penyesuaian, termasuk dengan DPRD dan sebagainya. Kenapa dalam transisi ini perlu, karena kita juga mempersiapkan diri sebagai pemerintah baru, pemerintah yang juga perlu untuk segera mengadaptasi undang-undang yang baru, pemerintah yang segera wajahnya harus wajah Betawi, karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 dapat juga diatur tentang hal itu sehingga dalam konteks itulah transisi pemerintahan terus ada,” ujarnya.

    Pramono enggan membocorkan nama tim transisinya bersama Rano Karno alias Bang Doel. Ketika dipertegas akan sama tugasnya seperti TGUPP era Anies Baswedan, Pramono menekankan akan membantu kerja Gubernur sebelum menjabat.

    “Yang jelas saya akan dibantu Ketua DPRD Jakarta. Yang jelas, ini adalah tim yang bekerja untuk membantu sebelum gubernur menjabat dan dilantik itu saja tugasnya,” ungkapnya.

    (cip)

  • Stasiun MRT dan KRL Jakarta Kota Bakal Terhubung

    Stasiun MRT dan KRL Jakarta Kota Bakal Terhubung

    Jakarta

    PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) dan PT MRT (Perseroda) sepakat menjalin kerja sama mengintegrasikan Stasiun MRT Jakarta Kota dan Stasiun KAI Kota. Eksekutif Vice President Daop 1 Jakarta PT KAI, Yuskal Setiawan menyebut, penandatanganan kerja sama (PKS) dengan MRT penting dilakukan untuk mendukung integrasi antar moda.

    “Kami dari PT Kereta Api sangat mendukung PSN serta mendukung bagaimana terciptanya integrasi antar moda, khususnya di Jakarta Kota,” ungkap Yuskal dalam acara PKS integrasikan Stasiun MRT Jakarta Kota dan Stasiun KAI Kota di Galeri MRT, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    Ia menuturkan, kurang lebih ada seluas 716 meter persegi yang dikerjasamakan untuk mendorong integrasi antar moda di Jakarta Kota. Adapun kerja sama ini juga dilakukan secara non-komersil.

    “Berharap ini juga bisa bermanfaat untuk para pengguna jasa kereta api dan juga MRT dan semua pengguna jasa transportasi umum,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT MRT Tuhiyat mengungkap, PKS yang dilakukan hari ini menjadi langkah strategis untuk menghubungkan stasiun MRT dan KAI. Ia menyebut, PKS hari ini menjadi satu langkah sinergi antara BUMN dan BUMD.

    Tuhiyat mengaku kerja sama yang dilakukan hari ini dapat mengurangi risiko yang menghambat kerja pembangunan, di mana ia mengaku seringkali dihambat dengan urusan pembebasan lahan yang dimiliki pihak swasta.

    “(Dengan kerjasama) Kita lebih mudah melakukan kerja sama untuk melakukan pembebasan lahan, khususnya yang terkait dengan kerja sama integrasi transportasi publik,” jelasnya.

    Adapun kerjasama tersebut mencakup tentang pemanfaatan sebagian lahan milik PT KAI (Persero) di Stasiun Jakarta Kota kepada Pemprov DKI Jakarta dalam rangka pembangunan MRT Fase 2A Bundaran HI-Kota.

    Saat ini, MRT sendiri ada dalam tahap pembangunan fase 2A yang akan menyambungkan Stasiun Bundaran HI ke Jakarta Kota. Secara aktual pembangunan fase 2A sudah mencapai 42,97%. Adapun pembangunan proyek fase 2A ini dibagi menjadi 3.

    Pertama, progres CP201 sepanjang Bundaran HI, Thamrin, Monas, dan Harmoni, yang saat ini progresnya mencapai 83,64%. Kedua, CP202 meliputi Harmoni, Sawah Besar, dan Mangga Besar, mencapai 41,55%. Ketiga CP203 meliputi Mangga Besar, Glodok, Mangga Dua, dan Kota mencapai 64,87%.

    (acd/acd)

  • Perlukah Pengguna Skuter Listrik Dapat Asuransi?

    Perlukah Pengguna Skuter Listrik Dapat Asuransi?

    JAKARTA – Regulasi penggunaan skuter listrik di Jakarta masih digodok. Rencananya, Peraturan Gubernur DKI akan keluar dan diimplementasikan Desember mendatang. 

    Sehubungan belum adanya regulasi yang disahkan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyarankan agar Grab membenahi aspek keselamatan penyewa layanan skuter listriknya. Salah satu caranya dengan memberikan jaminan asuransi keselamatan, kala menggunakan jasa layanan mereka.

    “Poin krusial yang perlu diatur antara lain jaminan asuransi. YLKI mendesak kepada Pemprov DKI Jakarta bahkan Kemenhub, untuk segera mengatur secara ketat keberadaan skuter listrik, sebelum meluas menjadi masalah baru,” kata Ketua Harian YLKI Tulus Abadi saat dikonfirmasi VOI, Kamis, 14 November. 

    Selain itu, kata Tulus, Dinas Perhubungan DKI juga mesti mengetatkan syarat perizinan operator jasa penyewaan skuter dan pengendalian tarif penyewaan. 

    Grab jadi operator yang paling disorot soal peristiwa tabrakan skuter listik yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia. Mengingat, skuter yang dipakai korban adalah hasil sewa GrabWheels. 

    Tulus menduga manajemen Grab belum memberikan petunjuk teknis dan aspek keselamatan yang kuat kepada setiap pengguna Grabwheels, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. 

    Oleh karenanya, Tulus mendesak pihak yang menyewakan skuter listrik, terutama Grab, untuk memastikan dan menjamin bahwa pengguna skuter listik yang menyewa GrabWheels telah memahami aspek keselamatan penggunaan. Contohnya, bisa membedakan jalur-jalur yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk melintas. 

