Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Wali Kota Jakarta Barat diperiksa terkait dugaan korupsi Disbud DKI

    Wali Kota Jakarta Barat diperiksa terkait dugaan korupsi Disbud DKI

    Ada 10 orang saksi diperiksa

    Jakarta (ANTARA) – Jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus (Kejati DKI) Jakarta memeriksa Wali Kota Jakarta Barat (Jakbar) Uus Kuswanto sebagai saksi terkait perkara dugaan korupsi Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI.

    “Ada 10 orang saksi diperiksa terkait perkara tersebut, salah satunya Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto,” kata Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Syahron Hasibuan kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

    Syahron mengatakan pemeriksaan berlangsung pada Kamis ini dengan meminta keterangan mereka.

    Kemudian, saksi lain yang diperiksa adalah Mantan Kabid Pemanfaatan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta inisial CRS, Direktur PT. Karya Mitra Seraya inisial NI, Direktur PT. Acces Lintas Solusi inisial EPT, Direktur PT. Nurul Karya Mandiri inisial PSM dan manajemen sanggar inisial R, RNV, EP, F, dan YA.

    “Pemeriksaan saksi merupakan bagian dari prosedur hukum yang dilakukan untuk mendapatkan informasi, klarifikasi, memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas terkait perkara tersebut,” ungkapnya.

    Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi senilai Rp150 miliar di lingkup Disbud Pemprov DKI Jakarta itu.

    Tiga orang itu berinisial IHW berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-01/M.1/Fd.1/01/2025 tanggal 02 Januari 2025, MFM berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-02M.1/Fd.1/01/2025 tanggal 02 Januari 2025 dan GAR berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-03M.1/Fd.1/01/2025 tanggal 02 Januari 2025.

    Tersangka IHW selaku Kepala Dinas Kebudayaan DKI, tersangka MFM selaku Pelaksana tugas (Plt.) Kabid Pemanfaatan dan tersangka GAR bersepakat untuk menggunakan tim EO (event organizer) miliknya dalam kegiatan-kegiatan pada bidang Pemanfaatan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

    Tersangka MFM dan tersangka GAR bersepakat untuk menggunakan sanggar-sanggar fiktif dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) guna pencairan dana kegiatan Pergelaran Seni dan Budaya.

    Perbuatan IHW, MFM, dan GAR bertentangan dengan antara lain UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden RI No.12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    Kemudian, melanggar Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

    Pasal yang disangkakan untuk para tersangka adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pj Gubernur dorong Bank DKI perkuat transformasi Jakarta sebagai Kota Global

    Pj Gubernur dorong Bank DKI perkuat transformasi Jakarta sebagai Kota Global

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Pj Gubernur dorong Bank DKI perkuat transformasi Jakarta sebagai Kota Global
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 22 Januari 2025 – 23:01 WIB

    Elshinta.com – Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Teguh Setyabudi membuka Workshop dan Rapat Kerja PT Bank DKI 2025 bertema `Rising to the New Height: Kolaboratif, Kontributif dan Kompetitif` yang berlangsung di Ballroom Hotel Pullman Jakarta Central Park, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Sabtu (18/1/2025).

    Dalam acara tersebut, dirinya menyambut baik penyelenggaraan kegiatan yang dinilai akan memperkuat peran Bank DKI sebagai lembaga keuangan solutif dan inklusif. Serta, menjadi mitra strategis mendukung berbagai program Pemprov DKI Jakarta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta.

    “Tema yang diusung dalam acara ini menekankan pentingnya menciptakan budaya kerja yang unggul, profesional, dan berintegritas dengan mengoptimalkan pelayanan, serta menguatkan sinergi antarpihak untuk mendukung transformasi Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global,” ungkap Teguh.

    Teguh mengatakan, Pemprov DKI Jakarta memiliki komitmen untuk memperkuat posisi Jakarta menjadi salah satu dari 20 Kota Global pada tahun 2045, sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.

