Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Jokowi Minta Maaf Absen Acara Tahun Baru Eks Gubernur Jakarta

    Jokowi Minta Maaf Absen Acara Tahun Baru Eks Gubernur Jakarta

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan permintaan maaf karena tidak dapat menghadiri acara peringatan tahun baru 2025 bersama eks Gubernur DKI Jakarta.

    Permintaan maaf itu disampaikan Jokowi lewat Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Budi Setyabudi.

    “Diundang, diundang, dan saya sudah menyampaikan permintaan maaf enggak bisa datang. (Ke Pak Pj Gubernur) iya,” kata Jokowi di kediamannya di Kelurahan Sumber, Solo, dikutip dari detikJateng, Jumat (3/1).

    Jokowi yang menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2012-2014 itu menuturkan punya acara kecil di Solo. Karena itu, dia tak bisa datang ke Balai Kota Jakarta.

    “Ya, di sini kan juga ada acara. Acara kecil-kecilan,” ujarnya.

    Pemprov DKI Jakarta menggelar perayaan tahun baru 2025 dengan mengundang para mantan gubernur hingga calon gubernur.

    Acara itu dihadiri mantan gubernur dan wakil gubernur Jakarta, seperti Anies Baswedan, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Sutiyoso, Fauzi Bowo, Ahmad Riza Patria, Djarot Saiful Hidayat, hingga Soni Sumarsono.

    Ada juga gubernur dan wakil gubernur terpilih 2024, Pramono Anung dan Rano Karno. Turut hadir juga cawagub Jakarta 2024 Suswono dan Kun Wardana.

    Mereka kompak mengenakan setelan batik. Sementara Pj Gubernur Teguh Setyabudi sebagai tuan rumah menggunakan beskap Betawi.

    Baca selengkapnya di sini.

    (tim/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Mengenal PBI di Tengah Ramai Sandra Dewi Dapat Iuran BPJS Gratis

    Mengenal PBI di Tengah Ramai Sandra Dewi Dapat Iuran BPJS Gratis

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Terpidana kasus korupsi timah Harvey Moeis dan istrinya, Sandra Dewi, tengah menjadi sorotan karena terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) dalam program BPJS Kesehatan.

    Keduanya menjadi peserta PBI Pemda DKI Jakarta sejak 2018.

    “Harvey Moeis dan Sandra Dewi. Keduanya terdaftar sejak 1 Maret 2018,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati dalam keterangan di Jakarta, Minggu (29/12).

    Lantas apa itu penerima bantuan iuran (PBI)?

    Melansir Antara, PBI merupakan jenis kepesertaan BPJS Kesehatan yang ditujukan untuk orang-orang yang tergolong fakir miskin atau tidak mampu, sesuai data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial.

    Peserta PBI tidak perlu membayar iuran bulanan karena biayanya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Program ini dirancang untuk memastikan masyarakat kurang mampu tetap memiliki akses ke layanan kesehatan.

    Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan Sandra Dewi dan Harvey Moeis masuk dalam segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

    Menurut Rizzky, PBI APBD adalah sebutan di nomenklatur lama untuk segmen peserta tersebut.

    “Hasil pengecekan data, nama ybs masuk ke dalam segmen PBPU Pemda dari Pemprov DKI Jakarta. Nomenklatur lama disebutnya PBI APBD,” ujar Rizzky, Minggu (29/12).

    Rizzky mengatakan Harvey dan Sandra masuk dalam kelompok PBPU Pemda karena diusulkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

    Rizzky menyebut peserta PBPU Pemda adalah kelompok peserta BPJS Kesehatan yang didaftarkan oleh pemda. Selain itu, iurannya juga ditanggung oleh pemda dengan hak kelas rawat 3.

    Persyaratannya untuk menjadi penerima bantuan iuran pemda, imbuh Rizzky, tidak harus fakir miskin maupun orang yang tidak mampu. Seluruh penduduk pada suatu daerah yang belum terdaftar sebagai peserta Program JKN dan bersedia diberikan hak kelas rawat 3 juga bisa ditanggung.

    “Adapun nama-nama yang termasuk dalam segmen PBPU Pemda ini, sepenuhnya ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat,” pungkasnya.

    (fby/agt)

  • Jadi Tersangka Korupsi, Kabid dan Kadis Kebudayaan DKI Dicopot dari Jabatannya

    Jadi Tersangka Korupsi, Kabid dan Kadis Kebudayaan DKI Dicopot dari Jabatannya

    loading…

    Kejati DKI Jakarta menetapkan tiga tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi di Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI Jakarta Foto/SindoNews

    JAKARTA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menetapkan tiga tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI Jakarta yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023, Kamis (2/1/2025).

