Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Presiden Prabowo sapa warga di car free night Bundaran HI

    Presiden Prabowo sapa warga di car free night Bundaran HI

    Selasa, 31 Desember 2024 21:15 WIB

    Presiden Prabowo Subianto menyapa warga dari atas mobilnya saat car free night di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Selasa (31/12/2024). Pemprov DKI Jakarta menggelar perayaan pesta pergantian tahun salah satunya di Bundaran HI. ANTARA FOTO/Fauzan/rwa.

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) memeluk seorang anak dari atas mobilnya saat car free night di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Selasa (31/12/2024). Pemprov DKI Jakarta menggelar perayaan pesta pergantian tahun salah satunya di Bundaran HI. ANTARA FOTO/Fauzan/rwa.

  • Kasus ISPA yang Disebabkan oleh HMPV Sudah Ada Sejak 2022

    Kasus ISPA yang Disebabkan oleh HMPV Sudah Ada Sejak 2022

    Jakarta –

    Virus Human Metapneumovirus (HMPV), penyakit yang merebak di China, sudah lama ada di Indonesia. Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menyebut bahwa kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang disebabkan oleh HMPV sudah ada sejak 2022.

    “Dari data hasil pemeriksaan, menunjukkan kasus ISPA yang disebabkan oleh HMPV sudah ada sejak 2022 di Jakarta,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati, dalam keterangannya, Rabu (8/1/2025).

    Ani mengatakan virus penyebab ISPA selain HMPV, yang saat ini beredar dan dominan adalah virus influenza tipe A H1N1/pdm2009, Rhinovirus dan Respiratory Syncytial Virus (RSV).

    Di sisi lain, sampai dengan saat ini, sesuai data yang diperoleh Dinas Kesehatan, jumlah penderita ISPA akibat HMPV sebanyak 19 kasus pada tahun 2022, 78 kasus sampai dengan bulan Oktober 2023, dan 100 kasus di 2024.

    Meski begitu, Ani mengimbau agar masyarakat tidak panik menghadapi potensi penyebaran virus HMPV, dengan menerapkan pola hidup sehat untuk mencegah sakit, menghindari penularan dengan etika batuk, rajin mencuci tangan, dan menggunakan masker ketika sakit.

    “Human Metapneumovirus (HMPV) ditemukan pada 2001. Jadi, virus ini bukanlah virus baru, tidak seperti COVID-19 yang memang baru pertama kali ditemukan di tahun 2020 lalu. HMPV merupakan salah satu dari banyak mikroorganisme atau agen penyebab penyakit ISPA baik pada saluran napas atas maupun bawah yang ditemukan hampir sepanjang tahun,” ujarnya.

    Saat ini, kata Ani, jumlah penderita ISPA dan pneumonia sedang meningkat, sejak bulan November tahun 2024. Pola tersebut relatif berulang setiap tahun dimana kasus ISPA cenderung meningkat menjelang akhir tahun hingga awal tahun.

    Ani menerangkan, beberapa upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah HMPV yaitu gencar melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mengenali gejala ISPA, mencegah sakit, dan menghindari penularan dengan etika batuk, menggunakan masker ketika sakit, mencuci tangan, hidup sehat untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

    (bel/dnu)

  • DKI cairkan KJP Plus Tahap II mulai 6 Januari 2025

    DKI cairkan KJP Plus Tahap II mulai 6 Januari 2025

    Ilustrasi – Seorang siswa menunjukkan kartu bantuan dana sosial KJP Plus. Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta mengumumkan pencairan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap II Tahun 2024 mulai 6 Januari 2025. ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta.

    DKI cairkan KJP Plus Tahap II mulai 6 Januari 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 08 Januari 2025 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencairkan dana bantuan sosial yang disalurkan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap II Tahun 2024 mulai 6 Januari 2025. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko dalam keterangan di Jakarta, Rabu, mengatakan ada sebanyak 523.622 peserta didik penerima KJP Plus pada tahap ini.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak 399.040 merupakan kategori penerima eksisting atau lanjutan. Ada 165.000 penerima baru KJP Plus ditambah 416 anak panti asuhan (usulan baru dari Dinsos DKI Jakarta). “Jumlah penerima KJP Plus dari PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Bersama SMP, SMA dan SMK sebanyak 19.166 siswa,” kata Sarjoko.