    “Komitmen ini memerlukan penguatan sinergi dan kontribusi dari berbagai stakeholder dan elemen masyarakat, termasuk Bank DKI, sebagai BUMD yang memiliki peran strategis dalam memperkuat sektor ekonomi sebagai salah satu pilar utama pembangunan Jakarta,” katanya.

    Teguh menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya menghantarkan Jakarta untuk dapat sejajar dengan kota-kota maju lainnya di dunia melalui strategi 7 (seven) game changers yang tercantum dalam RPJPD 2025-2045.

    Selain itu, dalam rangka menyongsong usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, Teguh mengajak seluruh elemen untuk memanfaatkan momen ini guna memperkuat identitas Jakarta sebagai kota yang inovatif dan berdaya saing global.

    Ia berharap, Bank DKI dapat terus memantapkan posisinya sebagai mitra strategis Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung pencapaian target pembangunan Kota Jakarta, melalui inovasi layanan keuangan yang inklusif serta peningkatan daya saing di tengah industri perbankan yang semakin dinamis.

    “Seluruh jajaran Bank DKI juga agar selalu konsisten membangun sinergi dengan berbagai stakeholder, meningkatkan kontribusi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan warga Jakarta, serta memperkuat kapabilitas dan kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang kredibel,” tandasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Normalisasi 17,1 Km Ciliwung Sangat Ambisius tapi Tak Mustahil

    Normalisasi 17,1 Km Ciliwung Sangat Ambisius tapi Tak Mustahil

    Jakarta –

    Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mendorong Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno, menuntaskan normalisasi Sungai Ciliwung yang masih tersisa 17,17 kilometer (km). Dia menilai normalisasi Ciliwung langkah ambisius tapi bukan hal yang mustahil.

    Yuke awalnya mengapresiasi upaya Pemprov DKI Jakarta yang telah melakukan normalisasi sepanjang 230 meter pada 2024 kemarin. Namun, dia menilai jumlah tersebut belum signifikan dari total target normalisasi yang diperlukan.

    “Normalisasi Sungai Ciliwung sejauh 230 meter yang telah dilakukan Pemprov DKI pada 2024 merupakan langkah awal yang baik, tetapi angka ini tentu belum cukup signifikan dibandingkan target yang masih tersisa 17,17 km. Saya melihat bahwa Mas Pram dan Bang Rano perlu menjadikan percepatan normalisasi ini sebagai salah satu prioritas utama dalam program kerja mereka ke depan, mengingat normalisasi sungai adalah upaya penting untuk mengurangi risiko banjir di Jakarta,” kata Yuke saat dihubungi, Rabu (22/1/2025).

    Yuke menilai target penyelesaian normalisasi sejauh 17,17 kilometer memang terbilang ambisius. Akan tetapi, dia yakin itu bukan hal mustahil dilakukan oleh Pramono-Rano.

    “Target menyelesaikan 17,17 kilometer normalisasi memang sangat ambisius, tetapi dengan koordinasi yang baik antara Pemprov DKI, pemerintah pusat, dan stakeholders lainnya, ini bukan hal yang mustahil,” ucapnya.

    Dia membeberkan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Pramono-Rano untuk mengejar target tersebut. Seperti, kata dia, mempercepat pembebasan lahan, alokasi anggaran, hingga pelaksanaan teknis.

    Yuke juga memperingatkan normalisasi bukan sekadar teknis pengerjaan. Namun, dia menilai Pemprov DKI Jakarta harus membangun kepercayaan masyarakat terlebih dulu.

    “Normalisasi bukan hanya soal teknis pengerjaan, tetapi juga soal membangun kepercayaan masyarakat. Sosialisasi tentang manfaat normalisasi sungai bagi warga harus terus digencarkan, sehingga masyarakat memahami pentingnya proyek ini. Dengan pendekatan yang terencana dan melibatkan semua pihak, saya optimis bahwa target normalisasi dapat tercapai, dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Jakarta yang selama ini kerap menghadapi banjir,” tuturnya.