    Adapun tiga orang tersangka di antaranya Iwan Henry Wardana alias IHW selaku Kepala Dinas Kebudayaan; Mohamad Fahirza Maulana alias MFM selaku Kabid Pemanfaatan Dinas Kebudayaan DKI; dan Gatot Arif Rahmadi alias GAR selalu pemilik event organizer (EO) GR-Pro.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Budi Awaluddin mengatakan sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen dalam menjaga kepercayaan publik, Pemprov DKI Jakarta menonaktifkan atau mencopot dari jabatannya para tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejati.

    “Untuk memastikan kelancaran proses penyidikan dan menjaga integritas pelayanan publik, Pemprov DKI Jakarta telah mengambil langkah tegas dengan membebastugaskan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepala Bidang terkait,” kata Budi di Jakarta, Kamis (2/1/2025).

    Menyikapi penetapan tersebut, Budi menyebut Pemprov DKI Jakarta menghormati proses hukum yang diambil Kejati DKI Jakarta. “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepenuhnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kasus ini menjadi perhatian serius dan Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk mendukung upaya penegakan hukum yang transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya.

    “Jika seorang PNS ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2020 perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, maka status PNS-nya diberhentikan sementara,” tambahnya.

    Pemberhentian sementara bagi PNS karena menjadi tersangka tindak pidana juga ditetapkan dalam Pasal 40 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

    Pemberhentian sementara status PNS Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepala Bidang terkait diberlakukan sambil menunggu salinan surat penetapan tersangka dan surat perintah penahanan dari instansi yang berwenang. “Kemudian, jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepala Bidang terkait akan diisi oleh Pelaksana Tugas,” ucapnya.

  • Warga Sunter yang Menolak Digusur

    Warga Sunter yang Menolak Digusur

    JAKARTA – Pemprov DKI menggusur sejumlah bangunan tempat usaha rongsokan dan tempat tinggal warga di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis, 14 November.

    Para korban mempertanyakan janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang katanya tak akan melakukan penggusuran. 

    Warga pun mengklaim, mereka merupakan pendukung Anies saat Pilkada 2017.

    “Kami semua pendukung Anies, tapi kenapa digusur? Katanya dulu tidak ada penggusuran saat kampanye,” kata salah satu warga, Subaidah, dilansir Antara, Sabtu 16 November.

    Penggusuran ini sempat berujung bentrok karena warga tak mau pergi dari tempat tinggal mereka. Sejumlah warga masih bertahan hingga hari ini.

    Pada masa kepemimpinan Anies, dia sempat menjanjikan tak akan melakukan penggusuran. Pada Jumat 13 Januari 2017, dia pernah bilang, “Kami tidak akan menghilangkan orang miskin melalui penggusuran. Kami akan melakukan penataan ulang kota atau tour by renewal.”

    Wali Kota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko mengatakan, warga sudah ditawarkan rumah susun di kawasan Marunda sebagai pengganti, namun tak ada yang mau menerimanya dan memilih bertahan di sana.

    “Kita siapkan rusun Marunda, tapi ternyata mereka tidak ada yang mendaftar, karena rata-rata hanya sebagai tempat usaha (di Sunter),” kata Sigit di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 18 November.

    “Mereka pada umumnya kembali ke tempat tinggal (lama), ada di Penggilingan, ada di daerah Kebon Bawang. ada ke Tanah Abang,” ujar dia.

    Sigit menambahkan, warga yang menentang itu tidak terdaftar dalam daftar pemiluh tetap dan tak ikut Pilkada Jakarta 2017. “(Mereka) ikut pemilu aja enggak kok. Itu klaim atas nama pemilih siapa?” kata Sigit.

    Terpisah, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, menata Jakarta tak mungkin tanpa penggusuran. Karenanya, kalau Anies berjanji tak akan menggusur, itu adalah hal yang mustahi. Gembong menambahkan, apa yang dijanjikan Anies pada kampanye hanyalah sebuah ingkar.

    “Faktanya, hari ini Pak Anies melakukan penggusuran. Apa yang diucapkan saat kampanye itu hanya lips service untuk mendapatkan simpati masyarakat,” ujar Gembong.

    Pemprov DKI telah melakukan sosialisasi soal penataan kawasan Sunter sejak September lalu. Mereka telah mengeluarkan surat imbauan untuk mengosongkan lokasi tersebut kepada warga yang menghuni tanpa keterangan Hak Kepemilikan Tanah. 