    Dia mengatakan pencairan bantuan sosial (bansos) pendidikan tersebut dilakukan secara bertahap, seperti pada pencairan sebelumnya. Pencairan dana bagi penerima baru KJP Plus Tahap II Tahun 2024 dilakukan setelah terselesaikannya proses pembukaan rekening, cetak buku tabungan dan ATM, penyerahan buku tabungan dan ATM serta pemindahbukuan dana ke rekening penerima oleh Bank DKI.

    Penerima baru memerlukan proses lebih lanjut sesuai Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 803 Tahun 2024 dan Kepgub DKI Jakarta Nomor 804 Tahun 2024.

    “Bagi penerima baru, mohon bersabar karena masih ada proses administrasi yang sedang dilakukan oleh Bank DKI,” katanya.

    Pihak bank akan menghubungi siswa yang bersangkutan untuk menerima dananya. “Kami akan terus mengupayakan agar penyaluran ini tepat sasaran,” ujar dia.

    Adapun besaran dana yang diterima berdasarkan jenjang, yakni SD/MI terdiri dari biaya rutin per bulan sebesar Rp135 ribu, biaya berkala per bulan Rp115 ribu, tambahan SPP untuk swasta per bulan Rp130 ribu. Jumlah penerima jenjang ini sebanyak 242.919 peserta didik. Lalu jenjang SMP/MTs terdiri dari biaya rutin per bulan Rp185 ribu, biaya berkala per bulan Rp115 ribu, tambahan SPP untuk swasta per bulan Rp170 ribu. Jumlah penerima KJP Plus Tahap II pada jenjang ini sebanyak 147.341 orang.

    Selanjutnya, jenjang SMA/MA terdiri dari rutin per bulan Rp235 ribu, biaya berkala per bulan Rp185 ribu, tambahan SPP untuk swasta per bulan Rp290 ribu. Adapun jumlah penerima jenjang ini sebanyak 48.876 peserta didik. Berikutnya, jenjang SMK dengan total 83.403 peserta didik menerima biaya rutin per bulan Rp235 ribu, biaya berkala bulanan Rp215 ribu, tambahan SPP untuk swasta per bulan Rp240 ribu.

    Terakhir, penerima bantuan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan jumlah sebanyak 1.083 peserta didik. Mereka menerima biaya rutin per bulan Rp185 ribu dan biaya berkala per bulan sebesar Rp115 ribu.

    Sumber : Antara

  • Jakarta siap hadapi puncak musim hujan

    Jakarta siap hadapi puncak musim hujan

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyatakan telah siap menghadapi puncak musim hujan terutama terkait potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang dan lainnya.

    “Kami menyiagakan personel gabungan selama 24 jam dari seluruh unsur perangkat daerah,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Mohamad Yohan di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, antisipasi dalam rangka menghadapi puncak musim hujan telah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan menyiagakan sebanyak 267 kantor kelurahan yang ada sebagai posko siaga bencana.

    Selain itu, BPBD DKI Jakarta memiliki posko antisipasi bencana di tingkat provinsi yang beroperasi 24 jam untuk memonitor posko siaga bencana di seluruh wilayah yang ada di Jakarta.

    BPBD juga menyiagakan layanan pengaduan dan darurat untuk masyarakat apabila apabila mengalami atau menemukan keadaan darurat melalui Jakarta Siaga 112 secara gratis yang beroperasi 24 jam non-stop.

    Arsip foto – Seorang warga memotret awan tebal yang menyelimuti permukiman dan gedung bertingkat di Jakarta, Kamis (5/12/2024). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/tom/aa.

    Untuk aduan kondisi kemasyarakatan lainnya dapat diadukan melalui Cepat Respon Masyarakat (CRM) yang mengintegrasikan seluruh kanal pengaduan resmi Pemprov DKI Jakarta seperti JAKI, media sosial dan lainnya

    BPBD juga telah menyiapkan telah menyiapkan langkah yang diperlukan dengan memetakan jenis bahaya, pengembangan skenario kejadian dan asumsi dampak.

    Dari data yang ada, diperkirakan bahwa jumlah wilayah yang berpotensi terdampak banjir terdiri dari 176 Rukun Tetangga (RT).

    Berdasarkan analisis BMKG terkait prakiraan curah hujan tinggi dan prediksi tinggi muka air laut pasang serta pandangan para ahli meteorologi tentang perkiraan puncak curah hujan maka ditetapkan tiga prediksi skenario kondisi banjir.

    “Skenario tersebut, yaitu kondisi siaga, kondisi tanggap darurat dan tahap transisi darurat ke pemulihan,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemprov DKI berikan dukungan optimal terkait program MBG

    Pemprov DKI berikan dukungan optimal terkait program MBG

    Mudah-mudahan terus berlanjut

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberikan dukungan yang optimal untuk pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gubran Rakabuming Raka.