    Normalisasi Ciliwung Sisa 17,1 Km

    “Kalau sebelumnya sisa yang belum ditanggul kurang lebih sekitar 17,4 km, sekarang per 2024 kemarin tinggal 17,17 km,” kata Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum di Balai Kota Jakarta, Rabu (22/1).

    Dengan kata lain, Dinas SDA sudah mengerjakan 0,23 km alias 230 m. Pada tahun ini, kata Ika, pihaknya masih melanjutkan pembayaran lahan yang dibebaskan untuk pembangunan tanggul normalisasi. Meski begitu, pemerintah pusat lewat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah membangun fisik tanggul dari lahan yang telah dibebaskan.

    “Kalau main ke jembatan Rawajati, kelihatan di sana ada progres fisik oleh Kementerian PU. Tahun ini selesai untuk segmen Rawajati dan Cililitan,” ujarnya.

    (maa/jbr)

  • Tim Transisi Pram-Doel tidak pernah bahas empat hari kerja di Jakarta

    Tim Transisi Pram-Doel tidak pernah bahas empat hari kerja di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno (Doel), Ima Mahdiah menegaskan bahwa usulan kebijakan empat hari kerja bukan berasal dari tim transisi, melainkan pandangan pribadi Pakar Tata Kota, Nirwono Joga.

    “Kami di Tim Transisi Pramono-Rano tidak pernah membahas ataupun mengusulkan kebijakan empat hari kerja,” kata Ima dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, usulan tersebut merupakan pandangan pribadi Pakar Tata Kota, Nirwono Joga, yang disampaikan dalam diskusi bersama Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jakarta.

    “Pandangan tersebut adalah hasil diskusi akademis yang disampaikan oleh Pak Nirwono Joga sebagai seorang pakar tata kota, bukan sebagai anggota tim transisi,” ujarnya.

    Usulan itu, kata dia, sebaiknya dipahami sebagai gagasan akademis yang ditujukan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD dan Pemprov DKI Jakarta.

    Ia menegaskan bahwa tim transisi memiliki agenda yang lebih spesifik, yaitu memastikan peralihan kepemimpinan berjalan lancar dan menyiapkan program-program prioritas yang dapat langsung dieksekusi setelah Pramono Anung dan Rano Karno dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

    “Fokus tim transisi saat ini adalah mempersiapkan langkah-langkah konkret agar pemerintahan baru dapat langsung bekerja sejak hari pertama menjabat,” paparnya.

    Ia menyatakan bahwa program prioritas yang dikerjakan mencakup isu-isu mendesak seperti penanganan banjir, transportasi publik, dan peningkatan kualitas layanan publik.

    Meski demikian, Ima mengapresiasi pandangan Nirwono yang menyebut bahwa usulan ini telah diterapkan di beberapa negara maju untuk meningkatkan kesehatan mental dan produktivitas masyarakat.

    Dia menilai gagasan tersebut dapat menjadi bahan diskusi yang lebih mendalam di masa mendatang antara DPRD dan Pemprov DKI.

    “Saya melihat usulan ini menarik untuk dibahas lebih lanjut oleh seluruh pemangku kepentingan, tetapi tentu memerlukan kajian yang komprehensif dan melihat konteks Jakarta. Untuk saat ini, kami tegaskan kembali bahwa itu bukan bagian dari agenda Tim Transisi Pramono-Rano,” kata Ima.

    Dengan pernyataan ini, Ima berharap masyarakat tidak lagi salah paham terkait isu tersebut. Fokus tim transisi tetap berada pada agenda strategis yang sesuai dengan visi dan misi pemerintahan Pramono Anung-Rano Karno.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bank DKI Komitmen Dukung Transformasi Jakarta Menuju Kota Global – Halaman all

    Bank DKI Komitmen Dukung Transformasi Jakarta Menuju Kota Global – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Bank DKI menyelenggarakan Workshop dan Rapat Kerja PT Bank DKI 2025 dengan mengusung tema “Rising to the New Height: Kolaboratif, Kontributif, dan Kompetitif” di Jakarta pada Sabtu (18/1/2025). Acara yang digelar dalam rangka wujud komitmen memperkuat sinergi dan kontibusi dengan stakeholder untuk mendorong pencapaian visi Jakarta sebagai Kota Global ini secara resmi dibuka oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi. 

