Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Pj Gubernur, Pramono-Doel, Foke hingga Bang Yos Hadiri Festival Bandeng Rawa Belong

    Pj Gubernur, Pramono-Doel, Foke hingga Bang Yos Hadiri Festival Bandeng Rawa Belong

    loading…

    Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2025-2030, Pramono Anung-Rano Karno alias Bang Doel menghadiri Festival Bandeng di Rawa Belong, Jakarta Barat. Foto/SindoNews/muhammad refi sandi

    JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2025-2030, Pramono Anung-Rano Karno alias Bang Doel menghadiri Festival Bandeng. Kegiatan tersebut digelar di Jalan Sulaiman, Rawa Belong, Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada hari ini.

    Pantauan di lokasi, tampak hadir mantan Gubernur periode 1997-2007 Sutiyoso alias Bang Yos; Gubernur periode 2007-2012 Fauzi Bowo alias Foke; Plt Gubernurperiode 2016-2017 Djarot Saiful Hidayat, tokoh Betawi, Sylviana Murni alias Mpok Sylvi.

    Termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali; Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan (KPKP), Suharini Eliawati; Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf), Andhika Permata; dan sejumlah pejabat dan tokoh Betawi lainnya.

    Terlihat rombongan pejabat diarak dengan musik khas Betawi, ondel-ondel hingga barongsai. Tak hanya itu budaya palang pintu khas Betawi juga turut dihadirkan. Sejumlah tenan juga tampak berjajar di Jalan Sulaiman menjajakan ikan bandeng hingga makanan khas Betawi.

    Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi DKI Jakarta Andhika Permata menyampaikan dukungannya terhadap penyelenggaraan festival ini. Menurutnya, event ini sangat strategis dalam memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya di Jakarta Barat.

    “Festival Bandeng ini bukan hanya soal kuliner, tetapi juga tentang pluralisme, melestarikan tradisi, dan mengangkat potensi lokal yang ada di Jakarta Barat. Kami (Pemprov DKI Jakarta) siap memberikan dukungan penuh apa yang dibutuhkan, kami minta juga kepada perangkat daerah terkait untuk totalitas dan menampilkan yang terbaik demi kelancaran acara ini,” tambahnya, Selasa (28/1/2025).

    Perlu diketahui, dalam rangka menyongsong lima abad Jakarta dan mengangkat tradisi ‘nganter bandeng’ untuk menyambut Tahun Baru Imlek 2025, organisasi kemasyarakatan (ormas) Persatuan Masyarakat Jakarta Mohamad Husni Thamrin (Permata MHT) bekerja sama dengan Pemerintah Kota Jakarta Barat dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta menggelar “Festival Bandeng Rawa Belong”.

    Festival yang akan berlangsung pada 27-28 Januari 2025 ini merupakan momentum untuk menampilkan identitas sejarah Jakarta yang memiliki keberagaman budaya dan menjadi daya tarik wisata di Rawa Belong.

    Festival ini akan diisi berbagai kegiatan menarik yang kental dengan nuansa Betawi, seperti demonstrasi cabut duri ikan bandeng, tarian Betawi, musik gambang kromong, dan palang pintu dari sanggar si Pitung Rawa Belong pimpinan H. Bahtiar, serta ditampilkan papan bunga terbesar. Kegiatan ini sekaligus merupakan tradisi masyarakat Betawi di Rawa Belong.

    (cip)

  • Pegawai Dinas Gulkarmat DKI belum ideal karena keterbatasan anggaran

    Pegawai Dinas Gulkarmat DKI belum ideal karena keterbatasan anggaran

    Selain itu, untuk memperkuat upaya pemadaman kebakaran, Dinas Gulkarmat juga membentuk relawan pemadam kebakaran (Redkar) yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan jumlah pegawai di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) saat ini masih belum ideal karena keterbatasan anggaran belanja pegawai.

    “Masih sangat jauh dari angka ideal,” kata Mujiyono di Jakarta, Selasa.