    Penggusuran ini dilakukan karena wilayah tersebut akan dilakukan penataan saluran air, pedestrian, dan pembangunan jalan.

    Ada dua hal penataan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, yaitu penataan pembangunan jogging track sepanjang jalan inspeksi Danau Selatan (danau 1); sepanjang RW 001, 005 & 006

    Kedua, penataan pengembalian fungsi saluran yang terintegrasi dengan Danau Sunter Selatan (danau 2) sebagai solusi dalam menangani bencana banjir ketika musim hujan.

  • Kejati DKI tetapkan tiga tersangka korupsi Dinas Kebudayaan DKI

    Kejati DKI tetapkan tiga tersangka korupsi Dinas Kebudayaan DKI

    Jakarta (ANTARA) – Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi senilai Rp150 miliar di lingkup Dinas Kebudayaan (Disbud) Pemprov DKI Jakarta.

    “Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa penyimpangan kegiatan-kegiatan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang bersumber dari APBD,” kata Kepala Kejati DKI Patris Yusrian Jaya dalam konferensi pers capaian akhir tahun di Jakarta, Kamis.

    Tiga orang itu berinisial IHW berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-01/M.1/Fd.1/01/2025 tanggal 02 Januari 2025; MFM berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-02M.1/Fd.1/01/2025 tanggal 02 Januari 2025; dan GAR berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-03M.1/Fd.1/01/2025 tanggal 02 Januari 2025.

    Tersangka IHW selaku Kepala Dinas Kebudayaan DKI, tersangka MFM selaku Pelaksana tugas (Plt.) Kabid Pemanfaatan, dan tersangka GAR bersepakat untuk menggunakan tim EO (event organizer) miliknya dalam kegiatan-kegiatan pada bidang Pemanfaatan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

    Tersangka MFM dan Tersangka GAR bersepakat untuk menggunakan sanggar-sanggar fiktif dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) guna pencairan dana kegiatan Pergelaran Seni dan Budaya.

    “Kemudian, uang SPJ yang telah masuk ke rekening sanggar fiktif maupun sanggar yang dipakai namanya ditarik kembali oleh Tersangka GAR dan ditampung di rekening Tersangka GAR yang diduga digunakan untuk kepentingan tersangka IHW maupun MFM,” tambah Patris.

    Bahwa perbuatan IHW, MFM, dan GAR bertentangan dengan antara lain UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden RI No.12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    Kemudian, melanggar Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola.

    Pasal yang disangkakan untuk para Tersangka adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Bahwa dalam tahap penyidikan, penyidik melakukan penahanan kepada tersangka GAR di Rumah Tahanan Negara Cipinang untuk 20 hari kedepan.

    “Sedangkan terhadap tersangka IHW dan MFM saat ini tidak hadir dalam pemeriksaan saksi yang selanjutnya,.akan dilakukan pemanggilan kembali oleh penyidik selaku tersangka pada minggu depan,” ujarnya.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tembus Rp91,34 T, APBD Jakarta 2025 Tertinggi Dalam Sejarah

    Tembus Rp91,34 T, APBD Jakarta 2025 Tertinggi Dalam Sejarah

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar Rp91,34 triliun.

    APBD itu merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah karena dua tahun sebelumnya hanya Rp85,1 triliun pada 2024 dan Rp83,7 triliun pada 2023.

    “Karena itu, seluruh jajaran perangkat daerah, Wali Kota dan Bupati untuk mencermati belanja anggaran di wilayah masing-masing,” kata Penjabat (Pj.) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Jakarta, Kamis (2/1) seperti dikutip dari Antara.

    Teguh menilai besaran APBD itu menjadi berkah bagi Jakarta sehingga perlu diwujudkan program yang nyata, konkret, bagus, berdampak, serta menyejahterakan masyarakat.

    Teguh karena itu menekankan agar APBD pada 2025 tepat sasaran, program strategis tidak tertinggal dan langsung berdampak kepada masyarakat.

    “Kita juga mendukung program pemerintah pusat, sekaligus menyukseskan lima abad Jakarta,” katanya.

    Teguh juga meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat bekerja lebih baik lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya.

    Teguh mengimbau para ASN untuk terus menyukseskan kinerja Pemprov DKI Jakarta di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan.

    Terlebih, tegasnya, Jakarta akan menjadi kota global, sehingga perlu sinergi lintas sektor untuk mempersiapkan transformasi ini dengan sebaik-baiknya.