    Acara tersebut turut dihadiri oleh jajaran Komisaris dan Direksi Bank DKI, para pejabat Bank DKI setingkat Pemimpin Grup, Pemimpin dan Wakil Pemimpin Cabang dan Cabang Pembantu, serta perwakilan karyawan Bank DKI. Workshop ini menjadi momentum penting bagi Bank DKI dalam memperkuat peran sebagai lembaga keuangan yang solutif, inklusif, dan kredibel.

    PJ. Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi dalam sesi pembukaan Workshop menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta memiliki komitmen untuk memperkuat posisi Jakarta menjadi salah satu dari 20 Kota Global pada tahun 2045, sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. 

    “Komitmen ini memerlukan penguatan sinergi dan kontribusi dari berbagai stakeholder dan elemen masyarakat, termasuk Bank DKI, sebagai BUMD yang memiliki peran strategis dalam memperkuat sektor ekonomi sebagai salah satu pilar utama pembangunan Jakarta,” ucap Teguh.

    Pj. Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi juga berharap Bank DKI dapat terus memantapkan posisinya sebagai mitra strategis Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung pencapaian target pembangunan Kota Jakarta, melalui inovasi layanan keuangan yang inklusif serta peningkatan daya saing di tengah industri perbankan yang semakin dinamis.

    Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo, menyampaikan apresiasinya atas dukungan Pj. Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi.

    “Bank DKI menyambut baik arahan dari Bapak Teguh Setyabudi, dan berkomitmen untuk terus meningkatkan peran strategis dalam mendukung pembangunan Jakarta melalui inovasi layanan keuangan yang inklusif, memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta meningkatkan daya saing dan kapabilitas kami sebagai lembaga keuangan modern,” kata Agus.

    Lebih lanjut, Agus menambahkan, “Tema ‘Rising to the New Height’ mencerminkan semangat Bank DKI untuk menjadi lebih kolaboratif, kontributif, dan kompetitif, sejalan dengan tujuan menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Bank DKI akan terus berinovasi untuk memberikan nilai tambah bagi warga Jakarta dan memperkokoh posisi kami di tengah dinamika industri perbankan,” tambah Agus.

    Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi, dalam keterangan resminya juga menyampaikan bahwa Bank DKI terus berupaya memperkuat kontribusinya kepada masyarakat dan provinsi DKI Jakarta.

    “Bank DKI berkomitmen untuk menjadi mitra yang dapat diandalkan oleh Pemprov DKI Jakarta dan masyarakat dalam mewujudkan layanan keuangan yang inklusif, inovatif, solutif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jakarta. Kami percaya bahwa melalui sinergi yang solid dengan seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kunci keberhasilan transformasi Jakarta menjadi kota global,” tutup Arie.

  • Tingkat Kepuasan Publik 100 Hari Pemerintah Prabowo Lampaui Jokowi, Pj Teguh: Kami Bangga

    Tingkat Kepuasan Publik 100 Hari Pemerintah Prabowo Lampaui Jokowi, Pj Teguh: Kami Bangga

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNHAJARTA.COM, GAMBIR – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengapresiasi 100 hari kinerja pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Apalagi berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja Prabowo-Gibran terbilang sangat tinggi di angka 80,9 persen.

    “Sebagai pemerintah daerah, sebagai pemerintah provinsi, kami ikut bangga ya bahwasannya penilaian tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan bapak Prabowo dan bapak Gibran sungguh sangat tinggi,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Tingginya angka kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran ini pun disebut Teguh jadi pelecut semangat Pemprov DKI untuk terus berbenah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

    Sehingga diharapkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya Pemprov DKI Jakarta juga sama baiknya.