    Mujiyono mengatakan dari data yang ada saat ini terdapat 1.745 orang dari Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) operasional atau 40,9 persen dan 1.845 orang PNS operasional atau 44 persen, sisanya jumlah pegawai terdiri atas PNS staf dan PJLP non operasional sebanyak 644 orang.

    Menurut Mujiyono, jumlah personel ini masih jauh dari rekomendasi ideal yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang mengusulkan 11.200 orang.

    Namun, keterbatasan jumlah pegawai di DKI Jakarta ini terhambat oleh aturan mengenai batasan belanja pegawai yang tidak boleh melebihi 30 persen dari total belanja daerah.

    Saat ini, lanjut Mujiyono, belanja pegawai di DKI Jakarta sudah mencapai Rp22,3 triliun dari total Belanja Daerah sebesar Rp82,6 triliun, atau sekitar 26,9 persen.

    “Tahun 2025 mendatang, Gulkarmat merencanakan penambahan PNS sebanyak 215 orang,” ujarnya.

    Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono. ANTARA/Ho-Pribadi

    Untuk itu, Mujiyono menyampaikan solusi sementara dengan menyarankan Pemprov DKI Jakarta mengatasi kekurangan personel dengan mengandalkan pegawai tidak tetap atau Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

    Selain itu, untuk memperkuat upaya pemadaman kebakaran, Dinas Gulkarmat juga membentuk relawan pemadam kebakaran (Redkar) yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta.

    Hingga Juni 2024, total anggota Redkar di Jakarta mencapai 6.368 orang, dengan distribusi di lima wilayah sebagai berikut: Jakarta Pusat (1.215), Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu (561), Jakarta Barat (1.115), Jakarta Selatan (2.164), dan Jakarta Timur (1.313).

    Dengan adanya relawan dan upaya penambahan pegawai, diharapkan kekurangan personel di Dinas Gulkarmat dapat segera teratasi, sekaligus memastikan respon cepat dalam menangani kebakaran di Jakarta.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemprov DKI siapkan Ingub untuk tindak lanjut efisiensi anggaran

    Pemprov DKI siapkan Ingub untuk tindak lanjut efisiensi anggaran

    melakukan efisien terhadap anggaran makan dan minum saat rapat, serta hal-hal lainnya

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menyiapkan Instruksi Gubernur (Ingub) yang ditanda tangani paling lambat Kamis (30/1) untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) tentang efisiensi anggaran.

    “Insyaallah Kamis sudah bisa kita tanda tangani,” kata Penjabat (Pj.) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi saat dijumpai di Jakarta Barat, Selasa.

    Intinya, kata Teguh, Pemprov DKI Jakarta mendukung langkah-langkah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat termasuk efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Salah satu cara untuk mendukung hal tersebut, kata Teguh, adalah dengan melakukan efisien terhadap anggaran makan dan minum saat rapat, serta hal-hal lainnya.

    “Kami sebenarnya pada waktu rapat awal tahun dan akhir tahun sudah meminta kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) khususnya dan tim untuk menandai prioritas. Nanti tinggal eksekusinya,” kata Teguh.

    Teguh menjelaskan, dirinya juga telah menyampaikan hal tersebut ke Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Jakarta periode 2025-2029 Pramono Anung dan Rano Karno.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Inpres tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Prabowo meminta agar kegiatan bersifat seremonial hingga seminar dibatasi. Instruksi itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken 22 Januari 2025.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemprov DKI siap jalankan Inpres soal penghematan anggaran daerah

    Pemprov DKI siap jalankan Inpres soal penghematan anggaran daerah

    Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta saat menyampaikan sambutan di Balai Agung, Balai Kota Jakarta. ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta.

    Pemprov DKI siap jalankan Inpres soal penghematan anggaran daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 27 Januari 2025 – 09:55 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi menjelaskan, turunan inpres tersebut telah disiapkan dan saat ini tengah dirancang dalam bentuk draf instruksi gubernur (ingub).