    “Kami di Pemprov DKI Jakarta akan memberikan dukungan yang optimal untuk pelaksanaan program MBG ini. Mudah-mudahan terus berlanjut, tadi juga sudah disampaikan akan ada pengaturan baru, kita siap mengantisipasi semuanya,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali usai mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi meninjau pelaksanaan MBG di SDN 01 dan 02 Susukan, Ciracas, Jakarta Timur, Selasa.

    Sebagai upaya membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan program MBG, kata dia, Pemprov DKI akan menambah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di Jakarta.

    “Saat ini baru 17 SPPG, namun hingga akhir tahun akan bertambah menjadi 153 SPPG di DKI Jakarta. Sehingga diharapkan dapat mencakup seluruh penerima manfaat MBG,” kata dia.

    Dia mengatakan, sebanyak 12 ribu siswa di Jakarta mengikuti Program MBG di hari kedua dengan semangat dan antusias.

    “Tadi kita lihat, para siswa makan dengan semangat. Ternyata itu makanan kesukaan mereka, seperti tempe goreng, orek telur, ada juga sayur,” katanya.

    Selain itu, Marullah juga menyoroti kualitas beras yang diberikan Badan Gizi Nasional (BGN) kepada para siswa yang dinilainya beras kualitas baik dan pulen.

    “Saya juga lihat tadi nasinya sangat pulen karena menggunakan beras kualitas baik. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden, Pak Wapres, dan seluruh jajaran pemerintahan yang sudah mewujudkan program ini,” kata Marullah.

    Pemprov DKI mengapresiasi pada pemerintah pusat yang menggulirkan program ini, sehingga diharapkan kualitas gizi anak akan bertambah dan para siswa bisa mencerna Ilmi pengetahuan dengan baik.

    “Kelak mereka (siswa) menjadi generasi yang lebih bagus lagi, lebih sehat lagi untuk menyongsong Indonesia emas 2045,” kata Marullah.

    Dia berharap program ini dapat terus berlanjut dalam menanggulangi persoalan gizi yang dialami anak-anak di beberapa lokasi di Jakarta.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkot Jakpus pangkas 12.591 pohon rawan tumbang selama 2024

    Pemkot Jakpus pangkas 12.591 pohon rawan tumbang selama 2024

    Pangkas ringan sebanyak 2.187, pangkas sedang 7.855, pangkas berat ada 2.467, dan penebangan sebanyak 82 pohon rawan tumbang

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Pertanaman dan Hutan Kota (Sudin Tamhut) Pemkot Jakarta Pusat merampungkan pemangkasan sebanyak 12.591 pohon rawan tumbang sepanjang 2024.

    “Kami telah melakukan rekapitulasi pemangkasan dan penebangan pohon dengan izin atau rawan tumbang periode Januari hingga Desember 2024 sebanyak 12.591 pohon yang berada di seluruh wilayah Jakarta Pusat,” kata Kepala Suku Dinas (Sudin) Tamhut Jakarta Pusat Mila Ananda saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Pemangkasan pohon dibagi menjadi tiga kategori, yakni pangkas ringan (merapikan), sedang (banyak cabang yang dipotong), dan berat (memotong ketinggian dan cabang yang dikhawatirkan tumbang).

    Pohon-pohon yang dipangkas juga dinilai rawan tumbang saat kondisi cuaca ekstrem atau curah hujan tinggi disertai angin kencang, berada di akses infrastruktur misalnya di saluran air, sisi jalan, serta pohon yang keropos, kering dan mati.

    “Pangkas ringan sebanyak 2.187, pangkas sedang 7.855, pangkas berat ada 2.467, dan penebangan sebanyak 82 pohon rawan tumbang,” ujar Mila.

    Selain pemangkasan, terdapat pohon tumbang yang terjadi pada periode Januari hingga Desember 2024 di wilayah Jakarta Pusat dengan dua kategori sempal dan tumbang.

    “Pohon sempal 243 dan pohon tumbang 188. Jadi total 431 pohon di wilayah Jakarta Pusat,” ucap Mila.

    Adapun Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) menanggung biaya kerugian materiel dan pengobatan bagi korban pohon tumbang di lahan yang merupakan aset milik Pemprov DKI Jakarta.