    “Kami senang, kami bangga, dan kami juga di tingkat pemerintah provinsi mestinya juga harus bisa berbuat seperti itu,” ujarnya.

    Teguh pun menekankan komitmen Pemprov DKI untuk terus berkolaborasi dan mendukung setiap kebijakan yang dibuat pemerintah pusat.

    Seperti salah satunya program makan bergizi gratis (MBG) yang disebut Teguh, pihaknya sudah mengalokasikan anggaran untuk menyukseskan program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto itu.

    lihat foto
    KLIK SELENGKAPNYA: Rocky Gerung Menyinggung Abuse of Power terkait Kasus Anggota Damkar Kota Depok, Sandi Butar Butar. Prabowo Harus Beri Atensi Khusus Kasus Lokal.

    “Kami harus mendukung setiap program strategis pemerintah pusat dalam berbagai hal, katakanlah kemarin misalnya dalam hal perumahan, kami support. Dalam hal misalnya MBG, kami juga dangat support,” tuturnya.

    Sebagai informasi tambahan, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas terhadap 1.000 responden yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia menyatakan puas dengan kinerja Prabowo-Gibran di 100 hari pertamanya ini.

    Jajak pendapat yang dilakukan pada periode 4 Januari hingga 10 Januari 2025 ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja Prabowo-Gibran mencapai 80,9 persen.

    Sementara itu, hanya 19,1 persen responden yang tidak puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran ini.

    Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Pada periode awal pemerintah Jokowi saat berpasangan dengan Jusuf Kalla pada 2014-2019, tingkat kepuasan publik di 100 hari pertama hanya sebesar 65,1 persen.

    Sedangkan di periode keduanya pada 2019-2024, saat Jokowi berpasangan dengan Ma’ruf Amin, tingkat kepuasan publik berkisar di angka 75,6 persen.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Heboh Pengerukan Pasir di Dekat Pulau Pari Kepulauan Seribu, Ternyata Tak Berizin

    Heboh Pengerukan Pasir di Dekat Pulau Pari Kepulauan Seribu, Ternyata Tak Berizin

    loading…

    Pengerukan pasir menggunakan alat berat di dekat Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu. Aktivitas tersebut dihentikan Pemprov DKI karena tidak berizin. FOTO/X @Kopipait__78

    JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menghentikan aktivitas pengerukan pasir di dekat Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu . Aktivitas pengerukan pasir tidak berizin itu sebelumnya beredar luas di media sosial dan menghebohkan publik.

    Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan, pengerukan pasir yang juga diduga melakukan pembabatan hutan mangrove itu terjadi di Pulau Biawak yang merupakan pulau privat. Namun, hasil penyelidikan aktivitas pengerukan pasir tidak berizin.

    “Kaitan dengan berita di media sosial pertanggal 17 Januari 2025, kami langsung bertindak melalui Plt Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Bahwa kegiatan itu ada di wilayah Pulau Biawak yang merupakan pulau private, artinya pulau yang dimiliki oleh orang-orang. Namun langsung dilakukan pengecekan bahwa izin KKPRL-nya belum diurus atau belum diterbitkan,” ujar Sigit kepada wartawan, Rabu (22/1/2025).

    “Maka seketika teman-teman dari Pemkab melakukan penghentian pembangunan di lokasi dimaksud,” tambahnya.

    Sigit menekankan Pemprov DKI Jakarta tak tinggal diam langsung menindaklanjuti kasus pengerukan pasir di dekat Pulau Pari itu.

    “Jadi kami langsung proaktif, meskipun itu ada di wilayah private, tetapi karena tidak dilengkapi dengan izin, maka langsung proses penghentian. Oke ya, sementara itu ya, artinya saya juga mengikuti tentang Pulau Pari, depan Pulau Biawak, belum ada izin KKPRL-nya, tapi ya pilih orang yang mengikuti,” ungkapnya.