    “Kami selaku pemerintah daerah yang merupakan bagian dari pemerintah nasional, pastinya mendukung Inpres tersebut,” ujar Teguh di Jakarta, Senin.

    Inpres itu juga akan ditindaklanjuti dengan aturan turunan berupa ingub dan saat ini sudah dalam bentuk draf. “Insya Allah, semuanya akan selesai sesuai jadwal dan segera bisa diimplementasikan,” katanya. Jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mencermati anggaran yang berpotensi untuk dihemat. Komunikasi intensif dengan tim transisi gubernur dan wakil gubernur terpilih juga terus dilakukan.

    Yang terpenting, kata Teguh, adalah mendukung program-program prioritas dari gubernur dan wakil gubernur terpilih yang segera dilantik dan mendukung program-program nasional lainnya.

    “Karena saat ini sedang menghitung hari menuju pelantikan,” kata Teguh.

    Terkait penerbitan ingub, Teguh menerangkan bahwa kepastian jumlah anggaran yang akan dihemat sedang disiapkan dan akan dioptimalkan dengan sebaik mungkin.

    “Ingub ini lebih kepada pengaturan Standar Operasional Prosedur (SOP). Jadi, belum sampai pada tahap penghitungan anggaran secara detail,” katanya.

     

    Ingub hanya merupakan prosedur awal. “Kalau proses ini bisa saya selesaikan, saya pikir itu akan sangat membantu,” ujar Teguh. Teguh menegaskan, pemetaan untuk menentukan anggaran mana saja yang akan dihemat dilakukan dengan proses pengecekan secara menyeluruh, baik dari sisi alokasi maupun sumber anggaran. Alokasi anggaran yang akan dihemat ini masih dipetakan.

    “Apakah itu dari perjalanan dinas (perdin) atau mungkin dari rapat-rapat tertentu dan sebagainya masih dicermati agar selaras dengan arahan pemerintah pusat dan apa yang nanti tertuang di ingub,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Dipangkas 50%, Anggaran Perjalanan Dinas Pemprov Jakarta Jadi Rp175 Miliar

    Dipangkas 50%, Anggaran Perjalanan Dinas Pemprov Jakarta Jadi Rp175 Miliar

    loading…

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) menyimulasikan dana alokasi perjalanan dinas mencapai Rp350 miliar pada APBD 2025. Foto/Dok SINDOnews

    JAKARTA – Pemerintah Provinsi ( Pemprov ) DKI Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) menyimulasikan dana alokasi perjalanan dinas mencapai Rp350 miliar pada APBD 2025, sehingga jika dipangkas 50 persen menjadi Rp175 miliar. Sedangkan yang lainnya masih dilakukan penyisiran oleh seluruh SKPD/UKPD di Pemprov DKI Jakarta.

    “Kalau perjalanan dinas alokasi yang saat ini ada Rp350 miliar, berarti kalau penghematan 50% bisa diefisienkan kurang lebih Rp175 miliar. Untuk yang lainnya masih disisir dan identifikasi oleh seluruh SKPD/UKPD di Pemprov DKI Jakarta,” kata Kepala BPKD DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (25/1/2025).

    Michael menyebut Pemprov DKI Jakarta siap menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) turunan dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi dan penyesuaian belanja daerah tahun anggaran 2025. “Direncanakan Ingub ini akan diterbitkan hari Kamis atau Jumat pekan depan,” ujarnya.

    Michael membeberkan dalam rangka efisiensi belanja daerah sehingga belanja perjalanan dinas, konsumsi dan lainnya dipangkas 50 persen dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD 2025 senilai Rp91,34 triliun.

    “Belanja perjalanan dinas dengan sebesar 50%; selektif dalam melaksanakan belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi dan seminar/focus group discussion (FGD); selektif dalam melaksanakan belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur pada belanja operasi seperti belanja sewa hotel, belanja sewa mobil, belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, dan belanja modal pengadaan peralatan dan mesin,” ujarnya.