    (agt/agt)

  • Pj Gubernur Teguh Minta ASN Tingkatkan Kinerja di 2025, Singgung APBD Jakarta Rp91 Triliun – Page 3

    Pj Gubernur Teguh Minta ASN Tingkatkan Kinerja di 2025, Singgung APBD Jakarta Rp91 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Penjabat atau Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi memberikan arahan awal tahun kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi atau Pemprov Jakarta di Silang Monumen Nasional (Monas) sisi Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).

    Dia meminta jajaran ASN meningkatkan kinerja dan program-program di 2025. Terlebih, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jakarta 2025 mencapai Rp91,34 triliun.

    “Anggaran DKI Jakarta akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah, yaitu Rp 91,34 Triliun. Tentu saja ini menjadi berkah bagi Jakarta dengan program yang nyata, konkret, bagus, berdampak, serta menyejahterakan masyarakat,” kata Teguh, Kamis (2/1/2025).

    Oleh sebab itu, dia mengimbau seluruh jajaran perangkat daerah, wali kota, dan bupati di wilayah Jakarta agar dapat mencermati belanja anggaran di wilayah kerjanya masing-masing. APBD Jakarta 2025, kata Teguh, harus dialokasikan tepat sasaran.

    Selain itu, Teguh menekankan Pemerintah Provinsi atau Pemprov Jakarta ke depan juga akan selalu mendukung program strategis milik Pemerintah Pusat.

    “Kita juga mendukung program Pemerintah Pusat, sekaligus menyukseskan lima abad Jakarta. Sinergi ini penting untuk menjadikan Jakarta kota global, kota bisnis, dengan infrastruktur dan pelayanan yang semakin modern,” ucap dia.

    Pada hari pertama kerja awal 2025 ini, tak lupa Teguh juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas capaian kinerja ASN Pemprov Jakarta selama 2024. Dia mengajak ASN menjalani 2025 dengan semangat agar bekerja lebih baik dan optimisme.

    “Saya minta jajaran Pemprov DKI Jakarta dapat menyiapkan program kegiatan tahun 2025 dengan lebih baik lagi. Kita bersyukur APBD tahun 2025 bisa disiapkan dengan baik, dalam artian on time dan sudah ada Peraturan Daerahnya. Artinya, kita tidak terlambat dan itu harus diapresiasi,” tandas Teguh.

     

    Berita Video, laga Persis Vs Persija pada Sabtu (3/8/2024) sempat diwarnai insiden kecil di tribune timur Stadion Manahan

  • Ahok Tiba-tiba Mesra dengan Anies, Loyalis Jokowi: Ndak Punya Harga Diri?

    Ahok Tiba-tiba Mesra dengan Anies, Loyalis Jokowi: Ndak Punya Harga Diri?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisaris PT Pelni Kristia Budhyarto atau Dede Budhyarto menyentil Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tiba-tiba mesra dengan Anies Baswedan belum lama ini.

    Bahkan Dede Budhyarto yang dikenal sebagai Loyalis Presiden RI ke-7 Joko Widodo ini mempertanyakan harga diri Ahok. “Ahok @basuki_btp ndak punya harga diri?,” kata Kang Dede-sapaannya, dalam Akun X, Kamis, (2/1/2024).

    Menurutnya, Ahok memang tak memiliki harga diri karena melihat dari jejak karier politik Ahok yang kata dia lompat dari partai ke partai lainnya. Bahkan dia juga menyentil Anies Baswedan sebagai gelandangan politik.

    “Iya sih. Kalau punya ndak mungkin dari Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) lompat ke Golkar, hinggap di Gerindra mencolok di PDI-P. Demi syahwat politiknya kini berangkulan dengan gelandangan politik,” ujarnya.

    Lebih jauh kata dia, kedekatan itu tidaklah etis terlebih Anies yang pernah menghancurkan Ahok dengan politik identitas di Pilkada DKI Jakarta 2017. “@aniesbaswedan yang pernah menghancurkan harga dirinya dengan politik identitas pada Pilkada DKI 2017. *Kutu loncat,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ahok dan Anies bertemu dalam rangka perayaan malam tahun baru 2025 di Pemprov DKI Jakarta. Keduanya nampak duduk bersebelahan dan sempat saling berbisik. Mereka juga sempat berpose bersama. Keduanya juga sama-sama mengenakan setelan batik.