    (abd)

  • DKI kemarin, kebakaran Kemayoran Gempol lalu sasaran tilang elektronik

    DKI kemarin, kebakaran Kemayoran Gempol lalu sasaran tilang elektronik

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta di kanal Metro ANTARA pada Selasa (21/1) antara lain kebakaran di Kemayoran Gempol sebabkan lebih 1.700 orang mengungsi, perkembangan kasus kebakaran di Glodok Plaza, lalu 10 sasaran tilang elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE) yang dikirimkan notifikasi atau pemberitahuan tilang melalui aplikasi WhatsApp (WA) atau Cakra Presisi.

    Berikut rangkumannya:

    1. Lebih dari 1.700 orang mengungsi akibat kebakaran di Kemayoran Gempol

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 1.700 orang lebih dari 607 kartu keluarga (KK) menjadi korban kebakaran di Kemayoran Gempol, Jakarta Pusatdan kini mereka mengungsi ke tempat yang lebih aman.

    “Lokasi pengungsian sementara ada di Mushola Al-Hasanah dan Masjid Baiturrahman,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Mohamad Yohan di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Tenaga ahli dilibatkan untuk buka akses lantai 8 Glodok Plaza

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian dan pemadam kebakaran melibatkan tenaga ahli untuk memotong material-material yang menghalangi akses ke lantai 8 Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat.

    Pelibatan tenaga ahli tersebut lantaran banyak material reruntuhan kebakaran, termasuk lantai 9 gedung yang telah roboh ke lantai 8.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Pemprov DKI dan PKK gelar tanam serentak di seluruh Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) bersama Tim Penggerak PKK DKI Jakarta melaksanakan tanam serentak di seluruh Jakarta.

    Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Suharini Eliawati, mengatakan kegiatan ini merupakan tekad Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya terkait swasembada pangan dan ketahanan pangan.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Pemprov DKI siap bangun tanggul mitigasi banjir rob

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapan untuk membangun tanggul mitigasi di beberapa titik guna meminimalisir banjir rob antara lain di Muara Angke, Pluit, Muara Baru, Sunda Kelapa, Marunda (Rumah Si Pitung) dan Jalan RE Martadinata.

    “Tahun 2025 akan dibangun tanggul mitigasi yang sudah ada di beberapa wilayah sehingga, nantinya tanggul itu dapat membantu menangani masalah rob,” ujar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Soal notifikasi tilang elektronik, Polisi sebut ada 10 sasaran

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menjelaskan ada 10 sasaran tilang elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE) yang dikirimkan notifikasi atau pemberitahuan tilang melalui aplikasi WhatsApp (WA) atau Cakra Presisi.

    “Pelanggaran itu meliputi pelanggaran ganjil genap, pelanggaran marka dan rambu jalan, pelanggaran batas kecepatan, menerobos lampu merah, melawan arus, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk keselamatan, menggunakan ponsel saat berkendara, menggunakan pelat nomor palsu, menerobos jalur Bus Transjakarta,” kata Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum (Subdit Gakkum) Ditlantas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Ojo Ruslani di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jalan rusak menuju SMK Cengkareng 2 bukan milik Pemprov DKI Jakarta

    Jalan rusak menuju SMK Cengkareng 2 bukan milik Pemprov DKI Jakarta

    Besok kita akan duduk kembali dengan pihak Perumnas, terkait dengan rencana mereka ke depan seperti apa

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Suku Dinas Bina Marga Darwin Ali menyatakan jalan rusak menuju SMK Cengkareng 2 di Cengkareng Timur, Jakarta Barat bukan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melainkan milik Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas Perumnas).

    Jalan yang rusak itu sempat viral di media sosial setelah salah seorang siswa SMK Cengkareng 2 mengunggah kondisi jalan yang rusak dan berlumpur tersebut.

    “Itu bukan milik pemda tetapi milik Perumnas,” kata Kepala Suku Dinas Bina Marga Darwin Ali melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa.