    Pemprov DKI Jakarta juga menentukan batas maksimal kerugian. Pada kerugian materiel seperti bangunan dan kendaraan maksimal Rp25 juta, sedangkan untuk korban yang meninggal maksimal Rp50 juta.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Korupsi Penyalahgunaan Dana, Dua Pejabat Pemprov Jakarta Dibui

    Korupsi Penyalahgunaan Dana, Dua Pejabat Pemprov Jakarta Dibui

    Bisnis.com, JAKARTA – Dua Pejabat Pemprov DKI Jakarta harus mendekam di penjara dalam perkembangan terbaru perkara korupsi penyalahgunaan dana kegiatan.

    Kepala Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Jakarta nonaktif, Iwan Henry Wardhana, ditahan 20 hari ke depan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

    Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Syahron Hasibuan mengemukakan tersangka Iwan Henry Wardhana ditahan selama 20 hari ke depan bersama dengan Kepala Bidang Pemanfaatan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta Mohammad Fahirza Maulana.

    Dia menjelaskan bahwa kedua pejabat di Pemerintah Provinsi Jakarta itu ditahan usai ditetapkan jadi tersangka pekan lalu terkait perkara tindak pidana penyalahgunaan dana kegiatan Pemerintah Provinsi Jakarta.

    “IHW ditahan 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tersangka MFM ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung,” tutur Syahron di Jakarta, Senin (6/1).

    Syahron menjelaskan bahwa dua tersangka tersebut tidak hadir pada pemeriksaan yang  lalu. Namun pada hari ini, keduanya sudah kooperatif dan memenuhi pemeriksaan tim penyidik.

    “Setelah sebelumnya tidak memenuhi panggilan, keduanya hari ini hadir dan penyidik merasa patut untuk dilakukan penahanan,” katanya.

    Keduanya dijerat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

  • Legislator minta pengamanan objek vital milik PAM Jaya ditingkatkan

    Legislator minta pengamanan objek vital milik PAM Jaya ditingkatkan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Lazarus Simon Ishak meminta Perumda PAM Jaya untuk meningkatkan pengamanan di sekitar objek vital milik perusahaan daerah itu untuk melindungi dari ancaman dan gangguan keamanan.

    “Air minum menjadi kebutuhan dasar warga, untuk itu perlu peningkatan pengamanan,” kata Lazarus di Jakarta, Senin.

    Ia membandingkan objek vital milik PAM Jaya dengan objek vital lainnya seperti Pertamina yang sangat dijaga ketat.

    Pengamanan ketat di Pertamina dinilainya juga perlu diterapkan.

    Karena itu, Lazarus meminta agar perusahaan air minum itu benar-benar memperhatikan tingkat pengamanan terutama di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Buaran III, sehingga tidak ada celah untuk dimanfaatkan orang lain yang ingin mengganggu keamanan masyarakat.

    “Ini kan bukan hanya sekedar air bersih, tapi air minum. Ini yang berbahaya di situ, maka perlu ada pengetatan,” ujarnya.

    Ia juga mengapresiasi upaya dan inovasi dari BUMD milik Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat.

    Ia juga berharap jumlah cakupan layanan bisa terus ditingkatkan.

    Sementara itu, Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin menyambut baik usulan tersebut untuk itu pembangunan pagar keamanan akan dilakukan setelah pembangunan Water Treatment Plant (WTP) di IPA Buaran III selesai.

    “Pada saat selesai pembangunan Water Treatment Plant (WTP), kami akan membuat pagar yang cukup untuk melindungi objek vital ini,” katanya.

    Selain itu, BUMD tersebut juga akan bekerja sama dengan Polda untuk mengamankan objek vital agar terjaga kondusif.

    “Ini memang menunggu selesai dikerjakan, nanti akan lebih diperhatikan lagi dari sisi keamanan baik di IPA Pejompongan maupun di Buaran,” ujarnya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bapemperda prioritaskan 15 Raperda Kewenangan khusus Jakarta

    Bapemperda prioritaskan 15 Raperda Kewenangan khusus Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI, akan memprioritaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait 15 Kewenangan Khusus yang akan dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat ke Jakarta.

    “Kami masih menunggu pengajuan draf dari Pemprov DKI bersama dua syarat administratif” kata Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, saat ini pihknya masih menunggu Pemprov DKI untuk mengajukan draf Raperda terkait 15 kewenangan khusus tambahan agar bisa masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

    “Kami akan prioritaskan dalam pembahasan,” ujarnya.

    Menurut dia, perda tersebut nantinya akan menjadi payung hukum bagi Jakarta untuk memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengatur kebijakan daerah.