    Hal tersebut adalah pertimbangan minimnya infrastruktur khusus jalur skuter, serta belum pula ada sosialisasi yang memadai kepada penggunanya, yang bisa jadi masih minim literasi terkait kepatuhan berlalu lintas.

    “YLKI meminta managemen Grab untuk menghentikan sewa skuter listrik, sebelum memperbaiki aspek safety kepada calon penggunanya,” ungkapnya. 

    Sebagai informasi, pada Minggu, 10 November dini hari, dua pengguna skuter listrik Grabwheels, Wisnu (18) dan Ammar (18) meregang nyawa. Penyebabnya, lantaran ditabrak oleh pengendara mobil.

    Insiden kecelakan lalu lintas itu terjadi di kawasan Gate 3 Gelora Bung Karno. Berdasarkan penuturan korban yang selamat, insiden itu terjadi ketika sebuah mobil sedan melaju cukup kencang melaju dari arah Senayan menuju pusat perbelanjaan FX Sudirman. 

    Pada saat itu, pengemudi mobil yang belakangan diketahui berada dalam pengaruh minuman beralkohol berusaha menghindari para remaja yang sedang berboncengan dengan otopet listrik itu. “Pada saat mau menyalip ke arah jalur sebelah kiri, ternyata akhirnya menabrak,” ucap Kasubdit Bin Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kompol Fahri Siregar. 

    Menurut Fahri, empat remaja di antaranya mengalami luka-luka ringan karena terhindar dari tabrakan. Sementara dua lainnya yakni Ammar dan Wisnu tidak tertolong, meski sempat dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diberikan pertolongan. 

    Menyangkut masalah regulasi penggunaan skuter listrik, aturan bakal berlaku mulai Desember tahun ini. “Minggu ini kita finalisasi, kemudian minggu depan kita verbalkan. Kami berharap akhir November sudah ditandatangani Pak Gubernur Anies Baswedan,” tutur Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo. 

    Sebenarnya Pemprov DKI juga tak mau mengulur waktu dalam merumuskan Peraturan Gubernur (Pergub) soal skuter listrik. Tapi, tak dapat dipungkiri bahwa aturan penggunaan skuter listrik mesti dibuat secara komprehensif.

    “Kajiannya tidak mungkin parsial kita sebatas melakukan pengaturan terhadap eScooter. Tapi seluruh elemen yang ada akan kita kaji, sehingga ketika kita mengeluarkan aturan bulan ini tidak sebentar-sebentar direvisi,” jelas dia.

  • Anggota DPRD Jakarta Hilda Kusuma Dewi: Butuh Solusi Cepat Atasi Kekosongan Jabatan di Pemprov DKI – Halaman all

    Anggota DPRD Jakarta Hilda Kusuma Dewi: Butuh Solusi Cepat Atasi Kekosongan Jabatan di Pemprov DKI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Hilda Kusuma Dewi, menyoroti urgensi penyelesaian kekosongan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Menurutnya, langkah strategis diperlukan agar kualitas pelayanan publik tidak terganggu akibat posisi yang belum terisi. 

    “Langkah pertama yang sangat penting adalah inventarisasi jabatan yang kosong. Dengan mengetahui secara pasti posisi yang belum terisi, kita dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya serta dampaknya terhadap pelayanan publik,” ujar Hilda saat ditemui di Jakarta, Senin (16/12/2024). 

    Hilda menggarisbawahi bahwa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) harus segera menyusun daftar kekosongan jabatan secara komprehensif.

    Setelah itu, percepatan proses rekrutmen dan seleksi untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut harus menjadi prioritas utama. 

    Hilda menegaskan bahwa proses pengisian jabatan harus dilakukan secara transparan dan profesional, untuk memastikan pejabat yang terpilih memiliki kompetensi dan kualitas yang sesuai. 

    “Kita harus memastikan rekrutmen dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan pejabat yang kompeten dan berkualitas,” tambahnya. 

    Selain itu, ia menyoroti pentingnya penguatan sistem pengembangan karir di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    Program pelatihan, bimbingan teknis, dan peningkatan kompetensi harus menjadi bagian dari solusi agar para pegawai memiliki kesiapan untuk menduduki posisi strategis. 

    “Kekosongan jabatan sering kali disebabkan oleh kurangnya pengembangan karir yang jelas. Pemprov harus memberikan perhatian lebih pada hal ini agar dapat menciptakan calon pemimpin dari internal,” kata Hilda. 

    Hilda juga menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga, terutama antara BKD, gubernur, dan instansi terkait, untuk mempercepat pengisian jabatan sekaligus mencegah kekosongan serupa di masa mendatang.

    Ia juga mendorong evaluasi terhadap kebijakan dan regulasi yang mengatur mekanisme pengisian jabatan. 

    “Jika ada kendala administratif yang memperlambat proses, regulasi tersebut sebaiknya direvisi agar lebih fleksibel tanpa mengorbankan integritas,” lanjutnya.

    Langkah lain yang menurut Hilda perlu dilakukan adalah membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat dan pegawai internal.

    Pemprov harus memberikan informasi yang jelas tentang langkah-langkah yang sedang diambil untuk mendapatkan dukungan publik. 

    “Dengan komunikasi yang baik, masyarakat akan memahami dan mendukung langkah-langkah yang diambil Pemprov untuk menyelesaikan masalah ini,” tegasnya. 

    Hilda berharap langkah-langkah strategis ini dapat dilakukan secara konsisten dan terintegrasi agar kekosongan jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta segera teratasi. 

    “Jika ini dilakukan dengan baik, pelayanan publik akan menjadi lebih optimal,” pungkasnya.