    Namun demikian, Pemprov DKI tetap menunjukkan atensi dengan menerjunkan sejumlah personel Suku Dinas Bina Marga Jakbar untuk memperbaiki sebagian jalan yang rusak tersebut.

    “Tapi untuk sementara badan jalan yang berlubang itu akan kita uruk,” terang Darwin.

    Sementara itu, Lurah Cengkareng Timur Boy Purba menyebut pihak pemda tidak dapat berbuat banyak lantaran jalan tersebut masih dikelola Perumnas.

    “Jadi kami juga sudah berupaya, sebelumnya juga ya, untuk duduk bareng dengan Perumnas, untuk kita mencarikan solusi ke depan. Tetapi mungkin karena dari teman-teman Perumnas ini ada keterbatasan, jadi kita belum dapat solusi ke depan. Kondisinya seperti itu,” ucap Boy di lokasi, Selasa.

    Esok, Rabu (22/1), pihak Boy akan bertemu dengan Perumnas untuk membahas nasib jalan rusak tersebut selanjutnya.

    “Besok kita akan duduk kembali dengan pihak Perumnas, terkait dengan rencana mereka ke depan seperti apa,” tutur Boy.

    Pantauan ANTARA di lokasi pada Selasa sekitar pukul 12.00 WIB, puluhan petugas dengan seragam kuning tengah meratakan aspal yang baru saja dihampar di atas jalan yang rusak tersebut.

    Satu unit mesin vibro digunakan secara bergantian oleh para petugas untuk meratakan aspal. Hingga pukul 13.00 WIB, hanya area di depan SMK Cengkareng 2 yang sudah dilapisi aspal, sementara bagian jalan yang lain belum dikerjakan.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemprov DKI dan PKK gelar kegiatan tanam serentak di seluruh Jakarta

    Pemprov DKI dan PKK gelar kegiatan tanam serentak di seluruh Jakarta

    Tanaman yang ditanam meliputi jagung manis dan pulut, cabai, tomat, terong, dan berbagai tanaman sayur lainnya yang memiliki waktu panen cepat

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) bersama Tim Penggerak PKK DKI Jakarta melaksanakan kegiatan tanam serentak di seluruh wilayah Jakarta.

    Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Suharini Eliawati, mengatakan kegiatan ini merupakan tekad Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya terkait swasembada pangan dan ketahanan pangan.

    “Hari ini kami bersinergi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan ketahanan pangan di Jakarta. Tanaman yang ditanam meliputi jagung manis dan pulut, cabai, tomat, terong, dan berbagai tanaman sayur lainnya yang memiliki waktu panen cepat,” kata Eli di Jakarta, Selasa.

    Kegiatan tanam serentak ini melibatkan 3.120 peserta dari berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok tani (poktan), Tim Penggerak PKK, serta TNI/Polri. Kegiatan ini berlangsung di berbagai wilayah hingga Kepulauan Seribu, dan salah satunya di RPTRA Ria Damkar Joglo 2, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat.

    Lebih lanjut Eli menyampaikan, tanam serentak ini awalnya digagas saat pandemi COVID-19 sebagai solusi mengatasi keterbatasan interaksi fisik, dan kini terus dilanjutkan untuk mendukung pertanian perkotaan (urban farming).

    Eli menjelaskan kegiatan pertanian perkotaan memberikan dampak positif dari terhadap inflasi daerah dan ketahanan pangan.

    Ia menilai minat masyarakat terhadap urban farming meningkat signifikan sejak dimulai 2020.

    “Jakarta membutuhkan sekitar sembilan ton kangkung setiap minggu, dan saat ini kita baru bisa memenuhi 2,5 ton. Ini menunjukkan masih banyak peluang untuk mengembangkan pertanian perkotaan,” jelas Eli.

    Eli berharap dengan kegiatan ini, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya menggalakkan urban farming sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kemandirian pangan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.

    “Di awal tahun 2025 ini, tanam serentak menjadi langkah nyata mewujudkan Jakarta yang mandiri pangan dan mendukung swasembada nasional,” kata Eli.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025