    Kemudian, belanja makanan dan minuman berupa belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan, belanja makanan dan minuman jamuan tamu dan belanja makanan dan minuman rapat masing-masing sebesar 50. “Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk barang, uang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga; akan melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah,” tuturnya.

    Diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Total belanja negara yang dipotong dari anggaran pemerintah pusat dan daerah senilai Rp306,69 triliun.

    “Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306.695.177.420.000,00 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah),” demikian tertulis dalam Inpres yang dikeluarkan Presiden Prabowo tanggal 22 Januari 2025, dikutip Rabu (23/1/2025).

  • Dishub DKI akan rekayasa lalin Jalan Sultan Agung mulai 27 Januari

    Dishub DKI akan rekayasa lalin Jalan Sultan Agung mulai 27 Januari

    Ilustrasi petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menurunkan penghalang (barrier) dalam rangka rekayasa lalu lintas. ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta.

    Dishub DKI akan rekayasa lalin Jalan Sultan Agung mulai 27 Januari
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 26 Januari 2025 – 00:11 WIB

    Elshinta.com – Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan menerapkan rekayasa lalu lintas di Jalan Sultan Agung – Jalan Minangkabau, Jakarta Selatan mulai Senin (27/1) sampai dengan 31 Agustus 2026 sehubungan adanya pekerjaan proyek Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta Fase 1B.

    “Diimbau kepada para pengguna jalan agar menghindari ruas jalan tersebut dan dapat menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang ditetapkan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, petunjuk petugas di lapangan serta mengutamakan keselamatan di jalan,” ujar Syafrin Liputo dalam keterangan tertulis, Sabtu.

    Adapun rekayasa lalin di Jalan Sultan Agung – Jalan Minangkabau yakni lalu lintas dari arah barat/Dukuh Atas menuju selatan/Tebet yang semula belok kanan ke Jalan Minangkabau Timur dialihkan lurus-belok kanan-Jalan Dr. Saharjo-dan seterusnya/ke berbelok ke kiri untuk menuju Jalan Tambak/Matraman.

    Kemudian, lalu lintas dari arah timur/Matraman menuju barat/Dukuh Atas yang semula lurus ke Jalan Sultan Agung dialihkan melalui Jalan Dr Saharjo-putar balik di depan Toba Dream-Jalan Minangkabau Barat-Jalan Sultan Agung dan seterusnya/ke Jalan Minangkabau Timur untuk menuju ke Tambak.

    Berikutnya, lalu lintas dari selatan/Tebet menuju timur/Matraman yang semula menggunakan Jalan Minangkabau Barat dialihkan ke Jalan Minangkabau Timur-belok kanan menuju Matraman.

    Selanjutnya, Jalan Minangkabau Timur yang semula satu arah ke Selatan menjadi satu arah ke utara.

    Sementara itu, progres pembangunan LRT Jakarta Fase 1B yang menghubungkan Velodrome-Manggarai pada 31 Desember 2024 mencapai 42,3 persen.

    Direktur Proyek LRT Jakarta Fase 1B, Ramdani Akbar mengatakan progres pekerjaan yang sudah dicapai tersebut masih sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dengan penanggung jawab proyek yakni PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro) kerja sama operasi (KSO) dengan PT Waskita Karya Tbk, PT Nindya Karya, dan PT Len Railway System/WNL).

    Sumber : Antara

  • PAM Jaya tambah satu juta sambungan baru melalui pola KPBU

    PAM Jaya tambah satu juta sambungan baru melalui pola KPBU

    Kami memakai aset untuk mendapatkan akses pinjaman

    Jakarta (ANTARA) – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya menyiapkan strategi untuk menambah satu juta sambungan baru melalui pola kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) di bidang optimalisasi aset dan perluasan jaringan distribusi.

    “Kami memakai aset untuk mendapatkan akses pinjaman. Dengan cara ini, kondisi perusahaan akan tetap sehat sehingga bisa melanjutkan proyek-proyek yang dibutuhkan,” kata Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Ia mengungkapkan perusahaan berencana menambah 1.092.255 sambungan baru hingga tahun 2030 yang membutuhkan investasi cukup besar.