    “Kami akan menjadikan raperda skala prioritas dan untuk pembahasan diutamakan,” katanya.

    Menurut dia, DPRD akan menggelar rapat khusus Bapemperda untuk membahas jadwal pembahasan yang lebih rinci.

    Legislatif dan Eksekutif akan bekerja sama untuk memastikan proses pembahasan berjalan dengan cepat dan efektif.

    “Raperda ini diharapkan akan memberikan dampak positif bagi pembangunan Jakarta ke depan,” katanya.

    Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menyampaikan, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta akan mendapatkan kewenangan pengelolaan 15 urusan yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat.

    Hal itu memberikan Jakarta otonomi yang lebih luas dan peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) disebutkan, kewenangan khusus urusan pemerintahan yang dimaksud mencakup pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, penanaman modal, perhubungan, lingkungan hidup, perindustrian, pariwisata dan ekonomi kreatif, perdagangan, dan pendidikan.

    Karena itu, Khoirudin mendorong Pemprov DKI Jakarta agar menyiapkan regulasi yang dibutuhkan untuk mengelola 15 urusan pusat tersebut.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Empat satuan pelayanan di DKI distribusikan makanan bergizi gratis

    Empat satuan pelayanan di DKI distribusikan makanan bergizi gratis

    Peserta didik menyantap makanan bergizi dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG). ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta.

    Empat satuan pelayanan di DKI distribusikan makanan bergizi gratis
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 06 Januari 2025 – 09:30 WIB

    Elshinta.com – Empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di DKI Jakarta mendistribusikan makanan bergizi dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk ribuan siswa di sekolah pada Senin.

    Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta Sarjoko dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menjelaskan, keempat SPPG ini, yakni SPPG Halim, SPPG Susukan Ciracas, SPPG Palmerah dan SPPG Pulogebang, Cakung.

    “SPPG Halim, SPPG Susukan Ciracas, SPPG Palmerah dan SPPG Pulogebang Cakung yang secara keseluruhan akan menyediakan MBG untuk 12.054 siswa penerima manfaat,” ujar dia.

    SPPG Halim menyediakan makanan untuk delapan sekolah (dengan total penerima manfaat 2.953 siswa). Selanjutnya, SPPG Ciracas menyiapkan MBG untuk sembilan sekolah (3.055 siswa).

    Kemudian, SPPG Palmerah menyiapkan MBG untuk 11 sekolah (2.987 siswa) dan SPPG Pulogebang sebanyak 13 sekolah (3.059 siswa).

    Dia menuturkan selain empat SPPG akan ada 13 SPPG lainnya yang juga siap beroperasi pada Januari ini, yakni SPPG 1Warakas (mulai 20 Januari) dan SPPG Kemang 1 (mulai 9 Januari). Lagu SPPG Buaran (mulai 13 Januari), SPPG Jakut (mulai 13 Januari) dan SPPG Yayasan Assalam Cilacap, Ciracas (mulai 13Januari).

    Selanjutnya SPPG Yayasan Hasanah Rohman Rohim, Cipayung (mulai 13 Januari), SPPG Koja, Yayasan Wadah Titian Harapan (mulai 30 Januari), SPPG Yayasan Mora Perkasa, Pulo Gadung (mulai 9 Januari) serta SPPG Yayasan Hasanah Rohman Rohim, Pulo Gadung (mulai 13 Januari).

    Kemudian, SPPG Yayasan Tunas Cendekia Sejahtera, Tebet (mulai 20 Januari),SPPG Yayasan Masjid Miftahussalam RIFTAH Kebon Jeruk (mulai 13 Januari), SPPG Sagolicious, Gading Kirana, Kelapa Gading (mulai 13 Januari) dan SPPG Kepulauan Seribu Utara (mulai 30 Januari).

    Program MBG dicanangkan Presiden Prabowo Subianto resmi dimulai di sejumlah daerah. Salah satunya di Provinsi DKI Jakarta pada Senin ini.

    Program tersebut bertujuan untuk mendukung tumbuh kembang optimal, meningkatkan konsentrasi belajar serta mendukung kesehatan siswa di berbagai jenjang pendidikan.

    Sarjoko menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap mendukung pelaksanaan MBG.

    “Kami berkoordinasi intensif dengan semua SPPG yang merupakan kepanjangan tangan dari Badan Gizi Nasional untuk memastikan pelaksanaan MBG di Jakarta berjalan lancar,” ujar Sarjoko.

    Sumber : Antara