    Ahok dan Anies sama-sama memberikan kode akan memberikan kejutan kepada publik. “Tunggu tanggal mainnya. Nanti dong, kan sudah dibilang tunggu. Kalau tunggu, ya, harus tunggu dong kita,” ungkap Anies kepada media.

  • Anies dan Ahok Siapkan Kejutan, Pengamat: Mereka Sama-sama sebagai Korban Ketamakan

    Anies dan Ahok Siapkan Kejutan, Pengamat: Mereka Sama-sama sebagai Korban Ketamakan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pertemuan antara para Mantan Gubernur DKI Jakarta yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Anies Baswedan dalam rangka perayaan malam tahun baru 2025 di Pemprov DKI Jakarta menyita perhatian publik.

    Keduanya nampak duduk bersebelahan dan sempat saling berbisik. Mereka juga sempat berpose bersama. Keduanya juga sama-sama mengenakan setelan batik.

    Kedekatan keduanya pun terabadikan. Tak sedikit yang mengapresiasi kehangatan pertemuan tersebut.

    Diketahui, pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, Ahok dan Anies berlawanan. Ahok berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat dan Anies dengan Sandiaga Uno.

    Pemerhati Sosial dan Politik, Jhon Sitorus menyebut pertemuan keduanya jadi momen langka dan bersejarah.

    “Momen langka dan bersejarah. Ketika Ahok dan Anies Baswedan 1 frame dalam acara tahun baru Pemprov Jakarta. Kita harus mengesampingkan ego, karena lawan kita adalah raksasa yang tamak kekuasaan,” kata Jhon dalam Akun X-pribadinya, Selasa, (31/12/2024).

    Sementara itu, Pakar Komunikasi Universitas Airlangga, Prof Henry Subiakto menyebut Ahok dan Anies sama-sama sebagai korban ketamakan.

    “Saya salut dengan tokoh-tokoh yang pernah bersaing bahkan berkonflik tatkala berpolitik di ibu kota. Namun di malam Tahun Baru 2025 tokoh tokoh itu bisa ‘bersatu’ berkumpul bersama,” ungkap Prof Henri.

    “Seolah mereka ingin menyampaikan pesan bahwa mereka semua itu adalah sama-sama sebagai korban ketamakan tokoh yang ingin mengcengkeram kekuasaan dengan politisasi untuk kepentingan diri dan keluarganya. Selamat tahun Baru dengan Kesadaran Politik Yang Baru pula,” tambahnya.

  • Libur Tahun Baru lalin di Jl Sudirman Jakarta lancar

    Libur Tahun Baru lalin di Jl Sudirman Jakarta lancar

    Jalan Jendral Sudirman Jakarta, Rabu (1/1/2025) pagi. Foto: Muslichun

    Libur Tahun Baru lalin di Jl Sudirman Jakarta lancar
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Rabu, 01 Januari 2025 – 10:29 WIB

    Elshinta.com – Pada libur Tahun Baru 2025, lalu lintas di ruas Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (1/1/2025) terlihat lancar bahkan terhitung lengang di pagi hari. Menurut pantauan Elshinta pada pukul 9.20 WIB di sekitar Halte Bus Transjakarta Benhil, kendaraan yang melintas di ruas protokol tersebut, tampak lancar di kedua arahnya, Sesekali pesepeda masih terlihat melintas di ruas jalan tersebut. 

    Seperti diketahui, ruas Jl Sudirman dan juga Jl MH Thamrin menjadi salah satu pusat keramaian di malam pergantian tahun. Selasa (31/12/2024) malam di Jl Sudirman dibangun sejumlah panggung hiburan yang diisi penampilan sejumlah band dan penyanyi favorit. Jl Sudirman menjadi magnet bagi warga Jakarta dan sekitarnya yang ingin menikmati malam pergantian tahun dengan menonton hiburan dan juga menikmati kuliner.

    Dan, sepanjang malam hingga Rabu pagi,  tim orange, petugas kebersihan Pemprov DKI Jakarta, membantu membereskan bekas sampah yang ditinggalkan masyarakat yang menikmati hiburan di malam pergantian tahun. Dalam kesempatan wawancara dengan Elshinta, Rabu pagi, Erik, salah satu petugas kebersihan, mengaku sedang menjalankan tugasnya,

    Sampah-sampah yang dihasilkan dari acara hiburan malam pergantian tahun menjadi sasaran pembersihan Erik dan kawan-kawan yang bekerja sepanjang malam hingga Rabu pagi dengan beberapa shift.

     

    Penulis: M. Muslichun/Ter

     

    Sumber : Radio Elshinta