    Untuk itu, kata Arief, dalam rangka mendanai proyek ini, perusahaan menerapkan pola bisnis yang memungkinkan perusahaan tidak bergantung sepenuhnya pada ekuitas atau modal sendiri.

    Saat ini, nilai aset perusahaan milik Pemprov DKI Jakarta kata dia, diperkirakan mencapai Rp5 triliun, yang sebagian besar berasal dari akuisisi aset-aset. Nilai ini terus bertumbuh setelah perusahaan mengambil alih pengelolaan air dari dua mitra sebelumnya yang hanya bernilai sekitar Rp3 triliun.

    Dengan proyeksi peningkatan sambungan air mencapai lebih dari 1 juta sambungan pada 2030, lanjut Arief, PAM Jaya terus mencari solusi pendanaan agar proyek tersebut dapat berjalan lancar tanpa mengalami penundaan.

    Arief menambahkan, sistem KPBU yang diterapkan adalah salah satu cara agar perusahaan tetap menjaga keuangan selalu stabil sambil memastikan proyek dapat berjalan sesuai rencana.

    “Pola ini memungkinkan kami untuk menarik dana dari pihak ketiga tanpa harus terlalu membebani ekuitas perusahaan,” katanya.

    Melalui strategi ini, Arief berharap dapat menciptakan infrastruktur air bersih yang lebih efisien dan merata di seluruh Jakarta, mengurangi kesenjangan akses air bersih, serta mendukung pertumbuhan kota dengan memberikan layanan air perpipaan kepada lebih banyak pelanggan.

    Dari data rencana besar (grand plan) suplai dan pelanggan, peningkatan jumlah pelanggan dicapai secara bertahap seiring penambahan pasokan air.

    Seperti pada 2024 ada tambahan hingga 50.000 sambungan dengan suplai air sebesar 358 liter per second (LPS) dari Jatiluhur tahap I (208 LPS) dan Tirta Benteng (150 LPS). Lalu pada 2025 ini, ditargetkan menjadi 192.663 sambungan dengan adanya pasokan tambahan hingga 2370 LPS dari Jatiluhur tahap II (1520 LPS), Pesanggrahan (250 LPS) dan Buaran III (600 LPS) dan terus bertahap hingga pada 2030 bisa mencapai 100 persen warga Jakarta terlayani air perpipaan dengan 10.92.225 sambungan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sederet Gebrakan Pramono, Mau Langsung Gaspol Setelah Dilantik Jadi Gubernur Jakarta

    Sederet Gebrakan Pramono, Mau Langsung Gaspol Setelah Dilantik Jadi Gubernur Jakarta

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pramono Anung mau langsung gaspol setelah dilantik mejadi Gubernur Jakarta pada 6 Februari 2025.

    Sederet kebijakan sudah disiapkan Pramono melalui tim transisi yang sudah bekerja beberapa pekan terakhir dengan berkoordinasi dengan pihak pemprov.

    Pramono sendiri juga ikut mengucapkan program yang ingin ia segera realisasikan sesaat setelah jabat Jakarta 1.

    Taman 24 Jam

    Pramono akan membuka sejumlah taman besar di Jakarta 24 jam.

    “Di akarta saat ini ada 2.554 taman. Mudah-mudahan beberapa taman yang besar akan segera dibuka 24 jam,” kata Pramono melalui Instagramnya @pramonoanung, Jumat (25/1/2025).

    Politikus senior PDIP itu memproyeksikan taman-taman di Jakarta akan menjadi tempat rekreasi hingga berekspresi baru.

    “Saya akan membuka beberapa taman di Jakarta enjadi tempat untuk rekreasi baru, tempat peremuan baru, tempat berekspresi baru.”

    “Sebagai contoh Taman Langst di Kebayoran Baru, taman Tebet akan dibuka 24 jam,” jelasnya.

    Untuk menunjang fungsi taman tersebut, Pramono akan melengkapi taman dengan penerangan yang baik serta tempat untuk UMKM berjualan.

    “Saya akan membuka beberapa taman di Jakarta menjadi tempat untuk rekreasi baru, tempat peremuan baru, tempat berekspresi baru.”

    “Sebagai contoh Taman Langst di Kebayoran Baru, Taman Tebet akan dibuka 24 jam. Karena UMKM akan diperbolehkan, sekalius akan dipasang CCTV, lightingnya dibuat terang benderag sehingga tidak ada kekhawatiran warga,” jelasnya.

    100 Hari

    Sebelumnya, Pramono juga sempat bicara tentang program 100 harinya di Jakarta melalui unggahan Instagram.

    “Yang pertama yang saya akan lakukan adalah saya akan keliling kembali ke tempat -tempat yang dimana pada waktu itu saya melakukan sosialisasi, belanja masalah dan kampanye,” kata politikus PDIP itu.

    Kemudian, Pramono Anung akan menyelesaikan masalah yang saat itu secara langsung disampaikannya kepada warga Jakarta.

    Permasalahan yang menjadi fokus diselesaikan yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat, Lansia, Jumantik, Difabel dan sebagainya.

    Selain itu, Pramono Anung akan menyelesaikan persoalan yang dari dulu belum terselesaikan antara lain persoalan Kampun Bayam, Tanah Merah dan sebagainya.

    Pramono juga akan melanjutkan program-program gubernur terdahulu yang dianggap baik.

    Ia mencontohkan bakal memperbaiki Kalijodo.

    “JIS akan saya sempurnakan. Ketika JIS disempurnakan, JIS akan jadi tuan tumah bagi Persija. Banjir Kanal Timur akan saya teruskan, saya ingin kejadiran saya membawa manfaat bagi masyarakat di Jakarta,” imbuhnya.

    Pangkas Anggaran Rapat Rp 700 M

    Sementara itu, tim transisi bentukan Pramono kembali menyambangi Balai Kota Jakarta, Jumat (24/1/2025) siang.

    Dalam pertemuan itu, Tim Transisi bersama Pemprov DKI Jakarta membahas soal alokasi anggaran yang dapat digunakan untuk merealisasikan program pada 100 hari kerja Pram-Rano.

    “Koordinasi antara Tim Transisi dan Pemprov Jakarta sudah masuk minggu kedua yang dimana sudah mulai finalisasi tadi dengan seluruh OPD,” ucap Ketua Tim Transisi Pram-Rano, Ima Mahdiah di Balai Kota Jakarta.

    “Sudah kami kumpulkan juga terkait porsi-porsi mana saja, anggaran mana saja yang kira-kira memang bisa dimasukkan dengan program 100 hari kerja,” sambungnya.

    Politikus PDIP yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini bilang, ada anggaran Pemprov yang perlu diefisiensi.

    Hal ini merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dan pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    “Tadi disampaikan oleh (Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah) pak Michael, kita harus ada penghematan-penghematan, instruksi dari pemerintah pusat yang mungkin harus disisir kembali oleh dinas-dinas,” ujarnya.

    Ima bilang, salah satu anggaran yang akan dipangkas ialah anggaran konsumsi untuk rapat-rapat di lingkungan Pemprov DKI yang nilainya menyentuh angka Rp700 miliar.

    Anggaran ini nantinya bakal dipangkas dan dialokasikan untuk menjalankan program pemerintah daerah lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

    “Ada beberapa item lainnya, ada lima item yang bakal kami geser porsinya untuk masyarakat yang tepat sasaran,” ujarnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Warga mulai bersihkan reruntuhan sisa kebakaran Kemayoran

    Warga mulai bersihkan reruntuhan sisa kebakaran Kemayoran

    Warga saat membersihkan rumahnya yang rata dengan tanah akibat kebakaran di Jakarta, Kamis (23/1/2025). ANTARA/Khaerul Izan

    Warga mulai bersihkan reruntuhan sisa kebakaran Kemayoran
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 24 Januari 2025 – 12:06 WIB

    Elshinta.com – Sejumlah warga Kelurahan Kebon Kosong, Jakarta Pusat, yang menjadi korban kebakaran mulai membersihkan reruntuhan rumah mereka agar dapat segera dibangun kembali.

    “Lagi dibersihkan, nanti dibangun tenda. Sama saja di pengungsian juga pakai tenda,” kata seorang warga Adin di Jakarta, Kamis, saat membersihkan rumahnya yang sudah rata dengan tanah.

    Ia mengatakan bahwa meskipun rumah yang ditempatinya itu sudah rata dengan tanah, tetapi lebih baik ditempati dari pada dibiarkan, apalagi rumah itu telah ditempati sejak lama.

    Menurut dia, setelah semua bersih nantinya akan dibangun tenda terlebih dahulu sebelum kemudian kembali didirikan rumah seperti dahulu.

    “Yang terpenting bersih dahulu. Karena mau dibikin tenda,” katanya.

    Warga lainnya Imam yang menjadi korban kebakaran mengaku lebih nyaman tinggal di rumahnya, meskipun kecil dari pada di pengungsian.

    Pada hari ketiga setelah kebakaran, ia membersihkan semua puing-puing bangunan yang hangus terbakar dan merapikan kembali sebelum nanti dibangun hunian sementara. “Dibersihkan. Karena banyak puing-puing,” katanya.

    Sebelumnya, Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan banyak penyintas kebakaran Kemayoran yang enggan untuk direlokasi ke rumah susun (rusun) terdekat.

    Teguh menjelaskan sebagian warga memilih mengungsi ke Polres Metro Jakarta Pusat yang tentunya tak bisa terus menerus berada di sana sebab merupakan tempat pelayanan masyarakat.

    “Kami tawarkan kepada warga, bagaimana kalau direlokasi ke rusun. Sebagian besar belum setuju. Warga lewat RT, RW malah minta pindah ke lokasi semula,” kata Teguh.

    Kendati demikian, Teguh menjelaskan bahwa hal itu tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Sebab, tanah itu bukan aset milik Pemprov DKI Jakarta.

    Sumber : Antara

  • Pj. Gubernur DKI apresiasi kolaborasi atasi kebakaran di Kemayoran

    Pj. Gubernur DKI apresiasi kolaborasi atasi kebakaran di Kemayoran

    Berkat kolaborasi perangkat daerah, termasuk Kepolisian, kebakaran bisa cepat dipadamkan

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengapresiasi kolaborasi seluruh pihak dalam penanganan kebakaran di permukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat.

    “Berkat kolaborasi perangkat daerah, termasuk Kepolisian, kebakaran bisa cepat dipadamkan,” kata Teguh di Jakarta, Kamis.

    Teguh juga menegaskan, jajarannya telah bergerak cepat baik saat kebakaran maupun dalam memberikan bantuan setelah kebakaran terjadi.

    Sejak hari pertama, kata Teguh, berbagai hal sudah disiapkan. Kini pun bantuan berupa makanan, tenda, matras, hingga perlengkapan sekolah bagi siswa yang mengungsi telah tersedia.

    Selain itu, posko penjagaan juga telah disiagakan untuk memenuhi kebutuhan warga pengungsi. Hal itu berhasil dilakukan berkat kolaborasi lintas perangkat daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    “Pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan berbagai data catatan sipil lainnya juga sudah siap sejak hari pertama, demikian juga Dinas Kesehatan. Pada umumnya kondisi pengungsi sehat, hanya beberapa kemarin ada yang sesak nafas,” kata Teguh.

    Kebakaran di permukiman padat penduduk Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat, terjadi pada Selasa sekitar pukul 01.15 WIB.

    Api menghanguskan lebih 500 rumah dari 11 RT yang berada di lokasi tersebut, menyebabkan sebanyak 1.700 orang dari 607 kartu keluarga (KK) mengungsi ke tempat lebih aman seperti mushalla dan masjid.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025